Menanggapai temuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Ricky Yuanda Bastian akan segera memanggil Dinkes Kota Tangsel guna mendapatkan kejelasan mengenai belanja 10 kran senilai Rp5.150.400.

"Secara umum kita baru nerima informasi soal ini ya. Kita coba selidiki dan rencana kita panggil Dinas Kesehatan untuk minta penjelasan. Kan kita juga mesti mendengar dulu penjelasannya dari Dinkes," katanya kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2026.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar menyatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau dimana kan gitu, karena semua di kita. Nanti saya cek dulu ya," kata Allin saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

Sekadar perbandingan, di toko-toko bangunan di wilayah Tangsel pada umumnya, harga Kran sejenis dengan kualitas terbaik harga per pcs hanya tak lebih dari Rp200 ribu.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah; dan Kepala Perangkat Daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tangsel pada Tahun 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi sebesar Rp1.635.020.326.949,00 atau 90,84 persen, dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi sebesar Rp1.355.281.481.660,00 atau 93,26 persen.

Politisi Golkar itu mendesak, Dindikbud Banten harus segera memperbaiki kapasitas server serta hindari titip menitip SPMB. 

“Ada pro kontra, sistem SPMB ini harus bisa lebih baik lagi, masyarakat banyak keluhannya tidak bisa login terkait masalah pra SPMBnya,” ucap Ananda di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (4/6/2026).

“Jadi pra SPMB ini upaya untuk bisa menyelesaikan masalah administrasi siswa supaya saat pelaksanaan SPMB itu tidak keteteran, karena pengalaman tahun lalu kebayang satu hari itu ada berapa ribu orang tua siswa yang login di satu webiste yang sama sampai down, bahkan sekarang saja pra SPMB sudah down, ini jadi evaluasi kita,” sambungnya.

Ananda mengakui, pihaknya bakal memanggil Dindikbud Banten untuk memastikan kesiapan SPMB 2026.

“Apapun yang kita upayakan untuk menjadikan SPMB ini menjadi lebih baik lagi setiap tahun,” katanya.

Sementara,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin mengklaim, tidak menemukan gangguan error pada server website Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, SKH Negeri 2026.

“Saya rasa ngga ada masalah, saya kan selalu monitor ini jadi bukan (error,red), ketika anak mendaftar SPMB ada terjadi diupload segala macam pengisian itu banyak keliru,” terangnya dia.

Menurutnya, sebagian besar kendala muncul karena kesalahan pengumpulan data oleh calon peserta didik maupun operator sekolah. Kata dia, sistem otomatis menolak data yang tidak sesuai ketentuan.

“Misalnya nilai rapotnya angkanya 90, dia ngisi 94, terus 80 ngisi 90, sehingga terjadi penolakan di situ. Saya panggil panitia semua tolong saya minta yang menjadi keluhan masyarakat segera dan sementara ini belum ada keluh-kesah, sebetulnya di kami panitia biasa aja standar dan kami tahu ketika orang-orang yang rewel segala macam tidak nyaman tahun lalu  dengan sekarang gitu aja sih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, skema baru pra SPMB ini dirancang untuk meminimalisir kecurangan atau calo.

“Jadi kalau ada guru, masyarakat, ada siapa yang merasa pra SPMB ini merasa ribet, menurut saya dulu zona nyaman sekarang ini kita makai aturan pra SPMB ini supaya kita clean clear sesuai arahan Pak Gubernur tidak ada titip-menitip, sehingga yang dulunya zona nyaman sekarang pas dapat gini akhirnya mereka terusik, akhirnya munculin ini di tiktok, artinya pengalaman saya udah banyak yang begini udah saya laluin semua lah,” ungkapnya.

Jamaluddin juga memastikan, bakal selalu memonitor SPMB berlangsung, dan menerima aduan jika ada permasalahan teknis di lapangan.

“Saya ingin masyarakat itu semua puya hak yang sama daftar, semua sama ketika ada kendala-kendala, saya rasa itu wajar dalam arti orang tua masih baru belum paham begitu ya, tapi itu tetap dilayani oleh panitia,” tandasnya.

Hal itu dikatakan, anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Demokrat, Azwar Anas.

Anas menyoroti pelaksanaan program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas teknis yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Anas, hingga akhir Mei 2026, sejumlah kegiatan fisik yang telah dialokasikan dalam anggaran belum menunjukkan progres yang signifikan.

“Di Dinas PU misalnya, ada sekitar delapan kegiatan yang sampai hari ini belum terlihat progres pelaksanaannya. Begitu juga di Perkim. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah,” katanya pada Selasa (2/6/2026).

Anas menilai, pelaksanaan program kembali mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya yang berujung pada pergeseran pembayaran ke tahun anggaran berikutnya.

"Percepatan realisasi program menjadi penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Selain sektor infrastruktur, Anas juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi keluhan di sejumlah wilayah.

Ia menilai penanganan sampah membutuhkan pola kerja yang lebih terintegrasi agar tidak hanya bergantung pada pemerintah tingkat kecamatan.

“Harus ada langkah strategis yang dikendalikan langsung oleh dinas terkait agar penanganannya lebih efektif,” paparnya.

Di sektor pendidikan, Anas mengingatkan pentingnya menjaga kepastian anggaran bagi tenaga pendidik sekaligus mempercepat perbaikan sarana sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi.

Ia juga mengingatkan agar rekomendasi DPRD melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Catatan dan rekomendasi DPRD harus benar-benar ditindaklanjuti agar kinerja pemerintahan ke depan lebih baik,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Fahmi Hakim usai rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (25/5/2026).

“Kami secepatnya akan segera mengundang TAPD dan OPD dalam rangka melakukan tindaklanjut rekomendasi melalui proses badan anggaran,” ujar Fahmi. 

Politisi Golkar itu juga berharap, Pemprov tidak terlena dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Tindaklanjut rekomendasi sudah mencapai 81,5 persen melebihi rata-rata nasional, ini tidak mudah, ini kerja keras antara proses tupoksi kewenangan antara pemerintah Provinsi Banten dan kami yang diberikan kewenangan undang-undang untuk menindaklanjuti hasil BPK,” katanya.

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengklaim , pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan BPK.

“Segala temuan segala rekomendasi ini wajib ditindaklanjuti, dan Pemprov banten punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan semaunya,” terang Andra.

Sebelumnya, anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menyampaikan sederet temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025.

Pertama, pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dari belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Kemudian, BPK juga menemukan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada empat perangkat daerah tidak sesuai ketentuan. 

Selanjutnya, pelaksanaan 23 pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada dua perangkat daerah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

“Penatausahaan persediaan pada RSUD Banten dan RSUD Malingping belum memadai. Pemanfaatan aset tetap tanah dan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan, JIJ, serta aset tak berwujud tidak tertib,” katanya.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk memerintahkan para Kepala Perangkat Daerah agar mengendalikan pelaksanaan pekerjaan barang, gedung, bangunan dan JIJ secara memadai.

“Jumlah pegawai baik pegawai yang ASN maupun PPPK totalnya 25.968 orang di Provinsi Banten, kami mendesak penegakan disiplin pegawai yang tegas melalui sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment yang berjalan secara adil dan seimbang,” ucap Faizal kepada awak media di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/5/2026).

Politisi Golkar itu juga mendorong, BKD untuk mengoptimalkan sekaligus mendongkrak mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Kita akan fokus bagaimana mengawasi disiplin pegawai,” katanya.

Sementara, Kepala BKD Banten, Ai Dewi Suzana, berkomitmen, akan secara proaktif meningkatkan kinerja ASN maupun PPPK melalui evaluasi kinerja, monitoring berkala hingga peningkatan kompetensi.

“Kalau yang penuh waktu kan perjanjiannya lima tahun tapi evaluasinya tetap satu tahun. Nah kalau yang paruh waktu itu setiap satu tahun dievaluasi. Jadi bagaimana mereka kinerjanya di tempat OPD masing-masing, itu rekomendasinya dari kepala OPD,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Tangsel, H.M Yusuf mengatakan, langkah penggunaan hak angket bisa saja ditempuh apabila polemik tersebut terus berkembang di tengah masyarakat.

"Tapi kalau untuk hak angket sih terus terang ya belum belum ada lah muncul dari tokoh-tokoh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini akan jadi polemik, ya, kami akan menggunakan hak kami," kata Yusuf di Gedung DPRD Tangsel, Selasa (19/5/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa seluruh tahapan pengisian maupun evaluasi jabatan harus berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ya, prinsipnya gini. Ini kan sudah ada aturan mainannya. Aturan main sudah jelas, undang-undangnya jelas. Seyogyanya tidak ditabrak undang-undang itu. Pertama itu,” tegas Yusuf.

Menurutnya, posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang penilaiannya harus didasarkan pada kompetensi serta hasil evaluasi kinerja selama menjabat.

Ia menyebut masa jabatan Sekda yang telah berjalan selama lima tahun harus menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kelayakan perpanjangan jabatan.

“Nah, karena ini pernah menjabat maka dilihat evaluasinya. Selama lima tahun ini kalau memang kinerjanya bagus dan bisa menjadi kepanjangan tangan wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan ya monggo saja,” katanya.

"Tapi tadi meskipun unsur ini terpenuhi tapi unsur pertama utama itu enggak boleh melanggar undang-undang," tambah Yusuf.

Yusuf mencontohkan, DPRD Tangsel sebelumnya pernah memanggil jajaran Pemerintah Kota Tangsel terkait persoalan sampah yang sempat menjadi sorotan publik.

“Kita bisa mengundang mereka untuk memberikan penjelasan. Kalau ada yang formal biasanya kita undang secara formal secara institusi meminta jawaban dari mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, turut menyoroti proses evaluasi kinerja Sekda Tangsel.

Ia menilai langkah administrasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam proses perpanjangan masa jabatan Sekda dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Diketahui, Bambang Noertjahjo menjabat sebagai Sekda Tangsel sejak 19 April 2021 berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangsel Nomor 133/Kep.84-Huk/2021.

Suhendar menegaskan evaluasi jabatan Sekda seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi, bukan kedekatan politik maupun hubungan patronase.

“Semangatnya agar melahirkan jabatan sekda yang sesuai dengan prinsip meritokrasi yaitu menempatkan seseorang berdasarkan kelayakan, bukan karena faktor-faktor kronisme, patronisme dan lain sebagainya,” ujar Suhendar, Minggu (16/5/2026).

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bahkan mengkonfrontir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangsel, Wahyudi Leksono terkait situasi masa jabatan Sekda di Ruang Rapat Komisi I pada Selasa (19/5/2026).

Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar dan Wakil Ketua Komisi I, Ahmad Syawqi mempertanyakan sejumlah hal terkait status jabatan Sekda yang dinilai menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Komisi I menanyakan apakah Bambang Noertjahjo masih memiliki kewenangan menandatangani dokumen pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir.

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan perlunya penunjukan pelaksana harian Sekda guna menghindari kekosongan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

Tak hanya itu, Ahmad Syawqi juga menyinggung soal linimasa pembentukan tim evaluasi yang disebut melewati batas waktu tiga bulan sebagaimana aturan yang berlaku.

Usai rapat, Ledy menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan seluruh proses evaluasi jabatan Sekda berjalan transparan dan akuntabel.

"Kami dari DPRD hanya menekankan, satu, bentuk transparansi, ya kedua ada keterbukaan bahkan penyampaian langsung kepada publik, proses yang berjalan seperti apa sehingga semua bisa mengawal dan mengikutinya," kata Ledy.

Ledy mengatakan, dari jawaban BKPSDM Tangsel sudah dipastikan bahwa perpanjangan masa jabatan Sekda Bambang Noertjahjo sudah mendapat rekomendasi.

"Tadi sudah juga mendengar secara langsung bahwa rekomendasi sudah turun di tanggal 4 dan 5 mei, dan proses untuk Kepwal (perpanjangan masa jabatan Sekda) itu sedang berjalan," ungkap Ledy.

Komisi I, meminta BKPSDM Tangsel untuk menyampaikan hasil evaluasi perpanjangan masa jabatan Sekda ke publik.

"Jadi jangan sampai kita hanya diam tiba-tiba sudah keluar hasilnya seperti apa ini kan nanti menjadi asumsi tidak baik. lebih baik disampaikan prosesnya seperti apa, sampai kemarin, hari ini dan kedepannya seperti apa," kata Ledy.

Sebab, selama ini pendapatan dinilai masih terbelenggu oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Jangan sampai terbelenggu oleh pajak kendaraan bermotor saja, saya berharap ke depan Bapenda jangan berkutat disitu, artinya harus mencari sektor sektor lain yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Iip di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (18/5/2026).

Politisi PKS itu menganggap, kinerja Bapenda masih kurang kreatif dan inovatif dalam menggali serta meningkatkan PAD.

Padahal, kata dia, potensi di Banten cukup untuk mendongkrak pendapatan, termasuk pemanfaatan pajak tambang.

“Tentunya ini harus ada sinergi antara eksekutif dan legislatif didiskusikan secara maksimal, kira-kira apa yang bisa mendorong sektor lain menjadi PAD,” katanya.

“Kita ingin Provinsi juga pro aktif dengan potensi potensi yang ada terutama di lebak selatan ada tambang, mudah-mudahan nanti ada terobosan baru,” pungkasnya.

Diketahui, Realisasi penerimaan pajak daerah Pemerintah Provinsi Banten hingga April 2026, nampak masih rendah baru mencapai Rp1,3 triliun atau 20,47 persen dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6,8 triliun.

Berdasarkan data yang didapat, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat baru Rp554,7 miliar atau 23,13 persen dari target Rp2,3 triliun.

Kemudian, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp383,2 miliar atau 22,18 persen dari target Rp1,7 triliun.

Selanjutnya, Pajak Air Permukaan (PAP) baru terealisasi sebesar Rp12,3 miliar atau 27,24 persen dari target Rp45,2 miliar, lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKN) terealisasi Rp439,2 miliar atau 28,12 persen dari target Rp1,5 triliun, Pajak Alat Berat (PAB) baru terealisasi Rp261 juta atau 13,05 persen dari target Rp2 miliar.

Sementara, opsen pajak MBLB baru tercapai Rp5,1 miliar atau 6,56 persen dari target Rp78,6 miliar.

Pantauan di lokasi pada Kamis, (7/5/2025), dimana terdapat papan pemberitahuan mengenai perihal terkait.

Papan itu tertulis “Kawasan Hutan Lindung Eks Program Strategis Nasional PIK 2 yang telah dicabut dan dikerjakan PT Mutiara Intan Permai Seluas 1.601 hektar ini dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. C.Q Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.”

Meski demikian, tampak puluhan truk tanah masih melakukan pengurukan dan aktivitas pembangunan jalan, rumah ibadah, hingga gerbang perumahan. 

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud tak banyak berkomentar.

Menurut Amud, pihaknya akan melakukan pengecekan pada Dinas Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk memastikan perihal terkait.

“Belum bisa banyak berkomentar ya kalau itu. Tetapi, nanti akan segera kami cek ya ke dinas terkait sejauh mana evaluasi perda tata ruangnya. Untuk saat ini, baru dilakukan diskusi publik oleh DTRB,” ujarnya Senin (11/5/2026).

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DTRB Kabupaten Tangerang, Erni Nurlaeni menjelaskan perihal terkait. 

“Kalau RTRW pasti menyesuaikan dengan regulasi terakhir. Salah satu tahapan dalam proses penetapan RTRW adalah sinkronisasi peraturan baik terkait berbagai rencana tata ruang yg mengatur wilayah Kabupaten Tangerang dari mulai RTRWN sampai RTRW Provinsi, juga regulasi sektoral. Tahapan ini dilakukan dalam proses persetujuan substansi di kementerian ATR/BPN,” jelasnya. 

“Saat ini RTRW kabupaten Tangerang sedang memasuki masa evaluasi. Tahun ini masuk pd tahapan penilaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang,” tutupnya. 

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan TitikKata masih mencari info lebih mendalam.

“Karena masih ada anggaran yang belum teralokasikan karena efisiensi, sementara ke depan juga masih ada efisiensi, jadi kami harus terus intens dengan OPD untuk berbicara mengenai evaluasi lagi mana yang memang yang harus diserap,” ucap Koordinator Komisi II sekaligus wakil ketua DPRD Banten, Eko Susilo di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (12/52026).

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, menambahkan serapan anggaran diakhir tahun menjadi masalah klasik OPD yang terus berulang, sehingga harus dihentikan. 

Menurutnya, kebiasaan tersebut menciptakan risiko kualitas pekerjaan yang rendah dan pelaporan yang tidak akuntable.

“Secara normatif memang saat ini belum berjalan maksimal, kecuali penyerapan dari belanja pegawai rata-rata 18 persen, walaupun ada penyerapan dan realisasi yang cukup menggembirakan di angka 24-25 persen,” kata Iip.

“Kita mendorong agar realisasi anggaran ini lebih dipacu kembali karena ini kaitan dengan perputaran uang di Banten dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten,” sambung dia.

Sementara, Kepala DLHK Banten, Wawan Gunawan berkomitmen akan terus meningkatkan realisasi serapan anggaran belanja dan barang.

“Alhamdulilah kita dari pagu Rp65 miliar untuk realisasi belanja pegawai itu dan belanja barang jasa kita sudah sekitar 29 persen, untuk pendapatan ya kurang lebih dari target Rp200 jutaan itu udah 45 persen,” pungkasnya.

Menurut Fahmi, bendungan Sindangheula berpotensi memberikan air yang melimpah dan memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

“Saya kira hari ini Banten harus juga berorientasi kepada proses-proses sumber daya alam yang ada di Banten untuk kita jadikan pendapatan, salah satunya misalkan bagaimana Sindanghela menjadi sumber air yang bisa kita lakukan konsolidasi pengamatan sumber daya pendapatan kita,” ucap Fahmi Hakim di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (11/5/2026).

Politisi Golkar itu berujar, optimalisasi bendungan Singaheula bisa menggandeng perusahaan-perusahaan terkait untuk menggenjot pemanfaatan air minum.

“Industri di Banten cukup besar, berarti air di Sindanghela bisa menjadi sumber untuk menopang selain kepentingan masyarakat juga untuk industri harus dimaksimalkan,“ katanya.

Fahmi meminta, Pemprov untuk mengalihkan fokus dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena ada opsen, sehingga berdampak pada pendapatan menjadi menurun.

Sebab itu, perlu terobosan untuk menggali potensi sumber pendapatan lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Potensi pendapatan ini bukan hanya dari pajak, bagaimana sumber air permukaan, bagaimana kegiatan yang ada di tambang-tambang karena alat berat ini juga ada,” pungkasnya.

Hal itu terungkap dalam audiensi di ruang rapat Komisi IV DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (8/5/2026).

Kepada TitikKata, anggota Komisi IV DPRD Banten,  Wawan Suhada, menjelaskan prihal terkait. 

“Mereka sangat mengeluhkan kualitas dan kondisi jalan yang menjadi tulang punggung masyarakat, karena kondisinya sangat rusak parah ada beberapa ruas yang memang sudah hancur betonnya, dan drainasenya juga sudah mengalami kondisi yang sangat parah sehingga menimbulkan banjir di beberapa titik ruas jalan bahkan sudah masuk ke area pemukiman warga,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, beberapa ruas jalan utama di kawasan Kosambi-Dadap Tangerang yang menjadi wewenang Provinsi Banten harus segera diperbaiki.

Berdasarkan informasi dari PUPR, dikatakan Wawan, anggaran untuk pembangunan jalan tersebut telah tersedia sekitar Rp60 miliar.

“Masalah ini harus segera diatasi dengan baik dan cepat agar anggaran kurang lebih mungkin sekitar Rp60 miliar untuk memperbaiki setengah ruas yang rusak tersebut berikut saluran airnya yang perlu diperbaiki secara permanen dapat terakomodir,”

Meski begitu, politisi NasDem itu tidak dapat memastikan pelaksanaan realisasi pembangunan jalan Kosambi yang dikeluhkan warga.

“Kita masih belum bisa memastikan apakah tahun ini atau 2027, nah yang pasti kami memiliki satu pandangan yang sama bahwa ini menjadi prioritas, bahkan ruas jalan ini juga ada dalam satu rekomendasi Pansus I LKPJ Banten 2025,” pungkasnya.

Hal itu seperti disampaikan Fahmi Hakim kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (7/5/2026).

“Pembayaran pajak yang ada di Bank Banten saya kira harus secara menyeluruh, karena itu lebih mengefektifkan terhadap masyarakat untuk percepatan pembayaran pajak, sehingga kalau RKUD semua sudah di Bank Banten, harusnya terkoordinasi kaitan dengan pembayaran pajaknya itu di Bank Banten juga,” ujar Fahmi Hakim.

Politisi Golkar itu juga menyoroti layanan pembayaran PKB masih melibatkan Bank BJB melalui skema kerjasama Tim Pembina Samsat yang terdiri Bapenda, Polda Banten, PT Jasa Raharja.

Menurutnya, Gubernur perlu menetapkan melalui keputusan Gubernur untuk menopang regulasi agar seluruh penerimaan daerah termasuk pajak langsung  masuk melalui RKUD.

“Saya yakin pak Gubernur sudah menyusun kaitan Pergub itu, karena kita sudah sepakat bahwa proses tata kelola keuangan yang ada di Banten ini semuanya ke Bank Banten. Nah maka tentu hal-hal itu akan menjadi penyempurnaan terhadap proses tata kelola keuangan di Bank Banten termasuk di dalamnya kaitan dengan pajak,” katanya.

Lebih lanjut, Fahmi Hakim menegaskan, jika seluruh transaksi PKB terpusat melalui Bank Banten, maka lebih efektif terutama untuk memastikan transparansi, kemanan keuangan, hingga kepatuhan terhadap aturan.

“Saya kira itu akan lebih efektif di Bank Banten, karena biar masyarakat juga tidak terlalu banyak, modul nah kalau satu modul saya kira masyarakat akan lebih efektif, bahwa mereka bayar pajak di Bank Banten, nabung di Bank Banten, gaji di Bank Banten, saya kira itu sesuatu tentunya lebih efektif,” terang dia.

Fahmi juga mendorong Bank Banten untuk terus berbenah memperbaiki infrastruktur jaringan dan sistem digital agar mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

“Bagaimana Bank Banten meningkatkan digitalisasi secara smart, kedua Pemda Banten pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang semua tentunya terarah terkelola dengan Bank Banten,” tandasnya.

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim mengatakan, kolaborasi tersebut untuk meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan, sekaligus tata kelola keuangan daerah.

“Pendampingan Kejati ini dapat memperkuat integritas lembaga DPRD sekaligus mendukung upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah,” ujar Fahmi di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (8/5/2026).

Politisi Golkar itu menjelaskan, pegawai atau ASN memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas korupsi.

“Kita harus mewujudkan Banten maju, adil, dan bebas korupsi,” katanya.

Sementara, Kepala Kejati Banten, Bernadeta Maria menambahkan, kerjasama tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun self control plan (SCP) untuk mencegah, mendeteksi dan merespon tindak pidana korupsi.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas aparatur, penerapan sistem yang transparan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable,” pungkasnya.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang digelar di ruang rapat DPRD.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran anggota dewan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat berlangsung selama hampir dua jam, dimulai pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW, Ahmad Syawqi, mengungkapkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara komprehensif sejak November 2025 hingga April 2026.

“Seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan terhadap Raperda RTRW untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Syawqi, dalam forum rapat pada Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan RTRW melibatkan berbagai pihak, tidak hanya internal DPRD.

Proses tersebut mencakup rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan, konsultasi publik bersama akademisi dan organisasi masyarakat, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait.

Selain itu, pansus juga melakukan kunjungan lapangan dan studi komparasi ke sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Kota Depok, dan Kota Tangerang, guna memperkuat substansi kebijakan.

Dalam pembahasannya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama.

Di antaranya pertumbuhan penduduk, tekanan urbanisasi, integrasi transportasi, pengendalian banjir, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta ketahanan air dan sanitasi.

Namun, Syawqi menekankan bahwa aspek lingkungan menjadi sorotan penting dalam implementasi RTRW ke depan.

“Masalah lingkungan menjadi perhatian serius, terutama terkait pengendalian banjir, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan tata ruang,” jelasnya.

Pansus juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, termasuk pengalihan alur Sungai Ciputat dan Sungai Cibenda oleh pengembang yang harus sesuai dengan ketentuan.

"Selain itu, ditemukan pula belum optimalnya sistem pengelolaan limbah di kawasan industri. Karena dalam kondisi tertentu, seperti kebocoran atau kebakaran, limbah berpotensi mencemari aliran sungai di sekitar kawasan," jelasnya.

Selain isu lingkungan, infrastruktur jalan juga menjadi perhatian, khususnya terkait status dan pengelolaan ruas Serpong–Muncul–Parung yang membutuhkan sinkronisasi kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi.

Berdasarkan temuan tersebut, pansus memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain memperketat pengawasan pemanfaatan ruang, menertibkan alur sungai, serta memastikan setiap kawasan industri memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai.

“Pemerintah daerah harus memastikan seluruh kawasan industri memenuhi standar lingkungan, termasuk penyediaan instalasi pengolahan limbah,” tegasnya.

Dengan disahkannya Perda RTRW ini, penataan ruang di Kota Tangerang Selatan diharapkan menjadi lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyampaikan persetujuan atas berbagai usulan yang disampaikan DPRD.

"Terkait dengan tiga usulan strategis yang disampaikan oleh pihak dewan, pada prinsipnya pemerintah kota telah menyetujui hal tersebut karena usulan-usulan itu merupakan hasil pembahasan bersama dengan tim kami. Dan kami sangat mengapresiasi masukan yang diberikan oleh DPRD," tutur Benyamin.

Benyamin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.

"Saya telah menugaskan Pak Wakil Wali Kota untuk memimpin langsung proses pendetilan langkah-langkah lanjutan guna melakukan penyempurnaan di masa mendatang," pungkasnya.

Wakil ketua Komisi III DPRD Banten, Dede Rohana, meminta Bapenda untuk merealisasikan serta menaikan target pendapatan alat berat, karena dianggap potensinya cukup banyak.

“Saya sudah minta kepada seluruh Samsat supaya meningkatkan bukan 100 persen lagi, saya minta 1.000 persen dari perolehan tahun kemarin, memang mencapai 200-300 persen perolehan ya. Maka tahun ini saya minta lebih naiknya 1000 persen kalau perlu, karena potensi alat berat banyak,” ujar Dede Rohana kepada TitikKata di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (5/5/2026).

Politisi PAN itu menekankan, Kepala Bapenda harus segera berkoordinasi dengan bidang pengawasan Disnaker Banten untuk menggali data alat berat di perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi.

Lebih lanjut, Dede Rohana menegaskan, jika kendala penagihan pajak alat berat selama ini karena sistem pengawasan masih lemah.

“Saya minta supaya alat berat yang disertifikasi harus dipastikan sudah bayar pajak alat berat,” katanya.

“Tidak ada sanksi, monitoringnya sudah karena ngga di jalan raya karena di dalam dalam pabrik, terus sistem harus ada kerjasama yang paling memungkinkan adalah kerjasama kolaborasi dengan dinas tenaga kerja bidang pengawasan, karena industri itu biasanya mau,” sambung dia.

Dede Rohana juga mengungkapkan, bahwa Bapenda hingga saat ini belum memiliki data riil terkait jumlah wajib pajak alat berat.

“Belum terdata, tidak punya data akurat kita terkait dengan alat berat, ada berapa ngga punya datanya, paling datanya ada di bidang pengawasan itu sekarang ngurus seritifikasi, kalau kita punya data itu banyak banget di mana mana,“ pungkasnya.

Politisi PAN itu mencermati, potensi PAP Rp60 miliar berdasarkan data dari perusahaan-perusahaan yang mengurus izin air permukaan terus bertambah.

Dia menantang, Bapenda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merealisasikan pendapatan dari sektor PAP.

“Minimal kemungkinan ini tercapai di angka Rp60 miliar di tahun ini. Kalau saya lihat maksimal paling segitu, itu rasional kalau kita kejar,” ujar Dede Rohana kepada TitikKata, Sabtu (2/5/2026).

Berdasarkan rapat koordinasi dengan Bapenda, dikatakan Dede, terdapat beberapa perusahaan belum ngurus izin PAP, namun telah ngambil dan memanfaatkan air permukaaan.

Meski demikian, kata Dede, perusahaan terkait bakal membayar meski izin belum terbit.

“Jadi tahun ini yang belum dapat izin sudah bayar pajak, karena kemarin itu ada beberapa yang belum ngurus izin, tapi sekarang sudah kita minta walaupun belum ngurus izin, kita harus sudah bisa memungut pajaknya, harusnya tahun 2026 ini tercapai (Rp60 miliar,red),” katanya.

Selain itu, ketua DPD PAN Kota Cilegon itu juga meminta Bapenda untuk menyisir dan mendata ulang perusahaan-perusahaan yang tidak mengantongi Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan atau SIPA.

Menurutnya, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban administrasi harus diberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha jika terindikasi membangkang.

“Kita harap PAP ini bisa meningkatkan PAD,” tandasnya.

Pimpinan Pansus LKPj, Wawan Suhada menambahkan, selama proses pembahasan, Pansus telah banyak melaksanakan pembahasan baik dengan tataran organisasi, Asda, akademisi sampai melakukan kunjungan ke daerah lain guna mendapatkan perbandingan dan pendalaman terhadap LKPj yang disampaikan.

Wawan berpendapat, secara umum berbagai capaian di tahun pertama pelaksanaan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah banyak program pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Terutama yang fokus pada capaian Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

“Capaian itu terlihat dari pertumbuhan makro yang terus meningkat, seperti IPM kita yang pada tahun 2025 sebesar 77,25 poin, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 76,35 poin,” ujar Wawan.

Hal itu menunjukkan, kata Wawan, taraf kehidupan masyarakat Banten terjadi peningkatan.

Namun harus diimbangi dengan pemerataan pendidikan, kesehatan serta infrastruktur yang memadai.

Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2025 mencapai 5,37 persen dari 4,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu menunjukkan kekuatan ekonomi daerah begitu tinggi dan itu harus terus didorong, khususnya penguatan UMKM ekonomi kreatif dan perluasan kerja.

“Termasuk juga angka pengangguran yang terus menurun,” kayanya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandi menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai isu strategis yang menjadi catatan DPRD, seperti isu kesehatan, isu pendidikan, isu infrastruktur, isu ekonomi, isu tata kelola pemerintahan, dan berbagai isu lainnya.

“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas LKPj tahun anggaran 2025 ini dengan serius dan akan menindaklanjuti ke dalam proses perencanaan dan penganggaran yang akan kami susun,” ucap Deden.

Menurut Deden, selama proses pembahasan di tataran Pansus, banyak masukan yang diberikan, termasuk kritik dan saran yang membangun kepada Pemprov Banten, yang semuanya itu sudah termaktub di dalam rekomendasi yang diberikan.

“Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan dan angota Pansus,” tandasnya.

Sejumlah investor disebut menghadapi kendala karena lahan yang telah dibeli masuk dalam kategori lahan baku sawah.

Berdasarkan ketentuan, Kabupaten Serang wajib mempertahankan sekitar 37 ribu hektare Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari total 48 ribu hektare luas baku sawah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan perubahan tata ruang dimungkinkan dalam kerangka regulasi nasional.

Namun, perubahan tersebut tidak boleh mengurangi total luas lahan sawah yang telah ditetapkan.

"Ada ketentuan dari kementerian bahwa setiap kabupaten/kota memiliki kewajiban luasan tertentu untuk lahan sawah. Pergeseran dimungkinkan, sepanjang tidak mengurangi jumlah keseluruhan," kata Ulum di kantornya Rabu, (22/4/2026).

Persoalan kerap muncul ketika lahan yang telah dibeli investor berada di kawasan sawah dilindungi.

Dalam kondisi itu, kata Ulum, perubahan peruntukan lahan dapat dilakukan, misalnya menjadi kawasan industri, dengan syarat adanya lahan pengganti.

"Secara regulasi boleh, sepanjang ada peralihan wilayah lain yang menjadi bagian dari LSD dan totalnya tidak berkurang," ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Ulum, perubahan fungsi lahan tanpa penggantian dinilai bertentangan dengan ketentuan.

DPRD, kata dia, akan memastikan hal tersebut tidak terjadi dalam pembahasan revisi RTRW.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) RTRW, DPRD akan menelaah setiap rancangan yang diajukan pemerintah daerah, terutama terkait kepastian luas LSD agar tetap sesuai ketentuan dan tercantum dalam dokumen RTRW.

"Dalam RTRW nanti, jumlah LSD harus menjadi angka baku yang disepakati. Tidak boleh Kabupaten Serang mengurangi luas lahan sawah," paparnya.

Bahrul menambahkan, posisi Kabupaten Serang sebagai salah satu lumbung pertanian menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan tata ruang.

Karena itu, penyesuaian RTRW diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan keberlanjutan sektor pertanian.

"Karena kita tahu Kabupaten Serang masih menjadi bagian lumbung pertanian dan LSD secara otomatis akan kita masukan ke RTRW," pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyebut ada beberapa catatan penting pada LKPJ 2025.

Salah satunya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

"Alhamdulillah kami DPRD hari ini sesuai dengan tahapan yang kita sepakati bersama bahwa penyampaian keputusan rekomendasi LKPJ ini harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sejak ibu Bupati menyampaikan nota pengantar. Dan Alhamdulillah belum 30 ini, artinya on the track sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada," katanya di gedung DPRD Kabupaten Serang.

Ulum menilai, Pemkab Serang di tahun pertamanya pada 2025 sudah cukup baik.

Namun pada sejumlah OPD yang bertugas untuk menarik pendapatan dari sektor pajak perlu dievaluasi.

"Kedua kami menyimpulkan secara umum bahwa pembangunan Kabupaten Serang ini sudah cukup baik, dari beberapa capaian dan indikator makro dan mikro. Tapi tetap kami sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan rekomendasi evaluasi ke depan, diantaranya OPD pemangku pendapatan," ujarnya. 

Bukan tanpa alasan, Ulum mengaku rekomendasi terhadap OPD pemangku pendapatan tersebut agar tidak selalu bergantung pada bantuan transfer dari provinsi dan pusat.

"Kami berikan catatan rekomendasi kedepan agar kedepan bisa mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Serang tidak bergantung pada transfer daerah. Agar fiskal kita bisa mandiri tidak bergantung pada transfer daerah, yang kita tahu di 2026 ini kita mendapatkan pemotongan transfer daerah. Maka rekomendasi agar OPD pemangku pendapatan bisa mampu memberikan sebuah inovasi dan terobosan yang baru. Sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah," paparnya.

Kemudian, lanjut Ulum, seluruh OPD direkomendasikan agar belanja daerah sudah dipetakan dari awal tahun.

Bukan dipertengahan atau akhir tahun anggaran.

"Kepada OPD yg lain terkait belanja misalnya, kami merekomendasikan jangan sampai di setiap OPD di last minute tahun anggaran melakukan belanja. Tapi merekomendasikan agar melakukan dari awal tahun, biar proses evaluasi bisa terukur oleh semuanya," pungkasnya.

Dilokasi yang sama, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan akan melakukan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Serang dengan sebaik-baiknya.

"Tentu rekomendasi yang disampaikan akan kami jadikan satu pedoman, kemudian juga kita jadikan hal strategis untuk kita melakukan perbaikan di taun anggaran berikutnya," ucapnya.

Prioritasnya, dikatakan Zakiyah, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang akan jadi fokus utama Pemkab Serang di tahun anggaran 2026.

"Dari sekian rekomendasi yang pertama tentu pelayanan publik, kemudian pembangunan infrastruktur kemudian juga ada di pengangguran terbuka dan itu masih menjadi PR kita semua karena tentu ketika kita melaksanakan satu program kita juga harus fokus atau melihat kepada anggaran yang kita miliki. Jadi tentu kita akan terus mengintervensi untuk melakukan yang terbaik bagi wilayah Kabupaten Serang," tuturnya.

Lokasi yang seharusnya menjadi jalur aliran air kini telah berdiri kawasan komersial, yakni Mall Bintaro XChange.

Temuan ini mencuat setelah Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan inspeksi langsung ke lapangan pada Selasa (21/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Ketua Pansus RTRW Tangsel, Ahmad Syawqi, mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dengan peta aliran sungai.

"Alirannya harus melintas di area yang sekarang jadi mall dan melintasi area stasiun tetapi alirannya tidak bergerak. Kita tadi juga didampingi Kepala Bidang SDA (Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi) dia juga engga tahu," kata ketua Pansus Raperda RTRW Tangsel, Ahmad Syawqi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pansus RTRW berencana memanggil pihak pengembang, Jaya Real Property (JRP), untuk dimintai penjelasan.

Pertemuan juga akan melibatkan pemerintah kota serta dinas terkait guna mengurai persoalan ini.

"Besok ada rapat dengan pengembang JRP, pemerintah kota dan SDA," kata dia.

Syawqi menegaskan, pengembalian fungsi aliran sungai menjadi hal yang krusial, terutama dalam upaya mitigasi banjir yang selama ini menjadi masalah serius di wilayah Pondok Aren.

"Ya harus, karena selain ke pengendali banjir, Pondok Aren ini kan dampak banjirnya luar biasa. Kita juga koordinasi dengan Kota Tangerang selain aliran sungai tersebut kita memastikan bahwa endapan-endapan tidak ada di Kota Tangsel. Nah salah satunya bangunan-bangunan pengendali banjir ataupun eksisting yang tadinya ada, harus tetap mengalir. Ini upaya penanganan banjir," kata dia.

Masalah banjir di Pondok Aren memang menjadi perhatian banyak pihak, terutama di kawasan pemukiman seperti Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Kondisi ini bahkan mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan banjir yang dinilai sudah berlangsung lama.

“Enggak boleh terus dibiarkan begini, dan Pemkot mesti serius mencari jalan keluarnya,” ungkapnya kepada media.

Muhammad Yamin resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang menggantikan Sahari yang sebelumnya menjabat dari fraksi Partai Gerindra ada Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Komisi III

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menyampaikan ucapan selamat kepada anggota yang baru dilantik sekaligus apresiasi kepada anggota sebelumnya.

“Pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Muhammad Yamin. Pengganti antar waktu dari Bapak Sahari. Semoga Pak Ahmad Yamin bisa melaksanakan tugas-tugas menjadi anggota di DPRD Kabupaten Serang dengan penuh integritas, dedikasi, dan tentu mengutamakan kepentingan masyarakat.” katanya.

Zakiyah mengungkapkan rasa terima kasih kepada mendiang Sahari.

Ia menilai pengabdian yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota DPRD merupakan bentuk dedikasi kepada masyarakat.

Kontribusi tersebut diharapkan menjadi amal baik dan menjadi bentuk penghormatan atas jasa yang telah diberikan.

"Semoga PAW ini dapat membawa dampak positif bagi kinerja DPRD Kabupaten Serang. Dimana sebelumnya mengalami kekurangan anggota kini komposisi fraksi kini kembali lengkap. Kondisi ini diharapkan meningkatkan efektivitas kerja legislatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Zakiyah menegaskan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Kerja sama yang baik antar lembaga menjadi kunci dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Dengan kolaborasi yang solid, berbagai target pembangunan dapat tercapai.

Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya harap seluruh anggota DPRD Kabupaten Serang mampu menjalankan tugas secara optimal. Sinergi yang terjalin semoga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pelayanan publik juga dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Serang dapat berjalan lebih maksimal," paparnya.

Di lokasi yang sama, Muhammad Yamin mengaku akan menjalankan tugas dan fungsi wakil rakyat dengan maksimal.

"Mulai hari ini saya akan menjalankan Tupoksi saya sebagai wakil rakyat di Komisi III," ucapnya.

Ditanya penilainnya terkait kinerja Pemkab Serang, Yamin belum bisa berkomentar banyak.

"Untuk saat ini saya secara pribadi belum bisa banyak komentar. Mungkin ke depan saya akan optimalkan peran dan fungsi saya sebagai wakil rakyat pada controling dan budgeting.

Politisi PAN itu mengingatkan, perencanaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terukur, sehingga penggunaan dapat lebih efisien, efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Saya barusan menghubungi Kabiro bahwa anggaran tersebut ready, tetapi belum terserap sama sekali. Sebab tergantung dengan kebutuhan,” ucap Riyan kepada TitikKata saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

“Harus dipertanggungjawabkan. Kita meminta dievaluasi ditinjau ulang dan dialokasikan ke kebutuhan lain yang relevan dengan semangat efisiensi,” sambung dia.

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ahmad Sururi, melontarkan kritik terhadap pengadaan tersebut.

“Sebelum kebijakannya yang dikoreksi, yang urgent dikoreksi adalah mindset atau pola pikir, bahwa setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral dan etis dihadapan publik. Terkait kebijakan, pertama perlu dikoreksi standar satuan harganya atau harus ada review atau evaluasi standar belanja yang selama ini dilakukan, ini penting untuk memastikan harga-harga di e-katalog yang tidak masuk akal,” kata Sururi.

“Kedua soal perencanaanya, jika semua sudah disetujui, pertanyannya adalah apakah sudah dilakukan tahap verifikasi anggaran yang ketat? Atau hanya formalitas, jangan-jangan belanja durian Rp18 juta ini tanpa proses verifikasi,” sambung Sururi.

Lebih lanjut, Sururi berpendapat, perlu dikoreksi dan evaluasi penggunaan e-katalognya, apakah semua item di e-katalog mesti dibeli tanpa ada klasifikasi atau ada pembatasan terhadap item-item yang tidak terkait dengan suatu Biro.

“Kalau ada item kue ulang tahun seharga Rp33 juta di Biro Umum, ini namanya inefisiensi,” tegasnya.

Sururi juga memandang, indikator kinerja OPD mesti dikoreksi, sebab ketika OPD menghabiskan anggaran atau menyerap anggaran maksimal bukan berarti kinerjanya baik. 

“Artinya harus dilihat apakah serapan anggaran tersebut  relevan dengan kinerja dan kepentingan pelayanan publik? Jika tidak relevan, maka bisa dipastikan ini pemborosan dan hanya bagus buat laporan ke Gubernur atau Sekda saja,” pungkasnya.

Diketahui, paket pengadaan belanja buah durian, kue ulang tahun hingga gantungan baju di Biro Umum itu terungkap dari laman sirup.lkpp.go.id, dengan rincian belanja buah durian sebesar Rp18.480.000, kemudian kue ulang senilai Rp33.030.000, dan belanja jemuran atau tempat gantungan Rp10.500.000. Sementara pelaksanaan kontrak paket tersebut berlangsung mulai Februari hingga Desember 2026.

Kasus ini mencuat setelah korban yang awalnya melaporkan dugaan KDRT, justru dilaporkan balik dan kini berstatus sebagai tersangka dalam perkara berbeda.

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses penanganan kasus tersebut.

Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama keluarga korban dan tim kuasa hukum.

“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut. Namun, kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apakah ini bentuk kriminalisasi atau bukan,” ujar Ricky kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait guna mendapatkan gambaran utuh.

“Kami masih perlu melakukan cross-check agar semua informasi yang kami terima benar-benar akurat,” tambahnya.

Ricky menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan KDRT yang diajukan korban terhadap mantan suaminya dan saat ini sudah memasuki tahap persidangan.

Namun, di tengah proses tersebut, korban dilaporkan balik dalam kasus lain yang kini masih dalam tahap penyidikan.

Menurutnya, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.

Kendati demikian, fungsi pengawasan tetap dijalankan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak korban.

“Untuk perkara yang sudah masuk pengadilan, kami tidak bisa melakukan intervensi. Tapi kami tetap memastikan hak-hak korban terlindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi II DPRD Tangsel berencana meminta penjelasan dari aparat penegak hukum, termasuk Polres Tangerang Selatan, guna memastikan tidak ada ketimpangan dalam penanganan perkara.

“Kami akan menentukan langkah, apakah melalui pemanggilan resmi atau pendekatan persuasif. Yang terpenting, proses hukum harus berjalan adil,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong adanya pendampingan bagi korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis.

Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangsel akan dilakukan untuk memastikan korban mendapat perlindungan maksimal.

DPRD Tangsel memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga selesai.

Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evaluasi melalui mekanisme lanjutan.

“Kami berharap kasus ini bisa selesai di tingkat daerah. Namun, jika perlu, tentu ada jalur lain yang bisa ditempuh,” pungkas Ricky.

Kuasa hukum korban menyampaikan aduan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Tangsel, Rabu (8/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang Komisi II itu dihadiri Ketua Komisi II Ricky Yuanda Bastian bersama sejumlah anggota, yakni Adi Surya Purba, Ahmad Andi Wibowo, dan Steven Jansen.

Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dengan fokus pembahasan pada status hukum yang kini melekat pada MS.

Dalam forum tersebut, pihak kuasa hukum meminta agar status tersangka terhadap kliennya dihentikan.

Mereka menilai MS justru merupakan korban KDRT yang baru berani melaporkan kejadian yang dialaminya pada April 2023.

Usai rapat, Kuasa Hukum MS, Furba Indah, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan.

“Kami menegaskan bahwa Ibu MS adalah korban. Berdasarkan keterangannya, tidak pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beliau,” ujar Indah kepada wartawan.

Indah juga mengungkap adanya perbedaan antara isi berita acara pemeriksaan (BAP) dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Hal ini dinilai menjadi dasar penting untuk meninjau ulang tuntutan hukum yang diajukan.

Selain itu, pihaknya mengaku menerima laporan adanya dugaan intimidasi terhadap MS dan sejumlah saksi.

Dugaan ancaman tersebut muncul setelah fakta-fakta di persidangan mulai terkuak.

“Klien kami sempat mengalami percobaan penabrakan oleh pengendara motor saat turun dari MRT, bahkan kejadian itu terjadi dua kali,” ungkap Indah.

“Bukan hanya beliau, beberapa anggota keluarga yang menjadi saksi juga mengalami ancaman,” lanjutnya.

Ia berharap, dengan adanya perhatian dari DPRD, proses hukum terhadap MS dapat dihentikan serta hak-haknya sebagai korban dapat dipulihkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak, termasuk kepolisian.

“Ini baru tahap awal. Kami akan melakukan pendalaman dan klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Polres Tangerang Selatan,” ujar Ricky.

Ricky menambahkan, DPRD belum dapat menarik kesimpulan sebelum proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Semua harus melalui proses cross-check,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi jalannya proses persidangan.

Namun demikian, lembaganya berkomitmen untuk mengawal dan memastikan hak-hak korban tetap terlindungi.

“Kami tidak bisa mencampuri proses hukum, tetapi kami bisa memberikan dukungan dan melakukan pengawalan,” jelasnya.

Terkait dugaan ancaman yang dialami korban, DPRD mendorong agar MS segera melapor kepada aparat berwenang serta memanfaatkan layanan perlindungan yang tersedia, termasuk melalui UPTD PPA.

“Kami akan berkoordinasi untuk pendampingan, apalagi ada laporan mengenai teror terhadap korban,” tambah Ricky.

DPRD berharap proses hukum berjalan secara objektif dan adil.

Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam prosesnya, langkah lanjutan akan ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi.

“Kita minta diperbaiki dan diulang lagi. Pembuatan pelaporan yang sistematis, pelaporan LKPJ ini tolong dibenahi dan direvisi,” katanya. Senin, (6/4/2026).

Anas menyebut, pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, khususnya Pasal 17 ayat (2) poin a, yang mengatur bahwa penyusunan LKPJ harus memuat indikator capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian pada setiap urusan pemerintahan.

Menurutnya, dalam dokumen yang disampaikan masih terdapat bagian penting yang belum terisi, seperti kolom permasalahan, upaya penanganan, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD.

“Di sini ada permasalahan, upaya mengatasi masalah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang mana di situ semua kosong. Nah, itu yang memang kita minta diperbaiki. Otomatis pelaporannya, capaian indikatornya ini memang harus kita benahi,” paparnya.

Selain itu, Anas menekankan pentingnya keselarasan antara LKPJ dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang.

“LKPJ ini harus match dengan RPJMD Bupati selama satu tahun. Apa saja yang sudah tercapai, apa kendalanya, itu harus dijelaskan,” ujarnya.

Anas menjelaskan, pihaknya memberikan waktu dua hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap dokumen tersebut sebelum masuk ke tahap pembahasan berikutnya.

“Ya, kita kasih waktu perbaiki dua hari. Harus berdasarkan dokumen pemerintah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Azwar menambahkan, setelah dokumen diperbaiki, proses akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi kita masih ada tahapannya lagi, mulai dari penyampaian, kemudian pembahasan hingga pendalaman,” pungkasnya.

Ledy menilai seharusnya penetapan TPP tersebut menjujung asas keadilan yang proporsional.

"Ya saya harus lihat lagi perwalnya seperti apa sehingga kita bisa menyampaikan ke publik. Prinsipnya asas keadilan yang didasarkan cantolan regulasi yang ada," kata Ledy ditemui di gedung DPRD Tangsel, Rabu (1/4/2026).

Ledy menilai, semestinya Kepwal tersebut sesuai aturan dengan merujuk pada aturan di atasnya.

"Kalau memang ada dasar hukumnya ya itu dijalankan. Perwal itu lahir harus ada cantolan aturan di atasnya, harus juga tersampaikan apakah dari beban kerja dan lain sebagainya. Prinsipnya kalau sudah jadi ketentuan ya harus dijalankan," ungkapnya.

Berdasarkan lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.10.3/Kep-542-Huk/2025 Tentang Besaran Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa kelas jabatan yang mendapat TPP lebih tinggi dibanding dengan kelas jabatan yang sama bahkan kelas jabatan yang lebih tinggi.

Seperti pada jabatan sejumlah Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tangsel yang memiliki nilai kelas jabatan 12 pada kelompok jabatan struktural tertentu mendapat TPP dengan jumlah Rp36.011.775.

Sementara jabatan dengan nilai kelas jabatan yang sama pada salah satu instansi pada beban kerja dan kondisi kerja yang lebih berat mendapat TPP dengan nilai yang lebih kecil senilai Rp22.507.359.

Parahnya lagi, TPP Kepala Bagian di Sekretariat Daerah tersebut lebih besar daripada TPP kepala perangkat daerah yang memiliki nilai kelas jabatan 14 yang mendapat TPP Rp32.568.851.

Komitmen tersebut tercermin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Danantara Asset Management dan Badan Pengaturan BUMN ke Krakatau Steel Group di Cilegon pada Kamis (12/3/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi Perseroan.

Wakil Ketua DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Krakatau Steel pada awal Februari lalu.

“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” katanya. Jumat, (13/3/2026).

Nurdin bersama Komisi VI DPR RI juga mengepresiasi kinerja Perseroan yang pada tahun 2026 ini melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.

“Capaian kinerja dan langkah transformasi Perseroan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional,” ujarnya.

Nurdin pun menegaskan bahwa dalam RDP tersebut Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.

"Sebagai bagian dari upaya transformasi bisnis Perseroan, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham (Stakeholder) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional," paparnya.

Senada dengan itu, Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, melaporkan bahwa hingga minggu pertama Maret 2026, dana SHL yang telah ditarik mencapai Rp4,367 triliun.

"Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477.000 ton, dengan sekitar 40 persen material telah tiba untuk mendukung kegiatan produksi Perseroan. Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut juga mendukung pelaksanaan program," kata Akbar.

Keputusan itu diambil usai pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pertimbangan keterbatasan arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang di Gedung DPRD Kabupaten Serang pada Jumat malam, (27/2/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan besaran gaji PPPK Paruh Waktu disusun secara berjenjang, menyesuaikan beban kerja dan karakter tugas masing-masing jenjang pendidikan.

“Untuk guru TK dan PAUD sebesar Rp1 juta, guru SMP Rp1,1 juta, dan guru SD Rp1,25 juta,” katanya.

Menurut Ulum, perbedaan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan hasil perhitungan rasional atas perbedaan jam dan pola kerja.

Guru SMP misalnya, berstatus guru mata pelajaran, sementara guru SD merupakan guru kelas dengan beban tanggung jawab berbeda.

"Kami menghitung bersama Banggar dan TAPD secara komprehensif dan proporsional. Bukan membeda-bedakan, tetapi beban kerja dan jam kerja memang tidak sama. Kemampuan fiskal kita saat ini maksimal di angka itu,” ujarnya.

Ulum menjelaskan, pihaknya punya kehendak politik untuk memenuhi tuntutan penghasilan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp2,13 juta. Namun, realitas arus kas APBD tidak memungkinkan.

"Keinginan kami sama, ingin memberi angka maksimal. Tapi ketika dihitung cash flow APBD, ternyata tidak memungkinkan,” paparnya.

Kendati demikian, Ulum memberi opsi evaluasi apabila kondisi fiskal daerah membaik, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) berkomitmen akan mengkaji ulang besaran insentif tersebut.

“Kalau ke depan kemampuan fiskal kita membaik, why not kita tambah. Catatan akhirnya, kemampuan kita hari ini di angka tersebut,” pungkasnya.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

“DPR RI melalui Badan Legislasi sedang melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional untuk memastikan undang-undang yang akan dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi dan kebutuhan pembangunan,” kata Puan.

RUU Strategis Masuk Prioritas

Dalam paparannya, Puan menyebut sejumlah rancangan undang-undang strategis tengah disiapkan dan dibahas. Di antaranya:

·       RUU tentang Pangan

·       RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

·       RUU tentang Ketenagakerjaan

·       RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Selain itu, DPR juga membahas revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

“DPR RI pada masa persidangan ini juga sedang melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Agenda legislasi ini menjadi krusial di tengah tantangan ekonomi global, ketahanan pangan, reformasi pendidikan, hingga isu ketenagakerjaan yang masih menyisakan polemik pasca implementasi regulasi turunan UU Cipta Kerja.

Ujian Konsistensi dan Keberpihakan

Evaluasi Prolegnas bukan sekadar rutinitas administratif. Puan menyebut pembentukan undang-undang merupakan kerja konstitusional bersama DPR dan pemerintah, yang mengandung tanggung jawab politik dan moral.

“Sebuah komitmen politik yang tidak hanya administratif, tetapi moral dan kenegaraan,” tegasnya.

Menurut Puan, legislasi harus diarahkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional, serta melindungi kepentingan publik secara adil dan berkeadaban.

Namun, publik akan menanti konsistensi DPR dalam memastikan proses legislasi berjalan transparan, partisipatif, dan tidak tergesa-gesa—terutama untuk RUU strategis yang berdampak langsung pada sektor pangan, pendidikan, tenaga kerja, hingga pengelolaan dana haji.

Evaluasi Prolegnas 2026 ini sekaligus menjadi penanda: apakah DPR mampu menjadikan fungsi legislasi sebagai instrumen reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, atau sekadar memenuhi target kuantitatif pembahasan RUU di akhir masa sidang.

Masa sidang ditutup, tetapi pekerjaan legislasi justru memasuki fase krusial. (01Tkt)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, kepastian hukum menjadi kunci agar tahapan pemilu tidak terganggu.

“Kalau mengacu pada Putusan MK 135, tahapan Pemilu 2029 itu sudah fixed dan dimulai 2027. Artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Penyelenggara Pemilu Paling Tertekan

Menurut Dede, pihak yang paling terdampak dari lambannya penyelesaian RUU Pilkada adalah penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Tanpa kepastian aturan, mereka berisiko menghadapi hambatan dalam penyusunan tahapan, anggaran, hingga teknis pelaksanaan.

“Yang paling tertekan justru penyelenggara pemilu. Mereka butuh kepastian aturan sejak awal, sementara waktu kita sangat terbatas,” ujarnya.

Dalam konteks ini, pembahasan RUU Pilkada bukan sekadar agenda legislasi rutin, melainkan fondasi hukum bagi Pemilu dan Pilkada serentak mendatang. Keterlambatan pengesahan berpotensi memicu persoalan administratif maupun sengketa hukum di kemudian hari.

Kodifikasi atau Omnibus Law?

Di tengah tenggat waktu tersebut, DPR belum memutuskan metode pembentukan regulasi. Opsi yang mengemuka antara lain kodifikasi—menggabungkan aturan pemilu dan pilkada dalam satu payung hukum—atau pendekatan omnibus law.

“Metodenya masih proses. Apakah nanti kodifikasi atau omnibus law, itu belum diputuskan. Yang paling penting bagi kami adalah menyelesaikan isu-isu substansialnya terlebih dahulu,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Komisi II saat ini memetakan sedikitnya sekitar 20 isu krusial dalam RUU Pilkada. Isu-isu tersebut mencakup desain keserentakan, ambang batas pencalonan, hingga sinkronisasi jadwal dengan pemilu nasional.

“Kita petakan dulu isu-isunya. Setelah itu baru kita lihat, apakah paling tepat dikodifikasi atau menggunakan pendekatan lain,” ujarnya.

Pandangan Publik Terbelah

Dede mengakui, masukan dari akademisi, pemerhati pemilu, dan organisasi masyarakat sipil tidak seragam. Ada yang mendorong kodifikasi demi penyederhanaan regulasi, namun ada pula yang menilai pendekatan itu berisiko mempersempit ruang evaluasi sistem secara terpisah.

“Ada yang setuju kodifikasi, ada yang tidak. Kita terbuka terhadap semua masukan. Faktanya, sampai hari ini kita juga masih mencari format sistem yang paling tepat untuk Indonesia,” katanya.

Perdebatan ini muncul di tengah catatan panjang evaluasi Pemilu dan Pilkada serentak sebelumnya, mulai dari beban kerja penyelenggara, efektivitas keserentakan, hingga dinamika politik lokal yang kerap berbeda dengan kontestasi nasional.

Dinamika Hukum Masih Terbuka

Komisi II juga menyadari kemungkinan munculnya putusan MK baru yang dapat memengaruhi desain sistem pemilu dan pilkada. Karena itu, DPR memilih berhati-hati agar regulasi yang disusun tidak kembali digugat dan berubah di tengah jalan.

“Kita tetap berkaca pada putusan MK yang ada. Tapi dinamika hukum itu selalu mungkin. Yang jelas, target kami RUU Pilkada harus selesai pada 2026 agar tahapan Pemilu 2029 bisa berjalan dengan pasti,” tegas Dede.

Dengan waktu efektif kurang dari dua tahun, publik kini menanti apakah DPR mampu menuntaskan revisi regulasi Pilkada tepat waktu—atau kembali berpacu dengan tenggat menjelang tahapan pemilu dimulai. (01Tkt)

Di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers dituntut semakin profesional, independen, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi pilar demokrasi yang menyajikan informasi akurat, berimbang, dan berbasis fakta.

Keberadaan media yang kredibel dinilai sangat krusial dalam meningkatkan literasi publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini aktif mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Pers memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemberitaan yang objektif dan berimbang akan membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bahrul Ulum, Sabtu (9/2/2026).

Ia menambahkan, tantangan pers di era digital semakin kompleks, terutama dengan maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar luas di media sosial.

“Kami berharap insan pers terus menjaga profesionalisme dan independensi, serta menjadi garda terdepan dalam menangkal informasi yang tidak terverifikasi. Pers yang sehat akan memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Serang,” tegasnya.

Momentum HPN 2026 juga menjadi refleksi atas kontribusi pers dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta menghadirkan informasi yang edukatif dan konstruktif bagi publik.

Transformasi digital di industri media dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang.

Adaptasi teknologi, peningkatan kualitas konten jurnalistik, serta komitmen terhadap etika profesi menjadi kunci agar pers tetap dipercaya masyarakat di tengah perubahan zaman.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mengajak insan pers untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.

“Pers memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan. Insan pers di Kabupaten Serang harus bahu-membahu mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Anas, fungsi edukasi pers juga sangat penting di tengah masifnya arus informasi digital.

Media diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu hoaks di media sosial.

“Pers harus hadir memberikan informasi yang mencerdaskan, sehingga masyarakat memiliki daya kritis terhadap informasi yang beredar,” pungkasnya.

Peringatan Hari Pers Nasional 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat demi membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas menegaskan, audiensi tersebut bertujuan untuk memastikan akar persoalan banjir sekaligus mendorong adanya solusi permanen dari pemerintah pusat melalui BBWSC3.

“Kami ke BBWSC3 ingin memastikan bagaimana kondisi banjir ini terulang berkali-kali dan apa solusi permanennya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, BBWSC3 memaparkan bahwa pihaknya telah menetapkan sejumlah titik permasalahan banjir, khususnya akibat pendangkalan Sungai Cidurian.

Pendangkalan ini dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebab meluapnya air sungai saat intensitas hujan tinggi.

Sebagai langkah awal, BBWSC3 telah menjadwalkan normalisasi Sungai Cidurian yang akan mulai dilaksanakan pada awal bulan ini.

Normalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dalam jangka pendek.

Selain itu, BBWSC3 juga telah melakukan pengadaan alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi dan pemeliharaan sungai. 

Tidak hanya itu, BBWSC3 turut mengusulkan pembangunan tanggul sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

“Untuk pembangunan tanggul sudah diusulkan, dengan perencanaan pada tahun 2026 dan dilanjutkan pembangunan pada tahun 2027,” ujarnya.

Anas berharap, pembangunan tanggul dapat segera direalisasikan setelah proses normalisasi berjalan, sehingga penanganan banjir tidak lagi bersifat sementara.

“Harapan kami ada pembangunan tanggul, karena normalisasi sudah dilakukan. Ini penting agar penanganan banjir benar-benar tuntas dan tidak terus berulang setiap tahun,” paparnya.

Anas menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan BBWSC3 serta pihak terkait lainnya demi terwujudnya solusi permanen penanganan banjir di Kabupaten Serang.

"Kita juga lagi memetakan agar kedepan anggaran di dinas PU dalam penanganan banjir bisa kita anggarkan," pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti belum terakomodasinya hak-hak PPPK Paruh Waktu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pertama, kami menerima permohonan audiensi dari PGHM yang sebelumnya kami belum mengetahui apa aspirasinya. Tadi sudah terbuka secara gamblang bahwa hak teman-teman PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan, ternyata belum terakomodasi dan belum teranggarkan di APBD,” katanya pada Kamis, (5/2/2026). 

Bahrul Ulum memastikan, DPRD akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mencari solusi konkret.

“Kami bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi teman-teman. Besok kami akan mengundang OPD teknis terkait untuk membahas penyelesaian hak-hak PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan,” tegasnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Bahrul Ulum mengakui belum ada angka pasti karena masih menunggu kejelasan jumlah dan waktu mulai penggajian.

Namun, jika merujuk pada skema gaji PPPK sektor lain sebesar Rp2.130.000 per bulan, maka kebutuhan anggaran cukup besar.

“Kalau dihitung, misalnya Rp2.130.000 dikalikan 3.587 tenaga pendidik dan kependidikan, dikalikan 14 bulan, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp106 miliar per tahun. Ini yang akan kami komunikasikan dengan TAPD dan pemerintah daerah terkait kemampuan keuangan dan solusi yang memungkinkan,” jelasnya.

Ia juga mengaku prihatin dengan kondisi para PPPK Paruh Waktu yang sudah dilantik dan menerima SK, namun hingga kini belum memiliki kepastian terkait gaji.

“Mereka sudah dilantik, sudah menerima SK, tapi kepastian kapan menerima gaji dan berapa gajinya belum jelas. Ini sangat miris,” ungkapnya.

DPRD Kabupaten Serang pun akan meminta penjelasan kepada OPD teknis terkait alasan tidak teranggarkannya hak PPPK Paruh Waktu tersebut.

“Kita akan pertanyakan, apa kendalanya. Apakah karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kelalaian, atau alasan lain. Besok kita pastikan akan buka-bukaan dengan OPD teknis,” pungkasnya.

Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) menyampaikan mengenai ketidakpastian terkait gaji.

Ketua Forum PGHM, Diki Tridestiawan, mengatakan bahwa audiensi dengan DPRD Kabupaten Serang jadi harapan terakhir para guru PPPK paruh waktu.

Pasalnya, sudah dua bulan guru belum menerima Surat Perjanjian Kontrak (SPK) karena terkendala anggaran daerah.

“Ini kan soal kepastian saja, kapan Pemda menganggarkan untuk kami, berapa besarannya, dan kapan waktunya. Sampai sekarang kami belum menerima kepastian penggajian karena memang terkendala anggaran,” katanya.

Akibat belum adanya kepastian tersebut, lanjut Diki, SPK para guru PPPK paruh waktu belum bisa ditandatangani.

Diki berharap audiensi dengan DPRD menjadi akhir dari perjuangan panjang para guru dalam mendapatkan haknya.

“Harapan kami audiensi ini menjadi akhir perjuangan kami untuk mendapatkan kepastian itu,” ujarnya.

Terkait besaran gaji, Diki menyebut pihaknya mengacu pada informasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan, yakni Rp2.130.000 per bulan.

Para guru PPPK paruh waktu, lanjut Diki, belum menerima gaji sejak Januari 2026, karena SPK belum ditandatangani.

Ia menjelaskan, Surat Keputusan (SK) memang terbit pada 29 Desember 2025, namun Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) baru dibagikan pada Januari 2026.

“Kalau Desember belum, karena SPMT baru dibagikan Januari. Jadi yang belum dibayarkan itu Januari dan Februari, sampai sekarang belum ada kepastian,” jelasnya.

Berdasarkan data Forum PGHM, jumlah guru PPPK paruh waktu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tercatat sebanyak 3.587 orang, terdiri dari guru SD dan SMP, tenaga operasional sekolah (OPS), penjaga sekolah, hingga guru kelas. 

Mayoritas dari mereka memiliki masa kerja di atas 10 tahun, bahkan ada yang telah mengabdi hingga 20 tahun.

Ironisnya, guru PPPK paruh waktu di OPD lain sudah menerima gaji, sementara yang berada di Dinas Pendidikan hingga kini belum mendapatkan haknya.

“Yang di OPD lain sudah direalisasikan. Hanya PPPK paruh waktu di Dinas Pendidikan saja yang sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.

Diki juga menyoroti persoalan regulasi yang membuat kondisi semakin sulit.

Sejak berstatus ASN paruh waktu, para guru tidak lagi bisa dibayarkan melalui dana BOS karena terbentur aturan dan juknis BOS yang melarang pembayaran gaji ASN.

“Kami ini ASN paruh waktu menurut Kemenpan RB, tapi justru jadi tidak bisa dibayarkan dari BOS karena aturan. Akhirnya sekarang kami belum menerima apa-apa,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para guru terpaksa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan, membuka bengkel, hingga beternak.

Menurut Diki, kendala utama yang disampaikan OPD saat audiensi adalah keterbatasan anggaran daerah.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya penahanan dana transfer pusat sebesar Rp408 miliar oleh Kementerian Keuangan.

“Kalau dana itu bisa dicairkan ke daerah, kemungkinan besar bisa digunakan untuk membayar kami,” pungkasnya.

Dalam agenda itu, Bahrul Ulum meninjau langsung sejumlah titik permukiman yang sebelumnya terendam air serta berdialog dengan warga mengenai kebutuhan mendesak.

“Kami hadir untuk melihat langsung kondisi warga. DPRD ingin memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi,” ujar Bahrul Ulum di sela kunjungan pada Rabu (4/2/2026).

Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar bisa ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Masukan dari warga ini penting. Ke depan, penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat darurat, tapi harus ada langkah pencegahan yang terencana,” katanya.

Selain meninjau lokasi banjir, Bahrul Ulum juga memberikan Bantua bagi warga terdampak berupa Sembako dan makanan siap saji.

Bahrul Ulum menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kecamatan, desa, serta relawan agar bantuan tepat sasaran.

“Kami akan mendorong OPD terkait untuk mempercepat pendataan dan penyaluran bantuan, termasuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi infrastruktur, terutama sistem drainase dan aliran sungai di wilayah rawan banjir.

“Persoalan banjir ini harus dilihat dari hulunya juga. Normalisasi saluran air dan perbaikan drainase harus jadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.

Forum itu menjadi ruang resmi bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di lapangan.

Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno, yang juga menegaskan dasar hukum RDP sangat jelas.

Menurut Eko, Undang-undang Pemerintahan Daerah serta regulasi tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberi mandat kepada legislatif daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam penanganan bencana.

“Dalam situasi darurat seperti banjir, pengawasan DPRD bukan gangguan, justru mekanisme untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan akuntabel,” katanya pada Senin (2/2/2026).

Menurut Eko, kritik yang disampaikan DPRD harus dilihat sebagai bagian dari kontrol publik, bukan ancaman politik.

Terlebih, bencana menyangkut keselamatan warga dan penggunaan anggaran yang tidak sedikit.

Ia menilai wajar jika DPRD menyoroti transparansi data, kecepatan respons, hingga ketepatan distribusi bantuan.

Jika ditemukan ketidaksinkronan data atau lambannya penanganan, OPD justru berkewajiban memberi penjelasan terbuka.

“OPD itu pelaksana teknis. Mereka harus siap diuji, apalagi saat krisis. RDP adalah forum resmi untuk itu,” ujarnya.

Eko menjelaskan, OPD tidak bersikap defensif terhadap kritik legislatif. Sikap tertutup atau alergi evaluasi hanya akan memperkuat kesan adanya persoalan dalam tata kelola penanganan bencana.

“Kalau semua sudah berjalan baik, data dibuka saja. Justru keterbukaan itu yang memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.

Eko mengungkapkan, kekuatan RDP terletak pada data. DPRD berhak meminta rincian langkah penanganan, penggunaan anggaran, hingga hambatan di lapangan. Dari situ, rekomendasi bisa disusun secara konkret.

Sebaliknya, OPD tidak cukup hanya menyampaikan narasi normatif. Laporan harus disertai ukuran kinerja yang jelas, mulai berapa warga terdampak yang sudah tertangani, wilayah mana yang belum tersentuh, dan kendala apa yang membuat respons melambat.

“Kalau yang disampaikan hanya laporan umum tanpa angka dan indikator, DPRD wajar mempertanyakan. Karena yang diawasi itu hasil, bukan sekadar niat baik,” paparnya.

Eko menegaskan, pengawasan yang kuat dari DPRD dan keterbukaan dari OPD adalah kombinasi penting dalam manajemen krisis. Tanpa itu, penanganan bencana berisiko berjalan lambat, tidak tepat sasaran, dan jauh dari akuntabel.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan polemik, tapi bukti bahwa negara hadir. DPRD mengawasi, OPD bekerja lebih terbuka dan responsif, di situlah kepercayaan publik dibangun,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, pertimbangan tersebut lantaran usul yang berlaku berada di Eksekutif atau Bupati Serang.

"Kalau Perda RTRW ini kan eksekutif yah, sehingga dasar yang menjadikan ini diajukan menjadi Perda di 2026 saya belum bisa menjelaskan, karena kan kita baru bisa membahas secara utuh ketika eksekutif membacakan draft Raperda bersama-sama," katanya di DPRD Kabupaten Serang pada Senin (2/2/2026).

Ulum mengaku, Perda RTRW ini dapat bersifat berubah-ubah setiap pergantian pemimpin. Namun urgensinya tetap sama.

"Tapi yang saya tahu secara umum mungkin ada tata ruang yang meski disesuaikan pada tahun sebelumnya, atau penyesuaian dari nasional ke provinsi, sehingga kabupaten bersifat given, sehingga ketika provinsi sudah menentukan daerah ini untuk dijadikan apa, lalu kemudian diselesaikan harus duduk bersama. Sehingga perlu yang namanya berunding berbarengan antar Pemda," paparnya.

Ditanya Kabupaten Serang dengan teritorial terluas se-Provinsi Banten, Ulum mengungkapkan Perda RTRW bukan hanya persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lingkungan hidup.

"Perubahan RTRW ini harus kita lihat secara komprehensif yah, RTRW ini bisa bedampak negatif apabila lingkungan hidupnya sudah bersinggungan, tidak tersinkronisasi. Salah satu contoh, Kabupaten Serang ini masih menjadi lumbung, maka sekian persen zona hijau masih dipertahankan, jangan sampai mengurangi alokasi zona hijau. Sehingga pada saat pembahasn Perda RTRW ini betul-betul terjadi interaksi mendalam," tuturnya.

Bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra, Yudi Budi Wibowo, Maria menyerahkan motor roda tiga pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel serta toren biogas bantuan Gubernur Banten.

Fasilitas tersebut diserahkan langsung kepada Bank Sampah Bukit Nusa Indah RW 014, Minggu (1/2/2026).

Maria menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat yang telah aktif mengelola sampah secara mandiri dari lingkungan terkecil.

“Saya menepati janji kepada warga Bukit Nusa Indah. Di sini masyarakatnya sangat proaktif, salah satunya melalui bank sampah. Sudah seharusnya kita dukung,” ujar Maria.

Politisi muda Partai Gerindra yang kerap dijuluki Dewan Gen Z itu menjelaskan, toren biogas yang disalurkan merupakan hasil koordinasi antara DPRD kota dan provinsi hingga ke Pemerintah Provinsi Banten.

“Pak Yudi meminta langsung dukungan ke Gubernur Banten agar program pengurangan sampah dari hulu ini bisa berjalan. Ini komitmen Gerindra untuk gerak cepat dan berpihak pada kebutuhan warga,” jelasnya.

Maria berharap, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengurus Bank Sampah Bukit Nusa Indah untuk mengurangi volume sampah rumah tangga.

Menurutnya, pengolahan sampah dari tingkat RW bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi.

“Jika dikelola konsisten, ini bisa menjadi potensi bisnis bagi bank sampah. Lingkungan bersih, ekonomi warga juga bergerak,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo mengapresiasi inisiatif warga Bukit Nusa Indah yang telah lebih dulu menerapkan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Ia menilai, pertumbuhan pesat di Kota Tangsel berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah, sehingga solusi dari hulu menjadi sangat krusial.

“Masalah sampah hampir terjadi di seluruh wilayah Banten. Karena itu, kebiasaan memilah sampah dari rumah, organik dan non-organik, harus terus didorong,” kata Yudi.

Sekretaris Jenderal DPC Gerindra Tangsel tersebut juga mendorong pemerintah daerah agar memberikan insentif atau penghargaan kepada lingkungan yang aktif mengurangi sampah sebagai bentuk motivasi.

Hal senada disampaikan Ketua RW 014 Bukit Nusa Indah, Hermanaudi, yang mengaku terbantu dengan perhatian dan dukungan para wakil rakyat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bu Maria dan Pak Yudi. Bantuan ini sangat mendukung program kami. Sebagai ketua RW, saya merasakan betul kepedulian beliau terhadap persoalan sampah di lingkungan kami,” ungkapnya.

Hal tersebut diketahui usai pemanggilan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang dalam pengawasan terhadap komitmen lingkungan yang dinilai belum sepenuhnya berjalan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Yadi Mulyadi, mengatakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan limbah atau IPAL, khususnya limbah B3.

Menurutnya, aturan yang ada saat ini masih tumpang tindih soal kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Kabupaten sebenarnya punya kewenangan memberi sanksi. Tapi itu harus diperjelas dalam perda. Harus ada punishment yang jelas,” katanya.

Yadi menjelaskan, pelanggaran terhadap komitmen IPAL tidak bisa dibiarkan.

Sehingga, sanksi harus mencakup aspek administratif, denda, hingga kemungkinan sanksi pidana atau penutupan kegiatan.

“Kalau abai terhadap komitmen lingkungan, harus ada konsekuensi. Itu yang sedang kami kaji dalam usulan perubahan perda,” ujarnya.

Yadi menambahkan, usulan revisi perda tersebut masih dalam tahap awal dan akan melalui proses lanjutan, termasuk pembahasan di panitia khusus.

DPRD juga akan berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memperjelas pembagian kewenangan.

“Perdanya masih diusulkan. Nanti akan dipansuskan. Kami ingin aturannya jelas dan tegas agar tidak ada lagi keraguan dalam penegakan hukum lingkungan,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Estate Department Head PT Modern Industrial Estate, Wilmon Renaldi, mengaku pihaknya berkomitmen melaksanakan pembangunan IPAL sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan kepada DPRD.

“Kami tetap komitmen dengan apa yang sudah disampaikan dalam rapat. Pembangunan IPAL akan kami laksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya kepada wartawan usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat, (28/1/2026).

Wilmon menyampaikan, adanya teguran dari DPRD tersebut merupakan hal yang wajar karena menyangkut kewajiban perusahaan yang belum sepenuhnya terealisasi. 

“Itu tanggung jawab kami. Kalau ditegur, menurut saya itu hal yang biasa,” ucapnya.

Wilmon menjelaskan, pembangunan IPAL direncanakan mulai direalisasikan pada akhir 2026 ini.

Target fisik pembangunan dimulai sekitar November, setelah seluruh tahapan administrasi dan perencanaan diselesaikan.

“Sekarang gambar perencanaannya baru sekitar 60 sampai 70 persen. Semua tahapan harus selesai dulu. Tidak mungkin bangun kalau gambar finalnya belum ada,” tuturnya.

Wilmon juga mengungkapkan keterlambatan pembangunan IPAL dipengaruhi oleh penanganan kasus cesium yang sempat menyita perhatian dan sumber daya perusahaan.

Menurutnya, fokus perusahaan sempat teralihkan, termasuk dari sisi finansial.

“Kami harus menyelesaikan kasus itu terlebih dulu. Cukup menyita waktu dan biaya. Setelah itu, barulah kami fokus lagi ke pembangunan IPAL,” katanya.

Terkait adanya informasi surat edaran dari Bupati Serang, Wilmon mengaku tidak mengetahuinya.

"Baru bergabung dengan perusahaan pada 2025. Meski demikian, ia memastikan sebagian perbaikan sudah dilakukan dan saat ini fokus utama perusahaan adalah penyelesaian IPAL," pungkasnya.

Kali ini, politisi muda dari Partai Gerindra itu memenuhi undangan silaturahmi warga Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Ciputat, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Maria berdialog langsung dengan warga untuk mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan lingkungan.

Mulai dari persoalan sarana dan prasarana fasilitas umum, kondisi infrastruktur jalan, hingga penanganan sampah yang menjadi isu krusial di wilayah tersebut.

Maria menyampaikan bahwa kunjungan langsung ke warga, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Ciputat, sudah menjadi agenda rutinnya sebagai wakil rakyat.

“Biasanya saya turun langsung, ngobrol, dan menyambangi warga. Saat Musrenbang di kelurahan kemarin, para RW menyampaikan aspirasi. Dari situ kita lanjutkan dengan silaturahmi seperti hari ini,” ujar Maria.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah rencana pengolahan sampah mandiri dengan membangun Teba raksasa berukuran 4x10 meter dan kedalaman sekitar dua meter.

Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Maria, langkah warga Bukit Nusa Indah patut diapresiasi karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi persoalan sampah yang kini menjadi isu nasional.

“Masalah sampah ini sudah jadi isu nasional. Tapi luar biasanya, warga di sini punya inisiatif untuk mengelola sampah secara mandiri. Ini sangat membantu pemerintah,” katanya.

Tak hanya soal sampah, Maria juga menyerap aspirasi lain seperti kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, fasilitas posyandu, serta sarana pendukung aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh masukan warga akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pihak eksekutif Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Aspirasi ini akan saya komunikasikan ke eksekutif. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 14 Bukit Nusa Indah, Hermanuadi, mengatakan pihaknya sengaja mengundang Maria agar keluhan warga dapat disampaikan secara langsung dan mendapat perhatian serius dari Pemkot Tangsel.

“Masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu didorong, mulai dari penanggulangan banjir, fasilitas posyandu, hingga sarana umum lainnya. Kami berharap Bu Maria bisa mendorong pemerintah agar lebih responsif,” ungkap Herman.

Perubahan ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Menyoroti hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan sisi positif dan negatif dari retribusi tambang.

"Pertanyaan besar yang muncul adalah berapa besar retribusi yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah? Apakah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil tambang?," kata Ulum di kantornya. Jumat, (23/1/2026).

Menurut Ulum, retribusi dari sektor tambang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah.

Namun, besaran retribusi yang diberikan oleh perusahaan tambang masih menjadi pertanyaan.

"Perlu dihitung secara detail berapa besar retribusi yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Ulum mengungkapkan, perusahaan tambang dapat menghasilkan ribuan ton. Namun, besaran retribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah masih menjadi misteri.

"Perlu ada transparansi dalam pengelolaan retribusi tambang agar masyarakat dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sektor ini," paparnya.

Dampak lingkungan dari kegiatan tambang juga menjadi sorotan, lanjut Ulum, meskipun retribusi tambang menjadi primadona, namun dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan.

"Pemerintah provinsi harus lebih tegas dalam mengawasi kegiatan tambang agar tidak merusak lingkungan," ucapnya.

Dalam hal ini, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan tambang di wilayahnya.

Namun, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan tambang di wilayahnya.

"Perlu ada kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawasi kegiatan tambang agar sesuai dengan peraturan," kata Ulum.

Hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda (Raperda) pada Selasa, (22/1/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan bahwa usulan Perda ini menyikapi permasalahan lingkungan hidup bagi masyarakat yang secara aturan tertahan.

"Perda Perlindungan Lingkungan Hidup di mana ada beberapa nomenklatur pasal dan ayat yang memang sudah tidak sesuai dengan regulasi tingkat atasnya. Ada perubahan-perubahan undang-undang, ada perubahan peraturan pemerintah termasuk keputusan menteri lingkungan hidup, maka ini yang pertama menjadi substansi dari perubahan Perda," katanya usai memimpin rapat.

Ulum menjelaskan, sebagai legislatif yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan.

"Kemudian yang kedua ada sebuah harapan bahwa dampak-dampak lingkungan yang kita alami hari ini juga itu berawal dari sebuah regulasi yang belum mengatur secara detail tentang mekanisme perizinan yang memang ini sudah ada perubahan mekanisme alur. Kalau dulu kan memang perubahan itu secara konvensional dilakukan di tingkat kabupaten kota misalnya tapi hari ini perizinan dengan sistem OSS ini juga kan pengusaha atau investor bisa langsung bypass ke pusat dan kemudian keterlibatan pemerintah daerah seperti apa? Nah, ini yang akan kita segera rumuskan. Hal ini tentu untuk meminimalisir dampak lingkungan di kemudian hari," tuturnya.

Ditanya urgensinya, Ulum mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Kabupaten Serang banyak yang terpapar persoalan pencemaran lingkungan dampak dari perusahaan yang secara aturan belum terkontrol.

"Temuan ada radioaktif S137 juga mungkin salah satunya ada kelemahan dalam sistem pengawasan pemerintahan termasuk kami di DPRD terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Bagaimana limbah B3-nya diatur seperti apa? Bagaimana masih adanya pencemaran limbah di sungai. Ini juga kan dari ketidakpatuhan perusahaan yang membuang limbah ke sungai, maka ini juga kita akan atur regulasi itu dalam perubahan Perda ini," paparnya.

Untuk dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang, Ulum juga memastikan upaya penindakan tegas terhadap objek Perda ini.

"Harapannya bukan hanya sebatas ketegasan dan kejelasan terhadap proses perizinannya, tapi juga ada kejelasan dan ketegasan tentang sanksi ketika perusahaan itu melanggar dari ketentuan yang ada. Nah, tentu pengawasan ini yang harus kita perkuat," pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas mengatakan, anggaran yang peruntukannya dianggap tidak prioritas antara lain, senilai Rp10 Miliar untuk pembelian lahan di Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja.

Kemudian, untuk akses jalan ke Bojong Menteng Rp4 Miliar.

Menurut Anas, lahan di Bojong Menteng yang sebelumnya sempat digadang-gadang menjadi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), pernah bermasalah.

“Ngapain, buat apa? itu kan pernah bermasalah,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (21/1/2026).

Anas mengungkapkan, anggaran lainnya dari Rp73 Miliar tersebut, diantaranya diperuntukan untuk Sarana Pondok Pesantren Rp2 Miliar, Alun-alun Ciomas Rp1,2 Miliar, pembelian Mesin RDF (Refuse Derived Fuel) Rp2 Miliar.

"Pasalnya, anggaran tersebut banyak diperuntukan untuk kegiatan yang dianggap tidak prioritas," katanya.

Diketahui, Pemkab Serang harus merogoh kocek hingga Rp23,17 miliar per tahun sebagai biaya retribusi kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Serang.

Sedangkan untuk setoran retribusi sampah yang masuk ke kas daerah hanya Rp1,2 miliar per tahun. 

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengakui kondisi ini sangat dilematis.

Menurutnya, urusan sampah ini bakal jadi 'penyakit' kronis yang nggak ada obatnya selama Kabupaten Serang belum punya TPS-A sendiri.

"Kita belum punya TPS-A. Opsinya ya cuma kerja sama dengan daerah lain yang punya lahan. Sudah coba ke Pandeglang sampai Lebak, tapi ada yang nggak lanjut," katanya saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa, (6/1/2026).

Ulum menyebut, meski biayanya bikin elus dada, kerja sama dengan Kota Serang tetap harus diambil.

Kalau tidak, Kabupaten Serang bisa tenggelam dalam tumpukan sampah.

"Betul, angka Rp 23 miliar itu fantastis. Tidak sedikit. Tapi ya itu kebutuhan kita. Kalau langkah ini tidak diambil cepat, bakal jadi masalah serius," ucapnya.

Ulum mengingatkan, Pemkab Serang tidak bisa selamanya mengandalkan APBD untuk mensubsidi biaya buang sampah yang selangit itu.

Ia mendesak dinas terkait untuk menggenjot retribusi dari masyarakat secara maksimal dan konsisten.

Soal angka Rp 23 miliar yang jadi sorotan, Ulum menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif.

Ia berasumsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah menghitung matang-matang sebelum tanda tangan kontrak.

"DPRD tidak terlibat langsung menentukan nominal. Kalau nota kesepakatan sudah diteken, berarti pemerintah pede anggarannya ada. Kalau nggak kuat bayar, ya nggak mungkin disepakati," ujarnya.

Ia berharap kerja sama ini jadi solusi win-win solution. Kabupaten Serang punya tempat buang sampah, sementara daerah mitra dapat tambahan 'gizi' buat APBD mereka. 

"Tapi ya itu, kajiannya harus matang, jangan sampai kita rugi bandar," pungkasnya.

Agenda tersebut digelar dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Serang, Senin (5/1/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyampaikan harapannya agar tahun 2026 menjadi momentum lahirnya perubahan mendasar, baik dalam kinerja anggota dewan maupun dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Menurut Ulum, selama Masa Persidangan I, DPRD telah menyelesaikan sejumlah agenda strategis.

Di antaranya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, merampungkan pembahasan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda), serta menetapkan sebanyak 19 keputusan DPRD.

“Berbagai capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahrul Ulum juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Serang atas sinergi dan kerja sama yang terjalin sepanjang tahun 2025.

Ia menilai kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

“Mudah-mudahan kebijakan yang telah disepakati bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Serang,” tambahnya.

Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Serang dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus mewujudkan harapan serta cita-cita masyarakat di daerah tersebut.

Dalam rapat tersebut, sebanyak 14 pasal yang sebelumnya ditunda akhirnya masuk ke meja pembahasan.

Ketua Pansus, Ahmad Syawqi, menjelaskan bahwa sejumlah pasal tersebut berkaitan langsung dengan kawasan zonasi, pemanfaatan ruang, zona sepadan sungai, serta ketentuan yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Pansus, kata dia, berkomitmen menyusun aturan tanpa celah tafsir ganda.

“Kita enggak mau bikin pasal yang sifatnya abu-abu. Semua kewenangan harus jelas, siapa yang berhak mengatur dan apa ketentuannya,” tegas Syawqi, anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Gerindra.

Sorotan pada Ketidaksesuaian Zonasi Lapangan

Salah satu isu yang kembali mencuat adalah ketidaksesuaian peruntukan zona industri dengan kondisi nyata di lapangan.

Syawqi mencontohkan keberadaan pabrik batching plant yang berdiri di tengah permukiman, warisan tata ruang lama ketika Tangsel masih menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang.

“Tangsel ini kota mekar. Banyak kawasan dari dulu yang belum tertata ulang sehingga peruntukannya tidak sesuai zonasi,” jelasnya.

Pansus disebut ingin memasukkan aturan tegas mengenai penataan kembali kawasan yang salah zonasi, mulai dari opsi relokasi, besaran ganti rugi, hingga mekanisme teknis lain yang nantinya dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Wali Kota.

“Kalau tempatnya harus diubah, apa kewenangan pemkot? Apakah ada relokasi atau ganti rugi? Semua harus jelas dalam batang tubuh Perda,” ujarnya.

Sinkronisasi Kebijakan dan Cek Lapangan

Syawqi menekankan bahwa inti pembahasan hari ini adalah sinkronisasi antara kebijakan berjalan, rancangan aturan baru, dan kesiapan dinas teknis yang akan mengeksekusi aturan RTRW di lapangan.

Tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja, Pansus juga akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik, termasuk area yang dinilai bermasalah seperti kawasan penyempitan hingga matinya anak sungai yang memicu banjir.

“Kita enggak mau cuma katanya-katanya di rapat. Kita mau cek kondisi lapangan, termasuk lokasi anak sungai yang mati,” kata Syawqi.

Rencana Studi Tiru ke Batam

Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan melakukan studi tiru ke Batam, daerah yang dinilai memiliki ketegasan kuat dalam kebijakan tata ruang meski struktur pemerintahannya berbeda.

“Pemerintah Batam itu tegas dalam kebijakannya. Ini yang mau kita pelajari,” ujarnya.

Target: RTRW Tangsel yang Tegas dan Bisa Diimplementasikan

Syawqi berharap formula final RTRW Kota Tangsel mampu menjawab persoalan tumpang tindih zonasi, memberikan perlindungan bagi kawasan strategis seperti situ dan sempadan sungai, serta menghadirkan tata ruang yang lebih terarah.

“Yang kita susun ini untuk jangka panjang. Jadi harus jelas, tegas, dan bisa diimplementasikan,” tutupnya.

Ia menegaskan siap memperjuangkan tunjangan hari raya (THR) serta pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Insyaallah, kita akan perjuangkan THR dan status P3K untuk perangkat desa. Mereka adalah garda terakhir yang melayani masyarakat 24 jam,” ucap Ghofur dalam sebuah pertemuan di salah satu kafe di Cisait, Kecamatan Ciruas, Jumat (21/11/2025).

Soroti Keterlambatan Pembayaran Siltap Sejak Awal Tahun

Selain memperjuangkan status kepegawaian, Ghofur juga menyoroti masalah keterlambatan pembayaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) atau siltap yang sudah berlangsung sejak Januari 2025.

Ia menilai persoalan ini tidak boleh kembali terulang.

“Keterlambatan pembayaran Silpa sejak Januari sangat memprihatinkan. Kita akan dorong pemerintah daerah untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Menurut Ghofur, pihak BPKAD dan DPMD telah menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut. Meski demikian, kedua instansi itu disebut telah memastikan bahwa proses pencairan siltap ke depan akan dilakukan lebih tepat waktu.

Harap Pemerintah Serius Benahi Kesejahteraan Perangkat Desa

Ghofur berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih menyeluruh terhadap kesejahteraan perangkat desa, termasuk status kerja yang lebih jelas dan fasilitas penunjang yang memadai.

“Perangkat desa bukan calo desa atau budak desa. Mereka adalah bagian penting dari pemerintah yang hadir langsung melayani masyarakat,” pungkasnya.

Seperti disampaikannya usai menggelar rapat pembahasan Raperda terkait, di ruang Aspirasi Gedung DPRD Tangsel, Jalan Puspitek, Setu, pada Rabu (12/10/2025).

"Kita coba sinkronkan antara kebijakan dan penerapannya di lapangan saat ini," ujarnya.

Menurut Syawqi, hal itu penting dilakukan, mengingat perkembangan investasi di wilayah Tangsel, akan berdampak pada situasi kondisi di lingkungan.

"Tangsel adalah kota perdagangan jasa, salah satunya investasi paling banyak adalah developer-developer perumahan. Kita mau pastikan yang masuk dalam penanganan banjir tidak hanya situ, tapi juga ada long storage untuk drainase dan sistem drainase dengan konsep Zero Delta Q," terangnya.

Untuk diketahu, Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Tangsel mulai membahas Raperda tentang RTRW 2025-2045. Saat ini, pembahasan mulai masuk tahap pembahasan Pasal-Pasal dalam Raperda tersebut.

"Hari ini sudah masuk pembahasan pasal per pasal, ini adalah RTRW evaluasi dalam 5 tahun. Di awal kita pastikan sinkronisasi kebijakan dengan penerapan di lapangan. Kemudian bicara banyak tentang kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan RPJPD," pungkas Syawqi.

Program yang digagas oleh Wakil Ketua DPRD Tangsel Maria Teresa Suhardja bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo ini menjadi langkah nyata dalam mendorong kedaulatan pangan dan swasembada di tingkat lokal, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang akhir tahun.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/10/2025) ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tangsel, Yepi Suherman, yang memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

“Ibu Maria dari Gerindra terus mendorong gerakan ini dengan semangat tinggi. Ke depan, mudah-mudahan Pemkot Tangsel bisa ikut mendukung melalui APBD karena program ini sangat bermanfaat bagi warga,” ujar Yepi.

Yepi menilai, kota seperti Tangsel yang memiliki karakter konsumtif memerlukan inovasi dan program konkret seperti Gerakan Pangan Murah agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

Implementasi Visi Asta Cita Prabowo

Dalam kesempatan yang sama, Yudi Budi Wibowo menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat.

“Gerakan Pangan Murah ini adalah implementasi langsung dari Asta Cita Pak Prabowo tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Yudi juga mengajak masyarakat untuk ikut membangun ketahanan pangan dari lingkungan rumah.

“Minimal warga bisa menanam sayur di halaman rumah. Saat pandemi, kita sudah buktikan bahwa gotong royong bisa menciptakan kampung tangguh pangan,” tambahnya.

Didanai Pribadi, Bukan dari APBD

Menariknya, kegiatan ini berjalan tanpa dana pemerintah. Semua pendanaan berasal dari inisiatif pribadi Maria Teresa dan Yudi Budi Wibowo.

“Ini penting dicatat, Gerakan Pangan Murah Ngider murni kami biayai sendiri tanpa APBD,” tegas Maria disambut tepuk tangan warga.

Sejak pertama kali diluncurkan empat bulan lalu di Ciputat, antusiasme masyarakat terus meningkat.

“Awalnya kami hanya siapkan 250 kupon, tapi yang datang bisa mencapai 400 orang,” ungkap Maria.

Ribuan Kilogram Komoditas Disalurkan

Dalam pelaksanaan kali ini, disalurkan berbagai komoditas pangan dengan jumlah besar, di antaranya Beras SPHP: 1,5 ton, Beras Premium: 2 ton, Minyak Goreng: 600 liter, Telur Ayam: 400 kilogram. Gula Pasir: 300 kilogram, Daging Ayam: 200 kilogram, Sayur dan Buah Segar: 400 pack dan Tepung Terigu: 300 kilogram

Program ini tak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal seperti pedagang sayur, penjual ayam, dan pelaku usaha kecil lainnya yang dilibatkan secara aktif.

Harapan untuk Keberlanjutan Program

Maria berharap Gerakan Pangan Murah “Ngider” bisa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai wilayah Tangsel.

“Kami ingin kegiatan ini hadir di setiap RW, RT, kelurahan, dan kecamatan di Tangsel, agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil dan terjangkau,” tutupnya.

“Tidak boleh ada pihak manapun yang mengaku ngaku bisa menguasai situ tersebut, pemerintah harus tegas,” ujar Gembong di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (22/10/2025).

Politisi PKS itu mewanti-wanti aset situ milik Pemprov dapat dikuasai pihak ketiga. Padahal, katanya, jika disertifikasi dan dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan bagi daerah.

“Sekarang permasalahan memang sepanjang situ itu belum disertifikasi maka pihak ketiga juga ngga sulit juga masuk. Makanya arus dicari upaya untuk mempercepat sertifikasi itu,” katanya.

Senada, anggota DPRD Banten lainnya Juhaeni M Rois mendorong sengketa aset untuk diselesaikan secara hukum dalam rangka menjamin kepastian serta mengamankan agar dimanfaatkan secara optimal.

“Kita mendukung ditempuh secara hukum,” tandasnya.

Politisi dari Fraksi PKS itu menilai kondisi tersebut sudah sangat mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan sekitar.

Juhaeni menyatakan, ia akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Dishub Kabupaten Serang, hingga pihak kepolisian untuk menertibkan truk-truk tambang yang melintas tanpa aturan.

“Kita akan koordinasi dengan Dishub provinsi dan kabupaten/kota. Situasi ini sudah krodit dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Banten,” ujar Juhaeni saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, aktivitas pengangkutan material tambang yang masif di wilayah Bojonegara tidak hanya menyebabkan kerusakan jalan dan lingkungan, tetapi juga tidak memberi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau soal PAD, saya kira tidak ada pengaruh besar. Batu dan tanah diambil besar-besaran, tapi daerah tidak mendapatkan manfaat apa pun,” tegasnya.

Juhaeni juga mendorong Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera memberlakukan pembatasan jam operasional truk tambang agar arus lalu lintas bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan di siang hari.

“Truk-truk itu mengambil batu dan tanah dari Bojonegara, membuat jalan macet total. Kita akan ambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.

Ia menegaskan, DPRD Banten tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini terus berlarut.

Jika perlu, kata Juhaeni, dewan akan memanggil dinas terkait untuk memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi permanen agar Bojonegara terbebas dari kemacetan dan polusi akibat aktivitas truk tambang.

Aturan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan serta penataan aktivitas tambang agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar, mengatakan bahwa Raperda tersebut akan mengakomodasi berbagai aspek lingkungan yang selama ini belum diatur secara komprehensif.

“Kita bicara soal kearifan lokal yang belum terakomodir dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Semua sektor yang berkaitan dengan lingkungan, seperti kasus radioaktif dan pertambangan, perlu diatur agar tertib,” ungkap Nizar saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/10/2025).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, salah satu fokus utama Raperda adalah pengendalian tambang ilegal yang selama ini menjadi penyebab rusaknya tata ruang serta ancaman bagi keseimbangan ekosistem.

“Pemerintah harus tegas mengatur dan mengendalikan tambang ilegal. Karena selain merusak lingkungan, aktivitas seperti itu juga menimbulkan risiko bencana ekologis,” tegas Nizar.

Selain sektor pertambangan, Raperda juga akan memuat pengelolaan sampah dengan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Langkah ini diharapkan dapat menekan dampak pencemaran sekaligus menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

“Banyak investasi yang berdampak langsung ke wilayah Banten, tapi pemerintah provinsi tidak mendapat manfaat signifikan. Sementara kalau ada kerusakan alam, kita yang disalahkan. Maka dari itu, aturan ini dibuat agar semua pihak bertanggung jawab dan lingkungan bisa terjaga,” tuturnya.

Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum baru yang mampu menata kembali sektor lingkungan hidup di Banten secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan tambang, pengendalian limbah, hingga perlindungan terhadap sumber daya alam.

Serangan hama yang semakin tak terkendali membuat tanaman rusak parah dan mengancam mata pencaharian petani lokal.

Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, angkat suara terkait situasi yang kian memprihatinkan tersebut.

Ia mendesak Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk segera bergerak cepat mengambil tindakan nyata sebelum kondisi makin parah.

“Saat kami turun ke lapangan, persoalan yang paling mencolok adalah serangan hama. Mulai dari babi hutan, monyet, hingga tikus yang merusak tanaman petani,” kata Iip Makmur saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Rabu (1/10/2025).

Menurut Iip, penyebab meningkatnya gangguan hama bisa jadi terkait dengan aktivitas pembukaan lahan oleh industri yang menyebabkan habitat satwa liar terganggu dan akhirnya menyerbu lahan pertanian warga.

“Saya, insyaAllah, melalui Komisi II akan segera berkoordinasi dengan mitra terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Dinas jangan hanya menunggu dana APBD turun. Perlu aksi cepat seperti edukasi ke petani, gotong royong dengan masyarakat, dan langkah antisipasi lainnya,” tegasnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam ketika petani mengalami kerugian atau gagal panen.

“Kita mendapat laporan bahwa di beberapa wilayah selatan, tanaman padi habis diserang hama. Ini bukan persoalan sepele. Ada yang diserang monyet, babi hutan, bahkan tikus secara bersamaan,” ungkapnya prihatin.

Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak serius pada ketahanan pangan lokal jika tidak segera ditangani.

DPRD Banten pun mendorong agar solusi konkret segera diberikan untuk menyelamatkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Banten.

Pabrik tersebut disebut-sebut terindikasi mencemari lingkungan dengan zat radioaktif. Menurut Nizar, dampak radioaktif bukan persoalan kecil, bahkan sudah memengaruhi sektor ekspor produk makanan dari Indonesia.

“Terkait radioaktif ini menjadi momok buat kita. Produk udang dan beberapa makanan sempat ditolak karena adanya indikasi radioaktif. Saya akan memanggil DLH untuk mencari solusi. Kalau perlu kita turun langsung bersama-sama untuk menangani masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (24/9/2025).

Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan perlunya pemerintah memperketat izin perusahaan demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Ini jadi pelajaran penting. Setiap lembaga yang punya kewenangan mengeluarkan izin harus memperketat aturan dan melakukan evaluasi berkala, baik per bulan maupun per triwulan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Banten, Juhaeni M Rois. Ia menilai pemerintah tidak boleh ragu memberikan sanksi hukum jika terbukti ada pelanggaran serius.

“Kalau perusahaan sudah melawan hukum dan tidak menaati aturan yang berlaku, harus diperingatkan. Jika perlu, ditindak secara hukum,” pungkasnya.

Kasus dugaan pencemaran radioaktif di Cikande ini menjadi sorotan serius DPRD Banten, sekaligus peringatan bagi industri lain agar lebih patuh terhadap regulasi lingkungan.

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut sepenuhnya dialihkan ke sejumlah program prioritas yang menyentuh kebutuhan langsung warga.

“Jadi sosper ditiadakan sama sekali dan anggaran itu kami geser untuk kepentingan masyarakat,” ujar Fahmi saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2026).

Fahmi merinci alokasi baru dari anggaran tersebut, yakni:

- Rp22,5 miliar untuk penambahan program sekolah gratis.

- Rp2,9 miliar untuk relokasi sepadan Sungai Ci Banten.

- Penambahan DAK non fisik guna memperkuat pelayanan publik.

- Rp4,3 miliar untuk program penanaman jagung dan kelapa.

- Rp5,1 miliar untuk program rumah tidak layak huni (RTLH).

Politisi Partai Golkar itu memastikan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjadikan APBD lebih berpihak kepada masyarakat.

“Kami memahami kebutuhan yang lebih mendesak untuk membangun masyarakat. Karena itu, DPRD sepakat meniadakan sosper demi kepentingan warga secara menyeluruh,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengapresiasi atas kontrol sosial yang diberikan oleh para massa aksi tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” kata Baco.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Berdasarkan itu, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan mereka dievaluasi. “Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Baco. 

Terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. “Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelasnya.

Baco juga soroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ungkapnya.

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) siang. Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. “Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9/2025).

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menyebut langkah Danantara sebagai “terobosan berani dan strategis” untuk membenahi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai sarat konflik kepentingan dan minim akuntabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Danantara. Ini kebijakan penting untuk mendorong tata kelola BUMN yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kinerja,” ujar Amin dalam keterangannya pada Selasa (5/8/2025) lalu.

Menurut Amin, pemberian tantiem selama ini tidak selalu mencerminkan kinerja yang riil. Tak jarang komisaris tetap menerima insentif meski perusahaan mencatat kerugian. Bahkan, ada dugaan rekayasa laporan keuangan demi membuka ruang pembagian tantiem.

“Menurut saya, ini keputusan yang tepat dan bukan sekadar gimik,” tambahnya.

Jabatan Politik, Konflik Kepentingan

Amin juga menyoroti masalah klasik yang masih menghantui BUMN: jabatan komisaris yang diisi oleh para pejabat publik, termasuk pensiunan jenderal, mantan menteri, hingga politisi aktif. Situasi ini, menurutnya, membuka ruang lebar bagi konflik kepentingan.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam menjalankan mandatnya secara profesional,” ujarnya.

Di sisi lain, publik selama ini menyoroti fenomena "bancakan jabatan" dalam tubuh BUMN, di mana posisi komisaris kerap dijadikan alat kompromi politik atau "panggung pensiun" bagi elite. Dalam konteks ini, kebijakan Danantara dapat dibaca sebagai upaya memutus mata rantai politisasi BUMN—meski masih sebatas insentif.

Reformasi atau Retorika?

Meski dipuji sebagai langkah awal menuju efisiensi struktural dan budaya akuntabilitas, penghapusan tantiem ini hanya menyasar satu sisi dari persoalan besar. Masih banyak PR lain, seperti reformasi penunjukan direksi, penguatan sistem meritokrasi, hingga evaluasi kinerja menyeluruh terhadap BUMN yang disuntik modal negara, tetapi tak kunjung menunjukkan kinerja optimal.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menekankan pentingnya efisiensi di seluruh lini pemerintahan, termasuk BUMN. Namun, reformasi sejati menuntut lebih dari sekadar penghapusan insentif.

“Kalau kita ingin BUMN menjadi motor pembangunan dan bukan beban negara, maka orientasi keuntungan pribadi seperti tantiem tanpa ukuran kinerja yang objektif harus dihentikan. Ini momentum untuk reformasi menyeluruh,” tegas Amin.

Catatan Kritis

Meski tampak progresif, kebijakan ini harus diawasi ketat implementasinya. Penghapusan tantiem bisa saja diakali dengan pemberian tunjangan atau fasilitas lain yang tak kalah besar. Tanpa transparansi dan pengawasan publik, reformasi bisa terjebak dalam permainan citra.

Langkah Danantara patut diapresiasi, tetapi pertanyaan mendasarnya tetap: apakah ini benar-benar awal dari revolusi tata kelola BUMN, atau hanya langkah simbolik untuk meredam kritik yang makin nyaring? (01T²k)

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar tagline kampanye Bupati dan Wakil Bupati Serang.

Pasalnya, dalam Renwal RPJMD 2025-2030 yang baru diserahkan eksekutif, indikator konkret 'Serang Bahagia' masih buram.

"Apa indikator Serang Bahagia yang bisa dituangkan melalui program-program kerja tahunan sampai 5 tahun yang akan datang? Nah, indikator-indikator menuju Serang Bahagia itu harus terjemahkan. Harus terjabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan," katanya di kantornya. Rabu, (30/7/2025).

Bahrul menjelaskan, RPJMD adalah 'kitab suci' pembangunan Kabupaten Serang lima tahun ke depan. Dan yang paling krusial, RPJMD harus menjadi cerminan dari janji-janji politik kepala daerah yang baru dilantik Mei 2025 lalu.

"Ini harus terangkum dalam sebuah rencana sesuai dengan apa yang menjadi janji politik yang sudah dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," ujarnya.

Saat ini, pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Serang baru menyerahkan rencana awal (Renwal) RPJMD. Dalam Renwal apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Serang, sudah dimasukkan.

Ulum menegaskan, jika ada program yang tidak memiliki goal yang jelas terhadap 'Serang Bahagia', maka program tersebut bukan skala prioritas Pemkab Serang. 

Ini berarti, setiap rupiah anggaran yang keluar harus benar-benar bisa menterjemahkan dan mengimplementasikan indikator 'Serang Bahagia' itu sendiri.

"Jangan sampai 'bahagia' hanya jadi pemanis bibir di masa kampanye, tanpa makna di kehidupan nyata rakyat Serang," ucapnya.

Ulum bahkan blak-blakan akan mengawasi setiap program pemerintah daerah yang melenceng dari janji politik. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan.

"Maka kemudian jika ada program-program yang di luar janji-janji politik, saya kira kita bisa mengawasi secara bersama-sama," paparnya.

Ia mengingatkan, Raperda RPJMD wajib menjadi Perda dalam waktu enam bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Serang dilantik.  Artinya, paling lambat November 2025 ini harus sudah disahkan.

"Jika tidak menjadi Perda akan ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah," pungkasnya.

Hal itu seperti disampaikan TB Roy kepada titikkata saat ditemui di Plaza Aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (22/7/2025).

“Kita dari komisi II ada kekhawatiran karena kita sekarang kan gaungannya untuk ketahanan pangan, tapi lahan pertanian banyak juga yang beralih fungsi. Sedangkan di Banten tidak ada pembuatan lahan pertanian baru atau pencetakan sawah sawah baru,” ujar TB Roy.

“Sangat dibutuhkan untuk pengawasan pengajuan izin-izin lahan untuk perumahan bisa bekerjasama antara pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi bersinergi untuk melindungi lahan-lahan pertanian yang produktif, jangan sampai beralih fungsi untuk lahan perumahan atau industri,” sambungnya.

Politisi Golkar itu berpandangan, jika alih fungsi lahan pertanian dibiarkan maka akan berdampak pada penurunan produksi pangan dan mengancam ketahanan pangan di Banten.

“Di beberapa daerah banyak temuan seperti di kabupaten Serang dan Lebak banyak yang beralih fungsi untuk lahan-lahan perumahan. Ini tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan. Semoga kedepan lahan pertanian baik dari pengawasan pihak pihak intansi terkait bersinergi untuk mengawasi lahan lahan hijau jangan sampai beralih fungsi untuk perumahan atau industri,” tandasnya.

“Kita boleh bangga punya sekolah unggulan, tetapi jangan tutup mata terhadap ketimpangan yang masih terjadi. Ini soal keadilan pendidikan,” ujar Esti dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Esti menyoroti target nasional RLS sebesar 9,45 tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2026. Meski rerata nasional saat ini sudah 9,22 tahun, ketimpangan antarwilayah dinilai terlalu lebar untuk diabaikan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa hanya berbasis angka rata-rata nasional tanpa memperhitungkan kesenjangan antar-daerah. Menurutnya, daerah-daerah dengan capaian rendah harus mendapat perlakuan khusus melalui kebijakan afirmatif.

“Anggaran pendidikan jangan sampai turun. Khusus untuk pendidikan dasar dan menengah, harus naik dan berpihak kepada daerah-daerah yang tertinggal. Tidak bisa disamaratakan,” tegas Esti.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X, Furtasan Ali Yusuf. Ia mengkritik kebijakan distribusi alat digital ke sekolah-sekolah tanpa melihat kesiapan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet.

“Banyak daerah yang diminta pakai perangkat digital, padahal air bersih saja susah, listrik tidak ada, apalagi internet,” ujar Furtasan.

Komisi X mendorong Kemendikdasmen untuk memperkuat intervensi terhadap daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta wilayah marginal. Rapat kerja tersebut menghasilkan rekomendasi agar program afirmasi pendidikan lebih menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan hingga penyediaan sanitasi dan listrik yang layak di sekolah-sekolah.

“Kesenjangan ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan anak-anak Indonesia,” tutup Esti. (01Tkt)

Menurutnya, semua stakeholder harus turun tangan adanya dugaan tindakan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

“Kita menolak tindak kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Kepada dinas, instansi terkait untuk minta pendampingan terhadap korban,” ujarnya di KP3B, Kota Serang. Rabu, (9/7/2025).

Yeremia juga akan mendorong agar pihak korban untuk bisa melaporkan tindakan bejat oknum guru tersebut kepada pihak berwajib.

“Kita juga mendorong pihak-pihak keluarga korban agar bisa memberikan laporan ke kepolisian atau Komnas Perempuan untuk pendampingan kepada korban,” paparnya.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Ananda Trianh Salichan berencana bakal memanggil pihak sekolah SMAN 4 Kota Serang.

“Saya rencana panggil pihak sekolah dan oknum gurunya hari Selasa (15/7),” katanya saat dihubungi Titik Kata.

Dalam pemanggilan nantinya, kata politikus Golkar itu, dibuat sesi berbeda atau terpisah di antara korban pelecehan seksual dan pihak sekolah.

“Setelah itu di sesi yang berbeda kita undang korbannya,” ujarnya.

Ananda juga bakal menyediakan bantuan hukum bagi pihak korban apabila kasus tersebut di bawa ke ranah hukum.

“Saya nanti fasilitasi untuk bantuan hukumnya jika akan ditempuh ke pidana,” jelasnya.

Terkait masalah perdamaian diantara korban dan pelaku yang merupakan oknum guru di sekolah tersebut, Ananda dengan tegas bahwa hal itu tak bisa dibenarkan.

“Kita gak bisa menormalisasikan asusila walaupun ada bahasa sudah damai,” tutupnya.

“KUHAP kita sudah berusia 44 tahun. Banyak celah hukum yang tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, dalam Forum Legislasi bertema Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui Pembahasan RUU KUHAP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (9/7/25).

Rikwanto menuturkan, KUHAP yang disahkan pada 1981 memang sempat menjadi tonggak reformasi peradilan pidana dengan memasukkan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul karena tidak mampu mengimbangi perkembangan sosial dan teknologi yang pesat.

“KUHAP sekarang tidak cukup mengedepankan perlindungan hak masyarakat dalam menghadapi proses hukum. Karena itu kami dorong revisi ini agar dapat menjamin proses hukum yang adil,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sebagai langkah awal, Komisi III telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan bersama pemerintah. “Dalam seminggu ini Panja sudah terbentuk dan mulai bekerja. Masukan dari pakar dan masyarakat sipil juga menjadi bahan penting dalam proses revisi,” kata dia.

Sejalan dengan Rikwanto, akademisi hukum dari Universitas Tarumanagara (Untar), Firmansyah, menilai urgensi revisi KUHAP terletak pada kebutuhan menyesuaikan proses hukum dengan prinsip due process of law yang lebih tegas dan inklusif.

“KUHAP lama hanya menyinggung hak korban secara terbatas, sementara banyak bagian justru lebih mengakomodasi hak pelaku. Padahal dalam sistem hukum modern, keadilan tidak bisa hanya dilihat dari sisi tersangka,” kata Firmansyah.

Menurutnya, ada setidaknya sebelas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU KUHAP yang menyangkut isu hak asasi manusia. Beberapa di antaranya mencakup hak kelompok rentan, penguatan proses penyelidikan dan penyidikan, serta perlindungan hukum bagi korban dan terdakwa.

“Kita tidak hanya butuh speedy trial, tapi juga fair trial. Aspek keadilan itu yang justru paling mahal dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Firmansyah juga mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam revisi KUHAP agar tidak menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. “Revisi KUHAP harus menjamin proses hukum yang adil, pasti, dan terukur. Ini fondasi penting bagi sistem hukum pidana yang modern dan beradab,” tuturnya. (01Tkt)

“Saya masih berpegang pada Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Penyadapan oleh Kejaksaan baru bisa dilakukan jika ada UU khusus yang mengatur,” ujar Nasir dalam pernyataan video yang dikutip Parlementaria, Sabtu (28/6/25)..

Politikus Fraksi PKS itu juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa kewenangan penyadapan hanya bisa diberikan lewat undang-undang, bukan melalui peraturan teknis ataupun kesepakatan kelembagaan.

“Kalau merujuk pada aturan yang ada, penyadapan belum bisa dilaksanakan secara hukum. Fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah pun sepakat soal itu dalam memori persidangan,” jelasnya.

Nasir menegaskan, tanpa regulasi yang tegas dan transparan, penyadapan justru berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. “Penegakan hukum kita sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Ia menyatakan Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Agung untuk meminta penjelasan rinci terkait isi MoU tersebut. “Kami belum melihat isi dokumen MoU-nya. Tapi karena ada indikasi penyadapan disebut di dalamnya, kami akan minta klarifikasi. Ini penting untuk menghindari potensi pelanggaran hukum,” tutup Nasir. (01Tkt)

“Betul begitu. Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/25).

Menurut Dasco, pengaturan soal perampasan aset bersinggungan dengan banyak regulasi lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KUHP, hingga KUHAP. Karena itu, penyusunan RUU Perampasan Aset membutuhkan harmonisasi yang matang agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

“Karena aspek-aspek perampasan aset itu ada di UU Tipikor, TPPU, KUHP, dan KUHAP, maka setelah semua selesai, kita akan ambil dari situ. Satu undang-undang dengan substansi yang sama soal aset bisa dikompilasi agar berjalan baik,” kata politisi Partai Gerindra itu.

RUU Perampasan Aset, Harapan Publik yang Masih Tertahan

RUU Perampasan Aset sejatinya sudah lama dinantikan publik, terutama karena mekanismenya dinilai mampu mempercepat pengembalian kerugian negara dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Salah satu poin krusial dalam drafnya adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, atau perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana.

Namun, poin ini justru menjadi perdebatan. Kelompok masyarakat sipil menilai mekanisme tersebut rawan melanggar prinsip praduga tak bersalah dan bisa mengancam hak kepemilikan warga negara.

Sementara itu, pemerintah dan sebagian anggota parlemen menilai pendekatan tersebut penting. Pasalnya, dalam banyak kasus, pelaku kejahatan keburu kabur ke luar negeri atau meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan, membuat aset hasil kejahatan sulit dikembalikan ke negara.

“Kalau menunggu putusan pengadilan, sering kali sudah terlambat. RUU ini akan jadi instrumen penting untuk pemberantasan korupsi dan penguatan penegakan hukum,” kata salah satu anggota Komisi III DPR yang enggan disebutkan namanya.

Menanti Langkah Nyata Reformasi Hukum

RUU ini menjadi bagian dari agenda reformasi hukum yang lebih besar, yang digaungkan pemerintah dan DPR sejak awal periode. Namun, belum rampungnya pembahasan RUU KUHAP dan KUHP membuat RUU Perampasan Aset harus kembali mengantre.

“Semoga penundaan ini bukan bentuk tarik-ulur politik seperti yang sudah sering terjadi,” kata peneliti hukum dari ICJR dalam pernyataannya pekan lalu.

Kini, publik hanya bisa menanti, apakah komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan, atau kembali sebatas wacana. (01Tkt)

Pantas mengatakan, ada dua hal yang dilakukannya mulai dari jangka pendek dan Panjang.

Hal itu dikatakannya, kepada TitikKata usai rapat pembahasan pasal per pasal bersama eksekutif di Ruang Rapat Komisi D, Selasa (24/6/2025).

“Ya target seperti yang saya sampaikan tadi, dalam waktu yang tidak terlalu lama utilitas telekomunikasi harus berpindah dari udara ke bawah tanah. Ya itu target jangka pendek. Ya itu nanti kita terserahkan kepada jajaran eksekutif untuk mempersiapkannya, mengkalkulasinya dengan sarana-prasarana yang sudah ada. Artinya di dalam draft itu muncul. Jadi kita punya, kalaupun jadi perdebatan ada yang jadi acuannya. Realistis atau tidak, cepat atau tidak,” kata Pantas.

Lebih lanjut, Pantas berharap agar raperda ini nantinya dapat dijalankan, tidak seperti perda sebelumnya yang tidak teralisasikan.

“Iya, tujuan raperda itu memang begitu. Jadi dia menjadi sebuah sarana, sebuah alat untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Apakah itu perubahan perilaku, supaya masyarakat berperilaku seperti ini. Jadi misalnya kalau raperda ini supaya penyelenggara utilitas ya berperilaku seperti ini loh, jangan sembarangan pasang kabel dimana-mana gitu. Setiap peraturan daerah harus begitu,” ucapnya.

Pandangan umum fraksi-fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna, di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kamis (19/6/2025).

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mengaku beberapa fraksi menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Tangerang baru saja memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-17.

"Tapi juga dalam pembangunan ada beberapa hal yang menjadi catatan dari masing-masing fraksi. Nanti masing-masing fraksi dalam waktu dekat akan dibahas hearing bersama eksekutif dan legislatif dan OPD-OPD. Disitu akan dijelaskan secara rinci dan kenapa ini yang dipertanyakan atau masukan-masukan yang dari dewan tadi, nanti kita jawab, setelah jawab kita lanjutkan sesuai prosedur," pungkasnya.

Untuk diketahui, tahapan selanjutan mengenai perihal terakit adalah Bupati Tangerang akan memberi jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi tersebut. (Adv)

Menurut dia, parkir offstreet yang di swakelola Dishub DKI memiliki potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Maka dari itu, keberdaannya harus dimanfaatkan dengan baik.

“Baik titik-titik parkir yang dikelola oleh pihak ketiga maupun Dishub DKI secara swakelola ini merupakan potensi besar bagi PAD. Sehingga, keberadaannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dan terus dikembangkan agar dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi bagi keuangan daerah ke depannya,” kata August kepada TitikKata melalui pesan teks, Kamis (22/5/2025).

Lebih lanjut, August menyoroti terkait sistem gate pada 9 lokasi parkir yang rusak. 

Menurut dia, UP Parkir harus segera memperbaikinya. 

“Saya juga melihat bahwa sistem gate serta otomatisasinya harus dioptimalkan lagi supaya bisa meminimalkan kebocoran-kebocoran bagi pendapatan Pemprov DKI itu sendiri karena lemahnya pencatatan. Oleh karena itu, sistemnya kalo rusak juga harus segera diperbaiki,” ucapnya.

“Memang ada  pertimbangan bahwa di beberapa titik yang potensi ekonomi perparkirannya masih belum besar, maka diputuskan untuk menggunakan sistem manual. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah masih optimal dengan memberlakukan mekanisme manual, ataukah sudah membutuhkan sistem gate dan otomatisasi nantinya,” tambah August.

Diketahui, terdapat 19 titik parkir offstreet yang dikelola oleh UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, dengan ditarget menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8 miliar rupiah pada 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran TitikKata di 19 lokasi tersebut, ditemukan bahwa terdapat 4 lokasi parkir di Jakarta Timur yang tidak di kelola UP Parkir Dishub yakni di GOR Jatinegara, GOR Makasar, GOR Pondok Bambu dan GOR Raden Inten.

Kemudian, terdapat 9 lokasi parkir yang tidak menggunakan sistem get. Alasannya beragam, ada yang alat-alatnya rusak, dan ada juga yang sejak awal tidak memiliki sistem get.

Akibatnya para pengelola menggunakan sistem manual, yang pada karcisnya tertulis motor Rp2.000 untuk sekali parkir, dan mobil senilai Rp5.000.

Berdasarkan data yang di dapat TitikKata, draf raperda tersebut mengalami sejumlah perubahan, dimana draft Raperda menjadi lebih ramping atau lebih sederhana dari draft sebelumnya.

Menanggapi itu, Ketua Pansus Raperda Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Subki mengatakan pihaknya ingin semua hal ditegaskan didalam perda, sebab perda sifatnya stabil, kepada TitikKata di Komisi E DPRD DKI, Rabu (23/4/2025).

“Bukan ketakutan, itu mengingatkan saja. Jangan sampai semuanya hanya memberikan cek kosong kepada gubernur. Kalau semuanya diatur melalui pergub, nanti kan itu udah lepas kontrol dari kita. Jadi, sekali lagi itu juga gak bagus. Karena ketika kita reses, yang ditanya itu kita, yang di komplennya kita. Oleh karena itu, tidak semuanya diatur melalui pergub. Kita ingin ditegaskan jaminan atau garansi pastinya itu ada di perda ini. Jangan nanti bisa goyang-goyang. Kalau perda kan sifatnya stabil, kalau pergub kan nanti gubernur ganti dan lain sebagainya berubah lagi, berubah lagi,” tuturnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Sarjoko mengatakan alasan pihaknya menyederhanakan raperda tersebut, karena hal-hal yang bersifat spesifik akan diaturan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Secara umum dapat kami sampaikan bahwasanya rampingnya raperda yang kami susun ini, yang pertama seperti yang tadi kami sampaikan tidak memuat hal-hal yang sudah di atur di peraturan yang lebih tinggi. Jadi kita tidak akan melakukan pengulangan pemuatan substansi itu didalam perda kita. Kemudian yang kedua, beriring dengan hal-hal tadi yang disampaikan didalam rancangan perda kita tetap mengatur secara makro terhadap hal-hal secara substansi diatur dalam perda 8. Jadi tidak ada yang secara singnifikan tidak ada yang bertentangan antara perda 8 dan di raperda yang baru kita usulkan. Oleh karena itu, beriring dengan proses penyusunan raperda ini kami juga beriring menyusun rapergub yang memang secara operasional nanti akan kita gunakan, yang pertama berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah gratis, kemudian ada kaitannya dengan penerimaan siswa baru, kemudian yang kedua juga berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan. Ini secara beriring juga sedang proses pembahasan, dan ini memang betul-betul akan diimplementasikan dalam waktu dekat ini,” ucap Sarjoko dalam rapat Pansus Raperda Pendidikan

Untuk diketahui, dalam draft yang didapat, pada Raperda terbaru hanya memuat 43 Pasal. Sedangkan pada Perda lama nomor 8 tahun 2006 terdapat 152 Pasal.

Dia mempertanyakan kepada pihak Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta mengenai pertanggungjawabannya.

Sebab, menurut dia, mesin TPE tersebut tidaklah murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga Jakarta.

“Terkait dengan TPE, dari paparannya ini kita bisa lihat yang non aktif itu 137 dari 201 atau 68,1 persen. Ini angka yang luar biasa besar sekali,” kata Francine saat rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/4/2025) kemarin.

“Lalu apakah tidak ada pemeliharaan, perawatan, dan perbaikannya. Apakah tidak ada pertanggungjawabannya. Karena ini kan aset yang nilainya mahal sekali ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Francine mengaku heran mengapa ia tidak pernah diminta menggunakan mesin-mesin TPE ketika parkir di Jalan Sabang yang letaknya tidak jauh dari DPRD DKI Jakarta oleh para petugas parkir.

Malahan, kata Francine, dirinya dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya supaya ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.

“Di Sabang setahu saya ada mesin TPE tapi sampai saat ini saya belum pernah diminta untuk menggunakan TPE itu oleh juru parkirnya. Malah, juru parkirnya ini pakai tarif coba-coba. Jadi coba-coba dilebihin waktunya 1-2 jam oleh tukang parkirnya,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa para petugas baru menagih tarif yang sesuai setelah ditunjukkan foto dengan fitur waktu pengambilan gambar sebagai bukti.

“Kebetulan saya pas foto, saya parkir jam sekian. Jadi saya harus nunjukkin bukti dulu kepada juru parkir yang pakai seragam biru Baru kemudian direvisi tarif parkirnya,”kata dia.

Atas hal ini, Francine meminta UPP Dishub DKI Jakarta untuk menertibkan oknum juru parkir (jukir) nakal tersebut.

“Jadi tarif parkir coba-coba ini justru dari petugas parkir yang berseragam. Dishub harus menindak tegas juru parkir coba-coba itu,” tuturnya.

Hal itu disampaikan Dede Rohana kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (23/4/2025).

“Komisi III mendukung program-program terobosan-terobosan Pak Gubernur termasuk bagaimana menggenjot potensi-potensi yang lain, dalam hal ini ada potensi air permukaan, walaupun setelah kita hitung tadi potensinya tidak terlalu besar sekitar 30-40 miliaran,” ujarnya.

Dede mengklaim, jika Perda yang mengatur pajak air permukaan dibentuk, maka potensi pendapatan akan bertambah sekitar Rp20-40 miliar. 

Menurutnya, potensi tersebut berasal dari objek pajak yang belum mengantongi izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau SIPPA.

“Telah dikalkulasikan pada beberapa objek pajak yang belum mendapatkan izin, kan ngga bisa dipungut. Mau dirubahlah Perdanya walaupun mereka lagi proses izin bisa dipungut, nah seteah dikalkulasikan itu jumlahnya 20 sampai 40 miliar potensi dari pajak air permukaan yang belum berizin. Itu yang mau kita pungut dengan merevisi Perda tersebut,” katanya.

Dede berharap, regulasi PAP kedepan dapat menambah kewenangan Pemerintah Provinsi untuk memungut retribusi dari Pajak Air.

Dia juga meminta Bappenda untuk menaikkan target pajak air permukaan yang saat ini hanya sekitar Rp44 miliar.

“Pajak air permukaan yang sudah berjalan itu Rp44 miliar. Nah itu kalau nanti ada objek pajak baru yang sekarang belum dapat izin tapi sudah menggunakan air permukaan itu bisa naik 20 sampai 40 miliar, kan tapi harus ada payungnya, makanya kita mau rubah Perda tadi supaya dalam Perdanya perusahaan yang menggunakan air permukaan walaupun masih proses perizinannya boleh dipungut,” tandasnya.

Hal itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan parkir liar.

"Yang pertama ini sejalan dengan program gubernur yaitu dalam rangka mengatasi kemacetan. Dan harus kita akui bahwa di Jakarta ini kenderaan yang cukup banyak di Jakarta ini. Dan juga belum lagi kederaan yang masuk dari daerah penyangga dari bogor, depok, bekasi, kemudian juga daerah Tangerang. Nah, dalam rangka pansus dibentuk, kami ingin melakukan penertiban, ingin melakukan kajian dan juga ingin melakukan agar ada solusi kedepan untuk seluruh warga Jakarta, agar tingkat kemacetan ini pertama bisa terurai," kata Jupiter usai melakukan rapat perdana dengan tim pansus raperda tentang perparkiran di Komisi B DPRD DKI, Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut, politisi NasDem ini mengatakan bahwa pendapatan parkir di DKI Jakarta cukup rendah, sehingga tim pansus berkeinginan untuk meningkatkannya.

"Yang kedua, kami ingin agar ada pendapatan asli daerah untuk di Jakarta, ini merupakan potensi yang sangat-sangat besar dibanding dengan wilayah-wilayah lain, sementara Jakarta adalah wilayah yang cukup luas dan memiliki tingkat penduduk yang sangat banyak, dan cukup tinggi, dan jumlah kenderaan juga yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan potensi pendapatan ini diharapkan melalui pansus parkir ini kami bisa membuat PAD yang dianggap ada kebocoran selama ini yang terjadi, sehingga pendapatan parkir ini dianggap masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, melalui pansus parkir ini agar PAD kedepannya bisa memberikan pendapatan jauh lebih baik lagi untuk pendapatan asli daerah untuk pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Hal itu seperti disampaikan Musa kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis 10 April 2025.

“DPRD akan mengawal ketat, mengawa dengan serius RPJMD, supaya RPJMD ini lebih berpihak pada kepentingan masyarakat salah satunya bagaimana lima tahun kedepan ini Provinsi Banten menjadi swasembada pangan,” ujar Musa.

Menurut Musa, beberapa program prioritas Gubernur Banten, seperti pembangunan infrastuktur jalan, transportasi, ketahanan pangan berkeanjutan, sekolah gratis, hingga tata kelola pemerintahan tidak korupsi harus direalisasikan.

“RPJMD ini harus berjalan dengan baik apabila tidak ada konflik of interes, tidak ada konflik kepentingan balas jasa pada saat pemilu. Artinya kita percaya pada pemerintah Provinsi Banten dengan pak Andra Soni dan pak Dimyati mereka berkomitmen tidak akan KKN. KKN itu kan bukan hanya mengambil uang negara untuk mengambil keuntungan, tapi nepotisme nya ini yang berbahaya. Contoh, memprioritaskan program program yang memang balas jasa pada saat politik ini yang harus dihindari. Maka teman teman di DPRD harus sama-sama sefrekuensi di dalam mengawal ini mengawasi ini bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Banten agar RPJMD ini lebih berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Musa juga meminta pembahasan RPJMD harus transparan melibatkan masyarakat.

“Harus transparan dibuka kepada publik seluas-luasnya supaya ada partisipasi masyarakat juga jangan sampai RPJMD ini dibuat untuk kepentingan politik,” tandasnya.

Ditemui TitikKata pada Rabu (9/4/25) di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, pastikan tidak ada kebocoran sebagai berikut.

“Tadi sih tidak disebutkan secara pasti ya sebagiannya angka, tetapi memang ini secara ini kan lagi dihitung secara keseluruhannya seperti apa gitu kan. Tetapi kan memang kan tidak ada dana nasabah yang artinya itu boleh dibilang masalah kebocoran tadi ya, tidak ada dana nasabah yang menurut keterangan dari Bank DKI seperti itu,” ujarnya.

Nova juga sampaikan pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada PT Bank DKI.

“Tentunya kami tadi juga merekomendasikan untuk diaudit secara internal, yang pertama. Audit secara eksternal melalui BPK ataupun misalnya OJK, dan audit menyeluruh. Yang kedua juga mengkompetensi untuk merotasi, misalnya terkait dengan SDM-SDM yang tidak handal pada tempatnya. Seperti itu. Nah ini kan diperlukan gitu kan, jadi kompetensi dan juga audit internal maupun eksternal,” ujarnya.

Nova juga meminta hal sebagai berikut dengan target waktu berikut.

“Tadi kita disampaikan juga untuk misalnya bagaimana maintenance ini jangan sampai menimbulkan masyarakat ini resah kan, jangan sampai menimbulkan masyarakat ini tidak percaya terhadap Bank DKI. Tetapi artinya ini dalam beberapa waktu ke depan kami juga meminta laporan untuk dilaporkan berkala ke Komisi B gitu kan sudah sampai sejauh mana nih perbaikannya. Dan memang mereka juga tadi menyampaikan ke kami untuk istilahnya merubah sistemnya, sistem IT-nya segala macem gitu agar istilahnya mungkin lebih handal lagi lah ke depan seperti itu,” ujarnya.

“Tadi kami kasih target waktunya secepatnya gitu kan. Dan saya minta dilaporkan tadi kan, untuk istilahnya updating semuanya gitu kan. Yang artinya ini tidak boleh istilahnya kita lengah dalam hal ini seperti itu,” tutupnya.

Ditemui TitikKata usai rapat, Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tri Waluyo mengatakan rapat perdana ini tak membahas terkait persoalan dilapangan.

“Nah ini tadi sementara ini kan hanya seputar raperda ya, bukan persoalan yang ada di lapangan. Nanti kita bahas lagi di rapat berikutnya. Harapannya agar dapat menambahkan, meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan urgensi dari pansus ini.

“Ya, urgensi Pansus ini kan terkait dengan raperda, yaitu raperda barang milik daerah. Karena tadi yang dijelaskan oleh teman-teman bahwa ini merupakan inisiasi berdasarkan kunjungan kerja kemarin di Jawa,”ucapnya.

Sebagai informasi, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Raperda ini memiliki XIX BAB dan 119 pasal. Adapun pembahasan raperda ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan.

Dia mengaku ini merupakan bentuk komitmen fraksi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melaporkan LHKPN, kami menunjukkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi,” ujar Pantas dalam keterangan yang diterima TitikKata, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Pantas mengatakan keterbukaan dalam pelaporan kekayaan merupakan langkah nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat tidak hanya berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi juga didasarkan pada prinsip integritas," tuturnya.

"Dengan LHKPN yang dilaporkan secara berkala, kami berharap dapat menjadi contoh bagi anggota DPRD lainnya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tambah Pantas.

Sebab, Rio ingin layanan transportasi gratis ini tersalurkan dengan tepat alias tidak disalahgunakan oleh sejumlah oknum.

“Pertama harus ada pemetaan yang mendalam, menyeluruh dan verifikasi yang ketat pada para pendaftar,” ujar Rio dalam keterangannya yang diterima TitikKata, Selasa (18/3/2025).

“Jadi jangan ada manipulasi, apalagi sekarang sudah ada sistem digitalisasi. Jadi memudahkan melakukan pengecekan,” tambahnya.

Politisi PDIP ini lantas menekankan pentingnya transparansi data penerima manfaat program ini, agar warga dapat ikut mengawasinya.

“Itu sesungguhnya adalah control system dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Misalnya penerima manfaat diumumkan, namanya siapa saja,” ucap Rio.

Diketahui, terdapat 15 golongan yang bakal dapat mengakses layanan Trans Jakarta, MRT serta LRTJakarta gratis. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, dan siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Lalu, karyawan bergaji Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu.

Kemudian, juga Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selanjutnya, Anggota TNI-Polri, Veteran RI, penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah (marbot), pendidik PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Adapun warga Jakarta yang memenuhi kriteria tersebut harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan kartu layanan gratis tersebut.

Sebab, menurut dia, kondisi seniman betawi sangat memprihatinkan.

"Iya, seniman betawi kan saat ini mereka antaberantah ya berantakan dimana-mana, gak ada organisasi yang menyatukan ya maaf ya, kita punya organisasi BAMUS Betawi tapi juga kurang bisa menjangkau mereka. Mereka mungkin berserahkan dimana-mana dengan kreasi masing-masing ada yang sampai, maaf ya ondel-ondel dipake untuk ngamen dan lain sebagainya, ini kan kondisi yang memprihatinkan gitu. Sebuah simbol budaya yang harusnya dilestarikan, dihormati tapi kemudian bisa dipake untuk ngamen ini kan sebuah teguran sebetulnya buat kita warga DKI Jakarta bagaimana memberikan solusi terbaik untuk mereka. Para seniman betawi perlu dikumpulkan, perlu diidentifikasi kembali keberadaan mereka, aktivitas mereka lalu kemudian kita bikin semacam managerial yang baik agar mereka juga terarah, ya mereka bisa melakukan aktivitas budaya di tempat-tempat yang juga mereka bisa perform," ucap Subki kepada TitikKata, Senin (4/3/2025).

"Apalagi sekarang kan wakil gubernurnya ini kan seniman ya, tentu gak salah dong kita berharap kepada beliau karena dia seniman, ayo dong kita lestarikan, kita jaga, kita rekrut para seniman kita untuk hidup lebih baik lagi kan gak lucu kalau seniman betawi, maaf ya untuk cari makan aja susah sangat tidak lucu. DKI dengan segudang kekayaan materialnya yang luar biasa tentu punya kewajiban menjaga dan memelihara para seniman betawi adanya wacana dorongan supaya para seniman betawi," tambahnya.

Subki lalu menekankan pentingkan menjaga kelestarian budaya betawi, agar Jakarta memiliki kekhasan daerah.

"Setiap daerah itu kan memiliki kekhasan yang masing-masing ya, memiliki budayanya, memiliki bahasanya yang khusus gitu kayak provinsi-provinsi lain juga punya kekhasan budayanya masing-masing ya, Jakarta walaupun ibu kota dalam konteks macemuknya luar biasa tetap saja harus juga mengakomodasi orang-orang betawi sebagai orang asli yang tinggal di Jakarta sebelum yang lain datang.  Maka pelestarian budaya betawi juga penting ya  buat DKI Jakarta supaya memunculkan kekhasan daerahnya gitu kalau kita datang berkunjung ke provinsi lain kan gapuraknya, keseniannya, tariannya itu kita disomsong dengan nilai-nilai daerah ya kearifan lokalnya tapi kalau di Jakarta ini hampir sudah mulai gak nampak gitu, jadi perlu ada gerakan mengakomodasi dan menumbuhkan, melestarikan budaya betawi yang mereka adalah orang-orang asli Jakarta," tuturnya.

BK Award merupakan penghargaan atau apresiasi kepada para legislator dengan kinerja terbaik.

Ditemui TitikKata di Ruang Rapat Bapemperda, Gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua Badan Kehormatan, Yudha Permana, sampaikan tujuan dari program tersebut.

“BK Award diharapkan dapat memotivasi jajaran DPRD DKI Jakarta untuk menjalankan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib,” ujarnya, Rabu (26/2/2025)

“Kedua, memotivasi jajaran DPRD DKI Jakarta untuk taat pada kode etik berlaku demi menjaga marwah dan martabat DPRD DKI Jakarta. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik jajaran DPRD DKI Jakarta sebagai representasi masyarakat di lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan,” lanjutnya. 

Lanjutnya, adapun rincikan periode penilaian tersebut akan dimulai pada April 2025.

“Penilaian akan dimulai pada bulan April s/d November 2025. Untuk pelaksanaannya, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember 2025 di Kawasan Kota Tua, Jakrta Barat,” ujarnya. 

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, sampaikan landasan yang digunakan dalam penilaian.

“Kita landasannya dari Undang-undang 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Terus dengan adanya PP 8 PP 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib. Terus kita turunkan lagi dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kode Etik. Dan terakhir ada SK Pimpinan Nomor 7 tahun 2025,” ujarnya. 

Diketahui, total keseluruhan peraih penghargaan nantinya ada sebanyak 22 orang. Terdiri dari 19 anggota DPRD DKI Jakarta, 2 orang tenaga pendukung, serta 1 orang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun hadiah penghargaan tersebut senilai Rp 25.000.000,- dalam bentuk barang berupa penunjang fasilitas untuk konstituen di dapil nya nanti.

Surat yang teregistrasi dengan nomor 0001828/DKI/2025 itu berisi pertanyaan soal surat sebelumnya tentang aduan warga terkait keberatan atas kenaikan tarif air bersih PAM Jaya yang melonjak hingga 71,3%.

Diketahui, pada 17 Januari 2025 lalu Francine telah mengirimkan surat aduan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. Surat bernomor 070/FWI/DPRD/01/2025 itu telah diterima pada 20 Januari 2025 dan diregistrasi dengan nomor 0000507/DKI/2025.

Namun, surat tersebut tak kunjung mendapatkan respon.

Francine menyayangkan lambatnya respon terhadap aduan masyarakat tersebut karena dia berulang kali menerima aduan dari masyarakat terkait kenaikan tarif PAM Jaya. 

“Termasuk di antaranya pemilik dan penghuni apartemen maupun kondominium serta pemilik unit komersial pada gedung bertingkat maupun pusat perbelanjaan,” kata Francine dalam keterangan yang diteriam TitikKata, Selasa (25/2/2025).

Francine lalu menjelaskan terkait aduan masyarakat atas kenaikan tarif PAM Jaya itu, diantaranya keberatan atas penetapan kelompok pelanggan apartemen dan kondominium dalam Kepgub 730/2024. 

“Pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya merupakan jenis pelanggan rumah susun di kelompok pelanggan K Il dengan tarif dasar, namun ditetapkan pada K Ill untuk komersial dengan tarif penuh,” ucap Francine. 

“Ini melanggar tarif batas atas air minum PAM Jaya dan tidak berlandaskan hukum karena menggunakan tarif air minum dalam Kepgub 730/2024 sementara warga menerima air bersih, itu pun sering dikeluhkan tidak bersih dan keruh,”tambahnya. 

Maka dari itu, Francine meminta Pramono untuk mencabut Kepgub 730/2024 dan menyatakannya tidak berlaku karena melanggar peraturan sehingga cacat formil dan cacat hukum. 

“Karena tidak ada landasan Keputusan Gubernur DKl Jakarta di tahun 2023 yang menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum PAM Jaya tahun 2024, terdapat kesalahan kelompok pelanggan untuk apartemen dan kondominium, dan kenaikan tarif air bersih 71,3% menjadi Rp 21.500/m3 melebihi tarif batas atas air minum PAM Jaya tahun 2024 yang maksimal Rp 20.269/m3,” kata Francine. 

“Gubernur juga harus menetapkan satu tarif yang sama bagi pelanggan rumah susun, apartemen, dan kondominium yang menggunakan meter air induk, bukan tarif progresif,” tambahnya.

Terlebih, kata dia, menjadikan TOD sebagai kawasan perekonomian berbasis komunitas dan heritage. 

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan ibu kota Rusia yakni Moskwa yang dinilai berhasil menjadikan kawasan TOD dengan mengusung tema sejarah dan budaya di beberapa fasilitas transportasi publik.

“Kawasan TOD juga harus melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal. Menggabungkan bangunan bersejarah dengan fasilitas modern,” ujar Rio dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Menurut Rio, kawasan TOD dapat dijadikan wadah untuk mendukung interaksi sosial, gaya hidup sehat, ruang terbuka hijau, dan fasilitas ramah pejalan kaki. 

“Desain ramah lingkungan, seperti pengelolaan air hujan dan energi terbarukan, juga penting untuk keberlanjutan,” kata Rio.

Selain itu, di setiap penghubung TOD juga dapat dijadikan sarana hiburan dan edukasi dengan dipamerkannya artefak atau foto-foto sejarah transportasi. Penyediaan fasilitas tersebut dapat menambah wawasan bagi pengguna transportasi publik di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD DKI, Khoirudin usai rapat Pimpinan Gabungan di ruangan Ketua DPRD DKI, Kamis (30/1/2025).

"Yang pertama, kita butuh banyak perda tahun ini  30 target perda, ditambah perda khusus karena jakarta jadi daerah khusus Jakarta DKJ, sesuai dengan amanat undang-undang 2 2024 ada 15 perda. Total 45 perda, ditambah 1 perda pendidikan. Jadi, 46 perda. Sangat tidak mungkin kalau itu bisa dilaksanakan dengan upaya-upaya normal, kita harus lakukan out of the box, dimana kita ingin segera buat pansus-pansus, harus bekerja cepat, seluruh rencana perda di pansuskan biar dibahas oleh pansus dan pansus lintas komisi,"katanya.

Dia kemudian mengungkapkan targetnya dalam penyelesaian raperda 2025, dimana berjumlah 25 perda.

"Di bapemperda sudah setengah matang, ya sudah 70 persen matang. Jadi tinggal finishing. Ini harapan kita tahun ini, paling gak ada 25 perda bisa selesai. Belum pernah ada dalam sejarah kita bisa selesai 25 perda, tahun ini kita bisa selesai 25 perda. Dan perda kekhususan Jakarta ada 15 utusan pusat yang menjadi kewenangan Jakarta, sudah saya perintahkan eksekutif melalui biro hukum untuk menyiapkan 15 perda baik kajian akademik maupun draf thingnya," ucapnya.

Diketahui, berdasarkan surat keputusan DPRD DKI Jakarta nomor 235 tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, terdapat 30 Raperda di Propemperda 2025.

Dari 30 Raperda tersebut, terdapat 3 yang telah selesai yakni Perda Penyertaan Modal Daerah PT JIEP, Perda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah).

Lalu terdapat 2 Raperda yang sedang dalam proses pembahasan, yakni Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Jaringan Utilitas.

Bahkan, nilai serupa juga tercatat untuk pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan.

Di sisi lain, pemerintah pusat tengah melakukan perampingan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Hal itu tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Dalam salinan yang diterima, efisiensi belanja itu ditujukan kepada para menteri kabinet merah putih, panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati/walikota.

Dalam poin ke empat nomor 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Hal ini direspon oleh Ketua Komisi I DPRD Lebak, Bangbang dan akan membahas dan mempelajari inpres soal efisiensi anggaran.

"Kalau itu menjadi regulasi kenapa tidak yang jelas DPRD taat terhadap hukum, DPRD misalkan ini engga, DPRD mengikuti perkembangan kalau memang amanat Perpres itu bersifat wajib kami yakin tidak hanya OPD atau dinas lain, kami yakin DPRD juga mengikuti," kata Bangbang, Kamis (23/1/2025).

Ketua DPC Gerindra ini juga mengaku tidak mempermasalahkan jika anggaran perjalanan dinas DPRD dipangkas.

"Tidak masalah, karena itu regulasi aturan yang sifatnya yang wajib dilaksanakan untuk mendukung MBG,"katanya.

Meski demikian, Bangbang mengaku belum membahas mengenai persoalan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dengan para anggota dan pimpinan DPRD.

"Belum membahas, saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Ini hal biasa kita dari Covid-19, refocusing  dan lain - lain sudah biasa. Yang jelas program pemerintah dari pusat sampai daerah itu harus berjalan,"katanya.

Usulan itu muncul dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah.

“Jadi gini 2020 saya diskusi dengan salah satu pejabat di BUMN terkait dengan pemanfaatan besi-besi yang ada di sepanjang jalan yang tidak terpakai. Kita butuh jalur sepeda yang aman buat pencinta sepeda. Bagaimana mereka mau memakai sepeda ke kantor dan sebagainya kalau perjalannya tidak nyaman, salah satunya kesenggol motor, kesenggol mobil ya. Akhirnya tercetuslah ide itu, bahwa ini ada tiang monorel yang bisa dimanfaatkan. Nah ini cukup lumayan bagus, sekitar 14 kilo atau 15, dan ini sekali pagi bisa dimanfaatkan untuk jalur sepeda. Tinggal fasilitas selanjutnya, apakah dia di setiap haltenya dikasih lift lalu atas tuh memang ada warung-warung kopi yang memang terdata dengan baik cafe dan lain sebagainya. Ini salah satu bisa menambah penghasilan ekonomi yang ada di Jakarta,” kata Ida saat ditemui di DPRD DKI, Selasa (21/1/2025).

Lalu ketika ditanya apakah ide ini pernah diusulkan ke Pemprov DKI, Ida mengaku PDIP belum pernah melakukannya secara resmi.

“Kalau ke pemprov secara resmi belum. Tapi coba diskusi dengan pak basuki waktu menjadi menteri PURPR beliau sangat merespon. Kalau memang pemda tidak mau menganggarkan karena memang waktu itu targetnya tidak menggunakan APBD, nah kalau memang pemda tidak mau menggarkan atau tidak mau pakai APBD, pemerintah pusat lewat PUPR bisa memfasilitasi atau menyiapkan anggaran untuk itu. Itu sekitar 400 atau 500 M,” kata Ida.

Sementara itu, pesepeda dari komunitas PePo Gowes, Danu Gustria mengaku aneh dengan usulan tersebut.

“Monorel dijadiin jalur sepeda itu menurut saya aneh, soalnya kan monorel konsepnya diatas. Terus juga kalau baca di beberapa artikel itu juga konsep jalur sepeda di atas juga aneh. Seharusnya kan jalur sepeda di bawa gitu. Kalau seandainya di taro dimonorel diatas itu kan jadinya sebenarnya kayak jalur transjakarta yang diatas kayak flyover gitu. Itu menurut saya aneh lihatnya, terus kalau diatas juga kan tegangan anginnya tinggi ya, membahayakan juga sebenarnya. Terus konsepnya gak ngerti sebenarnya, apakah cuma sekedar main isu aja, main lempar aja biar rame dikomunitas sepeda gitu,”kata Danu kepada TitikKata, Rabu (22/1/2025).

Ketua DPRD Lebak, dr. Juwita Wulandari kepada TitikKata mengatakan rapat paripurna ini digelar karena menjadi salah satu tahapan yang harus ditempuh sebelum pelantikan.

"Mengucapkan selamat kepada bupati terpilih dan wakil bupati terpilih 2024-2029. Kedepan Kami DPRD  berharap dan meyakini bisa bersinergi dengan baik," kata Juwita, Senin (20/1/2025).

Lebih jauh Juwita menjelaskan tahapan selanjutnya DPRD akan melayangkan surat kepada gubernur yang ditembuskan ke Kemendagri untuk proses pelantikan.

"Tahapan selanjutnya itu berkirim surat gubernur untuk ditembuskan ke Kemendagri. Siang ini langsung kita kirim, biasanya (Pelantikan) itu serentak ya biasanya," ucapnya.

Sementara Bupati Lebak terpilih, Hasbi Jayabaya mengatakan banyak mimpi besar Kabupaten Lebak yang harus diwujudkan selama 5 tahun ke depan.

"Inshaallah mimpi besar ini akan kita wujudkan bersama-sama sesuai dengan visi misi bupati mewujudkan Lebak Ruhay, Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin," tandasnya.

Kedatangan mereka, untuk menyampaikan jika terjadi kejanggalan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Tangerang.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alamsyah menegaskan, akan segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Ini koreksi kita di DPRD, nanti kita akan panggil di BKPSDM dan esekutif, kita melihat ada kejanggalan prosesnya. Kita menerima temen-temen THL menjadi bahan koreksi di DPRD karena formasi tidak sebanding, ada yg berlebih ada yang sebanding. Kemudian hari ada juga posisi hanya ada untuk SLTA sehingga temen-temen S1 ikut di SLTA menjadi downgraid, banyak OPD tidak sebanding dengan jumlahnya THL dan ini rasanya perlu kita panggil teman-teman yang mengambil kebijakan khususnya di BKPSDM," katanya.

Selain itu, Politisi Golkar ini juga menyoroti kuota penerimaan dan lemahnya data kepegawaian di Kota Tangerang.

"Karena kalau keinginan kita itu, kouta yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang ikut seleksi. Bicara hari ini secara anggaran kita cukup mampu dan ketika pemerintah pusat tidak menambah DAU," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Forum THL, San Rodi meminta kepada Pemerintah Kota melalui BKPSDM untuk mengevaluasi kinerjanya.

"Kami tolak PPPK paruh waktu karena sama aja itu dengan THL yang dibungkus kemas secara rapih," ucapnya.

Ditemui TitikKata pada Senin (23/12/24) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, sampaikan urgensi dari masing-masing Raperda tersebut. Pertama, terkait Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

“Raperda hari ini diubah menyesuaikan situasi kondisi hari ini. Karena memang limbah domestik belum ada perda nya. Jakarta yang malam nya ada 10,8 juta, siangnya ada 13 juta belum ada perda tentang limbah domestik,” ujarnya.

Selanjutnya, Raperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

“Kedua, terkait dengan penambahan modal. Ini penting, karena kita ingin DKI mayoritas sahamnya di JIEP. JIEP ini punya lahan yang sangat luas untuk kita kembangkan yang semuanya manfaatnya buat warga Jakarta,” ujarnya.

Terakhir, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Dearah). 

“Satu lagi tentang MRT. Mereka butuh Perda ini segera disahkan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi pengembangan dari MRT pelayanan masyarakat jakarta,” tutupnya.

Hal itu dikatakannya, saat ditemui TitikKata di DPRD DKI, Senin (23/12/2024).

"Kemudian yang menjadi catatan adalah ketika PAM Jaya berencana menaikan tarif ini seharusnya kan dikaji betul-betul. Apa urgensinya? Kalau melihat dari kinerjanya PAM Jaya dari 2017 sampai saat ini PAM Jaya tidak pernah merugi. Mencatat laba ratusan miliar rupiah bahkan sempat di 2023 itu 1,2 triliun. Kemudian di tahun 2024 PAM Jaya justru memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dalam hal ini 100% pemegang sahamnya adalah Pemprov DKI Jakarta. Laba dividen yang diberikan adalah sekitar 62 miliar sehingga menjadi pertanyaan besar.  Mengapa PAM Jaya yang membutuhkan investasi untuk memenuhi targetnya dan penugasannya 100% layanan air minum bersih mengapa tidak labanya itu ditahan atau tidak membagikan dividen tapi dialihkan menjadi investasi supaya segera memenuhi target 100% air minum di 2030 tersebut," tambahnya.

Atas hal itu, Francine meminta PAM Jaya untuk menunda rencana kenaikan tarif tersebut.

"Saya mengusulkan untuk ditunda dulu kecuali kalau misalnya ada urgency lain yang berdasar. Tapi sekali lagi kalau secara aturan PAM Jaya belum bisa menerapkan tarif air minum berdasarkan Kepgub 730 tahun 2024. Karena tadi definisinya sudah jelas air minum dan air bersih itu berbeda," tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setya Budi menjelaskan alasan Pemprov DKI Jakarta lebih fokus pada pembangunan perpipaan.

"Kemudian ada yang bertanya, pak kok PAM kan air minum sekarang kita masih air aman belum air minum, kenapa sekarang malah perpipaan yang di perhatikan bukan menyediakan air minum? Kita bisa aja menyediakan air minum, tapikan pipanya sekian tahun itu 100 tahun. Itu pipa-pipa yang jadul, yang lama yang sudah karatan luar biasa disana sini ada yang bocor, lah kalau air itu bahan bakunya bagus tapi kalau lewat pipa yang karatan sekian ratus tahun tidak diperbaiki, kemudian ada bocor sana-sini pastikan bakteri-bakterinya akan gak bisa lagi. Pasti juga airnya, air aman lagi. Jadi kita akan mengarah ke air minum tapi juga pastinya mengalani proses pembaruan atau pergantian pipa-pia yang sekian puluh tahun bahkan ada yang sekian ratus tahun tidak pernah digantikan," ucapnya.

Sebab, menurut dia, PDI Perjuangan merupakan partai yang menolak keras TGUPP yang dibentuk mantan Gubernur Anies Baswedan.

"Sebetulnya TGUPP pak Anies kemarinpun di tolak oleh PDI Perjuangan. Artinya kalau memang TGUPP kemarin jaman pak Anies menjadi penghambat karena gubernur sudah punya SKPD, ya saya yakin PDIP tidak akan membuat TGUPP lagi. Karena apa? Karena kemarin aja ditolak, sekarang giliran menang masa dibuat lagi gitu ya, saya yakin begitu," kata Khoirudin di Bogor, Jumat (20/12/2024).

Maka dari itu, dia menyakini PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Pramono Anung konsisten dengan hal tersebut.

"Ya karena ada SKPD yang semuanya layani gubernur gitu," ucapnya.

Diketahui, TGUPP sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 2014. 

Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah tujuh orang. 

Kemudian meningkat menjadi sembilan orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Lalu, di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 74 orang. 

Namun, pada masa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono TGUPP dihilangkan.

Kepada TitikKata pada Senin (23/12/24), Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka, Harmon, sampaikan keluhan terkait hal tersebut.

“Seperti yang sudah kami sampaikan dalam forum terhormat tadi, kami itu keberatan mengenai penetapan harga PHP (Perjanjian Hak Pakai) kepada kami pedagang Pasar Pramuka yang menurut kami tidak rasional dan tidak terjangkau sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pihak Perumda Pasar Jaya tersebut,” ujarnya.

Adapun perbedaan harga sewa yang ditawarkan pihak Perumda Pasar Jaya dengan yang diinginkan pihak Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka sebagai berikut.

“Dari pihak Pasar Jaya menyatakan harga PHP untuk masa perpanjangan 20 tahun dikenakan 1 kios dengan ukuran 2 X 2 meter bernominal Rp 425 juta + PPN 11% (asumsi) menjadi Rp 471.750.000. Kemudian ada biaya yang ditambahkan lagi ketika tempat atau kios kita berada di tempat strategis menurut versi pihak Perumda ditambahkan lagi 15%. Sehingga jika tempat kita ada di tempat strategis maka dikenakan biaya 1 kios yang ukuran 2 X 2 meter tersebut sebesar Rp 542.512.500 per satu kios,” ujarnya.

“Sesuai dengan aspirasi yang kami sampaikan kepada pihak Perumda sebelumnya bahwa kami berharap permohonan atau penurunan harga yang telah ditetapkan pihak Perumda. Penawaran harga kami terakhir sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak Fraksi PKS, saat itu kami Himpunan Pedagang bersurat kepada pihak Perumda. Dalam surat tersebut kami sudah sampaikan bahwa kami menyampaikan permohonan harga sebesar Rp 150.000.000 per 1 kios untuk 20 tahun,” tambahnya.

Hal itu seperti disampaikan Fahmi Hakim kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (3/12/2024).

“Bahwa yang pertama, kalau rencana kaitan dengan tempat sampah regional emang ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Banten, dalam hal ini 8 Kabupaten Kota. Tapi kalau penentuan dimanya, sampai saat ini secara tertulis institusi belum ada ke DPRD. Secara surat resmi belum ada disampaikan kepada DPRD,” ujar Fahmi Hakim.

Sebab itu, Fahmi berencana akan memanggil dinas terkait yang menangani Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Lebak.

“Ya kita belum bisa meninjau ulang karena kita belum dapat surat resmi penetapan lokasi untuk tempat TPST ini. Ya seharusnya surat itu harus sampai dulu ke DPRD baru kita tindaklanjuti, kan sampai hari ini belum ada,” tandasnya.

Untuk diketahui, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu regional Banten yang ada di Kabupaten Lebak tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023-2043.

Dimana, pada pasal 58 huruf f dalam Perda itu disebutkan, Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliput, program pengembangan sistem dan pengolahan persampahan regional terdiri atas. Pembangunan TPST Regional, pengembangan sistem manajemen pengolahan persampahan dan pengembangan TPS dan TPA, dan pengembangan sistem jaringan persampahan.

Hal itu disampaikan Fahmi Hakim kepada TitikKata, saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (5/11/2024).

“Saya kira komisi III untuk segera menggelar rapat dengan potensi pendapatan hal tersebut dikaji, pengawasan diturunkan. Nah kita lihat sejauh mana unsur unsur itu terjadi,” ujar Fahmi.

Selain melakukan pemanggilan terhadap lembaga-lembaga terkait, Politisi Golkar itu juga meminta Komisi III untuk turun ke lapangan dalam memastikan kebocoran pendapatan PAP.

“Komisi III untuk melakukan itu (sidak,red) karena hari ini sesuatu harus kita pastikan di lapangan  tentunya nanti akan menjadi pembahasan bersama-sama di badan anggaran,”  katanya.

“Hari ini bagaimanapun bahwa pendapatan asli daerah yang ada di Banten harus dioptimalkan seluruh potensi yang ada. Bagaimana itu menguatkan pada stuktur dalam rangka kelembagaan untuk penguatan pendapatan. Saya kira itu yang menjadi prinsip bagi kita bersama,” tandasnya.

Ditemui TitikKata di Ruang Rapat Serbaguna Lt 3, Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (31/10/24), Khoirudin menanggapi sebagai berikut.

“Sebetulnya setelah rapat—setelah upacara 28 Oktober, Sumpah Pemuda, saya ke ruang Gubernur. Karena memang sebelumnya sudah ada yang ketemu saya dari para pekerja ada usulan kenaikan. Namun kenaikan upah itu sudah ada formula nya. Sudah ada rumusnya dari pusat. Kita tidak bisa keluar dari rumus itu,” ujarnya.

Meskipun begitu, Khoirudin menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

“Namun, nanti barangkali kita tunggu kebijakan pak Gubernur sebagaimana mensiasati apakah kembali kepada pola sebelumnya kenaikan upah dibatasi besarannya oleh Pemerintah Pusat lalu Pemda DKI menambah dengan subsidi lainnya dengan kartu pekerja. Dulu kartu pekerja itu adalah salah satu layanan Pemda DKI khusus buat DKI karena kenaikan upahnya gak boleh melebihi batas ketetapan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Pembahasan itu akan dilakukan pada pekan depan, dan dimulai dari rapat paripurna penyampaian pendapat gubernur terkait dua raperda tersebut, pada Kamis (7/11/2024) mendatang.

Diketahui, terdapat 15 Raperda di Propemperda tahun 2024, termasuk raperda PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Ditemui TitikKata usai rapat Bamus penetapan jadwal raperda tersebut, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menjelaskan alasannya mempercepat dua raperda tersebut dibandingkan raperda soal pendidikan.

"JIEP itu butuh supaya dia menjadi BUMD, maka nanti kita berharap supaya saham pemprov DKI lebih mayoritas sehingga dia menjadi perda. Nah selama ini kan kendalanya 50 persen, 50 persen terus kan, kita gabisa sana kuat sini kuat, gitu-gitu terus. Jadi memang untuk lebih bisa untuk gerak cepat juga. Nah, salah satu itu adalah bagaimana supaya pempriv dki jakarta pemegang saham mayoritas sehingga dia bisa menjadi BUMD. Nah MRT kan butuh perluasan lagi perpanjangan, sehinga dia secepatnya harus kita revisi perdanya," ucapnya.

APBD DKI tahun 2025 ini, naik sebanyak Rp 9,4 triliun jika dibandingkan dengan APBD DKI 2024 senilai Rp 81,7 triliun.

Ditemui TitikKata di DPRD DKI, Ketua Banggar DPRD DKI Khoirudin menjelaskan alasannya.

"Alasannya naik karena ada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang DBHnya juga sebagiannya untuk makan siang gratis mendukung program pemerintah," ucapnya, Selasa (29/10/2024).

Sementara utu, anggota komisi C DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto mengatakan anggaran Rp91 triliun itu harusnya diprioritaskan untuk program pemerintah daerah bukan nasional.

"APBD Jakarta yang 2025 yang kita susun bersama-sama inikan cukup rentan. 90 triliun lebih setahun di 2025 itu sumber pendanaannya yang asli dari Jakarta sekitar 54 triliunan lebih lah mungkin ya saya gak tau persis angkanya, nah disparitas ini yang harusnya menjadikan kita perlu berfikir tantang prioritas Jakarta yang sudah banyak listnya panjang. Nah, kalau mau dialokasikan untuk program pemerintah nasional sebaiknya ya memang mereka aja yang menurunkan dananya dan melaksanakan. Jadi bukan mengambil dari apa yang ada di kita. Jadi ini masalah penggunaan anggarannya aja, kalau memang baik untuk masyarakat ya silahkan aja tapi itu bukan prioritas Jakarta,"katanya.

Dalam surat edaran itu jelaskan bahwa terdapat 5 hal yang harus dilakukan oleh DPRD DKI sebagai bentuk pencegahan korupsi dalam pembahasan APBD.

Pertama, terkait tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD yang harus tepat waktu,

Selanjutnya, usulan proses perencanaan harus berasal dari masyarakat melalui Musrenbang, dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Berikutnya, terkait proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD- RI),

Kemudian, seluruh jajaran pemerintahan daerah harus menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan,

Terakhir, KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku. 

Ditemui TitikKata di DPRD DKI Jakarta, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III di KPK, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat edaran itu.

"Pada prinsipnya hampir semuanya, karena itukan ditujukan kepada teman-teman legislatif, gak yang misal oh prioritas ini, enggak, semuanya. Karena semuanya diingatkan karena disitu potensial terjadinya penyimpangan yang bernuansa korupsi. Makanya kami mengingatkan itu, supaya teman-teman dewan itu juga memahami dan tidak melakukan korupsi, tapi melakukan hal yang terbaik dengan aturan payung hukum yang ada, gitu. Kami mengingatkan itu," katanya.

Hal tersebut dibacakan oleh Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Senin (23/9/24). 

“Berdasarkan surat dari DPP PKS, tanggal 10 September 2024, perihal revisi kepengurusan fraksi, penempatan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memutuskan saudara Drs. H. Khoirudin, M.si sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029,” ujar Achmad Yani.

Selanjutnya, Achmad Yani juga membacakan keempat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari empat fraksi lainnya. Diantaranya, Ima Mahdiah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan), Rani Mauliani dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Wibi Andriano dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Basri Baco dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). 

“Demikian pengusulan nama-nama Pimpinan DPRD dan susunan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dari DPP, DPD, dan DPW,” tutupnya.

Tiga nama tersebut yakni, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir sebagai Penjabat Gubernur (Pj) DKI periode 5 bulan kedepan.

Seperti disampaikan Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak saat ditemui TitikKata usai rapat pimpinan penetapan usulan nama pengganti Pj Gubernur DKI Jakarta, pada Jumat (13/9/2024).

"Sebenarnya peraturan menteri dalam negeri itu untuk menyerap kearifan lokal, pandangan-pandangan daerah tentang siapa yang mau menjadi pejabat daerah. Jadi tadi sudah diajukan, mayoritas mengusulkan ada 3 bapak Teguh Setyabudi, bapak Tomsi Tohir dan bapak Akmal Malik gitu," katanya.

"Nanti kita serahkan ke kemendagri. Sebenarnya yang menjadi usernya itukan presiden melalui kemendagri, usulan-usulan sekedar usulan ya bisa saja digunakan bisa juga tidak digunakan, kan gitu. Jadi ini lebih hanya sekedar usulan," tambahnya.

Diketahui, sebanyak 8 fraksi yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI dan Nasdem. 

Lalu, sebanyak 7 fraksi yang mengusulkan Akmal Malik yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, dan PSI. Sementara, Tomsi Tohir juga mendapat dukungan 7 fraksi diantaranya Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI dan Nasdem.

Hal itu seperti disampaikan Ananda kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (12/9/2024).

“Pendidikan memang tidak menjadikan patokan bahwa pendidikan bisa membuat seseorang itu sukses. Tapi pendidikan buat kemungkinan orang untuk bisa diterima di pekerjaan pada saat membutuhkan lapangan pekerjaan,” sambung dia.

Lebih lanjut politisi Golkar itu menjelaskan, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Pengangguran ini kan pokok utamanya karena juga ada korelasi dengan masalah pendidikan. Penyerapan tenaga kerja ini kan standardisasinya harus ada pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, harapan kedepannya program-program terkait masalah pendidikan dan juga program-program terkait pelatihan-pelatihan yang akademis maupun non akademis itu akan dimantapkan,” tandasnya.

Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera kepada TitikKata usai kunjungan kerja Komisi II DPR RI di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (11/9/2024).

“Seluruh honorer yang tercantum dalam data BKN 1,7 juta itu diminta mendaftar pada 26 September ini, karena ditargetkan pada akhir Desember 2024 semua mendapatkan NIP Nomor Induk PPPK, ada yang penuh waktu kalau formasinya masuk, tapi yang tidak ada formasi pun kita akan dorong untuk diangkat tapi menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, alur pengumuman seleksi PPPK dimulai 26 September hingga 10 Oktober 2024. Setelah itu, pendaftaran PPPK pada 27 September sampai 21 Oktober. Kemudian, tes dilakukan pada Desember 2024, sehingga status honorer sudah berubah menjadi PPPK.

Sebab itu, Mardani meminta, jika ada honorer yang terhambat untuk segera mendatangi komisi II DPR.

“Kami sangat terbuka teman-teman yang merasa ada hambatan datang aja ke DPR komisi II, tetapi pastikan selalu mengamati website nya PANRB BKN terkait dengan pembukaan formasi dan pendaftaran untuk honorer PPPK. Karena di kesepakatan terakhir 26 September ini kita akan mendorong segera dibuka, pengumumannya mungkin dua minggu ini akan ada pengumuman untuk teman teman honorer mendaftar,” pungkasnya.

Andra Soni mundur karena maju sebagai bakal calon Gubernur Banten, kemudian Ade Sumardi maju sebagai bakal calon wakil Gubernur Banten, dan Fitron Nur Ikhsan bakal calon Bupati Pandeglang.

Hal itu seperti disampaikan Subagja kepada TitikKata saat ditemui di kantor KPU Banten, Kota Serang.

“Kalau pak Andra Soni jauh-jauh hari sudah menyampaikan surat pengunduran diri, maka pergantian calon terpilihnya sudah diproses sehingga ketika pengajian SK nama pak Andra Soni sudah tiga ada, sehingga yang dilantik itu nama penggantinya,” katanya, Selasa (3/9/2024).

Sementara itu, bakal calon Gubernur Banten, Andra Soni mengakui, pihaknya tidak ikut dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Banten terpilih periode 2024-2029.

“Tahapan mundurnya sudah saya lakukan, tidak dilantiknya sudah saya lakukan karena itu bagian dari undang-undang yang harus kita ikuti. Menjadi lucu kalau seandainya kita mau maju mengundurkan diri tapi kita mengucapkan sumpah dan janji, dan itu menurut saya sudah saya lakukan bahwa saya telah mengundurkan diri dan itu menandakan bahwa saya inshallah siap,” ucap Andra.

Kepada TitikKata, usai mengikuti rapat paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggta DPRD Provinsi Banten, Mantan Gubernur Bangen Sekaligus Ananda, Ratu Atut, mengucapkan selamat dan doa, kepada samg putra, di gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang.

“Ya jadi alhamdulilah sukses dan selamat, semua dewan yang dilantik. Ya mendoakan, lancar sukses aman dan damai. Nanti dilihat,” katanya, Senin (2/9/2024).

Sementara itu, politisi Golkar Fahmi Hakim membenarkan, eks mantan Gubernur Banten dua periode itu hadir dalam kapasitas memenuhi undangan, sekaligus menyaksikan putra bungsunya yakni Ananda Trianh Salichan yang dilantik jadi anggota DPRD.

“Selain juga beliau mengantarkan putranya (Ananda Trianh Salichan,red) dilantik, beliau juga tentu bagian dari kami ingin memberikan satu senyum dan bahagia atas fraksi-fraksi partai Golkar dilantik pada hari ini,” katanya.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, Ratu Atut menitipkan pesan agar fraksi Golkar bekerja dengan baik.

“Pesan-pesan bu Atut hanya menyampaikan kepada kami bekerja dengan baik bekerja dengan semangat menitipkan Provinsi Banten untuk lebih baik,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, politisi Golkar Gahmi Hakim ditetapkan sebagai ketua sementara DPRD Banten, didampingi politisi Gerindra Yudi Wibowo.

Usai pelantikan, Fahmi Hakim kepada TitikKata menjelaskan prihal terkait.

“Alhamdulilah pada hari ini 100 anggota DPRD Provinsi Banten telah dilakukan sumpah dan janji pada pagi tadi bersama-sama, tentu ini menjadi bagian dari sebuah proses hasil pemilihan umum 2024. Tentunya ini estafeta kepemimpinan yang dilakukan pada institusi lembaga DPRD yang inshallah amanah ini akan kami emban dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya,” ujar Fahmi.

Usai didapuk jadi pimpinan sementara, Fahmi Hakim akan segera melaksanakan-tugasnya salah satunya membentuk fraksi-fraksi DPRD.

“Hari ini saya sebagai pimpinan sementara diberikan amanat beberapa hal. Pertama, bagaimana segera mengkonsolidasikan membentuk fraksi-fraksi yang ada di Provinsi Banten. Kedua segera melaksanakan penguatan konsolidasi AKD (alat kelengkapan dewan,red). Yang ketiga adalah pimpinan DPRD, sehingga itu tugas yang akan kami laksanakan termasuk pengesahan tata tertib DPRD Banten, secepatnya,” pungkasnya.

Ditemui TitikKata usia rapat, Ketua Pansus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid menjelaskan perihal terkait.

"Hari ini kita mengundang pelaku ibadah haji khusus atau penyelanggara ibadah haji khusus alias PT-PT, travel-travel dalam hal konfirmasi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pihak kementrian agama. Apakah dilapangan sesuai dengan yang disampaikan apa tidak. Dan ini data-data masih kita kumpulkan, keterangannya masih pindah-pindah, ada yang mengatakan ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Ini lagi kita kompilasi, pokoknya kita kroscek kita ingin mencari informasi yang sedetail-detailnya, apakah dalam penentuan menetukan jamaah 10.000 tambahan untuk ibadah haji khusus itu sesuai dengan nomor urut atau tidak, ada unsur keadilan apa tidak atau ada mulahazhat didalam situ, dalam penentuan itu. Nah ini kita lagi bertanya kepada masing-masing pelaku travel yang mendapatkan alokasi 10.000," katanya.

"Ada yang sensitif, keterangan saksi ada yang sensitif sehingga kami mengambil keputusan tertutup," tambahnya.

Lalu ketika ditanya adakah temuan indikasi pelanggaran UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat meminta keterangan saksi, Nusron mengaku sedang mencarinya.

"Indikasinya, informasinya berbeda-beda. Ada beberapa informasi yang disampaikan oleh kementrian agama itu sesuai, tapi juga memang ada beberapa SOP yang dibuat oleh kementrian agama itu dilanggar, juga ada. Kita lagi mencari apakah ada unsur mulahazhat apa tidak," katanya.

Sementara itu, saksi dari PT Citra Wisata Dunia, Fandy mengatakan perusahannya dengan kementrian agama selalu sejalan dalam penyelanggaraan haji tahun 2024.

"Kalau mengatur kami tidak ya, karena pada prinsipnya kami hanya baru bisa melunasi ketika surat edaran dari kementrian agama itu terbit. Jadi sifatnya kami hanya pengajuan kepada kementrian agama lalu kementrian agama yang merilis nama-nama siapa saja yang berhak melunasi. Dan itu tidak semuanya bisa atau diakomodir oleh kemenang itu sendiri, jadi kami hanya sifatnya pengajuan setelah adanya surat edaran," ucapnya.

Saat ditemui TitikKata, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar yang hadir pada pelantikan menyampaikan, anggota dewan terpilih harus bersinergi dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten.

"Kemudian juga Lebak adalah bagian pengkontribusi pangan kita di provinsi karena kita tau, kita harus memperkuat dan mengendalikan inflasi, kemudian juga mendorong tata kehidupan rakyat yang berbasis pertanian tadi karena itu menjadi problem dunia saat ini tentang ketahanan pangan dan kita punya sumber itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta mengatakan, dari 50 anggota dewa yang dilantik ada 32 wajah baru yang dilantik hari ini.

"Jadi dari 50 anggota DPRD itu ada 32 yang baru, nah sisanya yang lama. Kalau sudah dilantik yang baru yang lama sama saja, kedudukannya sama sebagai anggota DPRD mempunyai hak dan kewenangan dan kewajiban yang sama, ya kan hanya dalam mengkoordinasi institusi DPRD itu perlu ada ketua sebagai mana amanat undang-undang dan itu nanti akan meng nahkodai. Namun kemudian kami tidak akan membeda-bedakan sekalipun harus jujur teman-teman kami sambut baik dan harus belajar pada senior-seniornya, tapi dalam konteks kesejajaran kedudukan itu kami sama," tegasnya.

Pelantikan, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi Mochamad Yuli Hadi di gedung DPRD Kota Bekasi.

Usai giat, kepada TitikKata, salah satu Anggota DPRD Kota Bekasi, Alimudin mengucapkan terima kasih atas amanah yang dipercayai oleh warga Kota Bekasi.

“Soal rasa itukan mengenai terkait dengan amanah yang kembali diamanahkan ke saya tentunya ini adalah berkat partisipasi support dari warga. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dapil 3 Mustika Rawalumbu Bantar Gebang sehingga terwujud 2024-2029 saya diamanahkan kembali dan saya siap mewakafkan diri untuk berkontribusi, pikiran, tenaga untuk kemajuan Kota Bekasi,” ucapnya.

Diketahui lebih lanjut, sebanyak 50 Anggota DPRD Kota Bekasi yang dilantik dari beberapa partai diantaranya yakni Partai Keadilan Sejahtra (PKS) berjumlah 11 anggota, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 9 anggota, Partai Golkar 8 anggota, Partai Gerindra 6 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) 5 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 anggota, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 anggota, Partai Demokrat 2 anggota dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjumlah 2 anggota.

Ditemui TitikKata usai rapat Baleg DPR, Rabu (21/8/2024), anggota Fraksi PDIP DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan pihaknya tidak sependapat terkait dengan syarat usia dan dukungan parpol bagi calon kepala daerah yang berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dari PDIP tidak ada diksi menolak tapi kita tidak sependapat karena menurut kita ada dua hal, hal yang pertama bahwa putusan MK itu sudah clear and clean, terang, jelas dan rinci mengatur tentang dua hal. Apa itu? Terkait dengan threshold yang tidak membedakan partai politik yang punya kursi dan tidak punya kursi. Yang kedua dengan usia, walaupun batas usia yang dikatakan oleh MK dengan putusannya 30 tahun tapi kalau kita lebih cermati lagi pertimbangan hukum MK dalam putusannya itu mengatakan pada saat calon ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pilkada. Artinya juga sudah terang dan jelas berdasarkan ketentuan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan rapat kita hari ini revisi undang-undang inikan komulatif terbuka, artinya kewajiban hukum DPR bersama pemerintah untuk mengakomodir putusan MK tersebut dengan tanpa tafsir yang lain. Tafsirnya cuman tunggal. Artinya apa? Bicara pasal 7, biacarakan pasal 7. Jangan pasal 7 dicari-cari tafsir ke PKPU yanh terajat peraturan perundang-undangannya jauh lebih rendah. Ini kan saya gak ngerti kok bisa sampai begitu," katanya.

"Yang kedua kita bicara threshold, threshold sudah terang-benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dimasukkin aja, gak perlu lagi dibedakan 40 ayat 1 untuk parpol yang lunya seat, 40 ayat 2 untuk yang tidak punya seat, 40 ayat 3 untuk perorangan. Kan logila berfikirnya gak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi derajat kualifikasinya lebih tinggi dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang gak punya seat, dibuat lebih sulit dari pasangam calon independen yang belum tentu orang milih. Ini suaranya sudah suara bulat kalau udah punya seat. Nah ini kan gak masuk akal sehat, apapun itu," tambahnya.

Diketahui, rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada telah selesai dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada, Rabu (21/8/2024). Rencananya, DPR bakal memparipurnakan RUU tersebut menjadi UU pada Kamis (22/8/2024) ini.

Hal itu disampaikan TB Hasanuddin usai rapat Panja terkait RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI.

"Saya bacakan, didalam pasal ini ya sebagai contoh akan sebutkam disini bahwa tetap saja aturan itu harus 20 persen dari partai atau gabungan partai. Ketentuan pasal 40 dirubah menjadi sebagai berikut, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara. Sama saja ya kan. Kemudian kedua dari padal 40 itu nomor 2 partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Ini bertentangan dengan keputusan MK. Kalau keputusan MK itu adalah ya untuk semua kan, nah disini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi begitu," ucapnya.

TB Hasanuddin lalu menjelaskan sikap PDI Perjuangan terkait hal tersebut.

"Nah bagaimana sikap fraksi PDI Perjuangan kami akan meneruskam perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan kesepakatan yang suda kita sepakati, yaitu kita akan taat asaz kepada keputusan mahkamah konsitusi," ucapnya.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan sidang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2024) di Gedung Nusantara II, DPR RI.

"Sesuai dengan tata tertib yang ada bahwa rapat-rapat didalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah setelah diskors sampai dengan 30 menit tadi peserta rapat tidak memenuhi qorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi undang-undang pilkada otomatis tidak bisa dijalankan. Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau gak salah tadi," katanya.

"Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Ada mekanismenya, nantikan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan," tambahnya.

Kemudian ketika ditanya apakah DPR akan tetap menjadwalkan kembali pengesahan RUU Pilkada ditengah ramainya penolakan masyarakat, Dasco mengaku akan melihat situasi terlebih dahulu.

"Ya nanti kita akan lihat perkembangannya, kita akan rapatkan. Kita DPR, kita adalah lembaga perwakilan rakyat dan tentunya akan mendengar aspirasi," katanya

Hal itu terlihat, dilakukannya persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Luar Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan membangun komtimen bersama Angkasa Pura II. 

Kepada TitikKata saat ditemui di ruang kerjanya Senin, (19/8/2024), Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, disetujuinya Raperda tersebut akan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan komitmen bersama Angkasa Pura ll dipastikan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

“Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana atau objek, tentunya ada hal yang mesti kita hitung. Pertama, apa kewajiban kita sebagai objek nah yang kedua apa keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang tentunya kan gitu, khusus untuk kawasan bandara,”katanya. 

Lebih lanjut, kata Kholid, AP II bersama pihak eksekutif sepakat melakukan komitmen terkait penanganan dan keselamatan penerbangan terutama kawasan Terminal 3 yang secara sah masuk pada kawasan Kabupaten Tangerang.  

“Nah ini yang kemudian, perlu ada komitmen yang kita butuhkan terkait dengan pelaksanaan Perda itu. Karena, mungkin selama ini ada komunikasi yang memang belum teekonekting maka perlu ada rekomendasi yang diatur dan disitu perlu ada komitmen,” ujarnya. 

“Maka Allhamdulillah, tadi otorita bandara sudah berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama pelaksanaan Raperda yang baru kita laksanakan tadi,” ujarnya.

Hal itu seperti disampaikan Andra Soni kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“DPRD mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, mengawasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten. Jadi DPRD sudah punya peran tersendiri yang harus dioptimalkan oleh DPRD,” ujar Andra, Jumat (16/7/2024).

Andra juga mendukung langkah Pemprov untuk meminta pendampingan pengamanan atau pengawalan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Dia berharap, proyek strategis tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Menurut saya itu adalah cara daripada seorang Gubernur untuk bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka kemaslahatan masyarakat banyak,” katanya.

“Yang harus kita lakukan bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pemeritnah Provinsi Bantrn dari awal sudah terencana dengan baik penganggarannya juga dianggarkan dengan baik dan pelaksanaanya juga dilaksanakan dengan baik, sehingga seluruh kegiatan kegiatan tersebut manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejati dan Pemprov Banten melakukan penandatanganan pakta integritas kegiatan pengamanan proyek strategi daerah tahun 2024, salah satu proyek tersebut yaitu pembangunan gedung kantor pusat Bank Banten pada Dinas PUPR Banten.

“Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan tentu tidak ada kendala-kendala, tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan, selesai tepat pada waktunya,” ujar Siswanto.

Ditemui TitikKata di Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024), Yayat menyampaikan pandangannya.

"Pertama penjelasan pembatasan kenderaan itu harus berani ditetapkan kriterianya di bawah 10 tahun jenis kenderaannya apa. Kemudian mungkin tidak bisa diberlakukan di seluruh Jakarta, kemungkinan besar pada jalan-jalan tertentu atau bisa dikatakan supaya efektivitas peraturan ini bisa berjalan adalah pembatasan itu dilakukan pada koridor ganjil genap, sehingga efeknya tidak terlalu membekas pada seluruh wilayah Jakarta. Sebab kalau misalnya diberlakukan untuk seluruh wilayah jalan, kemungkinan akan ada resistensi atau penolakan masyarakat," terangnya.

Kedua, sambung Yayat, diharapkan peraturan ini daoat menurunkan polusi udara dan penurunan penggunaan bahan bakar dengan emisi yang rendah.

Yayat pribadi sepakat dengan dibuatkan aturan tersebut, asalkan aturan tersebut dirancang dengan menerapkan asal keadilan.

"Kalau bisa pembatasan ini bisa dikaitakan dengan sumber pendapatan baru misalnya contoh setiap mobil yang masuk pada zona pembatasan usia kenderaan itu misalnya meniru konsep COEnya Singapura. Jadi certificate of employment yang di Singapura itu adalah mobil kalau mau masuk jalan tersebut harus membeli sertifikatnya dengan usia tertentu. Jadi dari pembelian sertifikat itu bisa didapat pendapatan, jadi kalau dengan pembatasan pun kita tidak mengetahui apakah mobil ini termasuk kriteria atau tidak," pungkasnya.

Diketahui, Bapemperda DPRD DKI Jakarta menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 berisi sebanyak 30 Rancangan Perturan Daerah (Raperda).

Dalam draft yang didapat, salah satunya Raperda yang membahas tentang pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan dengan judul Raperda yakni Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, seusai rapat bersama mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024.

“Kalau RDF yang di Rorotan jadi, lalu ada beberapa TPS 3R bisa terselesaikan, saya yakin kan sampah bisa terselesaikan dengan baik. Tidak perlu lagi membuang anggaran yang memang menjadi pertanyaan sih. Kan memang terkenal banget kalau pulau kita, laut kita ini, Pulau Seribu tidak bersih karena banyak sampah dan lain sebagainya, tercemar dan lain sebagainya. Jangan kita cemari lagi dengan sampah yang memang mau kita buang ke sana. Itu lah kekhawatiran kita,” ujarnya. 

Ida mengharapkan Perubahan APBD 2024 sebagai berikut.

“Ini Perubahan APBD yang memang masa transisi kami. Dari DPRD periode 2019-2024 ke 2024-2029. Harapannya berjalan dengan sesuai aturan. Berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Diketahui, adapun pengajuan penambahan anggaran untuk kajian hal tersebut mencapai Rp254 juta.

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PSI dan Fraksi PKS, kompak menyorotu turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah sekitar Rp1,26 triliun.

Ditemui TitikKata di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan alasan turunnya PAD DKI Jakarta.

"Dapat disampaikan bahwa berkurangnya target Pajak Daerah karena Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian target pajak daerah pada Perubahan APBD 2024, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Kebijakan pemberian insentif fiskal untuk: a. PBB-P2 berupa pembebasan pokok untuk NJOP dibawah 2 miliar rupiah, keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2024; b. Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame berlaku sampai dengan tahun 2025; c. Pengenaan BBN-KB II sebesar 0% pada periode semester 2 tahun 2024.

"2. Adanya penurunan tarif Pajak Parkir dari semula 20% menjadi 10% sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Pajak barang jasa tertentu jasa hiburan diperkirakan turun karena terjadi shiftin atau pergeseran ke pajak barang jasa tertentu jasa makanan dan minuman. 4. Penjualan kendaraan bermotor roda empat secara nasional mengalami penurunan hingga 19,43% secara Year or Year pada periode Januari - Juni 2024. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah," tambahnya.

Untuk diketahui, Raperda Perubahan APBD 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,60 persen dari penetapan sebesar Rp. 81,7 triliun menjadi Rp.85,4 triliun.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Raperda RPJPD, Julham Firdaus, menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

"Panitia Khusus bersama dengan perangkat Daearah, terkait steakholder lainnya di peroleh hasil sebagai berikut Rancangan Perda RPJPD tahun 2025-2045 bersifat inferatif berkenaan dengan rumusan visi, sasarn visi-misi arah kebijakan dan sasaran pokok sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl atau Kepala Bappenas," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menyampaikan pendapat akhirnya mengenai perihal terkait.

"Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 di lakukan secara parsitipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu kepada ketentuan UU No.24 thn 2004 tentang, sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.23 thn 2014 tentang, Pemerintahan Daerah serta perubahannya, serta telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.86 thn 2017 tentang, tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pemerintahan Dearah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD-RPJMD dan RKPD, dengan di setujuinya rancangan Peraturan Daerah ini di harapakan dapat di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD  serta dapat mewujudkan visi Kota Tangsel yakni, Hunian Nyaman Maju Sejahtera dan Berkelanjuta," pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Nasrullah di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (6/8/24). 

“Namun Fraksi PKS menyampaikan pertanyaan besar, mengapa kedua Raperda yang demikian penting ini baru disampaikan sekarang, pada saat masa jabatan anggota DPRD Periode 2019-2024 ini hanya tinggal 3 pekan lagi? Padahal Raperda RPJPD 2025-2045 dan Raperda RTRW 2024-2044 ini memiliki bobot yang sangat besar dan memerlukan waktu untuk mendalami, mempelajari dan membahasnya. Kalaupun Ranperda ini nantinya akan digunakan untuk menjadi acuan para Calon Gubernur dalam Pikada nanti, seharusnya bisa disampaikan ke DPRD lebih awal agar ada waktu yang cukup untuk mempelajari dan membahasnya sebelum masa periode keanggotaan DPRD ini berakhir,” ujarnya.

Fraksi PKS mengharapkan Raperda RTRW tidak tergesa-gesa. 

“Untuk itu Fraksi PKS meminta agar pembahasan Ranperda RTRW 2024-2044 ini tidak tergesa-gesa dan tidak dipaksakan selesai dalam periode ini mengingat Perda RTRW ini nantinya sangat menentukan arah pembangunan Jakarta ke depan. Jangan sampai pengaturan tata ruangnya merugikan rakyat kecil dan menyebabkan kerusakan lingkungan Jakarta semakin parah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, eksekutif mengusulkan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dinaikkan dari Rp.81.716.573.026.059, menjadi Rp.85.478.107.786.401.

Sayangnya saat ditemui TitikKata di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono enggan menjelaskan alasannya.

"Sholat dulu lah, nantikan masih ada waktu. Lagian kan udah diliat anggarannya," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi mengaku tidak sepakat perihal terkait.

"Setelah kita baca dari perubahan itu memang ada satu perubahan dari 81 jadi 85, setelah kita lihat sebenarnya dari PAD yang sah kita turun, kemudian dari pajak juga turun. Tapi yang naiknya itu dari dana transfer, itu dari 19 menjadi 24 kalau gak salah. Nah akibat dari perubahan itulah maka dilakukan perubahan itu sehingga belanjanya pun naik. Kalau yang lain-lain itu  tidak berubah, cuma dana transfer yang naik 4 sekian. Kalau saya berharap semuanya naik, jadi kalau ada perubahan untuk apa kita lakukan satu perubahan. Ini cuma berharap pada dana transfer jatuhnya kan, sedangkan dana yang lain bukannya bertambah tapi turun. Makanya saya kurang setujuh dengan adanya perubahan," ucapnya.

Kepada TitikKata seusai Rapat Paripurna pada Kamis (1/8/24) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Anggota Komisi B, Suhud Alynudin, sampaikan pendapatnya.

“Kalau dari segi jumlah sih antara pengeluaran dengan hasil sih gak sebanding ya. Tapi PDAM ini fungsinya selain dia punya aspek bisnis, juga aspek layanan. Jadi menurut saya ke depan harus lebih ditingkatkan. Artinya bahwa modal yang diberikan oleh Pemda harus sebanding dengan hasil atau deviden yang dihasilkan. Tapi karena PAM ini kan baru peralihan dari pengelola yang lama Palyja dan Aetra, di masa transisi ini memang nilai itu ya masih kecil ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Arief Nasrudin, Direktur Utama PAM Jaya, dalam pemaprannya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/7/24) sampaikan hal terkait.

“Untuk deviden walaupun kami okupasi rate nya masih di 67, untuk tahun nanti rencana 2024, kita akan coba mengeluarkan dividen sebesar Rp 62,3 miliar. Menunggu keputusan KPA setelah pengesahan. Di tahun 2023 kami masih belum tetapi pajak kami mencapai Rp 190 miliar yang sudah disetorkan di tahun 2023,” tambahnya.

Namun, jika mengacu pada Perturan Daerah DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keuntungan usaha yang diklaim PAM Jaya seperti jauh dari dari faktanya.

Sebab, suntikan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan air jika ditotal dalam lima tahun terakhir mencapai Rp.1.875.570.000.000.

Hal itu seperti disampaikan Kepala bagian hukum dan persidangan Sekretariat dewan (Setwan) DPRD Banten, Furkon kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (2/8/2024).

“Untuk pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 Provinsi Banten itu akan dilaksanakan pada 2 September, dan nanti pelaksanaanya akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan aturan surat edaran yang dikeluarkan Mendagri, nanti pelaksanaanya dipimpin oleh pimpinan DPRD lama. Kemudian, dilakukan prosesi pelantikan setelah itu ada serah terima dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara, dari keanggotaan yang baru,” ujar Furkon.

Menurut Furkon, untuk anggota DPRD baru yang akan dilantik total 100 kursi dari 10 partai politik sesuai yang ditetapkan KPU. Dia berharap, pelantikan tersebut dapat berjalan lancar.

“Ya, untuk DPRD Banten periode 2024-2029 ada penambahan 15 kursi itu jumlah totalnya 100 kursi,” katanya.

“Harapannya tentunya yang pertama bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, setelah itu dipimpin kan oleh pimpinan sementara dari partai yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua, dilanjutkan dengan pembentukan AKD [Alat Kelengkapan Dewan,red]. Kita harapkan bisa cepat terbentuk AKD nya sehingga DPRD bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan peratruan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan langsung pada saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (31/07/24).

“Hari ini harus saya sampaikan bahwa dapur DPRD sedang tidak kondusif, PLT Sekwan dalam tatib sudah jelas harus ada izin dan rekomendasi dari DPRD. Hari ini juga kita harus beradu eksekutif dan legislatif , kalau rekan-rekan berbicara hari ini tentang pendidikan tapi saya akan berbicara tentang marwah DPRD dipetaruhkaan. Pimpinan DPRD dan fraksi sudah sepakat menuju Haji Syahroni untuk menjadi sekretaris di DPRD tetapi hari ini PJ Walikota belum merestui kepemimpinan dia di DPRD ini bukan persoalan Haji Syahroni tapi persoalan marwah DPRD ditaruh,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti beberapa persoalan sebelumnya di Kota Bekasi yang dibuat gaduh oleh Pj Wali Kota Bekasi.

“Saya liat pimpinan saat ini seperti apa?Lemah, saya pengin pimpinan kami empat di depan ini berani. Kenapa?karena kalian menyuarakan 50 suara anggota DPRD yang mewakili masyarakat di Kota Bekasi. Kita sudah dengar beberapa persoalan mutasi beberapa bulan lalu begitu gaduh, persoalan PPDB online juga bikin begitu gaduh. Kalau hari ini dapur kita juga digaduhkan saya pantang takut, saya minta pimpinan untuk menyelesaikan. Kami 50 orang  yang siap akan pasang badan dan saya harap pak pimpinan kami ini punya nyali jangan tau pernah rasa takut atau kami akan melawan anda-anda semuanya,”tutupnya.

Empat mitra tersebut yakni Biro Dikmental Setda DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ditemui TitikKata usai rapat di Komisi E DPRD DKI, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menjelaskan pandangannya terkait kinerja keempat mitranya itu.

"Jadi ada beberapa dinas mitra kerja kami, mereka itu agak sedikit kurang maksimal kurang optimal ketika penyerapan di belanja modal. Nah persoalan-persoalan yang klasik ya lelangnya sudah di akhir-akhir, kemudian juga keberanian mengambil keputusan termasuk juga perencanaan dan sebagainya. Itu yang kita lihat dalam penyerapan anggaran di pertanggungjawaban APBD 2023 ini. Maka kita menyarankan agar kedepan ini dievaluasi," katanya.

"Dalam hal penyerapan anggaran operasional relatif baik, rata-rata mereka diatas 90%. Itu evaluasi kita didalam rapat kerja kita ini," tambah Jhonny.

Hal tersebut disampaikan Arief Nasrudin, Direktur Utama PAM Jaya, dalam pemaparannya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/7/24).

“Sedikit menggabarkan kinerja operasional apa yang saat ini dilakukan. Di tahun 2023 realisasi kita itu air terproduksi dalam meter kubik di angka 559.099,147 juta kubik. Air curah olahannya mencapai 97 juta kubik. Terdistribusinya 656.000 kubik. Kemudian terjual nya di 356.000 kubik. NRW kita mencapai 45,6%, so lately down dari realisasi 2022 walaupun sangat kecil. Sambungan mencapai 932.892 sambungan. Dengan cakupan layanan menjadi 67.65%,” ujarnya.

“Untuk deviden walaupun kami okupasi rate nya masih di 67, untuk tahun nanti rencana 2024, kita akan coba mengeluarkan dividen sebesar Rp 62,3 miliar. Menunggu keputusan KPA setelah pengesahan. Di tahun 2023 kami masih belum tetapi pajak kami mencapai Rp 190 miliar yang sudah disetorkan di tahun 2023,” tambahnya.

Namun, jika mengacu pada Perturan Daerah DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keuntungan usaha yang diklaim PAM Jaya seperti jauh dari dari faktanya.

Sebab, suntikan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan air jika ditotal dalam lima tahun terakhir mencapai Rp.1.875.570.000.000.

Padahal, Dispora DKI Jakarta memiliki banyak aset. Hal itu dikatakan, Bastian dalam rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Komisi E DPRD DKI, Selasa (30/7/2024).

"Disini pendapatan retribusi daerah hanya Rp11.950.140.000 kalau dibandingkan dengan nilai aset yang oleh Dinas Olahraga tentu ini sangat jomplang sekali pendapatan dengan nilai aset. Nah sebagai contoh, pendapatan pemakaian wisma atlet anggarannnya Rp.1.000.000, lalu realiasinya Rp31.240.000. Menurut saya pendapatannya kecil sekali untuk pertahunnya, kecil sekali. Kemudian pemakaian lokasi tempat usaha pada tempat olahraga realisasinya Rp.2.250.033.80. Lalu pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga itu sekitar Rp.3.140.900, kalau di GOR sunter saya sering perhatikan untuk sabtu minggu bisa dipakai acara kawinan. Ini pertahun hanya 3.1 miliar untuk seluruh DKI, saya rasa ini juga saya butuh penjelasan," katanya.

Menanggapinya, Kepala Dispora DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan terdapat tiga penyebab hal itu terjadi.

"Sebenarnya kalau dilihat dari trend target itu setiap tahun nambah 10 persen sampai 20 persen, nah untuk tahun 2023 targetnya gak 11 miliar targetnya itu mencapai 18 miliar sekian. Namun memang pada saat perubahan ada penyesuaian kenapa pertama dipakai KPU, yang kedua 13 GOR kan udah rata karena lagi dibangun, dan yang ke tiga mau tidak mau di 2023-2024 ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga jadi mereka suka pinjam GOR kita. Sehingga mau tidak mau ini tidak akan kita kenakan gak mungkin kenakan seperti itu. Apalagi dengan adanya perda 1 tahun 2024 terkait masalah retribusi ini sebenarnya bisa kita genjot, tetapi sekali lagi pernah saya sampaikan di forum yang resmi ini untuk GOR kecematan itu tidak ada retribusi sebenarnya," ucapnya.

Hal itu seperti disampaikannya kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (29/72024).

“Kalau hasil kendaraan dari sekian kendaraan kemarin ada 211 itu 60 persennya keberadaanya sudah diketahui yang 30 persen ditelusuri dulu sampai tanggal 31 Desember, apakah nanti akan dibuktikan karena itu kendaraanya tahun 2005 sampai 2011,” ujar Faizal.

Politisi Golkar itu menilai, temuan BPK terkait 211 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Banten yang hilang menjadi bukti tata kelola aset masih bermasalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Faizal masih 30 persen aset kendaraan yang tidak diketahui fisiknya.

“Historisnya ditelusuri terus kan ini BPKAD administrasi pengontrol kan semuanya ada di OPD pengguna barang. Nanti kalau keberadaanya tidak ada bisa ada opsi bahwa kita melakukan penghapusan bisa dengan ketentuan bahwa fisiknya sudah tidak ada, kemudian tahun bukunya sudah habis kan bisa,” katanya.

Selain aset kendaraan, Faizal juga mendorong BPKAD untuk menyelesaikan sertifikasi aset situ milik Pemprov Banten.

“Situ kita lagi terus berupaya ke sertifikasi semua situ yang ada menjadi milik Provinsi, setelah sertifikat nanti baru kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan tentu untuk menambah PAD kita, kita sudah tercapai 76 persen. Jadi tinggal 20 persen saja yang kota selesaikan dari aset itu,” tandasnya.

Hal itu seperti disampaikannya kepada TitikKata saat ditemui di gedung plaza aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (29/7/2024).

“Mendingan dihapus itu yang namanya upah pungut. Itu perlu evaluasi total, pegawainya itu ada klen, ada psikologi yang ngga bagus di kalangan pegawai punya semangat, punya niat, punya ambisi, punya nafsu untuk menjadi pegawai di Samsat. Ini perlu di tata kembali mulai dari evaluasi dulu, lalu perubahan stigamnya kan dulu titipan-titipan pejabat besar anak petinggi-petinggi,” ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, pemberian insentif menjadikan kinerja Bapenda tidak sehat. Dia mengendus, ada oknum-oknum tertentu yang titip-menitip berebut posisi penugasan di Samsat.

Sebab itu, Jazuli akan mengevaluasi kinerja pejabat Bapenda Banten.

“Evaluasi totalnya seperti apa? karena ini bukan satu dua orang yang mengeluhkan itu, dan analisa secara psikologi, secara kebudayaan, secara organisasi ini akhirnya membuat iri, sirik, dengki saling tidak nyaman. Kita juga akan minta yah secara resmi nanti bahwa apa sih hasil evaluasi penilaian terhadap kinerja pegawai,” katanya.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menambahkan, pihaknya sepakat untuk mengevaluasi kinerja pejabat Bapenda.

“Beban kerja kita evaluasi setiap saat, sehingga itu yang kita lakukan semua secara terukur, maka koridor itu selalu kita pedomani kita bawa untuk bestline kita dalam bekerja,” tandasnya.

Hal tersebut disampaikan anggota PDIP, Sunggul Sirait, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, pada Senin (29/7/2024).

“Kami mencatat bahwa APBD diketok awalnya Rp 83,7 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 79,56 triliun dalam APBD Perubahan. Penurunan ini membutuhkan penjelasan yang rinci dan transparan oleh Pemprov DKI Jakarta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, apakah ini memang karena efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja pemprov yang ditunda atau dibatalkan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi pemandangan umum dari fraksi PDIP tersebut.

“Menanggapi evaluasi dari fraksi PDI-Perjuangan mengenai faktor-faktor penurunan anggaran dapat dijelaskan bahwa total APBD Perubahan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 5 triliun dibandingkan APBD tahun 2023 yang sebesar Rp 83,79 triliun. Penurunan ini disebabkan turunan capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis. Penyesuaian target pendapatan dilapangan karena target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggu namun tidak tercapai. Sementara itu alokasi anggaran belanja diharapkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dan implementasi program prioritas yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi, dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon,” ujarnya.

Ditemui TitikKata usai rapat paripurna penyerahan LHP BPK, Kamis (25/7/2024), Khoirudin menjelaskan perihal terkait.

"Begitulah memang kita berusaha untuk tepat waktu tapi karena begitu banyak agenda yang harus kita selesaikan, kita atur-atur kedepan pun tidak ada hari libur buat kita, sabtu minggu tetap masuk tetap rapat karena waktunya mepet dengan masa berakhirnya dewan. Jadi karena waktunya maksudnya tidak sengaja memperlambat," katanya.

Terkait rapat penjadwalan paripurna LHP BPK yang dilakukan hingga tiga kali, Khoirudi mengaku itu hanya hal teknis.

"Hal teknis aja. Kan teman-teman banyak juga yang kunjungan keluar negeri, saya dengan Pak Pars juga menghadiri undangan kedutaan besar amerika serikat di Jakarta. Itukan hal teknis begitu ya," ucapnya.

Diketahui, berdasarkan telaah TitikKata, jadwal serah terima LHP BPK atas LKPB DKI Jakarta ini tampak menabrak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimana, dalam PP tersebut dijelaskan bahwa rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus dibahas dan disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Ditemui TitikKata usai rapat paripurna penyerahan LHP BPK, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin meenanggapi perihal terkait, pada Kamis (25/7/2024)

"Dengan perolehan WTP pertanda prestasi kinerja kita bersama baik eksekutif maupun legislatif dalam mengelola keuangan, dan kami bahagia 7 tahun berturut-turut pemda dki mendapatkan predikat WTP," ucapnya.

Kemudian terkait beberapa temuan BPK, Khoirudin mengaku Pemprov butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Betul selama 60 hari dikasih waktu sesuai dengan aturan harus di tindaklanjuti rekomendasi dari BPK, diantaranya mengenai aset daerah yang memang perlu waktu. Dan kita sudah benahi dengan keberadaan Jakarta Aset Management Center sebetulnya cuma butuh waktu aja," katanya.

Sementara, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampikan, meski mendapat WTP, BPK masih menemukan beberapa persoalan keuangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LHP LKPD DKI tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain," katanya.

"Berdasarkan data pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan laporan keuangan semester II tahun 2023, pemprov dki telah menindaklanjuti 8.188 rekomendasi dari 9.344 rekomendasi atau 87,63 persen dari keseluruhan rekomendasi. Angka ini melebihi daripada dari target nasional penyelesaian tindaklanjut," ucapnya.

Ditemui TitikKata usai rapat pada Selasa (23/7/24), Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyoroti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

“Kita memang kenapa rapat hari ini, untuk persiapan APBD-P. Sebenarnya prioritas apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk pembahasan. Karena besok itu rapat anggaran di 2025 agak lama karena adanya terpilih terbentuknya Komisi baru, jadi akan telat. Makanya kita konsentrasi betul di perubahan,” ujarnya.

Sebelumnya, dialporkan adanya seorang anak berusia 6 tahun tewas terjatuh dari lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

“Kalau kemarin itu kan belum lama. Kebetulan anaknya PJLP Dishub. Anaknya sedang mengaji tapi sedang bercanda akhirnya terpental dan meninggal langsung. Ini kan memprihatinkan. Makanya saya minta di perubahan besok harus ada anggaran yang disiapkan untuk tralis, pagar, yang memang harus dilihat betul kualitasnya. Jangan asal ada pagar tapi pagarnya asal-asalan. Ada tralis tapi tralisnya cuma apa gitu ya. Jadi harapannya jangan berbicara mahal atau tidaknya tapi yang pasti kualitasnya itu menghindari adanya korban,” ujarnya. 

Kesempatan yang sama, Meli Budiastuti, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sampaikan upaya dilakukannya dalam menanggapi hal tersebut.

“Jadi kita mencoba untuk mengamankanlah area-area yang memang menjadi aktivitas daripada penghuni. Di unit hunian sudah. Tetapi di selasar memang belum. Khususnya di RawaBebek. Karena itu railing berada di bawah. Harusnya kaca mati yang di bawah, railing nya di atas begitu. Dan juga sudah ada pemasangan baut-baut tambahan jadi kalau satu railing hanya 4, sudah ditambahkan lagi,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Jhonny saat ditemui TitikKata dalam rapat kerja bersama Disdik DKI di DPRD DKI, Selasa (23/7/2024).

"APBD kita Rp81,71 triliun kenapa kita tidak bisa memberikan teladan kepada provinsi lain bahwa guru-guru honorer kita angkat sebagai KKI, jangan lagi cuma 1.700. Kalau misal itu saja tidak bisa, bagaimana kita mau mencapai indonesia emas, bukan Indonesia emas malah yang terjadi indonesia cemas," kata Jhonny.

Diketahui, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, terdapat 4.127 guru honorer di DKI. Sementara guru KKI sebanyak 4.065.

Lalu, pada bulan Agustus 2024 mendatang, Disdik DKI bakal membuka pendaftaran KKI hanya sebanyak sebanyak 1.700 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengaku kekurangan anggaran yang menjadi penyebab pihaknya hanya bisa membuka formasi untuk 1.700 orang

"Kan kondisi anggaran kita saat ini sudah terbatas dan kita hanya punya dana 1.700, nah kalau misalkan mau seperti itu perlu ada rapat besar lagi untuk menganggarkan itu," ucapnya.

Diketahui, berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Gubernur (Pergub) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024 disebutkan bahwa anggaran belanja pegawai pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 7.691.131.351.072.

Seperti disampaikannya kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Pajak air permukaan merupakan salah satu pajak yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, dan hari ini kita sadari bahwa pajak air permukaan ini belum maksimal, sehingga kita harus memaksimalkan dan kemudian tentu mengajak kerjasama dari semua pengguna pemanfaatan air permukaan agar betul betul memberikan kontribusi kepada pembangunan Provinsi Banten dengan membayar retribusi sesuai yang di gunakan,” ujar Andra, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Banten yang diusung partai Gerindra itu memastikan, akan menarik polemik kebocoran pajak air permukaan yang terindikasi menguap ke dalam rapat-rapat komisi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Dia meminta, komisi terkait agar intens melakukan pengawasan terhadap Bapenda guna memaksimalkan potensi PAD.

“Dalam rapat-rapat koordinasi dan sebagainya kita terus menekankan pengoptimalan pendapatan asli daerah salah satunya adalah potensi pendapatan d ari pemanfaatan air permukaan yang ada di Provinsi Banten. Dan Inshallah saya akan menekankan terus kepada jajaran kami di DPRD komisi yang membidangi untuk terus melakukan koordinasi dan pengawasan, dan kita harus maksimalkan potensi air permukaan ini sebagai bagian dari upaya membangun banten dengan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan telaah, dan perkiraan perhitungan, terdapat dua perusahaan yang jika PAP dua perusahaan tersebut dijumlahkan maka didapati hasil Rp48.463.521.868,8. Menariknya, angka tersebut melampau proyeksi PAP di APBD tahun 2024 Bependa Provinsi Banten yang hanya sebesar 42 miliar rupiah lebih.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus menggali informasi lebih jauh.

Ditemui TitikKata pada Jumat (19/7/24) di Ruang Persahabatan, Gedung Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, sampaikan tujuan perlu adanya RUU PPRT.

“Bahwa berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan lainnya yang dialami oleh PRT sebagai fenomena gunung es. Hanya sedikit yang tergambar di permukaan. Namun kasus yang sesungguhnya jauh lebih besar. Yang ironisnya kasus tersebut tidak dilaporkan dan didokumentasikan karena berbagai hambatan. Tidak hanya PRT, pemberi kerja juga memerlukan payung hukum yang memberikan jaminan hukum yang setara dan mengakomodir hak-hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan PRT. Sehingga pemberi kerja dan PRT sama sama terlindungi,” ujarnya. 

Selanjutnya, Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Komisioner Komnas Perempuan, sebut RUU PPRT sudah lebih dari 20 tahun. 

“Situasi ini seharusnya menjadi pertimbangan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Mengingat DPR RI telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR pada Maret 2023. Presiden juga telah mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU PPRT ke Pimpinan DPR dan menunjuk Kementerian yang mewakili Pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR. Ironisnya, lebih dari 20 tahun RUU PPRT belum ada tanda-tanda untuk disahkan,” ujarnya.

Meskipun begitu, Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM, optimis terhadap kehadiran RUU PPRT di akhir masa jabatan Pemerintah periode 2019-2024.

“Dalam kerja-kerja Hak Asasi kita tidak boleh pesimis sama sekali. Kita tentu harus optimis. Apalagi kita sedang memperjuangkan mungkin 10 juta WNI kelompok rentan yang menunggu kehadiran UU ini. Jadi masih ada masa sidang yang bisa kita gunakan untuk dorong. Tentu kita harus optimis seberapa peluangnya kita mesti mengoptimalisasi Sumber Daya yang kita miliki di Lembaga HAM untuk menyampaikan desakan ini secara bersama-sama,” ujarnya.

Seperti disampaikannya kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Kami komisi III sudah mendorong ke Bapenda untuk kalau perlu bikin tim kesatuan untuk mulai mendata pertama. Kedua, kalau perlu menyidak alat-alat berat yang ada di Banten, apakah mereka sudah membayar pajak alat berat, nah itu harus didatangi. Nanti kalau itu sudah disisir kita bisa menarik pajaknya pada mereka yang beroperasi Provinsi Banten,” ujar Faizal, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Banten, Iswandi Saptadji, mengatakan, pihaknya sudah mulai memungut pajak alat berat per Juli 2024.

“Pajak alat berat sekarang masih dalam proses, karena ada beberapa hal masih dalam proses sosialisasi, tapi di bulan ini, semester ini kita sudah mulai ada penarikan,” turur dia.

Lebih lanjut, Iswandi menerangkan, tarif pajak alat berat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2 persen dari nilai jual alat berat (NJAB) berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Waktu itu kan pajak alat berat itu dulunya masuk dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ada penghentian dari MK, peninjauan ternyata sekarang bukan PKB tapi langsung masuknya alat berat itu sendiri dengan tarif 0,2 persen dari NJAB nya, sekarang masih proses,” katanya.

Disinggung soal proyeksi target, Iswandi berdalih masih dalam pembahasan.

“Belum ada targetnya karena memang kita masih sosialisasikan. Itu mengembalikan sesuatu itu hal yang baru itu kan, jadi perhitungannya masih di PKB,” tandansya.

Dalam konferensi pers nya, Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo, sampaikan maksud dilakukannya kunjungan tersebut.

“Hari ini adalah perjalanan silaturahmi kebangsaan untuk yang kesekian kalinya. Perjalanan panjang kita mulai dari Presiden RI & Wakil Presiden pada masanya. Ketua MPR pada masanya. Hampir semua pimpinan partai politik sudah kami datangi, tinggal nanti partai golkar dan PPP. Harapan kami semua apa yang kita bicarakan akan kami dokumenkan dalam bentuk dokumen kearifan untuk kita persembahkan kepada pimpinan MPR mendatang maupun pemerintahan yang akan datang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas peran partai politik.

“Tadi juga diangkat isu bagaimana kita bisa menghadirkan politik termasuk pemilu yang lebih berkualitas dalam penyelenggaraan maupun output dan outcome nya. Jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu. Tapi kita juga menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin, para wakil rakyat, yang juga memiliki kapasitas yang baik integritas diri. Sehingga bisa benar-benar berkontribusi nyata dan membawa kemajuan untuk masyarakat dan konstituennya. Oleh karena itu peran partai politik juga sangat penting,” lanjutnya.

Ditemui TitikKata di Ruang Rapat Bapemperda, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan terdapat 149 usulan untuk Propemperda tahun 2025.

"Usulan yang termasuk tahun ini maka totalnya menjadi 149, termasuk dari fraksi-fraksi tadi 41. Nah dari total usulan fraksi dan kemudian sebagian di tahun 2024, usulan eksekutif dan juga dampak dari UU DKJ tahun 2024 itu totalnya 149," katanya, Senin (15/7/2024).

Meski demikian, anggota dewan fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan jika usulan ini masih belum final.

"Itu belum diselaraskan, karena masih banyak juga usulan-usulan yang sama. Nanti pada pembahasan berikutnya itu penyelarasan kemudian kita coba disesuaikan kebutuhan-kebutuhan prioritasnya dan itulah kemudian kita sisir, nanti antara 149 jadi berapa," ucapnya.

Namun, hingga saat ini baru dua Raperda yang selesai, dan satu Raperda sedang dalam pembahasan.

Adapun dua Raperda yang telah selesai yakni Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Sementara, Raperda yang sedang dibahas ialah  Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Ditemui TitikKata di Ruang Rapat Bapemperda, Senin (15/7/2024), Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menjelaskan perihal terkait.

"Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada periode ini sekarang pembahasannya hampir final sih, tinggal penyelarasan-penyelarasan dan insyaallah selesai di periode ini. Nah selebihnya menjadi PR. Tapi karena kondisi ini sudah bulan juli, sebentar lagi agustus masuk pada periode baru nampaknya tidak terkejar," katanya.

Suhaimi kemudian menjelaskan alasan hanya dua raperda yang terselesaikan.

"Karenakan kemarin penyelenggaraan pemilu cukup menyita waktu, sehingga kalau kita rapat gak bisa berjalan otomatis gak bisa menjadi pembahasan," ucapnya.

Sayangnya, besarnya suntikan modal itu tampak tak membuat PAM Jaya memiliki kinerja keuangan yang menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakrta, disinyalir justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Ditemui TitikKata di ruang fraksi PDI Perjuangan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024), Manuara menjelaskan pandangannya.

"Jadi baru saja kita melakukan sesuatu terobosan baru di PAM Jaya, karena mitra kerja yang terdahulu Aetra dan Palyja sudah berakhir masa kerjasamanya, lalu sekarang digandeng lagi PT Air Bersih Jakarta sebagai mitra strategis dari pada PAM Jaya, memang kalau kita bicara seperti ini kalau saya katakan sih sayakan sudah lama juga jadi DPRD ya naik meerlah selama ini kerjasama itu ya, kenapa kok gak bisa menyetor. Sedangkan sebetulnya air itukan sumber uang, setetes air juga rupiah. Nah cuma manajemen selama ini dengan pola Aetra dan Palyja itu tidak memberikan apa-apa kepada PAM Jaya, lalu PAM Jaya juga tidak bisa menyetorkan apa-apa juga kepada Pemprov. Lalu terkait dengan PMD yang mereka terima, nah itupun yang menjadi bahan evaluasi kami. Coba saja lihat direksi-direksi dari PAM Jaya ini sebentar sebentar ganti, sebentar sebentar ganti sehingga ketika kita mau mengejar pertanggungjawaban PMD itu ya ini bukan dimasa saya. Selalu lempar-lempar," katanya.

Menurut dia, pergantian direksi yang kerap kali dilakukan merupakan strategi pemerintah daerah (pemda) untuk membuat pengelolaan PAM Jaya menjadi lebih baik.

"Sebetulnya kalau saya melihat ini lebih kepada grend strategi daripada pemda bagaimana mengelola PAM Jaya ini sehingga ini lebih maksimal dalam bentuk pelayanan cakupan pelayanan, dan juga secara profit dia bisa memberikan deviden kepada pemprov. Salah satu titik evaluasi kami di P2 APBD adalah PAM Jaya, itu betul-betul akan kita evaluasi terkait dengan kerjasama bundling dengan PT Air Besih Jakarta sudah sampai mana, kemudian luas area cakupannya lalu batas-batas mana yang menjadi tugas pokok bundling, batas-batas mana yang menjadi tugas pokok PDAM khususnya yang didanai daripada PMD. Nah ini devinisi ini serta kejelasan batas-batas lingkup kerja ini harus betul-betul jelas jangan sampai ada over claim," tuturnya.

Pembentukan itu disahkan dalam rapat paripurna Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan, pada Kamis (4/7/2024) diruang rapat paripurna DPR RI.

Ditemui TitikKata di ruang rapat Komisi V DPR RI, anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan, Syahrul Aidi menjelaskan urgensi dari RUU tersebut.

"Karena memang Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, kita punya ribuan pulau ada yang di huni dan ada yang tidak dihuni. Ini dengan adanya pulau kan, adanya keterpisahan daratan satu daerah dari daerah lain, maka hadirnya UU tentang kepulauan ini untuk memastikan bahwasanya otoritas kita di kepulauan tersebut. Karena kita tau bahwa ada beberapa pulau yang dikuasai asing dan diperjual belikan, kemudian ada aktivitas-aktivitas diluar kontrol. Nah kita ingin kedaulatan negara kita ini betul-betul ada disetiap kepulauan yang ada di indonesia ini," katanya.

Anggota Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu kemudian menjelaskan permasalahan yang paling ingin ia bahas di RUU tersebut.

"Tentu masalah dasar adalah masalah hak dasar warga negara indonesia yang berada dikepulauan, kadang-kadang kan contoh kita begitu memanjakan WNI yang ada di kota yang ada aksesnya, contohnya saja lah semacam yang kita bangun ini orang di kota disubsidi untuk transportasi mereka tapi di daerah kepulauan, jangankan subsidi angkutannya jalan didaratnya saja kadang-kadang saya menemukan itu sangat memprihatinkan. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi sepeda motor saja susah. Nah karena mungkin kondisi lahannya. Nah ini hak-hak mereka yang berada dikepulauan ini harus adil. Negara inikan harus memberikan keadilan sebagai warga negara. Dan yang kedua tentang kedaulatan negara, kedaulatan itu bahwasanya jangan sampai ada pihak asing menguasai satu pulau karena saya mendengar ada pihak-pihak tertentu menjual pulau kepihak asing dan dikuasai dan tidak boleh ada orang WNI masuk di pulau tersebut dengan mengangap bahwasanya pulau itu sudah dibeli pihak asing A," ucapnya.

Kepada TitikKata, Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Banten, Ismail saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu (3/7/7/2024) membantah prihal terkait.

“Legalitasnya kita sudah punya izin sekitar tahun 2020 itu izinya, kita lagi mempersiapkan proses perpanjangan. Ada dokternya dari luar ada yang masuk disini dua orang,” ujar Ismail.

Menurut dia, klinik tersebut merupakan klinik Pratama yang memberikan pelayanan medik dasar bagi anggota DPRD maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan.

“Jadi pada saat kejadian ada yang pingsan dan lain sebagainya kita menyiapkan ada tabung oksigen, obat-obat yang ringan. Setelah itu, dikirim pasiennya ke faskes lanjutan rumah sakit Puskesmas yang sakit terdekat,” katanya.

“Kita punya gedung ini salah satu objek vital  sama kaya Kejaksaan, Tentara TNI, maka didirikan lah klinik untuk memfasilitasi pertolongan pertama jika terjadi dimana pimpinan dan anggota dewan atau staf yang ada disini hal-hal yang bersifat menganggu kesehatan,” sambung dia.

Disinggung soal penanggung jawab klinik melanggar Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana dalam aturan itu penanggungjawab teknis klinik harus seorang tenaga medis. Sementara, penanggungjawab klinik DPRD Banten sendiri dijabat Ismail yang merupakan seorang ASN.

“Penanggung jawabnya dokter, kalau kita kan secara struktural pejabat yang ada disini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di klinik, tapi penanggung jawab kliniknya adalah seorang dokter bukan pejabat,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Eko kepada TitikKata saat ditemui usai rapat Panja Rancangan RKP dan Prioritas Anggaran 2025 di gedung Nusantara II, DPR RI.

"Tadi saya mengkritisi katanya mau berbicara ekosistem film, kalau bicara ekosistem film sudah mulai berpikiran ada, kan ngomongnya sama menteri keuangan adalah bagaimana mendapatkan pendapatan kembali pajak dan sebagainya, kaitan dengan hasil yang didapat dari pemerintah mengeluarkan dananya, ya kan harus kembali lagi dananya. Apa yang harus dilakukan? Ya dia harus membuat ekosistem film yaitu bukan cuma sekedar film tapi gedung pertunjukan yang buat saya ada satu ini, yaitu marketable membuat bioskop-bioskop di tingkat desa, tingkat desa, tingkat kecamatan setiap kecamatan pemerintah ada disana ikut membangun khusus untuk perfilman indonesia," katanya, Senin (24/6/2024).

Eko kemudian menyinggung soal jargon pemerintah terkait perfilman Indonesia, yang mana ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Jargonnya adalah bikin katanya film Indonesia menjadi tuan rumah tetapi gak ada gedung pertunjukannya, kalaupun ada buat maddle up (menengah keatas) yaitu di bioskop-bioskop di mall-mall tapi selalu bersanding dengan film-film luar negeri. Buat saya kan kasihan gitu. Nah sekarang bikinlah gedung film khusus untuk itu, film-film indonesia di desa-desa. Buat saya menarik, pendapatan dapat, hasil yang didapat ada dan masyarakat juga terhibur dan orang-orang perfilman juga merasa bangga, yang dia buat di hasilnya buat masyarakat indonesia juga. Jadi buat saya ini saling elaborasi yang baik dan bagus, pemerintah harus ada disana," ucapnya.

Dalam RKP ini dijelaskan bahwa terdapat 8 Program Prioritas Nasional di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Diantaranya, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM, kedua memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Lalu, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Selanjutnya, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Ditemui TitikKata usai rapat di Gedung Nusantara II, Senin (24/6/2024), Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto menjelaskan pandangannya.

"Memang kalau kita lihat RKP transisi itu ada memang yang jadi tujuan kita yaitu swasembada pangan, kemudian juga ada hilirisasi dan juga mengenai masalah SDM. Nah ini memang nantikan ada kita lebih pertajam lagi dengan banggar di tim perumus, roadmad dan juga masalah penganggaran daripada RKP itu," katanya.

"Makan bergizi memang sudah juga menjadi satu program daripada RKP dan itu juga dari sisi perekonomian tadi juga sudah menyampaikan untuk makan bergizi ini tahun depan sudah dipersiapkan dan salah satunya itu ada juga untuk peningkatan SDM, peningkatan kualitas anak-anak," tambah Wihadi.

Hal itu disampaikan Karyatin dalam rapat kerja Komisi C DPRD DKI dengan Dishub DKI, Rabu (12/6/2024).

"Kalau yang hilang itu cuma 1 atau 2 mungkin masih wajar, ini 36 waktunya bersamaan dan tipenya sama serta model dan tahunnya sama. Hilangnya seperti apa sih pak kok sampai hilang karena pencurian? Mohon penjelasannya yang dimaksud hilabg karena pencurian itu seperti apa? Dan sejauh mana proses pencarian pencurian itu, tentu ada tahapan-tahapan begitu itu dinyatakan hilang berarti ada proses lapor dan sebagainya?" katanya.

Menanggapinya, Kepala Rumah Tangga Dishub DKI Jakarta, Yusrilzalsyah menjelaskan alasannya.

"Terkait hilangnya 36 unit bus itu memang terjadinya bertahap pak, karena tindak pencurian pencurian yang terjadi itu tidak satu kali ini dibuktikan sudah ada penanganan 5 kali, 2 kali ditanganim oleh Polres Jakarta Timur, 1 kali ditangani oleh Polda Metro Jaya dan 2 kali oleh Polsek Metro Pulo Gabung. Dan atas kejadian beberapa kali tersebut, memang sudah ada upaya hukum dari pihak kepolisian seperti kami sampaikan didalam dokumen yang sudaj kami layangkan kepada Setwan Komisi C itu ada laporan polisinya pak, kemudian sampai dengan pemberian saksi, kemudian pemeriksaan tersangka sampai proses sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur, itu ada semuanya pak. Artinya 36 unit ini memang terjadinya bertahap pencuriannya dan dilakukan dengan pemberatan karena memang bus-bus tersebut dilakukan pencuriannya dipotong-potong pak," katanya.

"Artinya kalau disampaikan izin pada saat rapat di Pulo Gebang, timbul pertanyaan tidak masuk akal 36 unit ini hilang seketika, tapi memang fakta dilapangannya diterminal Pulo Gadung itu didepan ada pos polisi pak, jadi setelah penangkapan beberapa kali setelah pengungkapan sampai di tingkat polda metro, kapolsek nelpon saya pada saat itu saya diberi kuasa oleh kepala dinas karena saya kepala rumah tangga menyatakan kenapa bus hilang tidak dilaporkan, saya jawab kepada kapolsek bahwa sebenarnya Polsek menangani kasus ini laporan ke 4. Jadi justru pertanyaan buat kami ketika aparat hukum pada saat itu sudah melakukan penangkapan beberapa kali tapi sampai bus habis itu tiak selesai pak. Jadi terhadap semua pelakunya sudah diputus pengadilan Jakarta Timur, pada saat itu saya saksinya karena kuasa dari kepala dinas kepada kami. Kami juga laporkan kepada pak gubernur melalui surat," tambahnya.

Kemudian, ketika ditanya apakah ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal 36 bus yang hilang itu, Yusrilzalsyah mengaku tidak ada.

"Terhadap 417 unit ini memang didalam laporan keuangan Dishub sudah distay masuk di dalam LHK pemrov DKI, artinya dalam rapat sebelumnya apakah ini menjadi aset pemprov? Iya. Bahwa bermasalah, tidak pak. Karena dalam setiap audit aset baik itu KIP A sampai dengan KIP F termasuk KIP J untuk aset rusak berat ini kami sampaikan pak, terkait pelaporan 36 unit yang hilangpun kami sampaikan. Artinya kalau pertanyaan apakah ada catatat, sepengetahuan saya sampai hari ini tidak ada catatan terhadap KIP aset dishub berupa peralatan mesin diantaranya 417 unit bus ini," katanya.

Diketahui, pencurian 36 unit bus milik Dishub DKI itu terjadi pada tahun 2021. 36 bus ini merupakan bagian dari 417 bus yang sudah tak terpakai dan hendak dihapus Pemprov DKI.

Hal itu seperti disampaikan Gembong kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (12/6/2024).

“Ketika perusahaan ini belum memiliki izin SIPPA (surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan,red) berarti kan dia harus segera mengurus, karena kalau dia nggak punya SIPPA berarti nggak berhak mengambil air permukaan. Disatu sisi pemerintah kalau nggak ada SIPPA nya itu kan tidak bisa menindak. Jadi perusahaan perusahaan harus segera mengurus SIPPA nya,” ujar Gembong.

Ketua DPW PKS Banten itu juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilibatkan dalam menindak perusahaan yang tidak mau mengurus izin SIPPA. 

“Kalau nakal itu harus ditindak lah. Saya pikir perlu, sebelum kesana mungkin peru diselidik dulu apa yang membuat mereka sampai lalai membuat SIPPA,” katanya.

Dia menduga, perusahaan tersebut sudah sejak lama beroperasi memanfaatkan air permukaan tanpa memiliki legalitas, sehingga merugikan pemerintah daerah.

“Ini masalah dari dulu sehingga memang mesti ada koordinasi yang rapih antara Kementerian PU. Jadi jangan mempersulit. Ini harus jadi perhatian bersama baik dari kementerian, perusahaan, dan PUPR harus saling suport,” ungkapnya.

Gembong juga mendorong, Bapenda Banten agar memanggil perusahaan-perusahaan terkait.

"Bapenda yang harusnya memfasilitasi agar mereka mudah untuk mendapatkan SIPPA ini,” pungkasnya.

Diketahui, ke 17 perusahaan yang mengambil air permukaan secara ilegal itu dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023 dengan nomor 29.A/LHP/XVIII.SRG/04/2024, dimana BPK menemukan pengelolaan pendapatan Pajak Air Permukaan  belum sepenuhnya maksimal.

Hasil pemeriksaan BPK, terdapat 17 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan, belum dipungut Pajak Air Permukaan pada tahun 2023.

Ditemui TitikKata usai rapat di ruang rapat, Rabu (12/6/2024), Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro menjelaskan perihal terkait.

"Pada hari ini Rabu tepatnya tanggal 12 Juni 2024, rapat komisi C yang ketiga kalinya dalam rangka membahas terkait dengan aset milik dinas perhubungan dimana fokus kami mempertanyakan dan sekaligus mendalami proses-proses penghapusan yang diajukan sejumlah 417 unit bus yang ada di bawa kelola dinas perhubungan. Intinya prinsipnya kami komisi C sebetulnya setuju dan mendukung dengan penghapusan aset itu," katanya. 

"Namun sebelum menyetujui itu kami perlu mendalami betul dan memberikan suatu masukan-masukan yang komfrehensif kepada teman-teman di dinas perhubungan agar jangan sampai nanti ketika penghapusan aset yang sejumlah 417 ini bermasalah dikemudian hari. Karena masih ada temuan-temuan yang menurut kami dari pimpinan dan anggota komisi C belum mendapatkan penjelasan yang clear meskipum nanti itu adalah tanggungjawab dari dinas perhubungan bersama dengan BPAD dan Inspektorat. Namun kami selaku legislatif tentunya harus memberikan opini, jangan sampai nanti dikemudian haris dipermasalahkan juga," tambahnya.

Karyatin kemudian menjelaskan alasan usulan penghapusan 417 unit bus tersebut.

"Walaupun yang akan dihapus kan tidak hanya karen pencurian saja tapi kami melihat ada titik-titik lain yang harus kami dapat dari dinas perhubungan, ada kaitannya dengan usai bus yang diserahterimakan sejak operasional sampai berhenti operasional, baru tiga tahun ada yang 6 tahun, ada yang lebih. Nah ini kan tidak bisa dipersamakan perlakuan-perlakuan penghapusannya begitu, maka dari itu meskipun yang diajukan 417 unit bus yang akan dihapuskan tetapi kami perlu mendapatkan penjelasan yang clear dengam skema-skema yang berbeda- beda alasan-alasannya. Salah satunya tadi karena hilang, hilangnya juga karena apa? Karena kalau misalnya hilang itu barang kan bukan barang kecil, barang besar yang tidak bisa disakuin. Mudah-mudahan nanti dengan proses ini kami masih menunda rapat berikutnya sampai rapat lengkap dihadiri oleh inspektorat," katanya.

Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar kepada TitikKata mengatakan ada tiga Raperda yang tengah dibahas dan dikebut pembuatannya.

"Ada tiga yang kita akan buat yang pertama ada Perda soal Kawasan Industri itu respon dari perda tata ruang yang kedua ada Perda SOTK soal struktur organisasi Pemda akan ada penyesuaian ini juga amanah dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan yang ketiga juga kita persiapan membahas soal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran dari Bupati lebah maka 3 agenda itu kita satukan menjadi satu perhimpunan dan agenda pertama adalah menyampaikan nota penjelasan Bupati terhadap rencana 3 pembuatan produk Perda tersebut,"kata Agil.

Menurut Agil, berdasarkan rencana ketiga perda itu akan selesai pada 20 Juni 2024 mendatang. Pihaknya juga meyakini dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar.

"Kalau dari jadwal yang sudah kita tetapkan bersama-sama kemarin tidak lebih dari bulan Juni insya Allah sampai Paripurna terakhir mudah-mudahan tidak ada perbedaan persepsi artinya dalam muatan dan substansi Perda itu legislatif dan eksekutif kalau sama poin substansinya insya Allah kalau sesuai jadwal itu di 20 Juni kita sudah selesai di rapat paripurna terakhir,"terangnya.

Lebih jauh Agil meyakini bahwa dalam pembahasan Raperda Kawasan Industri akan terdapat perbedaan substansi. Namun, dia memastikan bahwa pembuatan Perda akan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.

"Ya mungkin kalau substansi pasti nanti ada pandangan lain cuman kan tetap produk utamanya adalah tata ruang kita dan kita tidak boleh melenceng dari perda tata ruang kita maka pembahasan nanti sudah ada arenanya sendiri tinggal kemudian nanti pembahasan kita lihatlah berkembang ada material baru atau muatan baru sesuai dengan aspirasi masyarakat yang masuk ke ruang DPRD,"pungkasnya.

Seperti disampaikan Ketua Komisi V DPRD, Banten Yeremia Mendrofa, kepada TitikKata di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/6/2024).

“Pelayanan khususnya di Cabang Serang, kondisi-kondisi yang mereka hadapi sekarang ini. Termasuk misalnya ada lonjakan kepesertaan dan juga lonjakan klaim, kemudian ada beberapa transformasi digital yang sedang berlangsung. Kondisi ini sedikit ada gangguan terhadap kurangnya pelayanan yang maksimal,” ujar Yeremia.

Menurut Yeremia, sejumlah peserta ada yang rela bolak balik antre hingga berhari-hari menginap di depan kantor BPJS Serang, namun tidak dilayani dengan maksimal.

“Mereka (manajemen BPJS,red) sudah mulai memperbaiki dan meningkatkan pelayanan termasuk misalnya perbaikan dalam sisi antrean. Kemudian tidak ada pembatasan dalam hal kuota pelayanan setiap hari. Tadi beliau sudah melaporkan dari sejak tanggal 3 Juni kemarin sudah mereka tidak batasi 100 per hari, tapi sudah siapa yang datang mereka layani dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Kunto Wibowo menambahkan, pihaknya akan terus memperbaiki tata kelola secara internal terutama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang.

“Saya memastikan di seluruh 14 cabang kantor kita di Provinsi Banten siap melayani peserta yang datang. Jadi sudah saya pastikan bahwa tidak ada dan tidak boleh ada pembatasan di kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jam berapapun peserta datang akan dilayani. Jadi nggak peru datang pagi pagi, subuh subuh silahkan datang jam berapapun sepanjang itu masih ada di jam kerja jam 08.00-15.30 WIB,” turur dia.

Kepada TitikKata, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan warga.

"Beberapa minggu yang lalu menerima surat dari masyarakat terkait masalah pembebasan lahan dari PT Pancapuri untuk masyarakat Cilodang dan sekitarnya, makannya kita lakukan hiring. Agar jelas tuntutan masyarakat yang menunggu apa kelanjutan pembebasan lahan, karena sudah dilakukan bertahun-tahun tidak sempat, batal," katanya, Selasa (28/5/2024).

Warga Pengapuan, Kora Cilegon, Martosobar, berharap pertemuannya dengan DPRD bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

"Bagi Pancapuri itu adalah harus ada rekomendasi dari Chandra Asri. Intinya itu saling lempar. Harapan warga segera dibebaskan lahannya. Tiga minggu tidak ada tindak lanjut mungkin dari warga akan mengadakan aksi besar-besaran," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan PT Pancapuri, Pomi Riana, mengaku belum terselesaikannya sengketa tanah dengan warga lantaran tidak bisa diangsur.

"Sedangkan pembebasan lahan itu kan harus global. Tidak bisa spot-spot gitu, ini bisa diselesaikan ini enggak kan nanti jadi masalah itu. Cilodang sedikit lagi, enggak sampai 5 hektare. Pengapuan mah baru," pungkasnya.

Pandangan itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, dalam rapat paripurna Ke-18 masa persidangan V, di ruang paripurna DPR RI, Selasa (28/5/2024).

"Mengingat dampak peperangannya, konflik antar negara dan ini akan mempengaruhi perekonomian dunia dan tentu berdampak untuk Indonesia. Oleh karena itu kita berharap pemerintah menghadapi situasi ini harus lebih fokus dan berkonsentrasi terutama bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi," katanya.

Nasir kemudian menyinggung keinginan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang berjanji akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.

"Presiden terpilih berkeinginan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dua atau sampai tiga tahun kedepan itu mencapai angka 8 persen, sementara sekarang ini pertumbuhan ekonomi masih di angka 5 lebih dikit. Oleh karena itu kerja keras kabinet yang akan datang itu sangat dibutuhkan. Dan karena itu susunan APBN tahun 2025 adalah penyusunan APBN transisi, dan karena itu masalah pertumbuhan ekonomi , penyediaan lapangan kerja kemudian mengatasi pengangguran dan juga bagaimana memberikan perhatian kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan terutama dipedalaman itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu instrumen anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu harus di maksimalkan oleh pemerintan untuk menjalankan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan," ucapnya.

Terdapat 211 unit kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang, 6 diantaranya berada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Kepada TitikKata, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Banten, Ismail, di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (28/5/2024) menjelaskan prihal terkait.

“Kendaraan dinas sebenarnya bukan enam, jadi posisinya untuk mobil sendiri itu satu ada di parkiran, yang duanya dalam posisi penelusuran, dan ini juga akan kita laporkan pihak berwenang untuk segera di tindak lanjuti. Ini memang hasil temuan BPK yang harus segera kita tindak lanjuti," ujar Ismail.

Ismail merinci, dari catatan LHP BKP enam kendaraan tersebut terdiri 3 unit sepeda motor, dan 3 unit mobil. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten untuk ditelusuri.

"Kita sudah kita lakukan koordinasi sejak ada temuan dari BPK, kita sudah melakukan langkah-langkah seperti ke BPKAD untuk koordinasi dan konsultasi terkait hal ini. Posisinya semua sudah kita laporkan semua ke BPKAD dan itu dalam tahap penelusuran dan itu sudah ditindak lanjuti," katanya.

Namun jika tahap penelusuran tidak ditemukan, Ismail mengakui, pihaknya Iakan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Langkah-langkah itu kita akan tempuh karena memang posisinya itu adalah aset, kita akan menempuh hal seperti itu,” pungkasnya.

Kepada TitikKata, Senin, (27/5/2024) Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Faturohmi, mengatakan agar pelaksanaan PPDB di Kota Cilegon bebas dari praktik titip menitip.

"Yang pertama kami terima dari masyarakat diminta untuk pelaksanaanya (PPDB) dilakukan serentak. Baik itu jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan zonasi ini dilakukan setentak. Yang kedua kita minta dilakukan berkeadilan dan transparan. Dan prioritaskan masyarakat kurang mampu, jangan sampai ada cerita karena tidak mampu jadi ijazahnya tidak ditebus lantaran kemampuan orang tua," katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan tidak akan ada praktik tersebut selama pelaksanaan PPDB serentak 2024.

“Tidak ada titipan dari pejabat. Pejabat kan lebih mengerti aturannya. Dindik normatif saja, semua sesuai dengan aturan. Kita punya juknis PPDB yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek,” ujarnya.

Untuk persiapan PPDB, diakui Heni, akan dimulai pada 30 Mei 2024 dan akan dibuka pada 19-22 Juni 2024 di seluruh PAUD, SD, dan SMP di Kota Cilegon.

“Sekarang ini perbedaan dengan tahun lalu kita selenggarakan secara serentak. Kalau kemarin kan afirmasi dulu, perpindahan tugas dulu, prestasi. Jadi diselenggarakan dengan serentak untuk lebih efisien dan efektif,” paparnya.

Ditemui TitikKata di ruang rapat Komisi I gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (22/5/2024), Tubagus menjelaskan pandangannya.

"Menurut hemat saya, saya sendiri sepakat yang didiskusikan itu terutama esklusif investigasi jurnalis, tidak usah terlalu diketati dengan aturan-aturan, saya sepakat," katanya.

Meski demikian, Tubagus mengaku hal itu harus didiskusikan lebih lanjut.

"Tetapi juga kita harus diskusikan lebih lanjut karena ini sedang dalam proses akhir. Sudah di baleg, nanti baleg akan paparan ke komisi I dan kemudian nanti kita akan singkronisasikan dengan masukan-masukan ini," ucapnya.

Diketahui, saat ini Badan Legislasi DPR-RI sedang membahas RUU tentang Penyiaran, namun hal demikian menuai pro kontra sebab terdapat beberapa pasal yang dinilai bertabrakan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat kerja (Raker) pada Selasa (21/5/2024) di ruangan Komisi X, gedung Nusantara I, Jakarta Pusat.

"Prinsip dasar UKT ini semua mahasiswa semua masyarakat harus mengerti prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas, dan karena itu UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit ini memang asas yang selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, harus dibela. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Jadi peraturan Kemendikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku pada mahasiswa baru tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi, jadi masih ada mis presepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi ini tidak benar sama sekali, ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai," katanya.

Nadiem mengaku bakal memeriksa kembali terkait kenaikan UKT ini.

"Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal dan tidak terburu-buru, tergesah-gesah melakukan lompatan yang besar itu adalah komitmen pertama," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan bakal terus memantau komitmen Kemendikbud tersebut.

"Kemendikbud sudah akan menanggapi berbagai isu yang kemarin ramai dan akan dievaluasi segera. Nah kemendikbud akan segera turun ke berbagai perguruan tinggi untuk melihat apakah benar kenaikan yang fantastis yang seperti kita dengar kemarin ada 300 persen, ada 500 persen. Sehingga menteri tadi menyampaikan akan mengevaluasi agar kenaikan tidak menjadi irasional artinya jangan sampai ada kenaikan yang luar biasa tingginya, dan mahasiswa yang sudah diterima diperguruan tinggi tetap bisa kuliah dengan baik. Ini komitmen, dan insya allah minggu depan nanti akan di laporkan updatenya kepada kita, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan kawan-kawan kemarin ramai. Yang jelas, mahasiswa yang lama itu tidak ada kenaikan sama sekali, ini sekarang adalah mahasiswa yang baru," tuturnya.

Aksi mereka ialah terkait adanya dugaan 'Titipan' Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak.

"Dari 29 nama yang disetorkan oleh DPRD kabupaten itu ada 17 nama yang telah terpilih sedangkan tadi saya sudah menjelaskan bahwa lembaga DPRD dan lembaga KPU adalah dua lembaga yang berbeda di mana lembaga DPRD adalah lembaga politis yang di dalamnya itu banyak kepentingan sedangkan lembaga KPU adalah lembaga independen dan kami tentunya berharap sehingga profesional ini untuk menyoroti nama-nama tersebut agar bisa terlaksananya Pemilu ini dengan jujur dan adil,"kata TB.

TB menyorot 17 nama yang terlampir di dalam surat rekomendasi DPRD Lebak telah dilantik adalah sebuah kebetulan.

"Saya sangat jijik ketika mendengar itu adalah sebuah kebetulan tidak ada yang namanya kebetulan kami juga tadi telah menginstruksikan kan kepada KPU agar segera menyoroti ataupun segera diberikan sanksi agar bisa menjadi penyelenggara yang terikat dengan pihak-pihak manapun,"tandasnya.

Sementara Komisioner KPU Lebak, Ade Jurkoni memastikan tidak ada intervensi pihak manapun dalam rekrutmen PPK Pilkada Kabupaten Lebak 2024.

"Kita tidak pernah melihat dan menerima surat tersebut dan juga kita tidak pernah ada intervensi darimanapun. Itu pure keputusan kami berempat dan apabila ada nama-nama itu hanya kebetulan dan sudah melalui mekanisme penilaian hasil wawancara,"tandasnya.

Sayangnya, hingga saat ini DPRD Kabupaten Lebak masih bungkam mengenai perihal terkait.

Polemik KSB semakin diperparah dengan kriminalisasi yang dilakukan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) terhadap Ketua KTKBM, Muhammad Furqon. Selain itu, warga KSB kerap kali mendapatkan intimidasi dari pihak security PT. Jakpro.

Menyikapi situasi polemik KSB ini, warga berinisitatif menyampaikan surat permohonan mediasi bersama pihak terkait kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang diberikan pada Selasa, 30 April 2024 lalu.

Sayangnya, hingga kini surat permohonan tersebut tak kunjung mendapatkan tanggapan.

Ditemui TitikKata di DPRD DKI, Senin (13/5/2024), salah satu warga KSB Topik Rohman menjelaskan perihak terkait.

"Kalau harapan aku sih dari DPRD orang tua kami lah, kami ini rakyat yang harus dilihat harapan kami diterima agar kami segera dipertemukan dengan PT JakPro dan Pj Gubernur agar polemik permasalan kami ini segera tuntas. Jadi gak berlarut-larut gitu. Karenakan selama ini selalu sulit untuk diajak dialog Pj Gubernur dan PT JakPronya," tambahnya 

Topik kemudian menjelaskan tindakan yang bakal dilakukan warga jika surat tersebut tak kunjung di tanggapi.

"Kalau kami warga KSB memang sudah sepakat, jikalah kami tidak difasilitasi untuk dialog atau mediasi dengan Pj Gubernur dan PT JakPro kami akan aksi turun ke jalan di depan DPRD. Artinya kami ingin DPRD memfasilitasi tapi kalau tetap gak mau ngasih ya gedung DPRD dan BalaiKota akan kami turunkan aksi paling dikit masa 500 masa atau 10 masa kami akan turun, tergabung dengan solidaritas aliansi-aliansi dan komunitas masyarakat yang peduli akan warga kampung bayam," ucapnya.

Kepada TitikKata pada Senin (13/5/24) di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi B, Ismail, menyampaikan maksud dan tujuan pembahasan ini.

“Di pembahasan ini kita menyimak terlebih dahulu sejumlah hal yang berhasil dirumuskan oleh masing-masing OPD yang masuk kategori prioritas. Yang disampaikan itu berdasarkan kompilasi, hasil reses, maupun usulan dari masing-masing OPD,” ujar Ismail.

Dari beberapa OPD yang tergabung sebagai mitra kerja Komisi B, Ismail menyoroti usulan program prioritas dari 3 OPD diantaranya yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi). 

“Ada beragam tadi. Sebagai contoh, dari Dishub itu terkait dengan penanganan kemacetan, kemudian juga konektivitas antar wilayah, dan peningkatan pelayanan publik yang inklusif, itu beberapa contohnya dari Dishub. Kemudian dari DPMPTSP diantaranya adalah bagaimana melakukan kurasi terhadap proyek-proyek yang potensial di DKI Jakarta,” ujarnya. 

Melihat usulan tersebut, beberapa harpan pada program turut disampaikan oleh Ismail.

“Ini penting. Sebelum kita berbicara program, kegiatan, ataupun sub kegiatan. Karena memetakan prioritas ini kelak yang akan menjadi acuan apakah kita memang mempunyai kerangka berfikir yang tepat dalam merencanakan kegiatan di 2025 ini berbasis kepada kebutuhan untuk kedepan. Disesuaikan dengan status Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus/Global City,” tutupnya.

Seperti disampaikannya kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/5/2024).

“Ini sudah di ranah penegakan hukum, kita serahkan semuanya dan kita percaya aparat penegak hukum yang ada di Banten,” ujar Iip.

Iip juga mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk dimintai informasi prihal proyek Breakwater

“Komisi II selaku mitra akan melakukan pengawasan sekaligus juga akan memanggil dinas terkait (Dinas Kalutan dan Perikanan,red). Kita akan coba meminta informasi sedetik mungkin,” katanya.

Sebelumnya, Kejati Banten menahan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Banten berinisial AS, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek strategis daerah Breakwater Cituis, Kabupaten Tangerang, tahun anggaran 2023.

“Pada hari Senin 6 Mei 2024, tim penyidik Kejati Banten melaksanakan penahanan terhadap satu orang tersangka dengan inisial AS, dia adalah ASN pada UPI (unit pengolahan ikan) Pelabuhan Perikanan Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Rangga.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2023 yang digelar di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (7/5/2024).

Kepada TitikKata, wakil ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, menjelaskan prihal rekomendasi DPRD.

“DPRD merekomendasikan beberapa hal, pertama adalah bagaimana terus dilakukan penguatan sinkronisasi dalam tata kelola keuangan dengan baik. Yang kedua, adalah kepatuhan dan ketaaatan ini menjadi salah satu bagian yang harus dikonsolidasikan di seluruh OPD agar senantiasa WTP itu bisa dipertajam dan tidak ada catatan,” ucap Fahmi.

“Yang ketiga adalah proses kesinambungan antara OPD dengan mitra kerja dalam hal ini DPRD bisa bersama-sama mensinkronisasi dan melaksanakan apa yang menjadi bagian atas dasar rekomendasi dan catatan oleh BPR RI,” sambung Fahmi.

Fahmi juga meminta Pemprov untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK mulai pengelolaan pajak air permukaan belum optimal, penggunaan dana bos pada lima satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan, hingga pengelolaan aset tetap Pemprov belum sepenuhnya memadai.

“Kami sebagai fungsi lembaga DPRD dalam proses pembahasan atas dasar penjelasan rencana aksi yang disampikam tim TAPD tentunya telah memberikan kepada kami tahapan dan waktu atas bagian yang telah dilakukan terhadap rencana aksi untuk melakukan proses-proses terhadap tindaklanjut BPK RI. Saya kira lebih cepat lebih baik tentu itu yang sudah di komitmenkan dalam rencana aksi,”pungkasnya.

Salah satu rekomendasi DPRD yang dicantumkan dalam laporan tersebut ialah meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah agar segera menunjuk pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ditemui TitikKata usai rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan perihal terkait.

"Banyak yang kosong dan selama ini kan ada Plt. Sebenarnya Plt itu hanya 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi, tetapi hari ini ada yang sampai 15 bulan melebihi batas perpanjangan hanya dua kali tiga bulan. Jadi ini harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI baik di BUMD maupun yang ada di eksekutif, banyak betul,"katanya, Jumat (3/5/2024).

Khoirudin kemudian menjelaskan dampak yang terjadi jika jabatan kosong tersebut dibiarkan berlarut-larut. 

"Dia tidak powerful, nggak pede karena belum punya SK sebagai pejabat definitif," katanya.

Diketahui, terdapat lima jabatan eselon II yang dibiarkan kosong oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun jabatan yang kosong itu, yakni Sekretariat DPRD (Sekwan), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik).

Lalu, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta.

Usai rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (02/05/24) kepada TitikKata, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi menyampaikan hal terkait.

“Salah satunya dengan DLH, pembahasan monitoring evaluasi kinerja LKPJ tahun 2023 yang salah satu poinnya yang menjadi progress pemerintah kota bekasi yaitu pengelolaan sampah. Bahkan pengelolaan sampah ini menjadi rencana pemerintah daerah yang ada di posisi Bappetlingbada, usernya adalah DLH. Program dari pengelolaan sampah ini menjadi evaluasi buat kami baik eksekutif maupun legislatif bahwa kemarin kita sudah ada tender untuk pengelolaan sampah ramah lingkungan yaitu PLTSA, pengelolaan sampah tenaga listrik ya kan tetapi ada lain hal sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Tadi kita juga sudah bahas untuk kedepannya terkait pengelolaan sampah dan ini menjadi PR baik di LH maupun di Bappetlibangda kedepannya mau pakai sistem apa untuk mengurai permasalahan sampah di Kota Bekasi,”ucapnya.

Alimudin mengatakan untuk tempat pengolahan Sampah di Kota Bekasi masih menggunakan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan hal ini sebagai upaya mengurangi penumpukan sampah di TPA Sumur Batu.

“Ya sekarang berjalan apa adanya ya kan sehingga yang perlu untuk diperhatikan tidak lain adalah meminimalisir sumber sampah, sumber sampahnya dari mana dari sampah rumah tangga. Kota Bekasi sudah ada program terkait dengan 3R, hanya 3R ini baru berjalan di 3 kecamatan dari 12 kecamatan. Kalau kajian kami adalah pengelolaan sampah 3R itu ya kan perkecamatan ada penampungan sampah satu wilayah kita Residu, kita kelola dan sebagainya baru sisa dari sampah per kecamatan baru dibuang ke Sumur Batu. Artinya presentasi terkait dengan pengadaan sampah 3R ini masih minim dan ini memerlukan edukasi kepada masyarakat,”pungkasnya.

Kemudian dirinya juga mendorong dengan adanya Bank Sampah di Kota Bekasi bisa membantu meminimalisir sampah untuk didaur ulang kembali.

“Permasalahannya tidak lain adalah lahan karena banyak ketika pemkot merencanakan untuk pengelolaan sampah 3R hanya masyarakat yang tidak mau karena apa ini imagenya akan berdampak kepada lingkungan sehingga kami juga berdorong untuk mengoptimalisasikan yaitu adanya bank sampah tingkat RW,”tutupnya.

Usai rapat digedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (02/05/24) kepada TitikKata, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Komarudin menyampaikan perihal terkait.

"Alhamdulilah hari ini kita mendengarkan laporan dari masing-masing OPD, tadi banyak menyampaikan sebagian besar sih hasil kinerjanya optimal berkaitan dengan walaupun memang beberapa yang sudah disampaikan secara jujur dari pihak OPD karena beberapa hal berkaitan dengan kurangnya dukungan infrastruktur, daya dukung anggaran, dari dukung kebijakan itu yang mungkin nanti di rapat selanjutnya kita bahas kita lakukan pendalaman terkait dengan apa yang dibahas sih,"ucapnya.

Lanjut, dirinya pun memiliki catatan setelah rapat pembahasan LKPJ ini kedepannya bagi masing-masing OPD terkait.

"Tentunya nanti ada catatan-catatan, rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan penyempurnaan oleh OPD berkaitan dengan RKPD ya yang dibuat sama PJ Walikota,"tambahnya.

Komarudin berharap dengan adanya LKPJ dari masing-masing OPD bisa memberikan manfaat kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah Kota Bekasi.

"Nah manfaat dari LKPJ ini bisa tahu secara ukuran dan tahu angka perangkanya, oh dimana sih posisi terkait hari ini tentang kinerja pemerintah kota Bekasi, puas oke puas dari mana oh ternyata OPD ini bekerja maksimal, infrastrukturnya ditingkatkan harus dimaksimalkan titik ini maka pembangunan selanjutnya untuk menjadi bahan kami untuk setiap pembahasan rapat-rapat selanjutnya,"tutupnya.

Kepada TitikKata pada Selasa (30/4/24) di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi D, Ida Mahmudah menyampaikan garis besar pembahasan.

“Hari ini, tadi kita rapat untuk menyampaikan itu. Prinsip bahwa ini harus bikin ‘rumah’ nya. ‘Rumah’ itu adalah jembatan utama program 2025. Kalau belum ada ‘rumah’ nya, nanti pas pembahasan APBD, tidak bisa masuk. Karena belum ada ‘rumah’ nya,” ujarnya.

Mewakili Komisi D, Ida juga mengusulkan permasalahan utama di Jakarta seperti penyelesaian sampah, kemacetan, banjir, dan polusi udara, dapat segera diselesaikan. 

“Maka tadi usul kami, dinas segera menyelesaikan sampah kawasan. Sampah kawasan ini sampah yang berbayar entah dari pasar atau perusahaan. Yang memang ada retribusinya. Nah saya berharap kalau ini ada pengelola nya tersendiri tetapi tidak membebani APBD. Kalau ini bisa diselesaikan 2.000 ton perhari kan lumayan. Dari 7.500 ton perhari sampah kita paling tidak dari situ saja sudah 2.000 ton. Lalu nanti ada Bank Sampah per RW dan lain sebagainya, ada TPS 3R per kelurahan, terus ada RDF Bantar Gebang, RDF Rorotan, paling tidak sudah mengurangi. Bicara mengurangi sampah adalah berbicara mengurangi kemacetan. Karena lalu lalang dari truk luar biasa dari TPS ke Bantar Gebang kan cukup lumayan padat, lumayan banyak. Itu yang pertama,” ujarnya. 

Terkait dengan banjir, Ida juga berharap agar semua usulan yang dijalankan harus melalui prosedur yang benar.

“Yang kedua, terkait dengan banjir. Banjir kalau selama ini masalahnya itu adalah harus ada waduk, penghubung untuk sementara menampung air lalu nanti dibuang ke laut dan sebagainya, paling tidak ini harus dikerjakan. Harus diadakan, tidak boleh tidak. Soal pembebasan lahan atau pembelian lahan, tetap usulan dari kami hukumnya wajib sesuai prosedur. Itu yang pasti. Karena semuanya harus sesuai prosedur. Saya sebagai ketua Komisi D gak mau disangkut-pautkan kalau pembebasan lahannya tidak baik,” tutupnya.

Seperti disampaikannya kepada TitikKata di ruang Fraksi PKS DPRD DKI, Senin (29/4/2024).

"Jadi memang dari awal kita mengusulkan untuk mediasi kekeluargaan baik dari JakPro maupun dari warga agar bisa sama-sama punya solusi yang baik. Dan kemarin lagi hari jumat pada saat rapat kerja dengan SKPD saya menegaskan lagi dengan dinas perumahan terkait dengan kampung bayam untuk segera ditindaklanjuti. Dan saya katakan saya katakan bahwa pak Pj berjanji untuk segera mungkin menemui warga dan memberikan solusi. Jadi ternyata memang untuk dinas perumahan karena rumah susun kampung bayam ini sudah ada otoritasnya di JakPro, jadi dinas sendiri tidak punya hak untuk bisa memberikan solusi," katanya.

"Makanya langsung mungkin dari Pj dan JakPro bersama warga, jadi saya pikir sabar juga ya warga kampung bayam dan mudah-mudahan yang kedua ketemu saya dengan SKPD untuk disampaikan ke Pj Gub bisa segera, dan Pak Pj kabarnya masih di luar negeri makanya mungkin belum bisa menanggapi apa yang sudah beliau janjikan pada hari Kamis pekan lalu," tambah Mardono.

Kemudian terkait tamu warga KBS termasuk media yang dilarang untuk masuk oleh JakPro, Mardono mengaku tindakan tersebut merupakan hal yang wajar.

"Jadi memang otoritasnya kan ada di JakPro, saya  pikir wajar karena sekarang JakPro merasa pengelolaannya milik JakPro, saya pikir media juga harus bernegosiasi ke pihak JakPro," katanya.

Informasi pengadaan tersebut tertuang dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Seperti dilihat TitikKata dari sirup.lkpp.go.id, tender tersebut berasal pada satuan kerja Sekretariat DPRD Banten, dengan total pagu anggaran senilai Rp1.200.000.0000.

Kepada TitikKata, Kepala bagian hukum dan persidangan Sekretariat DPRD Banten, Furkon, menjelaskan pakaian tersebut dibeli untuk 85 anggota dewan periode 2019-2024 dan 100 anggota dewan yang akan dilantik periode 2024-2029.

“Pertama pakaian sipil harian, itu diberikan 2 setel dalam satu tahun, kemudian pakaian sipil resmi disediakan satu pasang dalam satu tahun, kemudian pakaian dinas harian lengan panjang itu disediakan satu pasang, dalam satu tahun, terakhir pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan satu pasang dalam satu tahun. Ada tambahan lagi pakaian sipil lengkap yang disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Jadi dalam kurun waktu masa baktinya hanya dua kali diberikan pakaian sipil lengkap yang berdasi,” ujar Furkon di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (22/4/2024).

Menurut Furkon, pengadaan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Namun sayangnya, Furkon enggan merinci harga satuan pakaian anggota dewan. Dia berdalih proses pengadaan pakaian DPRD sudah melalui proses lelang yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog.

Selain hak pakaian, Furkon menyebut anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi lainnya meliputi tunjangan jabatan sampai jaminan kesehatan.

“Selain pakaian ada hak kesehatan juga tunjangan tunjangan lain, gaji diatur di PP 18,” pungkasnya.

Dalam interupsi tersebut, Lukman meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Saya melihat ada beberapa catatan dari kami soal APBD DKI Jakarta hari demi hari postur APBDnya ini kayaknya udah gak benar. Yang pertama usulan saya bagaimana pak Pj agar KJP di cabut dan sekolah gratis di DKI Jakarta lebih efektif pak.  Kenapa? Karena tidak ada kesenjangan satu sama lain. Kenapa? Karena kesenjangan itu selalu terjadi di lingkungan. Saya sebaiknya untuk  sekolah gratis itu lebih efektif," katanya.

Menanggapi itu, warga Jakarta Pusat, Zainun mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut.H

"Jangan, saya gak setujuh karena kalau sekolah gratis kan biaya sekolahnya doang yang gratis. Kalau KJP kan buat membantu buat pangan murah, beli alat tulis, transportasi anak ke sekolah. Itukan bantu mba. Kalau SMK itu 450 ribu, jadi saldo mengendap di ATM itu 350 ribu, yang bisa ditarik tunai itu cuma 100 ribu. Nah 100 ribu itu saya buat transportasi anak," katanya.

Berbeda dengan Zainun, warga Jakarta Barat Bariyah malah setuju dengan usulan itu, asalkan dilakukan secara menyeluruh.

"Kalau menurut saya, kalau memang itu menyeluruh dan tidak untuk perorangan satu persatu segelintir orang yang mendapatkan gratis itu ya kalau menurut saya sih baiklah, kalau emang itu menyeluruh. Supaya anak-anak itu bisa mengecam pendidikan yang lebih bagus lah, kalau swasta kan bayarnya pasti mahal, kalau menurut saya pribadi kalau anak saya sekolah swastapun kayaknya mungkin sangat tidak mampu untuk jangankan bayar sekolah bayar oangkos sehari-hari aja udah berat. Jadi kalau memang itu buat semuanya yang membutuhkan kayak sekolah swasta ya kalau saya sih bagus,"katanya.

Untuk diketahui, program KJP diluncurkan pertama kali pada tahun 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan diteruskan hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik. Ia mengaku, finalis Duta Genre Kota Cilegon 2024 membantu pembangunan di Kota Cilegon.

"Bagaimana hidup itu tidak fokus ke hal yang jelek, hidup supaya sukses. Kenapa saya selalu konsen pembangunan Generasi Remaja ini yang menurut istilah generasi Z ini yang apabila tidak kita kemas dengan baik, maka mengkhawatirkan," katanya di Kantor DPRD Kota Cilegon. Kamis, (18/4/2024).

Hasbi menjelaskan, bahwa finalis Duta Genre 2024 berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan Kota Cilegon.

"Untung kita peduli, pemerintah memberikan kesempatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan ya tadi ada utusannya untuk bersama-sama pembangunnannya di Kota Cilegon dimiliki oleh semua orang termasuk para remaja," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Duta Genre 2024 Kota Cilegon Billy Restiana Zahra mengatakan finalis saat ini berjumlah 29 orang dari berbagai Sekolah dan Kampus.

"Tadi yang hadir ada 29 finalis Duta Genre yang akan nanti masuk grand final pada tanggal 1 Mei 2024 di CCM (Cilegon Center Mall)," paparnya.

Billy mengaku, kegiatan kali ini bersama DPRD Kota Cilegon dalam rangka audiensi membuka ruang aspirasi Finalis Duta Genre 2024.

"Kegiatan finalis Duta Genre Kota Cilegon, dalam rangka audiensi kepada tokoh-tokoh inspiratif support untuk program Genre, salah satunya Hasbi Sidik Kota Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon," pungkasnya.

Ditemui TitikKata di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/4/2024), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI sekaligus anggota Komisi C DPRD DKI, Wibi Andrino mengatakan hingga kini pihaknya masih terus memperjuangkan hak warga Kampung Bayam.

"Perjuangan kita masih tetap sama untuk tetap menyuarakan hak daripada masyarakat kampung bayam, tinggal ini membutuhkan quorum ya lebih banyak daripada teman-teman fraksi yang lain untuk bisa mendorong ini dan menekan daripada pemerintah provinsi Jakarta untuk bisa memberikan hak-hak dari masyarakat tersebut," katanya.

Sementara itu, anggota PKS DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi D DPRD DKI, Ahmad Mardono mengaku sudah bertemu dengan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membicarakan perihal terkait.

“Kebetulan tadi (Kamis, 18/4/2024) saya bersama dengan tiga dari fraksi PKS kita langsung bertemu dengan pak Pj Gubernur pak Heru sebelum paripurna, dan itu menjadi konsen kami. Memang dari awal saya sudah juga bertemu warga kampung bayam yang sampai sekarang masih tinggal di sekitar kampung bayam untuk rumah susun yang belum ditempati. Jadi kami dari PKS memang punya konsen terhadap warga kampung bayam yang memang di janjikan, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Heru minta di perhatikan secara serius. Dan beliau berjanji langsung, dan saya bilang segera diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyapa. Dan beliau semenjak bulan maret memang menjanjikan yang 46 orang khususnya yang di janjikan pak Anies dulu untuk bisa menjadi bagian dari pengelola JIS itu untuk menempati rumah susun di Nagrak, dengan fasilitas yang bagus,” katanya.

Terkait kasus penangkapan Furqon, Mardono mengatakan PKS masih dalam tahap meneliti.

“Jadi kita sendiri ingin memisahkan kasus pak Furqon yang barangkali masih di polres Jakarta Utara, ingin memisahkam sebenarnya apa yang dilakukan pak Furqon kita juga masih meneliti masih mengamati masalah yang dituduhkan sebagai kriminalisasi oleh JakPro oleh pengembang,” katanya.

“Oleh karena itu kami tadi menegaskan kepada pak Heru, Pak tolong jangan sampai jadi kerikil dalam sepatu. Masalah kecil sepeleh tapi enggak segera di selesaikan, dan beliau berjanji besok atau segera mungkin bertemu. Saya bilang pak bertemu saja karena ini masalah kemanusiaan, jadi jangan sampai nanti sampe November misalkan pilgub ini jadi krikil terutama buat DKI Jakarta dan cagubnya,” tambah Mardono.

Dibalik kesuksesan Abdul Gofur mendulang suara terbanyak, pria kelahiran 4 September 1984 yang akrab disapa Gus Gofur ini memiliki segudang prestasi.

Dimana saat ini, Gus Gofur sedang menempuh kuliah doktor di Universitas Sriwijaya Palembang. 

Selain menempuh pendidikan formal hingga perguruan tinggi, Abdul Gofur juga menyelami ruang pendidikan konvensional pondok pesantren yakni diantaranya, Ponpes Raudlatul Atfal Astana, Ponpes Al-Luqmaniyah, Ponpes An-Nasyath.

Dalam catatan pergerakan, Abdul Gofur mulai melintasi jalan organisasi secara historis pernah menjadi Ketua Ikatan Santri Mlangi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Serang, Sekertaris PCNU Kabupaten Serang, Sekertaris MUI Kabupaten Serang serta anggota Peradi Serang. 

Dalam riwayat karir, Abdul Gofur pernah menjadi Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK, kemudian pada tahun 2014 - 2019 Menjadi Anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Serang dan terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

"Lalu, 2021 saya tetap berkarier di partai sebagai kader partai taat, patuh, dan fatsun terhadap partai. Lalu, di tahun 2024 saya maju lagi mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang dan alhamdulillah terpilih. Kembali lagi di 2019 ya ujian panjang saya menang tapi tidak dilantik tapi alhamdulillah di 2024 ini saya kembali ke legislatif dengan hasil uji payah terimakasih seluruhnya untuk keluarga, tim pemenangan, yang mendorong memenangkan kembali di 2024 ini," katanya. 

Pada kontestasi Pemilu 2024, lanjut Gofur, dirinya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang fraksi PKB dan berhasil terpilih dengan perolehan suara mencapai 18 ribu lebih.

"Perolehan suara keseluruhan sekira 18ribu sekian untuk perolehan pribadi 6.606. Ya nalurinya mungkin yah, karena 2014 sudah ada pengalaman jadi, dan 2019 menang, meskipun gagal dilantik, saya yakin kebenaran Allah SWT itu benar jadi ya saya tetap ya perjuangan dijalan politik sudah menjadi darah daging sehingga saya kembali lagi di kancah politik," ucapnya.

Masyarakat Kabupaten Serang pun menaruh harapan kepada Gofur untuk menekan angka pengangguran dan juga persoalan sampah yang menjadi fokusnya selama berkampanye.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Dapil 1 khususnya para tim pemenangan yang sudah jerih payah, keringat, tenaga, dan seluruh pengorbanannya untuk memperjuangkan ini semoga membawa hasil manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya tidak bisa memberikan kata-kata yang lebih baik bahwasanya perolehan suara ini secara maksimal," pungkasnya.

Kepada Titikkata, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria mengatakan pihaknya menyambut baik program yang dilakukan oleh pemkot termasuk memberantas THM. 

"Banyak sekali program-program pa pj yang sudah Dilakukan baik penerangan jalan dan juga sekarang sudah melakukan apa pemberantasan THM yah Alhamdulilah mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu hal-hal yang positif sehingga nanti kedepan beliau dalam kurun waktu setahun kurang lebih dari tahun banya juga program-program beliau bisa diterapkan sehingga bisa lebih dirasakan oleh masyarakat kota serang," Katanya di gedung DPRD Kota Serang pada Selasa (16/04/2024).

Ratu menyebut, langkah tersebut sejalan dengan aspirasi yang diterima dari masyarakat selama ini. 

"Saya mendapat pemberitahuan dari pa pj namanya kan itu aspirasi dari masyarakat juga otomatis pemerintah daerah juga harus melaksanakan aspirasi tersebut dan Alhamdulillah mungkin ini jalan yang terbaik buat masyarakat kota Serang sehingga pelaksanaan pada hari ini bisa dilaksanakam," Katanya.

Ditemui TitikKata di gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golongan Karya (Golkar), di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Ketua Komisi I itu mengatakan, persoalan jalan rusak mestinya tidak lagi dipersoalkan.

Pasalnya, kata Amud, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang cukup besar dan keluhan tersebut sudah berlangsung lama. 

“Mestinya di Kabupaten Tangerang ini tidak ada lagi jalan-jalan utama apalagi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan cukup parah, seharusnya tidak ada lagi.  Kenapa saya katakan demikian, APBD Kabupaten Tangerang ini cukup besar. Kalau jalan-jalan utamanya saja rusak parah begitu harusnya sudah menjadi perhatian sejak dulu dari pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (4/4/2024).

Lebih lanjut, Amud juga menyoroti banyaknya truk yang diduga menjadi pemicu kerusakan jalan. Menurut dia, pemerintah daerah yang semsetinya bertanggung jawab atas keamanan warga dan meminta agar segera ditindaklanjuti.j

“Ini memang keluhan lama ya soal aktivitas kendaraan ya, pemerintah memang harus mengambil langkah cepat bagaimana juga masyarakat bisa terlindungi, dan pembangunan di Kabupaten Tangerang juga bisa berjalan. Karena kemajuan suatu daerah juga memang tidak lepas daripada kehadiran investor yang hadir di wilayah,” tutupnya. 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak kurang lebih 18 titik kerusakan sedang hingga berat terjadi di Jalan Raya Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (1/4/2024), terdapat kondisi jalan yang tampak terpecah menjadi dua ruas, retak dan berlubang hingga kedalaman kurang lebih 4 cm. Tak hanya rusak berat, kondisi diperparah karena banyaknya tanah merah yang mengakibatkan debu tebal disepanjang jalan.

Usai giat, Ketua DPRD, Kholid Ismail menyampaikan, pihaknya akan segera menggelar rapat pandangan fraksi guna menindaklanjuti laporan tersebut dan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Tangerang dalam mencapai target pendapatan yang meningkat hingga Rp600 Miliar.

“Kalau melihat secara gambaran umum, apa yang menjadi target pemerintah pusat, pemerinta provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang ini secara penuntasan peogram stanting dan penguatan investasi dan lain sebagainya ini sudah sesuai dengan target,” katanya.

“Secara garis besar, kita di tahun 2023 APBD kita ini 7,4 dan kemudian dalam pelaksanaannya APBD jadi 7,9. Artinya disini ada beberapa target yang memang akan kita lihat, capaian daei RKPD dan RPMJD Kepala Daerah,” sambungnya. 

Ditempat yang sama, meski tidak menjelaskan secara detil, Penjabat (PJ) Bupati Tangerang, Andi Ony mengklaim, realisasi APBD 2023 baik pendapatan maupun program sudah dilaksanakan 100 persen. 

“Kalau secara realisasi pendapatan kita sudah melebihi dari target yang ada presentasinya lebih dari 100 persen, nah kalau secara program kita hampir mencapai 100 persen. Tapi secara pelaksanaan program sebenrnya sudah mencapai 100 persen,” katanya.

“Kegiatan ini masik akan berlanjut 2-3 kegiatan lagi, sampai akhirnya masuk pada keputusan dari kepala DPRD apakah diterima atau tidak dan apa arahan selanjutnya terkait pembangunan di Kabupaten Tangerang ini agar lebih baik lagi,” singkarnya.

Kepada Titikkata, Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah menjelaskan dengan adanya pembentukan pansus tersebut di tingkat legislasi akan berjalan dan melanjutkan kinerjanya.

“Sekalian penugasan pansus ada 3 pansus ya karena kan tingkat pengawasan sudah berjalan tinggal kinerja legislasi ya itu kita juga harus 3 target kan harus sudah selesai ternyata ada 3 pansus ada 6 raperda ya,”ucapnya saat ditemui Tititkkata di Kantor DPRD Kota Bekasi, Sabtu (23/03/24).

Sementara Itu, Gomos Jaksana Putra selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Hukum DPRD Kota Bekasi mengungkapkan beberapa raperda yang akan dibahas dari 3 pansus tersebut.

“Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus, panita khusus 47 itu membahas raperda tentang toleransi kehidupan bermasyarakat dan juga raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kemudian pansus 48 rencana membahas pencabutan perda Kota Bekasi 05 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang sesuai dengan amanah undang-undang cipta kerja ini dan kemudian juga raperda tentang bangunan gedung, berikutnya pansus 49 rencana membahas raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan raperda tentang penanggulangan penyakit menular jadi semua pansus ini akan menyelesaikan waktunya sesuai kesepakatan pimpinan dan anggota pansus sesuai tatib DPRD,”tutupnya.

Ditemui TitikKata di gedung DPRD DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Fraksi PKS, Ismail menjelaskan alasannya.

"PKS salah satunya menggaris bawahi tentang mekanisme penunjukkan gubernur kepala daerah, jadi ketika di usulkan di pasal 10 itu ditunjuk oleh presiden kita menilai dan memandang ini sebagai setback dalam kacamata  demokrasi. Sesuatu yang sudah bergulir dibanyak tempat pilkada itu harus kemudian kembali lagi dengan penunjukkan. Itu menjadi salah satu penolakan kita. Iya akhirnya kemudiankan baru ada dirapat kerja DPR RI, Kemendagri dengan komisi terkait baru kemudian menegaskan. Tapikan kalau kita lihat kronolisnya dan masih tertulis di drafnya masih tertulis di tunjuk, nah makanya ini ditegaskan kembali oleh PKS, agar dikembalikan seperti peraturan sebelumnya kepala daerah itu pilih melalui pilkada," katanya, Selasa (19/3/2024).

Selain itu, kata Ismail wacana terkait pemilihan kepala daerah pada tingkat kota juga menurut PKS harus dikaji lebih dalam.

"Poin-poin lainnya saya kurang tau spesifik tapi ada satu hal yang menjadi wacana yang di usulkan juga adalah bagaimana juga dilakukan pemilihan sampai dengan tingkat dua, tingkat kota. Kalau selama inikan baru tingkat provinsi, nah tingkat kota ini juga perlu di kaji. Pemilihan wali kota dan juga DPRD tingkat kota madya seperti itu, karena dengan pemilihan ini kita menilai memandang ini akan menjadi satu ruang bagi masyarakat itu melalui para wakil rakyatnya nanti akan dududk baik sebagai wali kota hasil pemilihan maupun DPRD tingkat II hasil pemilihan, itu semakin kuat pengokohan aspirasi masyarakat," katanya.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mengambil keputusan tingkat I terhadap rencana undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pada Senin (18/3/2024) kemarin. Fraksi PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak keputusan tersebut.

Hal itu seperti disampaikan Dede Rohana kepada TitikKata saat ditemui di plaza aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Jadi itu sesuai dengan regulasi yang ada pelaku usaha atau perusahaan memang harus membayarkan maksimal harusnya satu minggu sebelum hari raya. Ya, syukur-syukur sih dibayarkan dua minggu, tiga minggu, sebelum hari raya biar masyarakat atau pekerja ini juga bisa dengan leluasa mempos-poskan pengeluaran pengeluaran lebarannya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mungkin satu minggu sebelum hari raya sesuai regulasi,” ujar Dede Rohana, Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut politisi PAN itu meminta, Disnaker Banten untuk berperan aktif dengan membuka posko pengaduan THR secara online melalui email dan nomor WhatsApp.

“Kita minta buka posko online saja biar bisa disebarkan melalui WA misalnya, link website pengaduan ketika ada masyarakat Banten yang tidak dibayar atau belum dibayar bisa segera melapor,” katanya.

Dede mengingatkan, kepada perusahaan terdapat sanksi jika tidak membayarkan THR tepat waktu sesuai tauran yang berlaku.

“Kita antisipasi baik melalui pemanggilan atau teguran dulu, atau bisa komunikasi via telepon dulu kepada pengusaha belum membayar atau kesulitan membayar,” tandasnya.

Hal itu disampaikan Kholid saat ditemui TitikKata di ruang kerjanya, Senin (18/3/2024). 

Menurut Kholid, keberhasilan penekanan angka stunting di Kabupaten Tangerang tak lepas dari keberhasilan Pemkab dalam penggunaan anggaran serta adanya kolaborasi dari berbagai sektor baik dari unsur pemerintah daerah, kecamatan hingga masyarakat dan stekholder terkait.

“Tentunya ini kolaborasi antar OPD, dan pola penganggaran yang tepat. Jadi saya harap, ini bisa ditingkatkan lagi dalam upaya penekanan angka stunting,” tutupnya. 

“Pencegahan yang dilakukan oleh Penkab Tangerang melalui Dinas Kesehatan dan DPPKB dan Allhamdulillah berhasil menekan angka stunting ya dan cukup signifikan juga dari seratus ribu sekian balita yang terkena stanting berhasil ditekan sedemikian rupa melalui program-program yang dijalankan oleh Pemkab Tangerang,” ujarnya.  

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Tangerang berhasil menurunkan angka kasus stunting pada pada balita yang sebelumnya tercatat sebanyak 16.100 kasus pada tahun 2021 menjadi 5 ribu kasus pada tahun 2023. (Mimi)

Hal itu disampaikan, anggota Komisi A DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo kepada TitikKata usai melakukan audiensi dengan ahli waris, Kamis (14/3/2024).

"Nah hari ini ada warga ahli waris di daerah rawa sari yang mengklaim bahwa hak mereka telah di rampas, karena ada penggunaan lahan milik nenek moyangnya tetapi mereka tidak punya hak ganti rugi. Yang ketiga, dari sisi pemerintah daerah sudah memenuhi ganti rugi itu. Nah ganti rugi itu dalam bentuk konsinasi di pengadilan, uangnya di titip ke pengadilan kemudian diserahkan kepada orang yang dianggap oleh pengadilan sah. Tapi persoalannya adalah ini gak nyambung, nah oleh sebab itu tadi kita menerima dan mendapatkan semua keterangan dan dokumen - dokumen yang rencananya kita akan lanjutkan ke langkah formal berikutnya dengan pemerintah daerah dan eksekutif vertikal," katanya. 

Namun, kata Dwi sebelum hal demikian dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan mediasi secara informal.

"Oleh sebab itu sebelum nanti ke langkah formal rencana kita akan melakukan mediasi informal supaya mendapatkan fakta dan data secara lebih akurat lagi. Tetapi intinya bahwa ahli waris sebagai warga mendapatkan hak kita akan mediasi DPRD atau komisi A akan mediasi supaya  mereka mendapatkan kepastian, kejelasan kedudukan hukum mereka atas hak tanah nenek moyangnya, dimana mereka adalah generasi keempat dan kelima yang ada dari ahli waris atau pemilik yaitu Haji i Da’am Bin Nasairin seperti itu," katanya.

Ditemui Titikkata, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal menyoroti hal utama terkait Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum di Kota Bekasi dari 5 Raperda yang telah disahkannya.

“Terkait depot air minum itu kita bikin regulasi yang outputnya perlindungan masyarakat konsumen ya. Karena disinyalir terlalu menjamurnya depot-depot isi ulang air minum khawatir rendahnya pengawasan mutu air oleh dinas terkait. Makannya kita disitu buat regulasi bagaimana depot-depot ini mulai dari lahirnya permohonan pembuatan depot ini harus diselesaikan dengan baik dan udah berjalan pun harus ada pengecekan secara berkala baik itu melalui dinkes, disperindag dan lain-lain. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas standar mutu air isi ulang yang beredar di Kota Bekasi,”ucapnya saat ditemui dikediamannya Sabtu (09/03/24).

Sementara itu, Kasubag Hukum DPRD Kota Bekasi, Gomos Jaksana Putra menjelaskan aturan yang sudah dibuat bagi para pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bekasi.

“Dan juga dalam perda ini ada juga hak konsumen dan hak pembinaan, kemudian ada hak buat penjamahnya, buat perjalanan produksi dan untuk pembuat wadahnya. Sehingga di lokasi dan ini nanti ini perlu diawasi juga selain oleh DPRD tapi juga oleh perangkat daerah dalam hal ini bisa DPMPTSP maupun Dinas Kesehatan. Karena dua perangkat daerah ini punya keterkaitan langsung, terutama Dinas Kesehatan masalah kesehatannya. Kemudian usaha lokasi depot air minum ini tidak berdekatan dengan tempat pembuangan pengelolaan sampah dan juga peternakan dan klinik atau penetapan hewan. Jadi atas hal tersebut bisa diselenggarakan di Kota Bekasi,”tambahnya.

Lanjut, dirinya juga menyampaikan agar para pelaku usaha depot air minum isi ulang bisa memiliki sertifikasi layak higen sanitasi dari perangkat daerah.

“Jadi memang usaha depot air minum kalau berdasarkan perda ini harus memiliki yang pertama nomor induk berusaha, kemudian yang berikutnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, kemudian juga ada sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi pengelola dan penjamah usaha depot air minum ini dan dikeluarin oleh dinas atau lembaga yang berkompeten seperti itu,”tutupnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi I Nuryadi Darmawan di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Kota Bekasi.

“Kami harus menyampaikan pada forum terhormat ini dan kali ini menjadi suguhan sebuah kado yang istimewa untuk Kota Bekasi. Yang pertama, Pak Pj kami ini sudah beberapa kali punya Pj mudah-mudahan bapak yang pertama dan terakhir tahun ini karena kenapa saya sangat banyak mendengar aspirasi dari warga atau dari semua instrumen pemerintahan kemarin belum lagi selesai kegaduhan terkait kaos jersey, belum selesai lagi dengan konsep pemilu kita yang sekarang ini dalam tanda kutip tidak maksimal,”ucapnya saat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Minggu (10/3/2024).

“Kemudian kita ricuh dan gaduh lagi terkait dengan hari ini adalah Tempat Hiburan Malam, kemudian baru berapa hari lagi baik dari stakeholder masyarakat, LSM dan apapun bercerita lagi menjadi tempat pengaduan di Komisi I,”pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I, Faisal menegaskan bahwa dirinya dalam Bidang Pemerintah saat ini tidak pernah dilibatkan oleh Pj Wali Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Mengingat sistem kerja pemerintah ini ada di bidang kami, tapi sekalipun kami tidak pernah dilibatkan hal-hal yang kami anggap penting. Terlebih kita sama-sama tau walaupun bapak lahir bukan dari pemilihan fungsi, tupoksi bapak sama denga kepala daerah lain. Artinya asal bapak tidak dari pemilihan bisa dipastikan bapak tidak mengerti betul isi Kota Bekasi seperti apa,”tandasnya.

Ditemui TitikKata di Ruang Rapat Komisi B, Anggota Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zulkifli, sampaikan terkait status dari DKI Jakarta.

“Bukan kosong. Jadinya status Jakarta itu, kan itu UU belum dicabut maksudnya UU belum ada yang baru. Yang UU bahwa Jakarta adalah ibukota. Sementara itu ada UU lain menyatakan Ibukota Indonesia adalah IKN. Nah, harusnya tanggal 15 Februari tuh batasnya tuh. Jakarta harus beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta yang bukan Ibukota. Tapi UU nya itu belum jadi kan. Akhirnya sekarang numpuk tuh. Kalau kita tanya sekarang Ibukota Indonesia apa, ada dua UU yang menjelaskan. Satu bilang IKN, satu bilang Jakarta. Nah ini secara hukum ada clash gitu,” ujarnya, Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI, masih berlaku. 

“Masih berlaku. Kan belum ada UU yang baru, belum dicabut. Itu yang masalahnya harus dibicarakan di Badan Legislatif,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya menimbulkan ketidakjelasan hukum. 

“Dampaknya tidak ada kejelasan hukum. Jadi harusnya kan pemerintahan pusat ada di ibukota. Nah sekarang itu masih di sini. Itu jadi bisa dipermasalahkan oleh orang hukum misalnya,” ujarnya. 

Untuk diketahui, pada UU IKN Pasal 41 ayat 2 tertulis, Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini.

Akan tetapi, status Jakarta sebagai ibu kota sendiri baru dapat tergantikan oleh IKN di Kalimantan apabila diterbitkannya Keputusan Presiden.

Alokasi anggaran tersebut terdapat di lampiran 2 Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 50 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 dibagian Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Sekretariat DPRD.

Sementara, jika dibandingkan dengan APBD 2023 bahwa anggaran Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut hanya sebesar Rp.1.879.631.820.

Ditemui TitikKata di gedung DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Taufik Zoelkifli menjelaskan pandangannya.

"Saya belum tau kenapa naik karena saya gak masuk ke dalam pembahasan anggaran tersebut, tapi sebenarnya kalau pengalaman saya kemarin-kemarin bajunya masih ada, bajunya yang tahun lalu masih ada. Karenakan baju itu bisa dipakai lebih dari satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Jadi saya kira memang perlu ditinjau kembali. Kalau gak salah 4 stylie baju safari yang bisa dipakai untuk rapat, kalau pin itu dapat. Pin itukan lima tahun sekali, kalau baju itu termasuk juga baju betawi," katanya.

Sementara, Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza mengatakan kenaikan anggaran tersebut terkesan seperti hadiah bagi para anggota dewan yang masa baktinya selesai pada Oktober mendatang.

"Kalau melihat hal ini adalah menunjukkan trend yang salah, trend yang keliru karena mereka selalu mengatasnamakan anggota DPR atau legislatif ini dalam seremonial. Jadi ketika mereka sudah tidak lagi menjabat mereka diberikan hadiah, terkesan bahwa mereka mendapatkan hadiah atas dedikasinya,"katanya.

Padahal menurut Efriza kinerja para dewan terlebih bagian legislasi terbilang tidak maksimal.

"Namun yang menjadi pertanyaan dedikasinya kemana? Kalau dedikasinya dilihat bahwa hasil dari kinerjanya kita masih mempertanyakan bagaimana kinerja ataupun usulan yang semestinya dijalankan 35 tapi di turunkan menjadi 19 dan kemudian realisasinya dibawa 19 ini adalah bukti bahwa besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran masyarakat tinggi tapi apa yang didapatkan oleh masyarakat itu minim, dan ini adalah kondisi miris. Jadi kalau saya melihat sudah waktunya sekertariat dewan ataupun penganggar ini lebih memikirkan kontribusi nyatanya dari anggota dewan atas kinerjanya, bukan sebaliknya ia mengutamakan seremonial berupa pin baju dinas hanya untuk penutupan. Terkesan bahwa anggota dewan ini bekerja lima tahun ditutup dengan seremonial dan terkesan bahwa ini adalah menunjukkan rasa bangga kita, menunjukkan rasa kepedulian kita atau dedikasi mereka. Bukan seperti itu untuk menunjukkan kinerja anggota dewan, tapi yang sementinya dilakukan adalah misal bagaimana anggaran anggotanya dewan yang semestinya besar malah diminimalisir, dihemat dan itu adalah trobosan baru," katanya

Untuk diketahui, terdapat 35 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 153 tahun 2022. Namun, dalam perjalanannya raperda tersebut direvisi menjadi 19.

Ditemui TitikKata, Senin (4/3/2024) di DPRD DKI Jakarta, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menjelaskan perihal terkait.

"DPRD di komisi A kami coba memediasi kedua belah pihak baik pihak warga juga pemerintah termasuk juga pihak pabrik di sana cuma sayangnya mereka nggak hadir. Harapan kami bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dulu secara kekeluargaan karena memang lahan atau tanah disitu adalah milik daerah atau milik negara. Karena itu ada tadi 4 KK di situ, kita dorong coba di mediasi dulu dengan pihak pemilik pabrik yang ada di belakang situ sehingga kemudian mereka merasa dihargai mereka, merasa merasa dimanusiakan dan ada win'in solusinya sehingga nanti ke depan mungkin enggak perlu ke DPRD  kalau misalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara warga dengan pabrik," katanya

Sementara itu, Wakil Camat Cengkareng, Jakarta Barat Suhardin mengatakan saat ini kecamatan belum bisa melakukan apapun, karena harus dimusyawakan terlebih dahulu di tingkat kelurahan.  

"Karena sudah di musyawarakan di tingkat RT, nanti akan musyawarakan lagi oleh pak lurah kecuali kalau pak lurah belum selesai ya mungkin kita fasilitasi lagi di kecematan. Tapi, mudah-mudahan di tingkat kelurahan aja lah. Masalahnya itu secara detail saya belum tau karena belum ada laporan maupun belum ada permintaan dari kedua bela pihak," katanya.

Kepada TitikKata pada Kamis (29/2/24) di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Sekretaris Komisi B, Wa Ode Herlina, menjelaskan solusi yang dibawa dalam permasalahan ini. 

“Solusi nya adalah kita minta pedagang bersurat resmi ke bu RW. Dan bu RW menyampaikan ke Lurah, Camat, dan kalau bisa menjadi lokasi sementara binaan. Kemudian regulasi kedua itu supaya masyarakat LMK, FKDM terlibat. Terlibat artinya ketika ada uang kas transpran apa saja. Sehingga bisa berjalan lebih baik,” ujar Wa Ode. 

Pada kesempatan yang sama, Ronauli Nababan, Ketua RT 008 Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, menceritakan kronologis awal terjadinya permasalahan tersebut.

“Kalau masalah dari ini sebenarnya ini sudah ada kesepakatan antara pihak pukis UMKM dengan pihak RW untuk mengadakan sebuah kesepakatan untuk memulai usaha ini. Tapi di tengah jalan RW sudah menyetujui, RT secara pribadi tidak mengetahui soal ini bukan soal setuju atau tidak. Jadi kebetulan saya RT di lokasi tersebut. Jadi saya karena pihak pukis nya gak datang ke saya, gak tau juga saya. Sehingga ketika sudah dimulai, ada warga yang resah mungkin entah apa lah yang mendasarinya sehingga terjadilan pengaduan ke pihak berwenang lah. Itu lah sumber awalnya. Mungkin ini masalah nya hanya komunikasi yang kurang lengkap aja. Posisinya persis di trotoar. Memang trotoar itu kan untuk pedestrian ya untuk jalan warga, tentunya memang kalau dari sisi itu kurang tepat memang. Tapi ya udahlah kita bicarakan kedepan begitu,” ujar Ronauli. 

Meskipun begitu, Ronauli juga harapkan kedepan menemukan solusi yang terbaik pada masing-masing pihak.

“Harapan saya ini bisa diselesaikan baik-baik, dikomunikasikan dengan baik-baik, berjalan dengan baik-baik, jadi sama-sama kita supaya tidak saling dirugikan lah. Warga juga tidak dirugikan, kenyamanan juga tidak terganggu, dan pihak UMKM nya tidak dirugikan juga. Jadi itu yang harus ditempuh lewat nanti musyawarah yang akan dilakukan kedepan,” pungkasnya.

Dalam PAW tersebut, Basuni secara resmi mengucap janji dan menggantikan Ubaidillah.

Usai sidang, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menjelaskan jika proses PAW tersebut merupakan mekanisme hal yang biasa terjadi.

"Kita Alhamdulillah itu kan mekanisme normal ya jadi dari partai berkarya pak ubaynya kan dia sudah pindah partai ya akan menggantikan pak basuni nomor Perolehan nomor berikutnya," ujarnya.

Hasan juga menegaskan, meski periode DPRD Kota Serang 2019-2024 akan berakhir pada bulan Oktober nanti. Ia berharap, Basuni segera memanfaatkan secara maksimal posisinya sebagai wakil rakyat.

"Yang baru kan tinggal menyesuaikan aja masih semangat insya allah yang terpilih lagi dan yang tidak terpilih masih semangat. Ya sesuai tata tertib menempati posisi sebelumnya pak ubay sesuai dengan itu  mudah-mudahan Masih ada sisa waktu dimanfaatkan betul," ungkapnya.

Dalam usulan tersebut, dimaksudkan untuk merubah Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Usai giat kepada Titikkata, Pj Wali Kota Serang, Yedi Rahmat mengatakan agar hal itu bisa berjalan efektif. 

"Di DPRD kami bersama dari temen-temen para OPD menghadiri tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Serang atas pandangan umum Fraksi DPRD Kota Serang terhadap penyampaian Rancangan peraturan daerah  untuk satu pencabutan peraturan daerah yang kedua perubahan kedua atas Perda Kota serang nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Serang," Katanya di gedung DPRD Kota Serang pada Selasa (27/02/2024).

Yedi mengaku, dalam sidang paripurna tadi semua Fraksi mendukung penuh Raperda tersebut dan tidak ada masalah.

"Semua fraksi mendukung ya tinggal dibuat Pansus kami menunggu itu. Begitu kalau misalkan pansus sudah ada otomatis kita akan membahas bersama-sama itu yang dapat kami sampaikan ke teman-teman semuanya," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miroj, mengatakan Perda inisiatif ini perlu direalisasikan lantaran sampai saat ini masih banyak fakir miskin, anak-anak yatim dan patijompo di Kota Cilegon.

"Lebih kepada untuk ketahanan hidup, dimana ditengah hiruk pikuk industri di Kota Cilegon, dengan PAD kita yang Rp1,2 Triliun sangat tidak adil rasanya ketika masih ada warga atau anak-anak terlantar dan orang tua yang dari sisi kesehatanya apapun itu. Itu lebih kepada tindakan menggaransi hidup mereka. Karena menjadi tanggungjawab pemerintah,” katanya usai Paripurna di Aula DPRD Kota Cilegon. Selasa, (20/02/2024).

Isro menjelaskan, Perda inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang 1995 ayat 34 tentang fakir miskin dan anak yatim.

"Menindaklanjuti undang-undang 1945 ayat 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Intinya bagaimana Perda inisiatif ini kita akomodir terkait di era sekarang yang kita melihat banyak anak-anak yatim dan panti jompo yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah," ujarnya.

Adapun terkait dengan diakomodirnya perda inisiatif, dikatakan Isro, Perda untuk fakir miskin, anak yatim dan pati jompo berguna untuk kesejahteraan hidup warga Kota Cilgon.

"Sehingga kami berikan payung hukum itu (Perda inisiatif) agar bagaimana bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif," pungkasnya.

Ditemui TitikKata, Senin (19/2/2024) di Kapuk, Jakarta Barat, salah satu warga yang rumahnya akan digusur, Syafei mengatakan rencana penggusuran tersebut akibat masuknya pihak swasta.

"Jadi begini, tanah yang di belakang ini ada yang beli pas udah begitu pembelinya ini mau menggusur rumah kami. Dan yang keduanya tanpa seizin pemilik yang punya rumah dia mengatakan tempat ini berada di atas perairan dan dia melakukan medistrasi untuk di kelurahan. Terus kesananya itu tidak jelas jalurnya dan pembelinya pun tidak pernah menunjukkan wajahnya di kami, seperti itu kronologisnya. Dan rumah kami ini mau di gusur untuk operasional perusahaan dia yang untuk di bangun," katanya.

Kemudian, Syafei mengatakan informasi penggurusan itu sudah ada sejak bulan November 2023, dimana hal itu berasal dari Satpol PP Jakarta Barat yang mendatangi rumah warga.

"Dasar mulanya RT pun gak tau RW pun gak tau dan kamikan butuh bantuan dong untuk masukan omongan nanti kami laporlah ke RT/RW, nah disana lah mereka membantu kami. Nah tekanan terus datang kemari dan kita kasarnya diusirlah sama mereka tapi kitakan punya kemanusiaan kalau namanya diusir dengan cara tidak normal itu tidak wajar ya kami melawan lah. Nah kami berlanjutlah untuk ke atas ke DPRD sekiranya suara rakyat diterima gak oleh anggota dewan di komisi A. Alhamdulillah kami ke sana diterima dan kami juga menunggu keputusan dari sana. Sebenarnya kami juga gak mau panjang, cukup mereka datang kemari silaturahmi dengan kami masalah tempat kami mau di bongkar silahkan. Kami kan bukan binatang diusir begitu aja," katanya.

Seperti diketahui, pada 2 Februari 2024 lalu warga sudah melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD DKI untuk meminta bantuan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Ditemui TitikKata, di gedung DPRD DKI, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Jhosua menjelaskan alasannya.

"Lagi sedang kampanye dan penetapan suara, mudah-mudahan nanti perawal maret kita akan panggil dari eksekutifnya sama warganya yang merasa dirugikan sama yang mau membeli itu dengan mengatas namakan eksekutif. Mudah-mudahan nanti ada titik temuanya. Kami belum bisa bersikap, yang jelas mereka menduduki lahan tanah negara. Kalau tanah negara itukan ada peraturannya, ada undang-undangnya gitu karena mereka itu awam dan tidak bisa mengurus jadi memang perlu ada ganti rugi. Kalau pun ada ganti rugi, harus ada kesepakatan dari dua bela pihak. Kecuali kalau itu uang ambil pemerintah atau negara karena kalau yang diambil swasta untuk depan jalannya kelihatan bagus, ya harus dia yang betanggungjawab. Bukan pakai uang APBD tapi pakai uang privat yaitu swasta, ya kita coba ingin mendamaikan lah. Kalau dia perlu tanah untuk kepentingan bisnis dia, ya dia harus bernegosiasi langsung dengan parah pemilik, bukan menggunakan tangan pemerintah ataupun lurah untuk menakut-nakutin warga," katanya.

“Realitas faktanya menjawab seperti itu. Artinya apa? Jika kemudian kinerja dari rekan rekan DPRD itu bekerja dengan baik, saya pikir tidak ada lagi keluh kesah mengenai masalah pengangguran, sulit cari kerja, akses pendidikan yang susah, pelayanan kesehatan tidak memiliki atensi kepedulian bagi masyarakat,” ujar Asep di Kota Serang, Banten (8/2/2024). 

Lebih lanjut, Ketua Ikatan Alumni (IKA) Untirta itu menilai tiga fungsi utama dewan yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan tidak dijalankan secara maksimal.

“Mungkin sebagian rekan rekan juga sudah bekerja dengan baik, tetapi overall secara keseluruhan banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan kinerja kapasitas dan kemampuan kapabilitas daripada kompetensi DPRD ini,” katanya.

Oleh sebab itu, Asep bertekad jika melenggang ke parlemen akan memperkuat kelembagaan DPRD Banten.

“Saya maju dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan itu agar kinerja kelembagaan DPRD Banten ini dapat berjalan dengan baik, melaksanakan seluruh tufoksinya dan produk-produk nya juga dapat memberikan kemanfaatan untuk memajukan Banten dan mensejahterakan masyarakat,” ungkap dia.

Asep yang juga berprofesi sebagai Lawyer atau pengacara di Kota Serang itu mengklaim, pihaknya sudah terbiasa menyusun draf hukum, sehingga ketika duduk di kursi legislasi nanti bakal memperjuangkan produk hukum daerah yang pro rakyat.

“Kita berpikir untuk mengatasi permasalahan tidak hanya dalam konteks parsial, tatapi juga harus menyeluruh atau komprehensif dan sistematis harus kita membuat satu regulasi itu dalam bentuk peraturan daerah. Dan regulasi Perda hanya bisa diinisiasi oleh dua pihak, satu pihak eksekutif kepala daerah atau Gubernur, dua oleh legislatif atau institusi DPRD,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun, mengatakan usulan tersebut satu dari dua Raperda usulan legislatif.

"Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, anak terlantar dan yatim piatu. Terus yang kedua adalah Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dua Raperda ini usulan dari DPRD," katanya di Ruang Paripurna DPRD Kota Cilegon. Senin, (5/2/2024).

Disinggung lokasi yang bakal ditargetkan untuk Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Uyun mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah memiliki lahan di Bulakan, Kecamatan Cibeber.

"Pemkot Cilegon sudah punya kawasan pertanian terpadu sehingga kemudian Raperda ini merupakan bagian dari untuk melengkapi agar kawasan pertanian terpadu itu secara optimal dan maksimal bisa kita jadikan sebagai bagian program pembangunan yang ada di Kota Cilegon," ujarnya.

Meski dikepung dengan industri, diungkapkan Uyun, Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bakal menerapkan konsep metodologi terbaru.

"Tentu saja ada metodologi yang bisa kita kembangkan, teknogi yang bida kita kembangkan, apapun dengan katakanlah dengan kawasan pertanian terbatas tentu saja urban farming merupakan salah satu konsep pertanian yang bisa digagas untuk Pemkot Cilegon dan memberdayakan masyarakat," paparnya.

Kendati demikian, Uyun optimis Kota Cilegon bisa mengolah lahan pertanian yang terbatas sehingga kebutusan masyarakat terpenuhi.

"Bagaimanapun juga kan sebenarnya lahan pertanian harus ada di setiap daerah yah. Dengan keterbatasan yang ada kita mencoba memaksimalkan agar minimal kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pertanian dasar dari Kota Cilegon bisa terpenuhi. Kalau untuk produksi beras kecil sekali, kita bukan daerah pertanian, kita kawasan industri. Sehingga dengan bagaimana keterbatasan tersebut kita bisa maksimal potensi pertanian," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miroj mengaku kehilangan sosok Rafiudin yang telah meninggal dunia segingga harus digantikan oleh Ismatullah.

"Ada yang sakit juga karena Covid, jadi totalnya ada 11 anggota. Dan yang pindah partai juga tiga," katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon.

Isro menilai, banyaknya anggota dewan yang di PAW ini tidak terpengaruh oleh dinamika politik di tubuh internal DPRD Kota Cilegon.

"Ouh enggak lah, justru menambah orang baru lebih fresh, lebih semangat," ujarnya.

Isro menjelaskan, sisa masa jabatan DPRD hanya kurang dari tujuh bulan itu dapat dimanfaatkan oleh anggota baru.

"Sisa masa jabatan kan DPRD kan kurang lebih 7 bulan lagi, jadi dia (Ismatullah) masih punya waktu untuk reses besok dan masih ada anggaran juga di perubahan. Anggaran perubahan itu kan dibahas di Agustus, jadi reses dia itu masih terakomodir," paparnya.

Sebagai sesama fraksi Partai Golkar, Isro berpesan pada Ismatullah agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Cilegon.

"Hari-hari sebagai kontrolingnya kan mereka masih melekat dan semangatnya tentu saya pastikan harus lebih semangat. Tinggal bagaimana kita arahkan dengan sistem pekerjaan di DPRD, dan apa saja mitranya," pungkasnya.

Ditemui TitikKata, Selasa (30/1/2024) di gedung DPRD DKI, anggota Komisi A DPRD DKI Dwi Rio Sambodo menjelaskan pandangannya.

"Yang pertama kita harus pastikan perencanaannya bagaimana karena dalam perencanaan itu ada banyak hal baik yang bersifat konstruksi, non konstruksi dan kemudian soal pembiayaan. Nah ini harus dipastikan dicek kalau memang semuanya tidak menjadi masalah maka kemudian kita harus cek ke bagian pengawasan bagaimana flow atau alur atau termin atau tahapan pembangunan itu sendiri. Nah kemudian yang ketiga inspektorat mesti turun tangan campur tangan dipastikan apakah ini memang ada salah pengelolaan secara sengaja atau tidak disengaja, kalau memang disengaja apakah ada faktor-faktor pelanggaran atau tidak karena bagaimanapun juga pembangunan Kantor Satpol PP ini memiliki orientasi dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan untuk pengamanan bertugas Satpol PP itu sendiri, sebagaimana sudah dibahas direncanakan bersama-sama DPRD DKI Jakarta. Jadi saya rasa itu yang tinggal dipastikan di tingkat perencanaan, lapangan dan evaluasi oleh pengawas," katanya.

Rio sapaan akrabnya kemudian menyampaikan evaluasi terakhir yang dilakukan komisi A dengan Dinas terkait perihal proyek tersebut.

"Jadi biasanya 2 bulan sekali kita ngecek hasil-hasil yang kemarin sudah dilaporkan oleh eksekutif, nah biasanya kita selalu berpatokan dan mengacu pada hasil rapat sebelumnya lewat poin-poin notulen yang ada di sekretariat dewan maupun sekretariat komisi A," katanya.

Selain itu, Rio juga menyampaikan pandangannya terkait adanya dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek yang dimenangkan oleh PT Debitindo Jaya ini.

"Justru itu karena kita belum mendapatkan fakta dan data, maka kita tidak bisa berasumsi dan me reka-reka. Nanti mungkin setelah kita dapatkan beberapa penjelasan dari pihak kita akan mendapatkan setidaknya asumsi-asumsi ataupun analisa-analisa yang bisa kita jadikan kesimpulan sementara setidaknya kesimpulan akhir, termasuk bagaimana kita juga akan coba mendalami dan mempertajam hasil seluruh data-data dan fakta-fakta dari proses awal sampai akhir termasuk lelang, kenapa sih A yang dapat kenapa sih B yang dapat, kenapa kemudian dari 199 hanya 22 yang dinyatakan layak untuk mengajukan dan kemudian bagaimana kredibilitas mereka ketika melakukan pengerjaan project-project APBD sebelumnya," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta yang dibuat pada 28 Februari 2023, bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dijanjikan yaitu selama 8 bulan atau 240 hari kalender, dimulai dari peletakan batu pertama pada 2 Mei 2023 lalu.

Dalam LPSE tersebut juga dijelaskan bahwa anggaran proyek pembangunan Mako Satpol PP DKI Jakarta ini bersumber dari APBD DKI Jakarta, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.227.447.543,67.

Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, usai menghadiri rapat paripurna tersebut menyebutkan pembahasan RPJPD Kota Cilegon 2025-2045 yakni ada lima isu strategis daerah.

"Satu ekonomi, dua infrastruktur kota, ketiga daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), keempat lingkungan, kelima tata kelola pemerintahan, pas. Ini RPJPD, ini penyerahan dari Pemkot (Cilegon) kepada DPRD," katanya.

Dari kelima program yang dibahas, Sanuji menyoroti persoalan lingkungan di Kota Cilegon usai insiden kebocoran pembakaran gas pada PT Chandra Asri Pasific.

"Kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Chandra Asri maka persoalan lingkungan ternyata menjadi sangat erat ya. Jadi tidak hanya SDM, tidak hanya kesejahteraan, tetapi kita punya ancaman persoalan lingkungan. Ini memang menjadi harus perhatian kita, kedepan pembangunan sektor lingkungan, kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, pengukuran polusi, limbah itu harus diukur secara baik oleh kita," paparnya.

Sanuji pun mengungkapkan, keluhan masyarakat Kota Cilegon pun ditampung pada pembahasan RPJPD 2025-2045 bersama DPRD. Terutama SDM yang dapat bersaing di dunia pekerjaan.

"Ya keluhan masyarakat kan yang pertama SDM yah. Bagaimana pun daya saing SDM kita. Kita ingin sebenarnya begini, ini kota industri ada potensi finansial, ada potensi pekerjaan. Tapi masyarakat Kota Cilegon bisa mengakses pekerjaan apa enggak itu masalahnya. Maka yang harus dipikirkan daya saing, disebutnya daya kompetitif, daya saing SDM kita. Kita tidak bisa mencegah orang luar masuk, tapi orang Cilegon harus diangkat daya saingnya, kompetitifnya," tuturnya.

Hal itu seperti disampaikan Andra Soni kepada TitikKata, saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (25/1/2024).

“Masih dalam proses inventarisir dan kemudian sertifikasi. Ya, kita sudah menganggarkan juga dan kita mendorong untuk segera (sertifikasi,red) karena sejak pendirian Provinsi Banten masih banyak aset-aset yang belum terinventarisasi dengan baik,” ujar Andra Soni.

Politisi Gerindra itu juga mendukung, upaya hukum untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah termasuk Situ Rancan Gede Jakung yang diduga dikuasai pihak lain dan kini beralih menjadi lahan pabrik.

“Kita serahkan kepada Kejati (Kejaksaan Tinggi Banten,red) karena itu sudah masuk wilayah hukum,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mencatat, dari total 1.085 aset daerah, masih terdapat 333 aset milik Pemprov Banten belum bersertifikat di tahun 2024 ini.

“Di 2023 ini kita sudah hampir 75 persen dari catatan aset kita yang sudah kita sertifikatkan. Jadi kita sisanya tinggal 333 bidang yang akan kita selesaikan mungkin sampai tahun 2025,” kata Rina.

Rina merinci, dari 333 aset yang belum disertifikasi, didominasi aset tanah mencapai 171 bidang, sementara, aset berupa situ masih ada 127 bidang yang masih bermasalah.

“Kita mempunyai di catatan aset daerah kita situ itu 137, dari 137 situ itu kita lakukan pensertifikatan sudah 10 bidang sertifikat, nanti PR kita tinggal 127 lagi,” terangnya.

Untuk menyelesaikan aset bermasalah, Rina mengakui, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten guna mempercepat mengamankan aset termasuk situ Rancan Gede Jakung.

“Kita menginginkan ada intervensi dari Datun kejati untuk proses penyelesaian cepat karena memang beberapa hal tentang aset ini peru ada intervensi agar lebih cepat, karena beberapa hal tentang aset ini perlu ada intervensi agar lebih cepat,” pungkas Rina.

Kepada TitikKata melalui pesan audio visual pada Rabu (24/1/2024), Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Muhammad Taufiq, menyampaikan pandangannya ketika diminta pendapat mengenai salah satu Pasal dalam draft RUU yang menyebutkan Dewan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.

“Jadi apa yang ditanyakan rekan wartawan ini sangat nyambung. Karena sekarang ini muncul tiga pasang capres dan cawapres. Satu, pasangan Anies - Muhaimin, kemudian Prabowo-Gibran, yang ketiga pasangan Ganjar-Mahfud ya. Sementara sudah muncul sinyalemen bahwa RUU DKJ ini diperuntukkan bagi Kaesang. yang kemarin diusulkan Walikota Depok berat sebetulnya. Maka dia dibuatkanlah RUU DKJ,” ujarnya.

“Jadi ini suatu pertanyaan yang cerdas. Karena jelas di pasal 55 ayat 1, 2, 3, itu jelas Dewan Kawasan Aglomerasi itu Wakil Presiden. Nah sekarang mereka akan menargetkan supaya Wakil Presiden itu Gibran. Jadi ini memang nanti diskenario untuk diberikan kepada Gibran. Kenapa Gibran harus mengatrol, inilah yang saya sebut politik dinasti. Sistem produksi yang primitif. Dan ini nyambung dengan pernyataan saudaranya Erick Thohir yang mengatakan kita ini mungkin jumlahnya sedikit, tapi yang sedikit kekayaan kita ini 1/3 dari yang lain. Ini kan sudah sinyal,” ujarnya.

Taufiq juga menyebut, dinasti merupakan sistem yang primitif karena hanya segelintir orang yang diuntungkan dalam pratek tersebut.

“Karena itu saya sangat berterima kasih dan masuarakat harus, bukan hanya sekedar wacana, dibalik isu-isu suksesi itu maka aglomerasi ini harus dibedah sedemikian rupa. Bahwa inilah cikal bakal politik dinasti yang sebenarnya. Jadi mereka membuat UU tetapi UU itu melegitimasi proses suksesi yang tidak lagi melewati proses pemilihan. Jadi inilah yang disebut dinasti, yaitu sistem kekuasaan yang sifatnya primitif. Kenapa disebut primitif, karena hanya segelintir orang yang terwakili dan itu hanya menyokong kepentingan orang yang mendukung politik dinasti,” ujarnya.

Taufiq mengajak seluruh masyarakat untuk lebih kritis terkait RUU DKJ, yang disinyalir akan berputar di wilayah presiden saja.

“Begitu penjelasan saya. Mudah-mudahan yang singkat ini mencerdaskan. Sekali lagi saya berpesan kepada siapapun yang mengerti, kalaupun anda tidak mengerti, anda harus belajar tentang RUU DKJ. Di mana di situ praktek dinasti dikuatkan di pasal 51, 52, 55 dan seterusnya. Semua berputar pada wilayah presiden, jadi kita ini dikembalikan ke pada negara kerajaan gitu,” pungkasnya.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih berusaha menggali informasi lebih jauh, dengan berupaya menghubungi pihak-pihak terkait.

Melalui kunjungan tersebut, warga berkesempatan menceritakam polemik yang di alami dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ditemui TitikKata, usai kunjungan di KSB, Sahroni mengaku kondisi warga sangat menyedikan.

"Ini sangat menyedihkan, karena seorang Gubernur melalui JakPro anak perusahaannya Pemprov Jakarta tidak mengindahkan pada hal-hal yang memang ini sudah dilalui melalui proses, bukan tiba-tiba padahal tuntutan yang dilakukan oleh warga yang notabenen bahwa ini hanya sebatas kayak semacam pemberian yang cuma-cuma. Nah komitmen di awal tadi diceritakan ada komitmen yang mesti dibayarkan akhirnya di negosiasi dan akhirnya berkurang perjanjian yang sudah disepakati ternyata hanya bualan semata, ini sayang banget. PT JakPro yang berlaku adalah anak perusahaan Pempov, PJ Gubernurnya juga tidak punya perasaan maka saya katakan PJ Gubernur menzalini masyarakat lebih tajam dosanya lebih besar," katanya.

"Karena ini adalah semua aspek disini sudah dilalui melalui administrasi yang cukup maka PJ Gubernur secepat mungkin untuk memberikan haknya warga diterima dengan baik, kita minta 2x24 jam mesti direspon oleh pak gubernur Heru kalau nggak saya dan warga kampung bayam akan datangin ke kantor gubernur langsung untuk meminta pertanggungjawaban apa yang menjadi haknya masyarakat," tambahnya.

Kemudian, terkait 4 warga yang dipolisikan oleh PT JakPro. Anggota DPR dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara ini mengatakan, yang dilakukan warga hanya perbuatan normal, maka itu ia mengingatkan kepada pihak kepolisian untuk tidak semena-mena terhadap warga.

"Pihak kepolisian juga Kapolres Jakarta Utara untuk diingatkan kepada anak buahnya agar tidak semena-mena melakukan tindakan intimidasi dengan segala cara, Kapolres Jakarta Utara akan saya tegur kalau memang perlakuannya salah terhadap warga sendiri. Ini berbahaya, orang tidak kenapa-kenapa kok kecuali dia datang menyerobot atau dia maling atau dia rampok boleh, ini kan semua sesuai dengan kesepakatan. Maka itu dari kepolisian kiranya pakai perasaan, pakai kebijakan landasan hukum yang dipakai jangan mengintimidasi atau menindas masyarakat," katanya

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga, berharap Kejati Cilegon segera mengungkapkan temuan dugaan Tipikor pada DLH Kota Cilegon yang sebelumnya telah digeledah pada Desember 2023 lalu.

"Maka seluruh dinas baik siapapun harus kooperatif terkait masalah adanya pemeriksan dari Kejaksaan," katanya di Cibeber, Kota Cilegon. Jumat, (19/01/2024).

Erik pun mengaku, dirinya acap kali mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV agar hati-hati dalam mengalokasikan anggaran.

"Dan kita pun Komisi IV selalu mengingatkan disetiap rapat-rapat baik dengan Komisi IV maupun rapat anggaran kita selalu mengingatkan kepada OPD agar menjaga jangan sampai apalagi mitra-mitra Komisi IV tersangkut masalah hukum. Karena apa, mau tidak mau, suka tidak suka ini nanti akan mencoreng nama Pemerintah Kota Cilegon. Maka kita harus berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan siapapun," tuturnya.

Untuk mempercepat proses hukum, Erik menegaskan, DLH Kota Cilegon, untuk terbuka kepada Kejari Cilegon khususnya.

"Itu tadi Kepala Dinas (DLH) harus kooperatif dengan semua elemen penegak hukum kita harus terbuka, anggaran masyarakat juga harus mengetahui. Kemana saja anggaran dinas terkait, agara masyarakat bisa mengatahui, bisa mengakses itu semua. Karena Cilegon saat ini sudah menjadi kota terbuka informasi. Maka Pemerintah Kota Cilegon juga harus terbuka informasi terkait masalah anggaran untuk di 2024 ini dialokasikan kemana saja agar masyarakat mengetahui," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Cilegon telah menggeledah Kantor DLH Kota Cilegon dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung atas dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada retribusi sampah tahun 2020.

Ditemui TitikKata di Stadion Benteng Kota Tangerang, Kamis (18/1/2024), Sapri menyampaikan, pihaknya tidak begitu percaya dengan proyeksi dari pemerintah Kabupaten Tangerang itu.

“Kaitan dengan masalah pajak parkir, ada beberapa penurunan mungkin ya. Tapi, kita sebagai anggota DPRD tidak begitu saja percaya terkait proyeksi-proyeksi itu. Pada prinsipnya kita akan evaluasi terkait kenapa ini bisa targetnya menurun? Nanti kita akan evaluasi dari sisi apa, apakah dari sisi kebijakan, apakah dari sisi kewenangan atau dari sisi lain,” katanya. 

“Biasanya kan pajak parkir ini mereka yang dikelola oleh pihak ketiga. Nah tinggal kita evaluasi pihak ketiganya nih, apakah mereka benar melaporkan pajaknya atau tidak, itu yang pertama. Kedua, apakah ada potensi baru tekait tempat-tempat yang dikelolah oleh pihak ketiga itu? Kalau ada potensi baru kan harusnya nambah, nah ini akan kita evaluasi dikemudian hari. Maka ini nanti data-datanya ini akan kita minta ke Bapenda,” tutupnya. 

Lebih lanjut, kata Sapri, pihaknya akan meminta data terkait potensi Wajib Pajak baru kepada Bapenda. Karena menurutnya, jika dilihat dari pertumbuhan pembangunan di wilayah di Kabupaten Tangerang sudah dipastikan banyak potensi Wajib Pajak baru yang belum maksimal. 

“Seharusnya bertambah ya, seharusnya menambah. Karena kan kita itu biasanya, WP baru itu terkait masalah fasos fasum yang dikelola pihak ketiga. Contohnya PIK 2 misalnya, kalau ada kawasan baru itu dikelola pihak ketiga dan harus setor ke kita. Cirinya begini, ada wilayah pengembangan baru dan disitu sudah beroperasi pasti ada pajak parkirnya,” tutupnya.

Sementara, Kepala Bidang Penetapan, Penilaian dan Pendataan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Tangerag, Dwi Chandra Budiman, saat ditemui di Gedung Bapenda Kabupaten Tangerang pada, Kamis, (11/1/2024) mengatakan, target pajak parkir tahun 2024 memang tidak apple to apple dengan tahun sebelumnya. Namun, dirinya memastikan akan terjadi peningkatan target pada APBD perubahan. 

“Kalau kita bicara target 2024 sudah barang tentu tidak apple to aplle dengan realisasi tahun 2023, kenapa ? karena penganggaran itu ada dua mekanisme ada APBD murni dan Perubahan. Untuk saat ini kita bicara APBD Murni itu di angka 3 Triliun (untuk 9 jenis pajak), kemungkinan apabila kondisi baik dan kinerja kita baik walapun saat ini kita di tahun politik dan lain-lain, biasanya nanti di eprubahan aka nada peningkatan target,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak parkir di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yakni sebesar 28 Miliar dari tahun sebelumnya senilai 70 Miliar. Hal itu disampaikan Kepala bidang Pelayanan, Penelitian, Verifikasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Dadang Sukandar di ruang kerjanya, pada Rabu (10/1/2024) lalu. 

“Parkir itu sangat tinggi penurunannya dari 25 persen sekarang hanya 10 persen. Mangkanya kita pasang target di tahun 2024 di APBD murni itu sebesar 28 Miliar nah tahun 2023 kita 70 Miliar,” jelasnya. 

Untuk diketahui, sejumlah target pajak di Kabupaten Tangerang adalah, target pajak PBB sebesar Rp588 Miliar, BPHTB Rp1,3 triliun, restoran Rp500 miliar, perhotelan sebesar Rp40 miliaran, pajak parkir Rp28 miliar dan pajak reklame Rp30 miliar serta PPJ sebesar Rp400 miliar sekian dan PAT sebanyak Rp4 miliar.

"Betul memang ada beberapa koreksi dari teman-teman penghobi walaupun memang saya mendengar informasi tadi sudah berkomunikasi dengan dinas terkait mereka bertukar pikiran terkait skate park ini. Karena apa, teman-teman penghobi khawatir kalau memang diserahkan kepada dinas 100 persen maka takutnya tidak sesuai. Maka penghobi bisa memberikan masukan dan arahan tapi walaupun ada sedikit-sedikit kekurangan ya mudah-mudahan ada sedikit revisi dengan sebaik-baiknya," katanya.

Kendati demikian, Erik mendapati area RTP Kedungbaya sudah ramai dipakai oleh masyarakat sekitar. Padahal, pembangunan seluas 2,5 hektare yang memakan biaya Rp568 juta ini belum selesai dan diresmikan oleh Dinas Perkim (Perumahan dan permukiman) Kota Cilegon.

"Jadi posisinya memang ini kan kita ada beberapa teman-teman komunitas walaupun disini belum diresmikan, kita ingin mengenalkan bahwa ini di Kalitimbang ada tempat anak-anak penghobi  untuk main skate, bola, basket. Lapangannya yang luar biasa. Karena wilayah kita di Alun-alun kecamatan ini yang paling luas di Kota Cilegon, sekitar 2,5 hektare sekelilingnya," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Dinas Perkim Kota Cilegon segera menyelesaikan RTP Kedungbaya guna kepentingan umum.

"Makannya ini harus jadi informasi yang bagus bagi teman-teman penghobi kesini yang hobi skate bisa dateng, basket, bola juga bisa disini tinggal berkomunikasi saja ke dinas-dinas. Dalam hal ini Dinas Perkim, karena memang ini yang ditunggu-tunggu dari anak skate. Memang sudah lama menanti skate park ini," papar Erik.

Erik pun mengklaim, Kota Cilegon memiliki atlet skate yang mumpuni sehingga dapat beregenerasi dari RTP Kedungbaya ini.

"Atlet-atlet kita sudah lumayan banyak, atlet-atlet skate ini. Maka harus diberikan fasilitas yang terbaik, oleh karena itu Komisi IV juga akan mengawal itu," pungkasnya.

Dalam penggusuruan tersebut, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan.

Peninjauan ini dalam bentuk respon kepada para pedagang yang pada Selasa (19/12/2023) lalu melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD DKI untuk mengadu mendapat perlakuan tidak adil oleh kebijakan Pemerintah Daerah, Jakarta Selatan dalam mengeksekusi lahan yang ditempati sejak tahun 1984 itu. 

Ditemui TitikKata usai peninjuan, Wakil Ketua Komisi B DPDR DKI, Wa Ode Herlina menjelaskan pandangannya.

"Pokoknya ini satu sih yang fatal menurut saya adalah sosialisasinya tidak tuntas artinya temen-teman lurah, camat, dinas PPKUMKM itu tidak serius artinya kalau ada aduan masyarakat ditunda-tunda seperti tidak serius menanggapi aduan masyarakat. Nah kalau temen-temen ketua RW ketua RT kan bagaimana perpanjangan tangan pemerintah, mereka juga betul makanya kita harus carikan solusi terbaik. Yang ketiga sekalian sih sebagai anggota DPRD kita punya tanggungjawab yang sama untuk semua lingkungan di DKI Jakarta termasuk nanti itu kita sampaikam kepada komisi D juga ketua DPRD supaya ada tindakan, karena katanya sudah berapa kali ditinjau tapi belum ada tindakan," katanya.

Berdasarkan pantaun TitikKata, pada Jumat (12/1/2024) lokasi yang luasannya sebesar 392 meter kubik itu tampak rata dengan tanah, bahkan saat ini sedang terdapat pengerjaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dikesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Pedagang Perumahan Taman Alfa Indah, Nino Pramono menjelaskan kronologi masalah yang dihadapi.

"Sebenarnya awal mula permasalahan ini timbul disaat kita sedang mengajukan perijinan untuk lokasi sementara (loksum) dimana kita sama-sama tau ini tanah pemda, di plang di tulis tanah milik BPKAD kita sudah bersurat disitu pertanggal 16 oktober kemarin tapi surat itu belum di jawab. Nah disana kita diarahkan ke JAMC (Jakarta Aset Manajemen Center) disana kita menanyakan apakah lahan ini ada inisiasi untuk dijadikan taman dengan dinas terkait seperti Distamhut dan Dinas Sumber Daya Air tapi mereka mengatakan tidak ada lahan ini masih dianggap kosong, masih di anggap tidak terpakai oleh mereka. Makanya mereka memberikan rekomendasi secara verbal ke kita untuk mengajukan perijinan loksum ke tingkat walikota, disana kita mengajukan surat perijinan loksum di walikota pertanggal 9 november 2023," katanya. 

"Setelah itu, tanggal 21 siang keluar surat pengosongan lahan terakhir tanggal 12 desember. Disana kita masih mencoba mencari jawaban di tingkat walikota sampai akhirnya kita ramai-ramai datang ke walikota pertanggal 1 desember akhir keluar surat jawaban dari permohonan kita di walikota, itu jawabannya tidak dapat ditindak lanjuti karena belum ada ijin rekomendasi teknis dari pemilik lahan," tambahnya. 

Sementara, Ketua RW 07 Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Hendra menjelaskan alasan para pedagang baru digusur meski sudah menempati lokasi sekitar 30 tahun lamanya.

"Menurut infomasi yang saya dapat para pedagang ini bersurat ke pemda untuk dilegalkan  pinjam pakai, nah disitulah pemda tau bahwa lahannya dipakai jadi BPKAD memeriksan dan sebagainya kalau menurut ceritanya pak lurah mereka diperiksan BPKAD karena ini sekilan lama dagang tidak ada sewa, tidak ada apa. Dimanfaatkan oleh mereka karena dulunya secara lisan dikasih tapikan dengan catatan kalau mau dipakai harus legowo dan itu berkali-kali setiap rapat dengan pedagang kita itu sampaikan kalau mereka bilang enggak saya bubar langsung gak jadi rapat. Saya kan gak mungkin nyuruh-nyuruh orang untuk nyerobot tanah orang ngapain," katanya.

Ditemui TitikKata di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD DKI Jakarta, Lantai 6, pada Kamis (11/1/24), Muhammad Taufik Zoelkifli, jelaskan soal transparansi penagihan adalah keharusan. 

“Jadi memang saat ini kalau kita dapat struk tagihan dari PAM Jaya, yang terlihat hanya rupiah nya saja tapi belum ada meterannya. Berapa meter kubik air yang sudah dipakai pada bulan itu. Itu bisa nanti kita sampaikan pada PAM Jaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan penagihannya,” ujarnya.

“Iya. Bisa dikatakan supaya lebih baik pelayanannya harusnya memang ada transparansi. Dalam hal ini adalah bagaimana kepada pelanggan kita buka-bukaan bahwa anda memakai air sekian dan harus membayar sekian,” tambahnya.

Taufik juga tanggapi soal operasional air mengalir yang kurang maksimal kepada pelanggan. Menurutnya, berdasarkan data yang ia dapat, ada kebocoran yang tinggi capai 45 persen dari cakupan layanan PAM Jaya yang sejauh ini baru mencapai 66 persen. 

“Iya memang saat ini cakupan layanan PAM Jaya berdasarkan data yang diberikan PAM Jaya kepada kami di DPRD, itu baru 66 persen cakupannya. Jadi dari Jakarta 100 persen, 66 persen itu yang baru bisa berlangganan PAM Jaya. Nah dari 66 persen itu juga itu jumlahnya sekitar 900.000 sekian pelanggan. Nah dari sekian itu ada NRW—Non Revenue Water. Artinya air yang tidak bisa dijadikan uang, tidak bisa ditagihkan. Karena itu kebocoran. Bukan air yang masuk ke pelanggan. Ada, masih tinggi 45%. Jadi cakupannya masih rendah 66 persen, dan kebocorannya masih tinggi 45 persen Tapi kemudian ada instruksi dari Gubernur atau apa ya, saya lupa. Tapi ada satu target untuk PAM Jaya dari di masa pak Anies Baswedan menjadi Gubernur yaitu tahun 2030  PAM Jaya ditargetkan pelayanan nya menjadi 100 persen. Semua tercover diberikan untuk diberikan pelayanan air minum,” ujarnya.

Taufik juga berpesan kepada PAM Jaya agar transparan dalam penagihan kepada pelanggan. Serta memaksimalkan tekanan air yang mengalir, yang saat ini baru mencapai 53 persen. 

“Iya pelayanan ke warga tentu saja selain cakupannya, yang bocornya, kemudian yang pertama tadi tentang tagihannya yang transparansinya. Kemudian juga tekanan air nya. Tekanan air nya masih 53 persen kalau tidak salah. Tekanan air maksudnya kalau kita buka itu kran itu ngocornya gimana, kalau tekanan nya tinggi ngocornya deras. Nah ini masih setengahnya, 53 persen. Bahkan di tempat-tempat tertentu ketika malam hari makin kecil tuh aliran air PAM Jaya karena tekanan airnya berkurang. Nah itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Antara lain dengan peremajaan dari pipa-pipa dari PAM Jaya yang memang sudah berusia. Karena ini perusahaan didirikan tahun 1922, kemarin tahun 2022 merayakan 100 tahun PAM Jaya. Jadi kemudian masih banyak yang harus diperbaharui perpipaannya,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin saat ditemui TitikKata usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta terkait penetapkan kedua jadwal rapat paripurna PAW, di ruang Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/1/2024).

"Hari ini saya memimpin rapat Bamus untuk penetapan jadwal paripurna dua orang PAW, satu dari PKS Ahmad Mardono, yang kedua dari PSI Elfa Farhi Qobina. Alhamdulillah sudah selesai dan pelantikan secara bersama-sama dengan hasil Bamus kemarin. Insya allah Senin tanggal 8 januari 2024 dan memastikan bahwa semua yang dilantik sudah melekat hak-hak buat mereka semua yang baru dilantik, termasuk reses, sosper dan lain-lain. Total jadi 5 orang yang dilantik di hari senin. Sisanya sekitar 4 atau 5, total ada 10. Prosesnya memang panjang, butuh waktu karena ada instansi Kementrian Dalam Negeri yang harus dilalui banyak verifikasi yang harus dilalui," katanya.

Untuk diketahui, pada Selasa (2/1/2024) kemarin, Bamus DPRD DKI Jakarta. mengadakan rapat pertama penetapan jadwal rapat paripurna Penggantian Antar Waktu (PAW) tiga anggota dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Munir Arsyad, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ali Fikri Noor dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Simon Lamakadu.

"Saya kira dewan kan biasanya menyiapkan acara kegiatan mereka, tapi khusus menyangkut sosialisasi perda atau sosper yang selama ini kan anggarannya juga cukup aduhai. Saya kira karena selama ini ada musim kampanye pemilu anggota-anggota dewan sibuk juga dengan kampanye mereka terutama mereka yang jadi caleg. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kecurigaan kita harapkan agar supaya selama masa kampanye ini agenda kegiatan sosper itu ditiadakan, karena bisa saja orang berfikir bahwa sosper ini dilakukan agar anggarannya bisa  dimanfaatkan untuk kampanye bagi para caleg yang juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta," katanya ditemui Rabu (3/1/2024). 

Hal demikian ia sampaikan, karena menurut informasi yang Amir dapat bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang melakukan pemantauan pada anggaran kegiatan tersebut.

"Nah, ini saya ingin ingatkan terutama kepada anggota dewan dan sekwan juga barangkali Plt Sekwan bisa menyampaikan kepada ketua dewan untuk berpikir ulang untuk tidak melakukan acara sosper pada saat musim kampanye pemilu ini, apalagi menurut informasi yang samar-samar saya peroleh bahwa sudah sejak bulan Desember lalu paling tidak sejak pertengahan Desember lalu aparat Kejaksaan mulai melakukan pemantauan terhadap kinerja dewan terutama menyangkut dana-dana yang dimanfaatkan untuk keperluan sosper, kemudian untuk reses, kemudian untuk tunjungan perumahan dan beberapa alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya. Nah, agar supaya jangan tumpang tindih saya pikir barangkali kita harus berfikir bahwa andai kata memang aparat Kejaksaan mau melakukan pemeriksaan atau penyelidikan tentang penggunaan anggaran sosper misalnya maka yang harus diperiksa itu adalah para anggota dewan karena mereka yang menggunakan anggaran itu, sementara sekretariat dewan kan mengeluarkan anggaran itu kepada anggota dewan karena memang ada perdanya," katanya.

"Oleh karena itu apabila ada informasi bahwa Kejaksaan akan melakukan penyelidikan tentang penggunaan dana sosper dan tunjangan perumahan maka tentu bisa saja aparat Kejaksaan meminta data-data secara administrasi berupa akuntansi, berupa laporan, berupa tanda terima laporan kegiatan sosper atau masalah-masalah administrasi yang berkaitan dengan kontrak sewa rumah dan lain-lain sebagainya dari sekretariat hewan tapi yang harus diperiksa adalah para anggota dewan karena mereka lah yang menggunakan anggaran itu. Nah ini kan nanti akan sangat kompleks karena untuk memeriksa benar tidaknya anggaran sosper itu digunakan, maka tentu harus dilakukan pengkajian ulang untuk cari tahu sosper itu dilaksanakan di mana mungkin barangkali juga aparat Kejaksaan menghubungi Kelurahan, menghubungi RT/RW tempat di mana sosper itu dilakukan tapi kan tentu hal itu dilakukan secara administratif kan ada  laporannya dari sekwan dalam hal ini kan kita mengharapkan supaya pertugas-pertugas di sekretariat dewan juga bisa menyiapkan data dari laporan-laporan anggota dewan mengenai kegiatan mereka baik yang berkaitan dengan sosper maupun penggunaan dana untuk tunjangan perumahan," tambahnya.

Untuk diketahui, Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan jadwal reses dan sosper pertama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, pada Selasa (2/1/2024) kemarin.

Adapun jadwal reses tersebut  jatuh pada tanggal 8 sampai 31 Januari 2024. Sementara, jadwal sosper jatuh pada tanggal 13 dan 14, serta 27 dan 28, Januari 2024.

Kepada Titikkata, Saifuddaulah selaku pimpinan rapat Bamus menyampaikan hal tersebut di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi, pada Selasa (2/1/2024).

"Ya sesuai dengan tadi disampaikan bahwa hasil rapat Bamus dengan pelaksanaan berbagai kegiatan DPRD beberapa pengawasan maupun dalam pembuatan Perda, kalau anggaran kan sudah selesai, kita udh cukup tau dengan Anggaran 2024. Ada pansus 45 dan 46 yang tadi juga sudah disepakati,"ujar Saifuddaulah.

Kemudian dirinya berharap, di tahun 2024 ini upaya kinerja DPRD terus ditingkatkan dalam fungsi legislasi untuk melaksanakan pengawasan dan pembentukan peraturan daerah.

"Ya harapannya, mudah-mudahan tahun 2024 kinerja DPRD terus meningkat apalagi di tahun politik mereka tetap melaksanakan kegiatan karena sudah masa kampanye ya. Kita merupakan tugas yang juga sudah di amanahkan undang-undang gitu ya kita tetap melaksanakan tugas tadi melaksanakan pengawasan, kemudian fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Kalau budgeting tadi sudah selesai 2024, jadi kita harus lebih kepada pengawasan dan pembentukan peraturan daerah ya,"tutupnya.

Reses yang jadwalnya jatuh pada tanggal 8 sampai 31 Januari 2024 itu ditetapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin pada rapat Bamus di ruang rapat serbaguna, Selasa (2/1/2024).

Ditemui TitikKata usai rapat, Khoirudin menjelaskan tujuan adanya reses tersebut.

"Reses itu hak masyarakat sebetulnya, karena dari orang yang dia pilih mewakili masyarakat di legislatif ada keinginan, ada advokasi, ada usulan masyarakat terkait dengan fasilitas publik yang kalau pakai musrembang panjang jalur birokrasinya, dikelurahan dulu di kecematan wali kota pemda, kalau lewat dewan di reses langsung dieksekusi," katanya.

Terkait anggapan reses dapat dimanfaatkan untuk kampanye dalam pemilihan umum 2024, Khoirudin mengatakan selama tidak terdapat unsur-unsur kampanye maka hal demikian murni merupakan reses.

"Ini memang rada sulit kita untuk memisahkan, karena memang ada atau tidaknya kampanye memang ada jadwal reses, ada atau tidaknya kampanye memang masyarakat menunggu kita untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jadi kebetulan saja dalam reses, sehingga dikhawatirkan ini kampanye padahal yang disampaikan adalah advokasi masyarakat. Tentu masyarakat ketika keinginannya bisa dieksekusi bisa dijembatani ya dia loyal dan memilih itu masih logis, apakah itu kampanye tidak juga. Kampanyekan ada tiga unsur menyampaikan visi-misi, menyampaikan program, ada tanda gambar. Jika tidak ada salah satunya atau tiga-tiganya dari itu maka aman itu bukan kampanye. Selama menyampaikan program, menyelesaikan masalah lingkungan itu bukan kampanye, kampanye itu tiga unsur visi misi, program kerja, ajakan memilih dan ada tanda gambar," katanya.

Hal itu terungkap, dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda usul Gubernur tenteng Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, yang digelar di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, hari ini Sabtu 23 Desember 2023 kemarin.

Kepada TitikKata, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dengan Perda ini kepemilikan Bank Banten secara penuh oleh Pemprov Banten sebagai BUMD.

“Terkait dengan Bank Banten, karena ini merupakan hal utama dalam rangka instrumen ekonomi dan keuangan kita, maka diperlukan Bank Banten itu menjadi penuh kepemilikannya oleh pemerintah Provinsi Banten,” ujar Al Muktabar.

Lebih lanjut Al Muktabar mengklaim, secara hukum pemisahan Bank Banten dengan PT Banten Global Development (BGD) sudah mendapat Legal Opinion (LO) pemindahan saham Bank Banten dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Itu berbagai pertimbangan yang mendapat legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga prosedur dan peraturannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Al menekankan, agar pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam membangkitkan Bank Banten, salah satunya melalui kepemilikan saham di Bank milik Pemprov Banten itu.

“Pada dasarnya bank pembangunan daerah Provinsi Banten adalah ini milik kita bersama, oleh karenanya peruntukannya akan mendukung kinerja dari Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan telah kemandirian ini melalui Peraturna Daerah (Perda) yang telah kita tetapkan dan juga perkembangan yang sudah mulai ada tata kelola positif dalam kinerjanya dan itu ingin semuanya kita persembahkan kepada masyarakat Banten,” tandasnya.

Kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Jumat (22/12/2023), Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, rapat paripurna akan diagendakan kembali pada Sabtu 23 Desember 2023 besok.

“Tadi saya sudah buka paripurnanya, berdasarkan absen baru 41 orang, dan karena ini adalah keputusan harus 56,” ujar Andra.

Politisi Gerindra itu menerangkan, Raperda ini telah melalui pembahasan panjang, setelah ditetapkan jadi Perda, maka akan menjadi dasar pemisahan Bank Banten dari induknya PT BGD, sehingga akan memudahkan pengembangan bisnis, hingga memberikan kontribusi pendapatan.

“Ini kan dalam rangka masyarakat yang disampaikan kepada kita pemisahan antara Bank Banten dengan BGD, dan kemudian dalam upaya-upaya penyelamatan, penguatan dan memaksimalkan potensi Bank Banten salah satunya hasil konsultasi ktia dengan OJK dan sebagainya,” katanya.

“Ini jadi dasar kemudian masih dievaluasi Kemendagri lagi, ini kan sudah difasilitasi sudah keluar dari OJK, sudah dari Mendagri masukan, saran dan lain sebagainya, dan kemudian batasan-batasan. Lalu sudah dibahas lagi di Pansus, lalu diplenokan kemudian seluruh fraksi menyatakan sepakat itu harus diputuskan bersama sama diparipurna,” sambung Andra.

Andra meminta agar pemerintah Kabupaten/Kota terlibat dalam membangkitkan Bank Banten, salah satunya melalui kepemilikan saham di Bank milik Pemprov Banten itu.

“Dengan adanya Perda ini semoga upaya kita menjadikan Bank Banten sebagai bank kebanggaan warga Banten, dan tentu kita berharap juga dengan kondisi yang ada setelah ini, keteribatan Kabupaten/kota lain bisa maksimal, sehingga Bank Banten betul-betul menjadi tuan rumah di wilayahnya sendir,” pungkasnya.

Ditemui TitikKata, di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Tamil mengatakan, pihak DPDR DKI Jakarta harus memberikan penjelasan terkait uang tersebut, karena sekitar 30 miliar dari uang itu terindikasi uang siluman.

"Jadi kalau kita lihat anggaran Rp100.652.000.000 ini disahkan itu bulan Januari 2022, nah sementara pergub tentang perubahan terkait belanja dewan yang tahun 2022 itu di ketok bulan April. Nah artinya apa, artinya nominal ini harus mengacu pada pergub yang lama, nah pergub yang lama itu pergub tahun 2017. Sementara di pergub tahun 2017 itu nominalnya jelas bahwasanya tunjangan perumahan itu 70 miliaran. Maka kira-kiran ada 30 miliar peningkatan yang boleh kita katakan uang siluman, kan gitu. Nah, jadi saya kira pihak DPRD DKI ini wajib untuk memberikan informasi ini kepada publik gitu. Saya sering kali mendengar bahwa pihak DPRD DKI ini sangat hemat berbicara, apalagi berbicara terkait nominal-nominal begini. Nah ini terkait perumahan yang kemudian secara fisilitasnya berbentuk rumah itu kepada ketua DPRD, kebetulan yang begini-begini ini diputuskan di banggar, ketua banggarnya juga ketua DPRD. Nah ini kan konflik of interest, fasilitas yang digunakan oleh dia disahkan oleh dia sendiri. Nah cuma kita tentu tidak tendensius ya, tapu untuk kemudian bisa mengamankan atau paling tidak untuk menetralkan isu-isu di ruang publik agar masyarakat tidak pretensi yang berlebihan tentang hal ini DPRD DKI harus buka bicara, apa dasarnya peningkatan 30 miliar ini," katanya.

Maka itu, Tamil meminta pihak Kejaksaan DKI Jakarta untuk memeriksa hal demikian. Karena menurut dia, hal ini terindikasi tindak pidana koruspsi.

"Nah, kalau dari data-data yang kita lihat dasarnya ini tentu cacat hukum, kenapa? Karena pergubnya itu diputuskan setelah nominal ini diputuskan, ya kan gak bisa berlaku surut. Jadi kalau ini kemudian di jalankan, pengadaan ini dijalankan tanpa kemudian landasan hukum yang jelas maka ini bisa masuk indikasi korupsi. Mungkin saya minta juga dalam hal ini pihak kejaksaan bisa ambil atensi besar terkait 30 miliar ini karena 30 miliar ini uang warga DKI. Warga DKI berhak tau uang yang digunakan oleh wakil-wakil rakyat ini kepentingannya apa, terlebih dari kepentingannya apa landasan hukumnya apa. Jadi saya minta yang pertama agar pihak DPRD DKI bisa menjelaskan ini ke publik sejelas-jelasnya dengan landasan hukum yang digunakan, kedua untuk memeriksa itu saya kira pihak kejaksaan harus mengambil alih ini," katanya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD setiap bulannya sebesar Rp70.000.000.00, dan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp60.000.000.00.

Sementara, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan pada 21 Apri 2022, tidak dijelaskan nominal.

Tiga anggota DPRD Kabupaten Serang yang baru saja dilantik sebagai yang dilantik sebagai penggantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024 yakni diantaranya, Tri Busyaeri Fajrillah dari Dapil II yang digantikan oleh Mahyar, Jeni dari Dapil I digantikan oleh Sanggiti, dan Haerudin dari Dapil V yang digantikan oleh Sutiyono.

Kepada TitikKata, Kamis (14/12/2023) Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum berharap, kepada ketiga anggota DPRD Kabupaten Serang yang baru segera beradaptasi dalam program pemerintahan di Kabupaten Serang. 

"Yang pasti pesannya yang pertama, harus segera beradaptasi dengan dunia baru karena memang dari tiga orang yang dilantik memang satu orang pernah menjadi anggota DPRD, maka pesan pertama adalah segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru untuk bisa langsung berakselerasi untuk mempertahankan kondusifitas dalam program pemerintahan di Kabupaten Serang yang selama ini sudah berjalan dengan baik komunikasi antara eksekutif dan legislatif dan harapannya anggota yang baru ini semakin memperkuat kondusifitas dan harmonisasi yang ada," katanya di gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (14/12/2023). 

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Serang yang baru saja dilantik, Sanggiti mengungkapkan, proses terjadinya (PAW) sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan DPP Partai Berkarya yakni sejak 12 Juli 2023 lalu.

"Proses gugatan itu kurang lebih 4 bulan, setelah 4 bulan proses berjalan sudah selesai akhirnya ada kesimpulan oleh pengadilan negeri keluarlah penentuan akhirnya dimenangkan oleh saya," ujarnya.

Usai resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang, Sanggiti akan membela aspirasi masyarakat Kabupaten Serang. 

"Ya memang saya sudah duduk di DPRD Kabupaten Serang artinya mewakili masyarakat Kabupaten Serang yang penting kita kerja apa adanya kerja untuk membela masyarakat Kabupaten Serang, menampung aspirasi," ujarnya.

Hal itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Namun jika diperhatikan, terdapat beberapa kejanggalan antara lain, di tahun anggaran 2022 alokasi tunjangan perumahan yakni sebesar Rp100.652.000.000. Seperti tertera pada lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Oendapatan dan Belanja Daerah 2022.

Padahal, besaran alokasi anggaran ditetapkan sebesar 60 juta untuk setiap anggota, 70 juta untuk pimpinan DPRD, yang jika dikalkulasikan seharusnya sebesar Rp76.920.000.000.

Kemudian, kejanggalan lainnya ialah pimpinan DPRD DKI Jakarta disinyalir mendapatkan tunjangan perumahan sejak awal menjabat. Meski belum terkonfirmasi, Pemerintah Provinsi telah menyediakan rumah negara atau rumah dinas bagi para pimpinan dewan.

Kepada TitikKata, salah satu warga yang enggan disebutkan identitasya tersebut menginformasikan hal terkait, di Jalan Imam Bonjol, Jakata Pusat, Senin (11/12/2023).

"Benar ini rumah dinas ketua DPRD DKI pak Prasetio Edi Marsudi. Iya betul, emang disini rumah dinasnya ketua DPRD DKI jalan Imam Bonjol no 37," katanya.

Sayangnya hingga saat ini, Plt Sekretaris DPRD DKI enggan untuk dimintai keterangan.

"Ntar dulu ya ini lagi acara peresmian seremonial gedung Ali Sadikin," katanya kepada TitikKata, saat ditemui pada Senin (11/12/2023).

TitikKata.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI pada Selasa (5/12/2023).

Akan tetapi, berdasarkan pantauan di laman situs resmi milik DPR RI, belum muncul naskah akademik maupun draft dari RUU DKJ tersebut. 

Ditemui TitikKata pada Selasa (12/12/23) di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menanggapi hal terkait. 

“Kalau tidak diupload artinya ini menjelaskan bukan sekedar transparansi tetapi tidak mau mengikutsertakan rakyat. Tidak mau memberikan rakyat untuk feedback. Ataupun dalam proses ini ya tentu kalau sebuah RUU yang demokratis adalah melibatkan masyarakat. Melibatkan bisa disosialisasikan terlebih dahulu dalam pelibatan ini sehingga terjadi perdebatan di masyarakat, sehingga terjadi substansi RUU ini harusnya seperti apa. Wajah DKI Jakarta ini yang menjadi permasalahan. Ketika tidak diupload ya tentu yang terjadi bisa saja RUU ini menggelinding dengan cepat seperti RUU lainnya, Cipta Kerja, maupun undang-undang yang dibuat dengan cara instan. Dan ini sangat disayangkan. Sementara ini krusial. Dari ibukota menjadi bukan ibukota,” ujar Efriza.

Efriza juga menduga, tindakan tersebut merupakan ketidaksiapan dan bahkan diperkirakan memunculkan pasal-pasal yang di luar dugaan. 

“Ya kita bisa menduga bahwa dengan tidak diupload ini, satu adalah ketidaksiapan. Yang kedua nantinya ada unsur-unsur yang di luar dugaan kita. Muncul pasal-pasal di luar asumsi pikiran kita. Dan tentu ini artinya DPR sudah melakukan proses bukan tidak transparan lagi, tapi proses yang kalau bahasanya MK, ketika menolak UU Cipta Kerja waktu itu, dia menyatakan inkonstitusional bersyarat yang salah satu elemen adalah tidak melibatkan masyarakat. Dan ini adalah contoh tidak melibatkan masyarakat. Dan ini kalau diajukan lagi ke MK, bisa jadi Undang-undang ini menjadi sebuah momok baru, sebuah ironi baru. Undang-undang tentang perpindahan DKI Jakarta tapi polemik. RUU DKI Jakarta atau Daerah Khusus Jakarta yang tidak disukai masyarakat, yang ditolak masyarakat,” ujarnya.

Hingga informasi ini diterbitkan, TitikKata masih menggali informasi alasan dari pihak DPR-RI yang belum memberikan konfirmasi soal terkait.

Hal itu seperti disampaikan Gembong kepada TitikKata usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan (AMPLHK) terkait percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Banten, di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, pada Selasa (12/12/2023).

“Nah ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Artinya ketika izin itu sudah diberikan otomatis pengawasannya juga harus dilakukan, jangan hanya mudah memberikan izin, tapi pengawasan tidak dilakukan,” ujar Gembong.

Menurut Gembong, permasalahan tambang cukup kompleks mulai kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, perizinan yang tidak sesuai peruntukan hingga menimbulkan konflik kepentingan.

“Kan bisa saja misal izinnya dia menambang sekian kubik atau sekian ton, tapi faktanya lebih dari itu kan bisa saja, sehingga perizinan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, sehingga apa yang memang diajukan izinnya sesuai dengan apa yang didapat dari hasil tambang,” katanya.

Sementara, koordiantor Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan (AMPLHK) Irfan Santoso, menuding kehadiran perusahaan tambang termasuk PT Suma Heksa tambang emas di Lebak tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Manfaat tambang bagi masyatakat sekitar. Emas atau apapun tidak akan bermanfaat kalau manfaatnya hanya untuk perusahaan. Sementara, masyarakat yang ada disitu perbatasan PT Suma Hekas itu kan. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton sementara, sementara lahannya dia garap. Jadi apa kan pemberdayaan masyarakay juga harus jadi perhatian,” tandasnya.

Dalam sambutannya, Prasetyo mengungkapkan alasan penamaan Grha Ali Sadikin yang sebelumnya merupakan Blok G.

“Yang mana kita mengenang para jasa pak Ali Sadikin pada saat beliau memimpin dua periode Gubernur DKI Jakarta,” ujar Prasetyo.

Peresmian tersebut juga dihadiri dari pihak keluarga mendiang Ali Sadikin, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ditemui usai peresmian, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono turut mengungkapkan alasan penggantian nama gedung tersebut.

“Iya menghormati beliau sebagai pendahulu kita, pak Ali Sadikin. Daripada tulisannya Blok G gitu kan,” tutupnya.

"Kalau saya pribadi yang pasti pembangunan, drainase itu lebih diutamakan karena saya lihat Kota Serang sekarang hujan gak lebat saja ada beberapa daerah yang banjir, tapi memang itu harus kerjasama yang baik juga dengan masyarakat karena kan kita banjir itu ada penumpukan sampah disitu," ujarnya pada titikkata,  pada hari Senin (11/12/2023).

Ria menyebut, anggaran yang terbilang kecil Pemerintah Kota Serang bukan alasan untuk melaksanakan betonisasi yang menjadi solusi jangka panjang kemajuan Ibu Kota Banten tersebut.

"Selain itu mengharapkan kota serang ini tidak hanya jalannya di habrik tapi di betonisasi, walaupun memang anggaran kota serang kecil, tapi saya rasa kalau kita mencicil untuk betonisasi itu masih bisa walau pun tidak sekaligus," ungkapnya.

Kelima anggota tersebut yakni Budi Mulyadi menggantikan Tohir dari Partai Golkar, Munanudin menggantikan Iing Mudzakir, Muradi menggantikan Sabihis, Fatal Bakri menggantikan Dimas Saputra dan Sayuni menggantikan Buhaiti dari Partai Berkarya.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun mengatakan PAW ini dilakukan pada sisa masa jabatan jelang berakhirnya DPRD Kota Cilegon pada 2024.

"Pergantian Antar Waktu lima anggota DPRD Kota Cilegon sisa masa jabatan 2019-2024. Selamat bergabung dalam DPRD Kota Cilegon," ucapnya di Aula sidang paripurna DPRD Kota Cilegon.

Uyun menyebutkan, proses pergantian itu resmi dilakukan dalam rapat paripurna istimewa, pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Cilegon sisa masa jabatan 2019-2024.

"Dan tentu saja ini menjadi sebuah momen yang kemudian dapat bisa beraktualisasi secara maksimal dalam menjalankan Tupoksi DPRD. Dan kepada lima anggota DPRD yang di PAW terimakasih atas defikasinya selama ini. Berkarya empat orang diganti semua. Otomatis berdampak terhadap perubahan Alat Kelengkapan DPRD dan sudah menjalankan Tupoksinya hari ini," tutur Uyun.

Salah satu anggota DPRD yang baru dari partai berkarya, Sayuni mengatakan siap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Rakyat.

"Harapannya, di dalam sisa waktu periode 2019 sampai 2024 ini insya Alloh kita ke depan akan lebih semangat bergabung dengan anggota DPRD yang sudah ada karena kami baru saja dilantik untuk menggantikannya, insya Alloh menambah energi baru untuk menjalankan tugas-tugas yang kita emban," paparnya.

Kepada TitikKata, di DPRD Kota Cilegon, Aam berharap proses penjaringan Dirut Perumda CM bisa dipercepat dan jangan menghabiskan waktu yang cukup lama.

"Terkait dengan penjaringan calon Direktur PDAM jangan terlau lama karena itu salah satu BUMD yang sangat strategis. Bukan hanya di dalam segi bisnisnya, tapi juga di dalam sisi pelayanan kepada masyarakat," katanya di ruang Komisi Gedung DPRD Kota Cilegon. Jumat, (8/12/2023).

Fraksi Partai PKS itu mengaku, laporan yang diterima pihaknya selama Perumda CM berdiri keuntungannya belum dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

"Kita tahu sampai saat ini PDAM Kota Cilegon belum sampai 20 persen (keuntungannya) untuk melayani masyarakat," ucap Aam.

Bahkan lebih parahnya lagi, diungkapkan Aam, belum ada Dirut Perumda CM yang mampu bekerja secara maksimal. 

Sehingga, Aam berharap kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang juga sebagai pemegang saham utama dapat memilih dengan bijak.

"Oleh karena itu ini semoga menjadi pertimbangan Wali Kota (Cilegon) untuk mencari Dirut yang mampu benar-benar memberikan terobosan yang signifikan. Karena dari tahun ke tahun berganti Dirut tidak ada loncatan-loncatan yang besar terkait penyediaan infrastruktur untuk PDAM," pungkasnya.

Ditemui TitikKata, Kamis (7/12/2023) di Cikini, Jakarta Pusat, Danang mengatakan DPRD DKI Jakarta harus menjelaskan perihal terkait.

"Saya kira pertama DPRD harus menjelaskan benarkah itu tupoksi mereka, bukan kah itu tugas kominfo atau tupoksinya bagian hukum pemda DKI bukam DPRD. Yang kedua DPRD harus membuka informasi kegiatannya apa saja yang dilaksanakan, kapan, anggaran detailnya berapa saja kan itu yang perlu dipertanyakan," katanya.

Kemudian, ketika ditanya akan kah hal demikian termasuk tindak pidana korupsi, Danang mengaku belum dapat memastikan.

"Saya belum berani bilang itu, karena mengecek anggarannya, ngecek dokumen resminya kira-kira seperti apa. Kalau soal alokasi belum tentu korupsi tapi kalau korupsi biasanya di pelaksanaannya. Kalau sepanjang itu disahkan oleh DPRD, disahkan menjadi perda kan APBD itu perda disahkan dari Gubernur dan DPRD. Kalau disahkam barangkali itu pengelolaan yang sah tetapikan ini bicara efektivitasnya. Nah itu saya belum berani bilang apakah ada korupsi apa tidak, itu tahap berikutnya," katanya

Sebelumnya, Selasa (5/12/2023) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta, Augustinus tidak mau berkomentar ketika ditanya soal alokasi anggaran Sosialisasi Perda (Sosper) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

"Enggak, saya gak mau komen," katanya.

Untuk diketahui, meski tak tertera secara jelas, alokasi anggaran yang disinyalir untuk mendanai kegiatan Sosper itu terdapat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam program kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebesar Rp207.500.001.596. Seperti tertuang di Lampiran II Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Kepada TitikKata, salah satu warga yang enggan disebutkan identitasya tersebut menginformasikan hal terkait melalui pesan suara, pada Rabu (6/12/23).

“Malam ini kami ada rapat bu. Dari setiap RT dan tokoh masyarakat dan juga beberapa warga yang ada mewakili 451 KK yang ada. Ingin membuat kesepakatan yang di mana kami menolak pembayaran yang sudah diadakan dari tanggal 1 Desember. Dan juga kami menolak kenaikan harga yang dimana dari angka Rp 500.000 menjadi Rp 1.500.000. Kami akan membayar apabila sesuai perjanjian sewa menyewa akan distabilkan seperti sewa menyewa pada awalnya. Jadi itu saja pernyataan kami bu,” ujarnya. 

Diketahui, warga Rusun Marunda yang direlokasi ke Rusun Nagrak tersebut bakal dikenakan tarif mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Ditemui TitikKata seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (6/12/23), Ida Mahmudah, Ketua Komisi D, menanggapi keluhan warga tersebut.

“Jadi memang yang pertama tadi saya sudah sampaikan ke pak Gubernur. Mudah-mudahan segera dievaluasi Pergubnya, bisa dimundurkan. Itu yang pertama. Yang kedua memang tuntutan dari kawan-kawan atau warga Rusun Marunda yang kemarin itu dipindahkan ke Nagrak, memang kan permintaan mereka salah satunya adalah bisa dagang. Karena mata pencaharian mereka adalah dagang di Rusun Marunda selama ini. Ini kami Pemda sedang menyiapkan lokasi untuk mereka dagang. Katanya sih akan Desember ini selesai. Makanya saya masih pantau terus. Nah terkait dengan apakah mereka nanti sewa nya mengikuti Pergub baru atau tidak, saya sudah bicara dengan pak Plt Kepala Dinas, untuk khusus yang Marunda ini akan dibicarakan kelanjutannya. Karena kan ada kekhususan,” ujar Ida.

Ida juga mengimbau kepada warga untuk tetap tinggal di Rusun Nagrak sembari mencari solusi terbaik.

“Jangan dulu pindah. Kita sedang mencarikan solusi terbaik, itu yang pasti. Jangan pindah dulu, kita berbicara dulu saja. Kita bicara dulu mencari jalan solusinya. Kalau pindah, nanti kalau ada rubuh atau apa kan kasihan ya. Jangan warga Marunda Blok C kemarin, untuk tidak pindah lagi kembali ke Marunda. Nanti kita bicarakan lagi dengan Dinas Perumahan. Kita cari lagi solusi terbaiknya untuk warga,” ujarnya.

Ditemui Titikkata, Gomos Jaksana Putra menyampaikan langsung di Ruang Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kota Bekasi.

“Memang berjumlah sebanyak tiga belas. Tiga belas propemperda 2024 ini memang merupakan lima raperda inisiatif DPRD Kota Bekasi tahun 2023 ya yang akan dibahas 2024. Kemudian enam raperda inisiatif DPRD Kota Bekasi yang memang inisiatif Pemerintah Kota Bekasi, enam yang diusulkan pemerintah Kota Bekasi,” ucapnya saat ditemui Titikkata di Ruang Persidangan dan Perundangan-Undangan DPRD Kota Bekasi.

Kemudian, dirinya mengatakan, ada satu Raperda pada Propemperda 2023 dan satu Raperda dalam Propemperda 2022 yang nantinya akan dimasukan melalui Propemperda 2024.

“Kemudian ada 1 luncuran inisiatif DPRD kota Bekasi tahun 2023 yang belum sempet dibahas akan dibahas dalam 2024 dan 1 lagi luncuran inisiatif di tahun 2022 yang memang  waktu itu sempet tidak terbahas, kemudian di tahun 2023, 2022 sudah masuk kemudian 2023 itu tidak di usulkan karena memang belum siap regulasi-regulasi dari pusat dan kemudian di usulkan lagi diakhir tahun 2023 sehingga dimunculkan dalam propemperda 2024,”tuturnya.

Diketahui lebih lanjut, Raperda tersebut nantinya akan diputuskan dalam pembahasan tahun 2024 berdasarkan kebutuhan baik dari Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Bekasi.

“Kemudian raperda ini juga akan diputuskan dalam pembahasan tahun depan itu tentunya berdasarkan kebutuhan atau kebutuhan baik itu dari kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi maupun oleh DPRD Kota Bekasi. Kira-kira mana yang akan diputuskan lebih dahulu begitu nanti diputuskan oleh Badan Musyawarah. Nah keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi ini nanti akan ditindaklanjuti oleh panitia khusus-panitia khusus dan jumlahnya 13-15 orang,” tutupnya.

Dari informasi yang didapat, salah satu pasal dalam draf RUU DKJ itu, yakni pasal 10 ayat 2 berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD."

Kepada TitikKata, Rabu (6/12/2023) di gedung DPRD DKI, Penasehat Fraksi PKS Khoirudin mengaku tidak sepakat dengan hal demikian, sebab bakal mencederai warga Jakarta.

"Ini mencederai masyarakat Jakarta dan ini melanggar pancasila yakni erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan. Itu jelas ayat yang ke 4, dan kepala desa saja di pilih apalagi gubernur sekelas ibu kota. Kasian masyarakatnya dan warganya, mereka sudah bayar pajak, mereka sudah patuh dengan aturan-aturan yang ada di Jakarta. Nah ketika menentukan pimpinan gubernur mereka tidak di libatkan, kucing dalam karung gitu. Ini mencederai warga Jakarta," katanya.

Senada, anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Gilbert Simanjuntak juga menolak hal terkait. Bahkan, menurutnya usulan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih Presiden merupakan bentuk new orde baru.

"Mungkin kita bisa melihat bahwa ini sepertinya ada udang di balik tempe, kan saya katakan dalam sejarahnya di reformasi 98 isu krusial pada waktu itu adalah sentralistik tentara di tempatkan jadi gubernur jadi bupati sementara orang yang berkarir dari bawa ilang. Kemudian ada isu jawa karena hampir semua yang di tunjuk itu orang jawa. Ada kemudian isu sentralisasi karena semua inginnya Suharto yang megang kendali, sekarang isu yang menunjuk gubernur kan sentralistik. Makanya saya katakan new orde baru. Apa tujuannya coba? Apa dasarnya? Kan ini kita mau merubah UU kekhususan DKI, oke di cabut memang itu mutlak harus di cabut karena sudah tidak lagi DKI karena ibu kota sekarang Nusantara. Tetapi DKJ kalau kekhususannya mau dipertahankan bukan dengan membuat gubernurnya di tunjuk, apa dasarnya, kan wali kota sudah gak di pilih masa ini kemudian gubernur juga gak di pilih. Lalu apa sekarang hak rakyat yang masih ada," katanya.

Kepada TitikKata saat ditemui di KP3B, Kota Serang, pada Selasa (6/12/2023), Gembong mengatakan, seharusnya untuk pemilihan Pj kepala daerah berasal dari pejabat daerah bukan dari Kemendagri.

“Dalam prosesnya DPRD meminta masukan, cuma kan keputusan tetap di Kemendagri. Kita sebagai masyarakat Banten berharap memang mereka-mereka terpilih sebagai Pj, orang-orang Banten yang sudah paham sehingga tidak peru lagi adaptasi kan tinggal lari saja,” ujar Gembong.

Tiga kepala daerah di Banten yang berasal dari pejabat Kemendagri antara lain Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri. Kemudian, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan, sebelumnya menjabat Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri. 

Terakhir, Pj Wali Kota Serang Yedi Rahmat, berasal dari Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri.

Gembong menuding, penunjukan tiga Pj kepala daerah itu sarat dengan kepentingan politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menanggapi itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menegaskan pengangkatan Pj kepala daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Waliktoa.

“Mekanismenya sesuai dengan peraturan perundangan, maka yang dilakukan adalah memenuhi mekanisme perundang-undangan itu, hal hal yang terkait dengan peraturan perundan itulah yang menjadi basis tahapan-tahapan, sehingga diputuskan oleh pemerintah melalui Presiden dan Mendagri,” kata Al.

Al mengklaim, Pj kepala daerah akan cepat beradaptasi bekerja sesuai peraturan.

“Semua akan berkolaborasi ada organsiasi perangkat kerja daerah (OPD) dan itu akan menjalankan tugas tugas pemerintahan,” terang Al

Seperti ditegaskannya kepada TitikKata di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

"Enggak, saya enggak mau komen," katanya.

Diketahui, dua alokasi anggaran dengan nilai fantastis pada program dukungan tugas fungsi DPRD DKI Jakarta itu mendapat sorotan sejumlah pihak.

Seperti disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto, saat ditemui TitikKata, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

"Tapi kan kemudian yang menjadi persoalan kenapa sebegitu besar, kalau di bagi menjadi 70 juta atau 60 juta peranggota dewan. Itu kalau 60 juta tunjangan rumah untuk apa ya, sewa rumah misalnya itu 60 juta perbulan itu sewa rumah apa ya. Apa tinggal di hotel? Tinggal di apartemen? Atau untuk beli rumah ya? Jadi itu bisa memunculkan banyak pertanyaan masyarakat. Yang pasti nilai 60 juta atau 70 juta itu besar sekali untuk ukuran tunjangan perumahan dewan. Itu yang jadi benang merahnya.

Sebelumnya, ditemui TitikKata di salah satu hotel di kawasan Jakarat Pusat, Selasa (28/11/2023) Pengamat Politik, Anthony Budiawan, menyampaikan pandangannya perihal kegiatan Sosper yang disinyalir dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ya kalau memang ini adalah sudah di setujui ya ini harus dilihat sebetulnya yaa ini tadi apa yang dimaksud dengan sosialisasi, apakah itu di dalam atau untuk keluar atau untuk ke publik dan sebagainya gitu. Ya kalau memang ini diluar dari tugas dan fungsi yang tadi harusnya ini menyimpang, yang seharusnya DPRD mengawasi pelaksana anggaran itu tapi bukan untuk menyimpang dan ini bisa terjadi bahwa ini adalah penyimpangan gitu," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD tahun 2023 terdapat Belanja Tunjangan Perumahan DPRD senilai Rp90.052.800.000. 

Sementara itu, meski tak tertera secara jelas, alokasi anggaran yang disinyalir untuk mendanai kegiatan Sosper itu terdapat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam program kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebesar Rp207.500.001.596.

Seperti tertuang di Lampiran II Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Kepada TitikKata di DPRD Kabupaten Serang, Selasa (5/12/2023) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Eki Baehaki mengatakan, secara aturan normatif berdasarkan periodisasi Bupati dan Wakil Bupati Serang yakni dari tahun 2021 hingga 2026. Namun, karena adanya Pilkada serentak sehingga masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpotong. 

"Karena ada Pemilu serentak sehingga hanya sampai 2025 berarti itu dirasa tidak mencapai 18 bulan itu berarti dikategorikan boleh memiliki Wakil Bupati pengganti atau tidak itu didengar atau dijelaskan tidak dipermasalahkan oleh sebab itu kembali lagi kalau berbicara mengenai pendampingan segala macam bila memang diperlukan Wakil disiapkan tetapi bila cukup dengan Ibu Bupati saja ya saya rasa tidak perlu ada pendampingan," ujar Eki kepada Titikkata di ruang kerjanya gedung DPRD Kabupaten Serang, Selasa (05/12/2023). 

Dikatakan Eki, jika melihat tenggat waktu masa jabatan Bupati Serang yang terpotong akibat adanya Pilkada serentak tidak memungkinkan untuk dilakukan pergantian Wakil Bupati Serang sepeninggal Almarhum Pandji Tirtayasa. Menurutnya, sejauh ini semua kerja-kerja pemerintahan masih dapat di handle oleh Bupati dan Sekda.

"Ya dirasa dengan waktu yang tidak lama lagi mungkin 2024 akan melaksanakan Pilkada serentak dan juga di tahun 2025 akan ada pergantian saya rasa dengan Ibu Bupati sudah dua periode kayaknya untuk menghandle kegiatan dan juga didampingi oleh Pak Sekda dan struktur Pemerintah Kabupaten Serang saya rasa bisa untuk menghandle nah itu dari pandangan kita secara pribadi, mungkin dari pemerintah sendiri nanti bisa ditanyakan sejauh mana mengenai pekerjaan di pemerintah Kabupaten Serang sudah teratasi atau memang perlu pendampingan, tapi saya rasa pemerintah kabupaten Serang berjalan dengan baik," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang tak lama lagi akan segera mengungkap sosok pengganti Syafrudin.

Perlu diketahui dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Wali Kota, diusulkan oleh tiga unsur yakni DPRD Kota, Provinsi, dan Kemendagri, masing-masing mengusulkan tiga nama hingga terhimpun sembilan nama calon Pj Wali Kota.

Kepada TitikKata, di Gedung DPRD Kota Serang, Ketua DPRD Budi Rustandi dengan tegas mengatakan, jika pengganti Wali Kota harus pejabat lokal.

"Saya berharap kepada kementrian dalam negeri untuk benar-benar memilih Pj khususnya Kota Serang saya berharap yaitu dari kota serang Pj nya orang lokal yang memenuhi syarat undang-undang, agar tidak terjadi kejadian di lebak," ujarnya pada titikkata di gedung DPRD,  pada Rabu (29/11/2023).

Bahkan, Budi juga memberi peringatan jika sosok Pj Wali Kota yang dipilih yakni dari pejabat pusat.

"Kalau dia mencle-mencle gak jelas gwa lawan, selama untuk kepentingan masyarakat saya amanin, tapi kalau bertentangan atau menye-menye tidak melaksanakan program yang sudah ada sikat," ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri juga berharap, sosok Pj Wali Kota Serang harus betul-betul mengetahui wilayah Kota Serang.

"Pj itu orang yang mengerti kota serang, kalau pusat droping ke kota serang, pertama kita ada asesmen daerah, bahasa Banten nya pusat emang tahu tentang kota serang? Atau bahasa sarkas sedikit,  tahu apa pusat tentang kota serang? Jadi saya kira lebih bijak lah kasih lah pj itu orang-orang yang mengerti betul tentang kota serang,  biar kita juga di dprd bisa bekerjasama dengan baik," katanya.

Hal itu dikatakan, Uyun kepada TitikKata, Kamis (30/11/2023) usai memimpin rapat paripurna persetujuan perubahan ke empat atas keputusan DPRD Kota Cilegon nomor 22 tentang susunan pimpinan dan anggota pada AKD Kota Cilegon.

"Ini paripurna internal DPRD Kota Cilegon terkait perubahan AKD Kota Cilegon, jadi berdasarkan surat yang masuk dari fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan adanya perubahan pada komposisi AKD di Bapemperda," kata Uyun di Gedung Paripurna Kota Cilegon. Kamis, (30/11/2023).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan anggota baru AKD Bapemperda Kota Cilegon yakni atas nama Yusuf Amin diganti oleh Ahmad Sudrajat dari PDI-Perjuangan.

"Dan ada perubahan komposisi usulan yang diajukan dari fraksi PDIP Yusuf Amin kepada Ahmad Sudrajat. Dan itu sudah kita paripurnakan hari ini, dan tentu saja AKD Bapemperda Kota Cilegon sudah mengalami perubahan dengan komposisi yang baru yang sudah kita paripurnakan," katanya.

Diketahui, saat ini Bapemperda berfokus pada dua Perda yang sedang dibahas, Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) dan penyertaan modal.

Kendati demikian, Uyun menyayangkan sampai akhir 2023 Perda tersebut belum rampung.

"Dan harusnya idealnya tahun ini sudah selesai. Tapi rupanya itu bisa dituntaskan di awal tahun 2024, ada beberapa hal yang menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Rekomendasi dari pusat," pungkasnya.

Usai sidang, kepada titikkata di DPRD Kota Serang, pada Rabu (29/11/2023) Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Serang, Syafrudin sudah memimpin Ibu Kota Banten.

"Yang kedua pelepasan walikota karena beliau sesuai undang-undang 5 Desember akan berakhir menjabat Walikota Serang saya sebagai ketua DPRD mitra beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepada beliau atas dedikasinya", Ujarnya di gedung DPRD Kota Serang pada Rabu (29/11/2023). 

Meski begitu, Budi juga menilai masih ada kekurangan dalam periode masa jabatan Syafrudin seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. 

"Kekurangannya yang pertama karena kita Covid-19,  baru berjalan beberapa tahun, bahwa kita sama-sama tahu kekurangan kota serang adalah terkait pendidikan, lapangan pekerjaan tentunya kesehatan belum optimal," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang, Syafrudin meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam masa jabatannya. 

"Kemudian permohonan maaf apabila masih banyak sekali kekurangan-kekurangan namanya juga manusia menjalankan tugas sepuas mungkin tapi kemampuan dan keterbatasan membuat kami lemah," Ujarnya.

Kepada TitikKata, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, sampaikan pembahasan dalam forum tersebut di Ruang Rapat Komisi A, pada Selasa (28/11/23).

“Sebenarnya kita bukan audiensi ya. Kita dipanggil sama Komisi A untuk Komisi A untuk bisa update kesiapan Pemilu. Ya makanya karena kita dipanggil, kita paparkan beberapa hal tentang kesiapan kita. Baik itu dari kesiapan penyelenggaraan, dan sarana prasarana yang ada di masa kepemiluan. Jadi bukan Audiensi, kita dipanggil oleh Komisi A,” ujar Wahyu. 

Adapun yang dibawa dalam forum tersebut, salah satunya terkait sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu 2024. Seperti, belum adanya tempat rekapitulasi di Kecamatan.

“Tadi banyak dibahas. Kita tentang sarana prasarana ya. Termasuk lokasi rekapitulasi kita, tempat rekapitulasi kita. Terus kesiapan KPU mengenai hari pemungutan suara, terus rekrutmen KPPS, itu beberapa hal yang kita bahas,” ujarnya.

“Seinget saya tadi ada dua kecamatan di satu kabupaten/kota ya. Kebayoran lama sama Pancoran atau Mampang tadi ya.  Jadi yang engga ada tuh tempat rekapitulasi di kecamatan. Jadi kami di Jakarta tuh karena TPS nya banyak, jadi kali standard kecamatan tuh gak cukup. Jadi kayak misalnya ada 1000 TPS, nah teorinya ada 4000 kotak disitu. Nah kalau 4000 kotak, itu luasnya 40x40x60, setidaknya kami butuh 250 meter persegi untuk 1000 kotak tersebut. Jadi tempat-tempat ini yang akan kami cari sebenarnya,” tambahnya.

Syarif, salah satu anggota Komisi A, menyampaikan tujuan dari pertemuan hari ini. Ia juga mengatakan, keputusan final dari pembahasan hari ini akan di putuskan pada 4 Desember 2024.

“Sharing ya, sharing informasi tentang kesiapan Pemilu di DKI. Kita mengundang KPU. Pesertanya dari beberapa fraksi. Bidang nya dari Komisi A, yang membidangi. Kita bahas tadi kesiapan sarana dan prasarana, persiapan penyelenggara di bawahnya yang Ad Hoc ya itu TPK, TPS, dan KPPS, soal e-recap, ya semua dijelaskan ya bagus. Belum kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya tanggal 4. Akan dilanjutkan. Tapi bagus lah ya sudah sharing informasi dua hal yang penting. Titik kerawanan Pemilu kan di saat penghitungan dan rekap”, ujar Syarif.

Terkait hal itu, ditemui TitikKata di salah satu hotel dikawasan Jakarat Pusat, Selasa (28/11/2023) Pengamat Politik, Anthony Budiawan mengungkapkan bahwa kegiatan seperti Sosper tidak termasuk dalam tugas dan fungsi DPRD.

"Dewan ini tingkat DPRD atau tingkat nasional tugasnya adalah di dewan ini sama, yaitu fungsinya adalah sebetulnya tiga fungsi yaitu legislasi dimana ini adalah pembuatan untuk undang-undang dalam hal daerah namanya peraturan daerah, kalau di nasional undang-undang. Jadi membuat dan menyetujui peraturan daerah, itu fungsi legislasi. Dan kedua adalah fungsi anggaran, jadi di situ ada rancangan APBD lalu di bahas, dan kemudian memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari rancangan sampai disetujui jadi undang-undang. Dan yang ketiga yaitu pengawasan, apakah pelaksanaan APBD sudah dilakukan dengan benar apa tidak gitu, dan pengawasannya juga luas apakah peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut, apakah eksekutif dalam hal ini gubernur dan lain-lainnya itu apakah sudah melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan peraturannya. Nah itu bagian pelaksanaanya itu, jangan ada kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan tigas dari gubernur, wakil gubernur dan dinas itu menyalahi peraturan daerah. Nah itu pengawasan," katanya.

"Harusnya sosialisasi perda, kalau perda sudah jadi undang-undang sudah jadi itukan harusnya sudah menjadi wewenang eksekutif, wewenang dari gubernur, wakil gubernur dan jajarannya dalam hal ini dinas-dinas dan sebagainya untuk mengsosialisasikan itu dan itupun harusnya dibawa lagi atau ke humas atau di dinas-dinas mempunyai fungsi itu dan fungsi itu bukan menjadi tugas dari dewan tadi. Karena tadi, dewan tugas dan fungsinya hanya tiga itu. Fungsi sosialisasi adalah eksekutif," tambahnya.

Karenanya, kata Anthony jika terdapat organisasi Setwan yang memasukkan anggaran Sosper ke dalam APBD maka hal demikian sudah termasuk dalam tindakan yang menyimpang.

"Ya kalau memang ini adalah sudah di setujui ya ini harus dilihat sebetulnya yaa ini tadi apa yang dimaksud dengan sosialisasi, apakah itu di dalam atau untuk keluar atau untuk ke publik dan sebagainya gitu. Ya kalau memang ini diluar dari tugas dan fungsi yang tadi harusnya ini menyimpang, yang seharusnya DPRD mengawasi pelaksana anggaran itu tapi bukan untuk menyimpang dan ini bisa terjadi bahwa ini adalah penyimpangan gitu," katanya.

Meski tak tertera secara jelas, alokasi anggaran yang disinyalir untuk mendanai kegiatan Sosper itu terdapat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam program kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Seperti tertuang di Lampiran II Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Dalam hal transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peneliti Divisi Hukum dan HAM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Siska Baringbing, kepada TitikKata sempat menyampaikan pandangannya perihal terkait, di kantor Sekretariat FITRA , Jakarta Selatan, pada Rabu (1/11/2023) lalu.

"Jadi menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, anggaran publik itu dalam hal ini APBD adalah informasi yang terbuka untuk umum. Jadi itu termasuk dalam informasi publik. Nah APBD itu masuk dalam informasi berkala, kenapa? Karena dia di bahas dan ditetapkan ada momentumnya, ada jadwal ketika itu dibahas dan di tetapkan. Maka setelah ditetapkan dan sudah sah, maka itu wajib di publikasi ke masyarakat," katanya. 

Menurut Siska, jika anggaran publik tersebut telah dipublikasi secara rinci maka pemerintah di daerah itu sudah transparan kepada masyarakat.

"Publikasi melalui apa? Banyak hal sekarang ya, apalagi sekarang itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu mendorong semua pemerintahan dari tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk menjalankan pemerintahannya dengan sistem elektronik, nah salah satunya tadi juga terkait keterbukaan informasi publik, APBD, anggaran. Kalau Setwan dimana harusnya kalau kita bisa mengakses itu, di websitenya. Cek saja gitu. Kalau di websitenya sudah ada di publikasi anggarannya itu artinya sudah cukup terbuka, gitu," katanya.

Adapun, beberapa program kegiatan pada Sekretariat DPRD DKI seperti tertera dalam lampiran II Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, antara lain Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebesar Rp 207.500.001.596, dan Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp90.052.800.000 

Anggaran itu terdapat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di organisasi Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Untuk diketahui, TitikKata telah berusaha mengkonfirmasi Sekretariat DPRD DKI secara resmi mengenai perihal terkait melalui surat bernomor 133/SP/TK-IX/XXIII tertanggal 06 November 2023 dan surat nomor 136/SP/TK-XI/XXIII tertanggal 15 November 2023.

Ditemui TitikKata usai audiensi, Rabu (22/11/2023) di ruang Rapat Komisi E, Ketua Umum FORGUPAKI, Abraham Pellokila mengatakan, masih banyak guru-guru agama Kristen di Jakarta yang tidak mendapatkan keadilan.

“Jadi kami forum guru agama kristen Indonesia menyampaikan aspirasi tentang kebutuhan guru pendidikan agama kristen di DKI Jakarta. Yang kedua mengenai fasilitas dan dukungan untuk pendidikan agama kristen. Yang ketiga persoalan-persoalan diskriminasi dan intoleransi yang dihadapi, kesulitan untuk masuk Dapodik sehingga kesejahtaraan guru-guru agam kristen di DKI sangat minim. Ada yang gajinya 300 ribu, 500 ribu tetapi mereka disuruh tanda tangan kuitansi atau nilai uang yang sangat besar, ternyata uangnya diberikan bari di tarik lagi. Jadi guru-guru kami memang keadaannya butuh mendapat perhatian,” katanya.

Dikesempatan yang sama, anggota Komis E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, sudah meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menulusuri perihal terkait.

“Tadi kami sudah panggil dinas pendidikan, dinas pendidikan akan menelusuri dan kita minta percepatan juga mendorong ke BKD, dalam hal ini kayak contoh ternyata banyak guru-guru juga yang belum naik KKI ataupun P3K dan bahkan sudah ada yang P3K tapi belum penempatan 45 orang. Inikan sayang sekali yang seharusnya bisa disebar di sekolah-sekolah yang memang masih kosong guru agamanya,” katanya.

Sementara, Sekretaris Disdik DKI Jakarta, Agus Ramdani mengatakan, mereka akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau hari ini bertemukan kita baru tau, segera kita tindak lanjuti. Setelah ini juga kami akan lapor kepada pimpinan untuk segera kita tindak lanjuti. Kami akan bentuk tim, kita lakukan monitoring evaluasi, kita turun ke lapangan, kita lakukan pemerinksaan,” katanya.

Hal itu seperti disampaikan Furkon kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu (22/11/2023).

“Saya kira nggak akan selesai tahun ini, karena memang di Kemendagri untuk fasilitasi itu informasinya terakhir di pertengahan Desember sudah tidak ada usulan fasilitasi dari daerah,” ujar Furkon.

“Propemperda 2023 itu ada 9 inisiatif DPRD, dari 9 tersebut kita ketahui bersama 2 sudah menjadi Perda yaitu Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pancasila,” sambung dia.

Sementara, 2 Raperda lainnya berupa Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender baru akan di paripurnakan menjadi Perda pada akhir November dan Desember 2023.

Meski sulit mencapai target, Furkon optimis 4 Perda akan rampung hingga akhir tahun 2023 ini.

“Inshallah 4 atau 5, kalau 4 sudah pasti karena tadi sudah terjadwal paripurnanya dan yang satu itu Raperda taman hutan raya kalau dalam waktu dekat fasilitasnya dan bisa ditindaklanjuti, saya kira di tahun ini kita optimis 5 Raperda bisa selesai,” ungkapnya.

Dia berharap, produk hukum DPRD itu dapat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Harapan kita bahwa Perda Perda ini bisa segera dapat dilaksanakan, implikasinya memang dibutuhkan oleh masyarakat berjalan dan sayuran aturan pelaksanaanya segera dikeluarkan, sehingga Perda ini memang dapat membantu pembangunan masyarakat dan pembangunan Banten,” tandasnya.

Kepada Titikkata di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (20/11/2023) Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Engkos Koswara menjelaskan terkait rencana revisi perda yang mulanya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Ya saya dari dinas tata ruang prinsipnya menyambut baik dengan rencana apa, revisi perda karena memang sekarang kan kita udah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada itu idealnya menyesuaikan gitu kan. Karena istilah teknis ya seperti halnya misalkan izin mendirikan bangunan sekarang gambar ulang menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG),” Ucapnya saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

“Sebelumnya sudah ada, sudah ada-sudah ada perda ada sebelumnya terkait dengan bangunan gedung pada perda 06/2014 tentang pembangunan gedung,”tambahnya.

Kemudian, dirinya menegaskan bahwa bangunan gedung yang akan dimanfaatkan harus memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

“Kedepan itu saya menitipkan bahwa seluruh bangunan gedung yang akan dimanfaatkan itu harus betul-betul layak fungsi sesuai rencana awal gitu kan. Jadi bukan bicara hanya IMB atau PBG tapi SLF nya,”tegasnya.

Diketahui lebih lanjut, Gomos Jaksana Putra selaku Kasubag Perundang-Undangan DPRD Kota Bekasi mengatakan bahwa pembahasan Raperda ini masih akan terus berlangsung.

“Nah intinya pembahasan berikutnya tim penyusun harus sudah memetakan terkait usulan apa masukan-masukan dari OPD-OPD dalam rapat tadi. Misalnya untuk, memastikan tentang regulasi-regulasi misalnya terkait perwal arsitektur budaya lokal kemudian juga menyampaikan juga apa namanya masukan-masukan juga terkait tentang PBG persetujuan bangunan gedung termasuk juga sertifikat layak fungsi (SLF),”tutupnya.

Hal tersebut disampaikan di tengah rapat paripurna pembahasan Penyampaian Laporan Hasil Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, pada Senin (20/11/23). 

“Ijin, Pimpinan dan Pak Pj. Jadi ini karena Paripurna tentang Reses, kami sudah melaksanakan Reses beberapa kali. Kalau saya sejak 2019, itu ya pak. Sampai sekarang di Rapat, itu selalu saya bilang bahwa kami itu sebagai anggota Dewan ketika kita turun mendapatkan aspirasi dari masyarakat lalu kita kumpulkan ke eksekutif dengan harapan bisa ditindak lanjuti. Tapi, seringkali kita ini tidak mendapatkan update bahwa ini tuh dikerjakan atau tidak, dianggarkan atau tidak, sampai mana prosesnya, lalu selesai atau tidak. Bahkan seringkali kita tahunya ketika kita tinjau lagi, ketika kita turun, atau tau dari masyarakat langsung dan lain-lain”, ujarnya. 

Tina Toon juga membandingkan, sistem aplikasi e-reses yang terbilang tidak secanggih dengan aplikasi belanja online.

“Jadi kemarin saya juga usul pak. Kita kan sudah e-reses sekarang, sistemnya juga online. Sekarang kalau online-online itu ada yang namanya belanja online aja pak, kita namanya pesan - bayar - diproses atau tidak diproses - dikirim - selesai, itu ada. Masa aspirasi kita tidak bisa seperti itu sih pak. Misal U-Ditch, kita mengajukan sekian, dianggarkan enggak nih, masuk enggak, terus proses nya sampai mana. Jadi kita laporan ke warga jadi enak pak. Seperti itu”, ujarnya. 

Sejalan dengan Agustina, anggota fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menuturkan, setelah ditiadakannya Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir), eksekutif dalam hal ini harus lebih terbuka.

“Waktu itu dijanjikan tidak ada Pokir. Tetapi kemudian reses kita akan dibawa menjadi programnya eksekutif. Tetapi kemudian dalam kenyataan, kita tidak tahu mana reses kita yang dieksekusi. Itu kan yang disampaikan oleh mbak Tina Toon”, ujarnya.

“Harusnya sesuai dengan apa yang disampaikan mbak Tina Toon tadi. Kalau memang tidak ada Pokir, tetapi ada reses yang dimasukkan ke dalam eksekutif, tunjukkan yang mana yang benar dikerjakan. Itu yang diminta kan tadi”, tutupnya.

Hal itu seperti disampaikan anggota DPD RI TB Muhammad Ali Ridho Azhari, kepada TitikKata usai temu konsultasi legislasi pusat-daerah BULD DPD RI di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Jumat (17/11/2023).

“Pertambangan pasti banyak pengaduan juga di DPD termasuk tambang-tambang liar yang masih menjadi aduan ke kita khususnya di Kabupaten Lebak, itu banyak,” ujar Ali Ridho.

Menurut Ridho, perizinan yang sulit menjadi salah satu penyebab munculnya tambang liar di Banten.

“Ada tumpang tindih aturan baik dari pusat ke daerah, ada beberapa hal yang harus disinkronisasi atau harmonisasi peraturan baik itu nanti akan dibagi kewenangan Kementerian, Provinsi dan Kota/Kabupaten. Biasanya kan ada beberapa yang terjadi kasus di daerah itu ketika izin tambang sudah ada tapi berbenturan tumpang tindih dengan peraturan lain,” katanya.

Hal serupa disampaikan ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, bahwa saat ini daerah mengalami keresahan atas ditariknya kewenangan perizinan ke pusat di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sesuai regulasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

“Malah terjadi tumpang tindih, dalam UU tertentu tinggal kerangka saja, kita lihat kan. Kita tidak mau memberikan penguatan kepada daerah dalam menghasilkan produk, tapi kita tidak mau daerah itu terbentur dengan regulasi. Artinya, harus minta penjelasan langsung pada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, DPD akan memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

“Kadang kala pejabat daerah takut dalam tanda petik untuk melakukan kebijakan, jangan tersandra dengan aturan, makanya kami minta penjelasan dan di situlah tugas kami BULD berada di ditengah untuk menjembatani aspirasi kepentingan terkait dengan harmonisasi legislasi pusat dan daerah,” tandasnya.

Hal itu dikatakannya usai memberikan materi dalam acara Gerakan Banten Membaca yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, pada Rabu (15/11/2023).

"Saya melihat SMA 3 ketika saya hadir tadi sangat bagus disambut dengan berbagai tarian dan paduan suara. Walaupun lingkungan sekolah nya sempit tapi tertata rapih saya melihat banyak pepohonan, bunga asri, lingkungannya bersih banyak tong sampah yang disediakan rapih dengan baik," kata Yeremia.

Untuk semangat belajar, lanjut Yeremia, para pelajar SMA Negeri 3 Rangkasbitung juga perlu diapresiasi dan terus diberikan semangat.

"Kepada teman-teman atau adik-adik bangun kompetensi diri yang punya karakter Pancasila dan punya komitmen untuk maju sehingga mereka bisa meraih cita-cita dan masa depan tentunya," tandasnya.

Sementara Kepala SMA Negeri 3 Rangkasbitung, Reri Yoseline mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kebersihan dan meningkatkan semangat belajar para siswa.

"Kepada anak-anak kita terus memberikan arahan dan bimbingan agar bisa menjaga lingkungan tetap sehat tertata dan hingga bisa menjadikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita semua," tandasnya.

"Di tengah kepemimpinan kita saat ini ada masalah yang menurut kami sangat penting. Menurut data BPS Februari tahun 2023 penduduk Jakarta yang berusia kerja ada 8,3 juta tetapi hanya 5,2 juta yang termasuk di dalam angkatan kerja, selebihnya 3,1 juta itu dinyatakan tidak bekerja atau tidak jelas. Ini angka yang luar biasa menurut saya dan di antara 3 juta itu ada kurang lebih sekitar 400 ribu yang masuk kategori penganguran terbuka, ini lebih memprihatinkan lagi," katanya di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (15/11/2023). 

Karenanya, Bambang meminta Heru Budi untuk merombak bagian program lapangan kerja yang dianggap tidak kompetibel dalam tuntutan jaman.

"Saya usul pak gubernur supaya dalam menanggulangi pengangguran itu ada target yang kongkrit setiap persen dalam tahun 2023-2024 akan kita kurangi, angkanya jelas. Jadi jangan cuma bikin kebijakan, bikin peraturan tetapi target kuantitatifnya gak tercapai. Mohon maaf atas unek-unek ini semoga bisa mewakili suara warga jakarta," katanya.

Dikesempatan yang sama, kepada TitikKata anggota fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menjelaskan maksud keluhan mereka itu.

"Ini gen z terutama di DKI Jakarta ini sangat mengkhawatirkan, sulitnya mendapatkan kerja dan juga, mungkin karena lapangan kerja sangat sedikit di DKI Jakarta sehingga angka pengangguran juga tinggi sekali di DKI Jakarta. Makanya kami dari fraksi PAN mengusulkan agar sistem link and match segera berlaku di DKI Jakarta," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2021 yakni 8,51 persen, lalu pada Februari 2022 turun menjadi 8,00 persen, kemudian pada Februari 2023 turun lagi menjadi 7,57 persen.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Selasa (14/11/2023) di DPRD DKI Jakarta.

Adapun laporan Raperda APBD 2024 itu dibacakan oleh anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. 

"Perlu kami sampaikan bahwa total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 dengan rincian sebagai berikut; Pendapatan Daerah Rp 72,446,382,571,261, Belanja Daerah Rp 72,600,997,362,528, Surplus atau Defisit Rp154,614,791,067. Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pebiayaan Rp9,270,190,454,798, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau 2023 sebesar Rp3,859,858,398,967, penerimaan pinjaman daerah Rp5,410,332,055,831. Pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp9,115,575,663,531, penertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp7,253,905,829,467, pembayaran pokok utang Rp1,861,669,834,064. Total APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,716,573,026,059," katanya.

Ditemui TitikKata usai rapat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi C. Brata mengatakan APBD DKI tahun 2024 naik 2,71 persen. 

"Defisit gak, APBD perubahan kan Rp79,56 T kalau sekarang Rp81,72 berarti naik Rp2,16 triliun atau 2,71 persen. Bukan. APBDP perbandingannya," katanya.

“Penggunaan syal ini dalam rangka support kemerdekaan Palestina. Dikhususkan hari ini karena kebetulan kan kalau setiap Paripurna hampir semua Fraksi berkumpul. Jadi memang kita janjian. Enggak ada sesuatu yang penting tapi inisiatif dari teman-teman masing-masing kalau hari ini kita dalam bentuk support kemerdekaan Palestina”, ujar Rani Mauliani selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Rani juga mengatakan jika dalam waktu dekat, DPRD DKI Jakarta akan mendonasikan sebagian hartanya untuk dikirimkan ke Palestina.

“Kan selama ini kan DPRD belum timbul muncul ya. Dan InsyaAllah nanti DPRD teman-teman semuanya menyumbangkan sedikit rejeki nya untuk dikirimkan ke Palestina. Tunggu tanggal waktunya ya. Karena mungkin nanti itu pak Ketua yang akan berbicara”, ujarnya.

Adapun yang akan disumbangkan, Rani menuturkan jika dalam bentuk uang. 

“Mungkin dalam bentuk uang. Ya karena kalau untuk kumpulin bahan-bahan makanan kayak gitu, kebetulan kayaknya masing-masing juga gak sempet nyiapinnya. Tunggu tanggal mainnya," tutupnya.

Kepada TitikKata, pada Jumat (10/11/23), Rahman selaku warga Cempaka Putih Barat, Parminawati selaku warga Tanah Abang, serta Listin warga Kramat Sentiong, menyampaikan sikapnya terkait hal tersebut.

“Kalau untuk warga nya gak dapat, kurang setuju juga ya. Ya kurang setuju juga, gitu. Dewan nya dapat, warga nya gak dapat gitu. Jadi, gak setuju aja gitu. Kayak warga untuk bantuan-bantuan sosial juga kan kadang belum terealisasi. Kayak bantuan apa, beras, minyak goreng, itu kan kadang belum terealisasi dengan baik. Gitu aja sih. Warga nya juga kurang, butuh perhatian gitu”, ujar Rahman.

“Ya kalau gitu mah kita sebagai rakyat mah, bukan diri kita sendiri aja, mungkin rakyat yang lain juga kurang setuju gitu. Sebabnya, kenapa orang dewan aja yang dapat. Padahal bawahan begini-begini aja. Kita sebgai rakyat itu kan sedang kesusahan, apa-apa mahal, sembako mahal, apapun belanjaan mahal. Sedangkan dewan dapat duit segitu sebanyak itu kayaknya enggak sesuai dengan keadaan rakyat yang menderita saat ini”, ujar Parminawati.

“Tentang itu yang penting kerja nya benar, amanah, gak masalah segitu. Tapi kalau kerjanya cuma tidur pas lagi rapat, main game yang kayak viral-viral diviralin sama ya entahlah siapa di dalam sana, itu kayaknya ga amanah banget lah. Yang kayak gitu gak bener lah, gitu aja”, ujar Listin. 

Mereka turut menyampaikan harapan untuk kedepannya atas sikap tersebut.

“Ya lebih ke bawah ya. Seharusnya ya lebih mengena ke bawahnya. Apa yang diinginkan warga, gitu aja. Yang diingini warga apa, mau apa, jangan ke dewan-dewan nya aja yang dimanja-manjain seperti itu”, ujar Rahman.B

“Harapannya itu gak usah dilanjutkan. Cukup yang udah berjalan, berjalan. Yang akan datang, bagi-bagi lah untuk bawahan, untuk rakyat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya kalau begitu. Menurut saya pribadi, jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Sebab masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang memerlukan. Coba kami sebagai rakyat kecil begini, sangat membutuhkan itu juga bantuan dari pemerintah. Tapi kenapa orang atasan dapet, tapi rakyat kecil dibiarin dicuekin gini aja”, ujar Parminawati.

“Yang penting tuh apa yang dia dapat, itu kan uang rakyat, dia dipilih oleh rakyat, jadi sewajarnya dia harus bertanggung jawab apa yang sudah diamanatkan oleh rakyat buat dia gitu. Jadi kalau dia menyalahgunakan apa yang sudah diberikan, yang dititipkan oleh rakyat tersebut, dia enggak mengindahkan itu, ya ada waktunya semua itu akan dibalas lah gitu. Kalau misalnya dia tidak amanah”, ujar Listin.

Sebelumnya, kepada Titikkata, Selasa (7/11/2023) di Gedung DPRD DKI Jakarta, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengungkapkan perihal terkait.

“Kalau setiap bulan kan kita memang ada tunjangan perumahan kan disebutnya. Tunjangan perumahan sama tunjangan transportasi. Itu ibaratnya ganti rumah dinas karena kita tidak diberikan anggaran rumah dinas gitu. Jadi setau saya kalau anggaran tunjangan perumahan dewan itu dialokasikan memang untuk mengganti rumah dinas. Karena kita memang tidak disiapkan rumah, sama dengan kendaraan. Kalau dulu kan sempat kita disiapkan kendaraan tetapi akhirnya diganti menjadi tunjangan transportasi”, ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, terdapat belanja tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senilai Rp90.052.800.000.

Alokasi anggaran tersebut terdapat di program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Sekretariat DPRD, yang jika dibagi dengan 106 anggota, maka masing-masing mendapatkan sekitar Rp849.554.716.

Hal itu dikatakan, Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Hasbudin kepada TitikKata di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (13/11/2023).

“Yang sering kita lakukan dalam rapat, kita lakukan evaluasi PAD yang sudah ditargetkan tahun lalu untuk tahun sekarang. Tentu ini melalui proses tahapan yang cukup panjang. DPRD punya kewenangan untuk mengawasi sejauh mana proses untuk peningkatan pendapatan itu supaya target yang diberikan Dewan dan TAPD dalam rangka untuk program yang telah disepakati bersama,” katanya di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jalan Jendral Sudirman, Purwakarta. Senin, (13/11/2023).

Hasbudin menyebutkan, salah satu sumber PAD yang jadi sorotan Komisi III yakni pada Pajak Bumi Bangunan (PBB).

“Tentu kami DPRD untuk mendorong TAPD terkait dalam hal ini BPKAD agar memaksimalkan dalam rangka pemungutanya, seperti masalah PPB kita tidak lagi sekarang menunggu namun harus jemput Bola. Sehingga ini harus mulai ditekan kepada masyarakat soal kewajibanya agar segera diselesaikan,” tuturnya.

Hasbudin berharap, di penghujung tahun 2023 para wajib pajak segera menunaikan kewajibannya melalui BPKAD.

“Kalau umpama prestasi BPKAD sekarang ini sudah menyentuh diangka 70 persen, persoalan pendapatan biasanya melonjaknya dibulan ini bulan 11-12 peningkatanya pasti luar biasa,” pungkasnya.