Sebab, meski umur Kabupaten Tangerang sudah menginjak usia legen, yakni 394 tahun. Tapi, di sejumlah wilayah masih terdapat sekolah-sekolah yang bangunannya jauh dari kata layak.

Lucunya, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, alokasi anggaran pembangunan pada tahun 2026 hanya senilai Rp53 Miliar bahkan turun dari tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp60 Miliar.

TitikKata sempat mengkonfirmasi perihal itu kepada orang nomor satu di Kabupaten Tangerang, kendati demikian Maesyal Rasyid tampak melimpahkan persoalan ke dinas terkait.

“Silahkan ibu tanya ke Dinas Pendidikan, ya,” bernada sedikit emosi, usai menghadiri sidang Paripurna HUT Kabupaten Tangerang, di gedung DPRD, Selasa (13/10/2026). 

Tak sampai disitu, sikap seperti tak peduli itu juga terlihat dari informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi. 

Menurut dia, ada 290 rombongan belajar atau kurang lebih 9.000 siswa baik SD dan SMP terpaksa masuk siang lantaran tak memiliki ruang kelas memadai. 

Ribuan siswa itu harus menyesuaikan waktu belajar karena keterbatasan ruang, sedangkan kebutuhan ruang kelas masih menunggu kepastian anggaran.

“Ada 290 rombongan belajar SD dan SMP yang sekolahnya siang. Itu kan berarti ruang kelas kita, kurang. Tapi bagaimana? Kalau 1 ruang kelas saja Rp470 juta, beban satu kelas saja hampir Rp500 juta. Saya sangat bersemangat membangun ini, kalau anggarannya tersedia,” katanya saat ditemui di kawasan Citra Raya, Selasa (6/9/2026). 

Disisi lain, kondisi kurangnya sarana prasarana dapat terlihat salah satunya pada SD Negeri Kadusirung ll di Kecamatan Pagedangan.

Di sana, nampak jelas terlihat kusen kayu yang membusuk, kaca jendela pecah, dinding kelas retak, dan plafon berlubang hingga pernah kemalingan. Seolah bangunan sekolah itu sedang menuliskan sendiri rapor merah bagi lambannya perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Setali tiga uang, meski sudah dilaporkan sejak tahun 2024, keperdulian terhadap sekolah ini juga harus menunggu lebih lama lagi. 

Pasalnya, Kadisdik Supryadi mengaku, perbaikan harus berdasarkan skala priorotas dan SD Negeri Kadusirung ll direncanakan baru masuk rencana kerja tahun 2027 nanti.

“Mungkin nanti akan diinventarisir ya, tapi tergantung skala prioritas,” tukasnya. 

Lebih lanjut, hingga berita ini disampaikan Titik Kata masih mencari informasi lebih jauh.

Kabel-kabel FO jaringan udara yang saat ini dipasang dengan menggunakan tiang-tiang besi penyangga, akan dipindahkan atau direlokasi ke bawah tanah pada bahu jalan milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Pantauan di lokasi, program penataan yang sepenuhnya dibiayai oleh pihak swasta ini sudah mulai dilaksanakan. Tampak pihak terkait telah memasang spanduk-spanduk pemberitahuan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) DPUPR Provinsi Banten, Hamdan, menyampaikan tanggapannya mengenai perihal terkait. 

“Program relokasi kabel udara menjadi kabel bawah tanah merupakan upaya penataan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan tertata. Program ini bertujuan mengurangi kesemrawutan kabel di udara, meningkatkan keselamatan masyarakat, menjaga keindahan lingkungan, serta mendukung pembangunan kawasan yang modern dan berkelanjutan.” ungkapnya, melalui pesan aplikasi pada Selasa (13/10/2026).

Lebih lanjut Hamdan menegaskan, bahwa pihaknya tak segan untuk mengambil langkah tegas bagi para provider atau pemilik kabel jaringan internet yang enggan untuk merelokasi kabel internet miliknya.

“Pada dasarnya pihak kita sudah berkomunikasi dengan para pihak terkait mengenai program penataan ini. Jadi kalau masih ada pemilik kabel FO yang bandel, enggan memindahkan kabelnya kebawah tanah, maka nanti kita akan putus kabelnya,” pungkas Hamdan.

Padahal, pada 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi anggaran sekitar Rp67,9 miliar. Namun, besarnya anggaran itu tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan sekolah itu dari kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Sebab, meski kusen membusuk, kaca jendela hancur, atap berlubang, dan dinding kelas nyaris roboh, SD Negeri Kadusirung II yang sudah mengadu sejak 2024 masih harus mengantre hingga 2027 untuk diperbaiki.

Hal itu diyakinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi saat ditemui pada, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, terdapat skala prioritas yang harus diperhatikan. Pasalnya, terdapat 290 rombongan belajar yang kekurangan ruang kelas dan anggaran persatu kelas mencapai 470 juta. 

“Mungkin nanti akan diinfentalisir ya, tapi tergantung skala priorotas. Info lain bahwa ada 290 rombongan belajar SD dan SMP yang sekolahnya siang. Itu kan berarti ruang kelas kita, kurang. Tapi bagaimana? Kalau 1 ruang kelas saja 470 juta, beban satu kelas saja hampir 500 juta. Saya sangat bersemangat membangun ini, kalau anggarannya tersedia,” katanya. 

“Tapi untuk SD yang ada di dalam pemberitaan (Kadisirung ll) itu Insyaallah sudah masuk rencana kerja di tahun 2027,” ujarnya.

Senada dengan Supriyadi, Pelaksana Tugas Kepala Bidang SD, Yudi, yang pernah meninjau SDN Kadusirung II pada 2024, membenarkan sekolah tersebut masuk rencana kerja 2027.

“Kadusirung II ini sudah masuk di rencana kerja 2027,” singkatnya.

Sementara itu, tampak kontras jika melihat sejumlah proyek miliaran yang terjadi pada sejumlah bangunan yang dikelolah Disdik. 

Sedikitnya, lantai gedung Dinas Pendidikan pada tahun 2026 memakan anggaran senilai Rp1,4 miliar, pembangunan TK Negeri Sindang Jaya mencapai Rp2,8 miliar, SMPN 3 Cisauk Rp2 miliar, SMPN 3 Pakuhaji Rp2 miliar, SMPN 3 Legok Rp2 miliar, USB SMPN 4 Rajeg Rp1,5 miliar, SMPN 4 Pakuhaji Rp1,5 miliar, dan SMPN Pagedangan 1 Rp1,4 miliar.

Ironisnya, salah satu SMP Negeri di Kecamatan Cikupa justru dikucurkan anggaran sejak tahun 2024 hingga sekarang. 

Pada Tahun 2024 terdapat Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap 1 di bawah Dinas Pendidikan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.8M Pertengahan Tahun 2025 (Perluasan Gedung Baru), ada 3 gedung/ruang kelas baru melalui proyek Tambahan Ruang Kelas (TRK) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.6M, kemudian  akhir tahun 2025 (Lanjutan TRK/Fasilitas) senilai Rp978 juta. 

Tak sampai disitu, pada pertengahan 2025 juga dilelang paket Penataan Halaman SMPN 5 Cikupa melaui LPSE dan tahun 2026 ini SMP N 5 Cikupa dibangun lagi dengan anggaran Rp1.5 Miliar.

Hingga berita ini disampaikan TitikKata masih mencari informasi lebih lanjut.

Sebab, jika gugatan terhadap proses perpanjangan jabatan Sekda Tangsel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini terus bergulir dimenangkan pihak penggugat, maka akan ada implikasi hukum yang menyasar pada Benyamin selaku pembuat kebijakan tersebut.

Hal itu seperti ditegaskan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tangsel, Suhendar.

“Implikasi hukumnya jika dikaitkan dengan larangan bagi kepala daerah, maka Berdasarkan Pasal 76 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah terbukti membuat keputusan yang secara khusus menguntungkan golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi menurut UU No. 23 Tahun 2014 mekanismenya ditindaklanjuti oleh DPRD untuk Pemberhentian Tetap,” terangnya, melalui pesan aplikasi Whatsap, Jum’at (2/10/2026).

Pernyataan Suhendar sudah pasti tak sekonyong-konyong asal monyong, sebab ia pastinya berkaca pada proses persidangan gugatan perpanjangan jabatan Sekda Tangsel yang saat ini telah memasuki tahap pembuktian dengan agenda menghadirkan para saksi ahli dan saksi fakta dari masing-masih pihak penggugat dan tergugat. Dimana dalam persoalan ini, Suhendar sendiri adalah salah satu pihak penggugat.

Di meja hijau tata usaha negara itu, pihak penggugat menghadirkan, Dr. Edi Sofwan, sebagai saksi ahli administrasi negara, dalam sidang yang berlangsung di PTUN Serang, pada Kamis (1/10/2026).

Usai bertindak sebagai saksi ahli dihadapan para malaikat hukum tata megara tersebut, Edi Sofwan, membeberkan dosa-dosa administrasi dalam proses evaluasi kinerja jabatan Sekda Tangsel yang dilakukan oleh Benyamin Davnie.

“Saya coba meluruskan terkait mekanisme penetapan wali kota dari perpanjangan periode yang lalu. Mekanisme tersebut tidak melalui yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, PP 11/2017 dan PermenPAN&RB 15/2019. Bahwa di situ mekanismenya harus melalui proses. Jadi tidak langsung penetapan atau Pengukuhan kembali. Maka disitu saya menjelaskan kepada Majelis Haiim terkait dengan mekanisme tersebut prosesnya harus tiga bulan,” ujarnya.

Disampaikan Edi, dalam sidang, kuasa hukum penggugat mengungkapkan bahwa surat keputusan penetapan perpanjangan jabatan Sekda Tangsel menggunakan tulisan tangan, yang menurutnya secara administrasi negara hal itu tidak diperbolehkan.

“Artinya dalam hukum administrasi ini tidak boleh menggunakan tulisan tangan. Harus menggunakan satu kesatuan menggunakan tulisan ketikan. Kalau secara hukum administrasi ini sebenarnya ditetapkan untuk proses dari perencanaan sampai penetapan harus satu kesatuan. Surat-surat yang dikeluarkan terus untuk SK penetapan tidak boleh menggunakan tulisan tangan,” ungkapnya.

Edi juga berpandangan bahwa penetapan jabatan Sekda Tangsel yang dilakukan Benyamin Davnie tidak sesuai prosedur.

“Dalam proses untuk seleksi, evaluasi memang tahapan-tahapannya tidak boleh dilakukan dengan cara waktu yang sangat singkat, tidak terbuka. Karena partisipasi masyarakat juga perlu disini, untuk mengetahui apa namanya hasil dari kinerja dan evaluasi penetapan Wali Kota Tangsel, ada prosedur yang tidak sesuai. Apakah ada konsekuensi hukum? Untuk konsekuensi hukum, jelas kalo hukum administrasi itu kalo tidak sesuai dengan prosedur maka batal demi hukum. Artinya secara administratif pengesahan itu bisa dilakukan pembatalan dengan hukum. Tapi yang berwenang membatalkan adalah PTUN. Nah kalau PTUN memberikan keputusan terkait pembatalan maka batal demi hukum. Terus untuk hasil kebijakan yang berkaitan dengan administratif juga batal demi hukum,” pungkasnya.

Sebab, meski kondisi SD itu sempat mencuat dan disorot pada tahun 2024, hingga kini belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Padahal, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diketahui memiliki alokasi anggaran fantastis sekitar Rp67,9 miliar. Namun, seperti hanya sebuah angka belaka.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tak hanya pada kusen. Empat ruang kelas diketahui kehilangan seluruh kaca jendelanya dan terpaksa ditambal menggunakan fiber, papan tulis, kain, kayu hingga barang bekas lainnya.

Dinding retak, cat mengelupas, plafon berlubang, serta atap teras belakang yang nyaris runtuh turut menjadi bagian dari wajah sekolah di Kabupaten Tangerang.

Menurut penjaga sekolah berinisial NL, Senin (28/9/2026), kondisi itu sudah berlangsung lama.

Ia mengaku melihat kerusakan tersebut sejak pertama bekerja sekitar tujuh tahun lalu.

“Ada 4 ruang kelas yang seluruh kaca jendelanya hancur dan ditambal barang-barang bekas, fiber, papan tulis, kayu, gitu-gitu,” ujar NL.

“Awas hati-hati jangan terlalu deket kalau yang bangunan udah pada retak,” ujar seorang ibu yang sudah 7 tahun lamanya mengetahui kondisi itu.

Hingga informasi ini ditayangkan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Tangsel, Rizki Romy Perkasa, menjelaskan bahwa kerjasama Kejari dan Pemkot Tangsel dalam penagihan pajak ada sebuah bentuk komitmen Kejaksaan untuk berperan mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

“Tim Jaksa Pengacara Negara melaksanakan kegiatan penagihan piutang pajak terhadap 20 Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan. Langkah ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Bantuan Hukum Non-Litigasi,” terangnya, di Kantor Kejari Tangsel, Jalan Promoter BSD, Serpong (30/9/2026).

“Upaya ini dilakukan sebagai salah satu penerapan peran kejaksaan sebagai advokat generaal dan  langkah strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta mendorong kepatuhan wajib pajak demi terwujudnya pemulihan keuangan negara/daerah yang optimal,” tambah Romy.

Terpisah, Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan Bapenda Tangsel, Jimmy Radja menyampaikan, kerjasama penagihan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) tersebut sudah berlangsung sejak 2023, dimana penagihan sektor pajak yang dikerjasamakan ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

“Ada wajib pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, PBB. Nah itu seperti itu jadi sektor-sektor pajak itulah yang memang kita sudah kategorikan dan kita melakukan mitigasi dan kita melakukan dari analisis kita bahwa memang nih kita perlu menggunakan mediasi kejaksaan tapi syaratnya upaya penagihan sudah harus dilakukan karena tupoksi kita adalah upaya penagihan PBJT sama PBB,” ujarnya, di Kantor Bapenda Tangsel, Cilenggang, Serpong (1/10/2026).

Diungkapkan Jimmy, kurang lebih sekitar 180 wajib pajak yang penagihannya dimediasi oleh pihak Kejari Tangsel, dengan kewajiban pajak yang dapat direalisasikan ditarget mencapai Rp5 miliar. 

“Ada sekitar 180, terbagi dari beberapa sektor pajak. Kalau nominalnya yang sudah terealisasi siap terealisasi sampai saat ini sudah Rp4 miliar. Diharapkan kalau dari 180 totalnya bisa mungkin total itu kalau saya lihat tadi kurang lebih Rp5 miliaran,” pungkasnya.

Menurut informasi, Pilar sendiri akan didapuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aslinmas Kota Tangsel, dimana saat ini ia tengah menyusun struktural kepengurusan hingga akar rumput.

Saat dikonfirmasi, Pilar menyampaikan perihal terkait, saat ditemui di kawasan Ciputat Timur, Minggu (28/9/2026).

“Nah sebelumnya kan asrinmas itu udah ada cuman sama pak jam intel diminta penguatan Aslinmas se Indonesia itu diaktifkan kembali jadi keamanan itu harus balik lagi dari masyarakat masyarakat untuk membantu kepoksi dari kepolisian kejaksaan  nanti juga ada kayak penyuluhan di situ dan penyuluhan anti narkoba terus juga ada pemberdayaan masyarakat melalui Aslinmas dan program-program-program lainnya,” ujarnya.

Menurut Pilar, keberadaan Aslinmas sebenarnya bukan barang baru. Namun, penguatan kembali diperlukan agar masyarakat ikut mengambil bagian dalam menjaga keamanan, sekaligus membantu tugas aparat penegak hukum.

“Nah sebelumnya kan Aslinmas itu udah ada, cuma sama Pak Jam Intel diminta penguatan. Masih di se-Indonesia itu diaktifkan kembali, jadi keamanan itu harus balik lagi dari masyarakat. Masyarakat untuk membantu tupoksi dari kepolisian, kejaksaan,” kata Pilar.

Aslinmas nantinya tidak hanya bicara soal keamanan. Ada pula penyuluhan, termasuk penyuluhan antinarkoba, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, termasuk pertanian perkotaan.

Sederhananya, hansip zaman sekarang diharapkan tidak cuma tahu siapa yang mencurigakan lewat tengah malam, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi persoalan sosial yang makin rumit.

Masalahnya, masyarakat perkotaan hari ini punya satu penyakit yang cukup kronis: cuek.

Tetangga sebelah bisa saja sudah bertahun-tahun tinggal berdampingan, tetapi nama lengkapnya belum tentu diketahui.

Percakapan di teras rumah semakin jarang. Ronda malam makin sepi. Kalaupun ada interaksi, sering kali lebih ramai di grup WhatsApp daripada di pos ronda.

Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba warga diminta menjadi garda depan keamanan.

Pilar punya alasan mengapa masyarakat setempat dianggap penting.

“CCTV yang terbaik itu kan tetangga warga itu sendiri. Kalau misalkan ada narkoba, ada terorisme, ada curanmor, yang harus paling tahu itu justru warga situ,” ujarnya.

Kalimat itu terdengar sederhana, sekaligus menyentil. Sebab kamera CCTV mungkin hanya merekam gambar.

Tetangga bisa melihat siapa yang datang, siapa yang pergi, dan siapa yang mendadak terlalu sering mondar-mandir di lingkungan.

Di tengah kehidupan kota yang membuat orang sibuk dengan rumah, pekerjaan, kendaraan, gawai, dan urusan masing-masing, kepedulian sosial kadang hanya tersisa ketika ada kejadian yang sudah telanjur viral.

Maka, gagasan menjadikan warga sebagai CCTV hidup boleh jadi terdengar canggih. Hanya saja, CCTV membutuhkan listrik.

Sedangkan kepedulian warga membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit dicari rasa memiliki terhadap lingkungan.

Pilar menegaskan, Asinmas yang ingin dibangun bukan sekadar hansip yang dibayar lalu didatangkan dari luar wilayah.

“Dan sasaran saya adalah Aslinmas itu dari warga setempat. Bukan hanya saja hansip-hansip yang dibayar, dia dari luar daerah bekerja. Bukan, itu mah satpam namanya. Aslinmas itu harusnya di unit-unit terkecil, kayak RT itu dibentuk, dikasih tugas tupoksi yang jelas,” katanya.

Di titik ini, konsepnya menjadi menarik.

Sebab keamanan lingkungan memang sulit sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang jumlahnya terbatas.

Polisi tidak mungkin berada di setiap gang. Satpol PP juga tidak mungkin nongkrong di setiap sudut perumahan.

Maka warga lokal diharapkan menjadi lapisan pertama. Tetapi lapisan pertama bukan berarti boleh berubah menjadi polisi.

Ketika warga dibekali kewenangan tanpa pemahaman, keamanan bisa berubah menjadi main hakim sendiri. Karena itu, Aslinmas harus tahu kapan bertindak dan kapan mundur.

Pilar menyebut personel nantinya perlu mendapatkan pelatihan, informasi, serta pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan di lingkungan masing-masing.

“Supaya dia tugasnya adalah pengamanan wilayah situ. Nantinya koordinasinya sama kepolisian sama kejaksaan, tergantung penyuluhannya apa misalkan atau penanganan perkaranya apa,” ujarnya.

“Misalkan ada berkelahi antarwarga, kan nggak mungkin posisinya polisi atau Pol PP yang menengahi langsung. Kan baiknya yang di depan itu adalah warga itu sendiri. Nah, Aslinmas itu dikasih langkah-langkahnya dalam menyelesaikan konflik di warga,” tambah Pilar.

Logikanya jelas: sebelum aparat datang, ada warga yang bisa mendinginkan suasana. Namun jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya.

Baru ada dua orang bertengkar, satu kampung ikut menjadi juri. Karena itu, pelatihan bukan aksesori. Ia menjadi syarat utama.

Zaman berubah, istilah pun ikut berubah.

Hansip masa lalu kini dibayangkan sebagai Satlinmas.

Pos ronda mungkin nantinya berdampingan dengan grup WhatsApp, CCTV, aplikasi pengaduan, dan berbagai teknologi lain.

Namun jangan terlalu cepat terpesona dengan istilah digital. Sebab masalah keamanan tidak selalu bisa diselesaikan dengan teknologi.

Bahkan teknologi paling canggih pun tidak bisa menggantikan kepedulian warga yang sudah mati suri.

“Sekarang orang pada cuek di lingkungan. Iya, siskamling udah jarang, siskamling udah jarang,” katanya.

Di situlah ironi terbesar gagasan ini. Kota semakin modern, rumah semakin mahal, kamera semakin banyak, telepon genggam semakin pintar, tetapi orang bisa semakin tidak mengenal siapa yang tinggal beberapa rumah dari tempatnya.

Maka ketika hansip kembali dipanggil, yang sebenarnya sedang dicari mungkin bukan sekadar petugas keamanan. Yang sedang dicari adalah rasa bertetangga.

Menurutnya, penguatan lebih dahulu dilakukan melalui pembentukan kelembagaan. Di tingkat kota, perannya adalah mengoordinasikan dan mengevaluasi, sekaligus memberikan pelatihan serta bantuan peralatan kepada unit di tingkat RT dan RW.

“Kalau kita kan cuma mengoordinir, kita mengevaluasi tingkat kota itu, terus ngasih pelatihan-pelatihan, bantuan peralatan di RT/RW. Di tingkat RT/RW itu masih banyak,” katanya.

Sayangnya, di Kabupaten Serang, urusan memadamkan api masih harus berkompromi dengan kenyataan yang cukup sederhana, tidak semua armada Damkar dalam kondisi siap tempur.

Saat ini, hanya lima unit mobil pemadam kebakaran yang dinyatakan berfungsi optimal. Sementara empat unit lainnya masih terbaring di bengkel, menjalani perawatan dan perbaikan.

Dengan kata lain, ketika api sibuk membesar, sebagian armada justru sedang sibuk memperbaiki diri.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berencana mengajukan pengadaan empat unit mobil Damkar baru.

Namun, rencana tersebut terbentur kondisi anggaran yang belum memungkinkan.

"Yang lima sudah berfungsi kembali, yang empat lainnya masih perawatan di bengkel, untuk yang lima berfungsi itu tiga unit ada di Mako damkar di tiga kecamatan, dua unit lainnya di kantor BPBD. Saya sih ngajuinnya pengennya sekali pengadaan sampai empat unit, mudah-mudahan sih dapat terealisasi ya," katanya, Jumat (25/6/2026).

Keinginan menambah armada itu bukan tanpa alasan. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari 29 kecamatan.

Dalam situasi kebakaran, jarak menjadi persoalan tersendiri. Api tentu tidak akan menunggu mobil Damkar selesai diperbaiki. Ia juga tidak mengenal istilah antrean anggaran.

Namun, pengadaan empat armada baru pada 2026 tampaknya masih menjadi harapan yang harus menunggu realitas keuangan daerah.

Bahkan untuk 2027, Ajat mengaku belum bisa memastikan penambahan armada dapat dilakukan.

"Kita pun harus melihat kondisi keuangan yang ada, kita berharap tadinya ada pengadaan, kita sudah usulkan kalau ada informasi pengadaan ya tentu bagus, kalaupun tidak ada kita sudah siapkan juga usulan untuk rekondisi mobil Damkar," ujarnya.

Ajat mengaku, anggaran satu unit mobil Damkar ditaksir mencapai Rp2 miliar, apabila empat unit membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Sementara, jika melakukan rekondisi mobil nilainya mencapai Rp500 juta dan empat unit mobil rusak berarti sekitar Rp2 miliar.

"Kita sekarang fokus ke rekondisi saja karena kondisi keuangan, supaya bisa cepat memperkuat pos pos Damkar di kecamatan yang lain," paparnya.

Kata Ajat, idealnya satu pos Damkar untuk satu kecamatan memiliki satu mobil Damkar, yang artinya harus ada 29 mobil Damkar, supaya dapat menangani kebakaran dengan cepat.

"Idealnya sih 29 mobil Damkar untuk 29 kecamatan, bisa juga satu mobil Damkar tangani dua kecamatan berarti butuh sekitar 15 sampai 16 unit mobil Damkar," tuturnya.

Untuk kasus kebakaran di Kabupaten Serang, Ajat mengatakan, pertengahan September ini sudah ada 29 kasus paling banyak di Serang Timur, sedangkan bulan lalu pada Agustus terdapat 49 kasus kebakaran.

"Sebagian besar kebakaran lahan, yang dipicu oleh orang tidak bertanggungjawab ketika membakar sampah itu dibiarkan, hingga akhirnya api menyebar luas," pungkasnya.

Ruas jalan tersebut kini kembali dibuka setelah proses perbaikannya diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditentukan.

Salah seorang warga asal Periuk, Mahmudi mengaku bersyukur ruas Jalan Raya M. Toha bisa kembali dilalui kendaraan dengan lebih aman dan nyaman.

”Saya menyambut baik selesainya perbaikan Jalan Raya M. Toha karena setiap hari memang memanfaatkan jalan ini untuk bekerja. Setelah jalannya mulus dan kembali dibuka normal, perjalanan jadi lebih lancar, nyaman, dan tentunya efisien dibandingkan sebelumnya,” ujar Mahmudi, Jumat (11/9/26).

Hal senada juga disampaikan Nur Musdalifah yang mengapresiasi percepatan proses perbaikan ruas Jalan Raya M. Toha.

Menurutnya, penyelesaian proyek perbaikan dalam waktu lebih cepat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang setiap hari memanfaatkan ruas tersebut sebagai akses mobilitas utama.

”Saya tentu sangat senang melihat Jalan Raya M. Toha sudah dibuka dan kembali dilalui kendaraan dengan normal. Sekarang jadi bisa melintasinya dengan lebih nyaman tanpa khawatir terjebak macet seperti saat masih rusak maupun dalam proses perbaikan,” tambah Musdalifah asal Periuk, Kota Tangerang.

Selain itu, warga berharap kondisi Jalan Raya M. Toha dapat terus terjaga sehingga memberikan kenyamanan dan kelancaran mobilitas bagi pengguna jalan dalam jangka panjang. (adv)

Debur ombak, hamparan pasir, deretan hotel, hingga lalu-lalang kendaraan menuju kawasan pantai menjadi bagian dari denyut pariwisata Kabupaten Serang, Banten.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, suasana itu terasa berbeda.

Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat langkah wisatawan menuju kawasan wisata di pesisir Kabupaten Serang melambat.

Kekhawatiran mengenai aktivitas gunung api dan informasi tentang sebaran abu vulkanik ikut memengaruhi minat masyarakat untuk berlibur.

Dampaknya mulai terasa di sektor pariwisata.

Kunjungan wisatawan ke kawasan Anyer dan Cinangka mengalami penurunan cukup drastis.

Bukan hanya tempat-tempat wisata yang ikut terdampak, tingkat keterisian kamar hotel juga merosot tajam.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan, okupansi hotel di kawasan Anyer dan Cinangka diperkirakan turun hingga 80 persen.

“Memang minggu-minggu kemarin ada penurunan kunjungan. Lumayan, cukup drastis juga penurunannya,” katanya. Kamis, (17/9/2026).

Menurutnya, penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran wisatawan setelah Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dan munculnya informasi mengenai sebaran abu vulkanik.

Meski demikian, Anas menegaskan kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih berjarak cukup jauh dari pusat erupsi.

“Jaraknya jauh, dari kawah ke Anyer itu 40 kilometer lebih,” ucapnya.

Anas menjelaskan, kawasan yang masuk dalam radius siaga berada sekitar tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau.

Dengan kondisi tersebut, Anyer dan Cinangka dinilai masih berada cukup jauh dari pusat erupsi.

Kendati demikian, masyarakat dan wisatawan tetap diminta memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta informasi resmi dari pemerintah.

“Sedangkan yang masuk siaga itu tiga kilometer dari kawasan kawah gunung. Jadi untuk Anyer sendiri sebetulnya masih jauh,” ujarnya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, lanjut Anas, terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Kita sudah bekerja sama dengan BPBD. Informasi tetap harus waspada, tetapi informasi yang kita sampaikan harus berdasarkan berita resmi,” jelasnya.

Anas juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum diketahui sumbernya.

Ia meminta masyarakat merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan lembaga berwenang, seperti BMKG dan BPBD Kabupaten Serang.

“Kami berharap pemberitaan dan informasi bisa dilihat dari berita resmi, dari BMKG, dari BPBD Kabupaten Serang. Kita selalu hadirkan berita-berita yang ter-update,” tuturnya.

Anas berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera mereda sehingga kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Anyer dan Cinangka meningkat.

“Mudah-mudahan dengan informasi yang akurat, masyarakat bisa kembali berkunjung ke Anyer,” katanya.

Selain memantau perkembangan aktivitas gunung api, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana juga terus dilakukan.

Jalur evakuasi dan lokasi aman telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.

“Intinya jalur-jalur evakuasi mungkin sudah disiapkan, tempat-tempat aman juga sudah disiapkan,” pungkasnya.

Sikap menutupi informasi itu terlihat baik secara langsung maupun secara administrasi. Seperti, terlampir pada surat resmi bernomor 900.1.1/4515/BPKAD/2026 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Surat ini merupakan balasan atas permohonan informasi yang diajukan oleh redaksi TitikKata pada tanggal 4 Agustus lalu terkait permintaan rincian lengkap APBD 2026. 

Menurut penjelasan dalam surat itu, BPKAD Kabupaten Tangerang berdalih bahwa dokumen rincian penjabaran APBD 2026 tidak dapat diberikan lantaran pihaknya merasa tidak memiliki kewenangan sepenuhnya atas penguasaan dokumen dimaksud. 

Kendati demikian, Sekretaris BPKAD Attaullah, tidak menampik keberadaan dokumen tersebut.

Mereka menjelaskan bahwa penyerahan data keuangan daerah harus melewati rantai diskusi internal terlebih dahulu.

“Sebenarnya datanya tersedia, hanya saja kadang untuk menyajikan data yang mana dulu itu kami harus mendiskusikan dengan bidang, dengan pimpinan, kalau sudah baru bisa diberikan,” jelasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (2/9/2026). 

Lebih lanjut, Attaullah mengakui status transparansi anggaran daerah pada dasarnya merupakan hak masyarakat.

Namun, pihaknya menyarankan agar pemohon informasi bergerak langsung ke masing-masing dinas teknis jika menyangkut sektor yang spesifik.

“Secara umum APBD itu memang milik publik ya, dan publik berhak untuk tahu. Tetapi balik lagi, fungsinya BPKAD itu kan konsolidator data-data yang ada di perangkat daerah. Rasanya lebih pas kalau kaitannya dengan 1-2 perangkat daerah untuk memohon langsung saja ke OPD yang bersangkutan,” tambahnya.

Argumen itu tampak seperti semanis madu beracun, yang di satu sisi mengakui hak publik, namun di sisi lain secara halus memotong akses masyarakat untuk mendapatkan data tersebut secara utuh dari satu pintu.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dokumen anggaran seperti APBD termasuk dalam kategori informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan serta diumumkan secara berkala kepada masyarakat. 

Aturan lainnya yakni tertuang Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP, laporan keuangan serta rencana kerja proyek beserta perkiraan pengeluaran tahunan badan publik merupakan hak masyarakat untuk diketahui.

Menahan dokumen rincian ini sama saja dengan memasukkan kebenaran ke dalam peti besi berkunci rapat.

Di sisi lain, upaya mengejar keterbukaan informasi ini juga bergulir ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang yakni Kepala Diskominfo, Diyan Mayang Sari, selaku pintu utama permohonan informasi publik berdasarkan amanat UU KIP. 

Namun, hingga kini pihak PPID mengaku belum bisa menyerahkan berkas dan bergerak selamban siput yang terluka.

“Saat ini masih proses koordinasi dengan BPKAD,” ujarnya, Selasa (25/8/2026) lalu.

Hingga berita ini diturunkan, rincian penuh penggunaan uang rakyat dalam APBD Kabupaten Tangerang 2026 masih buram dan diwarnai aksi saling oper tanggung jawab.

Pemkab Tangerang tampak seperti berwajah ganda, bersolek dengan jargon transparansi di luar, namun menutup rapat pintu data di dalam.

Begitu pun dengan gerbang pintu masuk kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, yang merupakan akses masuk dari arah Timur kawasan kantor Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid.

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempercantik ‘Mukanya’ melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) ini tampaknya tak sepenuhnya berhasil. 

Meski telah menggelontorkan uang dari hasil pajak rakyat Kabupaten Tangerang sebesar Rp2,5 miliar, melalui proyek berjudul Pembangunan Pintu Gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa, yang pembangunnnya dilaksanakan pertengahan Juni 2025.

Kegagalan mempercantik ‘Muka’ akses masuk ke kawasan Pemkab Tangerang itu dapat dilihat dari kondisi terkini gerbang pintu masuk tersebut. 

Tak dipungkiri, jika dilihat dari kejauhan bangunan pintu gerbang itu tampak megah, dimana dindingnya tersusun dari bata tera kota ala kerajaan Majapahit.

Akan tetapi jika dilihat dari dekat, dinding bata itu hanyalah tipu muslihat, bata itu hanyalah bata palsu berbahan sintetis yang ditempelkan pada dinding pintu gerbang, dimana beberapanya sudah mulai mau copot.

Selain itu, logo Kabupaten Tangerang yang diposisikan di tengah bagian atas pintu gerbang hanya terbuat dari gambar tempel berbahan plastik atau stiker.

Dimana kondisinya saat ini terlihat seperti ular yang ingin berganti kulit.

Menyedihkannya kondisi ‘Muka’ kawasan Puspemkab Tangerang ini ternyata tak luput dari endusan para pemeriksa anggaran di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026, BPK menemukan ketidasesuaian spesifikasi sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran. 

Hal tersebut tak ditangkis oleh Kepala Bidang Bangunan DTRB Kabupaten Tangerang, Deki Kusumayadi, yang memang beliau ini bukanlah atlet bulutangkis, dan bukan pahlawan super, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis, (13/8/2026). 

“Tindak lanjut temuan BPK, istilahnya ada kelebihan pembayaran. Ini misalkan list di RAB ada 5 meter, sedangkan di lapangan 5 meter itu mentok dan tetap kita bayarkan 5 meter. Ternyata itu 4.8cm dan kelebihan 2cm. Kebanyakan memang excisting di lapangan,” jelasnya. 

“Setelah ada temuan ya kita kembalikan, BPK kan ngasih waktu 60 hari ya untuk pembayaran. Tapi kita Allhamdulillah sekitar 5 hari lah sudah dikembalikan. Karena kita nahan retensi, semua pekerjaan ada retensinya 5 persen untuk pemeliharaan. Nah kalau mereka engga bayar juga retensi engga akan cair, begitu,” jelasnya. 

Untuk diketahui, gerbang Puspemkab Tangerang ini merupakan satu dari 8 proyek DTRB Kabupaten Tangerang, yang menjadi temuan BPK dengan total kebihan bayar hampir Rp1 miliar.

Kepala Bapenda Kota Tangsel, Eki Herdiana, menjelaskan bahwa keringan BPHTB itu ditetapakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Keringanan Pokok BPHTB.

“Jadi Wali Kota memberikan keringanan pokok BPHTB diberikan antara lain kepada ahli waris penyelenggara pendidikan, pelayanan kesehatan atau pelaksanaan kemitraan strategis Pemerintah Daerah, dan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli sebelum tahun 2022 yang dibuktikan dengan PPJB lunas,” terangnya, Minggu (17/8/2026).

Adapun rincian kebijakan keringanan tersebut antara lain:

1. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah wasiat dan waris diberikan sebesar 81% (delapan puluh satu persen).

2. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, atau pelaksanaan kemitraan strategis Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, diberikan sebesar 45% (empat puluh limap persen).

3. Pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli sebelum tahun 2022, diberikan berdasarkan nilai perolehan objek pajak sebagai berikut:

a. nilai perolehan objek pajak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 45%

b. nilai perolehan objek pajak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 17%;

c. nilai perolehan objek pajak lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diberikan pengurangan pokok BPHTB terutang sebesar 8%.

Eki juga menyampaikan, keringanan BPHTB khususnya terhadap perolehan hak karena jual beli sebelum tahun 2022, diberikan sebagai upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendorong penyelesaian kewajiban BPHTB atas transaksi atau perolehan hak yang telah terjadi sebelum tahun 2022 dan masih memerlukan penyelesaian administrasi perpajakan.

Lanjutnya, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di bidang perpajakan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kebijakan keringanan BPHTB tersebut.

“Selain itu, kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel Tahun 2025 – 2029, arah kebijakan pembangunan daerah menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan iklim investasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," papar Eki.

“Salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang tidak berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” tutupnya.

Truk-truk besar lalu-lalang, jalanan tersendat, sementara lubang bekas tambang menganga seperti menunggu siapa saja yang lengah untuk dijadikan tumbal.

Kondisi tersebut kembali disorot sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Banten Front Kebangkitan Petani dan Nelayan.

Mereka mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Rabu (12/8/2026), untuk mengadukan persoalan aktivitas pertambangan galian C di wilayah tersebut.

Perwakilan warga, Kholid Miqdar, mengatakan aktivitas pertambangan telah memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Dampaknya adalah ISPA, debunya memprihatinkan, kemudian kemacetan jalan. Nah ini bukan persoalan sempitnya jalan tapi banyaknya dump truck besar yang berlalu lalang membawa hasil tambang itu yang jadi macet, persoalan krusialnya di pertambangan,” ujar Kholid.

Kholid juga meminta persoalan legalitas pertambangan dibuka secara terang-benderang kepada publik.

Sebab, bagi warga, istilah legal dan ilegal jangan sampai hanya menjadi permainan administrasi yang sulit dilihat masyarakat.

"Kami perlu dapat data pertambangan yang legal. berarti yang tidak tertera di catatan Dinas ESDM berarti ilegal. Selain sisi itu yang legal juga harus kita lihat proses perizinan segala macamnya,” katanya.

Disisi lain, Kholid juga menyoroti warisan yang ditinggalkan aktivitas tambang berupa lubang besar di Pulo Ampel.

Bagi warga sekitar, warisan itu seperti perangkap mematikan.

“Sudah enam warga yang meninggal kecebur di kubangan bekas tambang di Pulo Ampel. Nah begitu juga tambang lain mungkin kita belum ada data tapi kejadian sama,” terang dia.

Kholid juga mengatakan, dampak aktivitas tambang bukan hanya persoalan debu, lubang dan kemacetan saja.

Warga turut dihantui, bencana alam banjir hingga tanah longsor.

Jangan sampai nantinya generasi penerus di Bojonegara dan Pulo Ampel justru ditinggalkan warisan yang membahayakan keselamatan.

“Masa kita bernegara selalu dihadapkan persoalan bencana ekologi. Saya pikir bencana ekologi kejahatan lingkungan ini ketika terjadi bencana akan membunuh semua mahluk Allah. Nah ini yang harus kita pikirkan dan sangat memprihatinkan saya lihat di lapangan ko semena-mena seperti orang engga punya akal, nurutin nafsu serakahnya seolah mereka engga pernah kenyang engga mikirkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, mengatakan perusahaan yang menimbulkan polusi hingga perusahaan lama yang belum melakukan reklamasi akan menjadi perhatian.

“Kita menitikberatkan perushaan yang mengakibatkan polusi udara, terus ada perushaan lama yang tidak melakukan reklamasi kita akan cek lapangan, dicek di peta kita siapa yang melakukan penambangan, yang pasti kita akan kolaborasi dengan masyrakat Bojonegara-Pulo Ampel terkait tambang ilegal, mereka laporkan ke kami dan kita akan tindak lanjut ke lapangan,” katanya.

Menariknya, perusahaan tambang diwajibkan menjalankan program pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui sektor pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi UMKM.

“Setiap perusahaan tambang diwajibkan adanya program pemberdyaan masyrakat sekitar tambang khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi UMKM. Jadi pertambangan harus beriringan mensejeahterakan masyarakat dan menumbuhkan roda ekonomi dan lingkubgan tetap terjaga,” tandasnya.

Pernyataan Suhendar tersebut, tampak sangat tepat diarahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kabupaten Tangerang, yang enggan menyampaikan informasi mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 secara utuh.

Sebab, meski sudah dimohonkan secara resmi data informasi yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2025, pihak terkait tidak memberikan informasi secara lengkap.

Kepala Badan Pemgelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat saat dikonfirmasi, hanya menjawab alakadarnya, seperti isi nasi bungkus paket Rp15 ribuan.

"Suratnya sudah kami terima dan sudah saya disposisi untuk direspon sesuai ketentuan. Silahkan tanyakan ke Pak Sekban atau Kabid Anggaran, mungkin ada prosedur yang sedang dikoordinasikan dengan sekretariat daerah," ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Disisi seberang, Suhendar menegaskan perihal terkait dengan berdasar pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

“Penjabaran APBD itu dokumen publik, artinya seharusnya bisa diakses dan didapatkan oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban, sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik mengharuskan. Jika tidak dapat diakses atau tidak diberikan, maka Pemda tidak transparan, dan itu adalah pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Buktinya, walau hanya menargetkan terkumpul sebesar Rp409 miliar pada 2026, alokasi anggaran insentif atau jatah dari pemungutan pajak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar Rp18,9 miliar.

Nilai tersebut setara sekitar 4,61 persen dari total target pajak daerah, yang berarti sejumlah ASN Kota Serang turut mencicipi asinnya uang hasil keringat rakyat.

Jika dirinci, dari Rp18,9 miliar tersebut Rp17,61 miliar dibagikan oleh ASN pemungut pajak.

Sedangkan Rp1,30 miliar merupakan jatah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.

Menanggapi besaran insentif tersebut, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan anggaran insentif belum seluruhnya direalisasikan karena pencairannya dilakukan secara berkala.

"Kan belum realisasi, karena per triwulan. Itu secara teknis di Bapenda, diatur di sana. Kalau saya mengikuti aturan saja,"  kata Agis, Jumat (7/8/2026).

Untuk diketahui, pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Sewajarnya Cahyadi bersikap demikian, sebab DWP sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan para istri Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk istri-istri para pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Kota Tangsel.

Ketika ditanya terkait badan hukum DWP Kota Tangsel dalam pencairan dana hibah, Cahyadi menegaskan bahwa pencairan dana hibah tersebut didasari Surat Keputusan (SK) Organisasi DWP.

"Jadi kabupaten/kota itu, termasuk Tangsel, SK kepengurusannya itu pembentukan DWP dari Provinsi," kata Cahyadi, di kantor DP3AKB Tangsel, Selasa (11/8/2026).

Selain terkesan menutupi soal badan hukum DWP Tangsel dalam mencairkan dana hibah, Cahyadi juga enggan memberitahu terkait proposal dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh DWP Tangsel.

"LPJ, proposal nanti saya cek lagi," katanya.

Sementara itu, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SpeakUp) Suhendar, menyampaikan pandangan perihal terkait dari kaca mata hukum.

"Pemberian hibah oleh pemerintah sudah diberikan harus sesuai ketentuan yang berlaku, baik lembaga atau ormas sekurang-kurangnya secara kumulatif harus memenuhi syarat, seperti berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait, memiliki pengurus tetap, telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat, bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus, harus sesuai dan melalui mekanisme APBD," ungkapnya.

Suhendar menegaskan, jika pemberian tidak memenuhi syarat, maka pemberian hibah tersebut cacat secara hukum

"Implikasi cacat hukum itu, bisa dua, yaitu secara administrasi harus mengembalikan uang hibah tersebut dengan atau tanpa ganti rugi sesuai mekanisme yang berlaku. Secara pidana, maka akan ada pihak yang harus mempertanggungjawabkannya bila ada perbuatan pidana (actus reus) dan niat jahat (mens rea) berupa pemidanaan berupa penjara sesuai ancaman tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah agar koneksi pemerintah tetap tersambung.

Sementara itu, bagi warga yang hidup dalam kemiskinan berusaha memikirkan cara bagaimana menyambung kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam penjabaran APBD Banten 2026, Pemerintah Provinsi Banten Rp21,24 miliar untuk kebutuhan kawat, faksimili, internet hingga TV berlangganan.

Nilai tersebut ternyata lebih besar dibandingkan alokasi bantuan sosial bagi warga miskin yang hanya mencapai Rp18 miliar.

Dengan kata lain, anggaran untuk memastikan berbagai perangkat komunikasi pemerintah tetap terkoneksi ternyata lebih besar daripada anggaran yang disiapkan untuk membantu masyarakat melalui bansos.

Padahal, berdasarkan data BPS 2025, terdapat 772.780 penduduk miskin di Provinsi Banten.

Menanggapi alokasi anggaran tersebut, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan akan melakukan pengecekan.

"Nanti kita cek," kata Andra Soni sambil meninggalkan wartawan usai menghadiri acara di salah satu Ponpes di Kota Serang, Senin (10/8/2026).

Sementara Kepala Diskominfo Banten, Beni Ismail mengatakan, dinasnya mengelola 53 titik bandwith di OPD-OPD dengan kapasitas 30 MBPS.

"Kita fasilitasi internetnya OPD termasuk UPT-UPT ya," ungkapnya.

Selain itu, kata Beni Kominfo Banten juga memfasilitasi 135 titik internet untuk sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

"Sekolah itu di lima Kabupaten Kota, kita fasilitasi berdasarkan usulan dari Dindikbud Banten," pungkasnya.

Bahkan, saking ditutupnya informasi proyek tersebut, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Sekretaris Daerah (Sekda) Soma Atmaja pun tidak mengetahui perihal terkait.

“Kalau temuan BPK pasti semua temuan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku ya, selama 60 hari kerja. Proyek masjid, masjid yang mana? (Masjid Agung Al-Amjad) oh itu tidak ada temuan itu mah, kalau temuan infrastruktur yang lain nah coba nanti di cek lagi aja,” ujar Maesyal ditemani Soma Atmaja saat dikonfirmasi, di gedung Bupati Tangerang, Senin, (10/8/2026).

Terlepas bertolak belakangnya antara Bupati dan anak buahnya, faktanya, dari hasil audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026 disebutkan bahwa proyek penataan dan sarana prasarana Masjid Agung Al-Amjad senilai Rp10 miliar itu justru digerogoti kelebihan bayar senilai Rp123,4 juta akibat volume yang menyusut dan spesifikasi yang melenceng.

Jika dilihat dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Proyek Masjid Agung Al-Amjad dikerjakan oleh CV Bintang Selatan tahun 2025 dengan nilai Kontrak sebesar Rp9.825.680.117,73.

Proyek itu, terdiri dari 5 item pekerjaan konstruksi yakni pekerjaan payung membran motif ex payung Masjid Nabawi, penataan pelataran masjid, perbaikan area tempat wudhu dan toilet, pekerjaan penghijauan dan penerangan, serta pekerjaan bangunan perpustakaan. 

Perlu diketahui pula, BPK juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran pada 8 proyek DTRB dengan total kelebihan bayar senilai hampir Rp1 miliar. 

Yakni, pembangunan kanopi Lapangan Desa Ciakar, Pintu Gerbang Pusat Pemerintah (Puspem) Tigaraksa, Gedung Olahraga Indoor Puspem, penataan Mako Polsek Sepatan, Gedung KONI Kabupaten Tangerang, hingga proyek Mall Pelayanan Publik (MPP) yang turut menjadi saksi bisu dari rapuhnya sistem kontrol fisik di lapangan.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Hal itu terlihat dari Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2025 tentang penjabaran Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Dalam Pergub tersebut, belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik mencapai Rp30.000.640.000,00. Sementara, bantuan sosial hanya Rp18.610.000.000,00.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah mengklaim, anggaran hibah tersebut diberikan kepada parpol secara proporsional sesuai jumlah suara sah pada pemilihan umum.

“Berdasarkan jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh KPU,” singkatnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (10/8/2026).

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Kesbangpol Banten, Holil Badawi nampak irit bicara saat dikonfirmasi. Menurutnya, anggaran hibah parpol tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun 2025.

“Tetap sama sesuai dengan tahun kemarin, ada di jukmisnya (untuk alokasi tiap parpol,red),” katanya.

Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ahmad Sururi, menilai ketimpangan proporsi anggaran hibah partai lebih besar dari Bansos perlu dievaluasi.

Seharusnya, kata Sururi, anggaran bansos lebih diprioritaskan karena sangat penting untuk menjaga daya beli rakyat miskin dan melindungi kelompok rentan.

“Untuk melindungi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, Pemprov Banten seharusnya punya keberanian fiskal yang sama kuatnya atau bahkan melebihi hibah anggaran parpol,” ucap Sururi,

“Dalam perspektif kebijakan publik, urutannya harus jelas, prioritaskan ke pangan, kesehatan, lapangan kerja, ekonomi dan perlindungan masyarakat miskin baru kemudian belanja yang sifatnya pendukung politik dan kelembagaan,” sambung dia.

Menurutnya, APBD merupakan instrumen pemenuhan kepentingan publik bukan instrumen balas jasa politik.

“Meski tujuan kedua hibah tersebut berbeda, terpenting harus dipastikan prioritas kebutuhan publik, jadi secara prinsip anggaran bansos harus dinaikan, apalagi jika anggaran Rp18 Miliar tersebut belum mampu menjangkau kebutuhan dasar publik,” tandasnya.

Tapi bagaimana dengan penampakan lubang pada pada salah satu ornamen tembok berelief kaligrafi yang terdapat di halaman Masjid Agung Al-Amjad Tigaraksa?

Entah untuk gaya atau ulah tangan-tangan jahil, sehingga membuat ornamen tembok yang dibangun dalam rangka penataan kawasan Masjid menjadi terlihat tak sedap di mata.

Padahal kegiatan penataan kawasan Masjid itu menelan biaya Rp9.825.680.000, melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Maksud hati Bupati Tangerang Maesyal Rasyid ingin mempercantik wajah Masjid Agung Al-Amjad Tigaraksa ini patutlah mendapat apresiasi dan acungan dua jempol tangan. 

Meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpandangan sedikit berbeda, seperti dicatatkan dalam LHP BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026.

Menurut hasil audit BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp123.483.540,98, dimana belum diketahui nasib uang kelebihan pembayaran proyek itu. 

Sementara, jika dilihat dengan mata tak berbusana, terdapat beberapa sarana baru, seperti 6 buah payung besar, 26 buah tiang lampu berwarna putih hitam, 5 buah ornamen tembok kaligrafi dan 7 tiang peneduh di area kawasan Masjid.

Lain BPK, lain pula warga pengunjung.

Seperti, Eftalika yang menilai sarana dan prasarana Masjid.

“Ya bagus aja si, tahun kemarin ya kalau ga salah itu adanya bareng sama payung itu. Kemarin mah pas baru-baru jadi liat ko aneh, kirain mau bikin perpustakaan kayak yang di Masjid Al-Azzom Kota (Tangerang) itu. Ternyata udah begitu doang, malah nyempitin tempat kalau kata saya,” ujarnya, Minggu (2/8/2026).

Ada pula Naini, warga Tigaraksa itu juga menyampaikan pandangannya terhadap penataan kawasan Masjid.  

“Adem kalau payung-payung itu, tapi kalau tugu yang cokelat kaligrafi itu saya mah bingung buat apa? Soalnya kalau lagi ada kegiatan pengajian akbar gitu kan rame ya, sayang aja bisa buat ngegelar,” ujarnya.

Sebab, pamrih dari tugas-tugas yang mereka jalankan sungguh seperti perbedaan harga emas dan gabah kering.

Sebagai tukang sapu, Pareang (57) mulai mendayung gagang sapu lidinya sejak pukul 06.00 WIB di ruas jalan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.

Selama 16 tahun, dia menyejukan pandangan para pejabat Banten dari daun-daun kering dan sampah-sampah dengan ganjaran Rp1,8 juta per bulan sebagai PPPK paruh waktu.

“Sekarang lebih parah, saya ngambil motor cicilannya Rp1,1 juta. Atuh gimana enggak habis. Istri juga kadang kasihan, enggak usah ribut kalau enggak ada setoran. Jadi suami pusing mikirin cicilan sama makan,” ujarnya.

Meski penghasilannya terbatas, Pareang tetap melaksanakan tugasnya dengan besar jiwa dan semangat 1945, seraya menerbangkan asa kepada sang Gubernur agar berbijaksana.

“Saya jam 06.00 WIB sudah harus sampai sini, pulang jam 16.00 WIB. Kerja Senin sampai Jumat,” katanya.

Walau sama pilunya dan berada dalam satu divisi  dengan Pareang, nenek Maskanah (55) tidak tampak seperti Rusia dan Ukraina yang hingga kini tak kunjung berdamai.

Nenek Maskanah sudah akur damai sentosa dengan kondisinya yang harus rela gali lubang tutup lubang, atau berutang demi menyambung hidup.

Dia harus memutar otak setiap hari agar kebutuhan keluarga, cicilan tetap tercukupi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.

“Saya kerja dari 2019, kerjanya masuk pagi jam 6 sudah disini, langsung kerja (menyapu) jalan terus kalau ada rumput di gedung,”

“Ya gaji malah kurang buat ngutang warung, buat makan sehari hari. Ibu mah kalau gajian bayar utang warung habis, setiap harinya kan ngutang sayur, beras sekarung,” tandasnya.

Ia meminta, pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan yang kerap menghadapi masalah ekonomi.

“Kami ingin diperhatikan, semoga aja dapat kenaikan gaji,” katanya.

Berbanding terbalik dengan ratapan Pareang dan Maskanah, Pemerintah Provinsi Banten kedapatan mengalokasikan belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp55,47 miliar dalam APBD 2026.

Kontras itu membuat petugas kebersihan yang berstatus PPPK paruh waktu tersebut kaget dan terhenyak.

“Saya kaget sih, segitu gedenya (anggaran tenaga ahli), tapi enggak dirasain sama kami,” kata Pareang kepada TitikKata, Selasa (28/7/2026).

Dari dokumen Penjabaran APBD Provinsi Banten, belanja jasa tenaga ahli terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024 anggarannya sekitar Rp38 miliar, naik menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp55,47 miliar pada APBD 2026.

Dalam dua tahun terakhir, anggaran tersebut bertambah lebih dari Rp17 miliar atau sekitar 46 persen.

Aneh dan ajaibnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani mengutarakan pihaknya masih menelusuri rincian anggaran tersebut.

“Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” katanya.

Dikomandoi otaknya, kombinasi pita suara dan lidah Mahdani memperdengarkan bahwa nilai belanja jasa tenaga ahli dimungkinkan masih mencakup sejumlah komponen belanja lain yang berada dalam kelompok rekening yang sama.

“Bisa jadi ada yang tergabung ke situ. Misalnya aset, bensin, pajak kendaraan atau belanja lain yang masuk dalam satu kelompok rekening. Makanya sekarang lagi dipisah-pisah dulu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih menggali informasi lebih dalam perihal belanja jasa tenaga ahli di Pemprov Banten.

DWP sendiri merupakan organisasi yang diikuti sebagian besar istri-istri para pejabat di lingkup Pemkot Tangsel, dana hibah tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Tangsel.

Saat dikonfirmasi perihal terkait, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB Kota Tangsel, Cahyadi, membenarkan adanya alokasi hibah tersebut.

Ia menjelaskan, anggaran diberikan pada tahun 2025 dan tidak lagi dianggarkan pada tahun 2026.

"Pada 2025 ada, tahun ini nggak ada. Tahun lalu anggaran Rp800 juta," kata Cahyadi ditemui di kantornya, Kamis, 17 Juli 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa DWP menerima hibah berdasarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diterbitkan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, bukan menggunakan status badan hukum sebagaimana organisasi kemasyarakatan pada umumnya.

"Sebagai organisasi masyarakat yang ditetapkan oleh SK. Dia berjenjang dari pusat, ke provinsi, ke kabupaten kota. Selama ini kita ada hibah diperbolehkan dua tahun sekali. Kalau dia tidak dapat (hibah), kita yang menyelenggarakan atas usulan DWP sejak 2018," kata Cahyadi.

Diketahui bahwa anggaran dana hibah DWP Kota Tangsel itu termuat dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Dana hibah tersebut dialokasikan melalui DP3AKB.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan badan hukum apa yang digunakan DWP untuk melakukan pencairan anggaran dana hibah yang diguyur oleh Pemkot Tangsel itu.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih berusaha mengkonfirmasi pengurus DWP Kota Tangsel terkait penggunaan dan pemanfaatan dana hibah tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Mahdani, mengakui pihaknya akan mengkroscek ulang untuk nilai belanja jasa ahli tersebut.

"Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak," kata Mahdani saat dikonfirmasi, pada Selasa (21/7/2026).

Mahdani menjelaskan, belanja jasa tenaga ahli lebih besar lantaran dalam sejumlah kasus terdapat kemungkinan beberapa jenis belanja masih tergabung dalam satu rekening anggaran.

"Bisa jadi ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, pajak kendaraan atau belanja lain yang masuk dalam satu kelompok rekening. Makanya sekarang lagi dipisah-pisah dulu," katanya.

Disinggung soal efisiensi, Mahdani berdalih pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan pergeseran anggaran jika kebutuhan belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh perangkat daerah.

"Kalau memang benar dibutuhkan, ya enggak bisa dilakukan pergeseran begitu saja. Tapi sekarang kami cek dulu detailnya," terangnya.

Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan sejak  2024, pada tahun 2024 tercatat sekitar Rp38 miliar. 

Setahun kemudian, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau naik sekitar Rp14,38 miliar. Pada APBD 2026, Pemprov Banten kembali mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau bertambah sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, anggaran belanja tenaga ahli meningkat lebih dari Rp17 miliar dalam kurun dua tahun terakhir atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.

Nilai hibah tersebut sama dengan anggaran yang diberikan pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam dua tahun berturut-turut LPTQ menerima total alokasi hibah sebesar Rp22 miliar.

Namun, pada pelaksanaan MTQ Provinsi Banten tahun 2025 maupun 2026, kafilah Kota Tangerang Selatan belum berhasil memenuhi target untuk meraih gelar juara umum.

Besaran dana hibah itu kini menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai efektivitas program pembinaan kafilah yang dijalankan LPTQ.

Di sisi lain, muncul keluhan dari masyarakat terkait tidak adanya pelatihan bagi calon kafilah MTQ pada 2026.

Keluhan tersebut disampaikan dalam kolom komentar pada postingan akun media sosial @tangsel_update dengan narasi "LPTQ Tangsel Dapat Hibah Rp11 Miliar Namun Puasa Juara MTQ 6 Tahun" yang diunggah pada 13 Juli 2026.

Salah seorang warganet melalui akun @r**_zindonesia* mengaku sempat dijanjikan mengikuti pembinaan pada tahun ini, namun akhirnya dibatalkan.

“Tahun lalu 2025 saat sedang test beasiswa LPTQ katanya akan ada pelatihan bibit-bibit untuk MTQ… pas sudah 2026 ditanyain jawabannya, ‘Qodarullah, tahun ini kita tidak ada pelatihan dikarenakan efesiensi anggaran dari pusat, mudah-mudahan tahun depan bisa normal kembali’,” tulis akun tersebut.

Menanggapi pertanyaan mengenai penggunaan dana hibah, Ketua II LPTQ Kota Tangerang Selatan, Abdul Rozak, mengaku tidak mengetahui rincian pengelolaan anggaran lembaga tersebut.

“Saya ora tau masalah anggaran,” kata Abdul Rozak saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, pengelolaan anggaran berada di bawah kewenangan bendahara umum LPTQ.

“Tanya ke Bendum LPTQ Tangsel Pak Ali Akbar, Kabag Keuangan,” ujarnya.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 bernomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

Kepala DPUPR Banten, Arlan Marjan menjelaskan kelebihan bayar program jalan desa tersebut dilaksanakan secara bertahap.

“Ada keterlambatan pekerjaan, kalau dari sisi mutu sih ngga terlalu besar lah, jadi inshallah sudah kita tindaklanjuti semua. Udah selesai, tinggal ada satu yang belum sisanya kan masih tagihan kan,” ucap Arlan di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Temuan dari BPK Ini jadi bahan evaluasi kami supaya program ini berjalan lebih baikan,” sambung Arlan.

Menurutnya, program infrastruktur yang jadi program prioritas atau Program “Bang Andra” bangun jalan desa sejahtera  harus dikerjakan dengan bermanfaat.

“Kalau kebijakan program bang Andra ini kan program yang dibutuhkan masyarakat, kami banyak ditemui masyarakat supaya program ini ditambahkan anggaranya, usulan masih banyak kita ada 1.200 kilometer sebetulnya kondisi jalan rusak dan secara bertahap kita kerjakan,“ katanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 bernomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas 13 paket pekerjaan sebesar Rp815.497.488,53 (Rp586.184.742,36 atas 12 pekerjaan yang sudah dibayar lunas dan Rp229.312.746,17 atas satu pekerjaan yang belum dibayar lunas).

Ketidaksesuaian spesifikasi tersebut antara lain berupa kekurangan tebal jalan dan ketidaktercapaian mutu beton berdasarkan hasil uji pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengujian bahan bangunan dan informasi kontruksi Provinsi Banten.

BPK juga menemukan pekerjaan pembangunan konektivitas ruas jalan desa Pasirpetey-Cijahe yang dilaksanakan melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp209.344.895,25.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur untuk mengintruksikan kepala Dinas PUPR Banten agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja barang untuk dijual atau diserahkan lainnya, memulihkan kelebihan pembayaran sebesar Rp586.184.743,36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp229.312.746,17 dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya.

Selanjutnya, memproses denda keterlambatan sebesar Rp209.344.895,25 sesuai peraturan perundang-undangan.

Temuan itu berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek pembangunan.

Temuan tersebut termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan LHP BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026, Pemkab Tangerang menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp456,75 miliar pada 2025, dengan realisasi mencapai Rp433,08 miliar atau 94,82 persen.

Dari hasil uji petik terhadap delapan paket pekerjaan di DTRB, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp974.845.826,64.

Sejumlah proyek yang menjadi temuan antara lain penataan dan sarana prasarana Masjid Agung Al-Amjad, pembangunan kanopi Lapangan Desa Ciakar, pembangunan pintu gerbang Pusat Pemerintahan (Puspem) Tigaraksa, pembangunan Gedung Olahraga Indoor Puspem, penataan Gedung Mako Polsek Sepatan, pembangunan Gedung KONI Kabupaten Tangerang, hingga pembangunan Mall Pelayanan Publik.

Dalam laporan tersebut, proyek pembangunan pintu gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa dengan nilai kontrak Rp2,44 miliar tercatat memiliki potensi kelebihan bayar sebesar Rp76,48 juta.

Sementara itu, pembangunan Mall Pelayanan Publik menjadi proyek dengan nilai temuan terbesar.

Dari nilai kontrak sebesar Rp37,31 miliar, BPK menemukan potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp399,33 juta.

BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

BPK menilai temuan tersebut terjadi karena Kepala DTRB selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DTRB Kabupaten Tangerang, Erni Nurlaeni mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

“Kalau terhadap temuan BPK, sudah kami tindak lanjuti,” kata Erni, Rabu (15/7/2026).

Melalui sistem tersebut, belanja pemeliharaan kendaraan disebut berhasil ditekan hingga Rp8 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Herman Susilo menjelaskan, selain memangkas biaya pemeliharaan kendaraan, sistem tersebut membuat Pemkot Tangsel tidak lagi menanggung biaya servis, perbaikan, pajak kendaraan, hingga penyediaan kendaraan pengganti saat unit mengalami kerusakan.

“Jadi efisiensinya akan banyak, sistem sewa ini lebih memudahkan bagi kita. Kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan karena itu menjadi tanggung jawab vendor,” kata Herman, Jumat (10/7/2026).

Herman menjelaskan, apabila kendaraan dinas diperoleh melalui mekanisme pembelian, pemerintah harus menyediakan anggaran investasi awal yang cukup besar.

Selain itu, Pemkot juga wajib menanggung biaya operasional kendaraan, mulai dari servis rutin, penggantian ban, aki, suku cadang, pajak kendaraan, asuransi, hingga biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan.

Ia menambahkan, kendaraan yang dimiliki pemerintah juga akan mengalami penyusutan nilai setiap tahun sehingga menjadi aset yang terus menurun nilai jualnya.

Kondisi tersebut juga menimbulkan beban tambahan berupa pengelolaan hingga penghapusan aset di masa mendatang.

“Selain itu, kendaraan yang dibeli juga akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya sehingga pada akhirnya menjadi aset dengan nilai jual yang terus menurun dan membutuhkan biaya penghapusan maupun pengelolaan aset di kemudian hari,” ujarnya.

Melaui skema sewa ini, mendapat kepastian biaya karena seluruh kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, pajak kendaraan hingga penggantian unit ditanggung penyedia jasa sesuai perjanjian kerja sama.

“Bahkan ketika kendaraan mengalami kerusakan akibat insiden di lapangan, biaya perbaikannya tidak membebani APBD,” kata Herman.  

Sistem tersebut juga membuat pelayanan tetap berjalan karena vendor menyediakan kendaraan pengganti ketika unit yang digunakan mengalami kerusakan.

“Apabila kendaraan sewa rusak, kinerja pegawai tidak terganggu karena disediakan mobil pengganti yang sejenis," kata dia.

Herman mengatakan, penerapan skema sewa telah menekan belanja pemeliharaan kendaraan dalam beberapa tahun terakhir.

“Terbukti dari skema sewa ini, biaya belanja pemeliharaan kendaraan mengalami penurunan anggaran sejak tahun 2024-2026. Semula Rp24 miliar menjadi Rp16 miliar, sehingga ada efisiensi biaya pemeliharaan sebesar Rp8 miliar,” ujarnya.  

Adapun sistem sewa kendaraan dinas ini telah diterapkan sejak 2023 dan terus dievaluasi secara berkala.

Pada tahun anggaran 2026, skema tersebut digunakan untuk menyediakan 194 unit kendaraan yang menunjang operasional perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

“Skema sewa bukan berarti menambah beban anggaran, melainkan mengubah belanja kepemilikan aset menjadi belanja layanan operasional dengan risiko pemeliharaan yang dialihkan kepada penyedia jasa. Dengan demikian, APBD dapat lebih difokuskan untuk mendukung program-program prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Herman.

Gugatan tersebut berkaitan dengan Keputusan Wali Kota mengenai pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan.

Benyamin menegaskan, gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara dalam menempuh jalur hukum.

Karena itu, Pemerintah Kota Tangsel akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ya enggak apa-apa, enggak masalah, malah bagus. Kita akan koordinasikan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena pemanggilannya sudah kami terima,” kata Benyamin, Kamis (9/7/2026).

Menurut Benyamin, langkah tersebut dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan Jaksa Pengacara Negara seperti apa. Tapi paling tidak saya akan kuasakan kepada JPN untuk mengatasi proses-proses peradilan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menerima apa pun hasil putusan pengadilan nantinya.

“Saya kira itu jalan yang baik, uji saja sah atau tidaknya. Nanti kita patuhi, semua pihak mematuhi hasil keputusan PTUN itu sendiri,” katanya.

Saat ditanya mengenai langkah yang akan ditempuh apabila majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut, Benyamin memilih menunggu proses persidangan berlangsung.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tangsel akan lebih dulu berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Nanti didiskusikan dengan JPN dulu. Kita tunggu saja nanti keputusan pengadilan seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, LBH Ansor Kota Tangerang Selatan resmi menggugat Keputusan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengenai pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah ke PTUN Serang.

Tim kuasa hukum LBH Ansor Tangsel, Khoerul Umam, menyebut keputusan tersebut diduga memiliki cacat formil karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum membawa perkara ke PTUN, LBH Ansor telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Wali Kota Tangsel.

Namun, balasan yang diterima melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dinilai belum menjawab substansi keberatan yang diajukan.

LBH Ansor juga mengirimkan banding administratif kepada Gubernur Banten.

Karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak memperoleh tanggapan, gugatan kemudian didaftarkan ke PTUN Serang.

Selain meminta agar keputusan pengukuhan tersebut dibatalkan, LBH Ansor berharap perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi agar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip sistem merit.

Benyamin juga mengakui jika kendaraan dinasnya yang dipakai selama ini merupakan mobil sewaan.

“Ya memang kita sudah beberapa tahun belakangan sudah pakai sistem sewa untuk kendaraan dinas. Termasuk mobil dinas saya, sewa,” kata Benyamin usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis, 9 Juli 2026.

Benyamin mengklaim, mekanisme sewa untuk kendaraan dinas oleh Sekretariat Daerah Kota Tangsel itu lebih efisien dibandingkan dengan membeli kendarannya sendiri.

“Tapi efisiensinya jelas, kita tidak perlu menganggarkan pemeliharaan, itu diserahkan vendor, kita tinggal beli bensin saja. Seperti kemarin mobil saya Innova Zenix ada lecet diperbaiki dan dikembalikan lgi. Jadi efisiensinya banyak,” ungkap Benyamin.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) habiskan anggaran Rp19 miliar hanya untuk sewa kendaraan dinas pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangsel tahun anggaran 2026.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Tangsel Herman Susilo mengatakan, nilai sewa kendaraan dinas Pemkot Tanhsel sekira Rp17 miliar. Ia juga memperkirakan jumlah kendaraan dinas yang disewa mencapai sekira 200 unit.

"Terakhir anggarannya Rp17 miliar kalau enggak salah 200 unit lah, kurang lebih kalau yang di sini," katanya di temui di rumah dinas Wali Kota Tangsel, Senin, 6 Juli 2026.

Herman menyebut, belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel itu sudah dilakukan sejak 2023.

"Mobil dinas sewa mulai dari tahun 2023. Tahun 2022 akhir kalau enggak salah, per tahunnya beragam, tergantung mobilnya," ungkap Herman.

Sementara berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Kota Tangsel, paket pengadaan sewa kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025 di Setda Kota Tangsel tercatat sebesar Rp17.885.768.692 dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2025.

Sementara anggaran belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp19.953.672.920 atau sekitar Rp19,95 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menggali informasi lebih lanjut terkait belanja sewa kendaraan dinas di Setda Kota Tangsel.

Ati mengklaim jika temuan dari BPK tersebut telah ditindaklanjuti.

“Temuan BPK semua sudah ditindaklanjuti. Jadi itu sudah ada ditangani kita untuk teknisnya bisa ditanyakan ke inspektorat,” ucap Ati kepada TitikKata di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/7/2026).

Ati tak menampik tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79 juta.

“Ya di dalam videotron itu kan ada spesifikasi khususnya di dalam Kontruksi. Jadi kita menanam Kontruksi dari paket yang ada, nah bagaimana spesifikasi untuk Kontruksi ke dalaman dari lubang yang ada, kemudian semenisasi itu yang menjadi temuan. Jadi bukan spek vidiotronya, tetapi di dalam Kontruksi fisiknya,” katanya.

Disinggung urgensi videotron dengan layanan kesehatan masyarakat di Banten, Ati berdalih jika videotron sangat efektif sebagai media untuk promosi kesehatan.

“Videotron itu adalah media promosi kesehatan, di mana saat ini dunia kesehatan ini bukan hanya sekedar mengobati tapi lebih pada upaya promotif dan preventif, karena bagaimana kesehatan menjaga setiap masyarakatnya untuk tetap sehat, untuk bisa sehat jangan sampai dia jatuh sakit tentu diedukasi mereka diupayakan upaya promosi yang ada,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dengan nomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026 , BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron pada Dinas Kesehatan tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Dalam dokumen LHP BPK, disebutkan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin pada LRA tahun 2025 sebesar Rp398.196.494.582,00 dan merealisasikannya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp360.377.599.640,00 atau 90,50 persen dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya untuk belanja modal pengadaan videotron pada Dinkes sebesar Rp2.770.000.000,00 atau Rp2,7 miliar.

Pekerjaan pengadaan videotron tersebut dilaksanakan oleh PT ZIT sesuai surat pesanan bernomor SP/07.01/LTN-P2503-11687686/KES/2025 tertanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp2.770.000.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 61 hari kalender dari 19 Maret 2025 hingga 19 Mei 2025.

Kemudian, PT ZIT telah melaksanakan pekerjaan sesuai BAST nomor 027/07.01/BASTHP/PPK/EPURC/2025 tanggal 19 Mei 2025. PT ZIT telah menerima pembayaran lunas Rp2,7 miliar sesuai SP2D terakhir 15 Juli 2025.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap dokumen back up data, as built drawing dan pemeriksaan fisik di lapangan menunjukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79.200.000,00

Kelebihan bayar Rp79 juta tersebut disebabkan Kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi tanggungjawab nya, dan memerintahkan PPK dan PPTK untuk mengendalikan secara memadai pelaksanaan kontrak.

Kepala Bapenda Tangerang Selatan, Eki Herdiana menjelaskan, pengembangan sistem pengelolaan pemungutan PBB itu direalisasikan mulai dari pemutakhiran data, sinkronisasi sistem lintas Organisasi Perangkat Daerah (OP) hingga verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

"Pada dasarnya ada dua jenis objek pajak di sektor PBB. Yaitu, bumi dan bangunan. Untuk objek buminya, itu sifatnya linier dengan harga pasar tanah, sedangkan bangunan sifatnya dinamis karena berkaitan dengan perkembangan investasi di wilayah tempat objek pajaknya," kata Eki, Kamis (9/7/2026).

Diakuinya, diperlukan adanya peningkatan sistem atau penyesuaian mekanisme pada sisi verifikasi dan validasi objek bangunannya.

"Saat ini kami tengah mensinkronisasi antara data bangunan yang dibangun oleh wajib pajak ataupun pada objek PBB mengacu pada data persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari sini akan didapati potensi sebenarnya PBB pada objek bangunannya," kata Eki.

Untuk itu, lanjut Eki, pihaknya meminta dukungan berbagai pihak dalam upaya pengembangan sistem ini, agar tercapainya peningkatan PAD.

"Kalau pendapatan daerahnya naik, maka realisasi program pembangunan akan meningkat sehingga berdampak pada naiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Hal itu tercatat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dengan nomor 18.A/B/LHP/DJPKN/-V/.SRG/PPD.01/05/2026.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, mengatakan, pengadaan videotron harus dievaluasi.

“Ini pengadaan videotron Dinkes Banten perlu juga dikritisi, apakah sudah relevan dengan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Banten? Dinkes mestinya fokus pada layanan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis, bukan alih-alih mengalokasikan anggaran Rp2,7 miliar untuk videotron,” ucap Sururi kepada TitikKata, Selasa (7/7/2026).

Sururi menegaskan, pengadaan videotron ini belanja prestise yang jauh dari tupoksi Dinkes.

Dia menduga, terjadi kelebihan bayar karena verifikasi volume dan spek pekerjaan videotron tidak dilakukan dengan benar sebelum anggaran dicairkan.

“Verifikasi akan berjalan dengan baik jika pengendalian internalnya baik, ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Menurutnya, temuan BPK tersebut menjadi pintu masuk evaluasi, namun bukan berarti ketika ada kelebihan bayar kemudian dikembalikan lantas kasus selesai.

“Temuan ini seharusnya tidak berhenti pada kelebihan bayar dikembalikan, kasus selesai. Yang lebih penting dipertanyakan adalah mengapa videotron jadi prioritas anggaran Dinkes, dan siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya verifikasi sebelum pembayaran dilakukan,” terang dia.

“Disisi kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran yang tidak mampu mengendalikan pengadaan videotron, ini menyangkut komitmen, integritas dan kualitas, jadi DPRD dan Gubernur harus mengevaluasi, tidak hanya kapasitas kepala dinasnya tetapi juga evaluasi program kesehatan di Banten,” sambungnya.

Dalam dokumen LHP BPK seperti dilansir TitikKata, Selasa (6/7/2026), disebutkan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin pada LRA tahun 2025 sebesar Rp398.196.494.582,00 dan merealisasikannya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp360.377.599.640,00 atau 90,50 persen dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya untuk belanja modal pengadaan videotron pada Dinkes sebesar Rp2.770.000.000,00 atau Rp2,7 miliar.

Pekerjaan pengadaan videotron tersebut dilaksanakan oleh PT ZIT sesuai surat pesanan bernomor SP/07.01/LTN-P2503-11687686/KES/2025 tertanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp2.770.000.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 61 hari kalender dari 19 Maret 2025 hingga 19 Mei 2025.

Kemudian, PT ZIT telah melaksanakan pekerjaan sesuai BAST nomor 027/07.01/BASTHP/PPK/EPURC/2025 tanggal 19 Mei 2025. PT ZIT telah menerima pembayaran lunas Rp2,7 miliar sesuai SP2D terakhir 15 Juli 2025.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap dokumen back up data, as built drawing dan pemeriksaan fisik di lapangan menunjukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil kontrak sebesar Rp79.200.000,00

Kelebihan bayar Rp79 juta tersebut disebabkan Kepala Dinkes Banten selaku pengguna anggaran tidak mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar mengendalikan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi tanggungjawab nya, dan memerintahkan PPK dan PPTK untuk mengendalikan secara memadai pelaksanaan kontrak.

Titikkata telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti melalui sambungan seluler. Namun hingga berita ini terbit yang bersangkutan tak kunjung merespon.

Dalam laporan harta kekayaan di 2024-2025 tersebut, nilai kekayaan mengalami stagnasi senilai Rp3.049.950.503. 

Praktisi hukum dan kebijakan publik, Puji Iman Zarkasih pun menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kabid SDA DSDABMBK Kota Tangsel, Eka Pribawa.

Puji menuding laporan tersebut hanya menyalin ulang atau copy paste.

"LHKPN Kok stagnan sih ini kok sama, ini orang copy paste atau benar ini. Namanya PNS pejabat yah eselon 3 minimal dia gaji Rp10 juta TPP Rp20 juta apalagi dinas kelas A bina marga ya kan itu sudah Rp40 juta apalagi dapat pendapatan lain yang sah yang diatur Undang-undang ini dugaan Rp40 jutaan tiap bulan yah, kalau setahun berapa? Ratusan juta ini yang normal, kalau dua tahun stabil, kok stagnan," kata Puji, Rabu (8/7/2026).

Puji menegaskan, wajar saja jika masyarakat menaruh kecurigaan atas laporan harta kekayaan yang dilaporkan Eka Pribawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

"Tanah aja pasti naik, NJOP pasti naik, inflasi pasti berubah. Kendaraan pasti menyusut, kendaraan juga kan mereka sudah dijamin oleh pemerintah, kendaraan sudah disewakan oleh Pemkot. Tanda kutip wajar masyarakat curiga gitu loh jangan masyarakat juga, elo yang aneh-aneh," kata dia.

Atas hal tersebut, Puji meminta KPK atau Inspektorat melakukan audit terhadap kebenaran laporan harta kekayaan pejabat tersebut, agar tak ada tudingan bahwa ada harta yang tak dilaporkan atau disembunyikan oleh pejabat bersangkutan. 

"Tanya dia tuh apa ada harta yang disembunyikan. Maka tugas KPK tuga inspektorat mengecek benar ga hartanya seperti itu. Auditlah laporannya, yang jelas gitu loh. Jangan sampai orang bertanya-tanya, cek lah mereka kan pejabat publik," kata dia.

Keluhan datang dari wali murid calon peserta didik yakni Novi.

Nama sang anak yakni NMH yang memiliki bobot 6 dan menempati urutan 13 terlempar dari daftar diterima.

Namun, yang menjadi keluhannya diduga terjadi permainan nakal terdapat siswa dengan bobot 5 telah diterima di SMAN 2 Serang.

Sedangkan, melihat dari akun resmi SPMB Banten dari kuota yang disediakan SMAN 2 Serang sebanyak 20 orang, bobot nilai paling rendah 10.

“Kalau memang ada peserta dengan bobot nilai 5 yang diterima, seharusnya anak saya yang memiliki bobot nilai 6 juga mendapat kesempatan yang sama, yang saya pertanyakan bukan hanya hasilnya, tapi proses dan transparasinya,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah yang mendengar kabar tersebut sangat murka.

Bahkan, akan mencopot Kepala SMAN 2 Serang jika terjadi permainan nakal di SPMB Banten.

“Kasih tahu ke saya, kirim ke saya pengaduan nanti kalau disitu ada terjadi human error atau kesalahan kepala sekolahnya saya copot,” ujar Dimyati di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (7/7/2026).

“Pokoknya ada yang dapat ketidakadilan lapor ke Wakil Gubernur, saya sikat beneran, ngga ada urusan,” sambung dia.

Dimyati menegaskan, proses SPMB harus berjalan transparan, objektif dan adil, praktik titip menitip atau intervensi kekuasaan melanggar prinsip keadilan.

“Intinya sekarang ini tidak boleh ada titipan-titipan, titipan dari Gubernur, Wagub, Dewan. Ngga boleh,” katanya.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Tangsel Herman Susilo mengatakan, nilai sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel sekira Rp17 miliar.

Ia juga memperkirakan jumlah kendaraan dinas yang disewa mencapai sekira 200 unit.

"Terakhir anggarannya Rp17 miliar kalau enggak salah 200 unit lah, kurang lebih kalau yang di sini," katanya di temui di rumah dinas Wali Kota Tangsel, Senin, 6 Juli 2026.

Herman menyebut, belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel itu sudah dilakukan sejak 2023.

"Mobil dinas sewa mulai dari tahun 2023. Tahun 2022 akhir kalau enggak salah, per tahunnya beragam, tergantung mobilnya," ungkap Herman.

Sementara berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Kota Tangsel, paket pengadaan sewa kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025 di Setda Kota Tangsel tercatat sebesar Rp17.885.768.692 dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2025.

Sementara anggaran belanja sewa kendaraan dinas Pemkot Tangsel pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp19.953.672.920 atau sekitar Rp19,95 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menggali informasi lebih lanjut terkait belanja sewa kendaraan dinas di Setda Kota Tangsel.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar menyatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau dimana kan gitu, karena semua di kita. Nanti saya cek dulu ya," kata Allin saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

Sekadar perbandingan, di toko-toko bangunan di wilayah Tangsel pada umumnya, harga Kran sejenis dengan kualitas terbaik harga per pcs hanya tak lebih dari Rp200 ribu.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tangsel pada Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi sebesar Rp1.635.020.326.949,00 atau 90,84 persen, dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi sebesar Rp1.355.281.481.660,00 atau 93,26 persen.

Kejanggalan tersebut ialah adanya surat edaran Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, yang mengarahkan para Wajib Pajak (WP) agar tidak lagi melakukan pembayaran pajak tersebut ke rekening operasional pajak daerah sebagaimana seharusnya. 

Dalam edaran berkop surat Bapenda Kota Tangsel, tertanggal 9 September 2025, WP tersebut diarahkan menunaikan kewajibannya melalui kanal layanan seperti kode bayar (ID Billing) pajak daerah, Virtual Account, dan QRIS, per tanggal 1 Oktober 2025.

Sayangnya, Kepala Bapenda Kota Tangsel Eki Herdiana, yang merupakan Plt. Kepala Bapenda dan selaku orang yang menandatangani surat edaran pada saat itu, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Hadi Wididodo, tampak seperti enggan mengklarifikasi perihal terkait, meski telah ditemui langsung untuk dikonfirmasi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SpeakUp) Suhendar, menyampaikan pandangannya mengenai perihal terkait.

"Saya kira ini sangat aneh ya, kok bisa seorang pejabat pelaksana tugas menonaktifkan rekening operasional penampung pajak daerah dimana pejabat tersebut secara fungsinya tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah," ujarnya, saat ditemui di bilangan Serpong, Rabu (1/7/2025).

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendalami terkait persoalan tersebut.

Sebab menurutnya, persoalan ini berpotensi adanya kebocoran uang pajak daerah.

"Logikanya begini, tanpa urgensi yang jelas kanal atau wadah penampung pembayaran pajak dialihkan dari satu wadah ke wadah lain, sementara wadah tersebut belum tentu resmi secara aturan, dan sangat diragukan transparansinya. Kalau wadahnya kita tidak tahu, lalu bagaimana caranya kita bisa tahu berapa pemasukan diwadah tersebut," pungkas Suhendar.

Nilai tersebut mengambil porsi cukup besar dari total APBD yang ditetapkan sebesar Rp2,772 triliun.

Dari keseluruhan belanja pegawai itu, alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai Rp418,98 miliar.

Besaran anggaran tersebut menjadikan TPP sebagai komponen terbesar kedua setelah belanja gaji dan tunjangan ASN.

Jika dihitung secara proporsional, anggaran TPP menyerap sekitar sepertiga dari total belanja pegawai yang dialokasikan pemerintah daerah pada tahun depan.

Sementara itu, komponen terbesar dalam belanja pegawai masih berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang mencapai Rp884,56 miliar.

Anggaran tersebut terdiri atas gaji pokok ASN sebesar Rp662,07 miliar, yang terbagi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp426,74 miliar dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp235,32 miliar.

Selain gaji pokok, Pemkab Lebak juga mengalokasikan anggaran tunjangan keluarga ASN sebesar Rp60,72 miliar.

Dari jumlah itu, sebesar Rp39,04 miliar diperuntukkan bagi PNS, sedangkan Rp21,67 miliar dialokasikan untuk PPPK.

Di luar komponen gaji dan tunjangan tetap, pos tambahan penghasilan ASN menjadi salah satu alokasi yang cukup signifikan.

Dari total Rp418,98 miliar yang disediakan, porsi terbesar berasal dari tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang mencapai Rp318,02 miliar.

Adapun sisanya terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp56,96 miliar, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Rp26,65 miliar, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp17,27 miliar, serta tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp58,8 juta.

TPP sendiri merupakan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pemberian TPP memiliki dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan teknis terkait penganggaran dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“SPMB ini harus dilaksanakan secara berkeadilan, semua orang, semua anak punya kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah sesuai regulasi yang disediakan. Pertama jalur domisili, kedua jalur prestasi, ketiga jalur afirmasi dan keempat jalur mutasi, dan keempat jalur ini harus diikuti sesuai ketentuan berlaku dan harus transparan,” ucap Andra Soni.

Menurutnya, SPMB di Banten telah dimulai dengan skema pra SPMB  tingkat SMA, SMK, dan SKH Negeri yang  dibuka sejak 20 April hingga berakhir 31 Mei 2026.

Dia menilai, Pra SPMB berjalan efektif untuk memastikan kevalidan data calon siswa sebelum pendaftaran resmi dibuka.

“Ada proses-proses upload data, tidak semua orang tua, tidak semu murid punya fasilitas upload sehingga dibantu oleh sekolah,” terangnya.

Bagi siswa yang tidak keterima sekolah negeri, kata Andra, bisa melanjutkan di sekolah swasta gratis yang tersedia sekitar 800 sekolah swasta telah bekerjasama dengan Pemprov Banten.

“Untuk anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa melanjutkannya di SMA atau SMK swasta yang terdaftar sebagai peserta program sekolah gratis. Alhamdulilah ini tahun kedua, semoga berjalan lancar, tujuan kita membuka akses pendidikan kepada semua pihak seluas-luasnya dan setelah itu kita akan perlahan-lahan meningkatkan kualitasnya,” katanya.

Selain itu, Andra Soni juga mengaku telah memperluas program sekolah gratis hingga jenjang Madrasah Aliyah, dengan kuota mencapai 10 ribu siswa.

“Inshallah tahun ini juga dikembangkan program ini untuk menyasar anak-anak madrasah aliyah, kurang lebih kuotanya sekitar 10 ribu siswa untuk kelas satu, dua dan kelas tiga,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin menambahkan, pelaksanaan SPMB  dimulai 10 Juni hingga 10 Juli 2026, dengan daya tampung mencapai 82 ribu.

“Yang daftar kurang lebih 100 ribu. Jadi daya tampung untuk SMA itu kurang lebih 48.003 ribu, sedangkan SMK 34.699. Total 82.703 daya tampung se Banten. Jadi kebuang 20 ribu, tapi sekarang sudah banyak anak-anak kita keterima di swasta gratis, jadi udah banyak yang mulai mendaftar,” tandasnya.

Hal tersebut disampaikan di ruang kritik terbuka dalam diskusi publik bertemakan “Menjembatani Pertumbuhan Investasi dengan Kesejahteraan Masyarakat”.

Ketua FAMS Agus Waluyo menilai janji politik Bupati dan Wakil Bupati belum optimal.

“Pertumbuhan investasi harus berdampak ke kesejahteraan masyarakat, bukan hanya jadi angka di atas kertas. Kritik publik bukan serangan, tapi energi perbaikan,” katanya. Kamis, (28/5/2026).

Agus mengaku, Zakiyah-Najib belum belum serius menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten pada tahun pertama menjabat.

"Kami juga menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka, dugaan praktik percaloan tenaga kerja, hingga Pungli di sektor pariwisata yang masih marak" ujarnya.

Bahkan, Agus mengungkapkan banyak praktik ilegal yang membabat dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas pertambangan pasir.

"Saya juga menemukan persoalan lingkungan, minimnya pemerataan pendidikan, dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," paparnya.

Paket pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, melalui program “Bang Andra” Bangun Jalan Desa Sejahtera yang dilaksanakan oleh DPUPR Banten.

“Iya jalan bang Andra, kan memang biasa nanti pada saat pembayaran ada pemotongan-pemotongan, kemudian dari sisi kekuatan betonya, tapi nanti akan kita tindaklanjuti,” ujar Arlan di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (26/5/2026).

Arlan menjelaskan, temuan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak itu tersebar di sejumlah ruas jalan desa di wilayah Kabupaten Pandeglang hingga Kota Serang.

Menurutnya, beberapa pekerjaan juga masih dalam proses administrasi pembayaran sehingga belum seluruhnya dicairkan.

“Kan ada beberapa memang secara pembayaran belum dibayar full, kemudian juga nanti ada STS juga, kan belum dibayar full juga,” katanya.

Sebelumnya, BPK menemukan pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa yang bersumber dari belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Selain proyek jalan desa, BPK juga menemukan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada empat perangkat daerah yang tidak sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, pelaksanaan 23 pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan pada dua perangkat daerah juga dinilai tidak memenuhi spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.

BPK turut menyoroti penatausahaan persediaan di RSUD Banten dan RSUD Malingping yang belum memadai.

Selain itu, pemanfaatan aset tetap berupa tanah, pencatatan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan (JIJ), serta aset tak berwujud disebut belum tertib.

Atas sejumlah temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan barang, gedung, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan secara memadai.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (25/5/2026).

Pada kesempatan itu, anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan, beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dari belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak,” ucap Bobby.

Selain itu, BPK juga menemukan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada empat perangkat daerah tidak sesuai ketentuan. 

Selanjutnya, pelaksanaan 23 pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada dua perangkat daerah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

“Penatausahaan persediaan pada RSUD Banten dan RSUD Malingping belum memadai. Pemanfaatan aset tetap tanah dan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan, JIJ, serta aset tak berwujud tidak tertib,” katanya.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk memerintahkan para Kepala Perangkat Daerah agar mengendalikan pelaksanaan pekerjaan barang, gedung, bangunan dan JIJ secara memadai.

Merespons itu, Gubernur Banten Andra Soni, memastikan akan menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

“Segala temuan, segala rekomendasi ini wajib ditindaklanjuti, dan Pemprov Banten punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan,” pungkasnya.

Diketahui, meski terdapat sederet temuan, Pemprov Banten tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 10 secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2025 dari BPK RI.

Program tersebut dijadwalkan diresmikan langsung oleh Kepala BKN sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan, pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di kantor pusat BKN, Jakarta.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa peluncuran program ini merupakan bentuk sinergi pemerintah dan sektor perbankan dalam menyediakan hunian yang layak, modern, serta terjangkau bagi ASN.

“Mengusung semangat Tinggal Lebih Dekat, Hidup Lebih Maju, program ini menghadirkan kawasan hunian dengan desain minimalis modern, akses strategis, serta lingkungan yang mendukung produktivitas dan kenyamanan penghuninya,” jelasnya.

Program perumahan tersebut mengusung konsep hunian urban modern dengan lokasi strategis dan desain fungsional.

Selain itu, kawasan hunian juga dilengkapi fasilitas yang mendukung produktivitas serta kualitas hidup ASN dan keluarga muda.

“Beberapa keunggulan program perumahan yang diperkenalkan, yakni antara lain lokasi strategis dan mudah diakses; desain hunian modern dan fungsional; lingkungan yang nyaman dan mendukung aktivitas keluarga; skema pembiayaan yang mendukung kepemilikan rumah bagi ASN; dan potensi investasi jangka panjang,” terangnya.

Wisudo menambahkan, momentum HUT ke-78 BKN diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan ASN melalui kemudahan akses kepemilikan hunian yang berkelanjutan.

Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten masih menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek dan pengelolaan aset daerah.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, kepada Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Banten, Senin (25/5/2026).

Dalam laporannya, BPK menilai masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Temuan utama BPK meliputi pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pekerjaan gedung dan bangunan di empat OPD yang menyimpang, serta 23 proyek jalan irigasi dan jaringan di dua OPD yang juga tidak sesuai kontrak," katanya di gedung paripurna DPRD Provinsi Banten.

Selain proyek infrastruktur, BPK juga mencatat persoalan dalam pengelolaan persediaan di rumah sakit milik pemerintah daerah.

Penatausahaan persediaan di RSUD Banten dan RSUD Malingping dinilai masih belum memadai.

"Kemudian pencatatan aset tetap serta aset tak berwujud tidak tertib," ujarnya.

Bobby meminta Gubernur Banten agar memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan belanja barang, pembangunan gedung, hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK tetap mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan Pemprov Banten.

Hingga 31 Desember 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi mencapai 81,34 persen atau 1.595 dari total 1.962 rekomendasi yang diberikan.

"Di sisi lain, kami dari BPK mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi Pemprov Banten yang mencapai 81,34% atau 1.595 dari 1.962 rekomendasi per 31 Desember 2025, melampaui target nasional 75 persen. Pemprov Banten diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti sisa rekomendasi sesuai Undang-undang nomor 15 tahun 2004," pungkasnya.

Hal itu dikatakan Lukman kepada awak media di KP3B, Curug, Kota Serang, pada Jumat (22/5/2026).

“Yang belum teraktifkan 40 ribu sedang di ground check oleh tim PKH yang insyaallah, mudah-mudahan di dua bulan ini selesai,” ucap Lukman.

Menurutnya, penonaktifan BPJS PBI terjadi akibat pemuktahiran data kesejahteraan sosial dari Kemensos.

Dia tidak menampik, kebijakan tersebut dapat menganggu akses layanan kesehatan lantaran peserta yang mengetahui statusnya nonaktif ketika sedang berobat atau membutuhkan obat rutin dari fasilitas kesehatan.

“Semua harus sesuai ketentuan harus kembali pulih, biar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Lukman menargetkan, pendataan untuk mengaktifkan puluhan ribu peserta BPJS bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan kedepan.

“Di Kemensos kan dikasih waktu. Kemarin sudah perpanjang satu bulan ini, karena se-Indonesia kan, bukan hanya satu. Kalau, bulan ini enggak beres, mudah-mudahan diperpanjang, diperpanjang lagi,” terang dia.

Disinggung soal anggaran, Lukman mengungkap, jika anggaran PBI BPJS tersebut ditanggung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.

Meski begitu, Dia tak merinci secara detail komposisi pembagian alokasi anggaran dari APBD.

“Ada yang dari pusat, ada yang dari daerah,“tandasnya.

Menurut Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup) Suhendar, kedua pejabat Pemerintah Kota Tangsel itu telah melakukan pembohongan publik, perihal telah diperpanjangnya masa jabatan Sekda Tangsel pada 8 Mei 2026.

Padahal sebelumnya, kata Suhendar, mereka menyatakan Keputusan Wali Kota tentang penetapan perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel sedang salam proses.

“Ini kan sudah jelas, pada Senin, 18 Mei 2026, Wali Kota Tangsel ditanya wartawan perihal terkait, jawabannya SK (Kepwal-red) segera terbit. Lalu kemudian, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, pada saat dikonfirmasi DPRD, Kepala BKPSDM menyatakan Keputusan Wali Kota sedang dalam proses paraf. Selanjutnya, pada Rabu 20 Mei 2026 tiba-tiba Kepala BKPSDM Kota Tangsel mengungkapkan bahwa jabatan Sekda Kota Tangsel sudah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tertanggal 8 Mei 2026,” ungkap Suhendar saat dikonfirmasi melalu pesan WhatsApp, Sabtu (23/5/2026).

“Rentetan saat Wali Kota dan Kepala BKPSDM Tangsel masing-masing cuma berselang satu hari loh, ini kan aneh, janggal sekali. Kalau memang sudah diperpanjang sejak 8 Mei, kenapa tidak disampaikan ke publik sejak awal. Seolah Kepwal perpanjangan jabatan Sekda Tangsel tampak terkesan dimundurkan tanggal terbitnya,” tambahnya.

Lanjut Suhendar, rangkaian peristiwa tersebut merupakan fakta hukum dan terjadi miss informasi, yang berdampak secara hukum.

“Dalam kacamata hukum pidana, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan informasi yang menyesatkan, yang diancam pidana penjara 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 14 Tahun 2008. Untuk itu, masyarakat bisa melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum agar dilakukan pendalaman, siapakah pejabat yang membuat informasi tidak benar atau menyesatkan tersebut, sehingga harus mmpertanggungjawbkannya secara hukum pidana,” terang Suhendar.

Sebelumnya diketahui, kepala BKPSDM Kota Tangsel, Wahyudi Leksono, secara tiba-tiba mengumumkan bahwa masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel telah diperpanjang, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Bambang Noertjahjo dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan pada 8 Mei 2026 lalu.

"Iya benar (sudah ada Kepwal tanggal 8 Mei)," kata Wahyudi, saat dihubungi Kamis (21/5/2026).

Sayangnya, apa yang disampaikan Wahyudi, justru bertentangan dengan sejumlah keterangan yang telah disampaikan, baik oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bahkan Wahyudi sendiri.

Diketahui, saat dikonfirmasi wartawan pada 18 Mei 2026, Benyamin mengatakan, bahwa Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang jabatan Sekda Tangsel baru akan segera terbit.

“Segera (terbit SK perpanjangan masa jabatan Sekda, red),” singkatnya.

Bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Tangsel Wahyudi Leksono saat dikonfrontir Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 19 Mei 2026 menyatakan bahwa rekomendasi perpanjangan jabatan Sekda Tangsel Bambang Noertjahjo dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah terbit dari 4 Mei 2026.

Pada momen itu, Wahyudi juga menyatakan, bahwa Keputusan Wali Kota Tangsel tentang perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel masih menunggu proses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tangsel.

"Kita buat kita dorong ke bagian hukum, sedang harmonisasi kemudian proses paraf (Kepwalnya)," kata Wahyudi.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Wahyudi Leksono yang memastikan masa jabatan Sekda Tangsel telah diperpanjang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Bambang Noertjahjo dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan pada 8 Mei 2026 lalu.

"Iya benar (sudah ada Kepwal tanggal 8 Mei)," kata Wahyudi, saat dihubungi Kamis (21/5/2026).

Sayangnya, apa yang sampaikan Wahyudi, justru bertentangan dengan sejumlah keterangan yang telah disampaikan, baik oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bahkan Wahyudi sendiri.

Diketahui, saat dikonfirmasi wartawan pada 18 Mei 2026, Benyamin mengatakan, bahwa Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang jabatan Sekda Tangsel baru akan segera terbit.

“Segera (terbit SK perpanjangan masa jabatan Sekda, red),” singkatnya.

Bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Kepala BKPSDM Wahyudi Leksono saat dikonfrontir Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 19 Mei 2026 menyatakan bahwa rekomendasi perpanjangan jabatan Sekda Tangsel Bambang Noertjahjo dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah terbit dari 4 Mei 2026.

Pada momen itu, Wahyudi juga menyatakan, bahwa Keputusan Wali Kota Tangsel tentang perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel masih menunggu proses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tangsel.

"Kita buat kita dorong ke bagian hukum, sedang harmonisasi kemudian proses paraf (Kepwalnya)," kata Wahyudi.  

Menanggapi hal tersebut, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SpeakUp) Suhendar menilai, proses pengisian evaluasi perpanjangan jabatan Sekda Tangsel ini menunjukan kepada publik bahwa prosesnya penuh intrik dan kepentingan tertentu serta jauh dari prinsip meritokrasi.

"Yang seharusnya terbuka malah tertutup. Selain itu juga disinformasi dan blunder, Pemerintah Kota Tangsel dan Wali Kota Tangsel seperti pemain sulap," kata Suhendar. 

Suhendar mengungkapkan, bagaimana bisa pada 18 Mei 2026 Wali Kota menyatakan Kepwal perpanjangan masa jabatan Sekda masih dalam proses.

Lalu pada 19 Mei 2026 ketika dipanggil DPRD, BKPSDM menyatakan Kepwal perpanjangan masa jabatan Sekda masih dalam proses administrasi.

Namun tiba-tiba pada 20 Mei 2026 BKPSDM mengumumkan bahwa Kepwal untuk jabatan sekda sudah terbit dan ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2026.

"Artinya jajaran Pemkot Tangsel dan Wali Kota memberikan informasi yang kontradiksi dan membingungkan, terkesan menutupi proses yang seharusnya terbuka," ungkapnya.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih lanjut.

Langkah hukum tersebut akan ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Selatan menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 800.1.5.3/Kep.93-Huk/2026 tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tertanggal 6 April 2026.

Anggota LBH Ansor Tangsel, Denis, menilai penerbitan surat keputusan tersebut justru memunculkan persoalan hukum dan administrasi pemerintahan.

“Kami dari LBH Ansor Tangerang Selatan ingin menanggapi isu yang disorot oleh publik yaitu mekanisme perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan,” kata Denis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Denis, penerbitan SK yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, itu dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, lanjut dia, langkah  tersebut juga dinilai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance.

“Atas hal tersebut kami akan melayangkan gugatan ke Pengadilan TUN Banten atas dasar diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 800.1.5.3/Kep.93-Huk/2026 tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi JPT Pratama tertanggal 6 April 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gugatan itu nantinya akan mempersoalkan tindakan Wali Kota Tangsel yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.

“Sebab dengan diterbitkannya surat (keputusan wali kota tentang tim evaluasi kinerja JPT Pratama) ini, wali kota secara terang-terangan telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan lainnya,” jelas Denis.

Denis menambahkan, prinsip-prinsip tersebut telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun Wali Kota Tangsel terkait rencana gugatan tersebut.

Hal itu seperti disampaikan ketua tim evaluasi Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi kepada TitikKata di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (18/5/2026).

“Udah dikirim, nanti itu yang mutusin dari BKN, kita mah hanya berhak menilai sesuai dengan kemampuan dia pada saat wawancara, selanjutnya nanti yang menentukan BKN. BKN nanti menurunkan rekomendasi ke kepala daerahnya,” Ujar Deden.

Deden menjelaskan, keputusan diperpanjang atau tidak Sekda Tangsel Bambang Noertjahjo, tergantung rekomendasi BKN.

Dia bilang, tim evaluasi hanya bekerja menilai capaian kinerja selama lima tahun menjabat.

“Ini kan kalau evaluasi itu ngga ada calon lain untuk diwawancara hanya satu. Gini pak walikota pengen ngetes dulu ini yang bersangkutan masih layak atau ngga makanya melalui proses evaluasi, hasil evaluasi dikirim ke BKN, tergantung nanti BKN mau seperti apa? Kalau kata BKN ternyata dilihat dari nilai dan pemaparan itu kan divideo, dia sudah ngga mampu,  tapi kalau dia sudah mampu diterusin,” katanya.

“Wawancaranya kan dari hasil capaian kinerja mereka, kita butuh validasinya, kita butuh buktinya vidio-vidionya segala macam,” sambung dia.

Namun sayangnya, Deden enggan membocorkan catatan tim evaluasi terhadap kinerja Sekda Tangsel.

Diketahui, jabatan Sekretaris DaerahKota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo telah berakhir sejak 19 April 2026 lalu.

Hingga berita ini diturunkan, TitikKata masih menggali informasi pihak terkait.

“Semangatnya agar melahirkan jabatan sekda yang sesuai dengan prinsip meritokrasi yaitu menempatkan seseorang berdasarkan kelayakan, bukan karena faktor-faktor kronisme, patronisme dan lain sebagainya yang nanti akan tidak mampu bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Kata Suhendar, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangsel nomor 133/Kep.84-Huk/2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bambang Noertjahjo, dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Tangsel tertanggal 19 april 2021.

Lalu, surat resmi Wail Kota Tangsel kepada Gubernur Banten nomor: 500.5.7.15/741/BKPSDM/2026 perihal permohonan anggota tim evaluasi kinerja dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 12 Februari 2026.

Kemudian, Surat balasan dari Gubernur Banten Nomor: T-800.1.3.6/160/BKD/2026

tanggal 27 Februari 2026 perihal penugasan anggota tim evaluasi kinerja dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Lanjut Suhendar, Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangsel nomor 800.1.2.5/3306-PP/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal permohonan surat Rancangan Keputusan Wali Kota Tangsel tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tertanggal 6 Maret 2026, dan Keputusan Walikota nomor: 800.1.5.3/Kep.93-Huk/2026 tentang tim evaluasi kinerja dan kompetensi JPT Pratama tertanggal 6 April 2026.

Serta laporan tim evaluasi kinerja dan kompetensi JPT Pratama yang disampaikan kepada Wali Kota Tangsel pada 27 April 2026.

“Berdasarkan dengan fakta tersebut diketahui bahwa apa yang telah dilakukan atau proses yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel sangat bertentangan dengan peraturan menteri PAN-RB nomor 15 tahun 2019 yang mana dalam regulasi tersebut disyaratkan, diharuskan, pertama pembentukan tim evaluasi diharuskan dilakukan sebelum tim evaluasi bekerja," ujarnya.

“Berdasarkan ketentuan ini, tim evaluasi bekerja adalah 3 bulan itu artinya sebelum masa jabatan habis. Ketika habis pada 19 April 2026, maka tim itu sudah harus bekerja sejak sekurang-kurangnya pada bulan Februari, sementara Februari Pemkot Tangsel baru mengajukan surat, ini yang sangat bertentangan, semestinya tiga bulan tim ini bekerja dan tim ini bekerja dengan syarat terlebih dahulu dibentuk dan pembentukan itu sebelum tim bekerja. Sementara faktanya, tim ini baru dibentuk pada 6 April. Selain itu juga yang sangat fatal,” terang Suhendar.

Menurutnya, proses evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda Tangsel cacat secara administrasi birokrasi, dimana kata Suhendar, jika nanti diuji secara objektif baik melalui mekanisme apapun, keputusan terkait perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel akan mudah sekali dibatalkan.

“Merespon situasi ini. Tentu saja gubernur berdasarkan regulasi yang ada permendagri 91 2019 tentang penunjukkan penjabat sekda. Di sini gubernur harus segera menunjuk penjabat sekda apabila terjadi kekosongan karena pejabat definitif habis sejak 19 April 2026 maka 5 hari kemudian gubernur harus segera menunjuk penjabat Sekda,” pungkasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi perihal terkait, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memberikan pernyataan yang tampak seolah-olah tak ada permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda Tangsel.

“Tidak ada kekosongan jabatan, karena 5 tahun itu bukan masa jabatan Sekda. Tapi setiap 5 tahun semua eselon 2 A harus di evaluasi kinerjanya,” singkatnya, melalui pesan Whats ap, Sabtu (16/5/2026).

Disisi lain, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Khadafi, berpandangan bahwa apa yang dilakukan dan disampaikan Benyamin perihal jabatan Sekda Tangsel, dapat disinyalir bagian dari intrik politik birokrat sang Wali Kota Tangsel.

“Dalam persoalan ini, muncul pertanyaan kenapa tim evaluasi kinerja Sekda Tangsel baru ditetapkan oleh Wali Kota Tangsel  sebulan setelah diusulkan? kenapa tidak main cepat, mengingat kebutuhan yang mendesak, hingga akhirnya hasil kerja tim evaluasi jadi melewati batas waktu masa jabatan Sekda. Saya kira bukan tanpa sebab tim itu baru ditetapkan mendekati akhir masa jabatan Sekda,”

“Dari situ terlihat jelas intrik politik birokratnya. Begitulah gaya main birokrat mengutak-atik administrasi Pemerintahan. Lalu, kalau itu ada unsur disengaja atau direncanakan demikian, pertanyaannya kenapa Wali Kota Tangsel melakukan itu, apa dia mau bangun dinasti sendiri?,” pungkasnya, Sabtu (16/5/2026).

“Harga sembako sebagian besar masih stabil, beras juga masih stabil. Tapi ada satu dua komoditas pangan di angka 50 ribu, cabai keriting merah dan cabai rawit hijau. Harga telur Alhamdulillah sudah turun dan daging masih stabil. Ini terhitung masih normal,” katanya.

Kabar baiknya, penerima bantuan pangan dari pusat naik 3 kali lipat menjadi 190 ribu orang.

Kenaikan kuota bantuan pangan ini, lanjut Zakiyah, atas permohonan Pemkab Serang ke Badan Pangan Nasional.

Sebelumnya Kabupaten Serang hanya mendapat 46 ribu penerima.

“Kami apresiasi kepada Badan Pangan Nasional yang sudah mohonkan penambahan bantuan pangan. Januari, Februari, Maret kami tertimpa bencana 834 hektare gagal panen, jadi kami butuh subsidi, butuh support dari pusat,” ujarnya.

Pemkab juga membahas ketahanan pangan dan koperasi merah putih dalam rapat Forkopimda untuk menjaga stabilitas ekonomi jelang Idul Adha.

“Dan Alhamdulillah kami mendapat 3 kali lipat penerima manfaat sekitar 190 ribu,” paparnya.

“Saya rasa ngga ada masalah, saya kan selalu monitor ini jadi bukan (error,red), ketika anak mendaftar SPMB ada terjadi diupload segala macam pengisian itu banyak keliru,” ucap Jamaluddin di Serang, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, sebagian besar kendala muncul karena kesalahan pengumpulan data oleh calon peserta didik maupun operator sekolah. Dia bilang, sistem otomatis menolak data yang tidak sesuai ketentuan.

“Misalnya nilai rapotnya angkanya 90, dia ngisi 94, terus 80 ngisi 90, sehingga terjadi penolakan di situ. Saya panggil panitia semua tolong saya minta yang menjadi keluhan masyarakat segera dan sementara ini belum ada keluh-kesah, sebetulnya di kami panitia biasa aja standar dan kami tahu ketika orang-orang yang rewel segala macam tidak nyaman tahun lalu  dengan sekarang gitu aja sih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, skema baru dengan penerapan pra SPMB  tingkat SMA, SMK, dan SKH Negeri yang dibuka sejak 20 April hingga 31 Mei 2026, dapat meminimalisir kecurangan atau calo.

“Jadi kalau ada guru, masyarakat, ada siapa yang merasa pra SPMB ini merasa ribet, menurut saya dulu zona nyaman sekarang ini kita makai aturan pra SPMB ini supaya kita clean clear sesuai arahan Pak Gubernur tidak ada titip-menitip, sehingga yang dulunya zona nyaman sekarang pas dapat gini akhirnya mereka terusik, akhirnya munculin ini di tiktok, artinya pengalaman saya udah banyak yang begini udah saya laluin semua lah,” terang dia.

Jamaluddin memastikan, bakal selalu memonitor selama pra SPMB berlangsung, dan menerima aduan jika ada permasalahan teknis di lapangan.

“Saya ingin masyarakat itu semua puya hak yang sama daftar, semua sama ketika ada kendala-kendala, saya rasa itu wajar dalam arti orang tua masih baru belum paham begitu ya, tapi itu tetap dilayani oleh panitia,” katanya.

“Panitia selalu siap lah menghadapi masukan masukan, bahkan kemarin di SMA 10 Tangerang tuh terjadi ada masalah nomor induk siswanya yang ngga bener, saya langsung suruh turun panitia, jadi ada permasalahan saya pantau terus,” pungkasnya.

Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, mulai dari pengamanan jalur distribusi hingga penyaluran hewan kurban kepada masyarakat.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada Rabu (13/5/2026).

“Tadi ada beberapa hal yang menjadi isu strategis. Pertama jelang Idul Adha kita lakukan bersama. Kedua stabilitas ekonomi jelang Idul Adha juga,” kata Zakiyah usai rapat Forkopimda.

Ia menjelaskan, seluruh instansi lintas sektor telah menyampaikan kesiapan masing-masing, termasuk skema pengamanan jalur distribusi hewan kurban di wilayah Kabupaten Serang.

“Nanti sudah dibicarakan, ada beberapa jalur yang sudah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum maupun Dishub,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan distribusi hewan kurban, Pemkab Serang bekerja sama dengan PT Kahf untuk menyalurkan sekitar 1.000 ekor hewan kurban kepada masyarakat.

“Kita bekerjasama dengan PT Kahf yang bergerak di perusahaan hewan. Akan disalurkan di Kabupaten Serang kurang lebih ada 1.000. Insya Allah semuanya sudah sehat dan sudah melalui pemeriksaan,” papar Zakiyah.

Selain memastikan kesehatan hewan kurban, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kendaraan angkutan guna menjaga kelancaran distribusi dan kebersihan lingkungan selama momentum Idul Adha.

Zakiyah menegaskan, pengawasan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) akan diperkuat, terutama selama masa cuti dan libur panjang Idul Adha.

“Polres Serang akan menindak truk yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Saya tadi sudah mintakan pengawasan khusus di waktu cuti liburan panjang sampai Idul Adha,” pungkasnya.

“Kita kasih police line agar dia (perusahaan,red) melakukan pemenuhan nih, dia tidak melakkan pencemaran lagi, membuang limbah B3 itu ke sungai. Karena kan daya dukung tampung sungai sudah tidak memenuhi lagi, jadi si limbahnya itu harus dimanfaatkan kembali baik itu penyiraman tanaman sekitar perusahaan, jadi tidak dibuang ke sungai,” ujar Wawan kepada TitikKata di KP3B, Kota Serang, Rabu (13/5/2026).

Meski enggan menyebutkan perusahaan yang melanggar, Wawan mengklaim telah menerima banyak aduan dari masyarakat perihal perusahaan nakal.

“Sekarang masyarakat atau pemerhati lingkungan sudah mengadukan pencemaran dan hasil verifikasi penyebabnya ini ya police line, di Tangerang, Serang, ada jumlahnya kurang lebih paling juga beberapa, hasil pengaduan, hasil verifikasi lapangan ngga terlalu banyak, dan sudah ada melakukan pemenuhan juga kan,” katanya.

Selain perusahaan, dikatakan Wawan, pengaduan masalah lingkungan tambang juga kerap terjadi.

Dia bilang, petugas pengawas lingkungan hidup atau PPLH terus bergerak mengawasi ketaatan korporasi atau perusahaan terhadap aturan perlindungan lingkungan.

“Kita sudah melakukan pengawasan, kan nanti ada petugas PPLH, kalau perusahaan sudah melanggar ya police line,” jelasnya.

Disisi lain, Wawan juga mengakui, pihaknya telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 terkait Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik.

Peraturan ini, lanjut Wawan, menetapkan standar baru yang lebih ketat untuk pengolahan limbah domestik sebelum di buang ke lingkungan.

“Kita sudah sosialisasi mengundang 260 perusahaan itu untuk pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” pungkasnya.

Proyek tersebut digadang-gadang bernilai fantastis mencapai Rp5,7 triliun, digarap oleh Danantara dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, mengatakan proyek strategis tersebut dirancang untuk mengolah sampah ribuan ton per hari untuk mengatasi masalah sampah di wilayah Serang Raya.

“Serang Raya yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang itu lokasi untuk PSELnya di cilowng dengan estimasi timbunan sampah sekitar 2.000 ton per hari,” ucap Wawan di Kota Serang, Rabu (13/5/2026).

“MoUnya sudah termasuk PKSnya yang kemarin sudah dihadiri kerja sama dengan Danantaranya dengan Gubernur, Bupati, Walikota Serang,” sambung dia.

Menurutnya, lelang proyek PSEL Serang Raya oleh Danantara mulai semester I 2026.

“Kan lelang dulu Danantara ini mulai 2026, sesudah lelang proses pembangunannya 2027 teknologinya,  kurang lebih membutuhkan waktu sekitar dua tahunan,” katanya.

Lebih lanjut, Wawan berharap, PSEL ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah di wilayah Serang Raya.

“Selama ini kan pengelolaan sampah harus penanganan khusus ya teknologinya baik itu program PSELnya untuk jadi enegri listrik menggunakan Incinerator (alat pengolahan limbah termal,red). Nah nanti harus ada penyiapan residunya seperti Fly ash atau Bottom ash, hasil pembakaran harus ada penyiapan lahannya, sementara ini untuk PSEL ini kabupaten kota khususnya Kota Serang harus menyediakan lahan sekitar 5 hektare kurang lebih,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Penandatanganan ini sebagai bagian percepatan penanganan sampah dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) Presiden Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayahc,” ucap Andra Soni pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Danantara untuk Percepatan Pembangunan PSEL di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jl Imam Bonjol No. 61, Jakarta, Senin (11/5/2026) lalu.

Andra Soni menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan peran masing-masing untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan baik. “Tepat waktu dan segera bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

“Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 4 hingga 11 Mei 2026 di Forbis Hotel Waringinkurung, Kabupaten Serang.

Sebanyak 30 peserta dari puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Serang mengikuti pelatihan tersebut.

Materi diberikan melalui metode klasikal yang mencakup ceramah, diskusi, simulasi, hingga praktik lapangan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu.

“Surveilans yang lemah bikin kasus PD3I terlambat terdeteksi. Lewat pelatihan ini, kami ingin pastikan setiap puskesmas di Kabupaten Serang punya petugas yang siap mendeteksi, melapor, dan merespons dalam 24 jam,” katanya. Kamis, (7/5/2026).

Efrizal menuturkan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan sekaligus mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan PD3I di tingkat puskesmas.

“Ini bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan di tingkat puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PD3I meliputi sejumlah penyakit seperti campak, polio, difteri, pertusis, dan tetanus yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Karena itu, penguatan sistem surveilans dinilai penting untuk mencegah penyebaran kasus sekaligus mendukung keberhasilan program imunisasi.

“Harapannya setelah pelatihan, petugas surveilans di puskesmas lebih mampu mendeteksi dini, melapor, dan merespons cepat kasus PD3I,” pungkasnya. (Adv)

“Yang masih tinggi itu cabai rawit merah atau cabai setan, pas Lebaran kemarin itu harganya naik Rp120 ribu, kemudian turun Rp30 ribu, sekarang naik lagi Rp60 ribu," ucap Kepala Disperindag Banten, Iwan Hermawan di KP3B, Senin (12/5/2026).

Menurutnya, pengendalian harga MinyakKita saat ini diangka Rp15.700 perliter dengan memotong rantai distribusi. 

Dia bilang, bahwa pasokan kini diarahkan langsung dari produsen ke Bulog, lalu didistribusikan langsung ke pengecer.

"Tujuannya memotong rantai pasok agar harga terkendali. Kami bekerja sama dengan Bulog dan PTSI agar lebih banyak pedagang yang bisa disuplai," katanya.

Untuk memudahkan pedagang mendapatkan suplai, Disperindag juga memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung di lokasi pasar. Langkah ini sudah mulai diimplementasikan di wilayah Baros dan Tangerang.

"Karena salah satu syaratnya itu mereka harus punya NIB," jelasnya.

Iwan mengungkapkan, bahwa pihaknya rutin melakukan penelusuran dari tingkat pengecer hingga produsen untuk mencegah penimbunan. Pengecer dilarang keras menjual kembali stok ke pedagang lain (grosir) karena titik akhir distribusi harus sampai ke tangan konsumen.

"Jadi sudah kita ingatkan kepada pedagang untuk tidak menjual lagi, harus kepada konsumen atau masyarakat langsung," pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan panitia seleksi untuk mencari pemimpin di tiga BUMD tersebut.

“PT BGD, ABM sama Jamkrida, baru berjalan minggu depan,” ucap Deden kepada TitikKata, Senin (11/5/2026).

Hal serupa disampaikan kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Banten, Ismail menargetkan, proses seleksi direksi dan komisaris ketiga BUMD dapat selesai bulan ini.

“Tahapan awal sudah kita laksanakan, sudah ada (Pansel) dari Provinsi pak sekda sebagai lidingnya, sisanya dari luar akademisi, tokoh bisa,” katanya.

Menurutnya, pimpinan BUMD harus memiliki ide dan konsep bisnis yang matang dan terarah, agar bisa bertransformasi dari perusahaan yang merugi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Saat ini memang kita cari orang yang punya kreativitas, inovasi yang bisa membangun untuk usaha, gimana caranya dia punya jiwa usaha. Kita ingin mereka lebih kreatif, apa nih inovasinya,” terang dia.

“Selama ini idenya dari kita Pemda, harusnya kan dari mereka apa nih, mau usaha apa biar bisa berkembang,” sambungnya.

Ismail tak menampik, beberapa BUMD masih stagnan tidak berkembang sehingga perlu pembinaan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

“Harus memberikan kontribusi yang nyata, punya deviden dan sekarang ini kan salah satu untuk meningkatkan PAD kita,  BUMD kita bisa lebih berdayagunakan,” tandasnya.

Hal itu dikatakan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian Provinsi Banten Ari Mardiana.

“Kurban di 2025 itu sekitar 61.690 ekor, itu total ya kalau estimasi 2026 mencapai 63.171, naik 3 persen meski kita gatau ya di lapangan nanti seperti apa. Nah ketersediananya itu cuma 11.969, jadi hanya 19 persen yang tersedia, sementara yang lainnya tetap mendatangkan dari luar,” ucap Ari di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (11/5/2026).

Ari memastikan, seluruh hewan kurban di wilayahnya diperiksa secara ketat untuk menjamin daging yang aman, sehat, dan halal.

Meski begitu, dia mewaspadai penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan.

“Biasanya sih dalam pengawasan temuannya rata-rata sakit mata, ingusan, dan batuk. Marena lebih ke hewan stress perpindahan dari satu lingkungan ke lingkungan baru teurtama, apalagi rata-rata yang namanya lapak itu pinggir jalan mobil motor berlalulalang tinggi, tingkat polusi tinggi, makanya lebih rentan terkena penyakit,” katanya.

“Tahun kemarin kita ketemu sebanyak 2 ekor, akhirnya kita isolir disarankan untuk tidak dijual, nah kalau misalkan hal yang lain kaya antrak, brucellosis itu enggak ada. Untuk tahun ini karena kita baru melaksanakan hari ini ya kita belum ada laporannya,” sambung dia.

Hewan ternak yang terinfeksi PMK, dikatakan Ari, wajib dipisahkan dari hewan yang sehat untuk mencegah penularan yang cepat.

“Kita sarankan untuk dipisahkan tidak untuk dijual, kalau pun diperlukan pengobatan kita hanya menggunakan obat topical yang obat dari luar saja, tidak disuntik apalagi penyuntikan dengan antibiotik atau misalnya penyuntkan vitamin, kita juga tidak karena takutnya kita suntik antibiotik udah gitu si hewan terus tetap dijual, sementaara kan tidak boleh ada kandungan antibiotik. Nah Hewan terkena antibiotik itu dijual bisa mengakibatkan resistensi antibiotik bagi yang mengonsumsi dagingnya. Kadang-kadang kan dia bisa saja sapinya dipisahkan diisolasi kalau kita pulang kan yang namanya pedagang kan gitu,” pungkasnya.

"Pemotongan Tukin itu pilihan paling akhir. Karena kami juga menyadari para aparatur ini kan, baik ASN maupun P3K, itu kan masyarakat juga. Mereka juga punya kewajiban, punya beban. Makanya kita akan berupaya kalaupun ada kekurangan di sana-sini, pemotongan Tukin itu pilihan paling akhir" tegas Deden, kepada TitikKata, Jumat (8/5/2026).

Menurut Deden, pemotongan Tukin ASN dapat memicu efek domino terhadap sektor perekonomian di Banten.

Sebab itu, membutuhkan kajian yang mendalam mengenai pemangkasan tersebut.

“Alternatif alternatif pembiayaan kita bahas semua,” katanya.

Sebagai langkah menggenjot pendapatan, dikatakan Deden, pihaknya tengah merumuskan penyesuaian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau sektor pertambangan. 

“Sekarang kan satu kubik batu itu, batu belah, kalau ngga salah masih Rp11.000 apa Rp13.000, di Provinsi lain itu sudah hampir Rp100.000. Nah kita tertinggal jauh. Kita harapkan optimalisasi pajak MBLB ini dapat menjadi tumpuan baru bagi PAD, sehingga kekhawatiran para ASN terkait pemotongan tukin tidak perlu menjadi kenyataan di masa mendatang,” katanya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, menegaskan secara rasional perlu ada evaluasi pemotongan belanja pegawai termasuk TPP dan tunjangan ASN, agar tidak terkesan pemborosan di tengah potensi pendapatan yang terus menurun.

“Salah satu evaluasinya misalnya TPP Rp1,5 triliun,  sudah sebanding tidak dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kenaikan PAD (pendapatan asli daerah,red) atau efektifnya birokrasi. Jika tidak maka TPP tersebut bisa dikatakan pemborosan struktural,” ucap Sururi.

Menurutnya, pemangkasan Tukin dan TPP ASN perlu dilakukan secara bertahap, termasuk belanja-belanja yang tidak masuk skala prioritas harus disesuaikan agar tidak membebani APBD.

“Solusinya penyesuaian secara bertahap misalnya kurangi belanja-belanja tidak prioritas, pengetatan tunjangan harus berbasis prestasi kerja atau moratorium belanja pegawai. Prinsipnya, ketika APBD menurun maka seluruh belanja harus menyesuaikan termasuk TPP dan Tukin ASN,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatus Sipil Negara (ASN) mencapai Rp1,3 triliun dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar Rp1,5 triliun.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Praktik pembayaran PKB sejak 2023, dilakukan melalui layanan pembayaran elektronik yang tersinkronisasi dengan Bank BJB, meski RKUD Pemprov Banten dikelola Bank Banten.

Gubernur Banten, Andra Soni justru irit bicara saat dikonfirmasi mengenai hal itu.

"Entar... entar," kata Andra singkat sambil berjalan di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, pada Kamis (7/5/2026).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menyebut alasan pembayaran PKB dilakukan melalui BJB terjadi karena Bank Banten sebagai pengelola RKUD belum memiliki infrastruktur memadai.

"Harusnya semua lewat RKUD. Tapi kalau RKUD Payroll belum siap, nggak apa-apa, nggak harus seperti itu. Dalam arti bisa fleksibel," kata Dimyati di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (4/5/2026).

Menurut Dimyati, idealnya seluruh transaksi PKB terpusat melalui Bank Banten.

Namun keterbatasan jaringan dan sistem digital membuat pemerintah membuka ruang kerja sama dengan bank lain.

"Kalau Bank Banten belum siap, silakan kerja sama. Bisa dengan BJB, BRI, atau Mandiri. Yang penting pelayanan tetap jalan," ujarnya.

Dalam praktiknya, layanan pembayaran PKB saat ini masih melibatkan Bank BJB melalui skema kerja sama Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Bapenda, Polda Banten, dan PT Jasa Raharja.

Namun, skema tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh keputusan gubernur sebagai dasar administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh penerimaan daerah masuk melalui RKUD.

Dimyati pun tak menampik belum adanya penetapan melalui keputusan gubernur. Ia menyebut pemerintah akan segera menelusuri dan melengkapi dasar hukum tersebut.

"Nanti kita carikan. Ini kan sedang berjalan, kita benahi supaya sesuai aturan," katanya.

Ia menegaskan, meski skema saat ini bersifat transisi, transparansi arus kas tetap menjadi syarat utama.

"Harus transparan. Alur kasnya jelas, neracanya jelas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Namun, pengakuan tersebut menuai kritik dari Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar yang menilai praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Menurut Suhendar, keberadaan RKUD bukan sekadar teknis perbankan, melainkan menyangkut legalitas penerimaan daerah yang wajib ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

"RKUD itu harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Itu syarat legalitas. Kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum," katanya, kemarin di Tangerang.

Ia menegaskan, kerja sama pembayaran PKB yang melibatkan perbankan tanpa dasar keputusan gubernur dapat dikategorikan tidak sah.

"Regulasi mensyaratkan keterlibatan kepala daerah. Ketika praktik kerja sama berjalan tanpa itu, maka bisa disebut tidak sah, bahkan berpotensi ilegal," katanya.

Suhendar juga menyoroti dokumen kerja sama Tim Pembina Samsat dengan Bank BJB yang disebut tidak memuat tanda tangan gubernur.

"Kalau tidak ada penetapan kepala daerah, itu problem serius. Siapa yang bertanggung jawab? Ini menyangkut akuntabilitas keuangan daerah," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika mekanisme tersebut dibiarkan berlarut sejak berjalan pada 2023.

"Tujuan regulasi itu untuk tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada keputusan kepala daerah, patut dipertanyakan, siapa yang diuntungkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini berbahaya karena membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap keuangan daerah.

"Tanpa dasar hukum yang jelas, tidak ada jaminan bahwa hasil kerja sama benar-benar kembali ke APBD dan masyarakat," katanya.

Suhendar menyarankan agar Pemprov Banten segera menghentikan praktik tersebut sementara waktu, lalu memperbaikinya sesuai aturan.

"Harus dihentikan dulu secara hukum. Kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, bank mana saja yang menjadi mitra resmi. Itu baru sah," ujarnya.

Meski demikian, ia masih membuka ruang solusi jika kondisi infrastruktur Bank Banten memang belum siap.

"Kalau dalam masa transisi, misalnya Bank BJB ditetapkan sebagai rekening operasional melalui keputusan kepala daerah, itu jauh lebih baik. Setidaknya ada dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Peninjauan itu dilakukan setelah adanya keluhan dari masyarakat sekitar terkait kondisi penyempitan jalan yang mengancam keselamatan pengendara di depan area SPBU BP-AKR Rawabuntu.

Kepala Bidan Lalu Lintas Dishub Kota Tangsel Martha Lena mengatakan, adanya penyempitan jalan di depan SPBU BP-AKR Rawabuntu itu berpengaruh pada kelancaran dan keselamatan pengendara.

"Adanya penyempitan jalan ini tetap berpengaruh kepada laju arus lalu lintas, kapasitas jalan tidak seimbang sehingga ada perlambatan laju kendaraan. Sementara dari keselematan, penyempitan jalan bahaya buat pengendara dan masyarakat sekitar," kata Martha usai meninjau lokasi.

Martha menerangkan, dari hasil peninjauan langsung di lokasi, pihaknya menemukan area SPBU BP-AKR berada di sempadan Jalan Rawa Buntu. 

"Jarak sempadan yang jadi area SPBU sampai ke trotoar eksisting 6 meter," ungkap Martha. 

Terkait keberadaan tanki pendam bahan bakar, Martha menyebut, keberadaan tanki di sempadan jalan berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat khususnya pengguna jalan.

"Tadi dikatakan petugas keberadaan tanki ini tidak boleh berdekatan dengan aktivitas yang ada. Pasti tanki tidak mungkin dipinggir jalan. Nanti akan diassesment dengan eksisting yang sudah ada ROW ini bisa seimbang dan simetris atau tidak ada bottleneck,” paparnya.

Menanggapi soal penyempitan jalan di SPBU BP-AKR, Manajemen BP-AKR mengeklaim, tempat usahanya itu dibangun dan dijalankan sesuai dengan seluruh ketentuan dan perizinan yang berlangsung.

“Termasuk Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta persyaratan teknis dari otoritas berwenang,” katanya melalui keterangan resmi.

Manajemen BP-AKR menuturkan, adanya pelebaran jalan di Jalan Rawabuntu itu dilakukan setelah SPBU BP-AKR beroperasi pada 2018.

“Dalam proses tersebut, SPBU BP telah mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan, termasuk penyesuaian sebagian area lahan berdasarkan keputusan resmi pihak berwenang, dan terus berkoordinasi guna mendukung kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat sekitar,” bebernya.

Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan adanya penyempiitan jalan di depan SPBU BP-AKR Rawabuntu itu.

Pasalnya, kondisi eksisting saat ini area SPBU terlihat berada di sempadan jalan sehingga dianggap menimbulkan potensi bahaya bagi pengendara yang melintas.

Salah seorang warga, Paniman mengatakan, adanya penyempitan jalan itu membahayakan pengguna jalan. 

Menurutnya, kondisi jalan yang awalnya lebar lalu tiba-tiba menyempit membuat kawasan tersebut rawan kecelakaan.

“Yang tadinya jalan lebar, terus tiba-tiba nyempit. Dari dulu juga jalannya di sini memang rawan kecelakaan," katanya.

Dia berharap, adanya ketegasan dari pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan terutama di depan salah satu SPBU yang identik berwarna hijau. 

“Kalau mau dilebarin ya silakan, lebih bagus. Kalau dibebaskan dan mundurin, jalannya jadi lebih enak dan aman,” ungkapnya.

Hal senada dikeluhkan warga lainnya bernama Deni. Menurutnya, pelebaran jalan harus dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. 

"Ya kalau menurut saya itu salah juga. Kalau harus dibayar (pembebasan lahan-red) kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Kan semua harus ikut aturan," tegas Deni.

Dia juga mengeluhkan soal pedestrian di Jalan Rawabuntu yang kerap dijadikan lahan parkir kendaraan dan sebabkan hambatan lalu lintas. 

"Itu kan macet. Dipakai buat parkir. Seharusya pemkot menyadari itu kan buat pengguna jalan," lugasnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti yang menyebut, kegiatan pengalihan alur sungai tersebut sudah memiliki izin dari pihak Kementerian.

"Kegiatan Pengalihan Alur Sungai yang dilaksanakan oleh PT Jaya Real Property Tbk sudah ada izinnya berdasarkan Kepmen PU Nomor 298/KPTS/M/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Kompensasi atas Ruas Sungai Ciputat dan Cibenda oleh PT Jaya Real Property Tbk. Teman-teman Balai sudah melaksanakan tinjauan lapangan dan menemukan adanya pengalihan alur sungai pada Saluran Sekunder Irigasi dan Sungai Ciputat pada kawasan komersil Bintaro," kata Diana, Kamis (7/5/2026).

Diana mengatakan, setelah persoalan alih fungsi Kali Ciputat menjadi Bintaro XChange Mall mencuat dan diketahui publik, pihaknya pun menerjunkan tim untuk melakukan penelusuran.

Salah satu temuan tim tersebut, adalah belum diserahkannya aset pengganti sungai oleh pihak PT Jaya Real Property Tbk. 

"Saluran Sekunder Irigasi ditutup dan dialihkan menggunakan box culvert dengan cara pelurusan dan pengalihan aliran menuju Sungai Ciputat," kata dia.

Sementara itu, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speak Up) Suhendar menyebut Keputusan Menteri PU terkait alih fungsi Kali Ciputat yang dilakukan PT Jaya Real Property Tbk perlu dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait aset negara. 

"Mesti dikaji dasar Kepmen, sebab di Undang-Undang Keuangan Negara peralihan, tukar guling atau ruislag aset negara membutuhkan persetujuan DPR, selain itu Kepmen yg menjadi dasar tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang memberikan kekuasaan mengatur tata ruang adalah Pemerintah Daerah," kata dia.

Suhendar menegaskan, sungai pengganti yang disiapkan oleh PT Jaya Real Property Tbk harus berfungsi dengan baik, luasnya sesuai, dan harus sudah bersertipikat.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 298/KPTS/M/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Tentang Kompensasi atas Normalisasi Ruas Sungai Ciputat dan Cibenda oleh PT Jaya Real Property Tbk, alih fungsi Kali Ciputat dilakukan dengan dalih normalisasi dilakukan berdasrkan pertimbangan perlindungan kali dan hasil uji coba Tim Teknis atas pelaksanaan pengalihan alur sungai dan pelaksanaan konstruksi prasarana sungai dari aliran lama ke aliran baru telah dinyatakan berfungsi dengan baik. 

Adapun putusan tersebut diantaranya, mewajibkan pemberian kompensasi atas sungai Ciputat dan Sungai Cibenda kepada PT. Real Jaya Property Tbk, terhadap ruas sungai lama seluas 21.966 meter kubik dengan lahan seluas 35.980 meter kubik berupa ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Kompensasi dilakukan dengan ketentuan diantaranya; lahan dan bangunan tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Selain itu PT. Jaya Real Property Tbk diwajibkan untuk mensertifikatkan lahan ruas sungai baru atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. Jaya Real Property Tbk menanggung biaya yang diperlukan untuk pensertifikatkan ruas sungai baru tersebut.

Anehnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menandatangani berita acara serah terima ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya dan ruas sungai lama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT. Jaya Real Property Tbk.

Berita Acara Serah Terima Ruas Sungai lama dan Baru No. 08/BA/Da/2011 dan No. 019/JRP-YHW/IX/2011 pada tanggal 23 September 2011. 

Namun, Wakil Menteri PU, Diana memastikan hingga kini status kepemilikan ruas sungai baru masih dikuasi oleh PT Jaya Real Property Tbk. 

"Sampai saat ini penyerahan aset  pengganti sungai yg dialihkan belum berganti kepemilikan masih milik jaya real. sehingga dari balai meminta agar kepemilikan aset diserahterimakan ke Ditjen SDA dan memperbaiki tanggul sungai baru sebelum diserahkan," ungkap Diana.

Di sisi lain, Keputusan Menteri PU yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2011 ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA).

Direktur Speak Up, Suhendar menilai, keputusan tersebut disinyalir cacat hukum dan diduga terjadi tindak penyalahgunaan wewenang.

"Cacat, apabila tidak ada pendelegasian wewenang dari menteri (dan) termasuk penyalahgunaan wewenang yg berimplikasi batal serta adanya pemulihan kerugian," kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Zakiyah disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi untuk mendengarkan maksud dan tujuannya sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan sektor transportasi di Kabupaten Serang, khususnya dalam mendukung aktivitas industri dan pariwisata yang terus berkembang.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmatuzakiyah menyoroti masih terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan, terutama PJU di sejumlah ruas jalan nasional yang melintasi wilayahnya.

"Kami mengusulkan agar dilakukan penambahan fasilitas PJU di ruas jalan nasional, sekaligus perbaikan terhadap PJU yang rusak. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan," katanya.

Menurut Zakiyah keberadaan PJU yang memadai menjadi faktor krusial, tidak hanya bagi keselamatan dan keamanan lalu lintas pengguna jalan.

"Tetapi juga dalam menunjang kelancaran distribusi logistik industri serta aksesibilitas menuju destinasi wisata di Kabupaten Serang," ujarnya.

Zakiyah berharap, melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, berbagai kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Serang dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keselamatan dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Kepada Titik Kata melalui pesan aplikasi WhatsApp, wajib pajak yang idientitasnya enggan disebut menyanpaikan perihal terkait.

“Jadi pada tahun lalu, kita diberikan informasi mengenai fasilitas pembayaran pajak restoran, jadi pada tiga bulan terakhir pembayaran pajak yang sebelumnya dibayarkan melalui rekening salah satu bank, kemudian diberitahukan untuk membayar pada melalui fasilitas pembayaran lain sesuai yang diarahkan surat edaran,” ujarnya, Selasa (7/5/2026).

“Kami ini pelaku usaha yang ingin patuh. Tapi ketika rekening pembayaran pajak bisa berubah sampai dua kali dalam setahun, wajar kalau kami mulai bertanya, ini sebenarnya sistemnya seperti apa?,” tambahnya.

Wajib pajak itu juga menegaskan, bahwa yang disampaikannya merupakan masukan, agar pelayanan pajak di Tangsel lebih baik lagi.

“Kami bukan menolak pajak. Kami hanya ingin sistem yang profesional, transparan, dan tidak berubah-ubah. Kalau ini bisa dibenahi, kami yakin kepatuhan pajak juga akan meningkat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data informasi yang didapat, pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel secara resmi memberitahukan pada para wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pajak reklame, dan pajak air tanah melalui surat resmi mengenai adanya penutupan rekening pajak daerah Bank BJB dengan nomor rekening tercantum dalam pemberitahuan tersebut.

Kemudian, dalam pemberitahuan resmi itu, Bapenda Kota Tangsel mengarahakan transaksi pembayaran pajak melalui kode bayar (ID Billing) Pajak Daerah, virtual acount, dan Qris, yang tidak disebutkan secara rinci dan detil dalam pemberitahuan tersebut.

Hingga informasi ini disampaikan, Titik Kata masih menggali informasi lebih jauh.

Seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menyebut kondisi itu terjadi karena Bank Banten sebagai pengelola RKUD belum memiliki infrastruktur memadai.

"Harusnya semua lewat RKUD. Tapi kalau RKUD Payroll belum siap, nggak apa-apa, nggak harus seperti itu. Dalam arti bisa fleksibel," kata Dimyati di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (4/5/2026).

Menurut Dimyati, idealnya seluruh transaksi PKB terpusat melalui Bank Banten.

Namun keterbatasan jaringan dan sistem digital membuat pemerintah membuka ruang kerja sama dengan bank lain.

"Kalau Bank Banten belum siap, silakan kerja sama. Bisa dengan BJB, BRI, atau Mandiri. Yang penting pelayanan tetap jalan," ujarnya.

Dalam praktiknya, layanan pembayaran PKB saat ini masih melibatkan Bank BJB melalui skema kerja sama Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Bapenda, Polda Banten, dan PT Jasa Raharja.

Sayangnya, skema tersebut tak sepenuhnya ditopang oleh keputusan gubernur sebagai dasar administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh penerimaan daerah masuk melalui RKUD.

Dimyati pun tak menampik belum adanya penetapan melalui keputusan gubernur.

Ia menyebut pemerintah akan segera menelusuri dan melengkapi dasar hukum tersebut.

"Nanti kita carikan. Ini kan sedang berjalan, kita benahi supaya sesuai aturan," katanya.

Ia menegaskan, meski skema saat ini bersifat transisi, transparansi arus kas tetap menjadi syarat utama.

"Harus transparan. Alur kasnya jelas, neracanya jelas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Direktur Serikat Pegiat dan aktivis Urusan Publik (Speakup) Suhendar menilai praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Menurutnya, keberadaan RKUD bukan sekadar teknis perbankan, melainkan menyangkut legalitas penerimaan daerah yang wajib ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

"RKUD itu harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Itu syarat legalitas. Kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum," katanya, kemarin di Tangerang.

Ia menegaskan, kerja sama pembayaran PKB yang melibatkan perbankan tanpa dasar keputusan gubernur dapat dikategorikan tidak sah.

"Regulasi mensyaratkan keterlibatan kepala daerah. Ketika praktik kerja sama berjalan tanpa itu, maka bisa disebut tidak sah, bahkan berpotensi ilegal," katanya.

Suhendar juga menyoroti dokumen kerja sama Tim Pembina Samsat dengan Bank BJB yang disebut tidak memuat tanda tangan gubernur.

"Kalau tidak ada penetapan kepala daerah, itu problem serius. Siapa yang bertanggung jawab? Ini menyangkut akuntabilitas keuangan daerah," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika mekanisme tersebut dibiarkan berlarut sejak berjalan pada 2023.

"Tujuan regulasi itu untuk tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada keputusan kepala daerah, patut dipertanyakan, siapa yang diuntungkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini berbahaya karena membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap keuangan daerah.

"Tanpa dasar hukum yang jelas, tidak ada jaminan bahwa hasil kerja sama benar-benar kembali ke APBD dan masyarakat," katanya.

Suhendar menyarankan agar Pemprov Banten segera menghentikan praktik tersebut sementara waktu, lalu memperbaikinya sesuai aturan.

"Harus dihentikan dulu secara hukum. Kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, bank mana saja yang menjadi mitra resmi. Itu baru sah," ujarnya.

Meski demikian, ia masih membuka ruang solusi jika kondisi infrastruktur Bank Banten memang belum siap.

"Kalau dalam masa transisi, misalnya Bank BJB ditetapkan sebagai rekening operasional melalui keputusan kepala daerah, itu jauh lebih baik. Setidaknya ada dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Meski diguyur hujan, Deden datang tidak menjaga jarak duduk bareng dengan massa aksi dari lintas organisasi mulai BEM Banten Bersatu hingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), berdialog sekaligus menyerap aspirasi prihal seputar pendidikan di Banten.

Tak henti disitu, Deden juga menemui massa yang tergabung dalam BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melakukan aksi di depan kantor DPRD Banten yang tak jauh dari lokasi tersebut.

Di depan para mahasiswa, Deden menyampaikan program sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten, menjadi solusi untuk menekan angka putus sekolah hingga manfaatnya dirasakan oleh siswa SMA, SMK dan SKh swasta.

“Program sekolah gratis swasta yang dibiayai oleh Pemprov ini juga meminimalisir penahanan ijazah, karena salah satu persyaratan yang disampaikan kepada pihak sekolah tidak ada lagi ijazah yang ditahan karena semua biayanya sudah ditanggulangi Pemprov,” ucap Deden disela-sela dialog dengan mahasiswa.

Deden menjelaskan, perbaikan fasilitas sekolah terus digencarkan, bahkan beberapa sekolah baru telah dibangun di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang.

"Alhamdulillah, tahun ini kita juga terus memperbaiki dan membangun sekolah-sekolah baru yang ada di Provinsi Banten," katanya.

Hal serupa disampaikan Kepala Dindikbud Banten, Jamaluddin memastikan, jika program sekolah gratis dapat membantu masyarakat yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

“Saya rasa anggaran luar biasa sekitar Rp400 miliar yang tadi disampaikan Pak Sekda ini menjangkau hampir 60 ribu penerima manfaat. Dan kedepan sampai tiga tahun depan sampai angka 180 ribu dan ini luar biasa saya rasa dengan anggaran yang sangat wajar,” katanya.

Selain sekolah gratis, kata Jamaluddin, tahun ini juga Pemprov bakal melakukan revitalisasi sekolah rusak di Banten di Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangeran, dan Tangsel.

“Ini menunjukan bahwa Pemprov Banten sangat concern dengan pendidikan,” terang dia.

Sementara itu, Sekretaris BEM Banten Bersatu, Torik Suliapawitra meminta komitmen Pemprov Banten untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Ini menunjukkan masih banyak anak di Banten yang membutuhkan akses pendidikan yang layak,” tuturnya.

Selain itu, Torik turut menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan yang dinilai belum merata, seperti di SMK Negeri 7 Kota Serang yang dinilai masih kekurangan sarana penunjang mulai dari meja belajar hingga perlengkapan praktik siswa.

Selanjutnya, Torik juga ingin pemerataan akses pendidikan di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang, tercatat sekitar 42 ribu anak masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sementara di Kota Tangerang jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu.

“Kami ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah serius mengawal isu-isu ini bersama masyarakat,” tandasnya.

Kepala UPT Puskesmas Padarincang,Suhuda Hamsanikeda mengatakan kegiatan pendampingan ini diantaranya yaitu pemeriksaan ibu hamil yang beresiko tinggi.

Dengan menghadirkan 10 orang ibu hamil dan dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan USG.

"Dalam rangka upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak juga kesehatan gizi masyarakat. Serta akselerasi kematian ibu (AKI), angka Kematian bayi (AKB) dan stunting," katanya.

Bentuk kegiatannya, Suhuda menjelaskan, kegiatan ini merupakan diskusi langsung dengan dokter spesialis dan melakukan drill.

Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga kesehatan dipuskemas. Khususnya dokter dan bidan.

"Peserta kami dari masyarakat Padarincang perwakilan 10 ibu dan 10 anak dari 14 Desa yang ada. Sementara dokter spesialis masing-masing bidang ibu dan anak," ujarnya.

Suhuda mengungkapkan, angka kematian ibu dan bayi terhitung sejak 2025 sampai 2026 sebanyak dua anak.

"Alhamdulillah terhitung kecil pak, sejauh ini selama setahun terhitung dua orang," paparnya.

Suhuda berharap, masyarakat dapat paham dan mewaspadai bahaya stunting sejak dalam kandungan.

"Saya berharap masyarakat Padarincang khususnya pihak orang tua atau ibu dapat bersiaga dalam kesehatan bayi. Sehingga tidak ada lagi AKI dan AkB, atau Zero kematian," pungkasnya. (Adv)

Hal itu disampaikan Andra Soni di depan Para Pejabat Tinggi Pratama, seluruh Eselon III dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemperintah Provinsi (Pemprov) Banten saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (4/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Andra Soni mengingatkan seluruh ASN agar tidak melakukan intervensi dalam proses SPMB di tahun 2026 ini. Seluruh proses penerimaan harus jujur dan transparan.

“Rekrutmen calon siswa harus berjalan dengan baik, adil, jujur, dan transparan,” ujar Andra.

Andra Soni juga memastikan Pemprov Banten berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

SPMB merupakan pintu awal dalam menjamin pemerataan akses pendidikan.

Oleh karena itu, integritas dalam proses seleksi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jamaludin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan tertib.

“Komitmen Pak Gubernur Andra Soni sudah jelas, tidak ada titip-menitip. Kita amankan semuanya agar tidak terjadi kecurangan dan semua berjalan adil,” katanya.

Jamaludin menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pra-SPMB guna memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran.

Melalui tahapan ini, orang tua siswa dapat lebih awal menginput data, mulai dari domisili hingga nilai rapor.

“Dengan pra-SPMB, masyarakat bisa lebih siap. Harapannya saat pelaksanaan utama pada 10 Juni nanti, semua berjalan lancar dan aman,” terang dia.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif agar seluruh calon peserta didik dapat terakomodasi dalam sistem.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian waktu pendaftaran apabila masih terdapat masyarakat yang belum sempat mendaftar.

“Kita pantau terus. Jika masih banyak yang belum terakomodir, kemungkinan waktu pendaftaran akan diperpanjang,” ujarnya.

Jamaludin berharap seluruh proses SPMB tahun ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh calon peserta didik di Provinsi Banten.

“Kami harap semuanya bisa terakomodasi dengan baik dan pelaksanaan SPMB berjalan tanpa kendala,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang didapat, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat baru Rp554,7 miliar atau 23,13 persen dari target Rp2,3 triliun. Kemudian, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp383,2 miliar atau 22,18 persen dari target Rp1,7 triliun.

Selanjutnya, Pajak Air Permukaan (PAP) baru terealisasi sebesar Rp12,3 miliar atau 27,24 persen dari target Rp45,2 miliar, lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKN) terealisasi Rp439,2 miliar atau 28,12 persen dari target Rp1,5 triliun, Pajak Alat Berat (PAB) baru terealisasi Rp261 juta atau 13,05 persen dari target Rp2 miliar. Sementata, opsen pajak MBLB baru tercapai Rp5,1 miliar atau 6,56 persen dari target Rp78,6 miliar.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengakui, tren penerimaan pajak rendah bisa berdampak luas mulai pemangkasan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga proyek-proyek yang tidak menjadi skala prioritas agar tidak membebani APBD.

“Berat sudah, ini akhirnya kalau pendapatan berkurang kasian nya nanti kemungkinan pendapatan pegawai yang jadi persoalan, tukinya, atau pendapatan lainnya. Termasuk untuk infrastruktur proyek-proyek yang ada,” ucap Dimyati kepada TitikKata di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5/2026).

Disinggung soal terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Mantan Bupati Pandeglang itu meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi dalam mendongkrak pendapatan daerah.

“Terobosan ya harusnya BLUD atau BUMD itu jalan,  cuma kita BUMD nya belum berkembang termasuk Bank Banten belum maksimal, kalau sudah otomatis PAD kita meningkat,”  katanya.

Dimyati juga berharap, Bependa untuk dapat bekerja keras lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi-potensi pajak daerah.

Hal itu disampaikan Maesyal usai menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (4/5/2026). 

Kepada TitikKata, Maesyal mengaku, sejumlah program unggulan seperti sekolah swasta gratis, hingga peningkatan sarana dan prasarana yang dipelopori Dinas Pendidikan, kini sudah melampaui target yang ditentukan.

“Sesuai dengan tahapan sudah mencapai 20% lebih. Karena kan setiap tahapannya itu 20 persen, 20 persen, lima tahun jadi 100% dan sudah tercapai. Semua bukan hanya pendidikan saja, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan juga tata kelola pemerintahan. Sesuai target yang ada sudah tercapai,” jelasnya. 

“Namun jika masih ada PR mohon maaf kita lanjutkan di kemudian hari. Tolong doakan, kami sedang berusaha yang terbaik buat masyarakat,” sambung Maesyal. 

Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana menambahkan, 20 persen capaian dari target RPJMD itu adalah, penambahan sekolah baru, perubahan status guru hingga jumlah sekolah penerima sekolah gartis pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Menengah (SMP). 

“Jadi 20% itu yang dimaksud diantaranya, masalah sarana dan prasarana kita target untuk penambhan sekolah baru itu sudah terlampaui. Kemudian, perubahan status guru sudah dilaksanakan, dan kemudian jumlah sekolah untuk sekolah gratis yang sudah ditargetkan sudah direalisasikan. Sementara itu ya, untuk target setiap tahunnya,” singkat Dadan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, menegaskan secara rasional perlu ada evaluasi belanja pegawai termasuk TPP dan tunjangan ASN, agar tidak terkesan pemborosan di tengah potensi pendapatan yang terus menurun.

“Salah satu evaluasinya misalnya TPP Rp1,5 triliun,  sudah sebanding tidak dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kenaikan PAD (pendapatan asli daerah,red) atau efektifnya birokrasi. Jika tidak maka TPP tersebut bisa dikatakan pemborosan struktural,” ucap Sururi kepada TitikKata, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, pemangkasan Tukin dan TPP ASN perlu dilakukan secara bertahap, termasuk belanja-belanja yang tidak masuk skala prioritas harus disesuaikan agar tidak membebani APBD.

“Solusinya penyesuaian secara bertahap misalnya kurangi belanja-belanja tidak prioritas, pengetatan tunjangan harus berbasis prestasi kerja atau moratorium belanja pegawai. Prinsipnya, ketika APBD menurun maka seluruh belanja harus menyesuaikan termasuk TPP dan Tukin ASN,” katanya.

Meski APBD menurun, kata Sururi, pembangunan berbasis kerakyatan harus tetap meningkat terarah dan tepat sasaran.

Selain itu, Sururi juga meminta Pemprov untuk memperketat evaluasi capaian kinerja ASN sebagai tolok ukuran birokrasi.

“Karena itu pemangkasan TPP dan Tukin ASN ini secara administratif dan politik anggaran menjadi langkah tepat terutama pada jabatan struktural, tunjangan non-esensial, atau komponen yang tidak berbasis capaian nyata. Hanya memang harus bertahap, adil, skala prioritas dan terukur,” tandasnya.

Sebab, berdasarkan data informasi, pelaksaan pembayaran PKB dilakukan di luar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa adanya penetapan dari Gubernur Banten, Andra Soni.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, yang memiliki fungsi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah menyampaikan bahwa mekanisme tersebut tidak memerlukan penetapan melalui Keputusan Gubernur.

"Itu kan ngga bisa SK Gubernur, itu mah antar kepala Bapenda dengan Bank Jabar, sama tim pembina Samsat. Ngga ada itu mah, SK Gubernur kan gelondongan, kalau secara teknis PKS mereka," kata Deden kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan infrastruktur Bank Banten selaku Bank penyedia RKUD.

Oleh karena itu, kata Deden, diperlukan adanya dukungan Bank lain agar layanan pembayaran tetap berjalan.

"Memang di tahun itu Bank Banten belum memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk bisa menerima hasil dari pemungutan pajak. Nah makanya dikerjasamakan dengan bank Jabar, tapi dari Bank Jabar kan langsung dimasukkan ke Bank Banten. Artinya yang dilakukan oleh Pemprov Banten untuk mempermudah objek pajak," katanya.

Deden mengklaim, kerjasama dengan BJB secara bisnis saling menguntungkan.

"Bisnis to bisnis itu akan saling menguntungkan, Bank Banten untung, Bank Jabar untung yang pasti masyarakat Banten yang untung. Pemanfaatan Bank Banten sekarang ini kan untuk gaji, untuk hal-hal yang sudah ada dan fasilitasnya, tapi kalau berbicara pembayaran pajak kita kan belum punya," tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah, ditegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk pemungutan pajak, dilakukan melalui RKUD.

Lebih lanjut, mengacu pada perturan-peraturan tersebut, penyediaan rekening operasional dalam memaksimalkan pelayanan pajak harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Sementara, pelaksanaan Pembayaran PKB di luar RKUD ini, didapati dari adanya dokumen perjanjian kerja sama antara Tim Pembina Samsat Banten dengan PT Bank BJB, Kepolisain Daerah Banten, dan PT Jasa Raharja tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik PT bank pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten di Provinsi Banten.

Sebagaimana perjanjian kerjasama itu, terkonfirmasi, masyarakat melakukan pembayaran PKB melalui layanan pembayaran seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Hingga informasi ini disampaikan, Titik Kata masih menggali informasi lebih jauh.

Hal itu terungkap oleh Kepala DPMPTSP Banten Virgojanti. 

Virgo mengatakan, realisasi itu telah dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM beberapa waktu yang lalu.

Atas dasar hal tersebut, Banten menduduki peringkat ke-3 dengan realisasi terbesar secara nasional setelah Jakarta dan Jawa Barat.

"Alhamdulillah di triwullan pertama ini kita naik ke peringkat tiga nasional dengan realisasi Rp34,4 triliun," katanya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Rabu, (29/4/2026).

Virgo menjelaskan, realisasi itu disumbang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Namun, pihaknya mengklaim belum mendapatkan rincian data dari realisasi yang dirilis oleh BKPM itu. 

"Saat ini Banten tengah dilirik oleh investor asing, bahkan beberapa negara sudah melakukan penjajakan dengan menyampaikan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Tanah Jawara ini. Nah yang sedang berproses kerjasama itu  Cina, Singapura sama mitra Indonesia yang mau hilirisasi alumina," ujarnya.

Virgojanti mengungkapkan, Pemprov Banten telah berkomitmen untuk terus membuka keran investasi bagi semua pihak namun tentunya dengan memerhatikan kelestarian lingkungan. 

"Sarana dan prasana terus kita tingkatkan untuk memberikan kenyamanan kepada para investor," pungkasnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandi saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (28/4/2026).

Menurut Deden, RUPS merupakan momentum penting dari agenda penguatan kelembagaan dan transformasi Bank Banten serta mengevaluasi kinerja satu tahun ke belakang.

“Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemprov Banten memandang Bank Banten bukan sekadar entitas bisnis komersial, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif,” ujar Deden.

Deden juga memastikan Bank Banten tidak hanya bertahan, tetapi berkembang sebagai instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Banten.

“Kami mengajak seluruh pemegang saham untuk bersama-sama memberikan persetujuan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang dibahas dalam RUPS tahunan ini,” katanya.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami menambahkan, RUPS ini dilaksanakan dalam kondisi kinerja perseroan yang terus menunjukkan tren positif.

Menurutnya, dari 2023 hingga 2025, Bank Banten berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan, yang diikuti dengan perbaikan berbagai indikator keuangan serta penguatan fundamental usaha.

“Capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh insan Bank Banten, dukungan pemegang saham, serta kepercayaan para pemangku kepentingan,” katanya.

Di sisi bisnis dan layanan pemerintah daerah, pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga saat ini telah dipercayakan kepada Bank Banten oleh beberapa pemerintah daerah seperti Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkot Serang, Pemkab Pandeglang, dan Pemkab Serang.

Sementara itu, untuk pemerintah lainnya, proses menuju pengelolaan RKUD terus berjalan.

“Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman serta penguatan kerja sama layanan perbankan, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tandasnya.

Menurutnya, proyeksi tersebut didasarkan pada perhitungan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menganalisis tren penurunan pendapatan daerah dan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

“Kita sudah punya perhitungan-perhitungan, karena birokrasi pasti sudah menghitung tuh per hari dapat berapa, per bulan dapat berapa, kemungkinan pasti turun,” ucap Dimyati, pada Selasa (28/4/2026).

Mantan Bupati Pandeglang itu menerangkan, faktor penururnan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipicu dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Otomatis karena PKB, BBNKB kan pasti berkurang, karena adanya mobil listrik,” katanya.

Selain itu, Dimyati juga mengeluhkan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dinilai tidak adil.

Menurutnya, daerah dengan kemandirian fiskal yang tinggi seperti Banten harusnya mendapatkan porsi transfer yang besar.

“TKD juga dari pusat otomatis dikurangin, kita dengan kemandirian daerah yang besar harusnya TKD nya besar, bukan kemandirian besar TKD nya dikurangi,“ terang dia.

Disisi lain, Dimyati juga menyebut, pabrik-pabrik yang bercokol di Banten tidak berbanding lurus dengan kontribusi ke daerah.

“Banten kaya SDA kaya dengan industri di kita kan banyak, tapi perusahaannya di Jakarta semua, NPWP Jakarta, bayar pajak Jakarta, otomatis bagi hasilnya di Jakarta ya kita berharap di Banten. Kewenangan ini kan di pusat, di mana pabrik berdiri disitu harus pajaknya disitu. Jadi itu yang kita berharap pada pusat bagaimana supaya daerah jangan impak ya saja,” tandasnya.

“Rakyat adalah bos kita. Kita digaji oleh rakyat. Maka berikan pelayanan terbaik,” ujar Dimyati di Kawasan Pusat Pemerintahan Provisi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (27/4/2026), 

Dimyati juga mengingatkan agar ASN tidak bekerja secara pasif.

Dia memandang, masih ada pola kerja yang belum maksimal, seperti kurang produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan kepada rakyat harus menjadi prioritas,” katanya.

Selain pelayanan publik, Dimyati juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Lanjutnya, partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Potensi daerah harus dipetakan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang dia.

Pada kesempatan itu, Dimyati juga menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal Hari Otonomi Daerah, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sinkronisasi itu diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antarwilayah, fokus pada layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.

“Amanah yang mereka pegang turun-temurun adalah ‘gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak’ (gunung jangan dihancurkan, lembah jangan dirusak),” ujar Andra Soni.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat adat Baduy, tidak hanya melalui momentum Seba, tetapi juga melalui koordinasi berkelanjutan.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Seba yang menjadi kegiatan tahunan dan tradisi wajib bagi warga adat Baduy. 

“Komunikasi terus kita bangun. Melalui Jaro Pamarentah, mereka selalu menyampaikan hal-hal yang perlu dilaporkan. Kami berterima kasih kepada masyarakat adat Kanekes yang setia kepada pemerintah dan terus memberikan masukan, salah satunya dalam menjaga alam,” katanya.

Pemprov Banten juga akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Baduy, termasuk rencana ritual pelestarian alam di kawasan Sangyang Sirah dan Gunung Honje.

Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. 

“Melalui Dinas Lingkungan Hidup, kita akan berkoordinasi dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang terkait apa yang disampaikan. Termasuk harapan mereka untuk melaksanakan ritual di Sanghyang Sirah dan Gunung Honje melalui kegiatan Ngaraksa Gunung Ngarawat Alam,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes sekaligus Jaro Pamarentah, Jaro Oom menyampaikan, Seba Baduy merupakan bagian dari rangkaian adat pasca panen dan prosesi Ngalaksa.

Kedatangan masyarakat Baduy menghadap Gubernur sebagai Bapak Gede bertujuan menyampaikan amanat untuk menjaga keselarasan antara manusia dan alam di berbagai wilayah.

“Kami melaksanakan tradisi ini karena bagi kami, masyarakat Baduy, menjaga amanah adalah hal yang utama. Amanah ini kami sampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, sesuai titipan lembaga adat dan instruksi Puun,” ujarnya.

Wilayah yang menjadi kewajiban untuk dilestarikan meliputi Sanghyang Sirah, Ujung Kulon, Gunung Honje, Panaiban, Ujung Genteng, Tanjung Lesung, Muara Tilu, Karang Bokor, Lawang Seketeng, Gunung jaga berkat, Gunung Karang, Gunung Badag (Gunung Gede Jawa Barat), Gunung Sanggabuana Jawa Barat, sampai Gunung Liman di Jawa Timur.

“Kami menegaskan komitmen wajib untuk terus Ngeraksa dan menjalankan aturan adat. Kami menjalankan ritual sakral untuk menyelamatkan gunung, sungai, dan hutan. Kami ngaraksa gunung ngarawat alam,” tegasnya.

"Alhamdulillah kita surplus Rp15 miliar. Ada peningkatan capaian 1,51% dibandingkan Triwulan I tahun 2025," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Farhan, diruanganya pada Kamis, (27/4/2026).

Farhan mengaku, penyumbang terbesar realisasi pajak pada awal tahun ini berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hotel dan restoran.

"Kenaikan PBJT hotel-restoran dipicu tingginya tingkat hunian dan aktivitas masyarakat selama momen Tahun Baru 2026. Sektor pajak hiburan juga turut menyumbang peningkatan," katanya.

Berbeda dengan sektor lain, lanjut Farhan, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) baru mencapai 19% dari target Triwulan I. 

"Banyak masyarakat menahan pembayaran PBB karena menjelang Lebaran. Biasanya akan naik signifikan setelah Lebaran," jelasnya.

Sementara itu, dikatakan Farhan, penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai target.

Penyebabnya diduga karena ekspektasi masyarakat akan adanya program pemutihan pajak seperti tahun sebelumnya.

"Sudah kami konfirmasi ke provinsi, kemungkinan tahun ini tidak ada pemutihan. Kami imbau masyarakat tetap bayar tepat waktu," tegasnya.

Farhan menyebut, kenaikan realisasi tahun ini tidak hanya didorong program rutin, melainkan hasil aktif dari pemeriksaan lapangan oleh Bidang Pemeriksaan.

"Ketika ditemukan penerimaan wajib pajak yang tidak sesuai, tim langsung turun melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah hasilnya positif dan jadi pembeda dibanding Triwulan I 2025," ungkapnya.

Dengan capaian 20% di Triwulan I, Farhan menargetkan realisasi kumulatif 40-45% pada Triwulan II.

Puncak realisasi diperkirakan terjadi pada Triwulan III. Ia berharap kinerja dan armada yang dimiliki dapat menjaga tren positif agar target pendapatan daerah tahun 2026 tercapai.

"Kita harus optimistis. Kalau dari awal sudah pesimis, target tidak akan tercapai. Jika tertinggal di awal, akan berat mengejar di akhir tahun," pungkasnya.

Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan skema kolaborasi bersama perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta serta Forkopimda setempat.

Pemanfaatan lahan untuk mendukung penataan kawasan dilakukan secara bertahap dan terukur, tidak terbatas hanya pada aset milik Sarana Jaya, melainkan juga melalui penjajakan berbagai skema kerja sama strategis antar pemangku kepentingan guna memastikan solusi parkir yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bernard Yohanes, menyampaikan bahwa Sarana Jaya siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi parkir yang terencana dan berkelanjutan.

"Penataan parkir bukan hanya soal kendaraan, tetapi tentang bagaimana kita mengembalikan fungsi ruang publik untuk masyarakat. Sarana Jaya mendukung penuh inisiatif Bapak Wakil Gubernur melalui kolaborasi penyediaan lahan parkir yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait agar solusi yang dihadirkan tidak bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari penataan kawasan kota yang berkelanjutan," ujar Bernard Yohanes melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan, penataan kawasan Lebak Bulus diharapkan dapat menjadi model penanganan kawasan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi Jakarta menuju kota global yang tertib, modern, dan inklusif.

Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin langsung aksi penertiban parkir liar di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026), sebagai langkah konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kawasan dan mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Dalam keterangannya, Rano Karno menegaskan bahwa parkir liar tidak hanya mengganggu ketertiban kota, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan publik.

"Kegiatan penataan kawasan area di dekat mal Poins Square tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Parkir liar sangat merugikan publik karena menghambat akses umum dan memicu kerawanan tindak kriminalitas," tegas Wagub Rano.

Kegiatan penertiban turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimda) setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel bersama, dilanjutkan kerja bakti penataan kawasan, serta simbolis pemindahan marka parkir dan kendaraan roda dua yang sebelumnya parkir di badan jalan ke area parkir yang lebih tertata.

Penataan dilakukan di area sekitar Poins Square, Lebak Bulus yang selama ini kerap dipadati parkir liar dan menyebabkan terganggunya akses publik, kemacetan lalu lintas, hingga potensi kerawanan sosial.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya antara Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT MRT Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk membahas solusi penataan kawasan dan penyediaan lahan parkir yang lebih terintegrasi.

“Saya menerima silaturahmi dari aliansi serikat pekerja, serikat buruh Kabupaten Serang. Pertama, terkait dengan kegiatan peringatan Hari Buruh tahun ini yang Insya Allah akan dilaksanakan di dua tempat,” ungkap Andra Soni.

Peringatan May Day tahun ini akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Mei di Monas, Jakarta.

Selain itu, peringatan juga digelar di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Serang yang dijadwalkan pada 3 Mei 2026.

“Pertama adalah pada tanggal 1 Mei di Monas, secara nasional. Yang kedua, setiap kabupaten dan kota melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah Kabupaten Serang pada tanggal 3 Mei,” jelasnya.

“Insya Allah, saya berkesempatan nanti, mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya tadi sampaikan kepada panitia, saya akan membersamai kegiatan tersebut,” sambung dia.

Selain membahas agenda May Day, pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan. 

"Tadi juga ada beberapa diskusi terkait dengan permasalahan perburuhan yang kita bahas. Diskusi ini tentu harus ditindaklanjuti,” katanya menambahkan. 

Sementara itu, Ketua Panitia May Day 2026 ASPSB Kabupaten Serang Hendri Guawan menyampaikan, terdapat dua agenda utama dalam peringatan Hari Buruh tahun ini.

Kegiatan diisi dengan berbagai agenda, salah satunya terkait dengan pemberdayaan UMKM.

“Seluruh serikat di Kabupaten Serang mengadakan acara di Cikande, di Modern, di lapangan Samator,” tandasnya.

Hal itu disampaikan Dimyati pada pembukaan rapat pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Aula Baduy Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Jumat(24/4/2026).

"Tugas tim menginventarisir masalah, nanti akan dilihat permasalahan yang ada kemudian sosialisasi dan implementasi terkait dengan reforma agraria. Jadi apa yang diharapkan sehingga masyarakat tahu, jangan sampai masyarakat tidak tahu, ujungnya adalah tadi ketidakadilan yang tumbuh di tengah masyarakat," ujarnya.

Mantan Bupati Pandeglang itu memandang, masih ditemukan persoalan wakaf, hibah, batas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik dan hak pakai tanah. 

Sebab itu, lanjutnya, untuk meminimalisir permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak tertentu dari leading sektornya yaitu BPN.

"Sertifikat tanah saat ini sudah elektronik, sehingga masyarakat semakin mudah, gampang, lebih efisien dan lebih murah dalam mendapatkannya," katanya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Harison Mocodompis menambahkan, tugas tim ini untuk mengkoordinasikan konsensus nasional reforma agraria yaitu penataan aset dan penataan akses pendampingan atau pemberdayaan masyarakat.

Dua kegiatan ini perlu kolaborasi antara BPN dengan seluruh pemangku kepentingan di Banten. 

"Jadi kami menyatukan langkah untuk tahun ini," katanya.

Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi usai Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di aula pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (23/4/2026).

“Kita prihatin di Banten angka kesehatan dan selamatan kerja masih tinggi di atas 2.000 kasus, sehingga itu berpengaruh kepada opini. Perusahaan tidak menjamin kesehatan dan keselamatan kerja,” ujar Sepot.

“Budaya kerja yang mengabaikan prosedur keselamatan menjadi salah satu penyebab masalah ini. Selain itu, pentingnya perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga ditekankan untuk menjamin keselamatan pekerja, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan dan kesehatan di tempat kerja,” sambung dia.

Septo mengklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi lebih dari 45 tahun mengenai keselamatan kerja. Namun, perusahaan cenderung abai dan tidak menerapkan standar prosedur untuk menanggulangi kecelakaan kerja.

Selain itu, kata Septo, perusahaan juga sering abai mengikutsertakan pekerja pada program BPJS ketenagakerjaan. 

“Seseorang bekerja di lingkungan perusahaannya. Dicoverlah dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan premi Rp16.200 per bulan. Manfaatnya akan dirasakan besar oleh perusahaan dan pekerja bila terjadi kecelakaan, karena kalau tidak dijamin seperti itu yang rugi juga perusahaan,“ katanya

Pada kesempatan itu, Septo juga memberikan penghargaan kepada ratusan perusahaan yang telah menerapkan standar K3. 

“240 perusahaan di Banten, dengan 76 perusahaan menerima penghargaan terkait pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang berpengaruh pada produktivitas,” tandasnya.

Akademisi Untirta itu menegaskan, program Bapenda tersebut terkesan kontra produktif memaksakan dan bisa membuat gaduh di lingkungan masyarakat.

“Kebijakan Bapenda menagih pajak ini kontra produktif dan bergeser dari pendekatan pelayanan menjadi pendekatan penagihan. Bisa kontra produktif jika Bappenda tidak berupaya membenahi sistem pelayanan pajak,” ujar Sururi kepada TitikKata, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, kebijakan door-to-door atau mengejar wajib pajak hingga ke rumah terlalu berlebihan.

Dia meminta, Bapenda untuk mengkaji ulang serta evaluasi perbaikan agar masyarakat percaya untuk membayar pajak.

“Bapenda bisa dikesankan kehabisan cara dan cara door to door ini jelas bukan inovasi kebijakan, bahkan terkesan seperti kebijakan jalan pintas,” katanya.

Selain itu, Sururi juga menyoroti rencana pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) ASN yang menunggak pajak.

Dia berpendapat, kebijakan tersebut harus dilandasi aturan mekanisme yang jelas. 

Sebab, katanya, pemotongan tukin bisa biar jika diterapkan secara serampangan.

“Rencana pemotongan tukin ASN, sepakat bahwa ASN seharusnya menjadi role model kepatuhan pajak dan saya melihat rencana tersebut menjadi bagian dari penegakan disiplin. Tetapi sebaiknya rencana pemotongan ASN tersebut harus dengan mekanisme yang jelas,” terang Susuri,

“Pemotongan tukin ASN ini bisa bias kalau akar masalah seperti sistem pelayanan pajak yang bermasalah tidak dibenahi, padahal ASN juga bagian dari warga yang terdampak dari sistem yang bermasalah tadi. Jangan ada kesan kesalahannya ditimpakan ke semua ASN,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengakui pihaknya mengerahkan 960 pegawai di seluruh unit Samsat, diwajibkan untuk melaksanakan penagihan Pajak secara langsung kepada sejumlah wajib pajak yang menunggak di Banten.

“Kami merencanakan dalam waktu dekat, mungkin mulai minggu depan, kami akan melaksanakan penagihan secara bersama-sama dengan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam hal ini, Bapenda Provinsi Banten merencanakan seluruh pegawai memiliki target 10 tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan, setiap bulannya satu pegawai 10 (wajib pajak),red,” ujar Berly,

“Dengan kondisi pegawai jumlah sekitar 960, kita bisa setiap bulan menargetkan capaian 9.600 tunggakan yang bisa dibayarkan. Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam membayar pajak. Kita mengajak dan kita berusaha humanis dalam melaksanakan tugas nanti dan berupaya selalu untuk memberikan edukasi dan literasi bagaimana pajak itu berdampak kepada pembangunan Banten,” sambungnya.

Menurut Berly, skema penagihan secara door to door akan melibatkan RT/RW setempat, guna mempermudah pendataan ke masyarakat.

Dia memastikan, penagihan berlangsung setelah jam kerja agar tidak mengganggu pelayanan.

“Setelah acara pekerjaan selesai sekitar jam 4, jam pelayanan selesai kita langsung melaksanakan tugas. Tidak meninggalkan pelayanan, bisa malam atau Sabtu-Minggu,” terang Berly.

Berly meminta pegawainya untuk bekerja secara humanis, memberikan edukasi serta literasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak.

“Jadi lebih pendekatan humanis yang kita lakukan. Kami bukan debt collector dan kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Amanat Pak Gubernur untuk kami adalah melakukan secara humanis dan memberikan literasi dan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Mungkin dapat disampaikan juga ada informasi bahwa dari Jasa Raharja dalam waktu dekat akan memberikan logam mulia untuk pembayar pajak tepat waktu atau patuh,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bery menjelaskan jika target pajak tercapai, maka pegawai akan diberikan reward berupa insentif di luar pendapatan pokok.

“Ya, kami akan melinierkan kinerja ini dengan pemberian insentif yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Jika tidak terlaksana dengan baik atau tidak tercapai, maka berdampak kepada pengurangan insentif yang diberikan pada yang bersangkutan,” katanya.

Hal tersebut diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Berly Natakusumah.

"Kita baru mau merumuskan rancangan keputusan gubernur yang mau diusulkan ke pa gubernur dan rencananya sesuai dengan kesepakatan asosiasi Bapenda seluruh indonesia untuk Jawa-Bali bertahap dilakukan pembayaran tarif pajaknya 25 persen dari tarif pajak kendaraan konvensional," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat. Selasa, (21/4/2026).

Berly menjelaskan, setiap jenis kendaraan listrik hitungan tarifnya berbeda untuk penetapan nilai pajak dari nilai jual masing-masing unit.

"Tergantung dari ininya dari nilai jual kendaraan bermotornya itu kan ada variabel pengalihanya. nanti kalau resminya saya rilis deh," ujarnya.

Ditanya rencana pemberlakuannya, Berly mengaku paling cepat pada Mei 2026 ini.

"Tergantung nanti hasil pembahasan dengan pa gubernur. kemungkinan besar sih di mei sudah kita berlakukan kemungkinan di Mei. Tergantung nanti kita akselerasi untuk komunikasi kita rumuskan kita sampaikan ke pa gubernur," paparnya.

Untuk kendaraan roda dua, Berly mengungkapkan tarif pajaknya diberlakukan sama dengan roda empat. Bedanya roda dua berlaku pada unit lama sebelum 2026.

"Kendaraan berbasis listrik aja termasuk motor tapi nanti gimana rumusan pa gubernur kita menunggu arahan beliau setelah kita rumuskan. Sama kalau pun diberlakukan sama karena kan penggunaan beban jalan sama kaya konvensional. Motor mobil sama aja. Tergantung nanti kalau 2026 ke belakang itu nanti pemberlakuannya nunggu pajak tahunan kalau kendaraan baru otomatis. Misal 2026 nih beli kemarin atau April ini beli karena belum diberlakukan maka bayarnya tahun depan bayar pajaknya," tuturnya.

Berly menegaskan, dasar pemberlakuan untuk kendaraan listrik ini mengacu pada Permendagri nomor 11 tahun 2026.

"Karena memang diawali dari bunyinya hanya di amanatkan dalam permendagri 11 tahun 2026 itu pembebasan atau pengurangan tarif pajak jadi tidak boleh 100 persen karena kemudian kita bicara tahap awal diberlakukannya sebesar itu bisa saja ke depannya bisa lebih dari itu. Populasi kendaraan listrik itu sudah 22 persen dari kendaraan konvensional untuk kendaraan baru dari tahun 2022 dominasinya sudah 22 persen kendaraan baru," pungkasnya.

Meski belum diketahui pasti kapan bulan dan tanggalnya.

Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan perihal terkait.

“Dia habisnya nanti bulan apa gitu ya. Sekarang masih dalam tahap evaluasi Provinsi, masih definitif, dievaluasi Provinsi, ketua tim evaluasinya Pak Sekda Banten jadi sedang menunggu hasil evaluasi. Masih, masih, SK bulan apa ya saya lupa. Saya usahakan dia tidak putus waktunya, tidak terlampaui,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, memastikan Gubernur Banten Andra Soni telah menerima surat permohonan pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Sekda Kota Tangerang Selatan.

Menurutnya, Gubernur akan mengeluarkan surat keputusan (SK) menunjuk perwakilan dari Pemprov Banten untuk merumuskan sosok pejabat yang akan menggantikan Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo, yang habis masa jabatannya Mei mendatang.

“Pansel kan suratnya baru diusulkan, nanti tergantung Gubernur siapa yang akan diutus untuk jadi Pansel Provinsi, bisa BKD, Asda III, bisa Sekda. Tinggal nanti tunggu SK pak Gubernurnya saja,” ucap Deden kepada TitikKata saat dihubungi via telepon, pada Senin (20/4/2026).

Lanjutnya, tim Pansel calon Sekda terdiri dari unsur Pemkot Tangsel, akademisi dan seorang pejabat Pemprov.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Gubernur Banten.

“Jadi nanti pintunya itu dari BKN, apakah dia dapat dipertimbangkan kembali atau memang tidak dapat dipertimbangkan kembali. Harus ada tiga kategori dari lembaga yang lebih tinggi ya Provinsi, kemudian akademisi, tokoh masyarakat, nanti itumah yang menentukan Wali Kota nanti,” katanya.

Ditanya mengenai tahapan evaluasi jabatan Sekda Tangsel, Deden mengakui, pihaknya belum menerima surat tersebut.

Namun ia menerangkan mengenai mekanisme evaluasi tersebut.

“Jadi evaluasi itu dilakukan manakala kepala daerah ingin mengetahui apakah seorang pejabat itu masih memenuhi kriteria ngga untuk di jabatan yang sekarang diemban baik eselon II maupun eselon I. Kalau udah tahu kan nanti keputusannya ada di tangan kepala daerah,” terang dia.

“Seluruh pegawai Bapenda Provinsi Banten memiliki target 10 tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan, setiap bulannya satu pegawai 10. Dengan kondisi pegawai jumlah sekitar 960, kita bisa setiap bulan menargetkan capaian 9.600 tunggakan yang bisa dibayarkan,” ucap Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Jumat (18/4/2026).

“Kami akan melinierkan kinerja ini dengan pemberian insentif yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Jika tidak terlaksana dengan baik atau tidak tercapai, maka berdampak kepada pengurangan insentif yang diberikan pada yang bersangkutan,” sambung Berly.

Melalui skema door-to-door, Berly ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam membayar pajak.

"Kita berusaha humanis dalam melaksanakan tugas nanti dan berupaya selalu untuk memberikan edukasi dan literasi bagaimana pajak itu berdampak kepada pembangunan Banten,” katanya.

Selain itu, Berly juga merencanakan penagihan tunggakan akan melibatkan RT/RW setempat, untuk menggedor rumah para wajib pajak.

Dia berharap, pola tersebut berjalan efektif untuk menggenjot pendapatan.

“Setelah acara pekerjaan selesai sekitar jam 4, jam pelayanan selesai kita langsung melaksanakan tugas, bisa malam atau Sabtu-Minggu,” terang dia.

Disisi lain, Berly juga juga tengah merancang formula pemotongan Tunjangan Kinerja ASN yang menunggak pajak.

“Kami merumuskan bahwa kebijakan terhadap disiplin PNS untuk membayar pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena PNS merupakan wajib pajak. Nah ini baru kami rumuskan formulanya untuk diusulkan kepada Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda untuk bisa disetujui. Dan mengingat masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kami pun ingin berdisiplin, bahwa PNS juga berdisiplin untuk taat membayar pajak. Dan kami akan coba menyampaikan kebijakan tersebut untuk bisa disetujui oleh pimpinan,” lanjutnya.

Terakhir, Berly melaporkan capaian pendapatan di triwulan pertama 2026 belum mencapai target yang ditetapkan.

“Saya laporkan kepada Pak Sekretaris Daerah bahwa kondisi realisasi total pendapatan kita dari target Rp2,2 triliun, total pendapatan kita tercapai Rp1,978 triliun sekian. Jadi hanya selisih Rp18 miliar sekian,” tandasnya.

Ia menegaskan pentingnya keberanian BUMD untuk melakukan ekspansi ke tingkat yang lebih luas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang BUMD Leaders Forum 2026 bertema “Synergy For Resilience” yang berlangsung di Candi Bentar Hall, Jumat (17/4/2026).

"Tidak menjadi pemain lokal, jago kandang, tapi bertarung keluar di antaranya misalnya Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan yang lain-lain dan itu akan saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta," tegas Pramono di hadapan jajaran direksi dan komisaris BUMD.

Di tengah dorongan memperkuat peran BUMD sebagai pilar ekonomi menuju Jakarta sebagai kota global, Pramono juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan eksternal.

Ia menyoroti kondisi geopolitik global yang dinamis serta potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada April hingga September.

"Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional," imbuhnya.

Ia optimistis, dengan pengelolaan yang profesional dan tata kelola yang baik, BUMD di Jakarta akan semakin tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi di masa depan.

Forum tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Yustinus Prastowo, serta Asisten Perekonomian dan Keuangan Suharini Eliawati.

Selain penyelarasan visi, forum ini juga membahas berbagai isu strategis, seperti sinergi pembiayaan melalui Bank Jakartadan penjaminan melalui Jamkrida Jakarta, hingga optimalisasi pemanfaatan aset BUMD.

Kepala Badan Pembinaan BUMD menjelaskan bahwa agenda ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Desember 2025, dengan fokus pada tiga topik utama.

"Topik pertama yaitu akselerasi kinerja investasi dan kemandirian finansial melalui creative financing dan sinergi pembiayaan. Untuk Triwulan I tahun 2026, Alhamdulillah telah ditandatangani fasilitas kredit Bank Jakarta untuk 3 BUMD, yaitu PT Bank Jakarta, PT Perumda Dharma Jaya, dan juga Food Station Tjipinang," ungkap Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Topik kedua membahas optimalisasi investasi dan pengembangan bisnis melalui sinergi penjaminan proyek strategis, termasuk peran PT Jamkrida Jakarta dalam mendukung proyek dan kredit BUMD.

Sementara itu, topik ketiga berfokus pada peningkatan produktivitas aset strategis sebagai sumber investasi dan pendapatan baru, seperti pengembangan properti, hunian campuran, fasilitas park and ride, hingga infrastruktur pengolahan air limbah dan distribusi pangan.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan kerja sama kredit antara PAM Jaya dan Bank Jakarta.

Melalui komitmen dalam Collaboration Charter, BUMD diharapkan mampu bertransformasi menjadi entitas yang profesional, tangguh, serta berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebab, pembayaran PKB dari pemilik kendaraan atau wajib pajak dilakukan melalui rekening yang merupakan bukan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Banten, Berly R Natakusumah, mengatakan seluruh penerimaan pajak daerah terpusat di RKUD Banten.

"Melalui Bank Banten, kalaupun ada mekanisme lain metode pembayaran, akhirnya ke RKUD Provinsi Banten yang ada di Bank Banten," katanya di Bojonegara, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, tidak ada rekening operasional maupun penampung terpisah dalam sistem tersebut.

Kata dia, semua pendapatan daerah Provinsi Banten masuk ke RKUD tanpa ada rekening operasional atau penampung.

"Seluruh pendapatan daerah Provinsi Banten rekeningnya cuma satu, nggak ada rekening yang lain, satu kesatuan. Tidak diperlukan karena memang dalam aturan juga tidak diperkenankan," ungkapnya.

Sementara, berdasarkan hasil penelusuran, dapat dipastikan teknis pembayarn PKB tidak seperti apa yang disampaikan oleh Berly. 

Didapati dibeberapa kantor UPTD Samsat Bapenda Provinsi Banten, masyarakat melakukan pembayara PKB antara lain secara tunai dan non tunai.

Seperti di yang terjadi di kantor UPTD Samsat Serpong Kota Tangerang Selatan, salah seorang pembayar PKB, yang identitasnya sengaja tidak disebut, menjelaskan proses pembayar PKB yang dilakukannya.

"Pas ke kantor Samsat, saya diarahkan ke loket pendaftaran, terus saya mendaftar. Setelah itu nama saya dipanggil kembali di loket pendaftaran kemudian diarah ke loket pembayaran. Di loket pembayaran petugas menyampaikan besaran pajak yang saya bayar, kemudian petugas pembayaran secara tunai. Setelah itu saya diberi bukti pembayaran pajak yang saya bayarkan dari petugas loket peterangnya,” terangnya, Kamis (9/4/2026).

Beda lagi di Kantor UPTD Samsat Kota Serang, Rangga, selaku Petugas Ruang Kontrol (RC) mengatakan meskipun pembayaran dilakukan melalui sistem Bank BJB, dana tetap akan berujung ke RKUD Banten.

"Jadi tetap aplikasinya dari Bank BJB, cuma nanti setelah pembayaran akan ditransfer ke rekening kas daerah Banten. Biasanya ada mekanisme switcher antarbank. Jadi ketika wajib pajak sudah bayar, itu langsung diproses dan masuk ke rekening kas daerah Bank Banten," kata Rangga di Samsat Kota Serang, Rabu (8/4/2026).

Rangga juga menyebut adanya penggunaan aplikasi pembayaran pajak saat ini cukup beragam, tidak hanya melalui Sambat.

"Banyak. Selain Sambat, ada Samsat Ceria dari Bank Banten, ada juga Signal dari Korlantas Polri. Wajib pajak bebas memilih, yang penting memudahkan dan masuk ke kas daerah," katanya.

Pembayaran PKB diluar RKUD ini, diperkuat adanya dokumen perjanjian kerja sama antara Tim Pembina Samsat Banten dengan PT Bank BJB, Kepolisain Daerah Banten, dan PT Jasa Raharja tentang pelayanan pajak kendaraan kermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik PT bank pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten di Provinsi Banten.

Meski begitu, Berly tetap beriskukuh bahwa pembayar PKB dilakukan melalu RKUD pada Bank Banten.

Seperti tertuang pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dang PT Bank Pembangunan Daerah Banten tentang penyimpanan uang daerah nomor: 900/035-BPKAD/2025 dan nomor: 195/PKS/DIR-BB/XII/2025.

"Jadi Sambat itu adalah salah satu cara yang akan terkoneksi langsung ke rekening RKUD Provinsi Banten, dari Bank BJB langsung ke RKUD Banten, begitu juga Samsat Ceria langsung ke RKUD Bank Banten," pungkasnya.

Hingga informasi ini disampaikan, awak media masih terus menggali informasi lebih jauh.

Menurutnya, budaya copy-paste harus dihilangkan agar tidak ada anggaran yang digunakan secara sembarangan. 

"Ini evaluasi bagi kami lah ya. Kadang kita itu menganggarkan hanya copy-paste dari SIPD yang ada. Di SIPD kan menunya sudah, tersedia. Jadi kita itu hanya Copy-Paste dari situ, masuk ke anggaran," ujar Deden Apriandhi di KP3B, Kamis (16/4/2026).

Deden mengklaim, bahwa belanja durian hingga kue ulang tahun tidak pernah direalisasikan dan hanya sebagai tambahan belanja untuk memenuhi laporan dalam perencanaan anggaran. 

"Saya cek setiap tahun sebetulnya nggak pernah dicairin. Setiap tahun, bukan cuma tahun ini saja kue ulang tahun. Dan tahun ini juga belum dicairin," katanya.

Deden meminta perencanaan anggaran di OPD harus sesuai dengan kebutuhan riil serta prioritas daerah, bukan cuma menyalin anggaran tahun sebelumnya.

"Tapi ini masukan baguslah. Kita coba akan evaluasi, dalam perencanaan itu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Untung aja nilainya enggak gede. Coba kalau sampai ratusan juta," terangnya.

Diketahui, paket pengadaan belanja buah durian, kue ulang tahun hingga gantungan baju di Biro Umum itu tercantum dari laman sirup.lkpp.go.id, dengan rincian belanja buah durian sebesar Rp18.480.000, kemudian kue ulang senilai Rp33.030.000, dan belanja jemuran atau tempat gantungan Rp10.500.000.

Sebab, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan tugas pemungutan pajak daerah, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang.

Ketika dikonfirmasi mengenai perihal terkait, Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, membenarkan bahwa pengelolaan pajak daerah hingga kini belum terpusat dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal tersebut, kata dia, disebabkan adanya perbedaan objek pajak yang dipungut.

“Kenapa belum kami satukan, karena struktur organisasi dan tata kerja masih mengikuti Perda dan aturan lama. Di beberapa daerah juga masih melakukan hal demikian," ujar Maryono.

Di sisi lain, Kepala BPKD Kota Tangerang, Agus Andriansjah, mengklaim bahwa pemungutan pajak oleh instansinya telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Perwal Nomor 147 Tahun 2021 yang kemudian direvisi menjadi Perwal Nomor 46 Tahun 2023.

“Jangan lihat Perwal 46, lihat Perwal terdahulunya, kalau itu perubahannya adanya penambahan sistem kerja. Ada di Perwal sebelumnya terkait SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) BPKD," ujar Agus.

Agus juga memastikan bahwa seluruh regulasi yang berlaku telah disinkronkan dengan peraturan di atasnya dan tidak menemui kendala, karena telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Banten.

“Sudah semua itu (disinkron) kan berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri dan juga provinsi, enggak ada masalah," tandasnya.

Diketahui, hak pemungutan pajak oleh pemerintah daerah mengacu pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara pemisahan kewenangan pemungutan pajak dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk tersendiri untuk melaksanakan wewenang pemungutan pajak daerah tertuang dalam Bab I Huruf E poin 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saat berita ini diturunkan, redaksi masih terus menggali informasi apakah praktik tersebut adanya dugaan pelanggaran dalam tata kelola pajak daerah.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya ajang tersebut, khususnya bagi BUMD di wilayahnya yang turut meraih penghargaan.

"Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Top Business atas terselenggaranya Top BUMD Award 2026, khususnya untuk BUMD di Kabupaten Serang, yaitu Bank BPR Serang dan PDAM Tirta Al-Bantani," katanya. Selasa, (14/4/2026).

Meski demikian, Zakiyah menjelaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kinerja BUMD mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ke depannya.

"Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita bisa semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Zakiyah mengklaim, peran strategis kedua BUMD tersebut sangat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bank BPR Serang diharapkan terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM.

Sedangkan untuk PDAM Tirta Al-Bantani diminta meningkatkan kualitas layanan penyediaan air bersih.

"Sehingga masyarakat semakin terbantu, baik dalam pembiayaan UMKM melalui Bank BPR Serang maupun layanan air bersih oleh PDAM Tirta Al-Bantani," paparnya.

Lebih lanjut, Zakiyah berharap seluruh BUMD di Kabupaten Serang dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga ke depan BUMD di Kabupaten Serang terus meningkatkan kinerja sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Penghargaan ini kami harapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Serang," pungkasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Berly R Natakusumah, mengatakan ASN seharusnya menjadi teladan kepatuhan dalam membayar pajak bagi masyarakat.

"Pegawai Pemprov Banten wajib taat pajak. Jika dalam kurun waktu tertentu masih menunggak, maka tunjangan kinerjanya bisa tertahan," kata Berly usai peresmian Gerai Samsat Bojonegara, Kabupaten Serang, Selasa (14/4/2026).

Berly berujar, kebijakan penundaan tukin saat ini masih dalam tahap perumusan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Namun, usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Banten.

"Ini bukan berarti kami ingin menahan tukin, tetapi lebih pada upaya mengingatkan bahwa kewajiban membayar pajak itu ada, termasuk bagi ASN," terang dia.

Lebih lanjut, Berly menjelaskan secara umum, tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Banten masih menjadi pekerjaan rumah.

Sebab, masih terdapat sekitar 2 juta wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

"Jadi ASN harus menjadi contoh untuk taat membayar pajak," paparnya.

Berly mengurai sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya kepatuhan, mulai dari keterbatasan kemampuan ekonomi hingga kesadaran masyarakat. 

"Hambatannya tentu banyak hal faktor. Kalau kemarin kita terkendala dengan sisi pembiayaan menjelang lebaran. Nah, sekarang masih berproses. Kemungkinan besar karena lemahnya kesadaran masyarakat, kemungkinan besarnya," tandansya.

Paket pengadaan belanja buah durian, kue ulang tahun hingga gantungan baju di Biro Umum itu terungkap dari laman sirup.lkpp.go.id, dengan rincian belanja buah durian sebesar Rp18.480.000, kemudian kue ulang senilai Rp33.030.000, dan belanja jemuran atau tempat gantungan Rp10.500.000.

Sementara pelaksanaan kontrak paket tersebut berlangsung mulai Februari hingga Desember 2026.

“Sebelum kebijakannya yang dikoreksi, yang urgent dikoreksi adalah mindset atau pola pikir, bahwa setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral dan etis dihadapan publik. Terkait kebijakan, pertama perlu dikoreksi standar satuan harganya atau harus ada review atau evaluasi standar belanja yang selama ini dilakukan, ini penting untuk memastikan harga-harga di e-katalog yang tidak masuk akal,” ucap Sururi kepada TitikKata saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

“Kedua soal perencanaanya, jika semua sudah disetujui, pertanyannya adalah apakah sudah dilakukan tahap verifikasi anggaran yang ketat? Atau hanya formalitas, jangan-jangan belanja durian Rp18 juta ini tanpa proses verifikasi,” sambung Sururi.

Lebih lanjut, Sururi berpendapat, perlu dikoreksi dan evaluasi penggunaan e-katalognya, apakah semua item di e-katalog mesti dibeli tanpa ada klasifikasi atau ada pembatasan terhadap item-item yang tidak terkait dengan suatu Biro.

“Kalau ada item kue ulang tahun seharga Rp33 juta di Biro Umum, ini namanya inefisiensi,” tegasnya.

Sururi juga memandang, indikator kinerja OPD mesti dikoreksi, sebab ketika OPD menghabiskan anggaran atau menyerap anggaran maksimal bukan berarti kinerjanya baik. 

“Artinya harus dilihat apakah serapan anggaran tersebut  relevan dengan kinerja dan kepentingan pelayanan publik? Jika tidak relevan, maka bisa dipastikan ini pemborosan dan hanya bagus buat laporan ke Gubernur atau Sekda saja,” pungkasnya.

Menurutnya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan pemerintah menerapkan kerja dari rumah alias wrok from home (WFH) bagi ASN di lingkup pemerintah daerah.

Selain instruksi WFH, Kemendagri juga meminta Pemda untuk membatasi atau mengurangi perjalanan dinas.

“Pemprov itu sudah fiks kalau ngga salah sampai 50 persen dipangkas. Saya dapat info Rp128 miliar total se Provinsi di semua OPD, dipotong 50 persen,” ucap Deden, di KP3B, Kota Serang, Jumat (10/4/2026).

Selain memangkas anggaran, Deden juga mengklaim, pihaknya membatasi atau mengurangi perjalanan dinas di setiap OPD.

“Pokoknya penggunaan kendaraan dinas harus efisien, optimal. Artinya jangan dipakai kalau bukan urusan dinas, kalaupun ada perjalanan dinas ke Jakarta, kepala dinas biasanya diikuti dengan kabid, nah kalau bisa se mobil ya ngga usah banyak-banyak,” katanya.

Disisi lain, lanjut Deden, anggaran rapat di hotel turut dipangkas, seluruh dinas kini dapat melakukan rapat di kantor masing-masing secara Hybrid, kecuali agenda bersama kementerian atau tamu luar daerah.

“Kami fokuskan rapat di kantor untuk menekan pemborosan,” tandasnya.

Selain PAP, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam atau batuan dari sumber alam di permukaan maupun di bumi, menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Banten.

“Ini jadi bahan perbincangan kami, kita sekarang lagi mengkaji kenaikan pajak untuk sumber-sumber pajak bagi Provinsi kaya MBLB, alat berat, termasuk pajak air permukaan. Karena memang kalau MBLB dan Pajak Air Permukaan itu dimanfaatkan oleh industri, artinya profit oriented, kalaupun pajak dinaikan tidak sampai merugikan masyarakat, karena itu kan menyasar perusahaan-perusahaan,” ucap Deden kepada TitikKata, di Kota Serang, Jumat (10/4/2026). 

Namun, Deden enggan menjelaskan potensi besaran kenaikan kedua mata pajak terkait yang bakal dirumuskan.

Dia berdalih, akan dirapatkan lebih dulu bersama dinas teknis. 

“Kita tunggu nanti hasil kajian ya, apakah kita memungkinkan untuk menaikan itu dan berapa besarannya,” katanya.

Deden juga meminta Bapenda untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor pajak air permukaan.

Diketahui, Pemprov Banten menargetkan Pajak Air Permukaan sebesar Rp45.282.698.600,00 atau Rp45,2 miliar pada tahun 2026. Sementara, opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai Rp78.666.719.000,00.

Pemindahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyimpanan uang daerah yang berlangsung di salah satu Hotel di Serang pada Kamis, (9/4/2026).

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, mengaku bahwa keputusan pemindahan RKUD merupakan upaya strategis lantaran Bank Banten merupakan bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mempercayakan pengelolaan kas daerah kepada bank pembangunan daerah sendiri.

“Bank Banten adalah bank milik kita bersama sebagai pemerintah daerah di Provinsi Banten, sehingga wajar apabila RKUD dikelola di sana,” katanya.

Kendati demikian, Zakiyah mengingatkan sejumlah catatan penting dalam PKS tersebut, khususnya terkait stabilitas likuiditas dan peningkatan kualitas layanan Bank Banten.

Ia pun meminta Bank Banten pastikan kondisi likuiditas tetap sehat agar pelayanan keuangan daerah, pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Serang dan transaksi berjalan optimal.

“Kami meminta Bank Banten menjaga likuiditas dengan baik serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi perbankan agar pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat semakin maksimal,” ujarnya.

Pemkab Serang juga berharap langkah ini memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi daerah.

Zakiyah menyebut nilai RKUD yang dipindahkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 triliun dan akan dialihkan secara berkala.

Senada dengan itu, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Bhustami, menyambut kepercayaan Pemkab Serang sebagai tantangan sekaligus momentum memperkuat kinerja bank daerah.

“Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan pemerintah daerah,” paparnya.

Bhustami mengungkapkan Bank Banten pernah menghadapi masa sulit pada periode 2016 hingga 2022, namun berhasil bangkit berkat dukungan pemegang saham utama, yakni Pemprov Banten.

Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan wisata hutan lindung yang berada di Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan skema Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBHP).

Wagub Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, bahwa Agung Sedayu Group, mengajukan rencana pengembangan PIK 2 sekitar satu tahun lalu, namun baru diproses pemerintah. 

“Jendral Nano ingin mengembangkan utility untuk kepentingan publik juga termasuk jalan tol. Jadi intinya kami ingin mendengarkan persoalannya karena permohonannya sudah lama, sudah hampir setahun tapi belum ditindaklanjuti ini kan hanya perpanjangan penlok, kedua adalah izin untuk membuat publik utility,” ujar Dimyati.

Dimyati mengklaim, proyek pengembangan tersebut bukan bersifat komersial, namun masuk kategori public utility, sehingga kewenangan menerbitkan izin berada di pemerintah pusat.

Lebih lanjut, mantan Bupati Pandeglang dua periode itu menjelaskan proyek ini bakal menyasar kawasan hutan lindung, termasuk hutan mangrove di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tangerang.

“Tadi dilihat dari pemaparannya bagus, dan dibangun juga sarana dan prasarana peribadatan, jadi bukan membangun rumah atau gedung buat komersil ini ngga ada ini untuk publik utility, termasuk fasum, fasos disamping jalan tol,” katanya.

Sementara, Direktur Utama Agung Sedayu Group, Nono Sampono mengklaim, proyek tersebut akan berfokus pada rehabilitas hutan bakau untuk dijadikan destinasi wisata ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang. 

“Jadi kawasan yang bertetangga dengan PIK 2, kan wilayah Banten juga. Jadi kita mencoba untuk membuat konsep, pertama melakukan rehabilitasi terhadap hutan-hutan bakau yang ada sekaligus juga jadi penataan lingkungan infrastruktur hiburan, pariwisata lah serba hijau tidak ada bangunan permanen,” ucap Nono.

Selain itu, Nono juga merencanakan pembangunan jalan tol untuk mengurai kemacetan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

“Jalan tol kan jalan dari ke bandara ini cenderung macet apalagi kalau musim hujan, sehingga kita mengurai dari arah Merak ke arah Tanjung Priok, dengan menyiapkan satu jalur baru sepanjang 38,6 kilometer,” tandasnya.

Langkah ini diambil usai hasil Peninjauan Kembali (PK) menunjukkan pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sejalan dengan rencana yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui Bidang Tata Ruang kini tengah menyiapkan dokumen revisi RTRW berikut sejumlah dokumen pendukung, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), naskah akademis, dan rancangan peraturan daerah.

Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kabupaten Serang, Fardianto, mengatakan penyusunan revisi RTRW mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018. 

"Tahun 2026 akan dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW dan dokumen pendukung berupa KLHS," katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut Ferdi, revisi ini merupakan kelanjutan dari peninjauan kembali RTRW yang telah dilakukan pada 2025.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk merespons dinamika perkembangan wilayah, percepatan kawasan industri dan infrastruktur, serta perubahan kebijakan nasional setelah Undang-Undang Cipta Kerja.

Diketahui sebelumnya, RTRW Kabupaten Serang sebelumnya berlaku untuk periode 2011–2031 dan telah direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

Namun, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mewajibkan evaluasi RTRW setiap lima tahun.

Hasil peninjauan kembali itu, lanjut Ferdi, menghasilkan tiga dokumen utama, laporan peninjauan RTRW, penilaian perwujudan RTRW yang dilaporkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta konsepsi awal penataan ruang Kabupaten Serang.

Dari evaluasi tersebut, ditemukan bahwa pemanfaatan ruang secara akumulatif belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Kondisi ini mendorong perlunya penyesuaian kebijakan dan strategi baru.

Revisi total RTRW pun menjadi rekomendasi resmi Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui surat tertanggal 18 Desember 2025.

"Ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun RTRW baru yang lebih responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi," ujarnya.

Namun, langkah revisi tersebut mendapat sorotan dari kalangan Komunitas Olah Pikir Berbasis Nalar (Kopi Nalar).

Mereka menilai temuan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seharusnya dibuka secara transparan kepada publik.

Koordinator Kopi Nalar, Rizal Fauzi, mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara rinci titik-titik pelanggaran tata ruang yang terjadi.

"Publik berhak tahu di mana saja penyimpangan itu terjadi dan siapa yang diuntungkan. Jangan sampai revisi ini justru menjadi ruang kompromi atas pelanggaran lama,” paparnya.

Rizal juga menekankan pentingnya KLHS agar tidak sekadar menjadi dokumen pelengkap.

Menurut dia, KLHS harus benar-benar menguji daya dukung lingkungan, terutama di tengah pesatnya ekspansi kawasan industri di Kabupaten Serang.

"Kalau KLHS hanya formalitas, revisi RTRW berpotensi melegitimasi kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung. Ini yang harus dihindari," katanya.

Rizal juga meminta pemerintah tidak mengabaikan partisipasi publik dalam proses penyusunan RTRW.

Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan tata ruang tidak hanya berpihak pada kepentingan investasi.

"RTRW bukan sekadar dokumen teknokratis, tapi menyangkut ruang hidup masyarakat. Harus ada pelibatan warga, akademisi, dan organisasi sipil secara terbuka," tuturnya.

Rizal mendesak penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi.

Tanpa langkah itu, ia khawatir revisi RTRW hanya akan menjadi dokumen baru tanpa perubahan nyata di lapangan.

"Kalau pelanggaran lama tidak ditindak, revisi ini berisiko menjadi legitimasi. Pemerintah harus berani melakukan audit dan memberikan sanksi tegas," pungkasnya.

Dalam Pergub tersebut, dijabarkan belanja dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp11.233.234.766.00 atau Rp11,2 miliar.

Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengatakan, dana operasional tersebut bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan kebutuhan mendesak di lapangan yang dikembalikan kepada masyarakat.

“Kalau pribadi mereka kan datangnya sebagai Gubernur-Wakil Gubernur, sebagai pejabat. Jadi ya nggak ada (kepentingan) pribadi ya kan. Sekarang kalau saya yang ngasih di kampung saya sendiri, ngga bawa embel-embel sebagai Sekda itu baru pribadi. Tapi kalau itu acara resmi kunjungan pak Gubernur atau Pak Wagub itu pakai dana operasional, (dikembalikan lagi ke masyarakat,red), iya,” ucap Deden saat ditemui di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (7/4/2026).

Deden memastikan, dana operasional tersebut sudah sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sementara, besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana operasional kepala daerah ditetapkan 0,15 persen dari PAD. Dengan PAD Provinsi Banten sebesar Rp7.494.118.179.126,00 atau Rp7,4 triliun, maka dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mencapai Rp11,2 miliar.

Terpisah, aktivis mahasiswa Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik, Muhammad Halabi mengkritik anggaran dana operasional yang dinilai fantastis di tengah masyarakat Banten tengah kesulitan masalah ekonomi.

“Lebih baik dihapuskan dan dikembalikan ke masyarakat untuk membangun sekolah, infrastuktur dan rumah tidak layak huni, yang dampaknya lebih dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, dasar hukum mengacu pada peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026.

“Peruntukannya itu untuk pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, pengguna anggaran, kuasa bendahara umum daerah dan kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK),” ujar Mahdani kepada TitikKata dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (7/6/2026).

“Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah, bendahara dan bendahara pembantu, pembantu Bendahara, dan satuan kerja pengelola keuangan daerah,” sambung dia.

Namun, Mahdani enggan merinci secara detail besaran honorarium pengelola keuangan.

“Beda-beda tergantung besaran pagu kegiatan, sudah ada standarnya,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengakui, pihaknya tidak mengetahui prihal besaran anggaran tersebut. 

Mantan Bupati Pandeglang itu mengklaim, akan segera mengevaluasi sekaligus memanggil BPKAD untuk mengidentifikasi pos anggaran terkait honorarium.

Dia tidak menampik, bakal memangkas anggaran tersebut jika terdapat kelebihan.

“Nanti saya cek yah, saya malah belum lihat angkanya, Rp33 Miliar itu breakdownnya seperti apa, kalau kelebihan kita pangkas,” ucap Dimyati

“Kita lihat apakah memang kelebihan, karena saya sendiri baru tahu angkanya untuk honorarium pengelola penanggujgawab keuangan, itu di BPKAD nanti kita lihat. Belum ada laporan dan belum ada reportnya, nanti saya evaluasi, dengan informasi begini nanti evaluasi,” katanya.

Diketahui, anggaran belanja honorarium penganggungjawab pengelola keuangan tahun 2026 sebesar Rp33,9 miliar tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam Pergub tersebut, dijabarkan belanja honorarium penganggungjawab pengelola keuangan mencapai Rp33.950.800.000,00 atau Rp33,9 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam Pergub tersebut, dijabarkan belanja honorarium penganggungjawab pengelola keuangan mencapai Rp33.950.800.000,00 atau Rp33,9 miliar.

Menganggapi hal itu, wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengakui, pihaknya tidak mengetahui prihal besaran anggaran tersebut. 

“Nanti saya cek yah, saya malah belum lihat angkanya, Rp33 Miliar itu breakdownnya seperti apa, kalau kelebihan kita pangkas,” ucap Dimyati saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/4/2026).

Mantan Bupati Pandeglang itu mengklaim, akan segera mengevaluasi sekaligus memanggil BPKAD untuk mengidentifikasi pos anggaran terkait honorarium.

Dia tidak menampik, bakal memangkas anggaran tersebut jika terdapat kelebihan.

“Kita lihat apakah memang kelebihan, karena saya sendiri baru tahu angkanya untuk honorarium pengelola penanggujgawab keuangan, itu di BPKAD nanti kita lihat. Belum ada laporan dan belum ada reportnya, nanti saya evaluasi, dengan informasi begini nanti evaluasi,” katanya.

Titikkata telah berupaya mengonfirmasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani via WhatsApp, namun yang bersangkutan tidak merespon.

Hingga berita ini diturunkan, TitikKata masih menggali informasi-informasi terkait prihal honorarium penganggungjawab pengelola keuangan tahun 2026.

Berdasarkan penelusuran TitikKata di laman sirup.lkpp.go.id, belanja suvenir atau cendra mata di Bapenda Banten dengan metode pemilihan E-Purchasing memiliki total pagu anggaran mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian suvenir/cendera mata plakat badak Rp27.780.000, suvenir/cendra mata plakat menara Banten Rp24.030.000,suvenir/cendra mata mug Rp812.000.000, suvenir/cendra mata tumbler dan suvenir/cendra mata payung Rp373.240.000.

Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengklaim, pihaknya akan segera memanggil Kepala Bapenda untuk mengevaluasi anggaran tersebut.

Dia meminta dinas terkait agar tidak melakukan pemborosan anggaran dalam belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Saya minta pertanggungjawaban, saya minta reportnya, dari kepala Bapenda nanti saya panggil,” ujar Dimyati kepada TitikKata saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/4/2026)

“Harus ada outputnya, outcamp benefitnya, impectnya dan jangan boros, saya akan panggil kepala Bapenda, tunggu dua tiga hari,” sambung dia.

Mantan Bupati Pandeglang dua periode itu juga meminta, Bapenda agar kreatif dalam menggali potensi pendapatan termasuk dari sektor pajak air permukaan untuk lebih dioptimalkan.

“Nanti kita lihat di sumber-sumber apa yang bisa dilakukan, misal di industri pajak air permukaan, nanti kita cari, kalau pajak kendaraan trennya itu bukan meningkat justru menurun. Jadi saya berharap sudah mulai inovasi mencari sumber pendapatan baru,” pungkasnya.

Titikkata telah berupaya mengonfirmasi Kepala Bapenda Berly Rizki Natakusumah via WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tidak merespon.

Anggaran Perdin Rp183 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam Pergub tersebut, dirincikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp183.104.712.000,00 atau Rp183 miliar, belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp182.429.424.000,00, belanja perjalanan dinas biasa Rp145.795.905.000,00, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp6.107.568.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp28.640.293.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp1.885.658.000,00, hingga belanja perjalanan dinas luar negeri Rp675.288.000,00.

“Menurut saya, angka Rp183 milliar untuk perjalanan dinas ini sudah tidak rasional dan menunjukkan pemprov Banten tidak peka terhadap kebutuhan publik. Ini bukan sekadar soal besar-kecil angka, tetapi soal apakah Pemprov Banten sudah melakukan perencanaan berbasis kebutuhan publik atau hanya sekadar mengulang kebiasaan birokrasi,” ucap Sururi kepada TitikKata saat dikonfirmasi, pada Jumat (3/4/2026).

Sururi berujar, terjadi distorsi prioritas anggaran, dimana belanja yang bersifat administratif justru mengambil porsi lebih besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih belum tertangani secar optimal.

“Secara objektif, perjalanan dinas memang memiliki fungsi seperti koordinasi, supervisi, bahkan peningkatan kapasitas akan tetapi ketika skalanya mencapai ratusan miliar, pertanyaannya adalah perlu atau tidak? proporsional atau tidak? berdampak atau tidak?,” katanya.

Disisi lain, Sururi perpandangan, ketika pemerintah pusat mendorong efisiensi, Pemprov Banten justru menganggarkan perjalanan dinas yang cukup besar. Artinya Pemprov Banten tidak memiliki sense of crisis.

“Seharusnya anggaran publik bersifat adaptif terhadap tekanan eksternal dan kebutuhan masyarakat. Jangan ada kesan bahwa APBD lebih melayani stabilitas internal birokrasi dibanding kepentingan publik,” tegas Sururi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengklaim pihaknya akan segera mengidentifikasi hingga memangkas anggaran perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, surat edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan pemerintah menerapkan kerja dari rumah alias wrok from home (WFH) bagi ASN di lingkup pemerintah daerah.

Selain instruksi WFH, Kemendagri juga meminta Pemda untuk membatasi atau mengurangi perjalanan dinas.

“Jadi ada WFH, kemudian efisiensi bahan bakar kendaraan dinas, sudah barang tentu juga perjalanan dinas. Kan otomatis perjalanan dinas berkurang,” katanya.

Namun, Deden enggan merinci prihal besaran perjalanan dinas yang bakal dipangkas. Dia berdalih masih akan dirapatkan.

“Itu perjalanan dinas efisiensi BBM,” pungkasnya.

Sebab itu, Inspektorat Banten membuka desk TLHP BPK untuk mempercepat penyelesaian temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Banten mendapatkan posisi keempat sekitar penyelesaiannya 85 persen, kita coba untuk tahun ini kita buka desk semua OPD, dan kita sudah menindaklanjuti hasil dari tindaklanjut oleh OPD sendiri dan itu masuk ke aplikasinya BPK. Nah BPK membuka hanya dua kali dalam setahun,” ucap Nina kepada titikkata saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (2/4/2026).

“Sekarang kami tindaklanjuti semua sisa-sisanya, semua yang telah dilakukan TLHP nya tinggal menunggu validasi dari BPK,” sambung dia.

Menurut Nina, kepala OPD bakal diberikan sanksi berupa teguran tertulis oleh Gubernur jika temuan BPK tidak diselesaikan, karena rekomendasi LHP perintah negara yang wajib dilaksanakan oleh OPD.

“Kita sudah ada SOP-nya. Jadi sepanjang dia mendapatkan sanksi rekomendasi itu kan jelas ada pengembalian, terus juga mendapatkan sanksi terus juga kita sampaikan teguran untuk pegawainya,” katanya.

Disinggung soal temuan dana Bantuan Operaisonal Sekolah (BOS) dalam LKPD 2024, Nina mengklaim, dinas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Dia tidak menampik, temuan tersebut berpotensi pidana jika kerugian negara tidak dikembalikan.. 

“Karena itu imbas dari bagaimana dia kelalaian menjadi salah satu sanksi, sanksinya bisa ringan sedang dan berat,” tandasnya.

Program tahunan ini kembali menjadi solusi transportasi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jumlah peserta mudik gratis tahun ini mencapai lebih dari 33 ribu orang. Angka ini naik sekitar 34 persen dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan mudik yang aman dan nyaman,” ujar Pramono.

Untuk mengakomodasi lonjakan peserta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan total 744 unit bus dengan kapasitas lebih dari 35 ribu penumpang.

Armada tersebut digunakan untuk melayani arus mudik sekaligus arus balik.

Tak hanya itu, pemerintah juga menghadirkan fasilitas pengangkutan sepeda motor guna mengurangi risiko kecelakaan bagi pemudik yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua untuk perjalanan jarak jauh.

Program Mudik Gratis 2026 mencakup rute ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di enam provinsi, yakni Lampung, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pramono menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini.

"Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, kami berharap pelaksanaan mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan sesuai harapan,” tegasnya.

Bank Jakarta Ikut Berkontribusi

Partisipasi sektor swasta juga turut memperkuat pelaksanaan program ini. Bank Jakarta kembali ambil bagian dalam Mudik Gratis Lebaran 2026.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan merupakan bentuk komitmen dalam mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat.

“Bank Jakarta menyediakan 20 unit bus dengan berbagai tujuan seperti Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, hingga Wonogiri. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Agus.

Selain armada transportasi, Bank Jakarta juga menghadirkan Posko Mudik di Rest Area KM 429 Semarang yang beroperasi pada 14 hingga 20 Maret 2026.

Posko ini dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari area istirahat, kursi pijat, akses WiFi gratis, hingga layanan pengisian daya perangkat.

Para pemudik juga dapat memanfaatkan sejumlah promo menarik, seperti souvenir pembukaan rekening dan cashback transaksi menggunakan QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menyebut partisipasi ini sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan masyarakat.

“Melalui dukungan ini, kami berharap Bank Jakarta semakin dekat dengan masyarakat,” kata Arie.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam Pergub tersebut, dirincikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp183.104.712.000,00 miliar, belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp182.429.424.000,00, belanja perjalanan dinas biasa Rp145.795.905.000,00, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp6.107.568.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp28.640.293.000,00, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp1.885.658.000,00, hingga belanja perjalanan dinas luar negeri Rp675.288.000,00.

Selain Perdin, dalam Pergub tersebut juga merinci  belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.747.530.000,00.

Kemudian belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp46.774.143.000,00, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan Rp25.241.586.000,00, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial Rp2.441.925.000,00 hingga belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp5.228.290.000,00.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengklaim pihaknya akan segera mengidentifikasi hingga memangkas anggaran perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan pemerintah menerapkan kerja dari rumah alias wrok from home (WFH) bagi ASN di lingkup pemerintah daerah.

Selain instruksi WFH, Kemendagri juga meminta Pemda untuk membatasi atau mengurangi perjalanan dinas.

Dalam surat edaran yang sama, Pemerintah Daerah juga diminta mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar dan lain-lain dilaksanakan secara hybrid atau daring.

“Jadi ada WFH, kemudian efisiensi bahan bakar kendaraan dinas, sudah barang tentu juga perjalanan dinas. Kan otomatis perjalanan dinas berkurang,” katanya saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (1/4/2026).

Namun, Deden enggan merinci prihal besaran perjalanan dinas yang bakal dipangkas. Dia berdalih masih akan dirapatkan.

“Itu perjalanan dinas efisiensi BBM,” pungkasnya.

Dua pejabat yang dilantik yakni Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso yang mengemban tugas sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi dari Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko.

Yuldi sebelumnya telah menjalankan peran tersebut selama kurang lebih satu tahun.

Dalam sambutannya, Agus Andrianto menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi juga mengandung nilai keteladanan dalam profesionalisme dan etika kerja.

"Amanah ini bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga menjadi contoh dalam profesionalisme dan etika kerja," ujar Agus.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan yang dimiliki kementerian merupakan mandat langsung dari Prabowo Subiantosebagai Presiden, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Selain itu, Agus menyoroti pentingnya penggunaan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Setiap rupiah yang digunakan berasal dari rakyat, sehingga harus memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dalam arahannya, Agus juga menyampaikan pesan reflektif kepada para pejabat untuk memaknai jabatan sebagai sarana memberikan manfaat, bukan sekadar pencapaian karier.

"Jabatan bukan tujuan akhir. Gunakan posisi ini untuk menciptakan perubahan dan meninggalkan warisan kebaikan," katanya.

Kepada Hendarsam Marantoko, Agus berpesan agar menjadikan 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai landasan dalam memperkuat layanan keimigrasian.

Ia berharap Imigrasi ke depan semakin profesional dan mampu menjadi contoh bagi instansi lain.

Sementara itu, kepada Iwan Santoso, Agus menekankan bahwa posisi staf ahli memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan strategis.

"Staf ahli harus menjadi radar dan kompas dalam menentukan arah kebijakan," ujarnya.

Menutup arahannya, Agus mengajak seluruh jajaran Kemenimipas untuk terus memperkuat soliditas, kolaborasi, dan komunikasi, baik di dalam maupun di luar institusi, guna menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

Pada kesempatan yang sama, Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Yuldi Yusman atas dedikasinya selama menjabat sebagai Plt Dirjen Imigrasi.

"Banyak capaian positif yang telah ditorehkan selama masa kepemimpinan beliau," ungkapnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh kepemimpinan yang baru, sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk menjaga kekuatan dan keutuhan institusi sebagai rumah bersama.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan, pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri yang harus dijalankan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

“Sejalan dengan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengimplementasikan Gerakan Indonesia Asri secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Serang,” katanya pada Selasa, (31/3/2026).

Zakiyah menjelaskan, kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

“Alhamdulillah, hari ini Gerakan Indonesia Asri dilaksanakan secara serempak dan diikuti oleh seluruh pegawai. Ini bukan hanya kegiatan bersih-bersih semata, tetapi bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat budaya peduli terhadap alam di tengah masyarakat,” ujarnya.

Zakiyah menegaskan, korve tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi gerakan berkelanjutan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

“Gerakan ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari langkah sederhana seperti membersihkan lingkungan, kita sudah berkontribusi menciptakan Kabupaten Serang yang bersih, sehat, dan nyaman,” tegasnya.

Istri Menteri Desa tersebut juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut dan berharap semangat Gerakan Indonesia Asri terus terjaga.

“Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah berpartisipasi aktif. Semoga semangat ini terus berlanjut dan menjadi kebiasaan baik, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Firman Nircahyadi usai menerima LKPD (unaudited) tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi dan delapan Kabupaten/Kota se-Banten di kantor BPK Banten, Kota Serang, pada Senin (30/3/2026).

“Total tim auditor kita ada 64 orang, untuk satu kabupaten itu terdiri dari 5 dan untuk Pemerintah Provinsi itu 7-8 orang karena kan tergantung wilayah yang diperiksa sama kita,” ujarnya.

Menurut Firman, pemeriksaan LKPD akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan kedepan, berfokus terhadap belanja modal, belanja barang, dan isu-isu strategis lain seperti masalah persampahan turut akan diperiksa.

Selain itu, Firman tidak menampik, potensi temuan berulang yang tidak ditindaklanjuti atas temuan LKPD sebelumnya.

“Itu kita lihat pada saat hasil pemeriksaan nanti, kita punya waktu dua bulan, kita lihat apakah ada temuan berulang seperti itu, karena mekanisme rekomendasinya atas temuan berulang juga akan berbeda,” katanya.

Lebih lanjut Firman mengklaim, tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK rata-rata baru mencapai 75 persen.

Dia menekankan, pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan rekomendasi seluruh temuan BPK.

BPK sendiri akan menyerahkan LKPD 2025 kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se Banten akhir Mei 2026.

“Jadi Pemprov Banten dan Kabupaten Kota harus menyerahkan kepada BPK sebelum batas akhir tiga bulan, jadi sekarang walaupun tanggal 30 Maret, berakhirnya nanti tanggal 31 Maret, dan BPK cuma punya waktu dua bulan sebelum diserahkan kembali kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti setelah akhir Mei kita akan menyerahkan kembali kepada mereka. Jadi sekarang prosesnya mereka menyerahkan kepada kami untuk diperiksa. Setelah itu kami akhir Mei akan menyerahkan kepada mereka hasil pemeriksaan,” tambahnya.

Andra Soni mengingatkan, ASN yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan jabatan yang diemban. 

"Jabatan merupakan amanah bukan pilihan, ASN harus siap ditempatkan dimana pun ditugaskan," katanya usai pelantikan.

Andra mengklaim, rotasi dan mutasi pengisian jabatan telah menggunakan sistem manajemen talenta. Selain itu, Andra juga menegaskan tidak ada titip menitip dalam pengisian jabatan tersebut.

"Banyak yang sudah berkarya di Pemprov tapi tidak mendapatkan kesempatan yang sama bahkan golongannya mentok tapi tidak mendapatkan kesempatan, melalui manajemen talenta ini diminta aktifnya pada pegawai untuk memberikan eviden memasukkan data sehingga BKD dapat memonitor perkembangan daripada ASN," terangnya.

Andra mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi secara berkala terhadap kinerja pejabat yang baru dilantik.

Andra tak menampik, ke depan bakal kembali dilakukan rotasi dan mutasi agar seluruh jabatan yang kosong dapat terisi sesuai dengan manajemen talenta.

"Ini kesempatan buat semua ASN yang ada di Pemprov Banten, karena dalan sistem ini akan terus kita evaluasi," pungkasnya.

Dimana beberapa kelas jabatan menadapat TPP lebih tinggi dibanding dengan kelas jabatan yang sama bahkan kelas jabatan yang lebih tinggi.

Seperti pada jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang mana pada lampiran Kepwal tersebut memiliki nilai kelas jabatan 12 pada kelompok jabatan struktural tertentu mendapat TPP dengan jumlah Rp36.011.775.

"Liat aja di kepwal pasti sudah punya kepwalnya. Saya dapatnya dari jabatan struktural. Kan saya ketika jadi Kabag Hukum fungsionalnya berhenti sementara," kata Ita Kurniasih, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangsel, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (27/3/2026).

Sementara terdapat jabatan dengan nilai kelas jabatan yang sama pada salah satu instansi pada beban kerja dan kondisi kerja yang lebih berat mendapat TPP dengan nilai yang lebih kecil.

"Sama, sama Dinas Kesehatan yang turun kemarin Rp20-an (juta). Kerja hampir 24 jam, saat libur (sering) diteleponin," ujar salah satu sumber yang identitasnya sengaja disembunyikan.

Parahnya lagi, TPP Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah lebih besar daripada TPP kepala perangkat daerah yang memiliki nilai kelas jabatan 14. 

Terkait hal tersebut, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar menyebut, Kepwal ini diduga didesain untuk menguntungkan kelompok jabatan tertentu.

"Implikasi hukumnya harus dipertanyakan, tim TPP ini mendesain Kepwal ini dilatar belakangi apa? Apakah ini murni kesalahan, yang karena pemahamannya? Atau by desain yaitu kesengajaan? Nah ini implikasinya berbeda, kesalahan maka harus diperbaiki bagaimana sesuai dengan Kemendagri," kata dia. 

Menurut Suhendar, jika diduga benar ada kesalahan 'by desain' maka tentu akan ada pertanggungjawaban hukum atas keluarnya anggaran TPP yang pada tahun anggaran 2025 saja nilainya sekitar Rp700 miliar.

"Kecurigaan saya ada by desain, kenapa karena ada variabel pertama perubahan kebijakan TPP di Tangsel ini berkali-kali diubah dan setiap perubahan ini sulit didapatkan. Sehingga tidak ada transparasi dan akuntabilitas di sana, lalu indikator berikutnya adalah Ketika kita akan mendapatkan kebijakan regulasi  tersebut itu tidak serta merta diberikan melainkan disyaratkan harus ke sana, ke sini sehingga menimbulkan kecurigaan," kata dia.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih menggali informasi lebih lanjut.

Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1.10.3/Kep.542-Huk/202 diduga menyisakan persoalan, khususnya terkait indikasi pengaturan yang mengarah pada keuntungan bagi pihak tertentu.

Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, menilai terdapat potensi pelanggaran hukum dalam kebijakan tersebut.

Ia menyebut, salah satu titik krusial terletak pada penentuan besaran TPP yang dinilai tidak mengacu pada formula yang semestinya.

“Jika mengacu pada prinsip hukum, dugaan perbuatan melawan hukum bisa muncul dari penetapan besaran TPP yang tidak berbasis pada formulasi yang telah ditentukan,” ujar Suhendar.

Ia juga menyoroti adanya indikasi pengaturan dalam penetapan TPP pada jabatan fungsional, khususnya yang berasal dari mekanisme penyetaraan maupun jabatan fungsional lainnya.

“Kami melihat adanya dugaan pengkondisian dalam penetapan TPP, terutama pada jabatan fungsional hasil penyetaraan dan kategori lainnya,” tambahnya.

Dalam dokumen Kepwal tersebut, ditemukan adanya pengelompokan jabatan tertentu yang memperoleh TPP melalui nomenklatur jabatan fungsional, bahkan dalam beberapa kasus terdapat penerimaan dalam lebih dari satu kategori.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap informasi tersebut.

Ia memastikan bahwa anggaran TPP telah dialokasikan dalam APBD untuk seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Nanti akan kami cek terlebih dahulu. Secara anggaran, TPP memang sudah disiapkan untuk seluruh ASN. Namun jika ada informasi terkait penerimaan ganda, tentu akan kami telusuri lebih dalam,” kata Benyamin.

Ia menegaskan, apabila terbukti terdapat ASN yang menerima TPP secara ganda, maka kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.

“Kalau memang ditemukan ada penerimaan ganda, maka harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terdapat temuan pembayaran TPP senilai Rp156.607.044 kepada pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Tangsel diketahui menghabiskan sekira Rp450 juta yang dibelanjakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tangsel.

Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Herman Susilo menjelaskan, soal sewa aquarium pada tahun anggaran 2025.

“Tahun lalu itu seinget saya ada di kantor wali kota, di rumdin wali kota, di kantor wakil wali kota, di ruang display, di depan ruang blandongan, di ruang Pak Sekda,” kata Herman saat wawancara di kantornya, Jumat, 13 Maret 2026.

Herman menerangkan, pada tahun anggaran 2026, anggaran belanja sewa aquarium itu dipangkas lantaran efisiensi.

“Tahun ini kita ada efisiensi, ruang blandongan tidak ada lagi. Ada tiga yang kita pangkas tahun ini,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, belanja sewa aquarium pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp199,8 juta untuk masa sewa selama satu tahun.

Herman menyebut, urgensi sewa aquarium itu hanya untuk mempercantik ruangan kepala daerah.

“Urgensinya kayak di ruang blandongan, kan banyak masyarakat yang datang, buat estetika aja sih. Tapi saat ada efisiensi kita pangkas,” paparnya.

Ia mengungkapkan, jika dilihat dari sisi beban kerja, maka TPP yang ditetapkan oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie itu, tidak mencerminkan prinsip objektivitas.

Sebab, menurut Suhendar, secara konsep besaran TPP seharusnya dihitung berdasarkan indikator beban kerja dan kondisi kerja yang terukur.

“Jadi dari Perwal dan Kepwal terkait, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penetapan TPP ASN Tangsel. Contohnya adanya perbedaan nilai TPP antara jabatan kepala bidang di OPD teknis dengan jabatan fungsional atau unit yang menangani reformasi birokrasi yang justru memiliki nilai lebih tinggi merupakan hal yang tidak wajar. Sebab, secara konsep, besaran TPP seharusnya mengacu pada beban kerja dan kondisi kerja yang dinilai secara objektif,” saat dikonfirmasi via pesan aplikasi pada Jum’at (13/3/2026).

Ia menegaskan, jika indikator penilaian tersebut tidak digunakan secara konsisten, maka akan ada perbedaan signifikan antara besaran TPP pada pegawai yang beban kerjanya tidak terlalu berat dengan pegawai di OPD dengan beban dan kondisi kerja yang sangat berat dan berisiko hukum.

Menurut Suhendar, kondisi tersebut akan memunculkan pertanyaan publik kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai TPP mengenai dasar objektivitas dalam penentuan besaran tunjangan tersebut.

“Karena itu, Pemkot Tangsel seharusnya membuka secara transparan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menjadi dasar penetapan TPP. Dengan begitu publik dapat menilai apakah perhitungannya sudah sesuai aturan dan memenuhi prinsip keadilan, dan tidak ada dugaan nepotisme,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemberian TPP bagi ASN Tangsel diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 76 atahun 2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberian TPP ASN dan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.10.3/Kep.542/2025 tentang Besaran Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

Jika dilihat dan dicermati, terdapat pemberian TPP pada pemegang jabatan yang mejalankan fungsi perumusan kelembagaan, tata laksana, dan reformasi birokrasi pada bagian organisasi di Sekretariat Daerah (Setda) tercatat memiliki besaran nilai TPP dengan total mencapai Rp56.719.360 per bulan.

Besaran tersebut memang tampak tak sebanding, jika dibandingkan dengan TTP pada jabatan yang hampir setara namun memiliki tugas dan kondisi kerja yang jauh lebih berat. Misalnya pada jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembangunan infrastruktur.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Organisasi Setda Tangsel, Aplah Hunajat, membenarkan adanya jabatan yang dimaksud

“Iya, kelembagaan di antaranya berada di Bagian Organisasi,” katanya.

Aplah menyampaikan, bahwa dalam struktur organisasi saat ini tidak lagi terdapat jabatan struktural kepala subbagian di unit tersebut, melainkan telah beralih menjadi jabatan fungsional.

“Kalau di Bagian Organisasi itu sudah tidak ada lagi kasubag. Adanya jabatan fungsional. Jadi TPP-nya mengikuti besaran jabatan fungsional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhendar menekankan perlunya dilakukan audit. Sebab, penetapan besaran TPP itu berpotensi merugikan keuangan negara.

“Inspektorat perlu melakukan audit untuk memastikan apakah ini hanya kesalahan administratif atau ada unsur kesengajaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, sehingga bisa berlanjut pada proses oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Titikkata masih menggali informasi terkait lebih jauh.

Proses seleksi ini dilakukan untuk menjaring figur yang dinilai memiliki kapasitas dalam pengelolaan zakat serta mampu memperkuat peran BAZNAS di daerah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Serang, Rochyan, mengatakan bahwa kebutuhan pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang dari unsur masyarakat sebanyak lima orang.

Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara terbuka agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut berpartisipasi.

"Pemkab Serang membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang periode 2026–2031," katanya. Jumat, (13/3/2026).

Rochyan menjelaskan, proses pendaftaran telah dibuka sejak 7 Maret hingga 27 Maret 2026. 

"Pendaftar diwajibkan membuat akun dan mengisi data melalui laman resmi SIMZAT Kementerian Agama. Setelah mendaftar secara daring, peserta juga diminta mengunggah sejumlah dokumen persyaratan yang telah ditentukan panitia seleksi," paparnya.

Rochyan menyebut, syarat yang harus disiapkan di antaranya foto terbaru berlatar merah, KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah, ijazah terakhir, serta pakta integritas.

"Pelamar juga diminta melampirkan surat rekomendasi dari tokoh atau organisasi keagamaan serta dokumen yang memuat visi, misi, dan program kerja jika terpilih menjadi pimpinan BAZNAS," tuturnya.

Rochyan mengungkapkan, setelah tahap pendaftaran selesai, panitia akan melakukan seleksi administrasi yang dijadwalkan berlangsung 28 hingga 30 Maret 2026.

"Hasil seleksi administrasi dan penjadwalan tahapan berikutnya akan diumumkan 1 April 2026. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah  7 April 2026, lalu pengumuman hasilnya 13 April 2026," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Rochyan, seleksi wawancara dijadwalkan berlangsung 15 April 2026, sementara pengumuman akhir hasil seleksi akan disampaikan 22 April 2026.

Ia menegaskan, bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilakukan secara transparan dan profesional oleh tim panitia seleksi.

"Diharapkan proses ini dapat menghasilkan pimpinan BAZNAS yang kompeten, memiliki integritas, serta mampu meningkatkan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang," katanya.

Rochyan juga mengingatkan para pendaftar agar membaca seluruh ketentuan yang tercantum dalam pengumuman serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum mendaftar.

"Setiap perkembangan informasi terkait seleksi akan diumumkan melalui laman resmi pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Serang," pungkasnya.

Bagi para guru dan tenaga kependidikan, kebijakan ini dinilai sangat membantu, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat.

Salah satu guru PPPK paruh waktu Imam Setiawan mengaku bersyukur atas adanya tambahan insentif tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi dirinya dan bagi para guru lainnya yang selama ini mengandalkan honor dengan jumlah terbatas.

“Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya tambahan insentif ini. Setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang juga sudah mendekati Lebaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, tambahan penghasilan tersebut memberikan sedikit kelonggaran bagi para guru dalam mengatur keuangan keluarga. Terlebih menjelang hari raya, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat dibanding hari-hari biasa.

Hal senada juga turut disampaikan oleh seorang operator sekolah yang turut merasakan manfaat dari kebijakan tersebut yakni Tuti Amelia.

Menurut Tuti insentif tambahan ini dinilainya sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga kependidikan yang selama ini berperan mendukung operasional sekolah.

“Bagi kami ini sangat membantu. Dengan adanya tambahan insentif, beban kebutuhan sehari-hari bisa sedikit ringan, apalagi menjelang Lebaran biasanya pengeluaran juga lebih banyak,” kata Tuti.

Baik guru maupun operator sekolah berharap kebijakan pemberian insentif tambahan ini tidak hanya berlangsung sementara, tetapi bisa terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

“Kami tentu berharap kebijakan ini bisa menjadi permanen. Karena tambahan ini sangat berarti bagi kami untuk membantu kebutuhan keluarga,” pungkasnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengatakan berdasarkan data terbaru, cadangan yang ada mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga tiga minggu ke depan.

"Sudah ada rilis resmi dari Pertamina, jadi masyarakat Banten tidak perlu khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG," ucapnya pada Kamis, (12/3/2026).

Ari mengaku, Banten memegang peran krusial sebagai gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera.

Ia pun menjamin bahwa ketersediaan BBM tidak hanya difokuskan untuk warga lokal, tetapi juga disiapkan untuk menyambut gelombang pemudik dari arah Sumatera yang melintas.

"Pemudik dari Sumatera yang melintas di Banten juga tetap bisa mengisi BBM, karena stoknya aman," katanya.

Oleh sebab itu, Ari meminta kepada warga Banten untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian yang berlebihan atau panic buying, karena cadangan energi di Banten dapat mencukupi. 

"Yang pasti jangan panic buying, karena cadangan BBM dan LPG masih tersedia hingga sekitar 21 hari ke depan," ujarnya.

Hal itu disampaikan usai Andra Soni membayar zakat langsung kepada BAZNAS Banten di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

"Alhamdulillah saya menunaikan kewajiban saya, yakni membayar Zakat. Ini tahun kedua saya membayar zakat melalui BAZNAS Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam upaya dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Banten. Terkait dengan penyaluran zakat, tentu sudah ada kriterianya, sesuai yang diatur agama," katanya pada Rabu, (11/3/2026).

Andra pun berharap BAZNAS Provinsi Banten dapat disalurkan kepada Mustahik atau penerima manfaat tepat sasaran.

"Kita serahkan kepada BAZNAS untuk mengelolanya tapi kita saran, yang kita lakukan agar zakat produktif, bisa kita tingkatkan. Jadi bukan sekedar membantu rakyat yang kesusahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar ke depan agar kita bisa beralih kepada penerima manfaat yang lain," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ketua BAZNAS Provinsi Banten Wawan Wahyuddin, mengapresiasi Gubernur Banten telah memberikan contoh membayar zakat melalui BAZNAS.

Ia pun mengaku akan memastikan setiap pundi rupiah dana zakat akan disalurkan kepada 8 Asnaf atau penerima zakat yang berhak. 

 "Penyaluran zakat sesuai apa yang diperintahkan Allah SWT, termasuk juga zakat profesi," ucapnya.

Adapun untuk target penerimaan zakat, agenda hari ini pihaknya menargetkan penerimaan zakat secara maksimal mencapai hingga Rp2 miliar.

"Karena kita masih melanjutkan, tahun lalu (2025), itu Rp 30miliar mudah-mudahan di tahun ini meningkat," tutupnya.

Dengan rincian, insentif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp21,34 miliar, insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp8,66 miliar, insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp6,99 miliar, insentif Pajak Air Permukaan Rp444,6 juta, serta insentif dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp70 juta.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Berli Rizky Natakusumah mengatakan, insentif pemungutan pajak daerah merupakan penghargaan berbasis kinerja.

"Itu merupakan aturan dari undang-undang dan PP 69 tahun 2010 tentang pemberian insentif terhadap pegawai yang berprestasi terhadap pencapaian target. Jadi insentif itu tidak diberikan cuma-cuma seperti halnya tunjangan kinerja," kata Berli, Rabu (11/3/2026).

Menurut dia, insentif diberikan kepada aparatur yang terlibat dalam proses pemungutan pajak daerah.

Ia memperkirakan jumlah pegawai yang terlibat dalam sistem pemungutan pajak daerah di Bapenda Banten sekitar 1.000 orang. 

Namun berdasarkan data yang diterima, total yang menerima insentif sebanyak 970 orang terdiri dari pegawai Bapenda dan pihak lain, seperti Polda Banten dan Polda Metro Jaya.

Menurut Berli, insentif ke depan akan lebih berbasis pada capaian kinerja individu dalam menagih pajak.

"Kami merencanakan bahwa insentif yang diterima itu berbasis terhadap jumlah tagihan yang dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi setiap pegawai yang ingin mendapatkan insentif utuh harus mencapai target tagihan pajak," pungkas adik Wakil Gubernur Banten ini.

Seperti terlihat di sepanjang jalan Pahlawan Seribu, terdapat puluhan bangunan reklame baik berbentuk Billboard ataupun Videotron yang aktif berpromosi.

Namun, dari data yang ada hanya ada satu bangunan reklame yang mempunyai PBG, yakni bangunan reklame berupa videotron di perempatan German Center BSD, yang berdiri di atas lahan taman di area tersebut.

Salah satu sumber internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel pun membenarkan hal terkait. 

"Hanya ada satu yang miliki izin PBG," katanya, beberapa waktu lalu.

Banyaknya bangunan reklame yang memiliki izin penyelenggaraan reklame tetapi tidak mempunyai PBG, disinyalir merupakan cara para pengusaha reklame menghindari kewajiban biaya retribusi atas PBG.

Pasalnya, para pengusaha reklame yang mengantongi izin penyelenggaraan reklame, tetap melakukan pembayaran pajak reklame, pada saat melakukan kegiatan promosi iklan.

Contohnya terjadi pada bangunan reklame raksasa di Jalan Promoter Serpong. Dari data informasi, bangunan reklame tersebut mimiliki izin penyelenggaraan reklame tapi tidak memiliki PBG.

Padahal, jika merujuk pada Peraturan Wali Kota Tangsel nomor 1 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame, disinyalir reklame tersebut masuk dalam kategori reklame permanen dengan ukuran besar, yang wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kini, reklame raksasa ilegal itu telah lenyap setelah dibongkar oleh pemiliknya yaitu CV Khatulistiwa Promo sesuai dengan surat peringatan dari Satpol PP Kota Tangsel yang dikeluarkan pada 9 Februari 2026.

Terpisah, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (SPEAKUP) Suhendar menegaskan, keberadaan PBG itu bukan semata syarat administratif belaka, namun itu adalah bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat untuk memastikan Reklame tersebut tidak membahayakan. 

"Maka ketika tidak ada PBG, itu artinya reklame tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa masyarakat. PBG itu syarat wajib adanya reklame, jika tidak ada PBG namun ada izin reklame, maka pasti ada permainan dari orang dalam," tegasnya.

Sayangnya, Kepala DPMPTSP Kota Tangsel Maulana Prayoga enggan memberi tanggapan, ketika dikonfirmasi perihal terkait. 

Sementara, diketahui berdasarkan data yang didapat, hanya ada 128 bangunan reklame yang miliki PBG dari total perkiraan 500 lebih bangunan reklame yang ada di Kota Tangsel dan diduga dari bangunan reklame yang tidak memiliki PBG itu, mengantongi izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan DPMPTSP Kota Tangsel.

Hingga informasi ini disampaikan, awak media masih terus menggali informasi lebih jauh.

Salah satunya melalui dukungan sistem pembayaran digital pada kegiatan Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026 yang digelar oleh Perumda Pasar Jaya.

Kegiatan bazar yang menghadirkan berbagai tenant kuliner, fashion, hingga aktivitas sosial tersebut berlangsung pada 9–10 Maret 2026 di kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Kehadiran Bank Jakarta dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi ekosistem pembayaran digital di ruang ekonomi rakyat, khususnya pada aktivitas bazar serta kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui penyediaan fasilitas pembayaran non tunai, masyarakat didorong untuk semakin terbiasa melakukan transaksi digital yang dinilai lebih praktis, aman, dan transparan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan partisipasi perusahaan dalam kegiatan tersebut merupakan strategi untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bank Jakarta berkomitmen memperkuat ekosistem transaksi non tunai yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Jakarta. Dukungan pada Bazar Jakarta Prime Ramadan ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih praktis sekaligus membuka akses layanan keuangan yang lebih luas bagi pelaku UMKM,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, digitalisasi transaksi tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, memperluas peluang pasar, serta meningkatkan transparansi transaksi.

Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026 sendiri dirancang sebagai ruang interaksi ekonomi dan sosial selama bulan suci Ramadan.

Acara ini menghadirkan berbagai tenant makanan dan minuman (F&B) serta produk fashion dari mitra Pasar Jaya.

Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi program tebus sembako dengan harga terjangkau serta hiburan bagi masyarakat.

Tak hanya aktivitas ekonomi, bazar ini juga menghadirkan kegiatan sosial berupa santunan bagi anak yatim.

Konsep tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang adaptif sekaligus inklusif.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kehadiran Bank Jakarta tidak hanya sebatas menyediakan sistem pembayaran digital. Kami juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan layanan keuangan formal serta menggunakan transaksi digital secara bijak,” kata Arie.

Menurutnya, kegiatan bazar yang melibatkan pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat luas menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan layanan perbankan digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

Dukungan Bank Jakarta dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara sektor perbankan dan pengelola pasar dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital.

Melalui kolaborasi tersebut, Bank Jakarta berharap dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus menciptakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial selama Ramadan.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 9–10 Maret 2026 di Balai Kota Jakarta.

Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi sejumlah BUMD pangan DKI Jakarta, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta Perumda Dharma Jaya.

Ketiganya menghadirkan berbagai program bazar Ramadan yang ditujukan untuk masyarakat luas.

Untuk mempermudah transaksi, kegiatan ini juga menggandeng Bank Jakarta yang menyediakan fasilitas pembayaran digital melalui sistem QRIS bagi para tenant.

Sistem ini memungkinkan pengunjung melakukan pembayaran secara cepat, praktis, dan aman.

Sebanyak 49 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut ambil bagian dalam bazar tersebut.

Mereka menghadirkan beragam produk, mulai dari makanan, minuman, hingga produk fesyen yang berasal dari pasar-pasar binaan Perumda Pasar Jaya.

Selain menjadi sarana promosi bagi UMKM, bazar ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkembang di lingkungan pasar.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, mengatakan kegiatan ini juga menghadirkan program tebus murah sembako bagi masyarakat selama Ramadan.

“Dalam kegiatan ini masyarakat dapat menebus paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000. Program ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau selama bulan Ramadan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, terdapat 3.000 paket sembako yang disiapkan dalam program tersebut.

Paket tersebut merupakan kontribusi dari tiga BUMD pangan, masing-masing 1.000 paket dari Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.

Perumda Pasar Jaya menyediakan paket sembako berisi beras premium 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, serta kantong belanja.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya menghadirkan paket yang terdiri dari beras long grain 2,5 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, delapan bungkus mi instan, garam dapur 200 gram, kecap manis 60 mililiter, susu UHT 200 mililiter, serta kantong belanja.

Adapun Perumda Dharma Jaya menawarkan berbagai pilihan produk daging yang dapat dibeli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani selama Ramadan.

Selain bazar dan program sembako murah, kegiatan ini juga menghadirkan santunan bagi anak yatim piatu serta hiburan musik untuk menambah kemeriahan suasana.

Agus menegaskan bazar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga ruang interaksi bagi masyarakat.

“Melalui Bazar Prime Ramadan Jakarta ini, kami ingin menghadirkan pasar yang tidak sekadar menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi yang inklusif bagi masyarakat. Kolaborasi antar BUMD pangan ini juga menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat semakin menguatkan peran pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono yang turut hadir dalam acara tersebut menilai bazar ini menjadi wujud nyata kolaborasi BUMD dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Melalui kolaborasi ini, Bazar Prime Ramadan Jakarta 2026 yang digelar selama dua hari di Balai Kota diharapkan dapat membantu pedagang berjualan dengan baik sekaligus memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap bazar ini cukup tinggi.

Beberapa pengunjung bahkan datang dari wilayah yang cukup jauh untuk memanfaatkan program sembako murah tersebut.

“Setelah saya tanyakan kepada pengunjung, ternyata ada yang datang dari daerah yang cukup jauh. Artinya mereka datang khusus untuk memanfaatkan bazar ini. Ke depan kegiatan serupa juga akan digelar di kantor wali kota maupun di Kabupaten Kepulauan Seribu,” katanya.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel tercatat, ada delapan lokasi genangan air.

1.Perumahan Pondok Safari RW 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren dengan tinggi muka air (TMA) sekitar 25–90 centimeter yang berdampak pada 280 kepala keluarga (KK).

2. Perumahan Pondok Maharta RW 09, RW 10, dan RW 11, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren dengan TMA sekitar 25–110 centimeter dan berdampak pada sekitar 600 KK. 

3. Perumahan Pondok Kacang Prima RW 17, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, TMA sekitar 10–40 centimeter yang berdampak pada 90 KK.

4. Kavling Bulak, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren TMA sekitar 30–80 centimeter yang berdampak pada 50 KK. 

5. Perumahan Taman Mangu 1 RW 06, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren TMA sekitar 25 centimeter yang berdampak pada 90 KK.

6. Kampung Tembok Bolong RW 12, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur TMA sekitar 45 centimeter yang berdampak pada 55 KK. 

7. Jalan Ceger Raya, kawasan Taman Mangu, Kelurahan Jurangmangu Barat, Pondok Aren TMA 20–90 centimeter. 

8. Jalan Oscar Raya RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang TMA sekitar 10 centimeter.

"Sejak Minggu dinihari, sekitar pukul 00.20 WIB kami sudah mulai menerima laporan banjir," ungkap Komandan Regu (Danton) Satgas Penanggulangan Bencana BPBD Tangsel, Dian Wiryawan.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangsel, Sutang Suprianto mengatakan pihaknya bersama unsur gabungan langsung bergerak setelah menerima laporan adanya genangan yang merendam sejumlah permukiman warga.

“Setelah adanya informasi, kami langsung bergerak kelokasi guna melakukan evakuasi warga. Keselamatan warga menjadi prioritas yang utama,” ucapnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan segera melapor kepada petugas jika memerlukan atau membutuhkan bantuan.

"Masyarakat harus tetap waspada dan segera melaporkan bilamana membutuhkan bantuan," ungkap Sutang.

Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Pemprov Banten yang memuat sejumlah dokumen peraturan justru tak menampilkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD 2026.

Dalam JDIH, Pemprov Banten hanya menampilkan abstrak dari Peraturan Gubernur tersebut menyertakan dokumen lengkap yang dapat diakses publik.

Berdasarkan abstrak yang tercantum di laman JDIH, total penjabaran APBD 2026 tercatat sebesar Rp10.179.522.697.590,-. 

Rinciannya meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp10.083.982.296.607,- belanja daerah Rp10.041.024.964.554 dan surplus anggaran Rp42.957.332.053,-

Sementara pada pos pembiayaan tercatat, penerimaan pembiayaan Rp95.540.400.983,- pengeluaran pembiayaan: Rp138.497.733.036,- 

Dengan demikian jumlah pembiayaan netto tercatat minus Rp42.957.332.053, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (SiLPA) tahun berjalan tercatat Rp0.

Namun yang menjadi perhatian, dokumen yang tersedia di JDIH hanya berupa abstrak yang menampilkan 1 halaman, sementara rincian anggaran sebenarnya yang tercantum dalam lampiran setebal 1.259 halaman hingga kini tidak dipublikasikan di portal tersebut.

Padahal lampiran dalam pergub penjabaran APBD biasanya memuat rincian anggaran hingga level organisasi perangkat daerah (OPD), program, kegiatan, hingga sub kegiatan.

Dokumen itulah yang menjadi dasar untuk mengetahui secara detail bagaimana uang daerah digunakan, mulai dari belanja pegawai, proyek pembangunan, hingga berbagai program pemerintah.

Tanpa akses terhadap lampiran tersebut, masyarakat tidak dapat mengetahui secara rinci arah penggunaan APBD Provinsi Banten tahun 2026.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional disebutkan bahwa setiap produk hukum pemerintah daerah harus dipublikasikan secara lengkap melalui JDIH.

Peraturan itu juga mewajibkan instansi pemerintah mendokumentasikan dan menyebarluaskan produk hukum agar mudah diakses masyarakat.

Selain itu, produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan anggaran juga termasuk informasi publik yang wajib tersedia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Plt Karo Hukum Sekretariat Daerah Banten, Hadi Prawoto belum mengetahui bahwa dokumen tersebut tak dipublikasikan di JDIH Provinsi Banten.

"Baik nanti saya cek ke pengelola JDIH. Saya lagi di luar ada kegiatan," katanya singkat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Banten terkait tidak dipublikasikannya lampiran lengkap pergub penjabaran APBD 2026 tersebut di portal JDIH.

Kepala BPKAD Banten Mahdani dan Sekretaris Daerah Banten, Deden A Hartawan tak merespon upaya konfirmasi dari wartawan melalui pesan singkat.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta anak perusahaannya.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Patio, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (2/3/2026).

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan penyangga bandara.

Modifikasi Simpang Susun Kunciran

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembukaan akses jalan tol baru yang menghubungkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan melalui kawasan Alam Sutera.

Proyek ini mencakup modifikasi Simpang Susun Kunciran yang akan terintegrasi langsung dengan jalur menuju bandara.

Akses tersebut juga terkoneksi dengan Tol Sedyatmo dan Tol Tangerang–Merak.

Kehadiran konektivitas baru ini diyakini mampu memperlancar mobilitas orang dan barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Tangerang, Tangerang Selatan, dan kawasan sekitarnya, termasuk Alam Sutera sebagai simpul penghubung strategis.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan transportasi serta pengembangan wilayah.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kami memperkuat konektivitas, membuka peluang kerja baru, sekaligus menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sachrudin.

Ia menambahkan, integrasi infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata kelola transportasi dan lingkungan secara menyeluruh.

“Dengan adanya jalur alternatif baru menuju Bandara Soekarno-Hatta maupun ke arah Merak, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan efisien. Ini tentu berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjutnya.

Pemkot Tangerang menargetkan implementasi langkah strategis ini mulai berjalan pada 2026 sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Kota Tangerang optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai kawasan penopang utama aktivitas penerbangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis konsep aerotropolis.

Kebijakan ini diambil untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat serta memperkuat sistem transportasi publik yang aman, terintegrasi, dan inklusif bagi pelajar.

Kepala Dishub Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat, mengatakan tingkat keterisian armada saat ini menunjukkan permintaan yang sangat besar.

“Setiap hari sekolah, tingkat okupansi bus sangat tinggi. Artinya kebutuhan di lapangan memang nyata. Karena itu, dalam RPJMD 2025–2029 kami siapkan penambahan 10 unit bus berikut rute baru agar layanan semakin merata,” ujar Ayep, Senin (2/3/2026).

Saat Ini Layani 9 Rute

Saat ini, layanan Angkutan Sekolah Gratis di Tangerang Selatan mengoperasikan 10 unit bus dengan total 9 rute.

Enam rute diperuntukkan bagi siswa reguler dan tiga rute lainnya khusus untuk siswa berkebutuhan khusus.

Rute siswa reguler meliputi:

1. Vila Melati Mas – Tandon Ciater (17 sekolah)
2. Halte Polsek Serpong – Pamulang Permai (27 sekolah)
3. Permata Pamulang – Kelurahan Cirendeu (9 sekolah)
4. Bus Stop JPO Teras Kota – Paku Jaya (8 sekolah, 2 bus)
5. Kantor Kecamatan Pondok Aren – SMPN 5 Tangsel (9 sekolah)
6. Perumahan Pondok Kacang Prima – SMPN 14 Tangsel (8 sekolah)

Rute siswa berkebutuhan khusus meliputi:

1. Perumahan South City – SKH Negeri 01 Tangsel
2. Bus Stop Sasak Tinggi – SKH Negeri 01 Tangsel (termasuk 2 sekolah lain)
3. Pamulang Square – SKH Assalam 01 & 02

Penumpang Naik 131 Persen

Sepanjang 2025, jumlah pengguna layanan tercatat mencapai 98.066 siswa. Angka ini melonjak 131 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Rata-rata sekitar 480 siswa memanfaatkan layanan ini setiap hari sekolah,” jelas Ayep.

Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang menjadi indikator kuat bahwa transportasi sekolah gratis sangat dibutuhkan masyarakat.

Bantu Tekan Kemacetan

Tak hanya mendukung keselamatan pelajar, program ini juga berdampak pada kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.

“Program ini bukan sekadar antar-jemput. Ini bagian dari strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kalangan pelajar,” katanya.

Dishub mencatat terjadi penurunan volume terhadap kapasitas jalan (V/C Ratio) sekitar 5 persen di beberapa titik saat jam sibuk.

Subsidi Rp3,67 Miliar, Manfaat Ekonomi Capai Rp2,45 Miliar

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan subsidi operasional sebesar Rp3,67 miliar untuk program ini.

Dari sisi manfaat ekonomi, penghematan biaya transportasi masyarakat diperkirakan mencapai Rp2,45 miliar.

Ayep menegaskan, ekspansi armada dan rute merupakan langkah strategis untuk memastikan akses transportasi yang aman dan layak bagi seluruh pelajar.

“Kami ingin memastikan setiap anak di Tangsel memiliki akses transportasi yang aman dan nyaman menuju sekolah. Ini investasi jangka panjang untuk keselamatan dan masa depan generasi muda,” pungkasnya.

Proses normalisasi melibatkan berbagai instansi dan lintas daerah setempat yang ada di Banten.

Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan pihaknya mulai menormalisasi Cirarab sejak 3 Februari 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSC2) beserta sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda).

Arlan menjelaskan, dalam segmentasi Pemprov menangani sungai sepanjang 700 meter, dan sudah menurunkan satu unit alat berat untuk mendukung normalisasi Sungai Cirarab.