Airin Rachmi Diany Bahas Pajak Air Permukaan di Banten, Begini Kata Pengamat
Titikkata.com - Pengamat politk Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, mengomentari perihal permyataan Bakal Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany, soal program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten pada sektor Pajak Air Permukaan (PAP).
Kepada TitikKata di bilangan Serpong, Kamis (6/9/2024) Adib menyampaikan perihal terkait.
"Nah sebagai calon Gubernur ya Airin menyelesaikan persoalan apa yang ingin di selesaikan problemnya apa, makanya ketika Dia ngomong pajak air permukaan Dia tau bagaimana Dia mendapatkan PAD itu,"
"Kalau Airin bicara pajak air permukaan berarti Dia cerdas Dia paham soal optomalisasi pendapatan asli daerah itulah pentingnya figur yang punya trekrekort Kepala Daerah bulseet mau bicara apapun itu program kalau Dia tidak punya duit mau ngomong apa," ujarnya.
Adib menegaskan, pernyataan Airin soal peningkatan PAD, akan menjadi solusi persoalan di Banten.
"Ketika Airin bicara soal PAD apa saja, itu yang menjadi problem solfer gitu, karena mau bicara disparitas pembangunan kalau ngga punya duit mau bagaimana makanya PAD inilah harus menjadi prioritas, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor itu yang namanya ingin menyelesaikan sebuah persoalan karena, Banten PR nya adalah disparitas Pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan kam itu yang itu yang jadi masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Bakal Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany, berbicara soal pendapatan ketika ditanya perihal terkait oleh awak media, saat konfrensi pers, usai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Serang, Rabu (28/8/2024) lalu.
"Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman semuanya, dengan tim saya, pak ade dan yang lainnya dan teman teman yang ada di fraksi partai Golkar di DPRD Provinsi Banten dan saya mencoba mempelajari, maka salah satu nya adalah bagaimana kita melakukan inovasi terhadap potensi pendapatan," katanya.
"Kita punya waduk karian, kita punya Waduk Sindang Hela, maka kita bisa kerjasama dengan teman-teman kabupaten kota PDAM nya. Karena saya lihat saya turun di 1400 desa banyak juga masyarakat yang masih keterbutuhan terhadap sarana air bersih, jadi bagaiman kabupaten kota bisa memenuhi tugas dan kewajibannya untuk memenuhi sarana air bersih. Maka kita pun juga kewenangan yang kita punya terhadap pajak air permukaan kita bisa maksimalkan untuk ada celah fiskal hal potensi pendapatan juga banyak yang lainnya, dan makanya membangun di Banten harus membuat skala proritas, ngga bisa semuanya," pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
