Rekonsiliasi Kendaraan Dinas Kabupaten Tangerang Masih Berjalan

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Nurkholis - Rekonsiliasi Kendaraan Dinas Kabupaten Tangerang Masih Berjalan
Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Nurkholis

Reporter: Cnc | Editor: Tama

TitikKata.com - Kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tangerang, tunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih terus dilakukan upaya rekonsiliasi kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diduga 400 kendaraan dinas terdata menunggak PKB di Samsat Balaraja, termasuk kendaraan dinas milik desa dan instansi vertikal yang ada di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten di Tigaraksa. 

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Nurkholis, menjelaskan beberapa kendaraan dinas menunggak PKB lebih dari dua tahun, berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan dua hari ini. 

Dirinya juga menerangkan proses rekonsiliasi dari 81 organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), masih terus dilakukan dan rekonsiliasi diharapkan selesai pada pekan depan. 

"Ini hari ketiga rekonsiliasi terkait kendaraan dinas, sebelumnya kami sudah beberapa kali rapat dengan Bapenda Provinsi terkait kendaraan kendaraan yang masih menunggak pajak. Kebijakan BPKAD menginformasikan kepada masing-masing OPD terkait kendaraan-kendaraan dinas yang belum menyelesaikan PKB (pajak kendaraan bermotor)," jelas Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Nurkholis ditemui, Jumat (16/12/2022).

Menurut Nurkholis, kendaraan dinas yang menunggak PKB tidak semua milik Pemkab Tangerang, tetapi juga kendaraan dinas desa dan instansi vertikal seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya.

"Jadi bidang aset memverifikasi data kendaraan dinas di OPD. Kami cek data dari Bapenda Provinsi dengan yang ada di Pemkab Tangerang, setelah dilakukan pengecekan kami undang OPD untuk segera menyelesaikan PKB nya," jelasnya.

Selain memang banyak kendaraan dinas yang menunggak pajak, Nurkholis, mengakui adanya sejumlah kendaraan yang telah membayarkan PKB, tapi belum terapdet di data Badan Pendapata Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. 

"Hasil hari kemarin, ada beberapa OPD telah membayar pajak. Namun tercatat belum dan ini masih terus dilakukan rekonsiliasi. Umumnya kendaraan roda dua. Ada yang menunggak dua tahun, macam-macam, ada yang sampai dua tahun lebih. Di OPD menganggarkan hanya satu tahun, tapi sebelumnya menunggak otomatis belum terbayar," terangnya.

Nurkholis menuturkan bahwa kewajiban pembayaran PKB dilakukan oleh masing-masing dinas (OPD) melalui bagian umum di OPD masing-masing. Bukan oleh ASN pemegang kendaraan.

Dia menyebut, rekonsiliasi yang dilakukan sampai sepekan kedepan bertujuan agar aset-aset Pemkab Tangerang, terdata dengan baik dan dapat menghitung beban-beban dari adanya aset tersebut. 

"Selain pengecekan PKB, rekonsiliasi juga dilakukan untuk menginventarisir jumlah kendaraan yang ada di Pemkab Tangerang. Target minggu depan sudah selesai rekonsiliasinya," kata dia.

Dia menerangkan, tunggakan ratusan kendaraan dinas oleh masing-masing OPD di Pemkba Tangerang, terjadi karena kendaraan yang dihitung menunggal itu, saat ini telah rusak atau tidak lagi digunakan untuk operasional ASN. Namun, kendaraan yang tidak lagi digunakan itu, tidak langsung dilakukan pemblokiran. 

"Kalau melihat kendaraan menunggak, ada yang kendaraan rusak berat. Sudah tidak digunakan dan mereka belum membayarkan, mereka (tidak jeli) memblokir. Dan ini juga akan kita lakukan nanti ke samsat," jelas dia.

Menurut Nurkholis, mekanisme penghapusan atau pemblokiran data kendaraan dinas seharusnya juga dilakukan oleh masing-masing OPD yang  dilaporkan ke bidang aset DPKAD Kabupaten Tangerang.

"Mekanisme pemblokiran oleh OPD melaporkan kendaraan yang sudah tidak layak atau rusak berat untuk dilakukan penghapusan. Selanjutnya di lelang melalui KPKNL," jelasnya. 

Atas kelalaian itu, pihaknya mengaku hanya memberi surat teguran kepada masing-masing OPD, agar kedepan pembayaran tunggakan PKB bisa dianggarkan dan dilunasi.

"Kita hanya berikan surat teguran saja ke pada masing-masing opd. Biasanya penganggaran engga cukup, karena saat dia mau bayar ternyata ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia biasanya hanya akan bayar satu tahun saja, makanya nanti harus dianggarkan tunggakan sebelum-sebelumnya," terang dia.


Baca Berita Menarik Lainnya Di Sini

Bagikan: