Polda Banten Meringkus 15 Pelaku Penyelewengan BBM Bersubsidi

Wadir Krimsus Polda Banten, AKBP Wiwin Setiawan. Foto: M.Jen - Polda Banten Meringkus 15 Pelaku Penyelewengan BBM Bersubsidi
Wadir Krimsus Polda Banten, AKBP Wiwin Setiawan. Foto: M.Jen

Reporter: M.Jen | Editor: Tama

TitikKata.com-Ditreskrimsus Polda Banten menangkap 15 pelaku kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM penugasan pemerintah Pertalite di wilayah Banten.

Kepada TitikKata, Wadireskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (31/1/2024), menjelaskan para pelaku melakukan penyalahgunaan tersebut selama kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun.

“Kami berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi atau pengangkutan niaga terhadap barang-barang bersubsidi, BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan bahan bakar penugasan  jenis Pertalite sebanyak 11 kasus  dan 15 tersangka, dan saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan dari Polda Banten,” ujar Wiwin.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 10 unit kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda tiga, 2.343 liter BBM subsidi solar, 5.471 liter BBM khusus penugasan Pertalite, surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi, alat bantu  jerigen, pompa, dispenser pertamini, selang, corong hingga struk pembelian BBM dari SPBU.

“Pelaku membeli BBM subsidi di SPBU dengan cara menggunakan surat rekomendasi dinas terkait (Dinas Pertanian,red) yang harusnya peruntukannya adalah diberikan atau didistribusikan kepada petani dan nelayan tapi para pelaku ini tidak melakukan hal tersebut, sehingga terjadi penyalahgunaan dan diperjual belikan kembali dengan harga lebih tinggi, seperti solar kita ketahui bersama di SPBU harganya Rp6.800 tapi dijual kembali dengan harga Rp7.500 sampai Rp8.500,” katanya.

“Dari hasil yang sudah dikumpulkan itu para pelaku menjual kembali BBM tersebut ke pertamini yang ada di wilayah Serang dan sekitarnya dengan estimasi harga Rp11.000 sampai Rp12.000. Untuk keuntungan dari penjualan solar maupun Pertalite itu berkisar Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter,” pungkasnya.

Para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggiRp60 miliar.


Baca Berita Menarik Lainnya Di Sini

Bagikan: