Dianggap Tak Wajar, Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta Disorot

Sidang Paripurna DPRD DKI. Foto: Fifiyanti - Dianggap Tak Wajar, Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta Disorot
Sidang Paripurna DPRD DKI. Foto: Fifiyanti

Reporter: Fifiyanti | Editor: Tama

TitikKata.com-Alokasi anggaran untuk tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menarik perhatian sejumlah pihak. Pasalnya alokasi anggaran tunjangan rumah dinas dewan tersebut menyedot anggaran cukup besar. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), seperti disampaikan Peneliti Divisi Hukum dan HAM, Siska Baringbing, melalui pesan video yang diterima TitikKata, Kamis (14/12/2023).

"Nah di Pergub 153 itu diatur, pimpinan mendapat 70 juta per bulan anggota mendapatkan anak 60 juta perbulan untuk tunjangan perumahan. Dan di tahun 2021 berdasarkan data APBD murni yang kami lihat, Pemprov DKI Jakarta itu tahun 2021 menganggarkan tunjangan perumahan sebesar Rp76.920.000.000, di tahun 2022 naik drastis menjadi Rp.100.652.000.000, nah di tahun 2023 turun hampir 10 miliar menjadi Rp90.052.800.000. Ini APBD murni, kami belum lihat berapa realisasinya karena harus lihat lagi berapa realisasinya tetapi inilah yang kita dapatkan angkanya dari APBD murni," katanya.

"Nah ada yang menarik yaitu ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 2021 yakni 76,9 miliar menjadi 100 miliar itu kalau kita lihat itu di angka hampir 23 miliar naiknya cukup besar cukup signifikan, namun dari beberapa data yang kita dapatkan itu kenaikan ini hasil dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI Jakarta tahun 2022 dan dikatakan kenapa naik karena selama hampir 4 tahun tidak naik mungkin hitung inflasi dan sebagainya, tapi memang ini cukup signifikan kenaikannya. Nah kenapa ada yang menarik karena di tahun 2023 justru turun 10 miliar gitu. Nah di sini dia menariknya, di pergub 153 direvisi menjadi perguru 17 Tahun 2022, nah Pergub 17 Tahun 2022 ini ditetapkan tanggal 21 April 2022. Artinya setelah APBD diketuk baru pergubnya dirubah, di Pergub sebelumnya itu pergub 153 tahun 2017 pasal 16 dan 17 itu menyebutkan angka berapa angka tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD. Nah di Pergub 17 Tahun 2022 itu tidak menyebutkan angka tetapi disebutkan besarannya itu sesuai hasil penilaian dari tim penilai independent atau apresiasi sehingga kita tidak tahu berapa sebenarnya angka yang diberikan perbulan untuk pimpinan dan anggota DPRD, meskipun disebutkan bahwa akan diatur jumlahnya di dalam surat Keputusan Gubernur. Nah kami mencoba mencari surat Keputusan Gubernur tetapi belum dapat berapa angkanya tetapi lewat pencarian informasi dari media mainstream itu didapatkan informasi bahwa kenaikannya itu dari 2021 ke 2022 itu 10 juta, artinya pimpinan yang dulu dapat 70 juta per bulan itu naik menjadi 80 juta anggota yang awalnya mendapatkan 70 juta," katanya.

"Nah yang menariknya adalah bahwa ini angka yang tidak disebutkan lagi tidak seperti pergub sebelumnya pergub 153 bahwa angka langsung disebutkan disini. Ini yang kita nilai bahwa kurang transparan, karena dipergub sebelumnya itu sudah cukup bagus transparan kita tahu angkanya berapa tetapi di pergub 17 di Tahun 2022 itu besarannya diatur berdasarkan dari tim apresiasi. Nah seharusnya penilaian itu dilakukan sebelumnya, jadi dalam tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan anggaran seharusnya pemerintah DKI Jakarta itu sudah membuat penilaian dari dari tim apresiasi berapa sih sehingga angkanya sudah masuk sebelum ketuk palu, sudah dibahas sebelum ketulk palu sehingga dapatlah angka berapa sih apakah 100 milir apakah 90 miliar ini sudah dapat gitu, sehingga tidak ada lagi bahwa ada pengaturan ulang akan diatur kembali berapa besarannya setelah APBD diketuk. Ini kan baru dapat nih kalau kita melihat logikanya pergub ini yang terjadi ini akan berdasarkan hasil tim penilai, APBDnya sudah diketuk pergubnya tentang berapa besarannya itu akan berjalan tuh, nanti lihat tergantung hasil tim penilaian karena kita lihat produk ini di revisi ditetapkan tanggal 21 April 2022. Nah ini yang kami maksudkan disini kurang transparan. Jadi harusnya sudah ada angka yang pasti di Pergub sehingga lebih transparan, kita tahu berapaan alokasinya," lanjut dia.

Sementara, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, turut mengomentari perihal terkait, saat ditemui TitikKata, di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

"Yang pertama tentu DPRD pimpinan dan anggota tentu harus klarisifikasi kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi dengan kejanggalan anggaran tersebut, karena publik berhak untuk tau terkait dengan anggaran rumah dinas gitu. Oleh karena itu ada keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh pimpinan maupun anggota DPRD DKI Jakarta. Karena bagaimanapun kan soal rumah dinas itukan anggaran negara tentu harus dipertanggungjawabkan dengan baik, agar mereka memang menjalankan amanah sesuai dengan keinginan rakyat. Ketika misalkan kejanggalan itu tidak di klarifikasi maka akan terbentuk opini yang negatif dari publik, dari teman-teman media kepada para anggota DPRD. Itu tidak baik, kenapa? Ini soal kepercayaan publik masyarakat kepada DPRD DKI. Jadi kejanggalan itu harus di klarifikasi. Yang kedua tentu jangan sampai soal rumah dinas yang dipertanyakan oleh publik termasuk oleh teman-teman media itu tidak di jawab, jadi seolah-olah tidak terjadi masalah padahal disitu ada dugaan masalah. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran itu menjadi penting, jadi DPRD sebagai wakil rakyat harus transparan dalam penggunaan anggaran apapun itu terkait dengan rumah dinas maupun anggaran yang keluar dari APBD. Karena tadi anggaran rakyat anggaran negara pertanggungjawabannya harus jelas," terangnya.


Baca Berita Menarik Lainnya Di Sini

Bagikan: