Salah satunya adalah pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Atas upaya tersebut, PAM JAYA menerima Penghargaan Gubernur DKI Jakarta Bidang Kearsipan Tahun 2026 dengan hasil penilaian AA (Sangat Memuaskan).

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Festival PUSTAKARSA (Perpustakaan, Kearsipan dan Sastra) Tahun 2026 pada Rabu (14/10/2026), di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

PAM JAYA menjadi salah satu dari delapan BUMD penerima penghargaan setelah melalui proses penilaian kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada Juni-Juli 2026, bersama 14 BUMD lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan pentingnya literasi dan kearsipan dalam membangun masyarakat, memahami masa lalu, serta memperluas wawasan.

Menurutnya, Festival PUSTAKARSA menjadi ruang apresiasi atas kinerja pengelolaan kearsipan sekaligus mendorong kolaborasi melalui konsep

GLAM (Galeri, Perpustakaan, Arsip, dan Museum), agar sejarah tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat dinikmati masyarakat.

Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap arsip sebagai bagian dari perjalanan Jakarta menjadi kota global yang berbudaya.

Capaian ini juga mencerminkan komitmen PAM JAYA dalam menjaga akuntabilitas dan memori kelembagaan melalui upaya penyelamatan serta pelindungan arsip.

Didukung strategi preservasi arsip dan komitmen manajemen, pengelolaan arsip menjadi bagian penting untuk memastikan rekam jejak kegiatan, keputusan, dan perjalanan perusahaan tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola, termasuk melalui pengelolaan arsip yang profesional dan bertanggung jawab.

"Bagi PAM JAYA, pengelolaan arsip bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, dan memastikan setiap proses bisnis berjalan secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Arief.

Hasil penilaian dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) menjadi dorongan bagi PAM JAYA untuk terus mempertahankan standar pengelolaan kearsipan yang baik.

Sejalan dengan transformasi perusahaan, penguatan tata kelola diharapkan dapat mendukung operasional yang semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam menjalankan amanah pelayanan air minum perpipaan bagi warga Jakarta.

Sebab, meski umur Kabupaten Tangerang sudah menginjak usia legen, yakni 394 tahun. Tapi, di sejumlah wilayah masih terdapat sekolah-sekolah yang bangunannya jauh dari kata layak.

Lucunya, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, alokasi anggaran pembangunan pada tahun 2026 hanya senilai Rp53 Miliar bahkan turun dari tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp60 Miliar.

TitikKata sempat mengkonfirmasi perihal itu kepada orang nomor satu di Kabupaten Tangerang, kendati demikian Maesyal Rasyid tampak melimpahkan persoalan ke dinas terkait.

“Silahkan ibu tanya ke Dinas Pendidikan, ya,” bernada sedikit emosi, usai menghadiri sidang Paripurna HUT Kabupaten Tangerang, di gedung DPRD, Selasa (13/10/2026). 

Tak sampai disitu, sikap seperti tak peduli itu juga terlihat dari informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi. 

Menurut dia, ada 290 rombongan belajar atau kurang lebih 9.000 siswa baik SD dan SMP terpaksa masuk siang lantaran tak memiliki ruang kelas memadai. 

Ribuan siswa itu harus menyesuaikan waktu belajar karena keterbatasan ruang, sedangkan kebutuhan ruang kelas masih menunggu kepastian anggaran.

“Ada 290 rombongan belajar SD dan SMP yang sekolahnya siang. Itu kan berarti ruang kelas kita, kurang. Tapi bagaimana? Kalau 1 ruang kelas saja Rp470 juta, beban satu kelas saja hampir Rp500 juta. Saya sangat bersemangat membangun ini, kalau anggarannya tersedia,” katanya saat ditemui di kawasan Citra Raya, Selasa (6/9/2026). 

Disisi lain, kondisi kurangnya sarana prasarana dapat terlihat salah satunya pada SD Negeri Kadusirung ll di Kecamatan Pagedangan.

Di sana, nampak jelas terlihat kusen kayu yang membusuk, kaca jendela pecah, dinding kelas retak, dan plafon berlubang hingga pernah kemalingan. Seolah bangunan sekolah itu sedang menuliskan sendiri rapor merah bagi lambannya perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Setali tiga uang, meski sudah dilaporkan sejak tahun 2024, keperdulian terhadap sekolah ini juga harus menunggu lebih lama lagi. 

Pasalnya, Kadisdik Supryadi mengaku, perbaikan harus berdasarkan skala priorotas dan SD Negeri Kadusirung ll direncanakan baru masuk rencana kerja tahun 2027 nanti.

“Mungkin nanti akan diinventarisir ya, tapi tergantung skala prioritas,” tukasnya. 

Lebih lanjut, hingga berita ini disampaikan Titik Kata masih mencari informasi lebih jauh.

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi, menumbuhkan jiwa nasionalisme, serta membangkitkan semangat juang generasi muda. L

Acara ini juga menjadi momentum untuk mendorong lebih banyak anak-anak Maluku melanjutkan pendidikan di sekolah berbasis ketarunaan.

Ketua Umum DPP FPMM, H. Umar Kei Ohoitenan, S.H., berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan SMA Taruna Nusantara Indonesia.

Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat memperkenalkan pendidikan ketarunaan kepada pelajar sekaligus memotivasi mereka untuk mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa.

“Dengan kegiatan seperti ini, ya bisa membangkitkan semangat anak-anak SMA bahwa inilah Taruna. Jadi bisa menjadi program tetap SMA Taruna,” ujar Umar.

Umar juga menitipkan harapan agar anak-anak Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Indonesia mendapatkan perhatian dan kesempatan yang baik.

“Harapan saya juga bahwa bukan ada pada anak saya sendiri, tapi saya atas nama Ketua Umum memikirkan anak-anak Maluku. Mudah-mudahan anak-anak Maluku yang mau melanjutkan pendidikan di sekolah Bapak, saya titip untuk mereka diperhatikan,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah taruna adalah keinginan agar sang anak memiliki kesempatan mempersiapkan diri untuk menjadi calon anggota Akademi Kepolisian (Akpol) maupun Akademi Militer (Akmil).

Menurut Umar, ia ingin mendorong lebih banyak generasi muda Maluku agar berani menempuh jalur pendidikan tersebut.

Ia pun berharap suatu saat dapat mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah taruna di Maluku.

“Hanya itu tujuan saya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur saya. Dan ada cita-cita yang saya, dalam pikiran saya hari ini, mudah-mudahan saya bisa buka sekolah Taruna di Maluku,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lemdiklat SMA Taruna Nusantara Indonesia, Penderia Masdi, S.Pd., menyampaikan terima kasih kepada FPMM atas kepercayaan yang diberikan untuk mendidik putra dari keluarga organisasi tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya menjalankan tanggung jawab pendidikan dengan sebaik-baiknya agar dapat membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Terima kasih banyak Bapak selaku Ketua, terima kasih banyak atas kepercayaannya putra Bapak bersekolah di SMA Taruna Nusantara Indonesia. Insya Allah ke depan kami akan mendidik dengan segala daya upaya untuk bisa menjadikan generasi penerus bangsa yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan tersebut turut dihadiri Danramil, Kapolsek, serta perwakilan Camat Pondok Gede.

Kehadiran unsur kewilayahan itu melengkapi rangkaian kegiatan yang mengusung semangat kebangsaan dan pendidikan generasi muda.

Acara juga dimeriahkan parade drum band yang dibawakan siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara Indonesia.

Selain itu, DPP FPMM menampilkan tarian khas Pulau Kei sebagai bagian dari pengenalan budaya Maluku dalam kegiatan tersebut.

Insan pers mendorong Kapolda Banten dan jajaran Kapolres menandatangani pakta integritas guna mencegah kekerasan terhadap jurnalis terulang.

Aden diduga mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat meliput aksi mahasiswa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang.

Setelah melalui musyawarah, perkara tersebut berproses dengan kesepakatan damai melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Meski demikian, kalangan pers menilai penyelesaian perkara secara damai perlu diikuti langkah konkret untuk menjamin keamanan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, terutama ketika meliput demonstrasi yang berpotensi ricuh.

Perwakilan insan pers Banten, Engkos Kosasih, mengatakan pihaknya semula berencana menggelar aksi sebagai bentuk protes atas insiden tersebut.

Namun, rencana itu dibatalkan setelah pihaknya mengetahui adanya musyawarah antara korban dan pihak kepolisian.

"Kita belum bisa move on sebetulnya terhadap sejumlah rangkaian bentuk represif oknum polisi yang terus berulang kepada kami. Tapi terlepas dari itu, bahwa ini harus dihentikan sehingga harus ada penguatan kemitraan antara kepolisian dengan sejumlah insan pers yang ada di Provinsi Banten, agar kejadian itu tidak terulang," kata Engkos dalam pertemuan dengan Kapolda Banten, Selasa (13/10/2026).

Menurut Engkos, penguatan perlindungan pers tidak cukup dilakukan di satu wilayah kepolisian. Karena itu, pihaknya mendorong agar komitmen tersebut diperluas melalui penandatanganan pakta integritas oleh Kapolda Banten dan kapolres di wilayah hukumnya.

Ia menjelaskan, semula penandatanganan pakta integritas direncanakan bersama Polres Serang Kota. Namun, potensi terjadinya insiden serupa di wilayah lain membuat gagasan tersebut dibawa ke tingkat Polda Banten.

"Kalau hanya di Polres Serang Kota, bagaimana dengan Polres Serang, Polres Pandeglang dan lain-lain? Khawatir terjadi juga. Sehingga makanya ditarik ke Polda Banten," ujarnya.

Engkos mengatakan, draf pakta integritas telah disiapkan dengan memuat 10 poin yang dapat dipelajari dan dibahas bersama kepolisian.

Salah satu poin yang dinilainya penting adalah keberlakuan komitmen tersebut selama Indonesia menganut sistem demokrasi.

"Ada 10 poin yang mungkin bisa dipelajari bersama, tapi poin paling penting menurut saya adalah poin 10, yaitu pakta integritas ini berlaku selama Indonesia menganut paham demokrasi. Karena pers ini adalah pilar keempat demokrasi," katanya.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap wartawan tidak boleh bergantung pada kedekatan personal antara jurnalis dan anggota kepolisian di lapangan.

Dalam situasi pengamanan demonstrasi, personel yang bertugas bisa saja belum mengenali wartawan yang melakukan peliputan.

Karena itu, menurut Engkos, diperlukan pemahaman yang sama mengenai tugas jurnalistik dan kemerdekaan pers agar ketidakpahaman di lapangan tidak berujung pada kekerasan terhadap jurnalis.

"Kita menghargai ruang yang dibuka oleh Polda Banten untuk berdiskusi terkait hal ini. Kemarin sekitar pukul 20.00 WIB, kami membatalkan surat aksi. Maka hari ini kita berharap menghasilkan kesepakatan bersama untuk penguatan pers," ujarnya.

Pemimpin Redaksi Ekbis Banten, Rizal Fauzi, menilai penguatan pemahaman mengenai perlindungan jurnalis perlu diberikan kepada seluruh anggota kepolisian, terutama personel yang berada di garis depan pengamanan demonstrasi.

Ia mengingatkan, insiden kekerasan terhadap jurnalis bukan kali pertama menjadi sorotan di Banten.

Sebelumnya, jurnalis yang meliput kegiatan inspeksi mendadak bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Cikande, Kabupaten Serang, juga dilaporkan mengalami kekerasan.

"Kalau melihat indeks kebebasan pers di Banten, sebenarnya cukup memuaskan. Tapi kalau ini terjadi tiap tahun, kepuasan itu kemudian indeks itu jadi tidak berarti juga kalau kita tidak saling menghormati profesi masing-masing," ujar Rizal.

Menurut dia, penandatanganan pakta integritas di tingkat Polda Banten diharapkan menjadi acuan bagi kepolisian di kabupaten dan kota. Dengan demikian, perlindungan terhadap wartawan tidak berhenti sebagai komitmen tertulis, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Kekerasan itu jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun berikutnya kalau tidak ada penguatan. Maka mungkin pakta integritas yang kami tarik ke Polda Banten ini tidak hanya di Polres Serang Kota. Semoga menjadi acuan di kabupaten dan kota," katanya.

Kapolda Dukung Pembahasan Pakta Integritas

Menanggapi dorongan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyusunan pakta integritas yang diajukan insan pers. Namun, substansi dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Pakta integritas ini sangat bagus, tapi kita akan pelajari. Nanti kita akan bikin tim pokja kecil," kata Hendra.

Ia menegaskan, para kapolres bertanggung jawab atas kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk menentukan langkah kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Perlindungan terhadap pers itu dilindungi. Yang pakai ID pers itu enggak boleh (menjadi sasaran kekerasan)," ujarnya.

Hendra juga menekankan pentingnya pemahaman personel mengenai tahapan penanganan massa, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan sesuai situasi dan ketentuan yang berlaku. 

Ia turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap tindakan aparat di lapangan, termasuk penggunaan gas air mata dalam latihan di Cilegon.

Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan insan pers perlu terus diperkuat agar kegiatan jurnalistik dapat berlangsung aman. Hubungan kedua pihak, kata dia, harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

"Tidak boleh ada arogan, tidak boleh lagi berbohong, tidak boleh lagi menyakiti. Harus sering mendengarkan. Aksi di situ, sama di sini, sama-sama mendengarkan. Nanti kita perbaiki," tegasnya.

Mereka berharap, pembahasan pakta integritas dapat berlanjut hingga menghasilkan kesepakatan yang nyata, sehingga wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman, independen, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan, sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kabel-kabel FO jaringan udara yang saat ini dipasang dengan menggunakan tiang-tiang besi penyangga, akan dipindahkan atau direlokasi ke bawah tanah pada bahu jalan milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Pantauan di lokasi, program penataan yang sepenuhnya dibiayai oleh pihak swasta ini sudah mulai dilaksanakan. Tampak pihak terkait telah memasang spanduk-spanduk pemberitahuan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) DPUPR Provinsi Banten, Hamdan, menyampaikan tanggapannya mengenai perihal terkait. 

“Program relokasi kabel udara menjadi kabel bawah tanah merupakan upaya penataan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan tertata. Program ini bertujuan mengurangi kesemrawutan kabel di udara, meningkatkan keselamatan masyarakat, menjaga keindahan lingkungan, serta mendukung pembangunan kawasan yang modern dan berkelanjutan.” ungkapnya, melalui pesan aplikasi pada Selasa (13/10/2026).

Lebih lanjut Hamdan menegaskan, bahwa pihaknya tak segan untuk mengambil langkah tegas bagi para provider atau pemilik kabel jaringan internet yang enggan untuk merelokasi kabel internet miliknya.

“Pada dasarnya pihak kita sudah berkomunikasi dengan para pihak terkait mengenai program penataan ini. Jadi kalau masih ada pemilik kabel FO yang bandel, enggan memindahkan kabelnya kebawah tanah, maka nanti kita akan putus kabelnya,” pungkas Hamdan.

Padahal, pada 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi anggaran sekitar Rp67,9 miliar. Namun, besarnya anggaran itu tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan sekolah itu dari kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Sebab, meski kusen membusuk, kaca jendela hancur, atap berlubang, dan dinding kelas nyaris roboh, SD Negeri Kadusirung II yang sudah mengadu sejak 2024 masih harus mengantre hingga 2027 untuk diperbaiki.

Hal itu diyakinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi saat ditemui pada, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, terdapat skala prioritas yang harus diperhatikan. Pasalnya, terdapat 290 rombongan belajar yang kekurangan ruang kelas dan anggaran persatu kelas mencapai 470 juta. 

“Mungkin nanti akan diinfentalisir ya, tapi tergantung skala priorotas. Info lain bahwa ada 290 rombongan belajar SD dan SMP yang sekolahnya siang. Itu kan berarti ruang kelas kita, kurang. Tapi bagaimana? Kalau 1 ruang kelas saja 470 juta, beban satu kelas saja hampir 500 juta. Saya sangat bersemangat membangun ini, kalau anggarannya tersedia,” katanya. 

“Tapi untuk SD yang ada di dalam pemberitaan (Kadisirung ll) itu Insyaallah sudah masuk rencana kerja di tahun 2027,” ujarnya.

Senada dengan Supriyadi, Pelaksana Tugas Kepala Bidang SD, Yudi, yang pernah meninjau SDN Kadusirung II pada 2024, membenarkan sekolah tersebut masuk rencana kerja 2027.

“Kadusirung II ini sudah masuk di rencana kerja 2027,” singkatnya.

Sementara itu, tampak kontras jika melihat sejumlah proyek miliaran yang terjadi pada sejumlah bangunan yang dikelolah Disdik. 

Sedikitnya, lantai gedung Dinas Pendidikan pada tahun 2026 memakan anggaran senilai Rp1,4 miliar, pembangunan TK Negeri Sindang Jaya mencapai Rp2,8 miliar, SMPN 3 Cisauk Rp2 miliar, SMPN 3 Pakuhaji Rp2 miliar, SMPN 3 Legok Rp2 miliar, USB SMPN 4 Rajeg Rp1,5 miliar, SMPN 4 Pakuhaji Rp1,5 miliar, dan SMPN Pagedangan 1 Rp1,4 miliar.

Ironisnya, salah satu SMP Negeri di Kecamatan Cikupa justru dikucurkan anggaran sejak tahun 2024 hingga sekarang. 

Pada Tahun 2024 terdapat Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap 1 di bawah Dinas Pendidikan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.8M Pertengahan Tahun 2025 (Perluasan Gedung Baru), ada 3 gedung/ruang kelas baru melalui proyek Tambahan Ruang Kelas (TRK) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.6M, kemudian  akhir tahun 2025 (Lanjutan TRK/Fasilitas) senilai Rp978 juta. 

Tak sampai disitu, pada pertengahan 2025 juga dilelang paket Penataan Halaman SMPN 5 Cikupa melaui LPSE dan tahun 2026 ini SMP N 5 Cikupa dibangun lagi dengan anggaran Rp1.5 Miliar.

Hingga berita ini disampaikan TitikKata masih mencari informasi lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 18.15 WIB, sejumlah aktivis masih bertahan di depan Pendopo Bupati Serang.

Lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol duka atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Namun, suasana aksi berubah tegang ketika massa membakar atribut demonstrasi dan mencorat-coret lantai pendopo. Aparat yang berusaha memadamkan api mendapat perlawanan dari sejumlah aktivis hingga bentrokan fisik tak terhindarkan.

Situasi semakin memanas ketika aparat berupaya mendorong massa keluar dari halaman pendopo. Sejumlah aktivis yang menolak mundur dilaporkan mengalami tindakan kekerasan.

Meski beberapa aparat berusaha melerai dan menenangkan kedua belah pihak, bentrokan telanjur pecah dan menyebabkan sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka.

Insiden tersebut juga berdampak pada kalangan pers. Seorang jurnalis media daring dilaporkan mengalami luka di tengah kericuhan yang terjadi saat pengamanan aksi berlangsung.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut), Dzulfikar, mengatakan demonstrasi tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan aspirasi mahasiswa dapat diterima pemerintah daerah.

Menurutnya, massa sengaja bertahan hingga malam karena berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati Serang. Namun, situasi di lapangan disebut berubah setelah muncul informasi mengenai dugaan tindakan represif terhadap peserta aksi.

"Informasi yang kami terima ada rekan-rekan kami dipukul mundur bahkan mengalami kekerasan fisik. Ini sangat kami sayangkan karena tidak sejalan dengan semangat aparat sebagai pengayom masyarakat," ujarnya, Kamis (8/10/2026).

Dzulfikar menyebut aparat yang diduga melakukan tindakan tersebut langsung meninggalkan lokasi setelah insiden terjadi.

Ia menilai peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan jaminan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, jumlah aparat yang diterjunkan cukup besar, termasuk dengan kesiapan kendaraan taktis seperti water cannon.

Padahal, menurut Dzulfikar, mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara damai dan kondusif. Ia menilai ruang penyampaian pendapat justru terasa terhambat oleh pendekatan pengamanan yang diterapkan.

"Aparat lebih fokus menghalau massa aksi dibanding menertibkan kondisi lain di sekitar lokasi kegiatan," tuturnya.

Bentrokan di Pendopo Bupati Serang juga memunculkan sorotan mengenai keselamatan jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Serang sekaligus jurnalis DistrikNews.com, Taufik Hidayat, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia menjelaskan, Pasal 18 UU Pers menegaskan bahwa tidak seorang pun, baik individu, organisasi maupun aparat, dibenarkan menghalangi kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi.

Menurut Taufik, intimidasi hingga kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Terjadi penganiayaan terhadap seorang jurnalis EkbisBanten.com Kosasih Sukma Wijaya/Aden yang terekam kamera," tuturnya.

Taufik juga mengutip pernyataan dalam konferensi pers di Dewan Pers pada 27 Juli 2023 yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

"Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan atas nama apa pun, apalagi kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugas sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa siapa pun, baik individu, organisasi, aparat maupun kelompok tertentu, tidak boleh menghalangi kerja pers dalam memperoleh informasi.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi dalam momentum peringatan lima abad Kabupaten Serang, ketika mahasiswa berupaya menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah.

Dugaan kekerasan terhadap peserta aksi dan jurnalis pun menambah serius persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi tersebut.

Hingga berita ini terbit, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa maupun insiden yang disebut melibatkan jurnalis dalam rangkaian pengamanan aksi pada peringatan HUT ke-500 Kabupaten Serang.

Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 resmi dibuka mulai 8 hingga 22 Oktober 2026.

Ajang tahunan ini menjadi ruang bagi insan pers dan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pengalaman, serta perspektif mengenai penyelenggaraan pemilu dan perkembangan demokrasi Indonesia melalui karya jurnalistik dan karya kreatif.

Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat lima subtema yang dapat menjadi fokus karya peserta, yaitu:

1. Dari TPS ke Era Digital: Transformasi Penyelenggaraan Pemilu.

2. Masyarakat dalam Pesta Demokrasi.

3. KPU Melayani

4. Reformasi dan Perubahan Besar Sistem Pemilu

5. Kelompok Rentan dalam Pemilu

Kelima subtema tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi peserta untuk mengangkat berbagai perspektif mengenai penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, transformasi digital, reformasi sistem pemilu, hingga keterlibatan kelompok rentan dalam demokrasi.

Tiga Kategori Kompetisi

Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 terdiri atas tiga kategori, yakni karya tulis jurnalistik, foto, dan video.

Pada tahun ini terdapat pengembangan khusus pada kategori video. Jika sebelumnya kompetisi lebih berfokus pada karya jurnalistik yang dibuat oleh jurnalis, kategori video tahun ini juga dapat diikuti oleh masyarakat umum, termasuk mahasiswa maupun warga.

Pengembangan kategori video tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi publik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan cerita dan perspektif mereka mengenai pemilu dan demokrasi melalui konten video.

Sementara itu, untuk kategori karya tulis jurnalistik, terdapat perubahan ketentuan dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Peserta dapat mendaftarkan karya berupa opini atau esai, sehingga tidak lagi terbatas pada karya hard news seperti pada penyelenggaraan sebelumnya.

Adapun kategori foto pada dasarnya masih mengikuti ketentuan yang relatif sama dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Ketentuan Peserta dan Karya

Untuk kategori karya tulis jurnalistik dan foto, peserta merupakan jurnalis. Sementara itu, kategori video dapat diikuti oleh jurnalis maupun masyarakat umum, seperti mahasiswa dan warga.

Setiap karya yang didaftarkan wajib sesuai dengan tema utama maupun salah satu subtema yang telah ditentukan.

Karya yang diikutsertakan juga harus merupakan karya asli peserta, bukan hasil plagiasi atau penjiplakan.

Karya tersebut belum pernah dan/atau tidak pernah diikut sertakan dalam perlombaan Anugerah Jurnalistik KPU RI pada tahun sebelumnya.

Peserta maupun karya yang didaftarkan juga tidak boleh merupakan karya atau peserta yang sebelumnya telah menjadi pemenang dalam kompetisi Anugerah Jurnalistik KPU RI.

Setiap calon peserta wajib menyertakan identitas diri. Untuk peserta dari kalangan jurnalis, identitas yang disertakan berupa foto ID Pers, sedangkan peserta dari masyarakat umum wajib menyertakan foto KTP.

Karya yang didaftarkan tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, pornografi, ujaran kebencian, fitnah, hoaks, provokasi, maupun materi lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Panitia berhak melakukan verifikasi terhadap keaslian dan orisinalitas karya yang didaftarkan. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap peserta.

Keputusan Dewan Juri bersifat independen, objektif, dan final, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Adapun komposisi dewan juri di masing-masing kategori sebanyak 3 orang yang terdiri dari pimpinan KPU RI, juga profesional jurnalistik dan konten kreator.

Karya untuk Publikasi dan Edukasi

Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta menyatakan bersedia memberikan izin kepada panitia maupun KPU RI untuk menggunakan karya yang telah didaftarkan sebagai bagian dari publikasi, dokumentasi, edukasi, dan promosi kegiatan, dengan tetap mencantumkan nama pembuat karya.

Selain itu, peserta diwajibkan mengunggah karya yang diikutsertakan melalui akun Instagram pribadi dengan mencantumkan tagar: #HUT73KPURI, #KPPDEM, #AnugerahJurnalistikKPURI2026.

Peserta juga diwajibkan mengikuti (follow) akun Instagram KPU RI (@kpu_ri) dan akun KPP DEM (@kppdemri)

Ketentuan khusus dan teknis masing-masing kategori dapat diketahui melalui akun Instagram tersebut.

KPP DEM  yang dalam dua tahun terakhir dipercaya oleh KPU RI untuk melaksanakan Anugerah Jurnalistik KPU RI.

Ketua Panitia Pelaksana Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 yang juga Sekretaris Jenderal KPP DEM, Nopri Agustian, mengatakan penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik KPU RI diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi bagi insan pers, tetapi juga menjadi ruang partisipasi publik dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pemilu dan demokrasi.

“Kami berharap Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 dapat menjadi ruang yang semakin luas bagi jurnalis maupun masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pengalaman, dan perspektifnya mengenai pemilu dan demokrasi Indonesia. Melalui karya jurnalistik dan konten kreatif yang dihasilkan, kami ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses sosialisasi dan edukasi kepemiluan,”ujarnya.

Menurut Nopri, pengembangan kategori video yang kini dapat diikuti masyarakat umum merupakan salah satu upaya untuk memperluas ruang partisipasi tersebut.

“Khusus kategori video, tahun ini kami memberikan ruang yang lebih luas karena dapat diikuti masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan warga. Harapannya, semakin banyak perspektif masyarakat yang muncul dan dapat menjadi bagian dari cerita tentang perjalanan demokrasi serta penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karya yang dihasilkan peserta diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kompetisi, tetapi juga memiliki nilai informasi, edukasi, dan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sisi penyelenggaraan pemilu.

“Pada akhirnya, kami berharap kompetisi tahunan KPU RI ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang pemilu dan demokrasi Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memahami proses pemilu, semakin terbuka pula ruang untuk membangun partisipasi publik yang bermakna,” ujar Nopri.

Pendaftaran Dibuka 8–22 Oktober 2026. Calon peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui Google Form Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 pada tautan berikut: https://forms.gle/DY6uYjoiVqKbMjNd9.

Informasi mengenai ketentuan teknis masing-masing kategori, termasuk persyaratan karya dan mekanisme pengumpulan, dapat diperoleh melalui akun Instagram KPP DEM dan KPU RI.

Melalui tema “73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia”, Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi jurnalis dan masyarakat untuk turut menyuarakan pengalaman, gagasan, dan perspektif mengenai pemilu.

Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh skor 85,9, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya sistem pengelolaan dan proses bisnis PAM JAYA dalam menjalankan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Assessment GCG ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan PAM JAYA sebagai perusahaan yang terus berkembang sekaligus mengemban tanggung jawab dalam menyediakan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat Jakarta.

Di tengah upaya memperluas cakupan layanan, penguatan sistem internal menjadi fondasi agar setiap keputusan dan proses bisnis dapat berjalan secara terarah serta memberikan manfaat

bagi perusahaan dan masyarakat.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, mengatakan peningkatan skor GCG menjadi

bagian dari penguatan PAM JAYA sebagai perusahaan yang semakin profesional dan

tertata.

"Skor dan predikat Sangat Baik ini menjadi cerminan bahwa PAM JAYA terus membangun perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel dan memiliki proses bisnis yang semakin

tertata. Ketika tata kelola perusahaan semakin baik, kepercayaan juga semakin kuat, dari

situlah perusahaan memiliki fondasi yang lebih baik untuk terus bertumbuh dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujar Arief.

Menurutnya, penguatan tata kelola juga sejalan dengan nilai budaya kerja PAM JAYA, yaitu BERKOMITMEN.

Nilai tersebut menjadi landasan bagi PAM JAYA untuk menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab, menjaga integritas, serta memastikan setiap keputusan dan proses bisnis memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

Penguatan GCG menjadi bagian penting dalam transformasi PAM JAYA untuk membangun perusahaan yang semakin profesional dan memiliki proses bisnis yang semakin tertata.

Penguatan tersebut mencakup bagaimana perusahaan menjalankan pengendalian, mengambil keputusan, serta memastikan setiap proses bisnis dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Sofyan Antonius, menilai penguatan GCG menjadi

bagian penting dalam memastikan transformasi PAM JAYA berjalan dengan arah yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, tata kelola yang baik perlu terus diperkuat seiring dengan perkembangan perusahaan dan tantangan yang semakin kompleks

dalam menjalankan layanan publik.

"Kematangan GCG tidak diukur dari banyaknya dokumen, tetapi dari seberapa konsisten implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dijalankan. Langkah ini semakin penting bagi PAM JAYA, termasuk dalam persiapan menuju transformasi kelembagaan yang lebih besar," ujar Sofyan.

Bagi PAM JAYA, penguatan tata kelola berjalan beriringan dengan upaya pencapaian target 100% cakupan layanan air minum perpipaan tahun 2029.

Dengan tata kelola yang semakin baik, PAM JAYA terus memperkuat fondasi perusahaan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan pelayanan air minum perpipaan yang semakin baik bagi warga Jakarta.

Capaian skor GCG tahun 2025 ini menjadi indikator bahwa transformasi PAM JAYA terus diarahkan untuk membangun perusahaan yang sehat, profesional, transparan, terpercaya dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebab, jika gugatan terhadap proses perpanjangan jabatan Sekda Tangsel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini terus bergulir dimenangkan pihak penggugat, maka akan ada implikasi hukum yang menyasar pada Benyamin selaku pembuat kebijakan tersebut.

Hal itu seperti ditegaskan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tangsel, Suhendar.

“Implikasi hukumnya jika dikaitkan dengan larangan bagi kepala daerah, maka Berdasarkan Pasal 76 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah terbukti membuat keputusan yang secara khusus menguntungkan golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi menurut UU No. 23 Tahun 2014 mekanismenya ditindaklanjuti oleh DPRD untuk Pemberhentian Tetap,” terangnya, melalui pesan aplikasi Whatsap, Jum’at (2/10/2026).

Pernyataan Suhendar sudah pasti tak sekonyong-konyong asal monyong, sebab ia pastinya berkaca pada proses persidangan gugatan perpanjangan jabatan Sekda Tangsel yang saat ini telah memasuki tahap pembuktian dengan agenda menghadirkan para saksi ahli dan saksi fakta dari masing-masih pihak penggugat dan tergugat. Dimana dalam persoalan ini, Suhendar sendiri adalah salah satu pihak penggugat.

Di meja hijau tata usaha negara itu, pihak penggugat menghadirkan, Dr. Edi Sofwan, sebagai saksi ahli administrasi negara, dalam sidang yang berlangsung di PTUN Serang, pada Kamis (1/10/2026).

Usai bertindak sebagai saksi ahli dihadapan para malaikat hukum tata megara tersebut, Edi Sofwan, membeberkan dosa-dosa administrasi dalam proses evaluasi kinerja jabatan Sekda Tangsel yang dilakukan oleh Benyamin Davnie.

“Saya coba meluruskan terkait mekanisme penetapan wali kota dari perpanjangan periode yang lalu. Mekanisme tersebut tidak melalui yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, PP 11/2017 dan PermenPAN&RB 15/2019. Bahwa di situ mekanismenya harus melalui proses. Jadi tidak langsung penetapan atau Pengukuhan kembali. Maka disitu saya menjelaskan kepada Majelis Haiim terkait dengan mekanisme tersebut prosesnya harus tiga bulan,” ujarnya.

Disampaikan Edi, dalam sidang, kuasa hukum penggugat mengungkapkan bahwa surat keputusan penetapan perpanjangan jabatan Sekda Tangsel menggunakan tulisan tangan, yang menurutnya secara administrasi negara hal itu tidak diperbolehkan.

“Artinya dalam hukum administrasi ini tidak boleh menggunakan tulisan tangan. Harus menggunakan satu kesatuan menggunakan tulisan ketikan. Kalau secara hukum administrasi ini sebenarnya ditetapkan untuk proses dari perencanaan sampai penetapan harus satu kesatuan. Surat-surat yang dikeluarkan terus untuk SK penetapan tidak boleh menggunakan tulisan tangan,” ungkapnya.

Edi juga berpandangan bahwa penetapan jabatan Sekda Tangsel yang dilakukan Benyamin Davnie tidak sesuai prosedur.

“Dalam proses untuk seleksi, evaluasi memang tahapan-tahapannya tidak boleh dilakukan dengan cara waktu yang sangat singkat, tidak terbuka. Karena partisipasi masyarakat juga perlu disini, untuk mengetahui apa namanya hasil dari kinerja dan evaluasi penetapan Wali Kota Tangsel, ada prosedur yang tidak sesuai. Apakah ada konsekuensi hukum? Untuk konsekuensi hukum, jelas kalo hukum administrasi itu kalo tidak sesuai dengan prosedur maka batal demi hukum. Artinya secara administratif pengesahan itu bisa dilakukan pembatalan dengan hukum. Tapi yang berwenang membatalkan adalah PTUN. Nah kalau PTUN memberikan keputusan terkait pembatalan maka batal demi hukum. Terus untuk hasil kebijakan yang berkaitan dengan administratif juga batal demi hukum,” pungkasnya.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di The Langham Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dua kategori yang berhasil diraih Alam Sutera Group masing-masing mewakili pengembangan kawasan terpadu dan hunian kelas atas.

Alam Sutera Township dinobatkan sebagai Best Integrated Lifestyle Development Indonesia, sedangkan proyek The Gramercy meraih penghargaan Best High-End Residential Development Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Edward Ariadi Tanuwijaya selaku Director Alam Sutera Group bersama Mira Rani Naga, Planning & Landscape Director Alam Sutera Group.

Capaian ini menjadi bagian dari perjalanan Alam Sutera Group dalam mengembangkan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan properti, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung kualitas kehidupan masyarakat.

Melalui pengembangan kawasan dan proyek hunian yang dimilikinya, Alam Sutera Group berupaya menghadirkan lingkungan dengan perpaduan antara kenyamanan, kualitas, serta aspek keberlanjutan.

Edward Ariadi Tanuwijaya mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi penting bagi perjalanan perusahaan dalam mengembangkan produk properti.

“Penghargaan ini menjadi sebuah apresiasi yang sangat berartibagi perjalanan Alam Sutera Group. Sejak awal, kami berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang tidak hanyaunggul dari sisi desain dan kualitas, tetapi juga mampumemberikan kenyamanan dan pengalaman tinggal yang bernilaibagi penghuninya. Pencapaian ini tentu menjadi motivasi bagikami untuk terus menjaga kualitas dan menghadirkanpengembangan yang semakin baik kedepannya," ujarnya.

Sementara itu, Indonesia Real Estate Awards 2026 merupakan ajang penghargaan di sektor properti yang diselenggarakan oleh Lamudi.

Ajang tersebut menjadi bagian dari Southeast Asia Real Estate Awards yang diselenggarakan oleh Dot Property dan Lamudi.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai pencapaian yang dihasilkan para pelaku industri properti.

Selain memberikan penghargaan, ajang tersebut juga mendorong industri untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pengembangan proyek.

Melalui berbagai kategori yang diberikan, Indonesia Real Estate Awards 2026 turut menyoroti proyek-proyek yang dinilai mampu merespons kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti dinamika perkembangan pasar properti.

Bagi Alam Sutera Group, dua penghargaan yang diraih menjadi bagian dari pengakuan terhadap pengembangan Alam Sutera Township dan The Gramercy, sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kualitas pengembangan kawasan dan hunian pada masa mendatang.

Sebab, meski kondisi SD itu sempat mencuat dan disorot pada tahun 2024, hingga kini belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Padahal, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diketahui memiliki alokasi anggaran fantastis sekitar Rp67,9 miliar. Namun, seperti hanya sebuah angka belaka.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tak hanya pada kusen. Empat ruang kelas diketahui kehilangan seluruh kaca jendelanya dan terpaksa ditambal menggunakan fiber, papan tulis, kain, kayu hingga barang bekas lainnya.

Dinding retak, cat mengelupas, plafon berlubang, serta atap teras belakang yang nyaris runtuh turut menjadi bagian dari wajah sekolah di Kabupaten Tangerang.

Menurut penjaga sekolah berinisial NL, Senin (28/9/2026), kondisi itu sudah berlangsung lama.

Ia mengaku melihat kerusakan tersebut sejak pertama bekerja sekitar tujuh tahun lalu.

“Ada 4 ruang kelas yang seluruh kaca jendelanya hancur dan ditambal barang-barang bekas, fiber, papan tulis, kayu, gitu-gitu,” ujar NL.

“Awas hati-hati jangan terlalu deket kalau yang bangunan udah pada retak,” ujar seorang ibu yang sudah 7 tahun lamanya mengetahui kondisi itu.

Hingga informasi ini ditayangkan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Tangsel, Rizki Romy Perkasa, menjelaskan bahwa kerjasama Kejari dan Pemkot Tangsel dalam penagihan pajak ada sebuah bentuk komitmen Kejaksaan untuk berperan mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

“Tim Jaksa Pengacara Negara melaksanakan kegiatan penagihan piutang pajak terhadap 20 Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan. Langkah ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Bantuan Hukum Non-Litigasi,” terangnya, di Kantor Kejari Tangsel, Jalan Promoter BSD, Serpong (30/9/2026).

“Upaya ini dilakukan sebagai salah satu penerapan peran kejaksaan sebagai advokat generaal dan  langkah strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta mendorong kepatuhan wajib pajak demi terwujudnya pemulihan keuangan negara/daerah yang optimal,” tambah Romy.

Terpisah, Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan Bapenda Tangsel, Jimmy Radja menyampaikan, kerjasama penagihan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) tersebut sudah berlangsung sejak 2023, dimana penagihan sektor pajak yang dikerjasamakan ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

“Ada wajib pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, PBB. Nah itu seperti itu jadi sektor-sektor pajak itulah yang memang kita sudah kategorikan dan kita melakukan mitigasi dan kita melakukan dari analisis kita bahwa memang nih kita perlu menggunakan mediasi kejaksaan tapi syaratnya upaya penagihan sudah harus dilakukan karena tupoksi kita adalah upaya penagihan PBJT sama PBB,” ujarnya, di Kantor Bapenda Tangsel, Cilenggang, Serpong (1/10/2026).

Diungkapkan Jimmy, kurang lebih sekitar 180 wajib pajak yang penagihannya dimediasi oleh pihak Kejari Tangsel, dengan kewajiban pajak yang dapat direalisasikan ditarget mencapai Rp5 miliar. 

“Ada sekitar 180, terbagi dari beberapa sektor pajak. Kalau nominalnya yang sudah terealisasi siap terealisasi sampai saat ini sudah Rp4 miliar. Diharapkan kalau dari 180 totalnya bisa mungkin total itu kalau saya lihat tadi kurang lebih Rp5 miliaran,” pungkasnya.

Pemahaman terhadap karakteristik soal dan kompetensi yang hendak diukur juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Bedah TKA yang digelar MKKS SMK-MGMP Kabupaten Pekalongan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Selasa (29/9/2026), tersebut mengangkat tema “Bersinergi Meningkatkan Kompetensi Guru Menuju TKA”.

Para guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Pekalongan mengikuti kegiatan tersebut yang dihadiri Ketua MKKS Mustofa, Hartanto selaku Sekretaris MKKS, Kacab Yudhistira Purwokerto Sundoro Apri Supadi, Kepala SMK Kedungwuni, Tuti dan selaku Ketua Panitia Ari Budianto.

Peserta guru-guru berasal dari tiga bidang mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Tiga narasumber dihadirkan untuk memberikan materi sesuai bidang masing-masing. Eko Marsudiono, S.Pd., M.M. membawakan materi Bahasa Inggris, Dedi Hidayat, M.Pd. menyampaikan materi Matematika, sedangkan Bahasa Indonesia disampaikan Shari Cintinya Lestari, S.Pd., Gr.

Bedah TKA Bukan Sekadar Mencari Jawaban

Kegiatan tersebut tidak berhenti pada pembahasan soal dan penentuan jawaban yang benar. Guru juga diajak melihat lebih jauh bagaimana sebuah soal dirancang dan kemampuan apa yang sebenarnya hendak diukur.

Menurut Dedi Hidayat, M.Pd., pembahasan soal dalam Bedah TKA perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memahami kompetensi yang ingin dibangun melalui proses pembelajaran.

Ia menjelaskan, guru perlu melihat keterkaitan antara soal, kompetensi, indikator, stimulus, serta proses berpikir yang diperlukan peserta didik untuk menyelesaikan persoalan.

“Bedah TKA bukan sekadar membedah soal dan mencari jawaban. Yang lebih penting adalah memahami kompetensi yang diukur dan bagaimana pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam pembelajaran di kelas," ujar Dedi.

Pembahasan mencakup berbagai unsur dalam asesmen, mulai dari stimulus, kompetensi, indikator, proses berpikir yang dibutuhkan, strategi penyelesaian, hingga karakteristik soal.

Dengan pendekatan tersebut, guru diharapkan tidak hanya menjadi pengguna soal, tetapi mampu memahami tujuan di balik penyusunan sebuah asesmen.

Hal ini penting karena kemampuan siswa yang dibutuhkan dalam menghadapi asesmen tidak sebatas mengingat rumus, definisi, atau mengikuti prosedur tertentu.

Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan memahami informasi, menerapkan konsep, menganalisis persoalan, melakukan penalaran, hingga mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia.

Dedi Hidayat Dorong Guru Bawa Hasil Bedah TKA ke Kelas

Dalam materi Matematika, pemahaman terhadap karakteristik asesmen diarahkan agar dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar.

Dedi Hidayat menekankan pentingnya guru menerjemahkan hasil pembahasan soal menjadi pengalaman belajar yang relevan bagi siswa.

Artinya, latihan yang diberikan tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan menemukan jawaban akhir.

Siswa juga perlu dibiasakan memahami informasi dalam soal, menentukan strategi penyelesaian, menjelaskan alasan dari langkah yang dipilih, serta melakukan penalaran terhadap hasil yang diperoleh.

Pendekatan tersebut membuat persiapan menghadapi TKA tidak hanya dilakukan ketika pelaksanaan asesmen semakin dekat.

Kemampuan yang dibutuhkan dalam asesmen dapat dibangun secara bertahap melalui aktivitas pembelajaran sehari-hari.

Dengan demikian, pembelajaran Matematika tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus dan prosedur, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk menggunakan konsep dalam menghadapi persoalan yang lebih beragam.

MGMP Jadi Ruang Kolaborasi Guru

Bedah TKA juga memperlihatkan pentingnya MGMP sebagai ruang bagi guru untuk saling belajar dan mengembangkan kompetensi secara bersama-sama.

Dalam forum tersebut, guru dapat bertukar pengalaman, membahas karakteristik soal, mendiskusikan strategi pembelajaran, serta mengidentifikasi berbagai kesulitan yang dialami peserta didik.

Dedi Hidayat turut menempatkan kolaborasi antarguru sebagai bagian penting dalam proses memahami asesmen.

Melalui diskusi, guru dapat melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang berbeda dan saling berbagi pendekatan pembelajaran.

Kolaborasi tersebut memungkinkan guru tidak berjalan sendiri dalam melakukan pengembangan pembelajaran.

Pengalaman dan praktik yang dimiliki masing-masing guru dapat menjadi bahan untuk melakukan refleksi dan menemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dari Membaca Soal hingga Memperbaiki Pembelajaran

Bedah TKA di Kabupaten Pekalongan pada akhirnya diarahkan untuk mengubah cara guru memandang asesmen.

TKA tidak hanya ditempatkan sebagai tes yang harus diselesaikan siswa. Karakteristik asesmen juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk melihat apakah proses pembelajaran selama ini sudah memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk berpikir, bernalar, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah.

Dalam konteks tersebut, Dedi Hidayat mengarahkan guru untuk melihat soal sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sekadar instrumen untuk mengukur hasil akhir siswa.

Proses tersebut dapat dipahami melalui tiga langkah utama, yaitu memahami soal, memahami kompetensi, dan memperbaiki pembelajaran.

Ketiga hal tersebut menjadi satu rangkaian.

Pemahaman terhadap soal membantu guru mengenali kompetensi yang dibutuhkan, kemudian hasil pemahaman tersebut dapat diterapkan untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual.

Pembelajaran pun diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemampuan menyelesaikan soal, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan dalam berbagai situasi.

Bekal Siswa Tak Berhenti pada TKA

Lebih dari sekadar meningkatkan kesiapan menghadapi tes, kegiatan Bedah TKA diharapkan turut memperkuat kemampuan peserta didik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan berpikir kritis, bernalar, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, serta mengambil keputusan menjadi bagian dari kompetensi yang perlu terus dikembangkan melalui pembelajaran.

Bagi Dedi Hidayat, pemahaman terhadap TKA seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi guru untuk memperbaiki proses belajar di kelas. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti ketika asesmen selesai dilaksanakan.

Karena itu, penguatan TKA tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa menjelang asesmen. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan proses belajar yang secara konsisten melatih kemampuan tersebut.

Melalui kegiatan tersebut, Bedah TKA MGMP Kabupaten Pekalongan menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas guru. Dari membedah soal, guru diajak memahami kompetensi yang diukur, kemudian membawa pemahaman tersebut ke dalam proses pembelajaran di kelas.

Insyira Bilqis Ufaira, siswa kelas 8.3, dan Raquel Meddina Fajra Saleh, siswa kelas 9.4, berhasil meraih medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2026.

Keduanya mengangkat penelitian tentang model pemulihan masyarakat yang terdampak pencemaran pestisida di Sungai Cisadane.

Pengumuman penghargaan tersebut berlangsung pada puncak OPSI 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, 29 September 2026.

Acara itu juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS).

Prestasi tersebut menjadi hasil dari rangkaian penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan dengan pendampingan Nabilah Fikri Hardiani, S.Pd., selaku guru pembimbing.

Penelitian yang membawa Insyira dan Raquel meraih emas berjudul “Model Kompensasi Sosial Berbasis Social Ecological Model (SEM) untuk Pemulihan pada Masyarakat Terdampak Pencemaran Pestisida di Sungai Cisadane Pasca Kebakaran PT Biotek Saranatama Tahun 2026 di Tangerang Selatan".

Penelitian itu berangkat dari perhatian keduanya terhadap kondisi masyarakat setelah terjadinya pencemaran pestisida di Sungai Cisadane.

Peristiwa tersebut bermula dari kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama. Dalam kejadian itu, sekitar 20 ton pestisida terbakar.

Air yang digunakan untuk proses pemadaman kemudian mengalir ke Kali Jeletreng dan bermuara ke Sungai Cisadane.

Kondisi tersebut membuat kedua siswa tidak hanya menyoroti dampak pencemaran terhadap lingkungan, tetapi juga konsekuensinya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.

Menurut Insyira dan Raquel, upaya pemulihan tidak semestinya hanya diarahkan pada kondisi sungai. Masyarakat yang merasakan dampak pencemaran juga perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan.

“Kami memilih judul ini karena adanya dampak multidimensional yang dirasakan oleh masyarakat setelah terjadinya pencemaran pestisida di Sungai Cisadane. Penanganan yang diberikan hanya berfokus pada kondisi sungainya, sedangkan penanganan juga seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak,” ujar Insyira dan Raquel.

Untuk menyusun model kompensasi sosial tersebut, keduanya menggunakan Social Ecological Model (SEM) sebagai kerangka penelitian.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat kebutuhan masyarakat melalui sejumlah tingkatan, mulai dari individu, hubungan interpersonal, organisasi, komunitas, hingga kebijakan publik.

Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya memotret persoalan dari satu sudut pandang, tetapi mencoba menggambarkan kebutuhan pemulihan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.

Keduanya menggali informasi dari masyarakat di sejumlah wilayah, yakni Sukarasa, Sukasari, Babakan, Cilenggang, dan Setu.

Mereka juga memperoleh informasi dari sejumlah pihak terkait, termasuk pemerintah daerah serta instansi yang menangani persoalan lingkungan dan layanan air.

Dalam prosesnya, Insyira dan Raquel mendapat pendampingan dari Nabilah Fikri Hardiani, S.Pd. Pendampingan dilakukan mulai dari pengembangan pertanyaan penelitian, pengolahan hasil temuan lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan untuk mengikuti kompetisi OPSI 2026.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan kerangka Social Ecological Model.

Dari proses tersebut, mereka memetakan dampak pencemaran pada berbagai tingkatan, mulai dari individual, interpersonal, organizational, community, hingga public policy.

Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan model kompensasi sosial yang menjadi fokus utama penelitian.

Perjalanan keduanya dalam OPSI 2026 sendiri telah dimulai sejak 7 Maret 2026. Pada tanggal tersebut, proposal penelitian diunggah sesuai dengan ketentuan kompetisi.

Setelah melewati berbagai tahapan, penelitian tersebut akhirnya membawa Insyira dan Raquel ke tingkat nasional.

Puncaknya terjadi ketika nama keduanya diumumkan sebagai peraih medali emas OPSI 2026 pada 29 September 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD, Dede Riki, M.Ag., menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur.

Namun, ia menilai keberhasilan siswa tidak semata-mata dapat diukur dari medali yang berhasil diraih.

Menurutnya, proses penelitian justru menjadi bagian penting dari pengalaman belajar yang diperoleh kedua siswa.

“Keberhasilan ini bukan hanya tentang mendapatkan kemenangan atau penghargaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak kita sudah belajar menemukan masalah, melakukan penelitian, berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan mempertanggungjawabkan gagasannya secara ilmiah,” ujar Dede.

Ia mengatakan proses penelitian memberikan kesempatan kepada siswa untuk tidak sekadar menerima pengetahuan.

Mereka juga didorong untuk menemukan persoalan, mengolah informasi, serta membangun gagasan berdasarkan kajian ilmiah.

Dede menilai pencapaian Insyira dan Raquel memperlihatkan bahwa persoalan nyata yang ada di lingkungan sekitar dapat menjadi sumber pembelajaran sekaligus bahan penelitian bagi siswa.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa anak-anak SMP Islam Al-Azhar BSD memiliki potensi besar ketika diberikan ruang, pendampingan, dan kepercayaan untuk berkarya,” katanya.

Dede berharap keberhasilan di OPSI 2026 tidak berhenti pada raihan medali emas.

Pengalaman selama mengikuti kompetisi diharapkan menjadi modal bagi keduanya untuk terus mengembangkan kemampuan penelitian sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

“Jangan berhenti pada kemenangan ini. Jadikan pengalaman OPSI sebagai bekal untuk terus bertanya, meneliti, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi juga diberikan kepada guru pembimbing, tim pendamping, orang tua, serta berbagai pihak yang ikut mendukung proses penelitian hingga mencapai kompetisi tingkat nasional.

Menurut Dede, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang tidak terlepas dari ketekunan dan kerja keras kedua siswa selama menjalani proses penelitian.

“Semoga prestasi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita membangun generasi yang unggul secara akademik, kuat karakternya, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam,” kata Dede.

Raihan medali emas OPSI 2026 menjadi penanda keberhasilan Insyira dan Raquel dalam membawa persoalan pencemaran lingkungan ke ruang penelitian.

Dari persoalan yang terjadi di Sungai Cisadane, keduanya mencoba menggali data, mendengarkan pengalaman masyarakat, serta menyusun gagasan pemulihan menggunakan pendekatan ilmiah.

Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa isu lingkungan di sekitar siswa dapat berkembang menjadi kajian yang lebih luas ketika didukung rasa ingin tahu, pendampingan guru, dan proses penelitian yang terarah.

Program yang berlangsung pada 4–30 September tersebut memadukan aktivitas olahraga, teknologi, hiburan, komunitas, hingga program apresiasi bagi pengunjung.

Melalui Sweatember, Mall @ Alam Sutera ingin memberikan pilihan aktivitas yang lebih beragam sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga dapat menikmati berbagai pengalaman dalam satu destinasi.

Salah satu kegiatan utama dalam rangkaian tersebut adalah Sweatember Sport Festival yang digelar pada 4–27 September 2026.

Beragam aktivitas olahraga disiapkan untuk mengajak pengunjung menjalani gaya hidup aktif sekaligus menikmati suasana pusat perbelanjaan yang lebih dinamis.

Semangat olahraga juga terlihat melalui agenda Road to Kejurnas Karate Kyokushinkai yang telah digelar di Mall @ Alam Sutera. Kegiatan tersebut mendapat perhatian dari pengunjung dan menjadi bagian dari aktivitas komunitas olahraga di area mall.

Selain menghadirkan kompetisi, kegiatan karate tersebut turut memperkenalkan nilai disiplin, konsistensi, dan sportivitas.

Kehadiran komunitas olahraga juga memperlihatkan bagaimana ruang di pusat perbelanjaan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif yang melibatkan masyarakat.

Hadirkan Festival Teknologi dan AI

Tak hanya berfokus pada olahraga, Sweatember juga menghadirkan kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.

Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah Cipher 2026: Cyber AI Festival pada 12 September 2026.

Festival tersebut menghadirkan informasi dan wawasan mengenai teknologi serta kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Kehadiran agenda ini memberikan warna berbeda di tengah rangkaian kegiatan olahraga yang menjadi bagian utama Sweatember.

Melalui Cipher 2026, pengunjung juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh perkembangan teknologi dan AI.

Dengan demikian, pengalaman berkunjung ke mall tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperoleh informasi baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, London Taxi Balance Bike Competition dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026.

Kompetisi balance bike tersebut menyasar anak-anak dan menjadi salah satu pilihan aktivitas keluarga dengan konsep yang santai serta interaktif.

Rangkaian Sweatember juga dilengkapi Sweatember Bazaar yang berlangsung pada 31 Agustus–27 September 2026.

Bazaar tersebut menawarkan berbagai produk dan kebutuhan yang dapat dijelajahi pengunjung selama menikmati aktivitas di Mall @ Alam Sutera.

Ada Program Penukaran Poin

Pengunjung yang merupakan members juga dapat mengikuti program apresiasi Point Redemption Fest yang berlangsung pada 4–30 September 2026.

Program tersebut berlaku setiap Senin hingga Jumat dan tidak berlaku pada hari libur nasional. Melalui program ini, members dapat menukarkan 8 Points untuk memperoleh kesempatan mendapatkan sejumlah rewards.

Rewards yang ditawarkan antara lain voucher XXI, voucher AEON, voucher Futopia, exclusive e-money, serta berbagai voucher tenant lainnya.

Beragam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Mall @ Alam Sutera dalam memperluas pengalaman pengunjung.

Konsep yang ditawarkan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas belanja, tetapi juga mencakup olahraga, rekreasi, hiburan, dan gaya hidup.

Sebagai destinasi yang memadukan sport, leisure, entertainment, dan lifestyle, Mall @ Alam Sutera menyediakan sejumlah pilihan aktivitas yang dapat dinikmati pengunjung, termasuk KULA Courts, Power Golf, Mille Billiards, Dreamstone Boulders, Beavers Arena, dan Pegasus Karting.

Untuk aktivitas hiburan keluarga, pengunjung juga dapat memilih Pandora Experience, Playlandia, dan Funworld.

Dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang September, Sweatember menawarkan pengalaman yang beragam bagi pengunjung.

Mulai dari berolahraga, menyaksikan kompetisi, mengikuti kegiatan komunitas, mendapatkan wawasan mengenai teknologi, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga.

Melalui Sweatember, Mall @ Alam Sutera mengajak pengunjung untuk menikmati September dengan lebih aktif, mencoba pengalaman baru, dan menemukan berbagai aktivitas yang dapat dinikmati dalam satu destinasi.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan dan program Sweatember dapat diperoleh melalui media sosial resmi Mall @ Alam Sutera.

Pada kesempatan itu, Aditya Rakatama menyampaikan bahwa peran serta dari berbagai unsur masyarakat terkait program-program kerja kejaksaan di Tangsel amatlah penting.

“Kami berharap unsur-unsur elemen masyarakat seperti Ansor ini dapat berkolaborasi dalam realisasi program-program kejaksaan di Tangsel. Adanya pertemuan silahturahmi ini adalah langkah awal kerjasama peran serta masyarakat yang baik kedepannya,” ujar Rakatama.

Sementara, Ketua PC GP Ansor Tangsel, Imam Fitra Ramadhan, menyampaikan perihal pertemum dengan Kajari Tangsel yang berlangsung hangat dan santai tersebut.

“Ya tadi kami disambut baik sama Pak Kajari, saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi beliau yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan. Pastinya nanti kita akan sinkronkan program-program kepemudaan kita yang bisa dikolaborasikan dengan program-program Kejari Tangsel,” singkatnya.

Menurut informasi, Pilar sendiri akan didapuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aslinmas Kota Tangsel, dimana saat ini ia tengah menyusun struktural kepengurusan hingga akar rumput.

Saat dikonfirmasi, Pilar menyampaikan perihal terkait, saat ditemui di kawasan Ciputat Timur, Minggu (28/9/2026).

“Nah sebelumnya kan asrinmas itu udah ada cuman sama pak jam intel diminta penguatan Aslinmas se Indonesia itu diaktifkan kembali jadi keamanan itu harus balik lagi dari masyarakat masyarakat untuk membantu kepoksi dari kepolisian kejaksaan  nanti juga ada kayak penyuluhan di situ dan penyuluhan anti narkoba terus juga ada pemberdayaan masyarakat melalui Aslinmas dan program-program-program lainnya,” ujarnya.

Menurut Pilar, keberadaan Aslinmas sebenarnya bukan barang baru. Namun, penguatan kembali diperlukan agar masyarakat ikut mengambil bagian dalam menjaga keamanan, sekaligus membantu tugas aparat penegak hukum.

“Nah sebelumnya kan Aslinmas itu udah ada, cuma sama Pak Jam Intel diminta penguatan. Masih di se-Indonesia itu diaktifkan kembali, jadi keamanan itu harus balik lagi dari masyarakat. Masyarakat untuk membantu tupoksi dari kepolisian, kejaksaan,” kata Pilar.

Aslinmas nantinya tidak hanya bicara soal keamanan. Ada pula penyuluhan, termasuk penyuluhan antinarkoba, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, termasuk pertanian perkotaan.

Sederhananya, hansip zaman sekarang diharapkan tidak cuma tahu siapa yang mencurigakan lewat tengah malam, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi persoalan sosial yang makin rumit.

Masalahnya, masyarakat perkotaan hari ini punya satu penyakit yang cukup kronis: cuek.

Tetangga sebelah bisa saja sudah bertahun-tahun tinggal berdampingan, tetapi nama lengkapnya belum tentu diketahui.

Percakapan di teras rumah semakin jarang. Ronda malam makin sepi. Kalaupun ada interaksi, sering kali lebih ramai di grup WhatsApp daripada di pos ronda.

Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba warga diminta menjadi garda depan keamanan.

Pilar punya alasan mengapa masyarakat setempat dianggap penting.

“CCTV yang terbaik itu kan tetangga warga itu sendiri. Kalau misalkan ada narkoba, ada terorisme, ada curanmor, yang harus paling tahu itu justru warga situ,” ujarnya.

Kalimat itu terdengar sederhana, sekaligus menyentil. Sebab kamera CCTV mungkin hanya merekam gambar.

Tetangga bisa melihat siapa yang datang, siapa yang pergi, dan siapa yang mendadak terlalu sering mondar-mandir di lingkungan.

Di tengah kehidupan kota yang membuat orang sibuk dengan rumah, pekerjaan, kendaraan, gawai, dan urusan masing-masing, kepedulian sosial kadang hanya tersisa ketika ada kejadian yang sudah telanjur viral.

Maka, gagasan menjadikan warga sebagai CCTV hidup boleh jadi terdengar canggih. Hanya saja, CCTV membutuhkan listrik.

Sedangkan kepedulian warga membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit dicari rasa memiliki terhadap lingkungan.

Pilar menegaskan, Asinmas yang ingin dibangun bukan sekadar hansip yang dibayar lalu didatangkan dari luar wilayah.

“Dan sasaran saya adalah Aslinmas itu dari warga setempat. Bukan hanya saja hansip-hansip yang dibayar, dia dari luar daerah bekerja. Bukan, itu mah satpam namanya. Aslinmas itu harusnya di unit-unit terkecil, kayak RT itu dibentuk, dikasih tugas tupoksi yang jelas,” katanya.

Di titik ini, konsepnya menjadi menarik.

Sebab keamanan lingkungan memang sulit sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang jumlahnya terbatas.

Polisi tidak mungkin berada di setiap gang. Satpol PP juga tidak mungkin nongkrong di setiap sudut perumahan.

Maka warga lokal diharapkan menjadi lapisan pertama. Tetapi lapisan pertama bukan berarti boleh berubah menjadi polisi.

Ketika warga dibekali kewenangan tanpa pemahaman, keamanan bisa berubah menjadi main hakim sendiri. Karena itu, Aslinmas harus tahu kapan bertindak dan kapan mundur.

Pilar menyebut personel nantinya perlu mendapatkan pelatihan, informasi, serta pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan di lingkungan masing-masing.

“Supaya dia tugasnya adalah pengamanan wilayah situ. Nantinya koordinasinya sama kepolisian sama kejaksaan, tergantung penyuluhannya apa misalkan atau penanganan perkaranya apa,” ujarnya.

“Misalkan ada berkelahi antarwarga, kan nggak mungkin posisinya polisi atau Pol PP yang menengahi langsung. Kan baiknya yang di depan itu adalah warga itu sendiri. Nah, Aslinmas itu dikasih langkah-langkahnya dalam menyelesaikan konflik di warga,” tambah Pilar.

Logikanya jelas: sebelum aparat datang, ada warga yang bisa mendinginkan suasana. Namun jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya.

Baru ada dua orang bertengkar, satu kampung ikut menjadi juri. Karena itu, pelatihan bukan aksesori. Ia menjadi syarat utama.

Zaman berubah, istilah pun ikut berubah.

Hansip masa lalu kini dibayangkan sebagai Satlinmas.

Pos ronda mungkin nantinya berdampingan dengan grup WhatsApp, CCTV, aplikasi pengaduan, dan berbagai teknologi lain.

Namun jangan terlalu cepat terpesona dengan istilah digital. Sebab masalah keamanan tidak selalu bisa diselesaikan dengan teknologi.

Bahkan teknologi paling canggih pun tidak bisa menggantikan kepedulian warga yang sudah mati suri.

“Sekarang orang pada cuek di lingkungan. Iya, siskamling udah jarang, siskamling udah jarang,” katanya.

Di situlah ironi terbesar gagasan ini. Kota semakin modern, rumah semakin mahal, kamera semakin banyak, telepon genggam semakin pintar, tetapi orang bisa semakin tidak mengenal siapa yang tinggal beberapa rumah dari tempatnya.

Maka ketika hansip kembali dipanggil, yang sebenarnya sedang dicari mungkin bukan sekadar petugas keamanan. Yang sedang dicari adalah rasa bertetangga.

Menurutnya, penguatan lebih dahulu dilakukan melalui pembentukan kelembagaan. Di tingkat kota, perannya adalah mengoordinasikan dan mengevaluasi, sekaligus memberikan pelatihan serta bantuan peralatan kepada unit di tingkat RT dan RW.

“Kalau kita kan cuma mengoordinir, kita mengevaluasi tingkat kota itu, terus ngasih pelatihan-pelatihan, bantuan peralatan di RT/RW. Di tingkat RT/RW itu masih banyak,” katanya.

Sayangnya, di Kabupaten Serang, urusan memadamkan api masih harus berkompromi dengan kenyataan yang cukup sederhana, tidak semua armada Damkar dalam kondisi siap tempur.

Saat ini, hanya lima unit mobil pemadam kebakaran yang dinyatakan berfungsi optimal. Sementara empat unit lainnya masih terbaring di bengkel, menjalani perawatan dan perbaikan.

Dengan kata lain, ketika api sibuk membesar, sebagian armada justru sedang sibuk memperbaiki diri.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berencana mengajukan pengadaan empat unit mobil Damkar baru.

Namun, rencana tersebut terbentur kondisi anggaran yang belum memungkinkan.

"Yang lima sudah berfungsi kembali, yang empat lainnya masih perawatan di bengkel, untuk yang lima berfungsi itu tiga unit ada di Mako damkar di tiga kecamatan, dua unit lainnya di kantor BPBD. Saya sih ngajuinnya pengennya sekali pengadaan sampai empat unit, mudah-mudahan sih dapat terealisasi ya," katanya, Jumat (25/6/2026).

Keinginan menambah armada itu bukan tanpa alasan. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari 29 kecamatan.

Dalam situasi kebakaran, jarak menjadi persoalan tersendiri. Api tentu tidak akan menunggu mobil Damkar selesai diperbaiki. Ia juga tidak mengenal istilah antrean anggaran.

Namun, pengadaan empat armada baru pada 2026 tampaknya masih menjadi harapan yang harus menunggu realitas keuangan daerah.

Bahkan untuk 2027, Ajat mengaku belum bisa memastikan penambahan armada dapat dilakukan.

"Kita pun harus melihat kondisi keuangan yang ada, kita berharap tadinya ada pengadaan, kita sudah usulkan kalau ada informasi pengadaan ya tentu bagus, kalaupun tidak ada kita sudah siapkan juga usulan untuk rekondisi mobil Damkar," ujarnya.

Ajat mengaku, anggaran satu unit mobil Damkar ditaksir mencapai Rp2 miliar, apabila empat unit membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Sementara, jika melakukan rekondisi mobil nilainya mencapai Rp500 juta dan empat unit mobil rusak berarti sekitar Rp2 miliar.

"Kita sekarang fokus ke rekondisi saja karena kondisi keuangan, supaya bisa cepat memperkuat pos pos Damkar di kecamatan yang lain," paparnya.

Kata Ajat, idealnya satu pos Damkar untuk satu kecamatan memiliki satu mobil Damkar, yang artinya harus ada 29 mobil Damkar, supaya dapat menangani kebakaran dengan cepat.

"Idealnya sih 29 mobil Damkar untuk 29 kecamatan, bisa juga satu mobil Damkar tangani dua kecamatan berarti butuh sekitar 15 sampai 16 unit mobil Damkar," tuturnya.

Untuk kasus kebakaran di Kabupaten Serang, Ajat mengatakan, pertengahan September ini sudah ada 29 kasus paling banyak di Serang Timur, sedangkan bulan lalu pada Agustus terdapat 49 kasus kebakaran.

"Sebagian besar kebakaran lahan, yang dipicu oleh orang tidak bertanggungjawab ketika membakar sampah itu dibiarkan, hingga akhirnya api menyebar luas," pungkasnya.

Kapolda Banten Irjen Hengki dalam konferensi pers, mengatakan jasad terdiidentifikasi usai hasil pencocokan DNA dengan anggota keluarganya. Jasad tersebut ditemukan pada Sabtu (12/9) di wilayah Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu.

"Pada hari Sabtu, hari kelima pencarian, kita mendapatkan informasi dari Bengkulu, bahwa di sana di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, ditemukan seorang jenazah Mr X," katanya di Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (23/9/2026).

Hengki menjelaskan, jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bhayangkara Polda Bengkulu.

Dari koordinasi pemeriksaan Polda Banten dan Polda Bengkulu, lewat data antemortem dan posmortem anggota keluarga delapan orang dalam kapal didapatkan bahwa DNA korban cocok dengan Surakman.

"Hasil identifikasi berdasarkan pemeriksaan DVI, secara genetik, jenazah teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK Kapal," pungkasnya.

Terpidana bernama Ahmad Yani diamankan pada Senin, 21 September 2026, dalam pelaksanaan Program Tangkap Buron (TABUR).

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 19.03 WIB di sebuah rumah yang berada di Perumahan Graha Walantaka, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Proses pengamanan berlangsung tanpa hambatan. Ahmad Yani disebut bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika diamankan oleh tim AMC.

Setelah berhasil diamankan, Tim AMC kemudian menyerahkan terpidana kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Serang pada pukul 20.45 WIB.

Penyerahan tersebut diwakili oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serang.

Selanjutnya, pada pukul 21.29 WIB, Jaksa Eksekutor melaksanakan eksekusi terhadap Ahmad Yani ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang.

Eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Berawal dari Perkara Penggelapan

Kasus yang menjerat Ahmad Yani bermula pada 2024. Dalam perkara tersebut, Dudi Juliana sebagai Terdakwa I, Ahmad Yani sebagai Terdakwa II, dan Mikhtahudin sebagai Terdakwa III didakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Pengadilan Negeri Serang melalui Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah.

Sementara itu, Ahmad Yani dan Mikhtahudin yang berstatus sebagai Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bebas dalam putusan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut.

Permohonan kasasi itu tercatat dalam Akta Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Srg tertanggal 9 Agustus 2024.

Upaya hukum tersebut kemudian menghasilkan putusan berbeda di tingkat Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1701 K/Pid/2024 tanggal 12 November 2024, Ahmad Yani dan Mikhtahudin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Ahmad Yani yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang akhirnya berhasil diamankan Tim AMC di wilayah Kota Serang dan kemudian dibawa ke Lapas Kelas IIA Serang untuk menjalani hukuman.

Kejaksaan Agung menyatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap para buronan yang berupaya menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Program TABUR serta koordinasi antarbidang guna memastikan pelaksanaan putusan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Mereka meminta publik tidak mudah mempercayai narasi yang beredar sebelum memeriksa sumber dan dokumen yang menjadi dasarnya.

Putri mengatakan sejumlah unggahan dinilai telah menyerang privasi, nama baik, hingga kondisi psikologis EJH dan keluarganya.

Karena itu, pihaknya memberikan klarifikasi dengan membawa sejumlah dokumen terkait proses penanganan perkara di lingkungan sekolah.

“Kami berdiri di sini untuk menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus meluruskan berbagai informasi palsu, hoaks, fitnah, dan narasi provokatif yang disebarkan secara masif dan tidak bertanggung jawab,” kata Putri kepada wartawan, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Putri, penyebaran data pribadi anak dan narasi yang membentuk opini publik telah melewati batas kewajaran.

Pihaknya juga menyoroti sejumlah akun anonim yang disebut ikut menyebarkan informasi mengenai persoalan tersebut.

“Kami sedang mengumpulkan seluruh bukti digital, termasuk jejak digital akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut,” ujarnya.

Dalam klarifikasinya, Putri merujuk Keputusan Koordinator Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/KP-SATGAS PPK/XII/2025 tertanggal 23 Desember 2025.

Ia mengatakan keputusan tersebut menyatakan permohonan keberatan dari pihaknya diterima serta keputusan Dewan Guru sekolah Nomor 14/DKGI/2025 tertanggal 8 Desember 2025 dinyatakan batal.

Putri juga mengeklaim terdapat persoalan administratif dan pembuktian dalam proses penanganan sebelumnya.

Menurut dia, pihaknya menemukan tidak adanya sejumlah dokumen yang dinilai diperlukan, seperti visum dan rekaman CCTV pendukung, serta mempertanyakan kesesuaian prosedur dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

“Berdasarkan dokumen yang mereka jadikan dasar klarifikasi, kami menyatakan pihaknya berpandangan bahwa EJH tidak terbukti melakukan perundungan atau kekerasan sebagaimana narasi yang sebelumnya beredar,” tuturnya.

Kuasa hukum juga membantah narasi bahwa EJH dikeluarkan atau dikembalikan oleh pihak sekolah pada Desember 2025.

Putri menyebut perpindahan sekolah tersebut merupakan keputusan orang tua berdasarkan alasan yang tercantum secara resmi.

“Keputusan perpindahan sekolah diambil atas kemauan dan inisiatif orang tua sendiri dengan alasan yang tercantum secara resmi,” tegas Putri.

Ia mengatakan proses perpindahan tersebut telah melalui verifikasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

EJH kemudian disebut telah diterima di sekolah baru untuk melanjutkan pendidikan.

Putri menegaskan pihaknya tengah menginventarisasi berbagai unggahan, akun, dan jejak digital terkait penyebaran informasi mengenai EJH. Langkah hukum juga terbuka terhadap pihak yang nantinya terbukti memproduksi atau menyebarkan konten yang melanggar hukum.

“Terhadap siapa saja yang memproduksi dan menyebarkan fitnah ini, kami akan menempuh langkah hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

“Kami mengingatkan bahwa EJH masih berstatus anak sehingga perlindungan terhadap identitas, privasi, dan masa depannya perlu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Putri mengimbau masyarakat dan warganet memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan narasi terkait EJH. 

Ia berharap persoalan tersebut dapat dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta masyarakat luas dan warganet agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi dari sumber yang tidak kredibel serta menghormati hak privasi dan masa depan anak kami,” katanya.

Ruas jalan tersebut kini kembali dibuka setelah proses perbaikannya diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditentukan.

Salah seorang warga asal Periuk, Mahmudi mengaku bersyukur ruas Jalan Raya M. Toha bisa kembali dilalui kendaraan dengan lebih aman dan nyaman.

”Saya menyambut baik selesainya perbaikan Jalan Raya M. Toha karena setiap hari memang memanfaatkan jalan ini untuk bekerja. Setelah jalannya mulus dan kembali dibuka normal, perjalanan jadi lebih lancar, nyaman, dan tentunya efisien dibandingkan sebelumnya,” ujar Mahmudi, Jumat (11/9/26).

Hal senada juga disampaikan Nur Musdalifah yang mengapresiasi percepatan proses perbaikan ruas Jalan Raya M. Toha.

Menurutnya, penyelesaian proyek perbaikan dalam waktu lebih cepat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang setiap hari memanfaatkan ruas tersebut sebagai akses mobilitas utama.

”Saya tentu sangat senang melihat Jalan Raya M. Toha sudah dibuka dan kembali dilalui kendaraan dengan normal. Sekarang jadi bisa melintasinya dengan lebih nyaman tanpa khawatir terjebak macet seperti saat masih rusak maupun dalam proses perbaikan,” tambah Musdalifah asal Periuk, Kota Tangerang.

Selain itu, warga berharap kondisi Jalan Raya M. Toha dapat terus terjaga sehingga memberikan kenyamanan dan kelancaran mobilitas bagi pengguna jalan dalam jangka panjang. (adv)

Debur ombak, hamparan pasir, deretan hotel, hingga lalu-lalang kendaraan menuju kawasan pantai menjadi bagian dari denyut pariwisata Kabupaten Serang, Banten.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, suasana itu terasa berbeda.

Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat langkah wisatawan menuju kawasan wisata di pesisir Kabupaten Serang melambat.

Kekhawatiran mengenai aktivitas gunung api dan informasi tentang sebaran abu vulkanik ikut memengaruhi minat masyarakat untuk berlibur.

Dampaknya mulai terasa di sektor pariwisata.

Kunjungan wisatawan ke kawasan Anyer dan Cinangka mengalami penurunan cukup drastis.

Bukan hanya tempat-tempat wisata yang ikut terdampak, tingkat keterisian kamar hotel juga merosot tajam.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan, okupansi hotel di kawasan Anyer dan Cinangka diperkirakan turun hingga 80 persen.

“Memang minggu-minggu kemarin ada penurunan kunjungan. Lumayan, cukup drastis juga penurunannya,” katanya. Kamis, (17/9/2026).

Menurutnya, penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran wisatawan setelah Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dan munculnya informasi mengenai sebaran abu vulkanik.

Meski demikian, Anas menegaskan kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih berjarak cukup jauh dari pusat erupsi.

“Jaraknya jauh, dari kawah ke Anyer itu 40 kilometer lebih,” ucapnya.

Anas menjelaskan, kawasan yang masuk dalam radius siaga berada sekitar tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau.

Dengan kondisi tersebut, Anyer dan Cinangka dinilai masih berada cukup jauh dari pusat erupsi.

Kendati demikian, masyarakat dan wisatawan tetap diminta memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta informasi resmi dari pemerintah.

“Sedangkan yang masuk siaga itu tiga kilometer dari kawasan kawah gunung. Jadi untuk Anyer sendiri sebetulnya masih jauh,” ujarnya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, lanjut Anas, terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Kita sudah bekerja sama dengan BPBD. Informasi tetap harus waspada, tetapi informasi yang kita sampaikan harus berdasarkan berita resmi,” jelasnya.

Anas juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum diketahui sumbernya.

Ia meminta masyarakat merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan lembaga berwenang, seperti BMKG dan BPBD Kabupaten Serang.

“Kami berharap pemberitaan dan informasi bisa dilihat dari berita resmi, dari BMKG, dari BPBD Kabupaten Serang. Kita selalu hadirkan berita-berita yang ter-update,” tuturnya.

Anas berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera mereda sehingga kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Anyer dan Cinangka meningkat.

“Mudah-mudahan dengan informasi yang akurat, masyarakat bisa kembali berkunjung ke Anyer,” katanya.

Selain memantau perkembangan aktivitas gunung api, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana juga terus dilakukan.

Jalur evakuasi dan lokasi aman telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.

“Intinya jalur-jalur evakuasi mungkin sudah disiapkan, tempat-tempat aman juga sudah disiapkan,” pungkasnya.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejari Tangsel dan mencakup sejumlah barang bukti, mulai dari narkotika, obat-obatan, telepon genggam, senjata tajam hingga senjata api.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangsel Aditya Rakatama menjelaskan, pemusnahan dilakukan setelah perkara-perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Artinya, sudah inkrah dan sudah selesai, artinya berkas perkara-perkaranya," ujarnya usai melakukan pemusnahan di halaman Kantor Kejari Tangsel Rabu siang.

Menurut Aditya, dari total 124 perkara tersebut, sebanyak 97 perkara berkaitan dengan narkotika.

Kemudian 14 perkara terkait Undang-Undang Kesehatan dan empat perkara pencurian.

Sementara perkara lainnya mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya pornografi, perlindungan anak, penipuan, penganiayaan, senjata api atau benda tajam, pemerasan dan pengancaman.

Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu dengan berat bruto mencapai 1.970,31246 gram, etomidate 1,3446 gram, serta 550 butir ekstasi.

"Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.970,31246 gram. Etomidate 1,3446 gram, 550 butir ekstasi. Sabu, ekstasi serta etomidate diblender dengan campuran bahan kimia pemutih pakaian," katanya.

Selain narkotika, Kejari Tangsel juga memusnahkan tiga jenis senjata api, yakni revolver, pistol rakitan dan pistol mainan.

Barang-barang tersebut dihancurkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda.

Sebanyak 36 unit telepon genggam juga ikut dimusnahkan. Perangkat tersebut dihancurkan menggunakan martil.

Selain itu, tujuh bilah senjata tajam dimusnahkan dengan cara digerinda.

Aditya mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut bukan hanya bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kejaksaan agar barang yang telah diputus untuk dimusnahkan tidak kembali digunakan ataupun beredar.

"Bentuk pertanggungjawaban kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan dan tidak dapat kembali dipergunakan, beredar, atau disalahgunakan," paparnya.

Jika sebelumnya perdebatan lebih banyak berlangsung dalam ruang-ruang warga, kini sikap pro dan kontra mulai 'naik kelas' ke jalanan.

Spanduk penolakan dari warga RW 16, dibalas dengan spanduk dukungan terhadap Pemerintah Kota Tangsel tersebar di akses utama perumahan agar segera melaksanakan pembangunan gedung SMPN 25 Kota Tangsel.

Ketua RW 17, Yanofri, mengatakan dirinya sejak awal memiliki alasan kuat untuk mendukung pembangunan gedung sekolah tersebut.

Menurutnya, keberadaan sekolah negeri berkaitan langsung dengan kepentingan pendidikan anak-anak di lingkungan perumahan.

“Saya berempati kepada warga-warga kami yang berharap ada pemerataan akses pendidikan yang murah, dekat, dan berkualitas untuk masa anak-anak serta cucu kami, jadi wajar saat ini saya mendukung,” tegas Yanofri.

Menurut Yanofri, penolakan terhadap pembangunan gedung baru menjadi sulit dipahami karena sebelumnya warga disebut menyetujui pembongkaran bangunan sekolah lama di lokasi tersebut.

“Lahan yang direncanakan dibangun kan bukan lahan kosong, memang awalnya sudah gedung sekolah. Masa pembongkaran bangunan sekolah lama disetujui warga tapi pas mau dibangun lagi malah ditolak. Jangan buat kita befikir negatif seolah- olah ada kepentingan pribadi untuk memanfaatkan lahan tersebut,” sindirnya.

Yanofri menambahkan, dirinya bersama empat ketua RW di Perumahan Bukit Nusa Indah telah membuat kesepakatan bersama untuk mendorong Pemkot Tangsel melanjutkan pembangunan gedung SMPN 25.

Dukungan, kata dia, bahkan tidak hanya datang dari lingkungan perumahan. Sejumlah RW dan RT di luar kawasan tersebut juga disebut ikut memberikan dukungan.

“Banyak RW lain juga mendukung. Kami sudah membuat tandatangan bersama RW dan RT serta warga, nanti surat ini akan kami serahkan ke walikota untuk menjadi dasar Pemkot Tangsel menyegerakan proses pembangunan gedung Sekolah,” ucapnya.

Sementara itu Ketua RT 06/RW 015 Pramono Subekti menegaskan, keberadaan SMPN 25 dapat membuka peluang lebih besar bagi anak-anak di sekitar kawasan untuk mengakses pendidikan negeri yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

“Kalau ada sekolah baru kan membuat anak-anak di wilayah kita lebih berpeluang diterima di sekolah negeri. Apalagi bisa irit biaya juga dan kita gak terlalu was-was karena jarak sekolah lebih dekat," ungkap Pramono.

Lebih lanjut, Pramono berharap warga RW 16 bisa membuka ruang dialog dan jangan sampai perbedaan pandangan mengenai pembangunan SMPN 25 berubah menjadi pertarungan antarwarga.

"Harus dibuka dong ruang dialog yang lebih sejuk bukan penuh tegang, agar apa yang semua orang harapkan, orang tua harapkan bisa berjalan baik dan terakomodir," tutupnya.

Sikap menutupi informasi itu terlihat baik secara langsung maupun secara administrasi. Seperti, terlampir pada surat resmi bernomor 900.1.1/4515/BPKAD/2026 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Surat ini merupakan balasan atas permohonan informasi yang diajukan oleh redaksi TitikKata pada tanggal 4 Agustus lalu terkait permintaan rincian lengkap APBD 2026. 

Menurut penjelasan dalam surat itu, BPKAD Kabupaten Tangerang berdalih bahwa dokumen rincian penjabaran APBD 2026 tidak dapat diberikan lantaran pihaknya merasa tidak memiliki kewenangan sepenuhnya atas penguasaan dokumen dimaksud. 

Kendati demikian, Sekretaris BPKAD Attaullah, tidak menampik keberadaan dokumen tersebut.

Mereka menjelaskan bahwa penyerahan data keuangan daerah harus melewati rantai diskusi internal terlebih dahulu.

“Sebenarnya datanya tersedia, hanya saja kadang untuk menyajikan data yang mana dulu itu kami harus mendiskusikan dengan bidang, dengan pimpinan, kalau sudah baru bisa diberikan,” jelasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (2/9/2026). 

Lebih lanjut, Attaullah mengakui status transparansi anggaran daerah pada dasarnya merupakan hak masyarakat.

Namun, pihaknya menyarankan agar pemohon informasi bergerak langsung ke masing-masing dinas teknis jika menyangkut sektor yang spesifik.

“Secara umum APBD itu memang milik publik ya, dan publik berhak untuk tahu. Tetapi balik lagi, fungsinya BPKAD itu kan konsolidator data-data yang ada di perangkat daerah. Rasanya lebih pas kalau kaitannya dengan 1-2 perangkat daerah untuk memohon langsung saja ke OPD yang bersangkutan,” tambahnya.

Argumen itu tampak seperti semanis madu beracun, yang di satu sisi mengakui hak publik, namun di sisi lain secara halus memotong akses masyarakat untuk mendapatkan data tersebut secara utuh dari satu pintu.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dokumen anggaran seperti APBD termasuk dalam kategori informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan serta diumumkan secara berkala kepada masyarakat. 

Aturan lainnya yakni tertuang Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP, laporan keuangan serta rencana kerja proyek beserta perkiraan pengeluaran tahunan badan publik merupakan hak masyarakat untuk diketahui.

Menahan dokumen rincian ini sama saja dengan memasukkan kebenaran ke dalam peti besi berkunci rapat.

Di sisi lain, upaya mengejar keterbukaan informasi ini juga bergulir ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang yakni Kepala Diskominfo, Diyan Mayang Sari, selaku pintu utama permohonan informasi publik berdasarkan amanat UU KIP. 

Namun, hingga kini pihak PPID mengaku belum bisa menyerahkan berkas dan bergerak selamban siput yang terluka.

“Saat ini masih proses koordinasi dengan BPKAD,” ujarnya, Selasa (25/8/2026) lalu.

Hingga berita ini diturunkan, rincian penuh penggunaan uang rakyat dalam APBD Kabupaten Tangerang 2026 masih buram dan diwarnai aksi saling oper tanggung jawab.

Pemkab Tangerang tampak seperti berwajah ganda, bersolek dengan jargon transparansi di luar, namun menutup rapat pintu data di dalam.

Mengusung tema “The Garden of Opportunities”, kegiatan ini berlangsung pada 8-13 September 2026 di Main Atrium 2, Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Konsep tersebut menggambarkan sebuah taman yang dipenuhi berbagai peluang bagi masyarakat untuk menemukan pilihan hunian maupun investasi properti yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menikmati sejumlah program promosi eksklusif.

Penawaran yang tersedia antara lain diskon hingga 20 persen untuk unit tertentu, voucher perjalanan dengan nilai mencapai Rp20 juta, voucher menginap satu malam di Hotel Tentrem Jakarta dan Hotel Mercure Alam Sutera, serta tambahan cashback hingga 5 persen.

Promo tersebut berlaku untuk sejumlah proyek unggulan Alam Sutera Group, di antaranya Suvarna Sutera, Sutera Nexen, Elevee, Ayodhya, The Gramercy, Sutera Rasuna, serta berbagai pilihan hunian di kawasan Alam Sutera Serpong.

Sales & Marketing Director Alam Sutera Group, Lilia S. Sukotjo, mengatakan penyelenggaraan expo menjadi bagian dari apresiasi atas perjalanan perusahaan selama 32 tahun dalam menghadirkan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada hunian, tetapi juga ekosistem kehidupan yang mendukung kebutuhan masyarakat.

“Alam Sutera Group Expo 2026 merupakan bentuk apresiasi perjalanan 32 tahun kami dalam menghadirkan kawasan yang tidak hanya mengutamakan hunian berkualitas, namun juga menciptakan ekosistem hidup yang mendukung kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan. Seperti sebuah taman yang indah, “The Garden of Opportunities” ingin menghadirkan sebuah ruang yang mempertemukan berbagai peluang dan pilihan bagi masyarakat. Kami berharap setiap pengunjung dapat menemukan pilihan terbaik untuk memiliki hunian impian, mengembangkan investasi properti, maupun memperoleh solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka” ujar Lilia.

Selain menawarkan berbagai promo, Alam Sutera Group juga menggandeng sejumlah bank nasional untuk memberikan alternatif pembiayaan kepada calon pembeli.

Beberapa bank yang terlibat di antaranya BCA, Bank Mandiri, BSI, Bank CIMB Niaga, BRI, Bank Danamon, serta sejumlah perbankan nasional lainnya.

Melalui kolaborasi tersebut, calon pembeli berkesempatan mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan suku bunga spesial mulai dari 3,3 persen, bebas biaya administrasi dan provisi, serta berbagai keuntungan tambahan.

Program khusus bertajuk “Bank Special Day” juga akan digelar pada 11 dan 12 September 2026 bersama BRI dan Bank Danamon.

Program ini menghadirkan berbagai alternatif pembiayaan dengan skema yang lebih kompetitif bagi masyarakat yang tengah mencari properti.

Tak hanya menawarkan produk dan promo, Alam Sutera Group Expo 2026 juga menghadirkan beragam kegiatan bagi pengunjung.

Berbagai talkshow, workshop, dan program inspiratif dikemas dalam enam tema utama yang berlangsung selama enam hari penyelenggaraan expo.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan “Welcome Home Festival” yang menghadirkan inspirasi mengenai hunian impian.

Selanjutnya, ada “Living in Bloom” yang mengangkat topik gaya hidup sehat dan inspirasi dekorasi rumah.

Kemudian “Smart Property Financing Day” yang membahas berbagai pilihan solusi pembiayaan bersama Bank BRI.

Program berikutnya adalah “Upgrade Your Lifestyle Through Property” yang mengulas kemudahan memiliki hunian berkualitas melalui solusi finansial bersama Bank Danamon.

Sementara itu, tema “The Heart of Home” menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga.

Rangkaian acara ditutup dengan “Harmony in Nature”, yang menjadi momentum kebersamaan bersama komunitas musik.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan digelar setiap hari selama Alam Sutera Group Expo 2026 berlangsung.

Dengan memadukan pilihan properti, berbagai program promosi, kegiatan hiburan dan edukasi, serta dukungan pembiayaan dari sejumlah mitra perbankan, expo ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan kepemilikan hunian maupun investasi properti.

Upaya untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak justru terhambat dua kubu. Kubu menolak dan kubu mendukung.

Sebagian warga menolak pembangunan tersebut dengan alasan akan terganggu lalu lintas dan memunculkan dampak lingkungan, seolah yang dibangun merupakan tempat 'maksiat' hingga warga RW 16 keras menolak.

Menariknya, di tengah penolakan tersebut, suara berbeda justru datang dari warga di lingkungan lainnya. Para orang tua murid hingga warga dari RW 13, RW 14, RW 15, dan RW 17 menyatakan dukungan terhadap pembangunan sekolah tersebut.

Bagi kelompok warga yang mendukung, keberadaan SMPN 25 justru dinilai sebagai solusi pendidikan yang selama ini dibutuhkan.

Sekolah yang berada lebih dekat dengan permukiman dianggap dapat memudahkan anak-anak menempuh pendidikan tanpa harus pergi terlalu jauh.

Murni, salah satu warga sekitar, meminta agar kepentingan pendidikan anak tidak dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan mementingkan ego sendiri, justru kita para orang mendukung penuh atas pembangunan sekolah itu, karena lebih dekat," ucap Murni, salah satu warga sekitar, Minggu (06/09/2026).

Dukungan tersebut bahkan disebut datang dari mayoritas warga di kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah.

Warga RW 13, RW 14, RW 15, dan RW 17 disebut sepakat mendukung pembangunan gedung SMPN 25 Kota Tangsel.

Kondisi itu membuat aksi penolakan terhadap pembangunan sekolah menjadi sesuatu yang disayangkan oleh warga pendukung proyek.

"Banyak Warga Bukit Nusa Indah dukung dibangun sekolah, anak kita butuh sekolah dekat, kita sangat menyayangkan aksi penolakan itu," ujar Ketua RW 17, Yanofri.

Yanofri menilai pembangunan sekolah semestinya dilihat dari kepentingan pendidikan bersama, bukan semata-mata kepentingan kelompok tertentu.

Menurut dia, apabila pembangunan gedung sekolah batal hanya karena perbedaan kepentingan, kebutuhan pendidikan anak-anak justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.

Karena itu, warga yang mendukung pembangunan SMPN 25 berencana menunjukkan sikap mereka secara terbuka.

Dukungan tersebut akan dituangkan melalui pemasangan spanduk di sepanjang kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah.

"Nanti kita akan pasang spanduk, bentuk dukungan ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita bersama, jangan mementingkan ego sektoral, menimbang lokasinya nanti sangat dekat," tegasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan warga di lingkungan RW 14 Perumahan Bukit Nusa Indah.

Mereka menyatakan komitmen untuk mengawal pembangunan gedung SMPN 25 hingga selesai.

Bagi warga RW 14, keberadaan sekolah tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi akses pendidikan.

Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut juga dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami menilai pentingnya pembangunan gedung sekolah SMPN 25 di kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah. Selain aksesnya dekat, juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi warga sekitar," tandas mereka.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan turnamen yang diikuti delapan klub DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus ruang pembinaan atlet muda.

Agus Harimurti Yudhoyono menilai olahraga dapat menjadi medium untuk membangun kebersamaan sekaligus menyalurkan energi positif generasi muda.

Menurut dia, kompetisi yang sehat bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi juga menumbuhkan sportivitas, disiplin, semangat, dan persaudaraan.

“Olahraga merupakan media yang begitu baik untuk menghadirkan spirit, semangat yang kuat, energi yang positif, serta kompetisi yang sportif,” ujar AHY di lokasi, Minggu, 6 September 2026.

AHY mengatakan turnamen tersebut mempertemukan delapan klub bola voli dari sejumlah wilayah Jakarta.

Selain PBV Paja One, peserta terdiri atas PBV Rajawali ZGA, PBV Bharata Muda, PBV Bravo, PBV Matador, PBV Tornado, PBV JVC, dan PBV Maluku.

Ia berharap ajang tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat untuk memperingati ulang tahun partai.

Dalam AHY Cup 2026 ini, Tim Pajaone berhasil meraih juara 1 dengan hadiah uang tunai Rp 20 juta plus Piala AHY.

Adapun juara dua disabet oleh Klub Tornado, lalu disusul juara 3 oleh Klun Bharata Muda, dan juara 4 adalah Klub Matador.

“Semoga ini bukan hanya menjadi ajang yang sifatnya insidental hanya karena ulang tahun, tetapi menjadi kegiatan yang lebih reguler lagi. Kami ingin terus mencari bakat atlet-atlet terbaik dari berbagai sumber,” kata AHY.

Menurut AHY, pembinaan atlet sejak usia muda penting karena sebagian peserta AHY Cup 2026 masih berstatus pelajar SMA.

Karena itu, ia mendorong adanya latihan berkelanjutan dengan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai pihak, termasuk Partai Demokrat.

AHY juga mengaitkan pembinaan olahraga dengan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut dia, pembangunan tidak semata-mata berupa infrastruktur fisik, tetapi harus menghasilkan peningkatan kapasitas manusia.

Olahraga menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan salam dari Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebutnya memiliki perhatian terhadap bola voli.

AHY berharap pemain terbaik AHY Cup dapat dihimpun dalam tim All Stars untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi klub LavAni yang dibina SBY.

“Semoga nanti All Stars, para pemain AHY Cup ini yang terbaik-terbaiknya, Pak Mujiyono bisa dikumpulkan, bisa bertanding melawan klub LavAni supaya mendapatkan pengalaman yang berharga,” ucap AHY.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengatakan AHY Cup 2026 dirancang sebagai kompetisi antarklub yang mempertemukan atlet dari berbagai wilayah Jakarta.

Ia menyebut pertandingan tersebut sekaligus menjadi wadah untuk membangun persaudaraan di tengah persaingan olahraga.

“AHY Cup ini menjadi simbol kebersamaan. Di lapangan para atlet berkompetisi dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah pertandingan mereka tetap bersaudara,” kata Mujiyono.

Mujiyono yang juga Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kebersamaan menjadi pesan utama turnamen.

Menurut dia, semangat tersebut sejalan dengan upaya Demokrat menghadirkan kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Memasuki usia ke-25 pada 9 September 2026, Mujiyono mengatakan kegiatan Demokrat di Jakarta tidak hanya berupa turnamen olahraga.

Para kader juga menjalankan kegiatan sosial dan lingkungan, antara lain kerja bakti, pembersihan pesisir, penanaman mangrove di Kepulauan Seribu, serta bakti sosial di sejumlah wilayah Jakarta.

“Semangatnya bukan hanya merayakan perjalanan seperempat abad, tetapi bagaimana ke depan semakin banyak kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mujiyono.

AHY berharap pembinaan olahraga tersebut terus berlanjut dan mampu melahirkan atlet bola voli berkualitas dari Jakarta.

Ia juga menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir melalui kegiatan yang mendorong anak muda berkembang, sembari menyampaikan harapan agar memasuki usia 25 tahun partainya dapat semakin banyak berbuat untuk masyarakat.

Tersangka atas nama Yuli Sanjaya, mantan Kaur Keuangan Desa Petir, diduga telah merugikan keuangan desa hingga lebih dari Rp1 miliar.

Kasi Intel Kejari Serang, M. Lutfi, mengonfirmasi pelimpahan tersebut setelah tersangka yang sempat menjadi Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil ditangkap oleh tim kepolisian.

"Hari ini kita telah menerima pelimpahan Tahap I dari Polres Kabupaten Serang atas nama tersangka Yuli Sanjaya. Beliau ini sempat menjadi DPO dan baru ditangkap pada tanggal 4 Mei 2026 sekira pukul 18.00 WIB di wilayah Ciracas," katanya di Kejari Serang, Kamis (27/8/2026).

Tersangka diduga kuat menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Petir Tahun Anggaran 2025 saat masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. 

Total nilai uang kas desa yang diduga digelapkan mencapai Rp1.009.359.572 (Satu Miliar Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Atas perbuatannya, Kejaksaan mengenakan pasal berlapis terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal 603 KUHP (Tindak Pidana Korupsi), Pasal 604 KUHP (Tindak Pidana Korupsi), Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," paparnya.

Lutfi menyebut, saat ini tersangka ditahan untuk proses penyusunan surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjalani persidangan.

"Kita sudah mempunyai tanah di sebelah Polres. Dulu sekitar 4.000 meter persegi, sekarang sudah menjadi 8.000 meter persegi. Kami mohon doa, mudah-mudahan tahun depan pembentukan Kejari Kabupaten Serang dapat terealisasi," katanya di jalan Serang-Jakarta, Kota Serang. Jumat, (28/8/2026).

Menanggapi hal itu, Dado mengatakan rencana pemekaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden.

"Tahun depan akan ada dua Kejari di Kota dan Kabupaten Serang. Itu sudah ada di Perpres juga," ucapnya.

Selain penegakan hukum pidana, kata Dado, Kejari Serang juga menjalankan fungsi lain, termasuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Untuk Datun, kami berhasil melakukan perwalian terhadap seorang anak yang ayahnya merupakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penetapan perwaliannya sudah keluar dari Pengadilan Agama. Jadi kejaksaan tidak hanya menangani pidana, tetapi juga ada perwalian, pendampingan hukum, hingga pengkajian peraturan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Serang, Ria Ramadhayanti, menyebut hingga Agustus 2026 bidangnya telah menangani ratusan perkara.

"Capaian sampai Agustus hari ini ada 554 SPDP dan 565 perkara. Sebagian perkara kami kembalikan kepada penyidik. Ada satu perkara yang diselesaikan melalui restorative justice dan satu perkara lagi akan diekspos ke Kejati," ungkapnya.

Dilanjut, Kepala Seksi PAPBB Samiadji Noer mengatakan Kejari Serang baru saja melaksanakan lelang barang rampasan yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp2,2 miliar.

"Kita baru saja melakukan lelang. Hampir Rp2,2 miliar PNBP yang diperoleh dari hasil lelang. Pada 31 Agustus nanti juga akan dilakukan pemusnahan barang bukti dari 71 perkara, mulai dari narkotika hingga perkara kesusilaan," tuturnya.

Adapun Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Serang, Muhammad Siddiq menegaskan, bahwa perbulan Januari hingga Agustus 2026, bidang tindak pidana khusus menangani enam perkara yang masih berproses.

"Untuk pidana khusus, capaiannya per Agustus ada enam perkara yang sedang berjalan, dengan pengembalian kerugian negara sebesar Rp338,3 juta," ucapnya.

Siddiq menambahkan, bidang intelijen juga menjalankan sejumlah program nonlitigasi.

"Intelijen memiliki kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, PAKEM, serta empat kegiatan pengamanan pembangunan strategis daerah," pungkasnya.

United Indonesia Chapter Tangerang Selatan (UNITS) mengawali kembali aktivitas komunitas dengan menggelar nonton bareng (nobar) Manchester United melawan Hull City di Aviary Bintaro, Pondok Aren pada Sabtu (22/8/2026) malam.

Hampir 50 penggemar Manchester United dari berbagai wilayah di Tangerang Selatan hadir dalam kegiatan tersebut.

Nobar menjadi ajang bagi para fans untuk kembali bertemu, bersilaturahmi, sekaligus membangun kembali aktivitas UNITS setelah sempat vakum selama beberapa musim.

Suasana kebersamaan terlihat sepanjang acara. Para peserta menyaksikan laga yang menjadi pertandingan pembuka Manchester United di Premier League musim 2026/2027 dengan penuh antusias.

Namun, hasil pertandingan belum sesuai harapan para penggemar.

Manchester United harus mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Hull City. Dua gol Hull City dicetak Semi Ajayi dan Nobel Mendy.

Meski harus menerima hasil mengecewakan, kekalahan tersebut tidak mengurangi semangat para peserta.

Bagi UNITS, kegiatan nobar memiliki makna lebih luas karena menjadi titik awal untuk kembali menghidupkan aktivitas komunitas fans Manchester United di Tangerang Selatan.

Koordinator United Indonesia Chapter Tangerang Selatan (UNITS), Fajar mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal setelah komunitas sempat berhenti berkegiatan selama beberapa musim.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru kami lakukan setelah beberapa musim kami sempat tidak aktif. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak kegiatan seperti ini yang bisa kami lakukan bersama teman-teman fans Manchester United di Tangerang Selatan. Ini menjadi awal bagi kami untuk kembali aktif dan melakukan hal-hal seperti ini ke depannya," ujar Fajar.

Kegiatan perdana setelah masa vakum tersebut juga mendapat sambutan positif dari Aviary Bintaro sebagai lokasi penyelenggaraan.

Reva, perwakilan Aviary Bintaro, menilai antusiasme para penggemar membuat suasana nobar berlangsung meriah.

"Komunitas United Indonesia Chapter Tangerang Selatan ini seru banget dan heboh. Keren pokoknya. Semangat terus buat komunitasnya. Semoga ke depannya bisa terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini di Aviary Bintaro," papar Reva.

Menurut Reva, atmosfer yang tercipta selama nobar menunjukkan bahwa komunitas penggemar Manchester United masih memiliki semangat kebersamaan yang kuat.

Bagi UNITS, kembalinya kegiatan komunitas bukan sekadar agenda menyaksikan pertandingan.

Momen tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan kembali para penggemar Manchester United di Tangerang Selatan.

Kehadiran hampir 50 simpatisan dalam kegiatan perdana setelah vakum menjadi modal positif bagi UNITS untuk melanjutkan berbagai agenda komunitas.

Nobar diharapkan dapat kembali digelar secara rutin sekaligus menjadi sarana memperluas jaringan dan mempererat hubungan antarsesama fans.

UNITS juga ingin menjadikan momentum kebangkitan ini sebagai awal dari perjalanan baru komunitas.

Bukan hanya ketika Manchester United meraih kemenangan, tetapi juga ketika tim kesayangan harus menghadapi hasil buruk.

Sebab, menjadi bagian dari komunitas suporter bukan semata-mata tentang skor pertandingan. Ada persahabatan, pertemuan, tawa, kekecewaan, dan semangat untuk terus bersama sebagai sesama penggemar.

Dalam rombongan preman tersebut, tampak orang yang diduga sebagai Wakil Rektor 2 UIN Jakarta, Imam Subchi, menggunakan jaket merah memimpin penyerbuan tersebut. 

"Kami baru tahu tindakan pengambilalihan tersebut setelah para preman itu menguasai bangunan SIP, karena di jam segitu kita semua sedang istirahat" ujar Ilham. 

Ini tindakan premanisme yang kesekian kalinya yang diduga dilakukan pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelumnya para preman juga melakukan pengambilalihan Madrasah Pembangunan (MP) dan Sekolah Triguna, tambahnya.

Menurut Ketua YSH ini, tindakan UIN menguasai SIP dan MP jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan putusan PTUN Jakarta yang telah membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 tentang Integrasi UIN dengan tiga yayasan.

Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan Menteri Agama tidak berwenang mengambil alih dan mengatur yayasan karena yayasan adalah entitas swasta dan dilindungi oleh UU Yayasan.  

"Tidak ada dasar hukum  bagi UIN Jakarta melakukan tindakan apapun terkait Sekolah yang dikelola Yayasan, termasuk SIP. Sebab dasar hukumnya berupa KMA sudah dibatalkan PTUN Jakarta", tegas alumni UIN Jakarta ini.  

Sebagai pengelola SIP, Ilham sangat prihatin dengan aksi premanisme karena telah membuat guru, tendik, dan orang tua murid ketakutan serta menganggu proses belajar mengajar. 

"Kami meminta pihak UIN Jakarta menaati dan bertindak menghargai proses hukum yang masih berjalan di PN Depok, PTUN Jakarta,dan kepolisian. Jangan gunakan preman dalam urusan di lingkungan pendidikan", pungkasnya.

Begitu pun dengan gerbang pintu masuk kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, yang merupakan akses masuk dari arah Timur kawasan kantor Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid.

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempercantik ‘Mukanya’ melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) ini tampaknya tak sepenuhnya berhasil. 

Meski telah menggelontorkan uang dari hasil pajak rakyat Kabupaten Tangerang sebesar Rp2,5 miliar, melalui proyek berjudul Pembangunan Pintu Gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa, yang pembangunnnya dilaksanakan pertengahan Juni 2025.

Kegagalan mempercantik ‘Muka’ akses masuk ke kawasan Pemkab Tangerang itu dapat dilihat dari kondisi terkini gerbang pintu masuk tersebut. 

Tak dipungkiri, jika dilihat dari kejauhan bangunan pintu gerbang itu tampak megah, dimana dindingnya tersusun dari bata tera kota ala kerajaan Majapahit.

Akan tetapi jika dilihat dari dekat, dinding bata itu hanyalah tipu muslihat, bata itu hanyalah bata palsu berbahan sintetis yang ditempelkan pada dinding pintu gerbang, dimana beberapanya sudah mulai mau copot.

Selain itu, logo Kabupaten Tangerang yang diposisikan di tengah bagian atas pintu gerbang hanya terbuat dari gambar tempel berbahan plastik atau stiker.

Dimana kondisinya saat ini terlihat seperti ular yang ingin berganti kulit.

Menyedihkannya kondisi ‘Muka’ kawasan Puspemkab Tangerang ini ternyata tak luput dari endusan para pemeriksa anggaran di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026, BPK menemukan ketidasesuaian spesifikasi sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran. 

Hal tersebut tak ditangkis oleh Kepala Bidang Bangunan DTRB Kabupaten Tangerang, Deki Kusumayadi, yang memang beliau ini bukanlah atlet bulutangkis, dan bukan pahlawan super, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis, (13/8/2026). 

“Tindak lanjut temuan BPK, istilahnya ada kelebihan pembayaran. Ini misalkan list di RAB ada 5 meter, sedangkan di lapangan 5 meter itu mentok dan tetap kita bayarkan 5 meter. Ternyata itu 4.8cm dan kelebihan 2cm. Kebanyakan memang excisting di lapangan,” jelasnya. 

“Setelah ada temuan ya kita kembalikan, BPK kan ngasih waktu 60 hari ya untuk pembayaran. Tapi kita Allhamdulillah sekitar 5 hari lah sudah dikembalikan. Karena kita nahan retensi, semua pekerjaan ada retensinya 5 persen untuk pemeliharaan. Nah kalau mereka engga bayar juga retensi engga akan cair, begitu,” jelasnya. 

Untuk diketahui, gerbang Puspemkab Tangerang ini merupakan satu dari 8 proyek DTRB Kabupaten Tangerang, yang menjadi temuan BPK dengan total kebihan bayar hampir Rp1 miliar.

Integrasi NIB-NOP merupakan upaya menyandingkan data pertanahan dengan data perpajakan daerah untuk menciptakan basis data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Inovasi ini sekaligus mendukung terwujudnya Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi mengatakan bahwa terdapat 6 Provinsi di Indonesia telah mengadopsi NIB NOP milik Kantah Tangsel, antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Jawa Barat.

"Dengan adanya adopsi NIB NOP ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek, mulai dari pemutakhiran data bidang tanah, peningkatan akurasi data PBB dan BPHTB, perencanaan pembangunan, tata ruang, hingga optimalisasi potensi pendapatan daerah," ungkap Seto.

Lebih jauh, Seto mengatakan dengan integrasi data tersebut diharapkan mampu mengurangi perbedaan data antar instansi dan membangun ekosistem pemerintahan yang semakin berbasis data.

“Ke depan, kami berharap integrasi ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat, sementara masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan pasti,” pungkas Seto.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, Eki Herdiana, mengatakan bahwa inovasi ini sangat membantu Pemerintah Kota Tangsel.

Sebab, katanya, selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari segi data objek pajak yang memudahkan perhitungan besaran pokok setiap objek pajak, teobosan ini juga dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik bidang milik sendiri ataupun bidang lain dengan keperluan tertentu.

“Ya misalanya ada yang mau beli tanah, kan ngk ush repot lagi cari informasi sana-sini mengenai alas hak atau biaya pajak ketika trnasaksi,” ungkap Eki

Kepala Bapenda Kota Tangsel, Eki Herdiana, menjelaskan bahwa keringan BPHTB itu ditetapakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Keringanan Pokok BPHTB.

“Jadi Wali Kota memberikan keringanan pokok BPHTB diberikan antara lain kepada ahli waris penyelenggara pendidikan, pelayanan kesehatan atau pelaksanaan kemitraan strategis Pemerintah Daerah, dan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli sebelum tahun 2022 yang dibuktikan dengan PPJB lunas,” terangnya, Minggu (17/8/2026).

Adapun rincian kebijakan keringanan tersebut antara lain:

1. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah wasiat dan waris diberikan sebesar 81% (delapan puluh satu persen).

2. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, atau pelaksanaan kemitraan strategis Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, diberikan sebesar 45% (empat puluh limap persen).

3. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli sebelum tahun 2022, diberikan berdasarkan nilai perolehan objek pajak sebagai berikut:

a. nilai perolehan objek pajak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 45%

b. nilai perolehan objek pajak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 17%;

c. nilai perolehan objek pajak lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 8%.

Eki juga menyampaikan, keringanan BPHTB khususnya terhadap perolehan hak karena jual beli sebelum tahun 2022, diberikan sebagai upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendorong penyelesaian kewajiban BPHTB atas transaksi atau perolehan hak yang telah terjadi sebelum tahun 2022 dan masih memerlukan penyelesaian administrasi perpajakan.

Lanjutnya, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di bidang perpajakan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kebijakan keringanan BPHTB tersebut.

“Selain itu, kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel Tahun 2025 – 2029, arah kebijakan pembangunan daerah menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan iklim investasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," papar Eki.

“Salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang tidak berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” tutupnya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Cluster Camar Pinguin melalui program “Gempita GasKita 2026 – Semarak Kemerdekaan Bersama GasKita”.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak menikmati berbagai perlombaan khas 17 Agustus sekaligus mendapatkan informasi mengenai kemudahan menggunakan dan berlangganan jaringan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga.

Gempita GasKita 2026 di Camar Pinguin merupakan bagian dari program yang dilaksanakan PGN secara nasional.

Tahun ini, kegiatan tersebut digelar di 44 lokasi yang tersebar dalam 15 area layanan PGN di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program tersebut, PGN berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai salah satu sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga.

Bintaro menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki peluang cukup besar untuk pengembangan pelanggan GasKita.

Di RW 08 Camar Residence, misalnya, terdapat potensi sekitar 600 sambungan rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 rumah telah tercatat sebagai pelanggan GasKita.

Kondisi tersebut membuat potensi penambahan pelanggan masih cukup terbuka.

PGN Area Tangerang pun terus melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan interaktif.

Kegiatan di Camar Pinguin sekaligus menjadi kesempatan bagi PGN untuk bersilaturahmi dengan pelanggan maupun masyarakat yang berpotensi menjadi pelanggan baru.

Tidak hanya menghadirkan perlombaan dalam suasana perayaan kemerdekaan, PGN juga menyediakan booth interaktif.

Di lokasi tersebut, warga dapat memperoleh informasi mengenai GasKita Pintar, mekanisme pendaftaran, hingga berbagai kemudahan transaksi melalui aplikasi PGN Mobile.

Area Head PGN Tangerang, Heny Purwati menjelaskan, PGN juga memberikan edukasi mengenai manfaat penggunaan gas bumi kepada warga Camar Pinguin yang belum menjadi pelanggan.

Berbeda dengan penggunaan gas tabung yang membutuhkan pembelian dan penggantian tabung secara berkala, jaringan gas bumi PGN disalurkan langsung menuju rumah pelanggan.

Pemakaian energi tersebut kemudian dicatat berdasarkan konsumsi pelanggan.

Selain itu, masyarakat mendapat penjelasan mengenai proses pendaftaran secara digital, mekanisme berlangganan, kanal pengaduan, serta cara memantau penggunaan dan pembayaran tagihan melalui PGN Mobile.

“Gempita GasKita menjadi salah satu cara kami hadir lebih dekat dengan warga, sekaligus momentum yang tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai keamanan penggunaan gas bumi, kemudahan berlangganan, hingga pemanfaatan layanan digital PGN Mobile. Kami berharap semakin banyak warga Tangerang, khususnya di Camar Pinguin, yang merasakan manfaat beralih ke GasKita,” ujar Heny.

Melalui pelaksanaan Gempita GasKita 2026, PGN ingin menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap energi gas bumi.

PGN juga terus mendorong edukasi agar semakin banyak keluarga mengenal manfaat gas bumi sebagai energi rumah tangga yang dinilai aman, praktis, dan ramah lingkungan.

Salah seorang pelanggan GasKita, Firman Maulana, turut membagikan pengalamannya menggunakan layanan tersebut.

“Saya sudah pakai GasKita dari tahun lalu, dan sejak ada PGN Mobile jadi lebih gampang catat meter dan bayar tagihan sendiri dari rumah, tidak perlu antre. Di acara ini saya juga baru tahu ada fitur baru yang belum saya coba,” ujar Firman.

Rangkaian Gempita GasKita 2026 yang diselenggarakan PGN Area Tangerang tidak berhenti di Camar Pinguin.

Kegiatan selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Islamic Village RW, Kelapa Dua, pada 16–17 Agustus 2026. Setelah itu, kegiatan akan berlanjut di Puri Bintaro RW 9 pada 23 Agustus 2026.

Truk-truk besar lalu-lalang, jalanan tersendat, sementara lubang bekas tambang menganga seperti menunggu siapa saja yang lengah untuk dijadikan tumbal.

Kondisi tersebut kembali disorot sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Banten Front Kebangkitan Petani dan Nelayan.

Mereka mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Rabu (12/8/2026), untuk mengadukan persoalan aktivitas pertambangan galian C di wilayah tersebut.

Perwakilan warga, Kholid Miqdar, mengatakan aktivitas pertambangan telah memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Dampaknya adalah ISPA, debunya memprihatinkan, kemudian kemacetan jalan. Nah ini bukan persoalan sempitnya jalan tapi banyaknya dump truck besar yang berlalu lalang membawa hasil tambang itu yang jadi macet, persoalan krusialnya di pertambangan,” ujar Kholid.

Kholid juga meminta persoalan legalitas pertambangan dibuka secara terang-benderang kepada publik.

Sebab, bagi warga, istilah legal dan ilegal jangan sampai hanya menjadi permainan administrasi yang sulit dilihat masyarakat.

"Kami perlu dapat data pertambangan yang legal. berarti yang tidak tertera di catatan Dinas ESDM berarti ilegal. Selain sisi itu yang legal juga harus kita lihat proses perizinan segala macamnya,” katanya.

Disisi lain, Kholid juga menyoroti warisan yang ditinggalkan aktivitas tambang berupa lubang besar di Pulo Ampel.

Bagi warga sekitar, warisan itu seperti perangkap mematikan.

“Sudah enam warga yang meninggal kecebur di kubangan bekas tambang di Pulo Ampel. Nah begitu juga tambang lain mungkin kita belum ada data tapi kejadian sama,” terang dia.

Kholid juga mengatakan, dampak aktivitas tambang bukan hanya persoalan debu, lubang dan kemacetan saja.

Warga turut dihantui, bencana alam banjir hingga tanah longsor.

Jangan sampai nantinya generasi penerus di Bojonegara dan Pulo Ampel justru ditinggalkan warisan yang membahayakan keselamatan.

“Masa kita bernegara selalu dihadapkan persoalan bencana ekologi. Saya pikir bencana ekologi kejahatan lingkungan ini ketika terjadi bencana akan membunuh semua mahluk Allah. Nah ini yang harus kita pikirkan dan sangat memprihatinkan saya lihat di lapangan ko semena-mena seperti orang engga punya akal, nurutin nafsu serakahnya seolah mereka engga pernah kenyang engga mikirkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, mengatakan perusahaan yang menimbulkan polusi hingga perusahaan lama yang belum melakukan reklamasi akan menjadi perhatian.

“Kita menitikberatkan perushaan yang mengakibatkan polusi udara, terus ada perushaan lama yang tidak melakukan reklamasi kita akan cek lapangan, dicek di peta kita siapa yang melakukan penambangan, yang pasti kita akan kolaborasi dengan masyrakat Bojonegara-Pulo Ampel terkait tambang ilegal, mereka laporkan ke kami dan kita akan tindak lanjut ke lapangan,” katanya.

Menariknya, perusahaan tambang diwajibkan menjalankan program pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui sektor pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi UMKM.

“Setiap perusahaan tambang diwajibkan adanya program pemberdyaan masyrakat sekitar tambang khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi UMKM. Jadi pertambangan harus beriringan mensejeahterakan masyarakat dan menumbuhkan roda ekonomi dan lingkubgan tetap terjaga,” tandasnya.

Pernyataan Suhendar tersebut, tampak sangat tepat diarahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kabupaten Tangerang, yang enggan menyampaikan informasi mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 secara utuh.

Sebab, meski sudah dimohonkan secara resmi data informasi yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2025, pihak terkait tidak memberikan informasi secara lengkap.

Kepala Badan Pemgelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat saat dikonfirmasi, hanya menjawab alakadarnya, seperti isi nasi bungkus paket Rp15 ribuan.

"Suratnya sudah kami terima dan sudah saya disposisi untuk direspon sesuai ketentuan. Silahkan tanyakan ke Pak Sekban atau Kabid Anggaran, mungkin ada prosedur yang sedang dikoordinasikan dengan sekretariat daerah," ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Disisi seberang, Suhendar menegaskan perihal terkait dengan berdasar pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

“Penjabaran APBD itu dokumen publik, artinya seharusnya bisa diakses dan didapatkan oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban, sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik mengharuskan. Jika tidak dapat diakses atau tidak diberikan, maka Pemda tidak transparan, dan itu adalah pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Buktinya, walau hanya menargetkan terkumpul sebesar Rp409 miliar pada 2026, alokasi anggaran insentif atau jatah dari pemungutan pajak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar Rp18,9 miliar.

Nilai tersebut setara sekitar 4,61 persen dari total target pajak daerah, yang berarti sejumlah ASN Kota Serang turut mencicipi asinnya uang hasil keringat rakyat.

Jika dirinci, dari Rp18,9 miliar tersebut Rp17,61 miliar dibagikan oleh ASN pemungut pajak.

Sedangkan Rp1,30 miliar merupakan jatah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.

Menanggapi besaran insentif tersebut, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan anggaran insentif belum seluruhnya direalisasikan karena pencairannya dilakukan secara berkala.

"Kan belum realisasi, karena per triwulan. Itu secara teknis di Bapenda, diatur di sana. Kalau saya mengikuti aturan saja,"  kata Agis, Jumat (7/8/2026).

Untuk diketahui, pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Pembangunan program ini direncanakan akan dilaksanakan di dua titik lokasi di Jakarta Utara, yakni Rusunawa Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 3R Kelurahan Rawa Badak Utara yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Senin (10/8/2026) di Rusunawa Rorotan oleh Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wali Kota Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Edy Mulyanto, dan Camat Cilincing, Daniel Azka Alfarobi.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, melalui keterangan resminya mengatakan rencana pembangunan biodigester komunal ini merupakan salah satu langkah nyata bentuk kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung penanganan persoalan sampah di Jakarta, khususnya sampah organik.

Melalui teknologi biodigester, sampah organik dapat diolah menjadi biogas sebagai energi terbarukan serta residu yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa penanganan sampah merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari berbagai pihak.

"Pembangunan biodigester di Rorotan merupakan bentuk kontribusi nyata Bank Jakarta untuk turut menjawab tantangan pengelolaan sampah di Jakarta. Kami ingin program TJSL yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan Jakarta," ujar Agus.

Program ini juga merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Jakarta Tahun 2026, khususnya dalam mendukung pengelolaan limbah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Secara teknis masing-masing biodigester dirancang untuk mengolah hingga 250 kilogram sampah organik per hari.

Dengan dua unit biodigester, kapasitas pengolahan dapat mencapai 500 kilogram per hari, yang menghasilkan biogas serta residu berupa pupuk organik.

Berdasarkan kajian teknis, kedua unit biodigeser tersebut nantinya diproyeksikan akan menghasilkan sekitar 37,5 meter kubik biogas per hari dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 423 kilogram CO2e per hari atau 154,4 ton CO2e per tahun.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi mengatakan bahwa penanganan sampah membutuhkan kolaborasi dan kesinambungan program.

"Melalui pembangunan biodigester ini, Bank Jakarta mengambil bagian dalam upaya pengelolaan sampah organik dari sumber sekaligus mendorong agar sampah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian penting agar upaya penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi," ucap Arie.

Pembangunan biodigester di Rorotan ini merupakan salah satu program berkelanjutan atas kontribusi Bank Jakarta dalam pemanfaatan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan.

Sebelumnya, Bank Jakarta telah mendukung pembangunan Instalasi biodigester Komunal di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang diresmikan pada November 2025 lalu.

"Pengalaman dari program biodigester di Pekayon menjadi bagian dari upaya kami untuk terus memperluas kontribusi di bidang lingkungan. Kini, kami memperluas pemanfaatan teknologi biodigester yang berasal dari pengolahan sampah organik yang berasal dari sumber melalui program kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Melalui program ini, Bank Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat memperkuat pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut turut mendukung kontribusi Bank Jakarta terhadap sejumlah Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDG 7 mengenai energi bersih dan terjangkau, SDG 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan, SDG 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 13 mengenai penanganan perubahan iklim, serta SDG 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sebagai financial backbone bagi Jakarta, Bank Jakarta memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan kota dengan solusi keuangan dan ekosistem bisnis.

Bank Jakarta akan terus memperkuat peran tersebut melalui pembiayaan dan aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan, sebagai fondasi untuk membangun pertumbuhan yang sehat dan menciptakan long-term value bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sewajarnya Cahyadi bersikap demikian, sebab DWP sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan para istri Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk istri-istri para pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Kota Tangsel.

Ketika ditanya terkait badan hukum DWP Kota Tangsel dalam pencairan dana hibah, Cahyadi menegaskan bahwa pencairan dana hibah tersebut didasari Surat Keputusan (SK) Organisasi DWP.

"Jadi kabupaten/kota itu, termasuk Tangsel, SK kepengurusannya itu pembentukan DWP dari Provinsi," kata Cahyadi, di kantor DP3AKB Tangsel, Selasa (11/8/2026).

Selain terkesan menutupi soal badan hukum DWP Tangsel dalam mencairkan dana hibah, Cahyadi juga enggan memberitahu terkait proposal dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh DWP Tangsel.

"LPJ, proposal nanti saya cek lagi," katanya.

Sementara itu, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SpeakUp) Suhendar, menyampaikan pandangan perihal terkait dari kaca mata hukum.

"Pemberian hibah oleh pemerintah sudah diberikan harus sesuai ketentuan yang berlaku, baik lembaga atau ormas sekurang-kurangnya secara kumulatif harus memenuhi syarat, seperti berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait, memiliki pengurus tetap, telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat, bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus, harus sesuai dan melalui mekanisme APBD," ungkapnya.

Suhendar menegaskan, jika pemberian tidak memenuhi syarat, maka pemberian hibah tersebut cacat secara hukum

"Implikasi cacat hukum itu, bisa dua, yaitu secara administrasi harus mengembalikan uang hibah tersebut dengan atau tanpa ganti rugi sesuai mekanisme yang berlaku. Secara pidana, maka akan ada pihak yang harus mempertanggungjawabkannya bila ada perbuatan pidana (actus reus) dan niat jahat (mens rea) berupa pemidanaan berupa penjara sesuai ancaman tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah agar koneksi pemerintah tetap tersambung.

Sementara itu, bagi warga yang hidup dalam kemiskinan berusaha memikirkan cara bagaimana menyambung kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam penjabaran APBD Banten 2026, Pemerintah Provinsi Banten Rp21,24 miliar untuk kebutuhan kawat, faksimili, internet hingga TV berlangganan.

Nilai tersebut ternyata lebih besar dibandingkan alokasi bantuan sosial bagi warga miskin yang hanya mencapai Rp18 miliar.

Dengan kata lain, anggaran untuk memastikan berbagai perangkat komunikasi pemerintah tetap terkoneksi ternyata lebih besar daripada anggaran yang disiapkan untuk membantu masyarakat melalui bansos.

Padahal, berdasarkan data BPS 2025, terdapat 772.780 penduduk miskin di Provinsi Banten.

Menanggapi alokasi anggaran tersebut, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan akan melakukan pengecekan.

"Nanti kita cek," kata Andra Soni sambil meninggalkan wartawan usai menghadiri acara di salah satu Ponpes di Kota Serang, Senin (10/8/2026).

Sementara Kepala Diskominfo Banten, Beni Ismail mengatakan, dinasnya mengelola 53 titik bandwith di OPD-OPD dengan kapasitas 30 MBPS.

"Kita fasilitasi internetnya OPD termasuk UPT-UPT ya," ungkapnya.

Selain itu, kata Beni Kominfo Banten juga memfasilitasi 135 titik internet untuk sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

"Sekolah itu di lima Kabupaten Kota, kita fasilitasi berdasarkan usulan dari Dindikbud Banten," pungkasnya.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempertemukan ekosistem sepak bola, komunitas suporter, layanan keuangan, hingga teknologi dalam sebuah pengalaman yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menilai kolaborasi antara Bank Jakarta dan Persija dapat memperkuat ekosistem yang terbentuk di sekitar klub.

Sinergi tersebut, menurutnya, dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin kuat antara Persija, masyarakat, dan Jakarta.

Pada saat bersamaan, Pemprov DKI juga membuka peluang lebih luas bagi Jakarta untuk berkembang sebagai destinasi sport tourism.

Pertandingan sepak bola dan berbagai cabang olahraga lainnya diharapkan mampu menarik masyarakat dari luar Jakarta untuk datang dan menikmati berbagai fasilitas kota.

“Pertandingan sepak bola, olahraga yang lainnya kami membuka diri untuk itu. Termasuk konser-konser yang dulunya mungkin belum bersedia main di Jakarta. Sekarang ini apakah di GBK, di JIS atau di tempat lain kami membuka diri dan kami memberikan kemudahan terhadap berbagai hal tersebut," kata Pramono saat menghadiri acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off dan Launching New Website Bank Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Dia berharap seluruh persiapan tersebut membuat Persija dapat menjalani pertandingan dengan dukungan fasilitas yang semakin baik, sekaligus memberikan pengalaman yang nyaman bagi penonton.

“Dengan begitu saya betul-betul ingin Persija merasakan pertandingan dengan rasa aman, nyaman dan merasa mempunyai kebanggaan bahwa pertandingan untuk Jakarta adalah pertandingan untuk dirinya dan juga pertandingan untuk keluarganya," jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyiapkan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, sebagai kandang utama Persija Jakarta dengan membenahi sejumlah akses pendukung menuju stadion.

Pramono mengatakan, kesiapan JIS sebagai markas Persija menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan dukungan yang lebih optimal bagi klub kebanggaan masyarakat Jakarta.

Pramono mengaku akan berkoordinasi bersama manajemen Persija, Jakmania, dan jajaran Pemprov DKI untuk membicarakan pengaturan penggunaan stadion.

Dia berharap tidak ada lagi persoalan penggunaan JIS yang membuat Persija harus berbagi jadwal dengan agenda lain, terutama ketika klub sedang menjalani pertandingan yang dinilai penting.

Bagi Pramono, dukungan pemerintah terhadap Persija bukan semata-mata mengenai penyediaan stadion.

Kehadiran klub tersebut dinilai memiliki kaitan erat dengan kebanggaan masyarakat terhadap kotanya.

"Bagi saya, salah satu hal untuk membangun Jakarta ini adalah membangun kebanggaan, dan Persija ini sudah menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta," ucapnya.

Pramono menjelaskan, pembenahan akses transportasi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah agar masyarakat lebih mudah mencapai JIS saat menyaksikan pertandingan Persija.

Saat ini, kata dia, layanan kereta rel listrik (KRL) telah tersedia dengan pemberhentian di JIS meski fasilitasnya masih menggunakan satu peron.

Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas tersebut dalam waktu dekat.

Selain transportasi publik, pengaturan kantong parkir juga disiapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar stadion.

Pemerintah akan mendorong penonton memanfaatkan kawasan Ancol sebagai lokasi parkir ketika datang menyaksikan pertandingan di JIS.

Pramono menyebut, kebijakan tersebut akan dibuat lebih sederhana bagi masyarakat.

Penonton yang menggunakan area parkir Ancol untuk menyaksikan pertandingan Persija tidak perlu dikenakan biaya masuk kawasan seperti biasanya, melainkan cukup membayar tarif parkir.

"Saya sudah minta kepada JIS maupun kepada Ancol untuk itu yang diperlakukan. Sehingga orang betul-betul akan memanfaatkan parkir di Ancol semaksimal mungkin," pungkasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan kolaborasi dengan Persija memiliki kedekatan tersendiri karena kedua entitas tersebut sama-sama membawa identitas Jakarta.

Menurutnya, Bank Jakarta melihat Persija bukan hanya sebagai klub sepak bola, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem masyarakat Jakarta yang memiliki basis komunitas dan dukungan suporter yang kuat.

Karena itu, kerja sama yang dibangun diharapkan berkembang menjadi kemitraan yang menghadirkan manfaat konkret bagi keluarga besar Persija dan The Jakmania.

Bank Jakarta ingin menghubungkan layanan keuangan dan teknologi yang dimilikinya dengan komunitas serta aktivitas yang berkembang di sekitar Persija.

"Karena itu bagi kami kerjasama ini bukan sekadar sponsorship Bukan hanya soal luku Bank Jakarta di jersi Persija Kami ingin mempertemukan dua ekosistem besar Jakarta Persija dengan sepak bola Komunitas dan passion yang luar biasa yaitu The Jakmania Bank Jakarta dengan layanan keuangan, teknologi dan ekosistem kota yang kami layani," kata Agus.

Dia mengatakan, arah kolaborasi tersebut akan dikembangkan dari sekadar dukungan komersial menjadi kemitraan yang memberikan pengalaman baru.

Program yang disiapkan diharapkan dapat memberikan benefit yang relevan bagi para pendukung Persija sekaligus memperluas interaksi Bank Jakarta dengan masyarakat.

Musim kompetisi kali ini juga menjadi babak baru bagi Persija dengan hadirnya sejumlah pemain baru serta Shin Tae-yong sebagai pelatih.

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu turut menjadi perhatian Agus karena rekam jejaknya bersama tim nasional Indonesia.

Agus melihat terdapat kesamaan semangat antara pendekatan Shin Tae-yong dalam membangun permainan tim dengan transformasi yang tengah dijalankan Bank Jakarta.

Bagi Bank Jakarta, kecepatan mengambil keputusan, kemampuan beradaptasi, keberanian melihat peluang, dan kekompakan organisasi menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.

"Dan ternyata itu juga yang sedang kami lakukan di Bank Jakarta, kami ingin lebih cepat, lebih agile, lebih berani menangkap peluang. Kemudian yang terpenting seluruh organisasi bergerak sebagai satu tim Jadi mudah-mudahan musim ini bukan hanya Persija yang naik kelas," jelas Agus.

Di tengah penguatan kolaborasi dengan Persija, Bank Jakarta juga memperkenalkan wajah digital barunya melalui situs BankJakarta.co.id.

Kehadiran laman tersebut menjadi bagian dari pembaruan pengalaman digital yang ingin diberikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, masyarakat mengenal layanan digital perusahaan melalui situs BankDKI.co.id.

Pergantian identitas digital tersebut kini diikuti dengan upaya menghadirkan tampilan dan pengalaman penggunaan yang lebih sesuai dengan arah transformasi Bank Jakarta.

Agus menilai perubahan tersebut bukan semata-mata mengenai nama maupun alamat situs.

Lebih jauh, pembaruan itu menjadi bagian dari upaya membangun layanan perbankan yang lebih mudah digunakan dan semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

“Saya tidak ingin terlalu banyak menceritakan website baru ini, karena digital experience harusnya dirasakan bukan diceritakan. Jadi kepada teman-teman media dan The Jakmania yang seluruhnya hadir, silakan buka BankJakarta.co.id dari handphone masing-masing Explore it, try it, feel the difference," tuturnya.

Menurut Agus, proses transformasi tidak dapat berhenti pada peluncuran satu produk atau pembaruan satu kanal layanan.

Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan berdasarkan pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan tersebut.

Dia menekankan, masukan dari pengguna menjadi bagian penting dalam perjalanan pembaruan Bank Jakarta.

Dengan demikian, transformasi yang dilakukan tidak hanya terlihat dari sisi tampilan, tetapi juga dapat dirasakan melalui kualitas interaksi antara bank dan nasabah.

"Karena bagi kami transformasi bukan tentang mengatakan bahwa Bank Jakarta sudah sempurna Transformasi adalah keberanian untuk terus menjadi lebih baik," pungkas Agus.

Bahkan, saking ditutupnya informasi proyek tersebut, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Sekretaris Daerah (Sekda) Soma Atmaja pun tidak mengetahui perihal terkait.

“Kalau temuan BPK pasti semua temuan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku ya, selama 60 hari kerja. Proyek masjid, masjid yang mana? (Masjid Agung Al-Amjad) oh itu tidak ada temuan itu mah, kalau temuan infrastruktur yang lain nah coba nanti di cek lagi aja,” ujar Maesyal ditemani Soma Atmaja saat dikonfirmasi, di gedung Bupati Tangerang, Senin, (10/8/2026).

Terlepas bertolak belakangnya antara Bupati dan anak buahnya, faktanya, dari hasil audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026 disebutkan bahwa proyek penataan dan sarana prasarana Masjid Agung Al-Amjad senilai Rp10 miliar itu justru digerogoti kelebihan bayar senilai Rp123,4 juta akibat volume yang menyusut dan spesifikasi yang melenceng.

Jika dilihat dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Proyek Masjid Agung Al-Amjad dikerjakan oleh CV Bintang Selatan tahun 2025 dengan nilai Kontrak sebesar Rp9.825.680.117,73.

Proyek itu, terdiri dari 5 item pekerjaan konstruksi yakni pekerjaan payung membran motif ex payung Masjid Nabawi, penataan pelataran masjid, perbaikan area tempat wudhu dan toilet, pekerjaan penghijauan dan penerangan, serta pekerjaan bangunan perpustakaan. 

Perlu diketahui pula, BPK juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran pada 8 proyek DTRB dengan total kelebihan bayar senilai hampir Rp1 miliar. 

Yakni, pembangunan kanopi Lapangan Desa Ciakar, Pintu Gerbang Pusat Pemerintah (Puspem) Tigaraksa, Gedung Olahraga Indoor Puspem, penataan Mako Polsek Sepatan, Gedung KONI Kabupaten Tangerang, hingga proyek Mall Pelayanan Publik (MPP) yang turut menjadi saksi bisu dari rapuhnya sistem kontrol fisik di lapangan.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Hal itu terlihat dari Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2025 tentang penjabaran Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Dalam Pergub tersebut, belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik mencapai Rp30.000.640.000,00. Sementara, bantuan sosial hanya Rp18.610.000.000,00.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah mengklaim, anggaran hibah tersebut diberikan kepada parpol secara proporsional sesuai jumlah suara sah pada pemilihan umum.

“Berdasarkan jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh KPU,” singkatnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (10/8/2026).

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Kesbangpol Banten, Holil Badawi nampak irit bicara saat dikonfirmasi. Menurutnya, anggaran hibah parpol tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun 2025.

“Tetap sama sesuai dengan tahun kemarin, ada di jukmisnya (untuk alokasi tiap parpol,red),” katanya.

Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ahmad Sururi, menilai ketimpangan proporsi anggaran hibah partai lebih besar dari Bansos perlu dievaluasi.

Seharusnya, kata Sururi, anggaran bansos lebih diprioritaskan karena sangat penting untuk menjaga daya beli rakyat miskin dan melindungi kelompok rentan.

“Untuk melindungi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, Pemprov Banten seharusnya punya keberanian fiskal yang sama kuatnya atau bahkan melebihi hibah anggaran parpol,” ucap Sururi,

“Dalam perspektif kebijakan publik, urutannya harus jelas, prioritaskan ke pangan, kesehatan, lapangan kerja, ekonomi dan perlindungan masyarakat miskin baru kemudian belanja yang sifatnya pendukung politik dan kelembagaan,” sambung dia.

Menurutnya, APBD merupakan instrumen pemenuhan kepentingan publik bukan instrumen balas jasa politik.

“Meski tujuan kedua hibah tersebut berbeda, terpenting harus dipastikan prioritas kebutuhan publik, jadi secara prinsip anggaran bansos harus dinaikan, apalagi jika anggaran Rp18 Miliar tersebut belum mampu menjangkau kebutuhan dasar publik,” tandasnya.

Di saat yang sama, bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu berharap kolaborasinya dengan Persija Jakarta dapat ikut membawa semangat baru bagi kota yang akan memasuki momentum lima abad pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemerintah daerah ingin menjadikan olahraga sebagai salah satu kekuatan baru untuk memperluas daya tarik Jakarta.

Tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya pertandingan, tetapi juga sebagai destinasi yang mampu mendatangkan masyarakat dari berbagai daerah.

Kata dia, Pemprov DKI membuka ruang yang lebih luas bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di Jakarta, termasuk pertandingan sepak bola Persija Jakarta.

Menurut Pramono, pengembangan olahraga di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kebanggaan warga terhadap kotanya.

Persija, kata dia, telah menjadi salah satu simbol kebanggaan tersebut.

Karena itu, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai aspek pendukung agar Jakarta semakin nyaman sebagai lokasi kegiatan olahraga.

“Saya juga berharap bahwa Jakarta sekarang ini kita buka ruang selebar-lebarnya menjadi tempat destinasi untuk sport turisme," ujar Pramono di lokasi yang sama.

Pramono mengatakan, peluang tersebut tidak hanya terbuka untuk sepak bola.

Berbagai pertandingan olahraga lain juga diharapkan dapat digelar di Jakarta dengan dukungan fasilitas dan kemudahan yang disiapkan pemerintah.

Pada saat yang sama, Pemprov DKI juga membuka diri terhadap penyelenggaraan konser maupun kegiatan berskala besar lainnya di sejumlah venue, termasuk JIS dan Gelora Bung Karno (GBK).

Menurutnya, kemudahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membuat Jakarta semakin hidup melalui kegiatan olahraga, hiburan, dan berbagai agenda yang dapat mendatangkan masyarakat.

Pramono melihat Persija memiliki posisi penting dalam upaya tersebut.

Antusiasme besar dari suporter menjadi modal sosial yang dapat memperkuat hubungan antara klub dengan masyarakat Jakarta.

Dia berharap kebersamaan yang kini terbangun di internal Persija maupun antara klub dengan pendukungnya dapat terus dipertahankan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Persija dalam menghadapi musim kompetisi mendatang.

"Secara ikatan kalau ini bisa dijaga terus menerus, saya yakin ini akan menjadi modal sosial yang luar biasa," ucap Pramono.

Selain membangun ekosistem olahraga, momentum perjalanan Jakarta menuju usia lima abad pada 2027 juga menjadi perhatian Pramono.

Mantan Seskab RI itu meminta kepada Persija agar memberikan hadiah khusus bagi Jakarta melalui prestasi di kompetisi musim mendatang.

Pramono mengaku memiliki harapan besar setelah Persija menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru, sehingga pengalaman Shin Tae-yong dapat membawa energi baru bagi Macan Kemayoran dan berujung pada pencapaian gelar juara.

"Saya ingin merasakan juara Liga dan sekaligus adalah kado 500 tahun buat Jakarta," ujarnya.

Pramono menegaskan dukungan Pemprov DKI terhadap Persija akan diberikan secara sungguh-sungguh.

Dia bahkan tidak mempermasalahkan anggapan sebagian pihak yang menyebut dirinya sebagai gubernur yang terlalu dekat dengan Persija.

Bagi Pramono, dukungan terhadap Persija merupakan bagian dari cara pemerintah membangun rasa memiliki masyarakat terhadap Jakarta.

“Karena dengan begitu saya betul-betul ingin Persija merasakan pertandingan dengan rasa aman, nyaman dan merasa mempunyai kebanggaan bahwa pertandingan untuk Jakarta adalah pertandingan untuk dirinya dan juga pertandingan untuk keluarganya," katanya.

Pramono berharap kolaborasi antara Persija dan Bank Jakarta yang baru dimulai dapat memberikan penguatan terhadap ekosistem klub sekaligus membawa dampak positif bagi Jakarta.

"Dan secara sungguh-sungguh ketika saya mengatakan Jakarta lebih Persija itu muncul dari hati saya," pungkas Pramono.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan, perubahan Jakarta berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang modern, cepat, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan Bank Jakarta terus melakukan transformasi, baik dari sisi digital maupun cara perusahaan membangun hubungan dengan masyarakat.

Menurut Agus, perubahan tersebut diperlukan agar bank yang membawa nama Jakarta mampu mengikuti perkembangan kota dan tuntutan masyarakatnya.

Pernyataan itu disampaikan Agus dalam acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off dan Launching New Website Bank Jakarta di Taman Suropati, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Agus mengatakan, Bank Jakarta tidak ingin sekadar mengikuti perubahan yang terjadi di Jakarta, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas perusahaan agar mampu bersaing sebagai lembaga keuangan yang semakin profesional dan modern.

Agus menyebut penguatan digital menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut.

Karena itu, Bank Jakarta meluncurkan situs baru BankJakarta.co.id sebagai bagian dari pembaruan pengalaman digital masyarakat ketika berinteraksi dengan layanan perusahaan.

Namun, transformasi Bank Jakarta menurutnya tidak hanya berbicara mengenai teknologi.

Perusahaan juga ingin tetap mempertahankan kedekatan dengan masyarakat sembari meningkatkan kualitas layanan dan daya saing.

"Jakarta is changing, begitu juga dengan Bank Jakarta. kami ingin Bank Jakarta semakin modern, profesional, digital, sehat, dan kompetitif tetapi tetap dekat dengan masyarakat," ujar Agus.

Agus menilai, status Bank Jakarta sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh menjadi satu-satunya alasan masyarakat menggunakan layanan perusahaan.

Kepercayaan publik, menurutnya, harus dibangun melalui kualitas dan kemampuan bank dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, kolaborasi dengan Persija menjadi bagian dari upaya Bank Jakarta untuk semakin dekat dengan ekosistem masyarakat Jakarta.

Persija memiliki basis pendukung yang luas melalui The Jakmania dan menjadi salah satu simbol yang lekat dengan identitas Ibu Kota.

Agus melihat kesamaan identitas tersebut menjadi alasan kuat bagi Bank Jakarta untuk membangun kemitraan dengan Persija.

Keduanya dinilai memiliki ruang yang sama untuk membawa nama Jakarta melalui bidang masing-masing.

Kerja sama tersebut sekaligus berlangsung pada musim baru Persija yang ditandai dengan hadirnya Shin Tae-yong sebagai nahkoda tim.

Bank Jakarta berharap energi baru di tubuh Persija dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat.

Agus kemudian mengaitkan perjalanan Persija dengan momentum lima abad Jakarta yang akan berlangsung pada 2027.

Dia berujar, keberhasilan Persija mempersembahkan gelar juara pada momentum tersebut akan menjadi hadiah yang memiliki makna khusus bagi warga Jakarta.

“Untuk coach team, ada satu target yang mungkin tidak tertulis di kontrak dengan Persija Tapi saya yakin seluruh The Jakmania di sini punya target yang sama Persija mesti juara Apalagi Jakarta sedang menuju momentum bersejarah Lima abad Jakarta Kalau Persija bisa mempersembahkan gelar pada momentum itu That would be a perfect gift for Jakarta," tutup Agus.

Tapi bagaimana dengan penampakan lubang pada pada salah satu ornamen tembok berelief kaligrafi yang terdapat di halaman Masjid Agung Al-Amjad Tigaraksa?

Entah untuk gaya atau ulah tangan-tangan jahil, sehingga membuat ornamen tembok yang dibangun dalam rangka penataan kawasan Masjid menjadi terlihat tak sedap di mata.

Padahal kegiatan penataan kawasan Masjid itu menelan biaya Rp9.825.680.000, melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Maksud hati Bupati Tangerang Maesyal Rasyid ingin mempercantik wajah Masjid Agung Al-Amjad Tigaraksa ini patutlah mendapat apresiasi dan acungan dua jempol tangan. 

Meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpandangan sedikit berbeda, seperti dicatatkan dalam LHP BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026.

Menurut hasil audit BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp123.483.540,98, dimana belum diketahui nasib uang kelebihan pembayaran proyek itu. 

Sementara, jika dilihat dengan mata tak berbusana, terdapat beberapa sarana baru, seperti 6 buah payung besar, 26 buah tiang lampu berwarna putih hitam, 5 buah ornamen tembok kaligrafi dan 7 tiang peneduh di area kawasan Masjid.

Lain BPK, lain pula warga pengunjung.

Seperti, Eftalika yang menilai sarana dan prasarana Masjid.

“Ya bagus aja si, tahun kemarin ya kalau ga salah itu adanya bareng sama payung itu. Kemarin mah pas baru-baru jadi liat ko aneh, kirain mau bikin perpustakaan kayak yang di Masjid Al-Azzom Kota (Tangerang) itu. Ternyata udah begitu doang, malah nyempitin tempat kalau kata saya,” ujarnya, Minggu (2/8/2026).

Ada pula Naini, warga Tigaraksa itu juga menyampaikan pandangannya terhadap penataan kawasan Masjid.  

“Adem kalau payung-payung itu, tapi kalau tugu yang cokelat kaligrafi itu saya mah bingung buat apa? Soalnya kalau lagi ada kegiatan pengajian akbar gitu kan rame ya, sayang aja bisa buat ngegelar,” ujarnya.

Sebab, pamrih dari tugas-tugas yang mereka jalankan sungguh seperti perbedaan harga emas dan gabah kering.

Sebagai tukang sapu, Pareang (57) mulai mendayung gagang sapu lidinya sejak pukul 06.00 WIB di ruas jalan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.

Selama 16 tahun, dia menyejukan pandangan para pejabat Banten dari daun-daun kering dan sampah-sampah dengan ganjaran Rp1,8 juta per bulan sebagai PPPK paruh waktu.

“Sekarang lebih parah, saya ngambil motor cicilannya Rp1,1 juta. Atuh gimana enggak habis. Istri juga kadang kasihan, enggak usah ribut kalau enggak ada setoran. Jadi suami pusing mikirin cicilan sama makan,” ujarnya.

Meski penghasilannya terbatas, Pareang tetap melaksanakan tugasnya dengan besar jiwa dan semangat 1945, seraya menerbangkan asa kepada sang Gubernur agar berbijaksana.

“Saya jam 06.00 WIB sudah harus sampai sini, pulang jam 16.00 WIB. Kerja Senin sampai Jumat,” katanya.

Walau sama pilunya dan berada dalam satu divisi  dengan Pareang, nenek Maskanah (55) tidak tampak seperti Rusia dan Ukraina yang hingga kini tak kunjung berdamai.

Nenek Maskanah sudah akur damai sentosa dengan kondisinya yang harus rela gali lubang tutup lubang, atau berutang demi menyambung hidup.

Dia harus memutar otak setiap hari agar kebutuhan keluarga, cicilan tetap tercukupi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.

“Saya kerja dari 2019, kerjanya masuk pagi jam 6 sudah disini, langsung kerja (menyapu) jalan terus kalau ada rumput di gedung,”

“Ya gaji malah kurang buat ngutang warung, buat makan sehari hari. Ibu mah kalau gajian bayar utang warung habis, setiap harinya kan ngutang sayur, beras sekarung,” tandasnya.

Ia meminta, pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan yang kerap menghadapi masalah ekonomi.

“Kami ingin diperhatikan, semoga aja dapat kenaikan gaji,” katanya.

Berbanding terbalik dengan ratapan Pareang dan Maskanah, Pemerintah Provinsi Banten kedapatan mengalokasikan belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp55,47 miliar dalam APBD 2026.

Kontras itu membuat petugas kebersihan yang berstatus PPPK paruh waktu tersebut kaget dan terhenyak.

“Saya kaget sih, segitu gedenya (anggaran tenaga ahli), tapi enggak dirasain sama kami,” kata Pareang kepada TitikKata, Selasa (28/7/2026).

Dari dokumen Penjabaran APBD Provinsi Banten, belanja jasa tenaga ahli terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024 anggarannya sekitar Rp38 miliar, naik menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp55,47 miliar pada APBD 2026.

Dalam dua tahun terakhir, anggaran tersebut bertambah lebih dari Rp17 miliar atau sekitar 46 persen.

Aneh dan ajaibnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani mengutarakan pihaknya masih menelusuri rincian anggaran tersebut.

“Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” katanya.

Dikomandoi otaknya, kombinasi pita suara dan lidah Mahdani memperdengarkan bahwa nilai belanja jasa tenaga ahli dimungkinkan masih mencakup sejumlah komponen belanja lain yang berada dalam kelompok rekening yang sama.

“Bisa jadi ada yang tergabung ke situ. Misalnya aset, bensin, pajak kendaraan atau belanja lain yang masuk dalam satu kelompok rekening. Makanya sekarang lagi dipisah-pisah dulu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih menggali informasi lebih dalam perihal belanja jasa tenaga ahli di Pemprov Banten.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno; Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat; Komisaris Utama Bank Jakata Anang Basuki; Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo; Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta Daniel Setiawan Subianto; Owner Kebayoran Park Mall & Hotel, Tety Kurniawaty Wijaya dan Sony Kusumo, bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah transformasi Bank Jakarta melalui peresmian KCP Kebayoran Park sebagai future branch.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi wujud komitmen Bank Jakarta dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

"Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendukung dan menyambut baik kehadiran New Look Bank Jakarta KCP Kebayoran Park sebagai komitmen Bank Jakarta untuk terus bertransformasi menjawab kebutuhan nasabah. Bank Jakarta memegang peran penting sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong transformasi ekonomi Jakarta," ujar Rano melalui keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia juga berharap Bank Jakarta terus memperluas akses layanan perbankan, termasuk melalui penyediaan ATM di kawasan rumah susun agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan.

KCP Kebayoran Park hadir dengan konsep Modern, Accessible, Connected, menghadirkan ruang layanan yang lebih nyaman, kolaboratif, dan personal bagi nasabah.

Konsep tersebut juga diperkuat dengan implementasi identitas baru Bank Jakarta, termasuk penggunaan seragam baru bagi petugas frontliner.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan peresmian KCP Kebayoran Park bukan sekadar menghadirkan kantor cabang dengan wajah baru, tetapi menjadi tonggak transformasi layanan Bank Jakarta.

"Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung. Yang berubah bukan hanya wajah kantor cabang, tetapi juga cara kami melayani masyarakat. Perubahan sebuah bank tidak cukup diwujudkan melalui teknologi ataupun bangunan yang lebih modern, melainkan ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih manusiawi," kata Agus.

Menurut Agus, kehadiran kantor cabang tetap relevan di era digital karena kepercayaan dibangun melalui interaksi antarmanusia.

Karena itu, masa depan perbankan bukan memilih antara layanan digital atau cabang, melainkan menghadirkan kantor cabang yang digital, cerdas, efisien, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

Ia menjelaskan, KCP Kebayoran Park merupakan prototipe pertama kantor cabang generasi baru Bank Jakarta yang akan menjadi acuan transformasi jaringan kantor lainnya.

Melalui transformasi ruang layanan, proses bisnis, dan budaya pelayanan, Bank Jakarta menghadirkan suasana kantor yang lebih terbuka, proses layanan yang lebih sederhana dan terdigitalisasi, serta semangat pelayanan baru yang lebih ramah, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

"Kami tidak sedang membangun cabang yang lebih indah, tetapi cabang yang lebih relevan dengan cara hidup masyarakat Jakarta saat ini. Ke depan, model pelayanan ini akan direplikasi ke jaringan Bank Jakarta lainnya agar masyarakat memperoleh pengalaman layanan yang modern, cepat, nyaman, dan konsisten," ujar Agus.

Perwakilan Manajemen Kebayoran Park Mall Tety Kurniawaty Wijaya menyambut baik kehadiran Bank Jakarta di Kebayoran Park.

Menurutnya, pembukaan KCP tersebut melengkapi berbagai layanan publik yang telah tersedia di kawasan itu sekaligus memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bank Jakarta membuka KCP di Kebayoran Park. Kami berharap kehadirannya memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para tenant, pengunjung, serta masyarakat sekitar," kata Tety.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan pengembangan konsep New Look Branch merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank Jakarta dalam memperkuat transformasi perusahaan sekaligus mengimplementasikan identitas baru secara konsisten di seluruh jaringan kantor.

"Kehadiran New Look Branch pada KCP Kebayoran Park merupakan salah satu wujud implementasi identitas baru Bank Jakarta. Pembaruan ini tidak hanya menghadirkan tampilan yang lebih modern dan representatif, tetapi juga mencerminkan semangat transformasi Bank Jakarta sebagai institusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan siap menjawab dinamika industri perbankan yang terus berkembang," ujar Arie.

Melalui transformasi tersebut, Bank Jakarta berharap dapat menghadirkan pengalaman layanan yang lebih modern, nyaman, dan personal bagi nasabah, sekaligus memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan transformasi Jakarta menuju kota global.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RSU Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Cabang Banten.

Rangkaian kegiatan diawali dengan proses skrining kesehatan mata yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026, di Auditorium RSU Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak 77 warga mengikuti pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi kesehatan mata sekaligus menentukan kelayakan menjalani operasi.

Setelah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh, sebanyak 50 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjalani tindakan operasi katarak.

Pelaksanaan operasi kemudian berlangsung pada Minggu, 19 Juli 2026, di RSU Kota Tangerang Selatan.

Dari total peserta yang lolos skrining, sebanyak 48 pasien berhasil menjalani operasi.

Sementara dua peserta lainnya batal dioperasi karena salah satunya telah berusia 94 tahun dan dinilai tidak kooperatif sehingga tindakan medis tidak dapat dilakukan.

Ketua PERDAMI Cabang Banten, dr. Darmawan, M.Sc., Sp.M., menjelaskan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari Bulan Bakti dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 PERDAMI.

“Bakti sosial operasi katarak ini dilaksanakan dalam Bulan Bakti, memperingati ulang tahun Perdami yang ke-62 tahun dengan mencanangkan 'One Doctor, One Sight', 'Satu Hari Sejuta Harapan'. Dalam baksos operasi katarak ini melibatkan dokter mata lintas cabang. Tidak hanya dari anggota Perdami Banten, tetapi juga dari anggota Perdami cabang lainnya. Dan seluruhnya dibiayai oleh anggota dan pengurus Perdami Banten, sesuai dengan tema 'One Doctor, One Sight' untuk 'Satu Hari Sejuta Harapan' untuk Indonesia Kembali Melihat," paparnya.

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan, termasuk pelaksanaan operasi, ditanggung oleh anggota dan pengurus PERDAMI Cabang Banten sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mata.

Kegiatan bakti sosial ditutup pada Senin, 20 Juli 2026, dengan pemeriksaan kontrol pascaoperasi yang dipusatkan di Auditorium RSU Kota Tangerang Selatan.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi pasien pascaoperasi berjalan baik serta proses pemulihan berlangsung optimal.

Manajemen RSU Kota Tangerang Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dokter spesialis mata, panitia PERDAMI Banten, serta semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan sosial tersebut.

Menutup kegiatan, dr. Darmawan berharap program serupa dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan mulia ini menjadi suatu kebaikan dan memberi harapan untuk pasien dapat kembali melihat dengan lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik, dan produktivitas yang juga lebih baik," tutupnya. (Adv)

DWP sendiri merupakan organisasi yang diikuti sebagian besar istri-istri para pejabat di lingkup Pemkot Tangsel, dana hibah tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Tangsel.

Saat dikonfirmasi perihal terkait, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB Kota Tangsel, Cahyadi, membenarkan adanya alokasi hibah tersebut.

Ia menjelaskan, anggaran diberikan pada tahun 2025 dan tidak lagi dianggarkan pada tahun 2026.

"Pada 2025 ada, tahun ini nggak ada. Tahun lalu anggaran Rp800 juta," kata Cahyadi ditemui di kantornya, Kamis, 17 Juli 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa DWP menerima hibah berdasarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diterbitkan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, bukan menggunakan status badan hukum sebagaimana organisasi kemasyarakatan pada umumnya.

"Sebagai organisasi masyarakat yang ditetapkan oleh SK. Dia berjenjang dari pusat, ke provinsi, ke kabupaten kota. Selama ini kita ada hibah diperbolehkan dua tahun sekali. Kalau dia tidak dapat (hibah), kita yang menyelenggarakan atas usulan DWP sejak 2018," kata Cahyadi.

Diketahui bahwa anggaran dana hibah DWP Kota Tangsel itu termuat dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Dana hibah tersebut dialokasikan melalui DP3AKB.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan badan hukum apa yang digunakan DWP untuk melakukan pencairan anggaran dana hibah yang diguyur oleh Pemkot Tangsel itu.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih berusaha mengkonfirmasi pengurus DWP Kota Tangsel terkait penggunaan dan pemanfaatan dana hibah tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Mahdani, mengakui pihaknya akan mengkroscek ulang untuk nilai belanja jasa ahli tersebut.

"Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak," kata Mahdani saat dikonfirmasi, pada Selasa (21/7/2026).

Mahdani menjelaskan, belanja jasa tenaga ahli lebih besar lantaran dalam sejumlah kasus terdapat kemungkinan beberapa jenis belanja masih tergabung dalam satu rekening anggaran.

"Bisa jadi ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, pajak kendaraan atau belanja lain yang masuk dalam satu kelompok rekening. Makanya sekarang lagi dipisah-pisah dulu," katanya.

Disinggung soal efisiensi, Mahdani berdalih pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan pergeseran anggaran jika kebutuhan belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh perangkat daerah.

"Kalau memang benar dibutuhkan, ya enggak bisa dilakukan pergeseran begitu saja. Tapi sekarang kami cek dulu detailnya," terangnya.

Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan sejak  2024, pada tahun 2024 tercatat sekitar Rp38 miliar. 

Setahun kemudian, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau naik sekitar Rp14,38 miliar. Pada APBD 2026, Pemprov Banten kembali mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau bertambah sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, anggaran belanja tenaga ahli meningkat lebih dari Rp17 miliar dalam kurun dua tahun terakhir atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.

Upaya pemerataan tersebut turut didukung Pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.

Sinergi pemerintah dan PLN ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayahnya.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan sebagai fungsi pengawasan dalam penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN.

Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.

"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.

“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, Program Listrik Desa tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah.

“Kita sudah menyusun _roadmap_ untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Batuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.

Sejalan dengan komitmen tersebut, implementasi Program Listrik Desa terus menunjukkan progres yang positif.

Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang telah melayani 40.724 rumah tangga.

Sampai dengan akhir tahun 2026, PLN bersama pemerintah menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.

Kolaborasi tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Ia mengatakan jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.

“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN.

“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar.

Digelar secara hybrid di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall, LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta, Selasa (21/7/2026), perayaan tersebut menghadirkan webinar transisi energi sekaligus Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara yang diikuti perwakilan IKWI dari 18 provinsi.

Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menegaskan usia ke-65 menjadi momentum bagi organisasi untuk terus bertransformasi sebagai wadah yang adaptif, berwawasan, dan mampu memberikan manfaat bagi keluarga wartawan maupun masyarakat luas.

"Usia 65 tahun adalah bukti ketahanan dan konsistensi IKWI. Kami akan terus bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif, berwawasan, serta memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk mendukung profesi wartawan dan berkontribusi bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Indah, IKWI juga terus memperkuat digitalisasi organisasi, meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga wartawan, serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengapresiasi kiprah IKWI yang selama lebih dari enam dekade menjadi pendamping sekaligus penyemangat keluarga pers Indonesia.

Ia berharap IKWI terus menjaga soliditas organisasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-65 IKWI, Rahmayulis Saleh, mengatakan tema "Bersama IKWI Kita Lestarikan Adat dan Budaya Daerah Indonesia" dipilih sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga kekayaan budaya Nusantara.

Selain menjadi ajang silaturahmi, rangkaian HUT juga diisi Webinar Nasional "Transformasi Penggunaan Kompor Gas ke Listrik" dengan narasumber Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda.

Puncak kemeriahan berlangsung saat Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara yang diikuti 18 provinsi.

Setiap peserta menampilkan busana adat lengkap dengan penjelasan mengenai filosofi pakaian yang dikenakan.

Penampilan mereka dinilai oleh desainer Nina Nugroho, Sonny Muchlison, dan Amy Atmanto.

Dari hasil penilaian, Sumatera Barat dinobatkan sebagai Juara Umum kategori Best Costume & Appearance sekaligus meraih Best Performance.

Juara I diraih Provinsi Riau, Juara II Provinsi Lampung, Juara III Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penghargaan Best Catwalk diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau.

Indah Kirana menegaskan, lomba tersebut menjadi salah satu cara IKWI menjaga kecintaan terhadap budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi.

"Tujuan fashion show ini agar anggota IKWI tetap melestarikan budaya adat daerah di tengah gempuran teknologi dan budaya asing, sehingga tetap lestari dari masa ke masa," katanya.

Peringatan HUT ke-65 IKWI ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan organisasi sejak berdiri pada 19 Juli 1961.

Momen tersebut menjadi pengingat komitmen IKWI untuk terus memperkuat solidaritas keluarga pers, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempererat sinergi bersama Persatuan Wartawan Indonesia dalam mendukung kemajuan pers nasional.

Kegiatan ini dihadiri ratusan pengurus dan anggota IKWI dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun daring, serta mendapat dukungan dari LSPR Institute of Communication and Business, Telkom Indonesia, PLN, Kantor Berita ANTARA, Pegadaian, Paragon Corp, JNE, PT Nina Nugroho, Royal Gallery, Tarzan Photo & Bridal, dan sejumlah mitra lainnya.

Penyerahan tersebut dilakukan pada Senin, 20 Juli 2026 sebagai bagian dari proses pemulihan aset hasil tindak pidana.

Kepala Kejari Kota Tangsel, Apreza Darul Putra, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan hasil rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Uang rampasan negara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Apreza, Senin, 20 Juli 2026.

Kasus tersebut melibatkan tiga terpidana, yakni Andika Bagaskara, Aziiz Dandy Setiawan alias Ajis, dan Indra Jaya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 285/Pid.B/2026/PN Tng, ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman masing-masing selama satu tahun delapan bulan penjara.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang pidana, sementara ketiganya tetap menjalani masa penahanan.

Perkara ini terungkap dari aktivitas yang berlangsung sejak Agustus 2022 hingga Juli 2025.

Selama periode tersebut, para terpidana mengelola sejumlah aplikasi pinjaman online, seperti FINMAS, Pinjam Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pink Day, dan Dana Tunai melalui PT Odeo Teknologi Indonesia serta Silot Technology Indonesia.

Dalam praktiknya, perusahaan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat melalui rekening yang dikelola perusahaan.

Namun, ketika debitur terlambat melakukan pembayaran, data pribadi mereka diserahkan kepada debt collector untuk melakukan penagihan.

Jaksa mengungkapkan, salah satu korban mengalami penyalahgunaan data pribadi setelah informasinya diberikan kepada pihak penagih utang.

Penagihan dilakukan melalui media elektronik dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Korban menerima berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman penyebaran data pribadi, penghinaan, tuduhan melakukan tindak pidana, ancaman meneror keluarga, hingga penyebaran foto pribadi maupun gambar yang menyerupai korban tanpa busana.

Selain itu, korban juga diancam perangkat elektroniknya akan diretas dan data pribadinya disebarluaskan apabila tidak segera melunasi pinjaman.

Menurut jaksa, perkara tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan layanan pinjaman online, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, penghinaan, serta ancaman melalui media elektronik untuk memaksa korban melakukan pembayaran.

Selain dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para terpidana juga terbukti menerima serta menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Apreza menegaskan bahwa penyetoran uang rampasan negara merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

"Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada negara," ungkap Apreza.

Ia berharap penyetoran uang rampasan senilai lebih dari Rp14,2 miliar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Ia dinobatkan sebagai Winner Achievement Leader Choice Award 2026 untuk kategori Best Director dalam ajang yang diselenggarakan oleh 5 Pilar Media.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Jumat, 17 Juli 2026, di Hotel Savoy Homann, Bandung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan visioner yang dinilai mampu membawa kemajuan signifikan bagi institusi pendidikan yang dipimpinnya.

Pengakuan tersebut menjadi pencapaian atas perjalanan kepemimpinan Noor Khoirudin sejak dipercaya memimpin Sekolah Islam Al-Azhar BSD pada 2018.

Selama lebih dari delapan tahun, berbagai langkah strategis berhasil diwujudkan untuk memperkuat posisi sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam modern yang unggul, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.

Tidak hanya bertambah dari sisi kuantitas, kualitas lulusan juga terus menunjukkan perkembangan positif.

Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya siswa SMA Islam Al-Azhar BSD yang berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui proses pembelajaran yang berkualitas dan pembinaan yang berkesinambungan.

Selain meningkatkan mutu akademik, transformasi pelayanan pendidikan juga menjadi fokus utama di bawah kepemimpinannya.

Sekolah Islam Al-Azhar BSD menghadirkan sistem digital HaloAlbesd, sebuah inovasi yang memperkuat digitalisasi layanan administrasi dan pengelolaan data sekolah.

Melalui sistem tersebut, proses administrasi menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien.

Kehadiran HaloAlbesd juga mempererat komunikasi antara sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik sehingga kualitas layanan pendidikan semakin optimal.

Tidak berhenti pada penguatan sistem internal, Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai (YMBSD) juga terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan dua unit sekolah baru, yakni Sekolah Islam Al-Azhar BSD@Cileungsi dan Sekolah Islam Al-Azhar BSD@Cibitung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen yayasan dalam menghadirkan pendidikan Islam berkualitas bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Meski penghargaan diberikan atas nama pribadi, Noor Khoirudin menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh keluarga besar Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai.

"Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi menjadi milik seluruh keluarga besar Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai dan Sekolah-sekolah yang bernaung di bawahnya. Terima kasih kepada Pengurus Yayasan yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan, para guru yang dengan penuh dedikasi mendidik generasi bangsa, seluruh karyawan dan staf yang bekerja dengan sepenuh hati, para orang tua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami, serta para siswa yang terus belajar dengan semangat untuk meraih masa depan terbaik," ungkap Noor dalam keterangannya.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh civitas sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kontribusi bagi dunia pendidikan nasional.

"Prestasi yang telah diraih harus mampu kita jaga dan terus kita tingkatkan setiap tahunnya. Semoga Sekolah Islam Al-Azhar BSD dapat terus tumbuh menjadi salah satu sekolah Islam terbaik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dikenal di tingkat dunia. Kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas lahir dari kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa," tuturnya.

Penghargaan Winner Achievement Leader Choice Award 2026 semakin mengukuhkan kepemimpinan Noor Khoirudin sebagai sosok yang berhasil mendorong transformasi pendidikan di lingkungan Sekolah Islam Al-Azhar BSD.

Capaian tersebut juga mempertegas komitmen Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai dalam menghadirkan pendidikan Islam yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Nilai hibah tersebut sama dengan anggaran yang diberikan pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam dua tahun berturut-turut LPTQ menerima total alokasi hibah sebesar Rp22 miliar.

Namun, pada pelaksanaan MTQ Provinsi Banten tahun 2025 maupun 2026, kafilah Kota Tangerang Selatan belum berhasil memenuhi target untuk meraih gelar juara umum.

Besaran dana hibah itu kini menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai efektivitas program pembinaan kafilah yang dijalankan LPTQ.

Di sisi lain, muncul keluhan dari masyarakat terkait tidak adanya pelatihan bagi calon kafilah MTQ pada 2026.

Keluhan tersebut disampaikan dalam kolom komentar pada postingan akun media sosial @tangsel_update dengan narasi "LPTQ Tangsel Dapat Hibah Rp11 Miliar Namun Puasa Juara MTQ 6 Tahun" yang diunggah pada 13 Juli 2026.

Salah seorang warganet melalui akun @r**_zindonesia* mengaku sempat dijanjikan mengikuti pembinaan pada tahun ini, namun akhirnya dibatalkan.

“Tahun lalu 2025 saat sedang test beasiswa LPTQ katanya akan ada pelatihan bibit-bibit untuk MTQ… pas sudah 2026 ditanyain jawabannya, ‘Qodarullah, tahun ini kita tidak ada pelatihan dikarenakan efesiensi anggaran dari pusat, mudah-mudahan tahun depan bisa normal kembali’,” tulis akun tersebut.

Menanggapi pertanyaan mengenai penggunaan dana hibah, Ketua II LPTQ Kota Tangerang Selatan, Abdul Rozak, mengaku tidak mengetahui rincian pengelolaan anggaran lembaga tersebut.

“Saya ora tau masalah anggaran,” kata Abdul Rozak saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, pengelolaan anggaran berada di bawah kewenangan bendahara umum LPTQ.

“Tanya ke Bendum LPTQ Tangsel Pak Ali Akbar, Kabag Keuangan,” ujarnya.

Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan hasil pemantauan dan investigasi yang dilakukan organisasinya menunjukkan bahwa aktivitas operasional maupun pelayanan Bank Jakarta kepada nasabah tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pernyataan resmi manajemen Bank Jakarta yang menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum mencerminkan sikap transparan serta tanggung jawab korporasi dalam menghadapi setiap proses hukum.

"Kami memandang sikap Bank Jakarta yang menyatakan kooperatif kepada aparat penegak hukum merupakan langkah yang tepat. Komitmen terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan," ujar Joko Priyoski di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Joko mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap suatu lembaga ataupun individu sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, setiap proses penyelidikan maupun penyidikan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang harus dihormati tanpa disertai pembentukan opini yang berpotensi menyesatkan publik.

"Perlu dibedakan antara proses hukum dengan putusan hukum. Ketika sebuah institusi memilih bersikap terbuka dan kooperatif, hal itu justru menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi acuan bersama," katanya.

Ia juga menilai, pemberitaan mengenai perkara hukum perlu disampaikan secara proporsional agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

KAMAKSI turut mengapresiasi penegasan manajemen Bank Jakarta yang memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan serta layanan kepada nasabah tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Joko menyebut stabilitas operasional merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Berdasarkan hasil pemantauan organisasinya, tidak ditemukan gangguan terhadap layanan maupun aktivitas bisnis Bank Jakarta selama proses hukum berlangsung.

"Hasil pemantauan kami menunjukkan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan normal. Hal ini menandakan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak memengaruhi kualitas pelayanan maupun operasional perusahaan," ujarnya.

Ia menambahkan, kemampuan menjaga keberlangsungan layanan di tengah dinamika eksternal menjadi salah satu indikator profesionalisme sebuah lembaga keuangan.

Lebih lanjut, Joko menilai komitmen Bank Jakarta dalam memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan, serta manajemen risiko menjadi bagian penting dari transformasi perusahaan menuju tata kelola yang lebih baik.

Menurutnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi utama bagi bank daerah untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

"Transformasi yang dilakukan Bank Jakarta patut diapresiasi. Penguatan pengendalian internal, kepatuhan, serta manajemen risiko merupakan elemen penting dalam membangun lembaga keuangan yang sehat, transparan, akuntabel, dan dipercaya publik," jelasnya.

KAMAKSI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.

Menurut Joko, proses hukum semestinya tidak dibangun di atas asumsi ataupun opini yang berkembang di ruang publik, melainkan berlandaskan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum bekerja secara objektif, sementara publik tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional," tuturnya.

Sebelumnya, manajemen Bank Jakarta menyatakan menghormati seluruh tahapan proses hukum terkait fasilitas kredit kepada PT RMU. Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Bank Jakarta memastikan seluruh kegiatan operasional, pelayanan kepada nasabah, serta implementasi prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan Good Corporate Governance (GCG) tetap berjalan optimal sebagai bagian dari transformasi perusahaan menuju institusi perbankan yang semakin sehat, profesional, dan terpercaya.

Putusan itu dibacakan pada Kamis, 16 Juli 2026, dalam perkara Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT. Yayasan Ketilang Insan Mandiri dinyatakan menang untuk seluruh gugatannya.

Putusan ini juga berdampak untuk Yayasan Syarif Hidayatullah dan Yayasan Triguna. 

Dalam perkara tersebut, Menteri Agama berkedudukan sebagai tergugat karena menjadi pejabat yang menerbitkan KMA.

Adapun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk sebagai tergugat II intervensi lantaran memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan integrasi sekolah.

Majelis hakim menilai Menteri Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan badan hukum yayasan melalui keputusan tersebut.

Konsekuensinya, Menteri Agama diwajibkan mencabut KMA Nomor 1543 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2025.

Kewajiban administratif itu berada di pundak Menteri Agama.

Namun putusan tersebut juga menyentuh UIN Jakarta.

Sebagai pihak yang selama ini menjadikan KMA sebagai dasar integrasi, kampus itu harus menyesuaikan seluruh tindakan dan kebijakannya dengan putusan pengadilan.

Perkara ini diperiksa sejak Januari 2026. Pangkal sengketa bermula dari kebijakan Kementerian Agama yang mengatur integrasi pengelolaan satuan pendidikan milik Yayasan ke dalam Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yayasan menilai kebijakan tersebut telah masuk terlalu jauh ke wilayah badan hukum privat dan mengancam kewenangan mereka sebagai penyelenggara pendidikan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 tidak sah, serta mewajibkan Menteri Agama mencabut keputusan tersebut.

Pengadilan sebelumnya juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.

Artinya, apabila pemerintah mengajukan banding, KMA tersebut tetap tidak dapat dijalankan selama penetapan penundaan masih berlaku.

Ketua Tim Pembela Pendidikan, Muhammad Ali Fernandez, menyebut putusan itu telah memulihkan kedudukan yayasan sebagai badan hukum swasta yang berhak mengelola lembaga pendidikannya sendiri.

“Putusan ini mengembalikan status yayasan sebagai badan hukum swasta. Karena Menteri Agama merupakan pihak yang menerbitkan KMA, kami meminta Menteri Agama mematuhi putusan pengadilan dan segera mencabut KMA Nomor 1543 Tahun 2025,” kata Ali.

Menurut Ali, pencabutan KMA harus menjadi langkah pertama. Setelah itu, UIN Jakarta berkewajiban menghentikan segala kebijakan atau tindakan yang bersandar pada aturan yang sudah dinyatakan tidak sah tersebut.

“Kami juga meminta pihak Rektorat UIN Jakarta menghormati putusan PTUN, menghentikan seluruh tindakan pengambilalihan yang mendasarkan pada KMA tersebut, serta mengembalikan pengelolaan aset dan keuangan yayasan sesuai kedudukan hukum masing-masing,” ujarnya.

Ali menilai pembatalan KMA turut berimplikasi pada seluruh keputusan turunannya.

Kebijakan yang lahir dengan bertumpu pada KMA itu, menurut dia, tidak dapat terus digunakan tanpa dasar hukum baru yang sah.

“Status izin operasional Madrasah Pembangunan harus dikembalikan. KMA Nomor 1543 Tahun 2025 beserta kebijakan turunannya tidak dapat lagi dijadikan dasar tindakan selama putusan pengadilan berlaku,” kata Ali.

Ia juga meminta agar tidak ada lagi tindakan yang menimbulkan tekanan terhadap pengurus yayasan, guru, siswa, maupun orang tua murid.

Seluruh sengketa, kata dia, harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui penguasaan fisik atau pengerahan massa ke lingkungan sekolah.

Ketegangan dalam sengketa ini sempat meledak pada 4 Juni 2026. Pagi itu, rombongan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendatangi kompleks sekolah di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Kedatangan mereka disebut berkaitan dengan sosialisasi dan pelaksanaan integrasi pengelolaan sekolah.

Gerbang sekolah kemudian menjadi titik benturan. Rombongan UIN berupaya masuk, sementara petugas keamanan yayasan menahan akses.

Aksi saling dorong pecah di depan siswa dan tenaga pendidik.

Polisi dan anggota TNI yang berada di lokasi berusaha meredakan ketegangan agar situasi tidak meluas.

Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa sengketa administratif telah menjalar ke ruang belajar.

Dengan adanya putusan PTUN ini, terbantahkan klaim bahwa seluruh aset sekolah Yayasan otomatis menjadi milik Kementerian Agama atau UIN Jakarta. 

Selain menggugat KMA di PTUN, pihak yayasan menempuh sejumlah jalur hukum lain. Mereka mengajukan keberatan kepada Notaris, Kementerian Hukum, serta membawa sengketa kepengurusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Triguna ke pengadilan.

“Kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan masih berada dalam koridor hukum. Karena itu, seluruh langkah yang kami tempuh dilakukan melalui jalur hukum untuk memperoleh kepastian dan keadilan,” ujar Muhammad Ali Fernandez.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 bernomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

Kepala DPUPR Banten, Arlan Marjan menjelaskan kelebihan bayar program jalan desa tersebut dilaksanakan secara bertahap.

“Ada keterlambatan pekerjaan, kalau dari sisi mutu sih ngga terlalu besar lah, jadi inshallah sudah kita tindaklanjuti semua. Udah selesai, tinggal ada satu yang belum sisanya kan masih tagihan kan,” ucap Arlan di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Temuan dari BPK Ini jadi bahan evaluasi kami supaya program ini berjalan lebih baikan,” sambung Arlan.

Menurutnya, program infrastruktur yang jadi program prioritas atau Program “Bang Andra” bangun jalan desa sejahtera  harus dikerjakan dengan bermanfaat.

“Kalau kebijakan program bang Andra ini kan program yang dibutuhkan masyarakat, kami banyak ditemui masyarakat supaya program ini ditambahkan anggaranya, usulan masih banyak kita ada 1.200 kilometer sebetulnya kondisi jalan rusak dan secara bertahap kita kerjakan,“ katanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 bernomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas 13 paket pekerjaan sebesar Rp815.497.488,53 (Rp586.184.742,36 atas 12 pekerjaan yang sudah dibayar lunas dan Rp229.312.746,17 atas satu pekerjaan yang belum dibayar lunas).

Ketidaksesuaian spesifikasi tersebut antara lain berupa kekurangan tebal jalan dan ketidaktercapaian mutu beton berdasarkan hasil uji pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengujian bahan bangunan dan informasi kontruksi Provinsi Banten.

BPK juga menemukan pekerjaan pembangunan konektivitas ruas jalan desa Pasirpetey-Cijahe yang dilaksanakan melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp209.344.895,25.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur untuk mengintruksikan kepala Dinas PUPR Banten agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja barang untuk dijual atau diserahkan lainnya, memulihkan kelebihan pembayaran sebesar Rp586.184.743,36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp229.312.746,17 dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya.

Selanjutnya, memproses denda keterlambatan sebesar Rp209.344.895,25 sesuai peraturan perundang-undangan.

Temuan itu berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek pembangunan.

Temuan tersebut termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan LHP BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026, Pemkab Tangerang menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp456,75 miliar pada 2025, dengan realisasi mencapai Rp433,08 miliar atau 94,82 persen.

Dari hasil uji petik terhadap delapan paket pekerjaan di DTRB, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp974.845.826,64.

Sejumlah proyek yang menjadi temuan antara lain penataan dan sarana prasarana Masjid Agung Al-Amjad, pembangunan kanopi Lapangan Desa Ciakar, pembangunan pintu gerbang Pusat Pemerintahan (Puspem) Tigaraksa, pembangunan Gedung Olahraga Indoor Puspem, penataan Gedung Mako Polsek Sepatan, pembangunan Gedung KONI Kabupaten Tangerang, hingga pembangunan Mall Pelayanan Publik.

Dalam laporan tersebut, proyek pembangunan pintu gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa dengan nilai kontrak Rp2,44 miliar tercatat memiliki potensi kelebihan bayar sebesar Rp76,48 juta.

Sementara itu, pembangunan Mall Pelayanan Publik menjadi proyek dengan nilai temuan terbesar.

Dari nilai kontrak sebesar Rp37,31 miliar, BPK menemukan potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp399,33 juta.

BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

BPK menilai temuan tersebut terjadi karena Kepala DTRB selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DTRB Kabupaten Tangerang, Erni Nurlaeni mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

“Kalau terhadap temuan BPK, sudah kami tindak lanjuti,” kata Erni, Rabu (15/7/2026).

Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Anggota Komisariat (RAK) yang menjadi forum tertinggi di tingkat komisariat.

Terpilihnya Hakim menandai dimulainya babak baru kepemimpinan HMI KOMIPAM yang diharapkan mampu memperkuat fungsi organisasi sebagai wadah kaderisasi, pengembangan intelektual, serta pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam keterangannya di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Senin (13/7/2026), Hakim menegaskan bahwa HMI harus menjadi ruang perjuangan bagi lahirnya kader-kader yang berkualitas.

“HMI bukan sekadar tempat berhimpun, tetapi ruang perjuangan yang melahirkan kader-kader berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan ini harus menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan perubahan yang nyata,” ungkap Hakim.

Pada masa kepengurusan 2026–2027, HMI KOMIPAM berkomitmen memprioritaskan peningkatan kualitas kaderisasi, memperkuat sinergi dengan alumni dan berbagai pemangku kepentingan, menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong transformasi organisasi menjadi laboratorium intelektual sekaligus pusat gerakan sosial yang progresif.

Hakim menjelaskan, visi "Mewujudkan HMI KOMIPAM yang Madani" akan diwujudkan melalui enam program strategis yang menjadi pijakan organisasi selama satu periode kepengurusan.

"Dengan visi kami yakni Mewujudkan HMI KOMIPAM yang Madani”, kami menetapkan enam program  strategis sebagai landasan utama yang meliputi penataan peran dan fungsi anggota melalui sistem kaderisasi yang lebih terarah, penguatan nilai amanah dan integritas dalam organisasi, pembangunan budaya organisasi yang dinamis dan dialektis, penguatan prinsip keadilan dan keberadaban, pembentukan karakter kader yang nasionalis dan religius, serta peningkatan inklusivitas dalam setiap proses organisasi," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan, tetapi juga oleh partisipasi aktif seluruh kader dalam menjaga nilai-nilai dan titah perjuangan HMI.

Selain itu, organisasi juga diharapkan terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada tujuan HMI, yakni membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, Irhas Abdul Hadi, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat sekaligus mengucapkan selamat kepada Djuhardi Hakim atas terpilihnya sebagai Ketua Umum HMI KOMIPAM periode 2026–2027.

Irhas menilai proses pemilihan tersebut mencerminkan demokrasi organisasi yang berjalan dengan baik serta menunjukkan kedewasaan kader dalam menentukan arah kepemimpinan.

"Alhamdulillah salah satu komisariat di lingkup HMI Cabang Ciputat yakni Komipam baru saja menyelesaikan agenda rapat anggota komisariat untuk memilih ketua umum yang baru dengan semangat yang tinggi serta kedewasaan para kader RAK terlaksana dengan baik dan menetapkan adinda hakim sebagai ketua umum yang baru tanpa ada hambatan apapun," terang Irhas melalui pesan singkat yang diterima Senin (13/7/2026).

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat pembinaan kader, meningkatkan solidaritas internal, serta menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi komisariat.

Dalam sidang gugatan perdana yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Tangerang Selatan tersebut, Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi gugatan, mulai dari surat kuasa hingga substansi objek sengketa yang akan diajukan penggugat.

"Hari ini masih pemeriksaan awal atau pemeriksaan persiapan. Jadi persidangan masih tertutup karena yang diperiksa adalah surat kuasa, gugatan, dan berbagai hal administratif lainnya. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap draft gugatan yang akan diajukan," kata Sekretaris GP Ansor Kota Tangsel Amizar usai persidangan.

Menurut Amizar, PTUN memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan materi gugatan hingga empat kali sebelum perkara dinyatakan siap memasuki sidang terbuka.

Tahapan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan.

"Kalau semua sudah lengkap, baru nanti masuk ke sidang terbuka. Saat itu materi gugatan dan substansi sengketa akan diperiksa secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memberikan surat tugas kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menghadiri sidang perdana.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 23 Juli 2026.

Laporan tersebut disampaikan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) Research Public Policy & Human Rights (RIGHTS) pada Jumat (10/7/2026).

Laporan itu mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Perwakilan RIGHTS, J Nugroho mengatakan, laporan itu dibuat merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan tersebut, kata dia, terdapat pengadaan 10 unit kran wastafel dengan nilai Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit. 

Menurutnya, nilai tersebut mencurigakan, lantaran harga kran wastafel di pasaran jauh lebih rendah.

"Adapun hal yang menjadi substansi laporan kami adalah terdapat pengadaan kran wastafel sebanyak 10 unit dengan nilai Rp5.150.400," ujarnya.

"Karena jika dibandingkan di lapangan, harga kran wastafel di Tangsel itu paling mahal Rp200 ribu per unit, kok ini bisa setengah juta lebih atau hampir tiga kali lipatnya," sambungnya.

"Artinya kan ini patut dicurigai harga nya di markup sama mereka," jelasnya.

Lebih lanjut Nugroho menilai, perbedaan harga tersebut patut ditelusuri untuk memastikan proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, RIGHTS meminta Kejari Tangerang Selatan melakukan telaah dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan kran wastafel di Dinas Kesehatan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2025.

"Ini perlu ditelaah dan diselidiki oleh pihak kejaksaan. Karena setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan oleh pemerintah yang notabene berasal dari pajak rakyat, harus ada pertanggungjawabannya di mata hukum," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kejaksaan memanggil dan meminta keterangan pejabat yang bertanggung jawab atas proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pembayaran pekerjaan tersebut.

"Kami juga minta kejaksaan memanggil dan memerika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nya, sampai dengan pejabat teknisnya di lapangan, periksa semua," tuturnya.

Tidak hanya itu, RIGHTS turut meminta Kejari memeriksa dokumen pengadaan, mulai dari spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, faktur pembelian, berita acara serah terima hingga dokumen pendukung lainnya.

Pihaknya juga meminta, aparat penegak hukum menghitung potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Hal itu kata dia, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8, dan pasal 9.

Kemudian juga pasal 8 ayat 3 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pasal 18 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 6 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dan pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Berdasarkan ketentuan tersebut, kami memohon agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap temuan dalam LHP BPK atas pengadaan keran wastafel pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025," ucapnya.

"Hal itu untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, markup harga, kerugian keuangan negara, maupun pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana," tutup Nugroho.

Dikabarkan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengadaan kran wastafel di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam temuan tersebut, Dinkes Tangsel tercatat melakukan pengadaan 10 unit kran wastafel dengan total nilai Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit.

Padahal dari hasil penelusuran di sejumlah toko bangunan di wilayah Tangerang Selatan, harga kran wastafel dengan spesifikasi kualitas premium, harga per unitnya berada di bawah Rp200 ribu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar, mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci. 

Ia mengatakan, akan terlebih dahulu mengecek data pengadaan tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau di mana kan gitu, karena semua di kita," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

"Nanti saya cek dulu ya," tambahnya singkat.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) perangkat daerah.

Selain itu, BPK juga meminta kepala perangkat daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi Rp1.635.020.326.949 atau 90,84 persen.

Sementara itu, anggaran Belanja Modal tercatat sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi Rp1.355.281.481.660 atau 93,26 persen.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait laporan yang diajukan oleh RIGHTS tersebut.

Melalui sistem tersebut, belanja pemeliharaan kendaraan disebut berhasil ditekan hingga Rp8 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Herman Susilo menjelaskan, selain memangkas biaya pemeliharaan kendaraan, sistem tersebut membuat Pemkot Tangsel tidak lagi menanggung biaya servis, perbaikan, pajak kendaraan, hingga penyediaan kendaraan pengganti saat unit mengalami kerusakan.

“Jadi efisiensinya akan banyak, sistem sewa ini lebih memudahkan bagi kita. Kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan karena itu menjadi tanggung jawab vendor,” kata Herman, Jumat (10/7/2026).

Herman menjelaskan, apabila kendaraan dinas diperoleh melalui mekanisme pembelian, pemerintah harus menyediakan anggaran investasi awal yang cukup besar.

Selain itu, Pemkot juga wajib menanggung biaya operasional kendaraan, mulai dari servis rutin, penggantian ban, aki, suku cadang, pajak kendaraan, asuransi, hingga biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan.

Ia menambahkan, kendaraan yang dimiliki pemerintah juga akan mengalami penyusutan nilai setiap tahun sehingga menjadi aset yang terus menurun nilai jualnya.

Kondisi tersebut juga menimbulkan beban tambahan berupa pengelolaan hingga penghapusan aset di masa mendatang.

“Selain itu, kendaraan yang dibeli juga akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya sehingga pada akhirnya menjadi aset dengan nilai jual yang terus menurun dan membutuhkan biaya penghapusan maupun pengelolaan aset di kemudian hari,” ujarnya.

Melaui skema sewa ini, mendapat kepastian biaya karena seluruh kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, pajak kendaraan hingga penggantian unit ditanggung penyedia jasa sesuai perjanjian kerja sama.

“Bahkan ketika kendaraan mengalami kerusakan akibat insiden di lapangan, biaya perbaikannya tidak membebani APBD,” kata Herman.  

Sistem tersebut juga membuat pelayanan tetap berjalan karena vendor menyediakan kendaraan pengganti ketika unit yang digunakan mengalami kerusakan.

“Apabila kendaraan sewa rusak, kinerja pegawai tidak terganggu karena disediakan mobil pengganti yang sejenis," kata dia.

Herman mengatakan, penerapan skema sewa telah menekan belanja pemeliharaan kendaraan dalam beberapa tahun terakhir.

“Terbukti dari skema sewa ini, biaya belanja pemeliharaan kendaraan mengalami penurunan anggaran sejak tahun 2024-2026. Semula Rp24 miliar menjadi Rp16 miliar, sehingga ada efisiensi biaya pemeliharaan sebesar Rp8 miliar,” ujarnya.  

Adapun sistem sewa kendaraan dinas ini telah diterapkan sejak 2023 dan terus dievaluasi secara berkala.

Pada tahun anggaran 2026, skema tersebut digunakan untuk menyediakan 194 unit kendaraan yang menunjang operasional perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

“Skema sewa bukan berarti menambah beban anggaran, melainkan mengubah belanja kepemilikan aset menjadi belanja layanan operasional dengan risiko pemeliharaan yang dialihkan kepada penyedia jasa. Dengan demikian, APBD dapat lebih difokuskan untuk mendukung program-program prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Herman.

Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mulai memperketat pengelolaan sampah menjelang pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang mulai Agustus 2026.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan, gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

"Gerakan ini bukan sekadar seremonial belaka. Ini merupakan komitmen dan langkah nyata kita bersama untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, higienis, dan nyaman, baik bagi para pedagang maupun masyarakat selaku pengunjung pasar, dalam mendukung Jakarta menuju kota global," kata Agus saat peluncuran GEBER di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Agus mengungkapkan, sebanyak 146 pasar di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya kini telah dilengkapi fasilitas tempat sampah terpilah sebagai langkah awal penerapan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

"Sebanyak 146 pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya sudah dilengkapi fasilitas tong sampah pilah. Fasilitas ini disiapkan agar pemilahan sampah dapat dimulai langsung dari sumbernya," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berfokus pada penanganan di hilir, tetapi harus dimulai dari kawasan yang menjadi penghasil sampah, termasuk pasar.

"Mulai Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta sudah tidak bisa lagi melakukan pola pembuangan sampah seperti selama ini ke Bantargebang. Karena itu, kami diminta melakukan gerakan pemilahan sampah dari sumbernya," ucap Agus.

Sebagai bagian dari implementasi program, Pasar Jaya juga menjalankan proyek percontohan pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati melalui kerja sama dengan LAPI ITB dan PT FDR.

Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, Perumda Pasar Jaya membentuk 58 personel Satuan Tugas (Satgas) GEBER yang bertugas mengawasi, mengedukasi, sekaligus menjadi penggerak perubahan perilaku pengelolaan sampah di lingkungan pasar.

"Satgas ini akan menjadi motor penggerak, pengawas sekaligus mitra edukasi bagi seluruh warga pasar secara terus-menerus," katanya.

Menurut Agus, keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan pemerintah dan Perumda Pasar Jaya sendiri, melainkan membutuhkan dukungan pedagang, koperasi, pengelola pasar, hingga masyarakat.

"Mengubah kebiasaan lama dan membangun budaya bersih memang memerlukan waktu serta kesabaran. Namun dengan kerja keras bersama dan konsistensi, saya optimistis pasar-pasar Perumda Pasar Jaya mampu bertransformasi menjadi pasar yang bersih, sehat, dan modern," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya, La Ode Basir, mengapresiasi peluncuran Gerakan Bersama Bersih Pasar (GEBER) dan menegaskan program tersebut harus dijalankan secara konsisten sebagai implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Menurut dia, gerakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus berkembang menjadi budaya kerja di seluruh pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

"Gerakan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi harus lahir menjadi sebuah kesadaran kolektif dan budaya kolektif insan Pasar Jaya. Pilah sampah harus menjadi budaya di seluruh pasar yang kita kelola," ujar La Ode Basir.

Ia juga meminta jajaran direksi segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang terukur agar penerapan pemilahan sampah dapat dilakukan secara disiplin di setiap pasar.

Selain itu, kebersihan dan keberhasilan pelaksanaan pemilahan sampah diusulkan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala pasar.

"Harus ada penilaian yang terukur di seluruh pasar. Kebersihan, kerapihan, dan gerakan pilah sampah harus masuk dalam aspek penilaian keberhasilan kepala pasar. Dengan begitu, gerakan ini benar-benar diterapkan hingga tingkat teknis dan menjadi budaya yang melekat di lingkungan Perumda Pasar Jaya," tandasnya.

Gugatan tersebut berkaitan dengan Keputusan Wali Kota mengenai pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan.

Benyamin menegaskan, gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara dalam menempuh jalur hukum.

Karena itu, Pemerintah Kota Tangsel akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ya enggak apa-apa, enggak masalah, malah bagus. Kita akan koordinasikan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena pemanggilannya sudah kami terima,” kata Benyamin, Kamis (9/7/2026).

Menurut Benyamin, langkah tersebut dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan Jaksa Pengacara Negara seperti apa. Tapi paling tidak saya akan kuasakan kepada JPN untuk mengatasi proses-proses peradilan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menerima apa pun hasil putusan pengadilan nantinya.

“Saya kira itu jalan yang baik, uji saja sah atau tidaknya. Nanti kita patuhi, semua pihak mematuhi hasil keputusan PTUN itu sendiri,” katanya.

Saat ditanya mengenai langkah yang akan ditempuh apabila majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut, Benyamin memilih menunggu proses persidangan berlangsung.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tangsel akan lebih dulu berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Nanti didiskusikan dengan JPN dulu. Kita tunggu saja nanti keputusan pengadilan seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, LBH Ansor Kota Tangerang Selatan resmi menggugat Keputusan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengenai pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah ke PTUN Serang.

Tim kuasa hukum LBH Ansor Tangsel, Khoerul Umam, menyebut keputusan tersebut diduga memiliki cacat formil karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum membawa perkara ke PTUN, LBH Ansor telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Wali Kota Tangsel.

Namun, balasan yang diterima melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dinilai belum menjawab substansi keberatan yang diajukan.

LBH Ansor juga mengirimkan banding administratif kepada Gubernur Banten.

Karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak memperoleh tanggapan, gugatan kemudian didaftarkan ke PTUN Serang.

Selain meminta agar keputusan pengukuhan tersebut dibatalkan, LBH Ansor berharap perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi agar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip sistem merit.

Benyamin juga mengakui jika kendaraan dinasnya yang dipakai selama ini merupakan mobil sewaan.

“Ya memang kita sudah beberapa tahun belakangan sudah pakai sistem sewa untuk kendaraan dinas. Termasuk mobil dinas saya, sewa,” kata Benyamin usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis, 9 Juli 2026.

Benyamin mengklaim, mekanisme sewa untuk kendaraan dinas oleh Sekretariat Daerah Kota Tangsel itu lebih efisien dibandingkan dengan membeli kendarannya sendiri.

“Tapi efisiensinya jelas, kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan, itu diserahkan vendor, kita tinggal beli bensin saja. Seperti kemarin mobil saya Innova Zenix ada lecet diperbaiki dan dikembalikan lgi. Jadi efisiensinya banyak,” ungkap Benyamin.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) habiskan anggaran Rp19 miliar hanya untuk sewa kendaraan dinas pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangsel tahun anggaran 2026.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Tangsel Herman Susilo mengatakan, nilai sewa kendaraan dinas Pemkot Tanhsel sekira Rp17 miliar. Ia juga memperkirakan jumlah kendaraan dinas yang disewa mencapai sekira 200 unit.

"Terakhir anggarannya Rp17 miliar kalau enggak salah 200 unit lah, kurang lebih kalau yang di sini," katanya di temui di rumah dinas Wali Kota Tangsel, Senin, 6 Juli 2026.

Herman menyebut, belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel itu sudah dilakukan sejak 2023.

"Mobil dinas sewa mulai dari tahun 2023. Tahun 2022 akhir kalau enggak salah, per tahunnya beragam, tergantung mobilnya," ungkap Herman.

Sementara berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Kota Tangsel, paket pengadaan sewa kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025 di Setda Kota Tangsel tercatat sebesar Rp17.885.768.692 dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2025.

Sementara anggaran belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp19.953.672.920 atau sekitar Rp19,95 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menggali informasi lebih lanjut terkait belanja sewa kendaraan dinas di Setda Kota Tangsel.

Ati mengklaim jika temuan dari BPK tersebut telah ditindaklanjuti.

“Temuan BPK semua sudah ditindaklanjuti. Jadi itu sudah ada ditangani kita untuk teknisnya bisa ditanyakan ke inspektorat,” ucap Ati kepada TitikKata di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/7/2026).

Ati tak menampik tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79 juta.

“Ya di dalam videotron itu kan ada spesifikasi khususnya di dalam Kontruksi. Jadi kita menanam Kontruksi dari paket yang ada, nah bagaimana spesifikasi untuk Kontruksi ke dalaman dari lubang yang ada, kemudian semenisasi itu yang menjadi temuan. Jadi bukan spek vidiotronya, tetapi di dalam Kontruksi fisiknya,” katanya.

Disinggung urgensi videotron dengan layanan kesehatan masyarakat di Banten, Ati berdalih jika videotron sangat efektif sebagai media untuk promosi kesehatan.

“Videotron itu adalah media promosi kesehatan, di mana saat ini dunia kesehatan ini bukan hanya sekedar mengobati tapi lebih pada upaya promotif dan preventif, karena bagaimana kesehatan menjaga setiap masyarakatnya untuk tetap sehat, untuk bisa sehat jangan sampai dia jatuh sakit tentu diedukasi mereka diupayakan upaya promosi yang ada,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dengan nomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026 , BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron pada Dinas Kesehatan tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Dalam dokumen LHP BPK, disebutkan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin pada LRA tahun 2025 sebesar Rp398.196.494.582,00 dan merealisasikannya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp360.377.599.640,00 atau 90,50 persen dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya untuk belanja modal pengadaan videotron pada Dinkes sebesar Rp2.770.000.000,00 atau Rp2,7 miliar.

Pekerjaan pengadaan videotron tersebut dilaksanakan oleh PT ZIT sesuai surat pesanan bernomor SP/07.01/LTN-P2503-11687686/KES/2025 tertanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp2.770.000.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 61 hari kalender dari 19 Maret 2025 hingga 19 Mei 2025.

Kemudian, PT ZIT telah melaksanakan pekerjaan sesuai BAST nomor 027/07.01/BASTHP/PPK/EPURC/2025 tanggal 19 Mei 2025. PT ZIT telah menerima pembayaran lunas Rp2,7 miliar sesuai SP2D terakhir 15 Juli 2025.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap dokumen back up data, as built drawing dan pemeriksaan fisik di lapangan menunjukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79.200.000,00

Kelebihan bayar Rp79 juta tersebut disebabkan Kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi tanggungjawab nya, dan memerintahkan PPK dan PPTK untuk mengendalikan secara memadai pelaksanaan kontrak.

Kepala Bapenda Tangerang Selatan, Eki Herdiana menjelaskan, pengembangan sistem pengelolaan pemungutan PBB itu direalisasikan mulai dari pemutakhiran data, sinkronisasi sistem lintas Organisasi Perangkat Daerah (OP) hingga verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

"Pada dasarnya ada dua jenis objek pajak di sektor PBB. Yaitu, bumi dan bangunan. Untuk objek buminya, itu sifatnya linier dengan harga pasar tanah, sedangkan bangunan sifatnya dinamis karena berkaitan dengan perkembangan investasi di wilayah tempat objek pajaknya," kata Eki, Kamis (9/7/2026).

Diakuinya, diperlukan adanya peningkatan sistem atau penyesuaian mekanisme pada sisi verifikasi dan validasi objek bangunannya.

"Saat ini kami tengah mensinkronisasi antara data bangunan yang dibangun oleh wajib pajak ataupun pada objek PBB mengacu pada data persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari sini akan didapati potensi sebenarnya PBB pada objek bangunannya," kata Eki.

Untuk itu, lanjut Eki, pihaknya meminta dukungan berbagai pihak dalam upaya pengembangan sistem ini, agar tercapainya peningkatan PAD.

"Kalau pendapatan daerahnya naik, maka realisasi program pembangunan akan meningkat sehingga berdampak pada naiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Acara penutupan yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta, Dewi Rano Karno, Ketua Dharma Wanita DKI Jakarta, Lisniawati, Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, Ketua Daya Wanita PAM JAYA, Lya Arief dan jajaran serta para peserta lainnya.

Program khitanan massal gratis diinisiasi oleh CSR PAM JAYA melalui Daya Wanita PAM JAYA berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK DKI Jakarta serta melibatkan Komunitas Kebaya Jakarta (KKJ) sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan anak-anak Jakarta.

Khitanan massal bersama PAM JAYA ke-4 dilaksanakan mulai 23 Juni hingga 8 Juli 2026 dan menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu serta Jakarta Pusat.

Dari target sebanyak 2.000 peserta anak usia 5 hingga 12 tahun, program ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dengan total pendaftar mencapai 2.445 peserta.

Berdasarkan pelaksanaannya di setiap wilayah, jumlah peserta tercatat sebanyak 296 peserta di Jakarta Timur, 488 peserta di Jakarta Barat, 577 peserta di Jakarta Selatan, 399 peserta di Jakarta Utara, 43 peserta di Kepulauan Seribu, dan 264 peserta di Jakarta Pusat.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan air minum perpipaan, tetapi juga melalui program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kami bersyukur program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap khitanan massal dapat membantu masyarakat sekaligus memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak Jakarta. Ini menjadi bagian dari semangat PAM JAYA untuk terus tumbuh dan melayani bersama warga Jakarta," ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK DKI Jakarta bersama PAM JAYA kembali menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori 'Khitan dengan Metode Klem secara Seri Peserta Terbanyak' dengan jumlah peserta sebanyak 2.067 anak.

Capaian ini melampaui rekor yang sebelumnya diraih PAM JAYA pada tahun 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 1.293 anak.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi PAM JAYA dalam menghadirkan program sosial yang menjangkau masyarakat luas.

Lebih dari sekadar pencapaian rekor, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata semangat kolaborasi dan kepedulian sosial dalam mendukung kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus Jakarta.

Melalui momentum HUT ke-499 DKI Jakarta, PAM JAYA berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang inklusif, sehat dan berkelanjutan.

Titikkata mendapat percakapan antara wali murid yang mendapat tawaran untuk merubah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil.

Diketahui, desil sangat berpengaruh dalam SPMB Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Tak hanya itu saja, bahkan dalam percakapan tersebut juga disebutkan sejumlah nominal agar bisa diterima di SMA Negeri 6 Tangsel.

Kasus berbeda juga terjadi dalam SPMB di SMA Negeri 12 Tangsel.

Diakui Irma selaku wali murid calon peserta didik, menemukan adanya dugaan permainan nilai dari operator SPMB.

"Teman anak saya yang nilai di bawah rata-rata yang tidak masuk dalam hitungan muncul dengan nilai yang berbeda dan lebih tinggi. Harusnya nilainya rendah," ujar Irma.

Irma meyakini jika calon siswa tersebut nilainya berubah bahkan sudah difoto sebagai bukti.

"Soalnya itu teman sekelas anak saya waktu SMP, dan asli saya tahu nilainya, saya sempat screenshot dan hanya Alloh yang tahu ada permainan apa dalam SPMB 2026 di SMAN 12 Tangsel," ujar Irma.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SMA Negeri 12 Tangsel.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah murka dengan kisruh SPMB di SMA Negeri 2 Serang dalam seleksi jalur prestasi non akademik.

“Kasih tahu ke saya, kirim ke saya pengaduan nanti kalau disitu ada terjadi human error atau kesalahan kepala sekolahnya saya copot,” ujar Dimyati di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (7/7/2026).

“Pokoknya ada yang dapat ketidakadilan lapor ke Wakil Gubernur, saya sikat beneran, ngga ada urusan,” sambung dia.

Dimyati menegaskan, proses SPMB harus berjalan transparan, objektif dan adil, praktik titip menitip atau intervensi kekuasaan melanggar prinsip keadilan.

“Intinya sekarang ini tidak boleh ada titipan-titipan, titipan dari Gubernur, Wagub, Dewan. Ngga boleh,” katanya.

Hal itu tercatat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dengan nomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, mengatakan, pengadaan videotron harus dievaluasi.

“Ini pengadaan videotron Dinkes Banten perlu juga dikritisi, apakah sudah relevan dengan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Banten? Dinkes mestinya fokus pada layanan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis, bukan alih-alih mengalokasikan anggaran Rp2,7 miliar untuk videotron,” ucap Sururi kepada TitikKata, Selasa (7/7/2026).

Sururi menegaskan, pengadaan videotron ini belanja prestise yang jauh dari tupoksi Dinkes.

Dia menduga, terjadi kelebihan bayar karena verifikasi volume dan spek pekerjaan videotron tidak dilakukan dengan benar sebelum anggaran dicairkan.

“Verifikasi akan berjalan dengan baik jika pengendalian internalnya baik, ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Menurutnya, temuan BPK tersebut menjadi pintu masuk evaluasi, namun bukan berarti ketika ada kelebihan bayar kemudian dikembalikan lantas kasus selesai.

“Temuan ini seharusnya tidak berhenti pada kelebihan bayar dikembalikan, kasus selesai. Yang lebih penting dipertanyakan adalah mengapa videotron jadi prioritas anggaran Dinkes, dan siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya verifikasi sebelum pembayaran dilakukan,” terang dia.

“Disisi kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran yang tidak mampu mengendalikan pengadaan videotron, ini menyangkut komitmen, integritas dan kualitas, jadi DPRD dan Gubernur harus mengevaluasi, tidak hanya kapasitas kepala dinasnya tetapi juga evaluasi program kesehatan di Banten,” sambungnya.

Dalam dokumen LHP BPK seperti dilansir TitikKata, Selasa (6/7/2026), disebutkan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin pada LRA tahun 2025 sebesar Rp398.196.494.582,00 dan merealisasikannya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp360.377.599.640,00 atau 90,50 persen dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya untuk belanja modal pengadaan videotron pada Dinkes sebesar Rp2.770.000.000,00 atau Rp2,7 miliar.

Pekerjaan pengadaan videotron tersebut dilaksanakan oleh PT ZIT sesuai surat pesanan bernomor SP/07.01/LTN-P2503-11687686/KES/2025 tertanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp2.770.000.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 61 hari kalender dari 19 Maret 2025 hingga 19 Mei 2025.

Kemudian, PT ZIT telah melaksanakan pekerjaan sesuai BAST nomor 027/07.01/BASTHP/PPK/EPURC/2025 tanggal 19 Mei 2025. PT ZIT telah menerima pembayaran lunas Rp2,7 miliar sesuai SP2D terakhir 15 Juli 2025.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap dokumen back up data, as built drawing dan pemeriksaan fisik di lapangan menunjukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79.200.000,00

Kelebihan bayar Rp79 juta tersebut disebabkan Kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi tanggungjawab nya, dan memerintahkan PPK dan PPTK untuk mengendalikan secara memadai pelaksanaan kontrak.

Titikkata telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti melalui sambungan seluler. Namun hingga berita ini terbit yang bersangkutan tak kunjung merespon.

Dalam laporan harta kekayaan di 2024-2025 tersebut, nilai kekayaan mengalami stagnasi senilai Rp3.049.950.503. 

Praktisi hukum dan kebijakan publik, Puji Iman Zarkasih pun menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kabid SDA DSDABMBK Kota Tangsel, Eka Pribawa.

Puji menuding laporan tersebut hanya menyalin ulang atau copy paste.

"LHKPN Kok stagnan sih ini kok sama, ini orang copy paste atau benar ini. Namanya PNS pejabat yah eselon 3 minimal dia gaji Rp10 juta TPP Rp20 juta apalagi dinas kelas A bina marga ya kan itu sudah Rp40 juta apalagi dapat pendapatan lain yang sah yang diatur Undang-undang ini dugaan Rp40 jutaan tiap bulan yah, kalau setahun berapa? Ratusan juta ini yang normal, kalau dua tahun stabil, kok stagnan," kata Puji, Rabu (8/7/2026).

Puji menegaskan, wajar saja jika masyarakat menaruh kecurigaan atas laporan harta kekayaan yang dilaporkan Eka Pribawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

"Tanah aja pasti naik, NJOP pasti naik, inflasi pasti berubah. Kendaraan pasti menyusut, kendaraan juga kan mereka sudah dijamin oleh pemerintah, kendaraan sudah disewakan oleh Pemkot. Tanda kutip wajar masyarakat curiga gitu loh jangan masyarakat juga, elo yang aneh-aneh," kata dia.

Atas hal tersebut, Puji meminta KPK atau Inspektorat melakukan audit terhadap kebenaran laporan harta kekayaan pejabat tersebut, agar tak ada tudingan bahwa ada harta yang tak dilaporkan atau disembunyikan oleh pejabat bersangkutan. 

"Tanya dia tuh apa ada harta yang disembunyikan. Maka tugas KPK tuga inspektorat mengecek benar ga hartanya seperti itu. Auditlah laporannya, yang jelas gitu loh. Jangan sampai orang bertanya-tanya, cek lah mereka kan pejabat publik," kata dia.

Menanggapai temuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Ricky Yuanda Bastian akan segera memanggil Dinkes Kota Tangsel guna mendapatkan kejelasan mengenai belanja 10 kran senilai Rp5.150.400.

"Secara umum kita baru nerima informasi soal ini ya. Kita coba selidiki dan rencana kita panggil Dinas Kesehatan untuk minta penjelasan. Kan kita juga mesti mendengar dulu penjelasannya dari Dinkes," katanya kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2026.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar menyatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau dimana kan gitu, karena semua di kita. Nanti saya cek dulu ya," kata Allin saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

Sekadar perbandingan, di toko-toko bangunan di wilayah Tangsel pada umumnya, harga Kran sejenis dengan kualitas terbaik harga per pcs hanya tak lebih dari Rp200 ribu.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah; dan Kepala Perangkat Daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tangsel pada Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi sebesar Rp1.635.020.326.949,00 atau 90,84 persen, dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi sebesar Rp1.355.281.481.660,00 atau 93,26 persen.

Melalui ajang ini, perusahaan mengajak masyarakat merasakan langsung semangat "Power Your Impact" lewat kompetisi kebugaran, gim, dan hiburan dengan total hadiah senilai Rp25 juta.

Mengusung konsep fitness challenge yang dipadukan dengan hiburan dan esports, POWER 80 Mini HYROX menjadi wadah bagi generasi muda untuk menguji kemampuan fisik, daya saing, serta semangat kolaborasi dalam suasana yang interaktif.

Head of Marketing itel Indonesia, Geza Febriandi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi representasi semangat yang diusung melalui peluncuran itel POWER 80.

"Power Your Impact bukan hanya slogan bagi itel, tetapi juga semangat yang ingin kami hadirkan kepada generasi muda Indonesia. Melalui POWER 80 Mini HYROX, kami ingin mengajak masyarakat untuk keluar dari zona nyaman, menantang diri sendiri, dan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih besar. Sama seperti itel POWER 80 yang dirancang tangguh untuk mendukung setiap aktivitas, event ini juga menjadi representasi semangat pantang menyerah dan terus bergerak maju," ujar Geza.

Selain kompetisi Mini HYROX, pengunjung juga dapat mengikuti mini esports tournament, esports fun match bersama pemain profesional, serta berbagai permainan interaktif dengan hadiah menarik.

Acara turut dimeriahkan oleh Dustin Tiffany dan Alvin Pandu yang menghibur pengunjung melalui penampilan DJ, sesi karaoke bersama, serta berbagai aktivitas sepanjang acara.

itel juga menyiapkan beragam hadiah bagi peserta dan pengunjung.

Pemenang Mini HYROX berkesempatan membawa pulang itel POWER 80 × Erspo Exclusive Gift Box, saldo GoPay, smartwatch itel O20 Ultra, hingga itel BudsNeo 4.

Selain itu, panitia juga membagikan berbagai door prize dan hadiah dari permainan interaktif selama acara berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung juga dapat mencoba langsung berbagai fitur unggulan itel POWER 80, mulai dari desain Cage Frame, sertifikasi IP68 dan IP69, baterai berkapasitas 7.000 mAh, hingga berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Melalui penyelenggaraan POWER 80 Mini HYROX, itel Indonesia berharap dapat menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan konsumen sekaligus menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menawarkan spesifikasi perangkat, tetapi juga menjadi pendukung gaya hidup aktif dan produktif.

Keluhan datang dari wali murid calon peserta didik yakni Novi.

Nama sang anak yakni NMH yang memiliki bobot 6 dan menempati urutan 13 terlempar dari daftar diterima.

Namun, yang menjadi keluhannya diduga terjadi permainan nakal terdapat siswa dengan bobot 5 telah diterima di SMAN 2 Serang.

Sedangkan, melihat dari akun resmi SPMB Banten dari kuota yang disediakan SMAN 2 Serang sebanyak 20 orang, bobot nilai paling rendah 10.

“Kalau memang ada peserta dengan bobot nilai 5 yang diterima, seharusnya anak saya yang memiliki bobot nilai 6 juga mendapat kesempatan yang sama, yang saya pertanyakan bukan hanya hasilnya, tapi proses dan transparasinya,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah yang mendengar kabar tersebut sangat murka.

Bahkan, akan mencopot Kepala SMAN 2 Serang jika terjadi permainan nakal di SPMB Banten.

“Kasih tahu ke saya, kirim ke saya pengaduan nanti kalau disitu ada terjadi human error atau kesalahan kepala sekolahnya saya copot,” ujar Dimyati di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (7/7/2026).

“Pokoknya ada yang dapat ketidakadilan lapor ke Wakil Gubernur, saya sikat beneran, ngga ada urusan,” sambung dia.

Dimyati menegaskan, proses SPMB harus berjalan transparan, objektif dan adil, praktik titip menitip atau intervensi kekuasaan melanggar prinsip keadilan.

“Intinya sekarang ini tidak boleh ada titipan-titipan, titipan dari Gubernur, Wagub, Dewan. Ngga boleh,” katanya.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Tangsel Herman Susilo mengatakan, nilai sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel sekira Rp17 miliar.

Ia juga memperkirakan jumlah kendaraan dinas yang disewa mencapai sekira 200 unit.

"Terakhir anggarannya Rp17 miliar kalau enggak salah 200 unit lah, kurang lebih kalau yang di sini," katanya di temui di rumah dinas Wali Kota Tangsel, Senin, 6 Juli 2026.

Herman menyebut, belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel itu sudah dilakukan sejak 2023.

"Mobil dinas sewa mulai dari tahun 2023. Tahun 2022 akhir kalau enggak salah, per tahunnya beragam, tergantung mobilnya," ungkap Herman.

Sementara berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Kota Tangsel, paket pengadaan sewa kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025 di Setda Kota Tangsel tercatat sebesar Rp17.885.768.692 dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2025.

Sementara anggaran belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp19.953.672.920 atau sekitar Rp19,95 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menggali informasi lebih lanjut terkait belanja sewa kendaraan dinas di Setda Kota Tangsel.

Gugatan dengan nomor pendaftaran SRG-060720262T4 didaftarkan pada Senin (6/7/2026).

LBH Ansor menilai keputusan pengukuhan Bambang sebagai Sekda mengandung cacat administratif karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Kuasa Hukum LBH Ansor Kota Tangerang Selatan, Muhammad Khoerul Umam mengatakan, pihaknya telah mengkaji keputusan Wali Kota Tangsel sebelum akhirnya memutuskan membawa perkara tersebut ke PTUN.

Menurut dia, hasil kajian menunjukkan adanya dugaan cacat formil dalam keputusan pengukuhan Sekda.

“Kami merasa dan setelah kami kaji, pengukuhan tersebut ternyata mengandung cacat formil. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Khoerul.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme peradilan.

Sebelum mengajukan gugatan, LBH Ansor mengaku telah menempuh sejumlah upaya administratif.

Khoerul mengatakan pihaknya terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Wali Kota Tangerang Selatan.

Namun, respons yang diterima berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dinilai tidak menjawab substansi keberatan yang diajukan.

Setelah itu, LBH Ansor juga mengajukan banding administratif kepada Gubernur Banten.

“Namun sampai hari ini upaya banding administratif yang kami tempuh juga tidak dijawab oleh Gubernur Banten. Karena itu hari ini kami resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Serang,” ujarnya.

Melalui gugatan tersebut, LBH Ansor berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan perkara ini sebagai bahan evaluasi dalam proses pengangkatan pejabat.

Khoerul menegaskan, setiap pengukuhan maupun penempatan pejabat seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan sistem merit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Harapan kami, ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar ketika menunjuk atau mengukuhkan seseorang benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan sistem merit,” katanya.

Bagaimana tidak, selama 7 hari galian saluran air tersebut dibiarkan begitu saja.

Warga yang melintas pun, bak seperti melewati halang rintang karena gundukan material sebagian menutupi badan jalan dan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari maupun saat hujan.

Andri warga sekitar mengatakan, sejak pekerjaan penggalian dilakukan, tidak terlihat lagi adanya pekerja maupun alat yang beroperasi.

"Hari sabtu mereka sudah melakukan penggalian, tapi sampai hari jumat ini baik itu tanah dan galian tidak sama sekali dikerjakan,” kata Andri salah seorang warga di Kebon Manggis, Jumat (3/7).

Bahkan tanah hasil galian yang seharusnya dibuang malah dibiarkan tanpa kejelasan.

Dirinya mengaku khawatir jika hal tersebut bisa membahayakan anak-anak kecil di lingkungannya.

“Mau sampai kapan galian itu mangkrak, padahal katanya pekerjaan hanya 7 hari, ini sudah lebih. Kami kasihan warga kalau ada yang sakit atau butuh urgent untuk pakai kendaran tidak bisa lewat,” tegas Andri. 

Warga berharap instansi terkait maupun kontraktor pelaksana segera melanjutkan pekerjaan hingga selesai.

Selain percepatan pekerjaan, warga juga meminta agar area proyek diberikan pengamanan yang memadai, seperti pagar pembatas dan rambu peringatan, guna mengurangi risiko kecelakaan.

“Pengumuman ke warga tidak ada, papan informasi pekerjaan juga tidak ada, bahkan imbuan keselamatan dan gangguan juga tidak tersedia,” tuturnya. 

Meski demikian, Andri menilai bahwa pembangunan saluran drainase merupakan program yang positif untuk mengurangi genangan.

Namun, pelaksanaannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan keselamatan, kenyamanan masyarakat, serta tidak membiarkan proyek berhenti tanpa kejelasan.

“Kami mendukung program ini, tapi kalau pekerjaanya semaunya kesannya hanya memperlambat pekerjaan sehingga anggaran yang harusnya untuk 5-7 hari bisa membengkak karena durasi pekerjaan yang molor,” tuturnya.

Sementara di lapangan salah seorang pekerja yang mengaku berasal dari Garut Jawa Barat tidak banyak berkomentar, karena menurutnya itu adalah keputusan mandor.

Kata dia dirinya bekerja sesuai arahan mandor.

“Soal tanah kami sampai sekarang tidak diberikan mobil untuk buang tanah dan puing, ini belum dikerjain karena kami diminta kerjakan yang di depan gang terlebih dahulu,” ujarnya.

Estafet kepemimpinan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan, melanjutkan agenda transformasi, serta mengakselerasi peran PLN Enjiniring sebagai perusahaan konsultan enjiniring terdepan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan transisi energi nasional.

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham, susunan Direksi PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Handy Wihartady sebagai Direktur Utama;

2. Ardhi Tartahadi sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha;

3. Warsono sebagai Direktur Enjiniring; dan

4. Martono sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, PLN Enjiniring optimistis dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah dibangun sekaligus memperkuat posisinya sebagai Engineering Excellence Center di lingkungan PLN Group.

Perusahaan akan terus menghadirkan solusi enjiniring yang inovatif, terintegrasi, dan bernilai tambah untuk mendukung implementasi RUPTL 2025–2034, percepatan transisi energi, serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai mitra strategis PLN Group, PLN Enjiniring juga terus memperkuat perannya sebagai guardian spending melalui penyediaan kajian, perencanaan, dan solusi enjiniring yang memastikan setiap investasi ketenagalistrikan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberikan nilai optimal.

Komitmen tersebut akan terus diperkuat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk menjawab tantangan industri yang semakin dinamis sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emissions.

Pada kesempatan ini, PLN Enjiniring menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Chairani Rachmatullah atas dedikasi, integritas, serta kepemimpinannya selama menjabat sebagai Direktur Utama.

Di bawah kepemimpinannya, PLN Enjiniring berhasil memperkuat fondasi transformasi perusahaan, meningkatkan kapabilitas enjiniring, memperluas kontribusi terhadap proyek-proyek strategis ketenagalistrikan nasional, serta mencatatkan berbagai capaian positif yang menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Penghargaan yang sama turut disampaikan kepada Kurnia Rumdhony atas dedikasi dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Berbagai inisiatif strategis yang telah dihadirkan dalam pengembangan pasar, penguatan portofolio bisnis, serta perluasan kolaborasi menjadi modal penting bagi PLN Enjiniring untuk terus meningkatkan daya saing dan memperluas peran di industri enjiniring nasional.

Ke depan, estafet kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh insan PLN Enjiniring dalam mewujudkan visi perusahaan menjadi Perusahaan Global dan No. 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Enjiniring Terintegrasi dan Terpercaya.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, profesionalisme, dan tata kelola yang unggul, PLN Enjiniring siap melanjutkan langkah transformasi, memperkuat kontribusi bagi PLN Group, serta menghadirkan solusi enjiniring terbaik untuk mendukung ketahanan energi dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar menyatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau dimana kan gitu, karena semua di kita. Nanti saya cek dulu ya," kata Allin saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

Sekadar perbandingan, di toko-toko bangunan di wilayah Tangsel pada umumnya, harga Kran sejenis dengan kualitas terbaik harga per pcs hanya tak lebih dari Rp200 ribu.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tangsel pada Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi sebesar Rp1.635.020.326.949,00 atau 90,84 persen, dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi sebesar Rp1.355.281.481.660,00 atau 93,26 persen.

Kejanggalan tersebut ialah adanya surat edaran Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, yang mengarahkan para Wajib Pajak (WP) agar tidak lagi melakukan pembayaran pajak tersebut ke rekening operasional pajak daerah sebagaimana seharusnya. 

Dalam edaran berkop surat Bapenda Kota Tangsel, tertanggal 9 September 2025, WP tersebut diarahkan menunaikan kewajibannya melalui kanal layanan seperti kode bayar (ID Billing) pajak daerah, Virtual Account, dan QRIS, per tanggal 1 Oktober 2025.

Sayangnya, Kepala Bapenda Kota Tangsel Eki Herdiana, yang merupakan Plt. Kepala Bapenda dan selaku orang yang menandatangani surat edaran pada saat itu, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Hadi Wididodo, tampak seperti enggan mengklarifikasi perihal terkait, meski telah ditemui langsung untuk dikonfirmasi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SpeakUp) Suhendar, menyampaikan pandangannya mengenai perihal terkait.

"Saya kira ini sangat aneh ya, kok bisa seorang pejabat pelaksana tugas menonaktifkan rekening operasional penampung pajak daerah dimana pejabat tersebut secara fungsinya tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah," ujarnya, saat ditemui di bilangan Serpong, Rabu (1/7/2025).

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendalami terkait persoalan tersebut.

Sebab menurutnya, persoalan ini berpotensi adanya kebocoran uang pajak daerah.

"Logikanya begini, tanpa urgensi yang jelas kanal atau wadah penampung pembayaran pajak dialihkan dari satu wadah ke wadah lain, sementara wadah tersebut belum tentu resmi secara aturan, dan sangat diragukan transparansinya. Kalau wadahnya kita tidak tahu, lalu bagaimana caranya kita bisa tahu berapa pemasukan diwadah tersebut," pungkas Suhendar.

Asap hasil pembakaran sampah dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan jarak pandang di jalan, serta memicu keluhan gangguan pernapasan.

Kondisi tersebut bahkan memaksa sebagian warga meninggalkan rumah demi menghindari paparan asap.

Seperti disampaikan Achmad, pengendara motor asal Kecamatan Sepatan mengaku, sejak pagi hari saat berangkat kerja hingga pulang, kondisi kabut akibat kebakaran sampah kian mengkhawatirkan. 

“Ini jarak pandang bawa motor udah tinggal 50m, ngebul total. Batuk mah jangan tanya tenggorokan udah sakit,” ujar Achmad, pada Selasa (30/6/226) 

Keluhan serupa juga disampaikan Ajeng, warga Kecamatan Sepatan.

Menurutnya, asap mulai terasa sejak pagi dan semakin pekat memasuki siang hingga sore hari.

“Ini dari pagi, siang tambah parah dan sekarang sore malah mamin ngebul. Bener-bener bikin tenggorokan sakit,” ujarnya. 

Sementara itu, Mei, warga Kecamatan Rajeg, mengaku kondisi yang dialaminya lebih mengkhawatirkan.

Asap tebal telah masuk ke dalam rumah sejak pagi sehingga dirinya memutuskan mengungsi karena memiliki bayi berusia enam bulan yang mulai mengalami batuk akibat terpapar asap.

“Anak saya 6 bulan, udah ada air purifier (penyaring udara) di dalam rumah. Tetap batuk dan mulai rewel, karena asap masuk ke pemukiman bahkan ke dalam kamar. Sedari pagi sampai sore malah tambah ngebul, khawatir banget anak-anak kenapa-kenapa karena bau sampah busuk, pekat, nyangkut di kerongkongan orang dewasa aja udah ga enak banget apalagi anak-anak dan bayi,” tukasnya. 

Lebih lanjut, berdasarkan pantauan di lokasi, kepulan asap kecokelatan tampak terpantau memasuki pemukiman warga hingga jarak 2.5km dari lokasi kejadian.

Demikian disampaikan Andi Syafrani selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPP APSI) dalam pelantikan dan rapat kerja nasional DPP APSI yang diadakan hari ini di Jakarta. 

"Ada tiga kewajiban advokat yang harus dipenuhi. Duty to clients,  duty to courts, and duty to the rule of law. Kita masih banyak berkutat pada duty yang pertama. Padahal semuanya itu harus dilakukan secara berimbang. Dan untuk itu,  penguatan etika profesi harus diperkuat oleh kita semua," ungkap Andi. 

Menyambut usulan tersebut, Trimedya Panjaitan, yang juga Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) mengingatkan bahwa APSI dan SPI adalah dua dari delapan organisasi yang disebut dalam UU Advokat.

Sebagai organisasi awal, keduanya punya amanah untuk ikut aktif dalam perubahan UU Advokat yang baru. 

Pelantikan DPP APSI dihadiri oleh utusan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Hakim Agung Drs. H. Busra, SH., MH, Komisoner Komisi Yudisial,  Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH., Wakil Ketua Baleg dan Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Syukri, Direktur YLBHI, Isnur, Sekjen DPN Peradi ARB, serta perwakilan dari organisasi advokat lainnya. 

Mewakili Mahkamah Agung, Busra menyampaikan bahwa advokat syariah harus memiliki kompetensi khusus di bidang syariah.

"Saat ini juga sedang dibahas kemungkinan adanya Pengadilan Niaga Syariah atau mekanisme khusus untuk PKPU dan kepailitan syariah. Ini merupakan perluasan dari kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama," katanya.

Acara pelantikan dan rakernas ini dihadiri oleh puluhan DPW dan DPC APSI se-Indonesia. Saat ini DPP APSI dinahkodai oleh Andi Syafrani dengan Sekjen Sulaisi.

"Diharapkan ke depan APSI berkembang dan menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat dengan etika dan integritas berbasis Islam dan syariah yang kuat," ujar Andi.

Deklarasi STBM ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Walikota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, beserta sejumlah lembaga yang menjadi kolaborator MCK berbasis Komunal di Jakarta, termasuk Bank Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya STBM di Jakarta sebagai salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter Kota Global.

Bergabungnya Kelurahan Tomang menurut Wagub Rano, kini menambah Panjang jumlah kelurahan yang berstatus STBM Komitmen di Jakarta yakni mencapai 194 Kelurahan atau 72,65 persen.

Capaian keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli kualitas hidup masyarakat.

"Semoga seluruh kolaborator senantiasa diberikan kemudahan. Menyongsong Jakarta memasuki usia lima abad, kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rano.

Ia pun turut memberikan apresiasinya kepada Bank Jakarta termasuk kepada seluruh kolaborator yang telah berpartisipasi.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat.

Salah satu syarat untuk memperoleh status STBM ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Pemberian MCK Komunal ini merupakan wujud kepedulian Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk.

"Program CSR MCK komunal ini menjadi langkah Bank Jakarta untuk hadir meningkatkan kehidupan dan lingkungan Jakarta yang bermanfaat," ujar Agus.

"Melalui program CSR ini, Bank Jakarta percaya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing," ujar Agus.

Ia menambahkan, dukungan Bank Jakarta terhadap program sanitasi masyarakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi warga Jakarta.

Hal ini tercermin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% Sesuai Ketentuan Perundang-undangan" di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Forum itu menghadirkan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Akhsanul Khaq, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat, Jaksa Ahli Utama Jamdatun Kejaksaan Dr. M. Idris F. Sihite, Guru Besar Akuntansi Dr. Dwi Martani, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jambi Alfian.

Dalam kesempatan itu, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat menegaskan, menilai implementasi kebijakan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas.

Namun, saat ini masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

Menurutnya, lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum.

"Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama. Mari kita bangun sistem yang baik. Ketika sistem sudah disepakati bersama, jalankan secara konsisten. Jangan ragu untuk berkomunikasi dan membangun tata kelola yang benar," ujar Harun di lokasi, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengedepankan sistem pengawasan, budaya antikorupsi, serta komunikasi yang terbuka untuk mencegah penyimpangan sejak awal.

Dalam paparannya, KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama yang menghambat implementasi PI 10 persen.

Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan hingga penerimaan PI 10 persen, termasuk mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir).

Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, hingga strategi bisnis BUMD yang dinilai belum berjalan optimal.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," ucapnya.

Selain itu, KPK juga memetakan 11 isu strategis, mulai dari akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih KKKS dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal maupun eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, Dr. M. Idris F. Sihite, menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Ia mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, serta Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," ujar Idris.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan dana perusahaan tetap berorientasi pada kepentingan bisnis migas dan tidak digunakan untuk pengeluaran yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan operasional perusahaan.

Menurut Idris, kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan rule of law menjadi fondasi penting dalam meminimalkan risiko pidana, perdata, maupun kerugian keuangan negara.

Idris mengungkapkan realisasi PI di berbagai wilayah kerja migas hingga kini baru mencapai sekitar 16 persen.

Selain rendahnya realisasi, pengelolaan PI juga masih diwarnai sengketa antarpemerintah daerah, persoalan birokrasi, konflik sosial, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BUMD.

Karena itu, Kejaksaan mendorong penguatan budaya kepatuhan (compliance), mitigasi risiko hukum, serta pendampingan hukum bagi pemerintah daerah dan BUMD agar pengelolaan PI berjalan transparan, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah penghasil migas.

Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada Tahun Buku 2024.

Dari jumlah tersebut, 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun.

BPKP menilai lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi akar persoalan kinerja banyak BUMD.

Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Forum yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa (30/6/2026) itu dibuka Ketua ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Al Haris dengan menghadirkan narasumber Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, Kepala Divisi Hukum SKK Migas Alam Mulyawan, Direktur PT Jakarta Offshore Energi (JOE) Astar Simorangkir, serta Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar.

FGD menjadi wadah mempertemukan pemerintah, regulator, BUMD, akademisi hingga praktisi hukum guna menyamakan persepsi mengenai implementasi pengelolaan PI 10 persen sekaligus merumuskan rekomendasi penyempurnaan regulasi.

Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar mengatakan sasaran utama FGD adalah menghimpun masukan dari daerah penghasil migas, BUMD pemegang PI 10 persen maupun BUMD yang sedang berproses memperoleh hak tersebut.

Selain itu, forum juga ditujukan kepada para pembuat kebijakan agar memperoleh gambaran utuh mengenai berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan PI 10 persen dalam kurun 10 tahun terakhir.

"Targetnya adalah daerah penghasil migas dan BUMD pemegang PI 10 persen, sekaligus para pembuat kebijakan supaya mereka mendapatkan masukan langsung mengenai berbagai persoalan implementasi PI 10 persen yang sudah berjalan sejak Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Permen Nomor 1 Tahun 2025," ujar Andang kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2026.

Menurut dia, hasil pembahasan selama dua hari akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang nantinya menjadi bahan penyusunan naskah akademik untuk revisi regulasi PI 10 persen.

"Harapan kami lahir rekomendasi yang bisa menjadi bagian dari naskah akademik sebagai dasar penyempurnaan regulasi agar implementasi PI 10 persen berjalan lebih efektif," katanya.

Andang menilai tujuan utama PI 10 persen bukan sekadar memberikan tambahan penerimaan daerah, melainkan memastikan pemerintah daerah ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas.

"Esensi PI 10 persen adalah memfasilitasi keterlibatan daerah dalam pengelolaan blok migas. Dengan memiliki participating interest, daerah memiliki akses terhadap transparansi produksi, anggaran, hingga proses bisnis sehingga benar-benar ikut mengelola, bukan hanya menerima dana bagi hasil," tegasnya.

Namun, ia mengakui pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya terlihat dari minimnya realisasi PI 10 persen.

"Dari sekitar 79 blok migas yang seharusnya memberikan PI 10 persen, baru sekitar 13 yang berhasil direalisasikan. Artinya masih banyak hambatan, baik dalam proses negosiasi maupun implementasinya. Ini yang harus kita perbaiki bersama," tutur Andang.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga berisiko memunculkan persoalan hukum.

"Yang perlu diperbaiki bukan karena regulasinya membuka ruang korupsi, tetapi karena masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga dapat memunculkan perbedaan penafsiran ketika diimplementasikan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Jakarta Offshore Energi (JOE) Astar Simorangkir mengatakan JOE sebagai BUMD yang telah mengelola PI 10 persen merasakan langsung berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Menurutnya, regulasi saat ini belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan sehingga masih terdapat ruang abu-abu yang berpotensi memunculkan persoalan hukum.

"Persoalannya, aturan yang ada belum secara spesifik mengatur bagaimana implementasinya di lapangan. Akibatnya masih ada sejumlah area abu-abu yang dapat menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan pemeriksaan," kata Astar.

Ia mencontohkan salah satu ketentuan mengenai besaran maksimal PI 10 persen yang dinilai masih membutuhkan penegasan agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda.

Karena itu, Astar berharap FGD dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum.

"FGD ini kami inisiasi sebagai ruang bersama untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai implementasi Participating Interest 10 persen sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami ingin seluruh pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama sehingga tata kelola PI 10 persen semakin akuntabel, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun negara," ungkapnya.

Menurut Astar, penguatan aspek hukum menjadi fondasi penting agar BUMD dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara profesional sekaligus mendukung pengelolaan migas yang transparan dan berkelanjutan.

"Kami berharap dari forum ini lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan PI 10 persen. Sinergi antara pemerintah, regulator, BUMD, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sektor hulu migas," ujarnya.

Selain FGD, PT Jakarta Offshore Energi juga menggelar kegiatan Business Matching yang mempertemukan BUMD pengelola PI 10 persen dari berbagai daerah dengan BUMD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Forum tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerja sama bisnis antardaerah, memperluas jejaring usaha, sekaligus meningkatkan kapasitas BUMD dalam mengembangkan bisnis sektor energi secara berkelanjutan.

Rekomendasi hasil FGD dijadwalkan diumumkan usai seluruh rangkaian diskusi berakhir pada Selasa, 30 Juni 2026 besok. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan disusun lebih rinci sebagai bahan penyusunan naskah akademik untuk mendukung revisi kebijakan PI 10 persen.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin mengatakan, penghargaan yang memasuki tahun keempat ini menjadi bentuk penghormatan kepada pelanggan yang dinilai berperan besar dalam kemajuan perusahaan.

"Ini bagian dari bentuk apresiasi kami kepada pelanggan PAM JAYA. Ini tahun keempat, rangkaian yang benar-benar kami buat untuk meyakinkan dan memastikan bahwa pelanggan sangat berperan penuh terhadap perkembangan perusahaan PAM JAYA," kata Arief kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Arief menegaskan Jakarta Water Hero 2026 juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat beralih dari penggunaan air tanah ke layanan air perpipaan PAM JAYA.

Menurutnya, perusahaan terus memperluas jaringan agar air bersih berkualitas air minum dapat menjangkau seluruh rumah di Jakarta.

"Kami terus memaksimalkan air bersih berkualitas air minum masuk ke setiap rumah di Jakarta. Mudah-mudahan masyarakat mulai stop dengan air tanahnya ketika pipanisasi PAM JAYA sudah masuk ke rumah," ujarnya.

Arief menyampaikan, PAM JAYA terus memperluas akses layanan melalui program sambungan baru.

"Pelanggan kelompok tarif 2A1 dan 2A2 yang wajib dibantu kami berikan gratis sambungannya. Kemudian kelompok 2A3 dan 2A4 juga kami berikan sambungan dengan harga yang sangat bijak," katanya.

Selain memberikan penghargaan kepada pelanggan, Jakarta Water Hero 2026 juga menjadi ajang apresiasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kementerian, dan lembaga negara yang mendukung proyek strategis PAM JAYA.

"Kami juga memberikan 5.000 toren tahun ini untuk memastikan masyarakat yang wajib dibantu memiliki akses air bersih sebagai bagian dari menghadapi El Nino," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima penghargaan Rekor MURI dalam ajang Jakarta Water Hero 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas transformasi dan peningkatan layanan air bersih di Jakarta.

"Bagi saya rekor MURI tadi semacam memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Tapi yang lebih penting, yang terpenting bahwa keberpihakan kita untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, itu tetap menjadi target utama PAM Jaya," kata Pramono.

Ia meyakini kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan PAM Jaya akan mempercepat pemerataan layanan air bersih di ibu kota.

Menurut Pramono, keberhasilan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

"Kalau ini bisa kita jalankan bersama, mudah-mudahan masyarakat di Jakarta ini merasa lebih aman, lebih nyaman hidup di Jakarta," ucapnya.

Terakhir, Pramono juga mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero yang telah memasuki tahun keempat.

Ia berharap ajang penghargaan tersebut terus menjadi pemacu semangat bagi PAM Jaya untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kualitas pelayanan, dan menuntaskan target cakupan layanan air bersih 100 persen pada 2029.

Berikut Penerima Penghargaan Jakarta Water Hero 2026 Kategori Penghargaan Niaga:

1 . Suradi Hadi Sumarto – Champion Pemanfaatan Air Perpipaan Kategori Usaha Laundry 2026.

2 . Nanda Rudiandi – Champion Pemanfaatan Air Perpipaan Kategori Usaha Konveksi 2026.

3 . M. Suryadi – Champion Pemanfaatan Air Perpipaan Kategori Usaha Makanan/Catering 2026.

4 . Ny. S. Tambunan – Champion Pemanfaatan Air Perpipaan Kategori Usaha Salon Kecantikan 2026.

5 . Erlinawati – Champion Pemanfaatan Air Perpipaan Kategori Usaha Bengkel 2026.

Kategori Penghargaan Eksternal/Stakeholder

1 . H. Royani – Tokoh Masyarakat Inspiratif Jakarta Water Hero 2026.

2 . Sahabat Ciliwung – Komunitas Pendukung Program 100% Cakupan Layanan PAM JAYA Jakarta Water Hero 2026.

3 . RS Islam Cempaka Putih – Pelanggan Korporasi dengan Kepemilikan Water Purifier Terbanyak Jakarta Water Hero 2026.

4 . Balkoters – Berperan Aktif Mendukung 100% Cakupan Layanan PAM JAYA.

5 . H. Prasetyo Edi Marsudi, SH. – Berperan Aktif Mendukung 100% Cakupan Layanan PAM JAYA.

6 . Nova Harivan Paloh, SE., MM. – Berperan Aktif Mendukung 100% Cakupan Layanan PAM JAYA.

7 . Dimaz Raditya, S.E. – Berperan Aktif Mendukung 100% Cakupan Layanan PAM JAYA.

8 . H. Abdul Azis, S.Kom., M.Si. – Berperan Aktif Mendukung 100% Cakupan Layanan PAM JAYA.

Kategori Penghargaan Perangkat Daerah DKI Jakarta

1 . Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2 . Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

3 . Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

4 . Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5 . Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6 . Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

7 . Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8 . Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

9 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

10 . Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

11 . Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

12 . Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

13 . Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

14 . Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

15 . Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

16 . Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

17 . Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

18 . Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

19 . Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

20 . Wali Kota Administrasi Jakarta Timur.

21 . Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

22 . Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan.

23 . Bupati Kepulauan Seribu.

24 . Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

25 . Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

26 . Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

27 . Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kategori Organisasi

1 . Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

2 . Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta.

Kategori Kementerian/Lembaga

1 . Menteri Pekerjaan Umum.

2 . Kementerian Dalam Negeri – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

3 . Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

4 . Kapolda Metro Jaya c.q. Objek Vital (Obvit).

5 . Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta.

6 . Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

7 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Kategori Pemenang Khusus

1 . RSAB Harapan Kita – Pelopor Ketahanan Air Sektor Kesehatan 2026.

2 . Rumah Sakit Sint Carolus – Pelopor Ketahanan Air Sektor Kesehatan 2026.

3 . PT Pertamina Trans Kontinental – Pelopor Kantor Cerdas dalam Pengelolaan Air 2026.

4 . Thamrin Nine – Pelopor Kantor Cerdas dalam Pengelolaan Air 2026.

5 . Rusunawa Rawa Bebek – Pelopor Hunian Berkelanjutan Berbasis Air Perpipaan 2026.

6 . Canisius College – Pelopor Edukasi dan Dampak Penggunaan Air Perpipaan 2026.

7 . PT Ruang Maha Karya – Pelopor Keunggulan Pengelolaan Air Sektor Perhotelan 2026.

8 . PT Khong Guan Biscuit – Pelopor Tanggung Jawab Pengelolaan Air Sektor Industri 2026.

9 . Mahaka Square – Pengelola Pemanfaatan Air Perpipaan Terbaik Sektor Komersial 2026.

10 . Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno – Pengelola Terbaik Sistem Air Terpadu Kawasan 2026.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Teh Kotjok untuk memperkuat kedekatannya dengan generasi muda, khususnya Gen Z.

Owner Teh Kotjok, Ricky Wijaya, mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut bermula dari sebuah pertemuan yang tidak direncanakan.

Menurutnya, Yuka merupakan pelanggan lama Teh Kotjok yang kerap menikmati produk mereka.

“Kolaborasi ini terjadi secara tidak sengaja. Yuka merupakan salah satu customer lama Teh Kotjok. Suatu hari, ia datang, mencoba minuman, lalu sempat berseloroh, ‘Gue juga bisa ngeracik nih,’” ujar Ricky pada Kamis (25/6/2026).

Candaan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah tantangan yang diberikan pihak Teh Kotjok kepada Yuka.

Tantangan itu diterima dan Yuka mengirimkan hasil racikannya untuk dicoba.

“Berawal dari keisengan tersebut, pihak Teh Kotjok menantang (challenge) Yuka. Ternyata tantangan tersebut diterima. Yuka kemudian mengirimkan hasil racikannya. Setelah dicoba, pihak Teh Kotjok merasa rasanya cocok dan memutuskan untuk melakukan kolaborasi (collaborate),” lanjutnya.

Dari proses tersebut lahirlah dua menu baru yang kini resmi menjadi bagian dari jajaran produk Teh Kotjok.

Ricky menjelaskan, keberlanjutan kedua menu tersebut akan ditentukan berdasarkan respons pasar dalam beberapa bulan ke depan.

“Jika kedua menu ini diterima dengan baik oleh pasar, pihak Teh Kotjok akan melanjutkan ketersediaan menu tersebut secara terus-menerus,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Yuka telah menyiapkan beberapa racikan lain yang masih dirahasiakan.

Teh Kotjok akan memantau antusiasme konsumen selama tiga bulan ke depan sebelum memutuskan peluncuran menu tambahan.

Pemilihan Yuka sebagai kolaborator bukan tanpa alasan.

Ricky menilai Yuka memiliki basis penggemar yang kuat di kalangan Gen Z dan selaras dengan identitas baru Teh Kotjok setelah melakukan rebranding pada 2023.

“Teh Kotjok baru saja melakukan rebranding pada tahun 2023 menjadi lebih fresh dan lebih muda. Sosok Yuka dinilai sangat cocok dengan branding baru tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Yuka yang telah lama menjadi pelanggan dinilai memahami karakter produk dan identitas merek Teh Kotjok.

Sementara itu, outlet di Supermal Karawaci dipilih sebagai lokasi peluncuran karena merupakan salah satu gerai tertua Teh Kotjok serta berdekatan dengan wilayah domisili dan basis penggemar Yuka.

Dalam kesempatan yang sama, Yuka Theo mengaku sempat khawatir acara peluncuran tidak mendapat sambutan meriah meskipun dirinya telah mengumumkannya kepada para pengikutnya.

“Iya, jadi Teh Kotjok berkolaborasi bersama saya, mengeluarkan dua series tadi. Terus tadi kan katanya mesti visit ke sini ya? Saya takut banget enggak ada yang datang, tahu enggak sih? Walaupun saya sudah bikin pengumuman. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan ramai ya tadi,” ujar Yuka.

Saat ditanya mengenai jumlah pengunjung yang hadir, Yuka menyebut antusiasme penggemarnya cukup tinggi.

“Ratusan lebih ada, 200 lebih ada tadi. Senanglah, senang saya,” katanya.

Mengenai inspirasi menu yang diraciknya, Yuka mengaku lebih menyukai minuman teh dengan tingkat kemanisan yang tidak berlebihan.

“Kalau idenya, aku tuh pengen teh-teh yang enggak terlalu manis sebenarnya. Jadi aku tuh suka sama racikan yang Osmanthus itu, karena wangi. Sebenarnya enggak terlalu jauh dari es teh manis, tapi dia wangi. Dan bisa diatur juga kan sugar-nya, kalau aku mainnya di less sugar,” ungkapnya.

Yuka juga membuka peluang adanya kolaborasi lanjutan apabila dua menu yang diluncurkan saat ini mendapat respons positif dari pasar.

“Ya. kalau misalkan sampai atau market menerima ya, dari apa yang aku lakukan sama Teh Kotjok, mungkin bakal ada project-project selanjutnya,” tuturnya.

Penghargaan tersebut diterima Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo di Jakarta.

Sebanyak 7 penghargaan berhasil di raih Bank Jakarta dalam penghargaan ini, termasuk diantaranya The Best Conventional Bank 2026 - KBMI 2.

Adapun kategori penghargaan yang berhasil didapatkan Bank Jakarta adalah The Best Deposito Conventional Bank 2026, The Best E-Money Bank 2026 untuk produk JakCard, The Best Debit Card Conventional Bank 2026, The Best Mobile Banking Conventional Bank 2026, The Best Savings Conventional Bank 2026, The 2nd Best KPR Conventional Bank 2026.

Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan Bank Jakarta.

"Penuh rasa syukur penghargaan ini menjadi penanda langkah transformasi digital yang dilakukan Bank Jakarta semakin diterima nasabah dan masyarakat," ujar Daniel.

Lebih lanjut Daniel menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku konsumen memerlukan respons yang cepat dan inovatif.

"Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten," tegas Daniel.

Ia juga menyebutkan Bank Jakarta berfokus pada penguatan infrastruktur digital yang terintegrasi serta pengembangan fitur aplikasi dan layanan yang berorientasi pada kemudahan nasabah.

"Bank Jakarta terus mendorong inovasi produk dan layanan perbankan digital termasuk diantaranya peluncuran Kartu Debit VISA Bank Jakarta di awal tahun 2026," ujar Daniel.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan bahwa oenghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh insan Bank Jakarta dalam mengintegrasikan teknologi dan operasional yang terintegrasi dengan baik.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital kami guna memastikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan handal bagi seluruh nasabah," pungkas Arie.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai inovasi dan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi melalui transformasi digital.

Pada ajang tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar berkat inovasi Jakarta Smart City.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono.

Sementara itu, Bank Jakarta memperoleh penghargaan Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur serta berbagai inisiatif digital yang berkelanjutan.

Penghargaan ini mencerminkan peran aktif Bank Jakarta dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha.

Cita Loka Fest 2026 merupakan forum kolaboratif nasional yang mengusung tema 'Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri'.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, organisasi internasional seperti UNICEF, UNDP dan WHO, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan nasional dari berbagai sektor industri.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bank Jakarta untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," ujar Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Bank Jakarta senantiasa berkomitmen mendukung transformasi digital dan pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing usaha," tutup Arie.

Sebagai informasi, hingga Triwulan I Tahun 2026, penyaluran Kredit dan Pembiayaan UMKM Bank Jakarta mencapai Rp10,46 triliun atau tumbuh 26,27% secara year-on-year (YoY) (unaudited). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.208 debitur merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur.

Capaian tersebut menjadi salah satu wujud nyata dukungan Bank Jakarta terhadap pengembangan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing.

Program ini akan dilaksanakan di 6 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain layanan khitan gratis yang ditangani oleh tenaga medis berpengalaman, setiap peserta juga akan mendapatkan kaos, paket makanan dan celana khitan.

Melalui kegiatan ini, PAM JAYA berharap dapat membantu meringankan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat kesehatan bagi anak-anak Jakarta.

Program ini juga menjadi wujud kepedulian sosial dan semangat kolaborasi dalam menyambut hari jadi Kota Jakarta yang ke-499, sehingga momentum perayaan dapat semakin bermakna melalui kegiatan yang memberikan manfaat berkepanjangan.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta.

"Kami ingin kehadiran PAM JAYA tidak hanya sebatas layanan air minum perpipaan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Melalui khitanan massal ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak Jakarta," ujar Arief.

Bagi seluruh masyarakat di DKI Jakarta, catat tanggal dan lokasi pelaksanaannya dari sekarang.

Adapun kuota peserta telah disiapkan untuk 2.000 anak dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta sehingga semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berikut jadwal dan tempat pelaksanaannya,;

1. Kantor Walikota Jakarta Timur – 23 & 24 Juni 2026

2. Kantor Walikota Jakarta Barat – 29 & 30 Juni 2026

3. Kantor Walikota Jakarta Selatan – 1 & 2 Juli 2026

4. Kantor Walikota Jakarta Utara – 6 & 7 Juli 2026

5. Kantor Bupati Kepulauan Seribu – 7 Juli 2026

6. Balai Kota Pemprov DKI Jakarta – 8 Juli 2026

PAM JAYA mengajak seluruh warga Jakarta untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan turut menyebarluaskan informasi kepada keluarga maupun lingkungan sekitar.