Berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukan pada Kamis (30/4/2026) dan Jumat (1/5/2026) pada beberapa bagian aliran kali, utamanya pada titik persimpangan aliran air yang berada di Pintu Air Nuri, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat.

Pada titik itu, jika dilihat dari satelit pencitraan sumber terbuka Google Earth, hingga tahun 2012 aliran kali tersebut masih tampak mengalir dari persimpangan Pintu Air Nuri melintasi rel kereta api di Stasiun Jurangmangu dan jalan tol hingga ke arah Pondok Jaya.

Lalu pada tahun 2013, dalam satelit pencitraan itu tampak aliran kali tersebut hilang setelah melintasi ruas jalan tol, aliran tersebut tergantikan dengan bangunan Mal Bxchange yang terlihat dalam tahap pembangunan.

Eksistensi aliran kali tersebut juga terkonfirmasi dalam dokumen koleksi Dutch Colonial Maps di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.

Dalam peta berjudul Kebajoran yang dipublikasi tahun 1937, tampak keberadaan sungai tersebut ditandai dengan nama K. Tjipoetat.

Peta tersebut juga mengonfirmasi adanya persimpangan dua aliran kali, dengan aliran yang berada di sebelah barat identik dengan aliran Kali Ciputat yang keberadaannya sebagian berganti menjadi Mal BXchange.

Kini, aliran air di kali tersebut tampak tak lagi mengalir sedari hulunya di pintu air karena tertutupnya pintu air.

Jika pun pintu air itu dibuka, air yang seharusnya mengalir ke hilir akan kembali berbelok ke aliran utama Kali Ciputat, karena adanya sodetan dari 'leher' aliran tersebut ke aliran utama.

Selain itu kondisi kali selebar dua meter lebih ini ini sangat memprihatinkan karena pendangkalan akibat timbunan sedimentasi, rerumputan dan sisa batang pohon yang tumbang.

Memasuki area rumah pemotongan hewan dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), aliran Kali Ciputat kecil ini kembali dialiri air yang terpantau bersumber dari saluran limbah domestik MCK warga, drainase jalan Cendrawasih yang berada di barat aliran kali dan aliran buangan air lain yang belum diketahui.

Lalu, aliran kali yang berbau tak sedap itu mengalir ke arah jembatan rel kereta api di Stasiun Jurangmangu, berbelok ke arah timur di antara bantaran rel kereta api dan jalan tol, menyempit menjadi hanya satu meter.

Menurut kesaksian, warga di sebelah Pintu Air Nuri Indra (53) yang juga merupakan anak mantan petugas penjaga pintu air, menyebutkan jika aliran air Kali Ciputat yang menuju ke arah BXChange Mall tersebut mati akibat proyek rehabilitasi pintu air dan pembangunan tanggul di aliran utama Kali Ciputat pada tahun 2024.

Padahal, kata Indra, aliran kali yang ia sebut sebagai Kali Ciputat kecil ini pernah menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. 

Pada era 1980-1990-an akhir, Kali Ciputat kecil yang bermuara di Pintu Air Nuri dan mengalir ke arah utara menyeberangi rel kereta api sekitar Stasiun Jurangmangu dan terus mengalir menuju wilayah Pondok Jaya dan seterusnya, menjadi tempat favorit anak-anak untuk mandi dan bermain, sementara orang dewasa menggunakan airnya yang jernih untuk mandi, mencuci pakaian dan alat dapur.

Sungai tersebut juga dihuni berbagai jenis ikan khas air tawar seperti tawes, emas, gabus, betok hingga beragam kerang air tawar seperti kijing dan laya.

"Kalau dulu alami banget, bisa berenang mandi segala macam. Saya pernya nyusurin (sungai) sampai ke Pondok Jaya, dulu kali-nya enggak seperti ini lebih serem angker. Saya sama orang tua saya (dahulu sering menyusuri) kali ini sama orang tua saya buat nyari ikan," kata Indra.

Indra bercerita, berdasarkan ingatan dan cerita dari ayahnya sebagai penjaga pintu air, aliran Kali Ciputat kecil merupakan sungai alami yang kemudian dimanfaatkan warga kala itu untuk mengairi hamparan sawah yang membentang di sekitar aliran kali dari hulunya sekitar pintu air, hingga hamparan sawah di alirannya yang kini telah berubah menjadi kawasan pusat perbelanjaan Bintaro XChange.

"Alirannya dari sini (hulu di pintu air) terus ke Stasiun Jurangmangu, ke arah Pondok Jaya membelah (kini mal Bintaro) XChange itu. Dulu fungsinya itu buat sawah, airnya mengalir bagus," kata dia.

Indra masih berharap sungai tersebut kembali hidup mengalir seperti semula, tak seperti kini kering atau sedikit terisi air hujan yang hanya diam menggenang.

"Yang penting hidup lagi, dirapihin lah," kata dia.

Perubahan atau bisa dibilang rekayasa aliran Kali Ciputat, disinyalir berdampak pada hilir aliran.

Terdekat dari titik perubahan aliran ialah kawasan perumahan warga kelas mengengah ke bawah, yakni Komplek Taman Mangu Indah.

Di kawasan ini, aliran Kali Ciputat membelah dua wilayah, yakni Kelurahan Jurang Mangu Barat dan Pondok Aren.

Aktivitas warga pada umumnya masih terlihat, namun suasana berbeda terasa saat memasuki wilayah RW 12 di sisi barat kali tersebut.

Alih-alih aktivitas warga yang ramai, deretan rumah di kawasan ini justru dipenuhi plang bertuliskan “Dijual”.

Tercatat sekitar 38 rumah memasang tanda tersebut.

Seorang warga yang telah tinggal lebih dari 30 tahun di kawasan itu mengungkapkan, banjir menjadi alasan utama banyak warga memilih pindah.

"Saya kurang tahu detailnya, tapi yang jelas karena banjir,” ujarnya.

Tren rumah dijual di kawasan tersebut semakin meningkat sejak 2024, seiring meningkatnya intensitas banjir di kawasan tersebut.

Ketika ditelusuri lebih jauh, diduga terdapat sejumlah kejanggalan terkait realisasi program tersebut.

Kejanggalan tersebut, tampak terlihat dari sisi alokasi anggaran program. Di mana disinyalir terdapat kelebihan anggaran sebesar kurang lebih Rp488.530.720.671.

Angka tersebut, didapat dari hasil perhitungan antara alokasi aanggaran secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran dengan jumlah penerima manfaat program tersebut.

Diketahui, Berdasarkan surat jawaban Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor: e-0061/HM.03.02 perihal jawaban surat permohonan data informasi redaksi TitikKata Nomor: 097/SP/TK-XII/XXIV tentang data jumlah penerima KJP Plus 2024.

Kemudian, jika mengacu Keputusan Gubernur tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, dan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai besaran bantuan sosial biaya pendidikan.

Besaran realisasi anggaran KJP Plus Tahap I TA 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 533.649 peserta didik dapat dirinci sebagai berikut:

SD Negeri

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp250.000/bulan

Jumlah penerima = 200.588 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp250.000 x 200.588 = Rp50.147.000.000

Rp50.146.000.000 x 6 bulan = Rp300.882.000.000

SD Swasta

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp130.000/bulan

   Total Biaya = Rp380.000/bulan

Jumlah penerima = 13.837 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp380.000 x 13.837 = Rp5.258.060.000

Rp5.258.060.000 x 6 bulan = Rp.31.548.360.000

SMP Negeri

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 101.819 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 101.819 = Rp30.545.700.000

Rp30.545.700.000 x 6 bulan = Rp183.274.200.000

SMP Swasta

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp170.000/bulan

   Total Biaya = Rp470.000/bulan

Jumlah penerima = 33.227 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp470.000 x 33.227 = Rp15.616.690.000

Rp15.616.690.000 x 6 bulan = Rp.93.700.140.000

SMA Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

   Total Biaya = Rp420.000/bulan

Jumlah penerima = 30.114 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp420.000 x 30.114 = Rp12.647.880.000

Rp12.647.880.000 x 6 bulan = Rp.75.887.280.000

SMA Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp290.000/bulan

   Total Biaya = Rp710.000/bulan

Jumlah penerima = 16.241 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp710.000 x 16.241 = Rp11.531.110.000

Rp11.531.110.000 x 6 bulan = Rp.69.186.660.000

SMK Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp215.000/bulan

   Total Biaya = Rp450.000/bulan

Jumlah penerima = 30.364 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp450.000 x 30.364 = Rp13.663.800.000

Rp13.663.800.000 x 6 bulan = Rp.81.982.800.000

SMK  Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp215.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp240.000/bulan

   Total Biaya = Rp690.000/bulan

Jumlah penerima = 57.542 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp690.000 x 57.542 = Rp39.703.980.000

Rp39.703.980.000 x 6 bulan = Rp.238.223.880.000

MI Negeri

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp250.000/bulan

Jumlah penerima = 1.743 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp250.000 x 1.743= Rp435.750.000

Rp435.750.000 x 6 bulan = Rp2.614.500.000

MI Swasta

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp130.000/bulan

   Total Biaya = Rp380.000/bulan

Jumlah penerima = 24.798 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp380.000 x 24.798 = Rp9.423.240.000

Rp9.423.240.000x 6 bulan = Rp.56.539.440.000

MTs Negeri

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 5.417 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 5.417= Rp1.625.100.000

Rp1.625.100.000 x 6 bulan = Rp9.750.600.000

MTs  Swasta

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp170.000/bulan

   Total Biaya = Rp470.000/bulan

Jumlah penerima = 12.391 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp470.000 x 12.391 = Rp5.823.770.000

Rp5.823.770.000 x 6 bulan = Rp.34.942.620.000

MA Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

   Total Biaya = Rp420.000/bulan

Jumlah penerima = 2.340 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp420.000 x 2.340 = Rp982.800.000

Rp982.800.000 x 6 bulan = Rp.5.896.800.000

MA Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp290.000/bulan

   Total Biaya = Rp710.000/bulan

Jumlah penerima = 2.148 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp710.000 x 2.148 = Rp1.525.080.000

Rp1.525.080.000 x 6 bulan = Rp.9.150.480.000

PKBM A

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 502 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 502 = Rp150.600.000

Rp150.600.000 x 6 bulan = Rp.903.600.000

PKBM B

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 281 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 281 = Rp84.300.000

Rp84.300.000 x 6 bulan = Rp.505.800.000

PKBM C

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 297 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 297 = Rp89.100.000

Rp89.100.000 x 6 bulan = Rp.534.600.000

Total Anggaran KJP Plus 2024 Tahap I Rp1.195.523.760.000

Besaran realisasi anggaran KJP Plus Tahap II TA 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 523.622 peserta didik dapat dirinci sebagai berikut:

SD Negeri

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp250.000/bulan

Jumlah penerima = 206.622 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp250.000 x 206.622 = Rp51.655.500.000

Rp51.655.500.000 x 6 bulan = Rp309.933.000.000

SD Swasta

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp130.000/bulan

   Total Biaya = Rp380.000/bulan

Jumlah penerima = 12.200 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp380.000 x 12.200 = Rp4.636.000.000

Rp4.636.000.000 x 6 bulan = Rp27.816.000.000

SMP Negeri

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 94.042 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 94.042= Rp28.212.600.000

Rp28.212.600.000 x 6 bulan = Rp169.275.600.000

SMP Swasta

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp170.000/bulan

   Total Biaya = Rp470.000/bulan

Jumlah penerima = 36.162 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp470.000 x 36.162 = Rp16.996.140.000

Rp16.996.140.000 x 6 bulan = Rp101.976.840.000

SMA Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

   Total Biaya = Rp420.000/bulan

Jumlah penerima = 27.989 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp420.000 x 27.989 = Rp11.755.380.000

Rp11.755.380.000 x 6 bulan = Rp.70.532.280.000

SMA Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp290.000/bulan

   Total Biaya = Rp710.000/bulan

Jumlah penerima = 16.907 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp710.000 x 16.907 = Rp12.003.970.000

Rp12.003.970.000 x 6 bulan = Rp72.023.820.000

SMK Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp215.000/bulan

   Total Biaya = Rp450.000/bulan

Jumlah penerima = 26.939 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp450.000 x 26.939 = Rp12.122.550.000

Rp12.122.550.000 x 6 bulan = Rp72.735.300.000

SMK  Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp215.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp240.000/bulan

   Total Biaya = Rp690.000/bulan

Jumlah penerima = 56.464 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp690.000 x 56.464 = Rp38.960.160.000

Rp38.960.160.000 x 6 bulan = Rp233.760.960.000

MI Negeri

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp250.000/bulan

Jumlah penerima = 1.850 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp250.000 x 1.850= Rp462.500.000

Rp462.500.000 x 6 bulan = Rp2.775.000.000

MI Swasta

- Biaya Rutin = Rp135.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp130.000/bulan

   Total Biaya = Rp380.000/bulan

Jumlah penerima = 22.247 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp380.000 x 22.247 = Rp8.453.860.000

Rp8.453.860.000x 6 bulan = Rp50.723.160.000

MTs Negeri

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

 Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 4.778 peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 4.778= Rp1.443.400.000

Rp1.443.400.000 x 6 bulan = Rp8.600.400.000

MTs  Swasta

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp170.000/bulan

   Total Biaya = Rp470.000/bulan

Jumlah penerima = 12.359 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp470.000 x 12.359 = Rp5.808.730.000

Rp5.808.730.000 x 6 bulan = Rp34.852.380.000

MA Negeri

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

   Total Biaya = Rp420.000/bulan

Jumlah penerima = 2.032 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp420.000 x 2.032 = Rp853.440.000

Rp853.440.000 x 6 bulan = Rp5.120.640.000

MA Swasta

- Biaya Rutin = Rp235.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp185.000/bulan

- Tambahan SPP = Rp290.000/bulan

   Total Biaya = Rp710.000/bulan

Jumlah penerima = 1.948 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp710.000 x 1.948 = Rp1.383.080.000

Rp1.383.080.000 x 6 bulan = Rp8.298.480.000

PKBM A

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 223 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 223 = Rp 66.900.000

Rp 66.900.000 x 6 bulan = Rp401.400.000

PKBM B

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 467 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 467 = Rp 140.100.000

Rp 140.100.000 x 6 bulan = Rp.840.600.000

PKBM C

- Biaya Rutin = Rp185.000/bulan

- Biaya Berkala = Rp115.000/bulan

   Total Biaya = Rp300.000/bulan

Jumlah penerima = 393 Peserta didik

Realisasi anggaran = Total Biaya x Jumlah Penerima x 6 bulan

Rp300.000 x 393 = Rp117.900.000

Rp117.900.000 x 6 bulan = Rp707.400.000

Total Tahap II Rp1.170.373.260.000

Jika alokasi anggaran KJP Plus Tahap I dan II dijumlahkan maka hasilnya adalah sebesar Rp2.365.897.020.000

Total Tahap I + Total Tahap II 

Rp1.195.523.760.000 + Rp1.170.373.260.000 = Rp2.365.897.020.000

Kemudian, mangacu pada Lampiran III Perda Nomor tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024. Total alokasi anggaran untuk KJP Plus sebesar Rp.2.854.427.740.671

Jika dilihat besaran anggaran antara alokasi anggaran pada APBD 2024 dengan realisasi anggaran maka terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp485.765.601.186

Rp.2.854.427.740.671 – Rp2.365.897.020.000 = Rp.488.530.720.671

Ketika dikonfirmasi, Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta berdalih, bahwa kelebihan alokasi anggaran pada program tersebut digunakan untuk membiayai bantuan sosial untuk jenjang mahasiswa.

Anehnya, pada lampiran III Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 tidak dimuat belanja seperti yang dimaksud P4OP.

Kejanggalan lainnya, penetapan penerima manfaat program yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan tampak masih belum jelas.

Sebab, meski telah berusaha untuk dikonfirmasi kepada pihak terkait, Kepgub mengenai jumlah penerima manfaat hanya didapati satu Kepgub yakni Kepgub Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2024. Itu pun, hanya terdapat sebanyak hanya terdapat 383 peserta didik.

Jumlah tersebut jelas sangat jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta selaku Organisasi Perngakat Daerah (OPD) pelaksana program.

Anehnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, tak menyampaikan dengan jelas kita ditanya perihal terkait, di Balaikota, Kamis (16/1/2025).

“Prinsipnya gini dengan apa yang sudah kita lalui di tahun 2024 dan kemudian juga ada berbagai masukan dari beberapa masyarakat juga. Kami sudah tekankan kepada jajaran Pemerintah Provinsi untuk belajar apa yang terjadi di 2024 agar terkait dengan KJP dan KJMU itu bisa lebih baik. Jangan mengulangi kalau ada kesalahan di tahun 2024. Secara teknisnya juga nanti akan kita bicarakan,” ujarnya.

Bahkan, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, justru belum memiliki dokumen terkait, saat dikonfirmasi TitikKata di Balaikota, Kamis (16/1/2025).

“Aku belum dapat. Nanti kalau dapat aku share lagi,” katanya.

Sementara, Zinun, selaku salah seorang wali murid penerima manfaat pada peserta didik jenjang SMP Swasta dan SMK Negeri, menyampaikan perihal besaran dana yang diterima dari program itu. 

“Per 6 bulan di buku. Kalau di ATM engga segitu. Cuma 350.000 (SMP) dan 450.000 (SMK) tiap bulan rutin. Sebulan sekali. Yang uang sekolah nya langsung masuk ke sekolah. Jadi kita tinggal penerbitan ke sekolah lagi,” ungkapnya.

“Tiap bulan Rp 100.000. Cuman kalau mau belanja kayak sembako, vitamin di toko-toko obat itu bisa pakai itu. Beli susu. Sembako di pasar. Dulu mah gak dibatesin Rp 100.000. Berapa aja bisa. Sekarang mungkin karena ada menyalahgunakan jadi sebulan turunnya Rp 100.000,” sambung Zainun.

Kepada TirikKata, Zainun menyampaikan perihal dicabutnya pencairan anggaran KJP Plus kedua anaknya di Tahap II.

“Kemarin dibatalkan. Tapi ini udah verifikasi. Mudah-mudahan bisa. Ini lagi pengajuan tahap I TA 2025. Waktu nanya di Kelurahan katanya sih masuk Desil 5. Cuma status DTKS di Siladu nya masuk penetapan. Masih masuk penetapan. Iya dua-duanya dibatalkan. Kalau yang SMP berat kalau dibatalkan. Buat bayaran (SPP),” ujarnya.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih berupaya menggali informasi lebih jauh.

Kepada TitikKata, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua membenarkan perihal terkait dan KPID, baru mengajukan seleksi calon anggota baru di tahun 2024, padahal masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2021 lalu.

"Memang ada perpanjangan karena covid. Dan kita juga tidak diberitahu. Giliran dia diberhentikan, terus tidak terima gaji baru dia komplen kepada kita. Nah, kita akan sesuai dengan peraturan nanti silahkan kepada kominfo melalui aspem tentu saja, yang penting tidak melanggar aturan kan gitu. Buat kita sih kalau timsel udah terbentuk, panitia pansel udah terbentuk, karena itu juga dibentuk dari dewan. Dan nanti fit and propernya hasil dari timsel itu juga akan dibawa kepada komisi A untuk dipilih 7 besarnya, yang diserahkan ke kita itu nanti hanya 14 besar, kita pilih 7 diantara 14 untuk menduduki jabatan periode 2025 sampai pada saat dia dilantik lagi, kurang lebih seperti itu,"kata Inggar kepada TitikKata di Grand Cempala Resort & Convention, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/11/2024).

Berdasarkan data informasi yang berhasi dihimpun, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 288 Tahun 2018, ditetapkan tujuh orang anggota KPID DKI Jakarta periode 2018-2021, tertanggal 7 Februari.

Ketujuh anggota tersebut ialah Kawiyan, Rizky Wahyuni, Tri Andry Supriadi, Puji Hartoyo, Thomas Bambang Pamungkas, Muhammad Said, dan Arif Faturahman.

Lebih lanjut, pada Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan KPI, tepatnya pada BAB IV Masa Jabatan Anggota KPI, Poin 6 KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.

Namun, jika merujuk pada laman resmi DPRD DKI Jakarta, KPID baru melakukan rapat konsultasi bersama Komisi A tertanggal 20 Juni 2024 dan membuka Pendaftaran calon anggota KPID DKI Jakarta mulai 31 Juli 2024.

Parahnya, dana hibah dari APBD DKI terus mengalir ke KPID di 3 tahun lebih kekosongan tersebut. Seperti tertera dalam Lampiran III Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 sebesar Rp 5.741.483.935.

Lampiran III A Peraturan Gubernur No 70 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA 2023 sebesar Rp 4.636.878.335. Lampiran III A Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 sebesar Rp 5.383.313.026

Hingga berita ini ditayangkan, TitikKata masih menggali lebih dalam informasi kepada pihak terkait.

Hal diketahui dari laporan pemakaian air kedua perusahaan pengelola kawasan tersebut, yang dilaporkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian-Cisadane pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.

Dalam laporannya, UPTD DAS Cidurian-Cisadane mencatat, pada bulan Juni 2024 selaku pengelola kawasan BSD City, PT Bumi Serpong Damai (PT BSD) memakai air sebanyak 901.064 meter kubik.

Padahal menurut Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) PT BSD diizinkan mengambil dan memanfaatkan air sebanyak 300 liter per detik, atau 777.600 meter kubik per bulan.

Sementara, pengelola kawasan Summarecon yakni PT Jakarta Baru Cosmopolitan (PT JBC) memakai dan memanfaatkan air permukaan sebanyak 761.510 meter kubik per bulan. Padahal, menurut SIPPA PT JBC hanya dizinkan mengambil air sebanya 120 liter per detik atau 311.040 meter kubik perbulan.

Terpisah, Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, kepada titikkata menanggapi perihal terkait, di kantor DPUPR Provinsi Banten, Kota Serang, pada Selasa (17/9/2024).

“Kemarin saya sudah telepon tim juga untuk mengkaji terkait informasi ini nanti akan kita lihat data-datanya apakah betul informasi terkait penggunaan air melebihi izin SIPPA yang dikeluarkan. Kalau dari aturan bahwa maksimal itu sudah ditetapkan di izin SIPPA berapa jumlah air yang bisa diambil dari masing-masing pemohon. Nanti kita evaluasi berdasarkan penggunaan tiap bulannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Arlan menjelaskan, untuk menindaklanjuti dugaan pengambilan air Summarecon dan BSD melebihi SIPPA, akan dibahas bersama Bapenda Banten.

“Terhadap tindaklanjutnya apabila betul pengambilan air melebihi SIPPA ini untuk di wilayah Tangerang Raya karena pengelolanya ada di kementerian PUPR, data-data yang kami dapat nanti akan dikoordinasikan  pertama dengan Bapenda Provinsi Banten dan tentu dengan Kementerian PUPR, kalau yang di Provinsi banten ini diwakili oleh Balai Besar Cidurian Cisadane,” katanya.

“Untuk sanksi kita sudah melakukan surat teguran teguran untuk jangan mengmabil air tanpa izin dan kemudian juga terhadap pengambilan harus sesuai dengan izin yang diajukan. Nah apabila ada ini nanti kita koordinasi dengan Satpol pp untik melakukan tindakan tindakan,” tandasnya.

Sayangnya, hingga informasi ini disampaikan, pihak PT BSD dan PT JBC belum memberikan keterangan, meski sudah berusaha untuk dikonfirmasi. Hingga saat ini, TitikKata masih terus berusaha menggali informasi lebih lanjut.

Disinyalir setoran pajak kedua perusahaan itu tercatat sebagai perusahaan Badan Usaham Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR).

Kepada TitikKata, di bilangan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Dosen hukum Universitas Pamualang, Suhendar, menyoroti perihal terkait, Kamis (5/9/2024).

"Ya Kriteria untuk di sebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD) ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) ada dua ketiteria BUMD. Yang pertama adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perseroan  Daerah (PERSERODA), Perusahaan Umum Daerah sahamnya adalah 100% milik Daerah, lalu Perseroan Daerah 50%  harus milik Daerah dan sekian persennya baru pihak lain yang di mungkinkan untuk bekerja sama dengan Daerah dengan kata lain hanya kriteria tersebut yang di sebut dengan BUMD oleh karnanya ketika kemepemilikan sahamnya tidak memenuhi kriteria tersebut maka itu bukan di sebut sebagai BUMD melainkan, Perusahaan swasta korporasi biasa bukan BUMD," terangnya.

Dari situ, Suhendar berpandangan, mekanisme pembayaran Pajak Air Permukaan kedua perusahaan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Nah ketika kemudian pemberlakuan pengenaan pajaknya di klasifikasikan sebagai BUMD maka inilah yang harus di pemeriksaan secara intensif apakah itu kesalahan administrasi saja atau ada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, nah ketika memenuhi kriteria yang kedua sebagai sebuah kesengajaan maka ini masuk dalam kriteria bisa tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan," pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data informasi, 95 persen saham PT TTC dimiliki PT Tanah ALam Makmur, dan 5 persen sisanya milik PT Bahtera Hutama Lintas Nusantara.

Dimana, saham PT Tanah Alam Makmur itu sendri, sekitar 26 persen dimiliki PT Bahtera Hutama Lintas Nusantara, sekitar 74 persen sisanya dimiliki Obor Infrastructure PTE,,LTD yang berkedudukan di Singapura.

Sementara, PT Bahtera Hutama Lintas Nusantara, sekitar 27 persen saham dimiliki perusahaan Singapura yakni Dynamic Success PTE,,LTD. Sisanya sekitar 73 persen dimiliki Obor Infrastructure PTE,, LTD.

Kemudian untuk PT TKCM, 28 persen sahamnya dimiliki PT Bahtera Hutama Lintas Nusantara, 72 persen sisanya dimiliki oleh Obor Infrastructure PTE,,LTD.

Lebih lanjut, mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, yang merupakan dasar dari perhitungan setoran PAP.

Sebagai perusahaan swasta PT TTC diperkirakan menyetor PAP sebesar Rp2.754.789.146 per bulan. Sedangkan berdasarkan data informasi yang didapat, untuk bulan Juli 2024, PT TTC menyetorkan pajak senilai Rp375.330.700.

Sementara, PT TKCM jika perkiraan perhitungan PAP sebagai perusahaan swasta, setoran PAP adalah sebesar Rp1.124.934.971 per bulan. Namun, berdasarkan data informasi yang didapat, di bulan Juli PT TKCM hanya menyetor PAP sebesar Rp161.893.700.

Terkait hal itu, konsultan pajak independen yang indientitasnya menolak untuk disebut, menyampaikan pendapat terkait pengaruh dari perbedaan nilai FKPAP antar BUMD dengan swasta terhadap perhitungan NPA.

"Menurut Permen pupr no 15  tahun 2017, Ada perbedaan nilai dari FKPAP antara kelompok pengguna air non niaga dengan kelompok sistem penyedia air minum non PDAM, perbedaan nilai ini tentu akan menimbulkan perbedaan dari nilai keseluruhan npap sehingga berpotensi untuk terjadinya selisih dari penerimaan pajak air permukaan," tukasnya.

Sebab, dari hasil telaah yang dilakukan dengan mengacu pada data informasi yang didapat, setoran PAP dua perusahaan tersebut disinyalir tidak seperti sebagaimana mestinya.

Menurut informasi dari sumber terpercaya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, nilai ditetapkan dengan dasar perhitung bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Padahal, jika melihat laporan keuangan Perumdam TKR pada laporan keuangan Pemkab Tangerang, Perumdam TKR setiap tahunnya melakukan pembelian air curah pada kedua perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan kedua perusahaan tersebut bukanlah sepenuhnya milik BUMD Perumdam TKR.

Terkait hal itu, jika mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, setoran PAP PT TTC dan TKCM yang di terima oleh Pemprov Banten sebagai BUMD mempengaruhi nilai Faktor Kleompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP) yang merupakan salah satu unsur perkalian pada perhitungan Nilai Air Permukaan (NAP) pada perhitungan PAP.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut, BUMD masuk dalam kelompok perusahaan non niaga dengan nilai FKPAP 1.00. Sementara PT TTC dan PT TKCM masuk ke dalam kelompok industri pada kelompok 4 yakni kelompok Sistem Penyediaan Air Minum atau perusahaan non PDAM kategori penjualan air lainya dengan nilai FKPAP 31.00.

Sehinga jika perhitungan NPA untuk menghitung besaran PAP PT TTC dan PT TKCM dilakukan didasari bahwa kedua perusahaan tersebut sejatinya adalah perusahaan swasta, maka nilai setoran pajak jauh lebih besar nilai setoran sajauh ini.

Dari perkiraan perhitungan, nilai setoran PAP PT TTC jika FKAP sesuai dengan aturan ialah sebesar Rp2.754.789.146, dan PT TKCM ialah sebesar Rp1.124.934.971.

Sementara, dari data informasi yang didapat redaksi TitikKata, untuk bulan Juli saja, PT TTC menyetor PAP sebesar Rp375.330.700 dan PT TKCM sebesar Rp161.893.700.

Sayangnya, pihak Perumdam TKR sejauh ini belum dapat diklarifikasi, bahkan tampak enggan menjelaskan perihal terkait. Meski redaksi TitikKata telah berupaya untuk mengkonfirmasi perihal terkait. Namun hingga saat ini, pihak terkait belum merspon.

Sementara, konsultan pajak independen yang indientitasnya menolak untuk disebut, menyampaikan pendapat terkait pengaruh dari perbedaan nilai FKPAP antar BUMD dengan swasta terhadap perhitungan NPA.

"Menurut Permen pupr no 15  tahun 2017, Ada perbedaan nilai dari FKPAP antara kelompok pengguna air non niaga dengan kelompok sistem penyedia air minum non PDAM, perbedaan nilai ini tentu akan menimbulkan perbedaan dari nilai keseluruhan npap sehingga berpotensi untuk terjadinya selisih dari penerimaan pajak air permukaan," pungkasnya.

Meski begitu, tak membuat Airin jumawa. Sebab, menurut informasi, mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) dua periode itu, tetap melakukan blusukan-blusukan ke sejumlah plosok-plosok Banten. 

Bahkan, dari sumber terpercaya menyampaikan, Airin telah melakukan blusukan ke 1300 titik wilayah untuk menyapa warga masyarakat.

Seperti disampaikan, Handa Juanda, warga Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang wilayahnya perna dikunjungi Airin beberapa waktu lalu.

Kepada TitikKata, Kamis (22/8/2024), Ia menceritakan, saat mengunjungi Desanya, Airin berdiskusi mengenai program pembangunan hingga bernyanyi bersama masyarakat sekitar.

"Hampir lebih dari 100 orang. Ibu (Airin) baik, sosok keibuan kemarin yang datang juga banyaknya ibu-ibu tapi ada bapak-bapak juga," kata Handa.

"Alasan mendukung sosok ibu yang baik hati dan rendah hati, ada pembangunan di Provinsi Banten lah ada pembangunannya. Maju terus Bu, maju terus Bu harapan dari kami," tegasnya.

Senada, salah seorang warga di wilayah Pagebangan, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Muhammad Nuh, kepada TitikKata Kamis, (22/8/2024) menyampaikan mengenai sosok Airin saat mendatangi wilayahnya.

"Bu Airin itu orangnya ramah, humble, dan royal ke masyarakat. Pernah kesini juga kok,"

"Mudah-mudahan tetap bakal nyalon sih yah. Mudah-mudahan dapat pasangan (calon wakil gubernur) yang baik juga gitu kan. Karena sayang beliau ini orangnya humble dan ramah, royal lagi ke masyarakat," ujarnya.

Begitu pun yang disampaikan oleh Dedeh Susilawati, warga Kampung Namprak RT 001/RW 004, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Dia mengungkapkan, Airin berkunjung ke wilayahnya pada 13 Juli 2024 lalu. Saat itu masyarakat tang hadir hingga 300 orang lebih.

"Alhamdulilah, 300 orang lebih laah. Dia (Airin), Baik. Cocok, karena dia mantan walikota Tangerang Selatan yaah (berhasil). Jadi saya cocok sama dia. Bu Airin bisa membangun Banten, karena kan dia Gubernur," pungkasnya.

Namun, untuk jumlah keseluruhan di provinsi Banten, pihak Kementerian PUPR belum dapat menyampaikan jumlah pastinya.

Seperti disampaikan Dwi Purnomo, selaku Ketua Tim Verifikasi Produk Hukum Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, kepada TitikKata, Senin (22/7/2024).

"Karena kita kan berdasarkan pengelolaan wilayah sungai. Dan wilayah sungai kewenangan pusat itu lintas provinsi. Kemudian ada lintas negara dan strategis nasional. Jadi tidak membagi per administratif ke provinsi. Nah kalau ditanyakan berapa jumlahnya, banyak sekali saya yakin. Ini kan juga tidak spesifik ya tahun berapa. Kita kan ijin peraturan itu Permen 1 tahun 2016, baru kemarin kemudian Permen 2 tahun 2024. Jadi, banyak sekali saya yakin. Kalau mau data nanti kami coba berikan datanya," ungkapnya.

Diketahui, di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terdapat 85 perusahaan yang memanfaatan air permukaan untuk kebutuhan usaha.

Terdiri dari 62 perusahaan dengan izin Kementerian dan 23 dengan Izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten.

Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sejatinya penggunaan air untuk kebutuhan usaha dimana air dan daya air digunakan sebagai materi, yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, di Provinsi Banten ada beberapa perusahaan diantaranya PT Aetra Air Tangerang, PT Traya Tirta Cisadane, dan PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri telah memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) dari Kementerian PUPR.

Padahal, disinyalir perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi dan menjual air curah.

"Alasan kami memberi ijin ya kalau dulu istilahnya SIPPA ya. Kalau sekarang kita membaginya menjadi Ijin Pengusaha Sumber Daya Air atau Persetujuan Pengunaan Sumber Daya Air. Simple saja, kenapa diberikan ijin. Mereka minta ijin sesuai dengan ketentuan kita berdasarkan pengaturan perijinan pakai PerMen 2 tahun 2024 ya. Kalau sebelumnya PerMen 1 tahun 2016. Sepanjang permohonan itu dilengkapi dengan jelas, berkas-berkas administratif. Kemudian secara teknis juga terpenuhi akan kami berikan izin," ungkapnya.

Terpisah, Praktisi hukum dari Universitas Pamulang, Suhendar memberikan pandangannya perihal perizinan yang dipaparkan oleh pihak Kementerian PUPR.

Kepada TitikKata di bilangan Serpong, Selasa (24/7/2024) menyampaikan perihal terkait.

"Iya tentang izin pengelolaan sumber daya air ini kan harus kita letakkan pada konteks pasca putusan MK, yang kemudian memberlakukan kembali UU 2007 lalu setelah itu hari ini lahir UU yang tahun 2019," ujar Suhendar.

"Yang pertama mengenai pengusahaan air itu prinsipnya tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air sehingga, pengusahaan air tersebut tidak boleh mengabaikan apalagi mengganggu karena hakekatnya air ini adalah milik rakyat yang penggunaanya harus di kembalikan kepada kepentingan rakyat," tambahnya.

Selanjutnya, kata Suhendar, hak atas air ini adalah hak asasi, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan pemenuhan asasi itu.

"Nah, yang terakhir secara tegas sebagai bentuk penguasaan Negara terhadap air maka yang di bolehkan dan di benarkan dalam tafsir konstitusional Mahkama Konstitusi (MK) atas kuasa air adalah, Badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan usaha milik daerah (BUMD), jadi hanya entitas inilah yang di benarkan untuk melakukan penguasaan air nah, memang kemudian ada UU No. 17 2019. yang pemkanaan penguasaan air yang semula hanya BUMN dan BUMD di tambah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," terangnya.

Suhendar menekankan, bahwa pemberian SIPPA kepada pihak swasta oleh kementerian bersebrangan dengan putusan MK.

"Iya sangat kontradiksi dengan nilai-nilai konstitusionalitas pengelolaan air yang sudah di putuskan oleh MK artinya mestinya hukum pengelola sumber daya air baik UU yang maupun utamanya pelaksanaan tehknis  yang di atur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dia harus mengejawantahkan nilai-nilai yang lima nilai besar tadi artinya hanya Negara," tuturnya.

Kata Suhendar, meski pada UU 17 tahun 2019 badan usaha bisa melakukan pengelola terhadap sumber daya, harus terlebih dahulu mengedepankan prioritas-prioritas yang utama.

"Jadi, ketika utamanya misalnya  Pemerintah pusat mengeluarkan pemberiaan izin kepada badan usaha pertanyaannya adalah apakah Pemerintah pusat sudah tau kebutuhan dan ketersediaan air untuk masyarakat di Daerah kalau itu sudah tau maka itu benar dengan prioritas tadi, kebutuhan pokok sehari-hari dan seterusnya tapi kalau Pemerintah mengabaikan prioritas kebutuhan lantas memberikan izin ada masalah di situ. Maka patut diduga prose perizinan itu ga benar," pungkasnya.

Proyeksi PAD itu dipungut dari 171 Wajib Pajak (WP) di 8 wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Banten Iswandi Saptadji, kepada TitikKata, di Kantor Bapenda Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (17/7/2024). 

“Pajak Air Permukaan itu tentunya dipungut dari yang sudah punya NPWPD, yang kita catat sebanyak 171 wajib pajak, itu tersebar di 8 Kabupaten/Kota atau di 12 UPTD Bapenda se-Provinsi Banten. Itulah teman-teman yang secara intens berhubungan dengan wajib pajak itu,” ujar Iswandi.

Namun, ketika ia ditanya soal jumlah debit air permukaan yang menjadi objek pajaknya. Sayangnya ia tidak dapat menjelaskan. 

“Untuk debit pajak karena memang kewajiban kami di Bapenda hanya menghitung pajaknya saja, mengenai debit air yang dipergunakan itu sesuai Perda bahwa yang mempunyai secara teknis adalah Dinas PUPR. Jadi debit itu dihitungkan dari neraca air yang dimiliki PUPR tersebut, dan itu sudah menjadi pedoman, tetapi kalau di kami nanti hasil dari debit air itu dikalikan dengan tarif. Jadi kami hanya menerima tufoksi yang memperoleh angka pajaknya saja, untuk tarifnya itu 10 persen dari nilai perolehan air,” katanya.

Iswandi juga menyampaikan soal dasar perhitungan PAP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

“Perhitungan pajak air permukaan di APBD 2024 itu dari perhitungan pajak, itu kita melihat aturannya dulu. Pertama, dengan adanya terbit Perda yang baru Perda 1 tahun 2024, dan sebagai pelaksana teknisnya Pergub nomor 12 tahun 2021 tentang petunjuk teknis air permukaan bahwa perhitungan pajak retribusi adalah hasil angka yang disampaikan oleh PUPR kepada kami. Jadi kami sebelum menentukan itu kami koordinasi dengan mereka kira kira total perkiraan potensi dari pajak air permukaan,” ungkapnya

Kemudian ia menyampaikan mengenai harga dasar air, saat ditanya apakah harga dasar air dalam perhitungan pada proyeksi PAP 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 568/KPTS/M/2017.

“Menentukan dasarnya itu PUPR. memang ujungnya ditetapkan dengan Kepgub, tapi PUPR yang menyusun itu dengan mengacu kepada Permen, Kementerian PUPR kan setiap tahun mengeluarkan harga dasar air itu, nah ditindaklanjuti di Provinsi oleh dinas PUPR nanti ditetapkan Kepgub sesuai yang diamanatkan dalam Perda,” tandasnya.

Disisi lain, proyeksi PAD dari PAP yang ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Banten pada APBD 2024 sebesar Rp42 miliar itu, tampak belum maksimal jika dilihat dari potensi yang ada.

Sebab, di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saja terdapat 85 perusahaan yang mengambil dan memanfaatkan atau menggunakan air permukaan, denga total debit air sebanyak  36.375.301,152 meter kubik per bulan.

Lebih lanjut, TitikKata mencoba memeperkirakan besaran piutang PAP dua dari 85 perusahaan itu, dengan mengacu peraturan-peratruan terkait. Dua perusahan itu yakni PT Traya Tirta Cisadane (PT TTC) dan PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (PT TKCM) yang teridietifikasi menggunakan sumber daya air, dimana air dan daya air dijadikan sebagai materi untuk kebutuhan usahanya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) untuk mentukan perihal tersebut, tahap pertama ialah dengan melakukan langkah seperti menentukan Harga Dasar Air (HDA).

Yang mana, jika melihat surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan HDA, dimana untuk Provinsi Banten HDA pada kelompok industri sebesar Rp165,5 per meter kubik.

Langkah berikutnya ialah menentukan Faktor  Ekonomi Wilayah (FEW) yang didasari pengelompokan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Melihat PDRB Provinsi Banten Rp511 .804 .653.010.000 maka FEW ialah 95 persen.

Langkah selanjutnya, menentukan Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) yang didapat dengan cara mengalikan bobot komponen jenis Sumber Air (SA) Lokasi Sumber Air (LA) Luas Areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air (LP) Volume Air yang diambil atau dimanfaatkan (VA) Kualitas Air (KA) Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) dan Kewenangan Pengelolaan sumber daya air (KP).

Lalu, perkalian bobot komponen kedua perusahaan tersebut didapati hasil, untuk PT TTC sebesar 63,36 persen atau 0,6336 dan PT TKCM sebesar 57,6 persen atau 0,576.

Langkah yang terakhir pada tahap pertama adalah menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPA) dimana PT TTC dan PT TKCM teridientifikasi masuk kedalam kelompok pengguna industri penjualan air lainnya, simana besaran FKPA pada kelompok pengguna tersebut adalah 31.00.

Tahap kedua ialah menentukan NPAP. diketahui menentukan NPAP dapat dilakukan dengan menggunakan rumus HDA dikali FEW dikali FNA dikali FKPA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikalkulasikan untuk NPAP PT TTC ialah Rp165,5 per meter kubik dikali 95 persen dikali 63,36 persen dikali 31.00 dengan hasil Rp3.088,15 per meter kubik.

Diketahui, PT TTC mengambil dan memanfaatkan air sebesar 3500 liter perdetik atau 9.072.000 meter kubik per bulan. Sehingga NPA PT TTC yaitu Rp3.088,15 permeter kubik dikali 9.072.00 meter kubik per bulan, sama dengan Rp28.015.696.800 per bulan atau Rp336.188.361.600.

Dari perhutngan itu, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Yelah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dapat disimpulkan PAP PT TTC ialah 10 persen dikali Rp336.188.361.600 sama dengan Rp33.618.836.160 per tahun.

Sementara, untuk NPAP PT TKCM Rp165.50 dikali 95 persen dikali 57,6 persen dikali 31.00 sama dengan Rp2.807,4 per meter kubik. Diketahui PT TKCM mengambil dan memanfaatkan air sebesar 1700 liter per detik atau 4.406.400 meter kubik per bulan. Maka NPA PT TKCM Rp2.807,4 dikali 4.406.400 meter kubik per bulan, sama dengan Rp12.370.571.424 per bulan atau Rp148.446.857.088 pertahun.

Sehingga PAP PT TKCM adalah 10 persen dikali Rp148.446.857.088, sama dengan Rp14.844.685.708,8 per tahun.

Dari perkiraan perhitungan, jika PAP dua perusahaan tersebut dijumlahkan maka didapati hasil Rp48.463.521.868,8. Menariknya, angka tersebut melampau proyeksi PAP di APBD tahun 2024 Bependa Provinsi Banten.

Hingga berita ini dipusblish, TitikKata masih terus menggali informasi lebih jauh dari pihak-pihak terkait.

Terkini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pihak terkait guna membahas tindak lanjut dan solusi penanganan persoalan tersebut, yang digelar di Cibinong, Bogor, Selasa (10/7/2024).

Dalam pertemuan, sejumlah pihak terkait menyampaikan keterangan-keterangan yang mengarah pada fakta adanya dugaan pencemaran air sumur warga tersebut.

Seperti disampaikan oleh Kepdala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PHLPLB3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana.

“Kita potret hasil lab yang dikeluarkan oleh Pos Lapor, betul itu ada dugaan pencemaran BBM antara sumur dengan hasil lab, bahwa rumah warga terindikasi pencemaran minyak. Akan tetapi ini baru melihat hasil daripada hasil lab, tidak menunjuk lokasi pencemaran nya dimana, apakah itu dari tanah sekitar, apakah itu dari warga, dari SPBU, ini belum menunjukan spesifik menunjukan siapa ataupun dari mana ini lokasi pencemaran itu sendiri,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Perwakilan Cabang Wilayah II Bogor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang mengungkapkan adanya pencemaran terhadap air sumur warga.

Seperti disampaikan Mayang, selaku perwakilan DESDM Provinsi Jabar, yang hadir dalam pertemuan itu.

"Kalau dari kami sih, sumur warga itu kan dikedalaman nya dibawah 40 meter, jadi masuk nya kategori akuifer dangkal. Jadi memang kalau akuifer dangkal itu terpengaruh dari lingkungan. Jadi memang sangat mungkin kalau ada pontan atau yang mencemari, pencemar gitu yaa yang masuk kedalam akuifer itu, di dalam juga tadi sudah dibahas kan, belum tentu penyebab nya dari SPBU, kita juga masih cari penyebabnya sebenarnya dari mana," terangnya. 

Adanya dugaan pencemaran terhadap air sumur warga turut diperkuat dengan pernyataan dari pihak Polres Bogor.

Dimana saat ini, menurut Kasat Binmas Polres Bogor, Iptu Nimrod, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan, atas aduan dan laporan warga.

“Tadi saya berkoordinasi dengan Kanit Intel dan penyidiknya, jadi proses hukum itu baru masuk tahap lidik pak, mereka akan turun, rencananya minggu depan dia ke lokasi, karena pasti tau semua. Apalagi orang ESDM dengan DLH kan, urusan ESDM dan DLH itu Panjang, perjalanan nya itu panjang. Bisa-bisa udah lupa baru muncul hasil,” terangnya.

Menanggapi hal terkait, Kuasa Hukum warga RT 02 RW 05 Kampung Nagrog Desa Pengasinan, Suhendar menyampaikan harapan warga yang menjadi korban terdampak dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

"Saya menyampaikan atas nama warga, kebutuhan masyarakat adalah bagaimana mengembalikan kondisi air tanah agar kembali laik seperti sebelumnya, hari ini sudah tercemar, berbau dan berwarna hijau. Tentu saja, sebagaimana disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa mereka akan memperdalam materi laporan dan fakta-fakta dilapangan serta tadi juga disampaikan oleh Kapolres penyelidikan sedang berlanjut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Suhendar berharap kepada steakholder pemerintah daerah beserta jajaran kepolisian untuk terus memproses ini sampai tuntas. Sehingga, ditemukan penyebabnya dan siapa yang melakukan pencemaran lingkungan yang menyebabkan rusaknya kualitas air tanah hingga tidak layak.

“Dan tentu saja ada sanksi bagi mereka atas pelanggaran berupa pencemaran linkungan yang menyebabkan air tanah tidak layak,”

“Langkah selanjutnya kami akan terus mengawal dan terus untuk berkomunikasi agar pihak pemerintah termasuk kepolisian melakukan upaya-upaya ang sesaui sebagaimana peraturan perunang-undangan. Kami akan memonitoring dan meminta proses itu berlanjut, kami akan pantau perwaktu, periode untuk mendapatkan perkembangan laporan,” tegasnya.

Suhendar menambahkan, menurutnya tidak ada alasan aparat penegak hukum (APH) untuk tidak memperoses persoalan tersebut. Sebab, merujuk pada hasil berita acara pengawasan Kementerian ESDM, ada air tanah warga yang tercemar dan berbau.

“Itu hasil temuan dari hasil kementerian ESDM, emang tidak disebutkan karena apa, lalu dinas lingkungan hidup Kabupaten Bogor menindaklanjuti serta melakukan juga pemeriksaan mengatakan juga hal yang sama bahwa terjadi pencemaran, hanya saja tidak diketahui  sumbernya. Atas dua fenomena ini kan sudah ada fakta hukum bahwa ada pencemaran. Selanjutnya tinggal memperdalam disebabkan karena apa? Bagi warga sebetulnya tidak membutuhkan hal-hal yang berlebih ya, kecuali bagaimana kualitas air tanah bisa kembali laik dikomsumsi seperti 7 atau 8 tahun lalu sebelum adanya SPBU. Oleh karena nya kami akan mematiskan itu untuk mengawal terus sampai dengan permasalahan ini bisa, mudah-mudahan bisa di selesaikan, tentu saja kami membutuhkan apparat pemerintah daerah untuk juga membantu,” pungkasnya.

Meski begitu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Deni Hermawan, saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Senin (10/6/2024) menyampaikan perihal terkait.

“Hitungan kurang lebih 2 sampai 3 Miliar setahun, lolos tidak berizin ini sesungguhnya saya belum mendapatkan data yang pasti. Tapi bagi kami saat ini adalah mendorong melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk secepatnya memperoleh perizinan,” katanya.

“Beberapa waktu yang lalu kami telah mengundang stake holder terkait kepala balai C2, para wajib pajak air permukaan, kemudian teman teman Samsat kami undang untuk segera menyelesaikan bagaimana perizinan-perizinan ini secepatnya bisa diselesaikan yang ada di masing-masing,” ungkap Deni.

Lebih lanjut, kepada TitikKata, Kepala sub bidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya pada Bapenda Provinsi Banten, Awal Pasenggong, menjelaskan terkait perhitungan penetapan tarif Pajak Air Permukaan (PAP) saat ditemui di kantor Bapenda Banten, Kota Serang, Rabu (19/6/2024).

“Terkait dasar hukum kita masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu Pergub Banten nomor 12 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemungutan pajak daerah. Tarif air permikaan itu ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai perolehan air,” ujarnya.

“Misalnya salah satu perusahaan memanfaatkan air permukaan sebesar 10.000 meter kubik, nilai perolehan airnya itu sekitar 5.000. Disitu nanti dikalikan 10 persen, 1.100 dikali 5.000 meter kubik kalau kita lihat jumlahnya sebesar Rp500 juta,” terangnya.

Sayangnya, perkiraan pendapatan yang akan masuk ke Kas daerah seperti yang disampaikan Dedi, belum dapat dipastikan. Sebab, belum diketahui pasti berapa debit air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Ditambah, perhitungan PAP yang disampaikan oleh Awal, tampak tak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disisi lain, untuk diketahui, Titikkata telah melakukan penelusuran terhadap 14 perusahaan dari 17 perusahaan tersebut.

1 - PT MBC

Diperkirakan telah berdiri selama 20 tahun, memiliki tiga cabang di Kecamatan Kutabumi, Cadas-Kukun, dan Bugel, Kabupaten Tangerang. Seperti kata salah seorang pekerja, Kamis (6/6/2024).

“Berarti sudah lebih dari 20 tahun ya bu?) Iya kalau 20 tahun ini mah pasti lebih. Saya aja udah 17 tahun kerja,” katanya.

2 - PT PK Paper

Diperkirakan baru berdiri dua tahun. Seperti disampaikan salah seorang karyawan, Jalan Sanggego Raya No.8, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Jumat (7/6/2024).

“Kalau persisnya berdiri kapan saya kurang tau, tapi kalau saya disini sudah sejak 2022 eh 2023,” katanya, di lapangan PT PK Paper.

3 - PT SMS Steel

Kepada Titikkata, di kawasan Industri Oleg, Desa Cisereh, Tigaraksa, Jumat (7/6/2024) warga sekitar, Sapri mengungkapkan, pabrik peleburan baja ini telah berdiri selama tiga tahun.

“(Pak sehari-hari kegiatannya disini) iya disini aja jualan kopi. (Tau pak sama SMS Steel?) Tau, produksi peleburan baja ini. (Setau bapak sudah berapa lama berdiri?) sudah 3 tahun lebih,” katanya,

4 - PT SLI

 Menurut Marbun, warga sekitar, di depan Pabrik PT SLI, Jl Raya Serang KM 24, Desa Talagasari. Balaraja, Jumat (7/6/2024) pabrik beroperasi lebih dari 8 Tahun.

“Saya bu Marbun, tinggal disekitar Talaga sini. Ini peduksinya besi baja tua. (Sudah berapa lama bu beroperasi) kurang lebih 8 tahun an,” katanya

5 - PT XYS

Warga sekitar, Yusuf, di depan pabrik XYS, Jalan Raya Serang No.25, Desa Sentul Jaya, Balaraja, Jumat (7/6/2024) pabrik beroperasi lebih dari 5 tahun.

“Saya tinggal disekitaran sini, produksinya baja. Setau saya kurang lebih 5 tahun ada kayakanya karwna saya memang orang sini juga,” katanya 

6 - PT JCP

Menurut Nana, selaku karyawan pabrik sebelah PT JCP, Jl Raya Serang KM 22, Desa Cibadak, Cikupa, pabrik beroperasi 6 tahun. Namun, sudah berdiri 50 tahun lebih.

"Saya Nana, ini pabriknya pabrik celcon merek Jaya (sudah berapa lama berdiri pak) sekitar 70 tahun," ujarnya.

7 - PT Golden Park 3 Cisauk (PT GP 3)

Berdasarkan rekaman suara, kepada Titikkata, di Jalan Lingkar Selatan Desa Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang Rabu (12/6/2024) General Manager GP 3, Surya mengatakan, pelayanan air bersih kawasan perumahan telah beroperasi kurang lebih 7 tahun. Terdapat 300 rumah yang telah menerima pelayanan air, dengan tarif 4000 per meter kubik.

“(Kalau air di Glden Park 3 ngelolah sendiri?) Iya kita ngelola sendiri, (sudah berapa tahun pak) ya kita disini sejak tahun 2017. (Jumlahnya ada berapa pak?) Ada 300 an rumah. (Ada 3 GP kan pak, 33 airnya ngelola sendiri semua pak?) Engga, kalau yang disini iya, kalau disana PDAM. (Oh ya baik, berarti bener kalau yg ini mah ngelolah sendiri ya pak?) Benar,” katanya.

8- PT SSE

Menurut pedagang disekitar area pabrik, yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning, Periuk, Kota Tangerang, Jumat (12/6/2024) Maman, Pabrik kendaraan khusus itu telah beroprasi sekitar 10 tahun.

“Lebih kurang sejak 10 tahun kayaknya. Kalau keluar kendaraan rantis tuh, ada yang jalan sendiri ada, yang dibawa ada, mobil perang itu loh,” katanya 

9 - PT Dwi Fadilah

Menurut pihak pengelola, Sukijok (Nama samaran) Rabu (13/6/2024) perusahaan penjualan air curah yang melayani untuk kebutuhan pabrik-pabrik. Dimana pesanan air hingga mencapai 20 mobil tangki, dengan harga 100 ribu per mobil. 

“(PT ini udah lama pak?) Kalau Dewi Fadilah sudah lama, ada sekitar 20an tahun lebih, ya kurang lebih 30 tahun,” ujarnya.

10 - PT Selamat Sempurna

Kepada Tirikkata, di Jalan Ambon No.145, Curug, Kabupaten Tangerang, Abdul, warga sekitar pabrik, mengungkapkan perusahaan sudah berdiri sejak 1981, yang melayani kebutuhan air pabrik-pabrik dikawasan tersebut.

“Itu udah berdiri sekitar dari tahun 1981 ya. (Peoduksi apa si pak? Ada element, filter, spon,” katanya. 

11 - CV Berkat Utama 

Menurut petugas lapangan, Rawing (Pengelolah lapangan)

- Sehari bisa jual 8 tangki air

- Sudah berdiri sejak 2005

“Tinggal transkip”

12 - PT ADBD (Video)

Manurut kasir perusahaan, Udin, di bilangan Balaraja, perusahaan telah berdiri sejak 2019.

“Ini bergerak di bidang air bersih, penyedia layanan air bersih untuk masyarakat. Kami buka layanan 24 jam dan sudah berdiri kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2019,” kata udin. 

13 - PT Textile

Berdasarkan informasi, telah beroperasi dari tahun 2019.

14 - PT Blesindo 

Menurut warga sekitar, Ari Maulana, pemgembang kawasan industri berlokasi di Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sudah ada sekitar 10 tahun, yang mana diperkirakan terdapat 100 bangunan yang diperuntukan untuk gudang dan pabrik.

“Saya warga asli sini, Kampung Nagrek sekitar kawasan Blesindo. Kalau Blesindo berdiri kira-kira 10 tahunan. Kawasan ini isinya pabrik sama gudang-gudang. Kalau kita liat di belakang sih sebenernya ada ratusan, tp masih dalam tahap pembangunan. Yang udha jadi puluhan,” katanya.

Belum maksimalnya pengelolaan pajak air permukaan di Provinsi Banten, menurut BPK dikarenakan terdapat 17 perusahaan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan di wilayah sungai pada kedua daerah tersebut belum dipungut pajak.

Disebutkan pula, belum dipungutnya pajak air permukaan pada 17 perusahaan itu dikarenakan belum mengantongi Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA).

Terkait hal itu, TitikKata mencoba melakukan penelusuran terhadap perusahan-perusahan yang telah mengambil dan memanfaatkan air permukaan tanpa izin di wilayah Kabupaten Tangerang 

Seperti PT MBC di Kota Bumi Cadas Kukun, Kabupaten Tangerang, yang disinyalir telah berdiri selama 20 tahun.

"Mak Ijah (Nama Samaran) Karyawan Pabrik PT MBC,"

Lalu, PT PK Paper yang baru berdiri selama kurang lebih 2 tahun, PT SMS Steel yang sudah beroperasi selama 3 tahun.

"Sapri (Penjual minuman di area  PT),"

PT SLI, yang sudah berdiri lebih dari 8 tahun.

"Marbun- Warga Sekitar Pabrik,"

PT XYS, yang sudah beroperasu lebih dari 5 tahun.

"Yusuf- Warga sekitar dan karyawan pabrik yang lokasinya bersebelahan,"

PT JCP, yang sudah ada lebih dari 50 tahun

"Nana-Karyawan Sebelah PT JCP,"

PT BIL, yang berlokasi di kawasan Industri Blessindo, yang mengaku telah memiliki SIPPA. Dimana iuran air di kawasan tersebut yakni sebesar Rp16.0000 per kubik.

"Hadi (Marketing PR BIL),"

Kemudian, PT Golden Park 3 Cisauk (GP3) merupakan kawasan perumahan yang sudah berdiri kurang lebih 7 tahun dan menurut pengakuan telah memiliki SIPPA. Dimana tarif airnya sebesar Rp4000 per kubik.

"Narsum (Marketing),"

Sayangnya, tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah air yang diambil secara ilegal oleh 17 perusahaan tersebut. Sehingga potensi pajak air permukaan yang seharunya masuk ke kas daerah tidak sapat dihitung dengan pasti.

Disisi lain, berdasarkan informasi, di wilayah Kota Tangerang terdapat 34 Perusahaan yang telah mengantongi SIPPA dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Dakyat (PUPR) dimana 11 perusaahaan diantaranya disinyalir memiliki SIPPA yang telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa, dan terdapat 16 perusahaan yang baru mengantongi SIPPA dari Dinas PUPR Provinsi Banten.

Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat 22 perusahaan yang telah mengantongi SIPPA dari Kementerian PUPR, 12 diantaranya disinyalir memiliki SIPPA kadaluarsa. Terdapat pula 8 perusahaan yang baru mengantongi SIPPA dari Dinas PUPR Provinsi Banten.

Lalu, di Kota Tangerang Selatan terdapat 8 perusahaan yang telah mengantongi SIPPA dari Kementerian PUPR. Dimana tiga perusahaan disinyalir memiliki SIPPA yang telah kadaluarsa.

Dimana, diduga kuat penyebab rusaknya kualitas air sumur warga disebabkan adanya kebocoran pada tangki pendam salah satu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. 

Terkini, pihak pengelola SPBU dengan kode 34.16317 yang berlokasi di Jalan Raya Serpong-Parung yakni PT Migas Prima Nauli (PT MPN) melakukan kembali pengecekan dan perbaikan total tangki pendam bekerjasama dengan PT Global Proma Teknoplan (PT PGT) sebagai pihak penguji dan pengecekan, pada Selasa 28 Mei 2024 lalu.

Namun, Irsyad, warga sekitar yang terdampak, kepada TitikKata dilokasi, Jum'at (7/6/2024) mengaku tidak menghadiri dan mengetahui hasil dari peengecekan yang dilakukan oleh pihak SPBU.

"Nah betul pada hari senin, tanggal berapa itu ada pengujian dari pihak SPBU, tapi kita dari pihak warga terdampak memang tidak ikut menyaksikan. Undangan ada ya tapi tidak ikut menyaksikan, namun hasilnya sampai sekarang itu setelah beberapa hari di tes belum ada penjelasan atau tembusan dari pihak SPBU. Apa itu terdapat kebocoran atau tidak, jadi kita tidak mendapatkan informasi untuk hasilnya," ujarnya.

Sementara, TitikKata mencoba mengali informasi mengenai standar teknis pengujian terkait dengan persoalan yang terjadi, dengan berkonsultasi kepada salah seorang praktisi yang berkompeten dan bersertifikasi pada bidang terkait.

Kepada TitikKata dibilangan Serpong, Sabtu (1/6/2024) praktisi tersebut menjelaskan perihal terkait.

"Kalau standar personil dia harus memiliki ISO 133501 2022  kalau kita biasanya di entity standarisasi personilnya itu adalah ISO SNI 17025 itu orang yang memang tersertifikasi menguji nondestruktif seperti tanki timbul, ketel uap, alat ungkit-angkut seperti itu nah dia ngga punya," ungkapnya.

(Berarti bisa di simpulkan baik perusahaan maupun personal perusahaan itu tidak kompeten melakukan pengujian terhadap apa yang terjadi persoalan di SPBU itu?)

"Tepat sekali tidak kompeten, dan saya bilang seperti itu," tambahnya.

Prakitisi itu pun menyebutkan, bahwa perusahan yang ditunjuk pihak SPBU untuk melakukan pengujian dan pengecekan tangki pendam tidak memenuhi perayaratan standar.

(Jadi maksud Abang ni pengujian yang di lakukan oleh SPBU memenuhi persyaratannya atau?)

"Tidak memenuhi persyaratannya sama sekali. Dari sisi standar institusi yang melakukan pengujian, dari sisi standar personil yang melakukan pengujian nda punya standar," katanya

(Standarnya seperti apa?)

"Standarnya itu harus memiliki kompetensi perusahaan yang memiliki kompetensi penunjang usaha migas kemudian dia memiliki persyaratankan sebagai perusahaan jasa inspeksi tertentu atau nondesktruktif test nah di sini mereka ngga ada. Mereka piur sebenanrnya adalah rekanan pertamina yang di tunjuk bisa merancang membangun sebuah SPBU hanya sampai situ titik tidak ada pengujian,"

(Inspeksi kalau khusus perusahaan atau pihak-pihak yang tak berkompeten dalam hal ini khusus lagi dia ya?)

"Ya Khusus lagi dia harus PJIT sebagaimana di Kemenaker itu ada namanya PJK3 itu ada Perusahaan pendukung dan penunjang kegiatan sektor, misalnya sektor kelistrikan dia ada sertifikasinya dari Dinas Pekerjaan Umum. Ketel uap, tanki timbun atau alat angkut-ungkit atau selam itu harus ada nah dia ngga punya gitu PJK3 nya dia ngga punya seperti itu," terangnya.

Disisi lain, menurut keterangan warga terdampak, pihak SPBU telah melakukan berbagai upaya menanggulai persoalan tersebut.

Namun, hingga kini warga mengaku air disumur mereka tetap berbau BBM. Meski telah dibuatkan sumur baru oleh pihak SPBU.

"Ya seperti itu yang tadi bapak cium, itu sumur baru itu yang dari SPBU. Kalau yang sumur lama sudah saya tutup lagi. Kalau sumur lama itu setelah pengurasan berminyak dan ada fotonya itu pelangi gitu airnya. Sekarang ini alhamdulilah lah ada perubahan lah dari sumur yang kemarin sama sumur yang baru ini walaupun masih bau.

Lebih lanjut, sejauh ini warga telah melakukan berbagai upaya perihal nasib yang menimpa mereka.

"Warga juga memang menginginkan adanya pengetesan yang sifatnya indenpenden, seperti dari Brin gitu, langkah-langkah nya lagi tengah kami tempuh untuk kami langsung berhubungan langsung dengan ke pihak Brin," ujar Irsyad.

"Kalau ke upaya hukum kami belum ini ya, belum menempuh ke jalur hukum itu ya, mungkin kalau emang ada yang kira-kira ada yang memfasilitasi mungkin kami akan bisa mengikuti gitu ya," pungkas Irsyad.

Sementara, TitikKata telah berupaya mengkonfirmasi pihak SPBU yakni PT MPN melalui surat resmi kedua kalinya bernomor 37/SP/TK-VI/XXIV tertanggal 3 Juni 2024 dan PT PGT bernomor 38/SP/TK-VI/XXIV tertanggal 3 Juni 2024. Namun, hingga informasi ini disampaiakan, pihak terkait belum memberikan respon.

Menurut warga setempat, kondisi itu diperkirakan sudah terjadi bertahun-tahun. Meski belum pasti, warga menduga kuat rusaknya kualitas air sumur mereka disebabkan adanya kebocoran tangki BBM sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan kode 34.16317 yang berlokasi di Jalan Raya Serpong-Parung memang terletak bersebelahan dengan pemukiman warga.

Kepada TitikKata, salah seorang warga sekitar, Yusuf, mengungkpan kondisi air ditempat tinggalnya. Hingga ia harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

"2016! Saya udah lapor-mental, lapor-mentah. Sampai yang viral, 1 bulan mau benar, kagak dibenerin. Sampai kami demo lagi. Sekarang juga masih seperti itu aja,"

"Sehari 8. Karena anak nya dua. Buat minum-minum, beli lagi, lain lagi. Ini buat mandi aja. Kalau mandi ini kan sekarang udah mulai segini, agak kurang-kurang lah dikit beli nya. Ngirit-ngirit dikit lah," ungkapnya.

Begitu pula dengan tetangga Yusuf, Neneng, yang mengatakan air sumurnya sudah tidak bisa digunakan sejak setelah SPBU tersebut beroperasi beberapa tahun.

"Pokoknya sumur saya tuh udah lama emang gabisa di pakai minum. Paling kita buat cuci-cuci ya terpaksa kita pakai. Kalau minum, masak, kita beli. Lama ya. Kurang lebih 7 tahun ya, 6 tahun an lah. Gak pernah. Air kita gak pernah gitu. Kita kan emang orang pribumi. Dari bayi deh di sini ibu,"

"Setelah dia berjalan beberapa tahun. Tadinya sih awal enggak. Setelah beberapa tahun dia berjalan ya begitu. Emang pertama itu Ibu punya sumur 1 di dalam, agak kecium pak. Kita gak ngerti bau apa. Bikin lagi sumur di sini nih, lama-lama ya timbul di sini lagi, sama. Pokoknya bau minyak gitu deh. Cuman kalau air mah jernih, lama-lama jernih, cuman bau nya itu," ujarnya.

Warga lainnya, Irsyad, pun menyampaikan hal senada.

"Untuk warga terdampak ada sekitar 18 sumur saat ini. Yang memang itu dirasakan awal oleh keluarga pak Yusup yang ini, kemudian bu Neneng, pak Juhri, dan pak Sobari, itu sejak tahun 2016. Kalau tidak salah sih pom ini berdirinya sekitar tahun 2012. Jadi 4 tahun kemudian barulah terasa ada bau di air, yaitu bau BBM. Entah itu bau Pertalite ataupun Solar, yang nyatanya memang sumur-sumur di sini sudah banyak kena berbau BBM gitu,"

"Justru itu kami kecewa. Kami kecewa dari pihak SPBU itu tidak begitu tanggap. Seharusnya sudah beberapa warga mengeluh, keadaan sumur nya sudah berbau. Dan kami juga kemana lagi kami menduga kalau memang bukan dari pihak SPBU. Karena memang baunya itu bau bensin bukan bau yang lain begitu. Jadi tanggapan dari pihak SPBU itu tidak begitu bagus ke warga tindakannya sehingga kami tidak merasa puas, akhirnya kami melakukan protes lagi. Sehingga sekarang ditutup," paparnya.

Disisi lain, walaupun pihak SPBU belum dapat dikonfirmasi, namun dari beberapa informasi yang berhasil dihimpun, dugaan adanya kebocoran tangki penampungan BBM seperti yang diungkap oleh warga tidaklah benar adanya.

Sebab, pengelola SPBU yakni PT Migas Prima Nauli bekerjasama dengan PT Global Proma Teknoplan telah melakukan tank cleaning, hydrotest dan test pipa, dimana hasil test secara konklusif menunjukan tidak adanya kebocoran.

Meski begitu, para warga tampak enggan menyerah dan pasrah. Terkini, beberapa orang perwakilan dari warga yang terdampak mendatangi Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) dengan tujuan untuk dilakukan pengujian pembanding.

Ditemui TitikKata pada Jumat (17/5/24) di Kantor BRIN, Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Irwan Hermawan yang merupakan warga terdampak, sampaikan maksud dan tujuannya.

“Karena kita pengen ada tim penguji yang independen ya yang bisa dirasa adil hasilnya. Jadi karena BRIN lembaga pemerintah, kita berharap di sini peran Pemerintah membantu rakyat yang terkena dampak pencemaran BBM ini,” ujarnya. 

Irwan juga mengharapakan sebagai berikut.

“Dengan adanya hasil yang dikeluarkan dari BRIN, kita harapkan ada rasa keadilan bagi masyarakat gitu. Kalau memang terbukti pom bensin itu mencemari air warga, saya berharap ada perbaikan total gitu. Dan bila tidak ada perbaikan, tutup operasional. Itu yang diharapkan sama warga,” harapnya. 

Di kesempatan yang sama, Ahli NDT (Non-Destructive Test) atau Pengujian Tanpa Merusak di Bidang Energi, Ardiansyah yang sempat diminta untuk melakukan uji petik pasa air sumur warga, menyampaikan hasil temuannya.

“Saya menanyakan apakah pernah dilakukan pengujian, sudah atas dua tangki yang ada di SPBU. Tangki pertalite dan tangki pertamax. Sebagaimana hasil uji labfor dari forensik yang mengatakan bahwa sumur-sumur warga itu mengandung zat yang ada di Pertamax dan Pertalite. Nah, hasil uji yang dilakukan oleh pihak SPBU itu mengatakan tidak ada kebocoran di SPBU,” ujarnya.

“Disini ada semacam pancingan kepada saya ‘kok bisa ya gak bocor tapi sumur warga terkontaminasi’. Ada dua versi yang saya perkirakan. Pertama, pengujinya compatible, capable, atau tidak. Yang kedua, apa mungkin warga menuang Pertamax dan Pertalite ke sumur masing-masing. Ini kan perlu lembaga penguji independen untuk menerangkan benar tidaknya tangki SPBU itu bocor. Untuk SPBU 34.16.317 yang ada di Kampung Nagrok, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur,” tambahnya.

Sebab, sejak diresmikan dua tahun lalu pada 9 Mei 2022, stadion yang dibangun diatas lahan seluas 60 hektar dengan menghabiskan anggaran hampir Rp1 triliun atau tepat Rp874,3 miliar ini, tidak pernah digunakan untuk event pertandingan resmi.

Pantauan TitikKata dilapangan, kondisi area stadion yang tidak jauh dari pusat Pemerintah Provinsi Banten atau terletak di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Kemanisan, Curug, Kota Serang, itu nampak terlihat mulai dari pintu masuk hingga gerbang stadion ditumbuhi ilalang.

Mirisnya lagi, landmark bertuliskan ‘Banten International Stadium’ nyaris tidak terlihat ditutupi oleh semak belukar.

Namun, wartawan TitikKata tidak bisa masuk ke area dalam stadion, lantaran seluruh pintu masuk stadion berkapasitas 30.000 penonton itu terkunci rapat-rapat.

Terpantau dari luar, kursi hingga rumput di dalam stadion nampak masih terawat dengan baik. Namun kondisi itu justru berbanding terbalik dengan area luar stadion yang dipenuhi semak belukar hingga pagar-pagar terlihat berkarat seakan tidak terurus.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan, kepada TitikKata saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (17/5/2024), membenarkan stadion tersebut belum bisa dipergunakan, karena masih menunggu investor yang masuk.

“Kita soundingkan ke investor, jadi ada beberapa yang sudah pernah melihat ke BIS tapi mereka belum masukkan penawaran surat minatnya. Kami juga sudah jelaskan bagaimana infrastuktur jalannya kami sedang membangun jalan Baros-Petir sebagai pengalih lalu lintas nanti pada saat di stadion sendiri ada event,” ujar Arlan.

Meski tidak digunakan, kata Arlan, Pemprov terus menjaga stadion dengan mengalokasi anggaran Rp1,5 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan. Anggaran tersebut lebih kecil dari sebelumnya Rp12 miliar per tahun.

“Anggaran pemeliharaan kita kurang lebih Rp1,5 miliar per tahun. Itu sudah termasuk biaya listri, karena biaya listrik saja perkiraan hampir Rp1 miliar. Sisanya untuk pemeliharaan bangunan,” katanya.

“Lebih kecil karena memang sebelumnya ada beberapa yang teranggarkan, tapi sekarang kita sudah melakukan efisiensi mana yang menjadi skala prioritas, karena konteksnya hanya menjaga kondisi aja.

Disinggung soal area stadion yang tidak terawat dipenuhi semak belukar dan ilalang, Arlan beralasan karena keterbatasan anggaran, sehingga akan diserahkan kepada investor untuk mengelola dan membangun fasilitas di area stadion.

“Nah itu kita serahkan ke investor. Jadi di kita dokumen kelayakan itu ada bangunan-bangunan yang harus dibangun pada saat investor melakukan kerjasama dengan pemeritnah Provinsi Banten. Jadi semua termasuk sirkuit, fasilitas hotel atau yang lainnya,” terang Arlan.

Terkait akses jalan menuju stadion yang belum memadai, Arlan mengakui, sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk memperbaiki akses ke Stadion Internasional Banten.

“Kita juga kemarin sudah koordinasi dengan BPJN, karena BPJN sekarang sedang ada pekerjaan untuk rehabilitasi jalan Serang-Pandeglang. Itu kita minta area gerbang sepanjang 50 meter itu nanti akan ikut dibangun sebagai terminal awal,”

Lebih lanjut Arlan mengungkapkan, Pemprov Banten terus membuka penjajakan pasar bagi investor untuk mengelola stadion tersebut. Saat ini baru ada dua investor yang sudah menjalin komunikasi dengan Pemprov.

“Kemarin baru dua investor yang datang yah, yang kami antar kunjungan kalau ngga salah oleh Kabid bidang Cipta Karya, kita sedang nunggu minatnya,” tandasnya.

Sebab, jika kita mendatangi sekolah yang berada tak jauh dari kawasan perumahan elit itu, maka bola mata akan disajikan pemandangan yang menyayat hati. Seperti yang diungkap Ardi, siswa kelas 4 kepada TitikKata, Senin (6/5/2024).

“Ledekannya tuh suka dikatain SDnya burik (jelek), karena SD ini udah lama, udah jelek, terus gimana gitu ya rasanya kalau lagi diledekin,” ujar Ardi sambil menatap Dika teman sebangkunya.

SD Malangnengah l tak sulit ditemukan, karena berlokasi di sisi Jalan Raya Parung Panjang, yang idientik dengan hilir mudiknya truk-truk besar peniup debu-debu.

Pada bagian depan, kombinasi pagar tembok paduan merah ungu dan pagar besi serta pintu gerbang setinggi kira-kira 1,5 meter berdiri membentengi sekolah.

Melewati pagar, pada sisi halaman sekolah atau lapangan, pandangan akan dicuri oleh penampakan kelas berteras penuh lubang, dihiasi jendela yang kacanya sudah berganti dengan kardu-kardus bekas, seolah memberi ucapan "Selamat Datang" yang getir.

Belum lagi, pada bagian belakang bangunan sekolah, beberapa bagian dinding tampak mulai rapuh, dimana terdapat retakan-retakan seperti membelah tembok menjadi dua bagian.

“Sedih tapi harus ya, terpaksa, mau gimana lagi,” menyambung perkataan teman sebangkunya Ardi.

Dika dan Ardi juga mengungkapkan, mereka hanya menghabiskan waktu belajar di kelas sekitar 2 jam, karena harus bergantian ruangan, dengan siswa kelas lain.

Tak sampai disitu, jangankan memiliki Perpustakaan, sanitasi yang nyaman atau bangunan mushola untuk beribadah layaknya sekolah standar Pemerintah.

Prasarana sekolah seperti meja dan kursi yang minim membuat siswa terpaksa berdesak-desakan berbagi meja dan kursi kala belajar. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa menulis dilantai kelas. Seperti ditegaskan Ardi.

“Rasanya engga enak, ngga nyaman, ngga bisa konsentrasi terus duduknya geh banyak yang berempat, bertiga, mejanya banyak keropos, berempat juga gara-garanya mejanya juga udah kotor rusak dan udah ngga bisa dipakek lagi,” keluhnya.

“Kadang juga kalau lagi masuk banyak, mejanya ngga kebagian suka duduk di keramik nulisnya,” sambungnya. 

Senada dengan Ardi, Abas, salah seorang siswa menegaskan perihal terkait, kepada TitikKata saat tengah belajar disalah ruang satu kelas.

“(Abas ko duduknya ngga berdua?) Iya, engga. (kenapa?) Engga ada bangku, ngga ada meja,” ujar salah seorang anak yang ditemui saat KBM berlangsung, Senin (6/5/2024).

Disisi lain, kepala Sekolah SDN Malangnengah l, Nurlaelah mengaku pasrah. Pasalnya, sejak 2008 silam dan delapan kali pergantian kepala sekolah, pihak sekolah tak henti terus mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, meski tak membuahkan hasil. 

Teranyar, kata Nurlaelah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, pernah berkunjung ke sekolahnya pada tanggal 12 Mei 2023 lalu dan menjanjikan relokasi. Namun, wacana itu batal oleh sebab berbagai kendala.

Setelah itu, pihak sekolah meminta diberikan solusi lain. Sayangnya, baik wacana pemindahan maupun renovasi gedung hingga kini tak ada kejelasan.

“Itukan rusaknya parah engga cukup sedikit gitu kalau mau ngerehab, harus rehab totalkan.  Terus ini juga nih, ubin-ubinnya juga udah pada rusak. Masalah bantuan, kayak sanisek udah dua kali kita (ngajuin) mau tipe A ke mau tipe B ditolak  karena kita engga punya tanah. Jadi sanisek aja kita ngga punya neng, kayak sekaranag walaupun ada bantuan sanisek kita tetep ngga ada sanisek. Mau di depan, kurang bagus upacara aja kita sempit,” katanya.

“Ya cepet-cept pengen pindah, supaya kita lebih nyaman anak-anak juga KBMnya belajarnya nyaman dan ini udah mau roboh ya apalagi kalau ujan banjir, bocor, banjir pasti karena ini pinggir jalan jalannya lebih tinggi dari sekolah,” pungkasnya.

Adapun pokok permasalahan tersebut, disampaikan oleh kuasa hukum Alian Safri, kepda TitikKata di Jalan Ancol Selatan 2, Jakarta Utara pada Selasa (7/5/24). 

“Untuk kronologis verponding 1815 milik ahli waris Da’am bin Nasairin di tahun 1952, 1948, itu ada dua surat. Yaitu surat verponding 1815 dan Testament atas atau bisa juga disebut dengan bersurat notaris pada zaman Belanda. Sehingga pada saat tahun 1994-1995 ahli waris Da’am bin Nasairin melakukan konversi hak atas lahan verponding milik mereka. Berkaitan dengan itu mereka sudah melakukan langkah-langkah kepada pihak BPN, Pemda DKI, termasuk semua dinas terkait untuk melakukan langkah ukur untuk peningkatan hak atas lahan mereka. Namun dikarenakan beberapa hal ketidakmapuan, kekurang pengetahuan ahli waris, sehingga banyak mendapat kendala. Ditambah lagi kemungkinan dapat kami duga banyaknya oknum yang bermain sehingga oleh karenanya lahan mereka pada tahun 1998, keluarlah tagihan pajak sebesar Rp 100.000.000 pada saat itu. Sehingga ahli waris pada saat mendapatkan tagihan pajak, namun dikarenakan ahli waris ketidakmampuannya membayar pada hari itu sehingga tidak dapat dibayarkan pajak itu. Sementara di sisi lain permohonan mereka terkait konversi hak masalah lahan sudah berjalan, sudah diajukan. Nah artinya sehingga tidak serta merta juga dengan tidak dibayarkannya pajak maka lahan tersebut otomatis diambil alih atau diambil paksa oleh pihak dinas terkait dalam hal ini Pemda DKI. Ini yang kami sesalkan. Pada tahun 2008 - 2009 itu ada keterangan ketetapan Pemerintah Daerah melalui Lurah menyatakan bahwa lahan mereka tercatat di buku besar Kelurahan. Namun pada saat itu dikarenakan belum mebayar pajak, oleh karena nya belum bisa dikonversi haknya melalui ATR/BPN ,” ujarnya.

“Saat pembangunan terjadi pada 1998-1999 pembangunan flyover jalan layang Pemuda-Ahmad Yani itu dilaksanakan. Artinya jalan layang tersebut memakai atau ada pelepasan hak ahli waris untuk dipergunakan jalan layang tersebut. Ahli waris pda saat itu meminta menyerahkan dokumen-dokumen semua kelengkapan untuk meminta proses ganti rugi atas pembangunan proyek jalan layang tersebut. Namun pada saat ditunggu-tunggu tidak terealisasi. Sehingga dari ahli waris mengajukan terkait klaim untuk ganti rugi, hingga sampai 2002-2005 itu belum terealisasi. Oleh karenanya pada proyek ke dua, jalan layang untuk antisipasi supaya tidak terjadi kemacetan diperempatan Jalan Achmad Yani, sehingga dibangunlah proyek jalan layang non tol untuk arah ke Arion. Itu ada dua jalan, artinya ada kupingan yang dipakai Pemerintah DKI. Yang luasnya kurang lebih 22.000 m2. Nah kedua jalan layang ini lah yang belum dibayar. Pembangunan pertama di tahun 1998 itu 10.100 m2. Di tahun 2002-2005 itu ada 22.000 m2. Artinya kalu ditotal semua luasnya 32.000 m2,” ujarnya.

Ironinya, Alian juga menceritakan adanya salah bayar ke pada yang bukan ahli waris secara sah. Yang mana, dasar nya malah menggunakan data yang sudah dinyatakan palsu.

“Untuk masalah salah bayar konsinyasi ganti rugi lahan Da’am bin Nasairin pada tahun 1994-1995 itu ada oknum yang memperjualbelikan girik palsu. Oleh karenanya girik palsu ini sudah dikonfirmasi terkait pengeluarannya oleh oknum terkait. Dalam hal ini dari hasil Labskrim Mabes Polri pada saat itu 1994-1993 itu sudah menyatakan bahwa ke 7 girik dan 1 SHM ini adalah palsu. Dan sudah ada tersangka. Oleh karenanya diperkuat juga oleh surat Labskrim Mabes Polri dengan surat ketentuan dari Gubernur DKI pada saat itu bapak Fauzi Bowo menyatakan bahwasanya girik-girik itu palsu. Kami sebagai kuasa dari ahli waris mempertanyakan kenapa surat yang sudah dinyatakan palsu, sudah ada tersangka, itu masih bisa dicairkan uangnya pada saat konsinyasi ganti rugi itu 2010-2011. Padahal sudah dinyatakan palsu pada saat 1994/1995 sampai 2010 itu. Nah terkait masalah pencairan ini didasari oleh AJB palsu yang dikeluarkan 1994/1995 tersebut. Artinya girik-girik sudah tidak muncul  lagi pada 2010-2011 yang muncul adalah AJB palsu tadi. Mestinya ada prinsip kehati-hatian dari pihak Dinas Bina Marga, Pemda DKI, termasuk PN Jakarta Timur. Jangan sampai ini terulang lagi. Dikarenakan lahan klien kami ini tidak pernah bersengketa dan tidak pernah diperjualbelikan pada pihak lain, sehingga kami meminta pada semua pihak,” ujarnya. 

Hingga berita ini disampaikan, pihaknya belum mendapat respon balasan atas permohonan surat rekomendasi atau surat penitipan uang konsinyasi ganti rugi atas lahan tersebut kepada pihak terkait, dalam hal ini pihak Pemprov DKI dan Bina Marga.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus berupaya menggali informasi lebih jauh.

Ditemui TitikKata, Jumat (23/12/2023), di Seknas FITRA, Divisi Hukum dan HAM LSM FITRA, Siska Baringbing menjelaskan pandangannya.

"Salah satu pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan dari reklame sewa reklame. Jakarta ini tempat perdagangan, pusatnya perdagangan, industri jasa, ibu kota negara. Jadi memang kalau kita lihat di lapangan potensi pendapatan DKI Jakarta dari sektor reklame itu sangat besar sekali areanya juga luas, jadi adanya temuan audit BPK Tahun 2022 atas pelaksanaan anggaran DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu di mana Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari reklame itu sebesar Rp643 miliar ternyata tercapai hanya Rp253, 2 miliar atau 39,37 persen jadi sangat jauh realisasinya dari target," kata Siska.

Namun berdasarkan LHP BPK dari hasil auditnya itu, karena ada permohonan sebanyak 551 permohonan untuk penyelenggaraan reklame. Titik Reklame itu ternyata belum ditindaklanjutin dengan pelaksanaan sidang proposal.

"Sebab berdasarkan Pergub 100 tahun 2021 jadi permohonan titik reklame itu harus ada sidang proposal, nanti dari sidang proposal itu hasilnya ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama reklame," katanya.

"Bagi pemenang, pemohon yang disetujui. Nah tapi ternyata ada kelambatan nah ini nggak diproses-proses ini sidangnya, tidak dilakukan permohonan itu tidak diproses karena BPAD itu sedang merevisi. Asisten pembangunan dan lingkungan hidup sekda Provinsi DKI Jakarta sedang mengusulkan revisi Pergub 100 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame. Ternyata nunggu-nunggu ini prosesnya tidak dijalankan sampai November 2021, 2022 baru dijalankan karena ternyata revisi pergubnya tidak berjalan dengan baik atau tidak disetujui.  Nah ini yang menjadi masalahnya artinya ada proses yang cukup lama dilakukan pembiaran padahal kan walaupun meski ada revisi sebenarnya bisa dikerjakan kok," tambahnya.

Menurut Siska, hal demikian mengakibatkan pemprov DKI Jakarta mengalami potensi kehilangan pendapatan sekitar 446 miliar.

"Proposal 551 permohonan titik reklame itu, harusnya bisa dilanjutkan dengan peraturan yang lama jadi tidak perlu menunggu revisi nah ini akhirnya apa dampaknya terhadap Pemprov DKI Jakarta kehilangan potensi pendapatannya, sayang sekali jadi kalau kita hitung-hitung ada sekitar 446 miliar yang kehilangan potensi pendapatannya, ini kan sangat disayangkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Berdasarkan audit BPK juga dikatakan bahwa kepala BPKAD ini mengatakan bahwa mereka masih kesulitan untuk menentukan harga sewa titik tersebut belum dapat dasar hukumnya. Nah ini juga menjadi pertanyaan kenapa kesulitan kan, kukankah sudah ada aturan lama itu saja dilaksanakan sebelum ada revisi Pergub yang terbaru atau tidak ada aturan lamanya dan kalau kita bicara tentang kenapa kesulitan bukankah BPAD punya tim punya sumber daya manusia punya tim yang banyak, juga anggarannya juga besar untuk melakukan membuat dasar-dasar hukumnya atau merevisi peraturannya untuk menyempurnakan agar lebih baik lagi. Artinya bisa dilakukan cepat dengan komitmen yang baik itu yang disayangkan dan apa yang harus dilakukan," katanya.

"BPK sudah merekomendasikan dua ya, yang dilakukan adalah, tim penerbitan terpadu penyelenggaraan reklame itu tim yang salah satunya ada unsur BPAD di dalamnya itu untuk melaksanakan sidang proposal. Artinya pronomina itu segera ditindaklanjuti jangan dibiarin biarin aja, nah juga agar cepat dilakukan dan terus apa lagi itu kepada kepala BPAD menindaklanjuti permohonan pemanfaatan titik reklame yang telah disetujui sesuai dengan proposal. Jadi jangan diperlama-lama lagi itu ditindaklanjuti kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tentang pemanfaatan titik-titik reklame oleh aset-aset daerah, jadi ini yang harus dilakukan. Jadi sayang sekali kan akhirnya pemprot DKI Jakarta kehilangan potensi sekitar 446 miliar dan ini bisa dipantau apakah rekomendasi BPK ini sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tinggal lihat saja tahun 2023 itu, kan tahun 2022 kemarin ada 551 permohonan titik reklame yang belum ditindaklanjuti. Coba dicek dulu 2023 apakah rekomendasi itu sudah dilakukan kalau belum dilakukan artinya kan kembali lagi nanti tahun 2023 ini Pemprov DKI Jakarta kehilangan potensi pendapatan sebanyak 446 Miliar sekitar segitu. Imi tentu bisa kita cek di 2023 dari serapan pendapatan DKI Jakarta dari sewa reklame jadi apa rekomendasinya, segera aja lakukan rekomendasi BPK itu aja," tambahnya.

Untuk diketahui, badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Berdasarkan laporan LHP yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIIIJKT/5/2023 itu, BPK menemukan adanya pemanfaatan 499 titik reklame pada sarana prasarana kota oleh pihak ketiga yang belum di pungut sewa.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa, pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan senilai Rp643.155.000.000 dan terealisasi senilai Rp253.237.521.840 atau 39,37%.

Salah satu jenis pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yaitu Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa sewa titik reklame yang dianggarkan pada tahun 2022 senilai Rp100.000.000.000 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0%.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), seperti disampaikan Peneliti Divisi Hukum dan HAM, Siska Baringbing, melalui pesan video yang diterima TitikKata, Kamis (14/12/2023).

"Nah di Pergub 153 itu diatur, pimpinan mendapat 70 juta per bulan anggota mendapatkan anak 60 juta perbulan untuk tunjangan perumahan. Dan di tahun 2021 berdasarkan data APBD murni yang kami lihat, Pemprov DKI Jakarta itu tahun 2021 menganggarkan tunjangan perumahan sebesar Rp76.920.000.000, di tahun 2022 naik drastis menjadi Rp.100.652.000.000, nah di tahun 2023 turun hampir 10 miliar menjadi Rp90.052.800.000. Ini APBD murni, kami belum lihat berapa realisasinya karena harus lihat lagi berapa realisasinya tetapi inilah yang kita dapatkan angkanya dari APBD murni," katanya.

"Nah ada yang menarik yaitu ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 2021 yakni 76,9 miliar menjadi 100 miliar itu kalau kita lihat itu di angka hampir 23 miliar naiknya cukup besar cukup signifikan, namun dari beberapa data yang kita dapatkan itu kenaikan ini hasil dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI Jakarta tahun 2022 dan dikatakan kenapa naik karena selama hampir 4 tahun tidak naik mungkin hitung inflasi dan sebagainya, tapi memang ini cukup signifikan kenaikannya. Nah kenapa ada yang menarik karena di tahun 2023 justru turun 10 miliar gitu. Nah di sini dia menariknya, di pergub 153 direvisi menjadi perguru 17 Tahun 2022, nah Pergub 17 Tahun 2022 ini ditetapkan tanggal 21 April 2022. Artinya setelah APBD diketuk baru pergubnya dirubah, di Pergub sebelumnya itu pergub 153 tahun 2017 pasal 16 dan 17 itu menyebutkan angka berapa angka tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD. Nah di Pergub 17 Tahun 2022 itu tidak menyebutkan angka tetapi disebutkan besarannya itu sesuai hasil penilaian dari tim penilai independent atau apresiasi sehingga kita tidak tahu berapa sebenarnya angka yang diberikan perbulan untuk pimpinan dan anggota DPRD, meskipun disebutkan bahwa akan diatur jumlahnya di dalam surat Keputusan Gubernur. Nah kami mencoba mencari surat Keputusan Gubernur tetapi belum dapat berapa angkanya tetapi lewat pencarian informasi dari media mainstream itu didapatkan informasi bahwa kenaikannya itu dari 2021 ke 2022 itu 10 juta, artinya pimpinan yang dulu dapat 70 juta per bulan itu naik menjadi 80 juta anggota yang awalnya mendapatkan 70 juta," katanya.

"Nah yang menariknya adalah bahwa ini angka yang tidak disebutkan lagi tidak seperti pergub sebelumnya pergub 153 bahwa angka langsung disebutkan disini. Ini yang kita nilai bahwa kurang transparan, karena dipergub sebelumnya itu sudah cukup bagus transparan kita tahu angkanya berapa tetapi di pergub 17 di Tahun 2022 itu besarannya diatur berdasarkan dari tim apresiasi. Nah seharusnya penilaian itu dilakukan sebelumnya, jadi dalam tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan anggaran seharusnya pemerintah DKI Jakarta itu sudah membuat penilaian dari dari tim apresiasi berapa sih sehingga angkanya sudah masuk sebelum ketuk palu, sudah dibahas sebelum ketulk palu sehingga dapatlah angka berapa sih apakah 100 milir apakah 90 miliar ini sudah dapat gitu, sehingga tidak ada lagi bahwa ada pengaturan ulang akan diatur kembali berapa besarannya setelah APBD diketuk. Ini kan baru dapat nih kalau kita melihat logikanya pergub ini yang terjadi ini akan berdasarkan hasil tim penilai, APBDnya sudah diketuk pergubnya tentang berapa besarannya itu akan berjalan tuh, nanti lihat tergantung hasil tim penilaian karena kita lihat produk ini di revisi ditetapkan tanggal 21 April 2022. Nah ini yang kami maksudkan disini kurang transparan. Jadi harusnya sudah ada angka yang pasti di Pergub sehingga lebih transparan, kita tahu berapaan alokasinya," lanjut dia.

Sementara, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, turut mengomentari perihal terkait, saat ditemui TitikKata, di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

"Yang pertama tentu DPRD pimpinan dan anggota tentu harus klarisifikasi kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi dengan kejanggalan anggaran tersebut, karena publik berhak untuk tau terkait dengan anggaran rumah dinas gitu. Oleh karena itu ada keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh pimpinan maupun anggota DPRD DKI Jakarta. Karena bagaimanapun kan soal rumah dinas itukan anggaran negara tentu harus dipertanggungjawabkan dengan baik, agar mereka memang menjalankan amanah sesuai dengan keinginan rakyat. Ketika misalkan kejanggalan itu tidak di klarifikasi maka akan terbentuk opini yang negatif dari publik, dari teman-teman media kepada para anggota DPRD. Itu tidak baik, kenapa? Ini soal kepercayaan publik masyarakat kepada DPRD DKI. Jadi kejanggalan itu harus di klarifikasi. Yang kedua tentu jangan sampai soal rumah dinas yang dipertanyakan oleh publik termasuk oleh teman-teman media itu tidak di jawab, jadi seolah-olah tidak terjadi masalah padahal disitu ada dugaan masalah. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran itu menjadi penting, jadi DPRD sebagai wakil rakyat harus transparan dalam penggunaan anggaran apapun itu terkait dengan rumah dinas maupun anggaran yang keluar dari APBD. Karena tadi anggaran rakyat anggaran negara pertanggungjawabannya harus jelas," terangnya.

Setidaknya, terdapat tiga titik lokasi yang dilalui trase jalur LRT Velodrome-Manggarai disinyalir akan menimbulkan persoalan dalam proses pembangunannya.

Tiga titik lokasi itu yakni, Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka di Jakarta Timur, Jalan Pramuka menuju Jalan Matraman Raya, serta Jalan Tambak, Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. 

Pada lokasi Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka, di antara jalan tersebut terdapat Jalan Layang Tol dan Non Tol Jalan Jendral Ahmad Yani.

Lalu, di lokasi Jalan Pramuka menuju Jalan Matraman Raya, membelah di antara dua Jalan Layang Non Tol Pramuka, Salemba di sisi kanan, serta lurus ke Jalan Layang Non Tol Pramuka.

Selanjutnya pada Jalan Tambak, Pintu Air Manggarai, terdapat dua susun Jalur Layang KRL (Kereta Rel Listrik) dekat dengan Stasiun Manggarai.

Terkait hal itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, kepada TitikKata di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023) menyampaikan pandangannya.

“Iya yang menjadi catatan tadi kan ada tiga kan. Lokasi-lokasi yang akan dilalui nanti Akan terkait dengan infrastruktur yang sudah ada. Bagaimana kaitannya, bagaimana kemudian yang tidak kalah penting tadi dengan rencana tata ruang nya karena itu semua terkait. Pembangunan infrastruktur, pembangunan transportasi massal, Dan tata ruang harusnya terpadu atau terintegrasi bukan malah dalam tanda petik berbeda”, ujarnya.

Nirwono juga menuturkan, berjalannya suatu proyek harus selaras dengan aturan, baik itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lanjutnya, jika tidak didasari hal tersebut, maka dapat dikatakan gagal. 

“Yang tadi saya katakan sejak awal. Penggunaan transportasi massal baik itu LRT bahkan juga MRT bisa bus Transjakarta Dan KRL tentunya, harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Karena apa, jangan lupa, rencana tata ruang tadi ini Kan sebenarnya sudah menata kawasan peruntukannya pengembangan pengawasan yang mau ke arah mana. Kalo transportasi massal nya yang dikembangkan justru berbeda dengan rencana pengembangan tata kotanya, maka bisa dipastikan pengembangan transportasi tadi itu tidak akan mendukung. Bahkan dalam tanda petik bisa dikatakan gagal”, ujarnya.

“Misal pembangunan perencanaan tata kota nya mengarahkan ke A misalnya, sementara transportasi nya mengarah ke B, Ini kan justru tidak saling terkait kan. Artinya justru bisa jadi pengembangan Tata kota ini ramai, karena tidak didukung dengan transportasi massal daerah ini menjadi macet. Sementara daerah yang dibangun transportasi massal ini justru sepi dari penumpang. Itulah kenapa pengembangan transportasi massal tadi baik itu LRT tadi, harus terintegrasi dengan rencana tata ruang dari situ RTRW maupun RDTR di lokasi tersebut, satu ya”, lanjutnya.

“Kedua ini juga penting dalam hal apa, supaya pengembangan transportasi massal tidak melanggar rencana tata ruang yang Ada. Itulah kenapa perlunya ada keselarasan. Karena kalau tidak maka bisa dipastikan pengembangan transportasi massal tadi tidak akan berhasil”, tutupnya. 

Berdasarkan telaah TitikKata terhadap proyek LRT tersebut, tampak menabrak sejumlah aturan sebagai berikut.

Seperti pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditemui TitikKata di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023), Peneliti Divisi Hukum dan HAM Fitra, Siska Baringbing menyampaikan pandangannya.

"Berdasarkan hasil audit BPK atas Bank DKI tentang pemberian kredit Bank DKI salah satunya itu untuk PT PJA yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Jadi berdasarkan hasil audit BPK tersebut sejak 2016 sampai 2019 ada pemberian kredit itu sampai 8 kali, kemudian di 2021 juga ada. Jadi ada 9 kredit tapi beberapanya itu adendum-adendum jadi 9 totalnya, namun 2016-2019 itu diberikan dengan skema clean basis," ucapnya.

Adapun skema clean basis kata Siska, adalah skema kredit tanpa agunan kebendaan atau jaminan kebendaan yang biasanya diberikan kepada debitur-debitur yang dianggap debitur prima yang sudah jelas cashflownya.

"Keditnya lancar seperti itu. Nah nilai kredit ini cukup fantastis sampai 300 miliar kredit yang diajukan, itu cukup fantastis. Nah kemudian di 2021 permasalahannya ada pengajuan kredit baru sampai 516 miliar, ada jaminannya tetapi ternyata jaminannya tidak diletakkan hak tanggungan, ini yang menjadi letak permasalahannya. Jadi pemberian kredit selama 108 bulan yang saya baca dari hasil audit BPK tetapi meskipun ada jaminan tapi jaminannya tidak diletakan hak tanggungan. Kenapa permasalahannya? Ada persoalan administrasi antara PT PJA dan Pemprov DKI Jakarta yang belum juga diselesaikan sebagai persyaratan untuk mengurus hak tanggungannya, untuk meletakkan hak tanggungan atas jaminan kredit yang diajukan. Nah ini menjadi permasalahan karena ini sangat beresiko kalau terjadi kredit macet maka hak tanggungan ini tidak bisa disitas nanti oleh Bank DKI, nah ini yang bisa kita katakan bahwa bank DKI ini sama seperti hasil audit BPK  tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur, kepada PT PJA. Ini beresiko sekali walaupun sama-sama BUMD tetapi tidak boleh ada keistimewaan yang diberikan, harus tetap Bank DKI selaku bank yang juga sudah Tbk kalau kita lihat dan mengelola model penyertaannya itukan dari pemerintah DKI Jakarta, juga ditambah dengan dana-dana dari nasabah juga ada di dalamnya, juga sudah go publik, ini anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

"Jadi kerja-kerja dalam pengajuan pemberian penyaluran kredit itu harus tetap mempergunakan prinsip kehati-hatian tidak bisa ketika oh ini sesama BUMD kita berikan hak istimewaan dong, tidak bisa jangan sampai jeruk makan jeruk. Ini berbahaya sekali ini berisiko kredit 516 miliar jangka waktunya 108 bulan tetapi jaminannya belum diletakkan hak tanggungan. Saya belum tahu apakah 516 miliar ini dicairkan secara bertahap atau sudah sekaligus 516 ini karena audit BPK-nya tidak menyampaikan secara detail tentang itu, tetapi tetap ini beresiko  perbankan itu harus melaksanakan prinsip kehati-hatian apalagi ini banknya BUMD. Jadi uang rakyat yang dikelola oleh Bank DKI ini dapat dipertanggungjawabkan, jangan meletakkan resiko kepada kredit 516 miliar itu cukup gede sangat besar sekali uangnya dan resikonya sangat tinggi ketika jaminannya tidak diletakkan hak tanggungan atau belum diletakkan hak tanggungan," tambahnya.

Siska kemudian menyampaikan, dua hal yang harus dilakukan oleh Bank DKI untuk mengatasi masalah demikian.

"Maka apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Bank DKI secepatnya melakukan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Itu rekomendasi yang saya lihat ada dua ya, yang pertama itu menganalisis pemenuhan kredit kriteria penugasan bagi BUMD sebagai debitur Prima. Jadi yang tadi itu jangan sesama BUMD lantas pengajuan debitur Prima itu yang saya baca di laporan hasil audit BPK itu ada 8 kriteria tetapi ternyata PT PJA ini tidak memenuhi satu kriteria. Tidak memenuhi satu kriteria itu ternyata di tahun 2020 laporan keuangannya rugi karena covid 19, nah tapi tetap juga di 2021 kredit sebesar 516 miliar diberikan gitu. Mungkin ada baiknya untuk memulihkan apalagi PT PJA mau mengembangkan mengembalikam kerugian selama covid tapi inikan nggak boleh ini harus benar-benar serius prinsip kehati-hatian ini ddikerjakan. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Segera itu menyelesaikan persoalan administrasi terkait hak tanggungan karena salah satu persoalannya kenapa hak tanggungannya itu belum juga bisa diurus ada salah satu persyaratannya harus ada rekomendasi dari pemegang HPL. Nah ini harus segera didorong, harus segera diupayakan Bank DKI tegas ya untuk menyelesaikan masalah ini, tegas kepada PT PJA agar segera melengkapi syarat administrasi untuk meletakkan hak tanggungan," katanya.

Untuk diketahui, pada LHP PDTT yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dengan no 7/LHP/XVIII.JKT/01/2023, BPK menemukan permasalahan pengelolaan kredit PT Bank DKI di rentan waktu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Adapun keenam debitur tersebut, yakni PT PJA senilai Rp905.000.000.000, PT GOA senilai Rp25.000.000.000 dan PT WSBP senilai Rp698.988.751.911. Lalu, PT RMU senilai Rp295.000.000.000, K3PG senilai Rp37.682.101.994 dan PT BJP senilai Rp29.865.069.425.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus menggali informasi lebih lanjut.

Ditemui TitikKata di Sekretariat DPN Permahi, Jumat (3/11/2023), Ketua Umum DPN Permahi, Saiful Salim menjelaskan pandangannya.

"Menurut saya bahwa di sini ada mis management oleh Dirut atau Direktur Utama PT Bank DKI. Kenapa mis manajemen? Karena ini ada yang biasa kita tahu bahwa mis manajemen itu sebuah perbuatan yang lalai, sebuah manajemen ataupun pengelolaan perusahaan yang tidak baik yang tidak sehat sehingga Bank dalam memberikan sebuah kredit terhadap perusahaan itu tidak terlalu baik menurut saya. Karena memang misalnya kita melihat dalam peraturan OJK ataupun di dalam undang-undang perbankan telah jelas menjelaskan di dalam pasal 29 ayat 2 atau kalau nggak salah di ayat 3 juga pun dia menjelaskan terkait dengan setiap Bank dalam hal mengelola perusahaannya itu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian," katanya.

"Nah di sini saya ada kutipan sedikit supaya kita tidak keliru bahwa di dalam undang-undang perbankan itu misalnya kita melihat di dalam pasal 2 ya, di dalam pasal 2 itu dia mengatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berbasiskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah selalu ada penekanan terkait dengan prinsip kehati-hatian, di dalam pasal 29 pun jelas. Nah ini untuk apa tujuannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, nah tujuannya adalah meminimalisir resiko. Kenapa? Karena bank itu merupakan satu himpunan keuangan ataupun dana dari masyarakat karena bank ini harus berprinsip istilahnya semacam demokrasi, dari bank untuk masyarakat oleh masyarakat. Nah karena itu bank tidak perlu untuk bagaimana melihat suatu resiko yang kemudian harus menerapkan suatu sistem yang lebih baik, yang lebih tegas kepada perusahaan yang melakukan pinjaman terhadap bank tersebut. Nah informasi yang saya dengar ada kurang lebih 6 perusahaan jikalau kita melihat berdasarkan hasil audit daripada BPK, itu ternyata beberapa perusahaan kurang lebih beberapa perusahaan itu dia mengalami proses hukum dalam hal ini adalah proses PKPU. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang, artinya masuk dalam ranah hukum Niaga yang kemudian kemarin telah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat. Nah ini berarti bahwa ternyata perusahaan yang kemudian mengalami suatu masalah hukum dalam hal ini adalah PKPU maupun kepailitan ataupun pailit, ini berarti sudah kita tahu bahwa soal insorvensi atau pun soal kas keuangan dan neraca perusahaan tersebut itu tidak stabil. Namun menurut saya ini, PT Bank DKI ini mungkin terlalu berani dalam memberikan kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa kita katakan bermasalah," katanya.

Selain itu, kata Saiful PT Bank DKI harusnya menerapkan prinsip mengenal konsumen sebelum memberikan kredit, agar tidak terjadi kredit macet seperti hari ini.

"Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan terhadap PT Bank DKI seharusnya menerapkan prinsip yang disebut dengan prinsip mengenal konsumen atau istilahnya prinsip mengenal seseorang ataupun kelompok yang kemudian itu ingin melakukan pinjaman terhadap bank. Ini supaya apa, bank itu harus melakukan langkah-langkah untuk mencari tahu bagaimana keuangannya, baik atau tidak istilahnya kesehatan keuangannya seperti apa, terus strukturnya bagaimana, dia mendapatkan sumber keuangannya dari mana selain daripada bank. Ini kemudian kita harus tahu, kenapa? karena prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal konsumen itu lebih baik diterapkan. Oleh karena itu di sini perlu pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan problem ini karena 1,9 T ini bukan uang yang kecil. Menurut saya Gubernur ataupun Pj Gubernur saat ini perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama PT Bank DKI, kenapa karena menurut kami ini sudah salah dalam hal mengelola perusahaan atau pun PT Bank DKI. Ini bisa saja kita katakan sebagai mis manajemen," katanya.

Saiful lantas mengatakan seharusnya Dirut Utama PT Bank DKI memahami peraturan yang ada di Undang-Undnag Perbankan terkait fungsi utama perbankan Indonesia.

"Nah menurut saya bahwa Direktur Utama harus memahami terkait dengan peraturan yang ada di undang-undang perbankan itu telah jelas misalnya kita melihat di pasal 3 dan 4 di undang-undang perbankan. Nah saya sampaikan ini supaya tidak salah tafsir di pasal 3 itu dia menjelaskan terkait dengan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai menghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. artinya dia menghimpun dana dari masyarakat begitu juga dia menyalurkan dari masyarakat lalu yang lebih pertanyaan begini 1,9 T itu dapat dari mana, kan dari APBD dari negara dari daerah lalu kenapa seorang yang direktur itu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit terhadap perusahaan. Nah yang kedua di dalam pasal 4 telah jelask juga, ini di dalam pasal 4 ini terkait dengan sifat ataupun prinsip perbankan itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan nasional dan kemudian bicara soal pemerataan ini yang perlu untuk ditingkatkan oleh bank kalau 1,9 T bayangkan saja kalau kita salurkan di sektor pendidikan ataupun di sektor UMKM, ekonomi kreatif masyarakat kecil dan lain sebagainya ini kan akan sangat berdampak menopang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pasal 4 di dalam undang-undang perbankan begitu. Nah jadi prinsipnya di sini saya mau ingin tekankan sekali lagi bahwa Direktur Utama harus memahami betul terkait dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal konsumen untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang perbankan, supaya bank itu tidak mengalami kerugian. Memang jelas bahwa untung rugi di dalam sebuah perusahaan ataupun perbankan itu sudah menjadi hal biasa namun bank wajib untuk mengedepankan resiko terkait dengan hal-hal yang bersifat karena ini adalah uang masyarakat, uang negara ataupun uang daerah. Jadi Direktur Utama wajib bertanggung jawab dan ini Pemerintah harus secepatnya turun tangan, untuk mengevaluasi masalahan ini. Saya kira perlu harus segera," tutupnya.

Untuk diketahui, dalam LHP PDTT dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dengan no 7/LHP/XVIII.JKT/01/2023, BPK menemukan permasalahan pengelolaan kredit PT Bank DKI di rentan waktu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Adapun keenam debitur tersebut, yakni PT PJA senilai Rp905.000.000.000,00, PT GDA senilai Rp25.000.000.000,00 dan PT WSBP senilai Rp698.988.751.911,00. Lalu, PT RMU senilai Rp295.000.000.000,00, K3PG senilai Rp37.682.101.994,00 dan PT BJP senilai Rp29.865.069.425,00.

Menurutnya, perusahaan penyumbang terbesar yang membuang limbah ke Sungai Ciujung yakni diduga kuat dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper.

"Tetapi, respon dari PT. Indah Kiat yang diduga mencemari sungai ciujung itu sendiri tidak merespon beberapa keluhan dari masyarakat dan beberapa media juga telah meminta konfirmasi ke PT. Indah Kiat terkait pencemaran tersebut PT. Indah Kiat tidak merespon dan pemerintah Kabupaten Serang juga tidak merespon dengan adanya pencemaran lingkungan yang sangat masif terjadi di aliran sungai ciujung sehingga siapa yang menjadi korban disini tentunya masyarakat yang ada di bantaran sungai ciujung. Namun, pemerintah serta PT. Indah Kiat yang diduga mencemari lingkungan terkesan bungkam dan tutup mata sehingga apa yang kemudian fenomena ini terjadi menandakan bahwasanya ketidakpedulian pabrik yang diduga mencemari lingkungan dan salah satu penyumbang pembuangan limbah terbesar PT. Indah Kiat ini kesannya tidak peduli terhadap kondisi yang terjadi masyarakat," katanya.

"Oleh karena itu kita perlu penegasan langsung dari pemerintah terkait penanganan limbah yang terjadi di sungai ciujung dan juga jawaban dari PT. Indah Kiat itu sendiri dampak dari pencemaran ini dan juga tanggungjawab dari PT. Indah Kiat serta pemerintah Kabupaten Serang atau Provinsi Banten," ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (12/10/2023) TitikKata mencoba menguji kualitas air dibeberapa titik secara sederhana dengan menggunakan alat water quality tester.

Dititik pertama, uji kualitas air dilakukan di wilayah Sentul, Kecamatan Kragilan. Dilokasi itu, kadar Potential of Hydrogen (PH) sebesar 8,05, yang artinya masih dalam kategori aman, jika merujuk pada standar World Health Organization (WHO).

Lalu, untuk kadar senyawa organik maupun non organik atau Total Dissolve Solid (TDS) didapati hasil 301 ppm, dimana standar WHO kadar TDS pasa air layak konsumsi adalah sebesar 100 ppm.

Kemudian, TitikKata melakukan uji kualitas pada saluran pembuangan yang diduga milik PT. Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP) Kabupaten Serang di Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan. Pada saluran itu kadar PH sebesar 8,23, dengan kadar TDS sebesar 1.480 ppm.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper yang diduga kuat penyumbang terbesar pencemaran limbah Sungai Ciujung belum memberikan keterangan.

Ditemui TitikKata di kantor Seknas Fitra, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/10/2023), Penelitian Divisi Hukum dan HAM Fitra, Siska Baringbing menyampaikan tanggapannya.

"Temuan BPK ini kan terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam proses pemberian penyaluran kredit di bank DKI Jakarta, kalau kita lihat itu ada sekitar Rp1,9 triliun yang dinilai belum memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Tapi kalau kita melihat perinciannya lagi ke bawah, uraian hasil temuan tersebut saya sepakat dengan hasil temuan BPK bahwa dalam hal penyaluran kredit Bank DKI Jakarta di 2021-2022 semester 1 kalo gak salah ya itu ada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, itu yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh bank DKI Jakarta. Nah ini menjadi masalah, memang kalau kita lihat disitu belum timbul kerugian negara tetapi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kenapa? Karena dari pemberian kredit itu ada beberapa catatan yang saya lihat, pertama disitu ada pemberian kredit yang platformnya itu tidak memenuhi peraturan dari Bank DKI Jakarta tersebut untuk kredit kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta, pegawai tidak tetapnya dan pegawai tetapnya Pemprov DKI Jakarta, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua adalah ada penyaluran kredit yang ternyata agunannya itu tidak diletakkan hak tanggungan meskipun sesama BUMD di lingkungan Pemprov DKI, tapi ini jelas-jelas tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Ada yang agunannya juga oleh penyaluran kredit yang diberikan kepada BUMN itu juga ternyata agunannya itu banyak mendapatkan sengketa hukum dan sedang berproses, ada yang sebagian sedang berproses ada yang sudah selesai ini juga menjadi masalah. Dan ada beberapa hal yang lain lagi yang ternyata tujuan kreditnya tidak sesuai dengan pelaksanaannya," katanya.

Prinsip kehatian-hatian ini, kata Siska, menjadi hal yang sangat penting bagi penyaluran kredit agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Nah prinsip kehati-hatian ini menjadi hal yang sangat penting bagi penyaluran kredit di perbankan karena ini adalah prinsip dasar yang tidak boleh sebenarnya ada kompromi yah gitu. Namun, bank ini kan kadang-kadang dihadapi oleh satu permasalahan bahwa mereka ingin mencapai target capaian penyaluran kredit, karena kalau mereka mau menyimpan uang terlalu lama terlalu banyak itu juga akan menjadi masalah, kalau uangnya nggak jalan gitu. Artinya uangnya tidak laku di pasar mereka punya target itu. Tetapi tentunya mengejar target penyaluran kredit ini tidak boleh mengeyampingkan prinsip-prinsip kehati-hatian ini. Prinsip-prinsip kehati-hatian ini menjadi prinsip dasar yang sebenarnya tidak boleh dikompromikan, kalau ini terus-terusan dikompromi kan ada pengecualian untuk  beberapa pemohon kredit, ini akan menjadi presiden buruk nantinya. Dan presiden buruk ini kalau akan bertumpuk-tumpuk, ini akan menjadi gunung es yang akan bisa meledak suatu saat nanti. Jadi merupakan permasalahan, akan menimbulkan kredit macet. Kalau sudah terjadi kredit macet bagaimana cara menutupi kredit macet itu kalau agunannya sendiri juga bermasalah dan tidak bisa dilelang untuk menutupi kredit macet tersebut," katanya.

"Apalagi berdasarkan LHPBPK PDTT Bank DKI Jakarta 99,97% saham Bank DKI itu adalah saham Pemprov DKI Jakarta dan hanya 0,3% saham Perumda Jaya dan itu juga dua-duanya sama-sama, Perumda Jaya itukan BUMD yang juga bersumber anggarannya dari anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta. Nah artinya apa 100% asetnya Bank DKI Jakarta itu adalah milik warga DKI Jakarta dan ini harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya bagaimana, dengan melaksanakan menyalurkan kredit dengan prinsip kehati-hatian, memegang teguh prinsip kehati-hatian tidak boleh ada kompromi karena satu rupiah pun uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terjadi kerugian karena yang akan dirugikan juga adalah rakyat, warga DKI Jakarta," tambahnya.

Ketika ditanya akankah temuan BPK tersebut masuk dalam Tindak Pindana Korupsi (Tipikor), Siska mengaku hal demikian berpotensi jika rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

"Kalau saya lihat tadi disitu belum ada, belum ada kerugian belum timbul kerugian biasanya BPK itu kalau ada potensi pidananya di dalam terindikasi pidana di situ dalam hal ini pidana tipikor itu akan ditindaklanjuti ke penegak hukum kejaksaan atau KPK, tapi penyidik-penyidik tipikor Kejaksaan atau KPK tetapi tadi di situ tidak dibuat. Tetapi ini berpotensi, iya. Berpotensi kalau rekomendasi-rekomendasi dari BPK itu tidak dilaksanakan ini bisa berpotensi, tapi tadi kita juga sudah melihat di laporan LHPBPK itu bahwa  beberapa rekomendasi BPK itu juga sudah dilakukan oleh Bank DKI Jakarta. Nah ini yang harus kita awasi bersama agar apa yang direkomendasikan BPK tersebut dari LHP PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) tersebut itu kita awasi untuk benar-benar dilaksanakan, sehingga mencegah terjadinya kerugian negara, apalagi sampai masuk ke kasus Tipikor, ini yang kita tidak inginkan. Jadi rekomendasi tersebut harus dilakukan," katanya.

Untuk diketahui, pada LHP PDTT yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dengan no 7/LHP/XVIII.JKT/01/2023, BPK menemukan permasalahan pengelolaan kredit PT Bank DKI di rentan waktu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Adapun keenam debitur tersebut, yakni PT PJA senilai Rp905.000.000.000, PT GOA senilai Rp25.000.000.000 dan PT WSBP senilai Rp698.988.751.911. Lalu, PT RMU senilai Rp295.000.000.000, K3PG senilai Rp37.682.101.994 dan PT BJP senilai Rp29.865.069.425.

Hingga berita ini ditulis, TitikKata masih menggali informasi lebih dalam kepada pihak-pihak terkait.

Adapun proyek tersebut antara lain, Pembangunan Long Storage Perumahan Ciater Permai, Pembangunan sarana prasarana kawasan Tandon Lengkong Wetan (Lanjutan) di Kecamatan Serpong.

Danil, warga di Perumahan Ciater Permai, mengungkapkan kalau saluran utama yang ada di sisi kiri-kanan perumahan tidak lagi dapat menampung volume air jika hujan deras turun di wilayah tersebut.

"Alhamdulillah disini sudah dikerjakan saluran utama gorong-gorong dengan diameter cukup besar diharapkan semua air yang lewat di saluran yang ada nanti terkoneksi ke saluran utama, otomatis tidak ada lagi genangan air," ucap Danil. 

Lalu, di wilayah Kecamatan Serpong Utara yakni, pembangunan sodetan Perumahan Pondok Jagung menuju pembuangan, pembangunan Turap Kali Ciater Hilir segmen Laverde, pembangunan Turap Kali Ciater Hilir - Segmen Serpong Park.

Senada, warga Pondok Jagung, Serpong Utara, Dede berharap pembangunan yang dilakukan saat ini dapat segera beres dan tidak menimbulkan banjir di saat hujan nanti. 

Saya mewakili warga RT05, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pembangunan normalisasi ini," ungkap Yudi, warga RT05, Serpong Utara 

Kemudian, pembangunan Tandon Bukit Nusa Indah, pembangunan Kolam Retensi SMP 24, pembangunan Tandon Kelurahan Sawah Lama, pembangunan Turap Kali Cibenda Segmen Bukit Nusa Indah-Roswood-Pamulang Asri-Puri Bintaro Indah, di Kecamatan Ciputat.

"Tentunya berterima kasih kepada Pemkot Tangsel, yang telah mengaspirasi warga khususnya komplek Nusa Indah, yang telah meralisasi turap kali, untuk mengurangi banjir," ujar Yudi. 

"Cakep, cakep sekali. Cakepnya ini ada hiburan kedua jadi terang, sehat. Jadi engga ada banjir-banjir lagi," terang Babe Udin. 

Tanggapan serupa juga disampaikan Udin, yang merespon positif keinginan warga untuk dilakukan perbaikan saluran air di wilayahnya. 

"Bagus sekali, adanya tandon ini masyarakat sekitar bisa memanfaatkan untuk umum," ujarnya di Ciputat.

Selanjutnya, pembangunan Turap Kali Ciputat Segmen Perumahan Taman Mangu, penanganan Kali Cantiga Segmen Jurang Mangu Permai, pembangunan Turap Kali dan Peninggian Turap Eksisting Kali Serua Hilir, pembangunan Turap Kali Serua Perumahan Villa Bintaro Regency, dan pembangunan Tandon Jalan SMK RT 02, RW 04, di Kecamatan Pondok Aren.

Dasiyo, warga Pondok Aren, setelah dibangun alhamdulillah tidak banjir lagi. 

"Sebelumnya banjir, dan tembok (turap) rembes," ujar dia. 

Pujianti, mengaku tak lagi khawatir jika nantinya hujan deras turun sebab pembangunan yang dilakukan sudah lebih baik untuk mengantisipasi hujan nantinya. 

"Alhamdulillah senang, kita engga susah kalau hujan turun jadi engga was-was. Harusnya jadi engga banjir," ungkap Pujianti.

Kurnain, mengaku pembangunan yang dilakukan Pemkot Tangsel, saat ini membuat warga semakin betah. 

"pembangunan oleh Pemkot Tangsel, semua kondusif. Banjir, kebersihan luar biasa. Diabanding dulu, mending sekarang lah," ujarnya. 

Lebih lanjut, pembangunan Kolam Retensi Perumahan Puri Sentosa dan pembangunan Tandon Kelurahan Babakan, di Kecamatan Setu. Penanganan Banjir Kali Kedaung Pamulang, serta pembangunan Sodetan Kali Engram Gintung Segmen Purnawarman menuju pembuangan, di Kecamatan Ciputat Timur.

Tanggapan warga Ciputat Timur, pun turut beragam dengan dilakukannya pembangunan turap di wilayah tersebut. 

"Alhamdulillah sekarang saya merasa senang, merasa bahagia seengganya pemerintah sudah menanggapi keluh kesah saya, mudah-mudahan selanjutnya tidak," kata Devi. 

Yatima, warga Ciputat Timur menerangkan, kalau pembangunan tanggul kali yang dilebarkan bisa menampung air lebih banyak. 

"insa allah kedepan engga banjir lagi," jelas dia. 

Program ITF ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang penugasannya diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility.

Kemudian, PT Jakpro menunjuk anak usahanya, PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) untuk mengerjakan proyek ITF Sunter. Namun, belum sempat dibangun dan beroprasi, pada Juni 2023 Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak akan melanjutkan proyek pengelolaan sampah ITF di Sunter yang telah di-groundbreaking pada 20 Desember 2018 lalu itu, karena masalah biaya.

Meski demikian, dikabarkan PT Jakpro sudah  sempat mendapat suntikan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) senilai Rp 577 miliar. Hanya saja ketika di konfirmasi TitikKata pada Selasa  (1/8/2023), di gedung DPRD DKI Jakarta perihal nasib dana tersebut, Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Iwan Takwin mengatakan belum digunakan.

"Oh itu belum kita gunakan. Belum sama sekali. Kan ada prosesnya. Kan proses untuk menjalankan PMD itu kan ada prosesnya. Tidak langsung begitu. (Feasibility Study) itukan masih dana Jakpro sendiri," ujarnya.

Anehnya, ketika TitikKata konfimasi kembali pada Rabu (18/10/2023) di ruang rapat Komisi C DPRD DKI, Dirut Jakpro Iwan Takwin manyatakan belum pernah menerima PMD terkait proyek ITF.

"Belum kita terima kok, belum ada PMDnya. Belum. Kan gak jadi kan, jadi kita gak minta. Kita gak narik. Gak ada," katanya.

Dikesempatan yang sama, Anggota Komisi C DPRD DKI, Dimas Raditya Soesatyo membenarkan perihal terkait.

"Kalau ITF yang tahun 2023 itu dananya belum di cairkan, karenakan ada perubahan pada saat tahun ini itu Pak Pj Gubernur menganggap bahwa  program ITF ini kedepannya akan membebani APBD. Kemarim sudah kita rapatkan bersama-sama bahwa kita sepakati PMD yang untuk ITF ke Jakpro ini sementara di tiadakan. Jadi sementara ini, PMD Jakpro fokus ke LRT. Sehingga ITF ini nanti di kasih, sama Pak PJ sih dikasih kebebasan cuman tidak menggunakan APBD lagi, gitu aja sih kalau ITF sekarang," katanya.

Meski demikian, Dimas mengaku PT JakPro sudah pernah menerima PMD, namun bukan untuk pembangunan ITF melainkan hanya perencanaan.

"Oh belum, itu belum cair. Yang tahun 2023 kurang lebih saya lupa tapi belum cair. Belum. Saya juga tanya ke BPKD untuk PMD ITF di tahun 2023 belum ada yang di cairkan, kalau yang sebelumnya sudah ada tapi saya lupa angkanya berapa tapi hanya buat desain and build itulah, perencanaanya aja lah ya," katanya.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah saat di temui TitikKata di gedung DPRD DKI, Kamis (19/10/2023) mengatakan DPRD harus meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI untuk melakukan investigasi terkait hal demikian.

"ITF Sunter itu kan sebenarnya salah satu rencana yang yang sudah termasuk dalam rpjmd, rpjp malah. Nah dalam rangka penyelesaiannya itu kan berkaitan dengan makin syaratnya atau makin bertumpuknya sampah yang dibawa ke Bantargebang sehingga daya tampung Bantargebang itu menjadi sangat terbatas. Nah seiring dengan kerja sama Pemda dengan Bantar Gebang dalam RPJP itu juga kemudian dijabarkan dalam RPJM bahwa secara bertahap mulai dari tahun 2008 sampai 2023 itu di Jakarta akan dibangun 5 ITF untuk tiap-tiap wali kota. Nah yang pertama yang dilakukan itu di Sunter tetapi kemudian faktanya bahwa ITF di Sunter jadi batal. Nah setelah batal tentukan masyarakat bertanya bahwa ketika proyek Sunter itu mulai diawali pembangunannya, kan secara bertahapkan ada peluncuran dana penyertaan modal yang kalau tidak salah itu sebesar 570 miliar. Nah sekarang itu kan tentu menjadi tanda tanya ketika ITF di Sunter dihentikan pelaksanaannya, kan timbul banyak tanda tanya pertama bagaimana uang penyertaan modal itu pertanggungjawabannya, kemudian lahan yang tadinya dipersiapkan untuk ITF itu bagaimana, demikian pula teknologi yang pernah didatangkan dari luar negeri itu bagaimana," katanya

Karena, menurut Amir sekecil apapun dana yang di berikan tetap saja harus di ungkapkan karena uang tersebut berasal dari masyarakat DKI Jakarta.

"Nah oleh karena itu agar kedepan jangan timbul masalah-masalah baru di sinilah diperlukan kearifan dari DPRD untuk mencari solusi sebagai penyelesaian bagi masalah ini, karena bagi biar bagaimanapun juga sekecil apapun uang yang diberikan kepada Jakpro sebagai penyertaan modal itu kan uang yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat Jakarta sebagai pemilik uang yang telah memberikan kontribusi kepada APBD yang kemudian uang APBD itu dipakai untuk kepentingan Jakpro membangun ITF Sunter yang kemudian gagal," katanya.

Hal itu berdasarkan dari rangkuman jajak pendapat masyarakat yang dihimpun oleh TitikKata. Dimana dapat disimpulkan, 71 persen dari 100 responden berpendapat plus.

Di kediamannya, di Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Bangbang menyampaikan perihal terkait, kepada TitikKata, Sabtu (14/10/2023).

"Masyarakat menyatakan puas dan tidak puas itu biasa. Yang menyatakan puas mungkin jalan-jalannya sudah dibangun, yang menyatakan tidak puas mungkin ada indikator atau tolak ukur yang dianggap belum tersentuh," katanya.

"Bagi kami di internal Gerindra itu hal yang wajar dan biasa. Yang jelas pemerintah Iti - Ade yang baik itu harus dilanjutkan yang kurang baik diperbaiki. Pemerintah ke depan, harus banyak belajar dan mengevaluasi pemerintahan sebelumnya," ujar Bambang.

Sebelumnya, secara acak, kepada 100 warga masyarakat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lebak, TitikKata mencoba merangkum pandangan dan pendapat serta harapan terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak sejauh ini dan kedepannya.

Adapun dari 100 responden itu terdiri dari 69 responden laki-laki dan 31 responden perempuan dengan, usia dan profesi yang beragam. 

Dari hasil wawancara terhadap 100 responden tersebut, didapati pendapat dan pandangan plus minus terhadap Pemerintahan Kabupaten Lebak serta harapan optimis kedepannya. 

Tercatat, 71 dari 100 responden menilai plus Pemerintah Kabupaten Lebak, sedangkan 29 responden menilai minus.

Diurai lebih rinci, 71 responden yang menilai plus terdiri dari 27 perempuan dan 44 laki-laki. Lalu, dari 29 responden yang memberi penilaian minus terdiri dari 4 responden perempuan dan 25 responden laki-laki.

Dari 71 responden yang menilai plus, mayoritas didasari atas pandangan mereka terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak.

Sementara, dari 29 responden minus, mayoritas didasari atas pandangan mereka terhadap pelayanan air bersih dan belum meratanya pembangunan infrastruktur.

Jajak pendapat ini dilakukan dengan rentang waktu 11 September hingga 22 September 2023 dilakukan secara independen dan mandiri oleh TitikKata.

Menurut BPK, Pemkab Tangerang memiliki aset tanah yang diperoleh dari hibah pengembang berupa tanah PSU sebanyak, 1.222 bidang seluas 618.642,08 m2 dengan nilai total Rp552.769.916.478,90 dan tanah tempat pemakaman umum (TPU) sebanyak 35 bidang seluas 42.221 meter persegi dengan nilai total Rp5.793.357.000,00. 

Sementara diketahui, jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU sebanyak 280 perumahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Namun sayangnya, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang baik Kepala Dinas dan para pejabat terkait belum bersedia memberikan informasi detil terkait luasan TPU yang diserahkan.

Terkait hali itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Dony Saputra mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima laporan perihal terkait.

Namun, jika terdapat sejumlah temuan yang belum diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan BPK, maka pihaknya akan segera menelusuri. 

"Jika sudah melewati batas waktu, bisa APH masuk. Cuma sejauh ini, terkait dengan temuan-temuan LHP BPK sekarang belum ada laporan ke kami. Tentunya, nanti kita akan proses terkait itu. Kalau ada laporan LHP BPK segala macem akan kita seriuskan jika sudah ada laporannya," ujar Doni di ruang kerjanya, Jumat (13/10/2023). 

Sementara itu, berdasakan informasi sementara yang berhasil didapat, Kepala Bidang Perumahan, Nursyamsu dan Kepala Seksi PSU Perumahan, Deni Rusdianyah, didapati masih melakukan kepengurusan berkas dan tahapan penyelesaian administrasi atas temuan LHP BPK tahun 2022. 

Hal itu diketahui lewat pengakuan keduanya saat kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Kamis (12/10/2023) kemarin.

Upaya itu, direalisasikan dalam Intermediate Treatment Facility (ITF) yang merupakan teknik pengolahan sampah menjadi energi listrik tenaga. Lalu ada pula, Refuse-Derived Fuel (RDF) yang mengubah sampah menjadi bahan bakan alternatif batubara.

Namun, belum sempat dibangun dan beroprasi, program ITF yang meruapakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tertuang tertuang pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility dibatalkan.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti, kelanjutan dari ITF. PT Jakpro yang sempat mendapat suntikan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) senilai Rp 577 miliar tak memberikan keterang mengenai hal itu.

Seperti dikatakan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, Selasa  (1/8/2023) kepada TitikKata, di Ruang Rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Oh itu belum kita gunakan. Belum sama sekali. Kan ada prosesnya. Kan proses untuk menjalankan PMD itu kan ada prosesnya. Tidak langsung begitu. (Feasibility Study) itukan masih dana Jakpro sendiri," ujarnya.

Kepda TitikKata, Selasa (10/10/2023) di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail, juga tidak mengaetahui pasti perihal terkait.

“Kalau merujuk pada pernyataan Pj Gubernur ya ini dihentikan dan kemudian yang direalisasikan adalah RDF. Maka otomatis anggaran yang sudah disahkan, atau mungkin saya juga belum tahu sudah dicairkan, itu otomatis tidak bisa digunakan. Meskipun memang belum ada regulasi berupa tertulis dari Pj Gubernur terkait dengan penghentian itu," katanya.

Sementara, untuk program RDF sendiri, sejauh ini diklaim sudah berjalan. Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant dilelang pada akhir tahun 2021, diatas lahan seluas 7,5 hektare oleh PT Adhi Karya Tbk, dengan nilai kontrak Rp872.132.719.068.

Kepda TitikKata, Selasa (10/10/2023) di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail, menanggapi perihal terkait.

“Projek RDF sepengetahuan kami, memang belum ada regulasi yang khusus yang menjadi payung hukumnya. Dan itu yang selalu kita pertanyakan. Sementara action nya sudah berjalan di lapangan. Termasuk kemarin pinjaman satu triliun SMI untuk menjalankan projek barunya. Nah ini yang kita kejar payung hukum nya harus jelas dulu. Karena terkait dengan anggaran”, ujar Ismail kepada TitikKata. 

“Dengan segala turunan teknisnya. Makanya payung hukum besar nya aja belum ada, apalagi teknisnya. Itu sebenarnya belum cukup untuk bisa mengeksekusi ini. Apalagi mengesahkan anggarannya”, tambahnya.

Dilain sisi, Manuara Siahaan selaku anggota Komisi C DPRD DKI Rabu (9/8/2023) di Ruang Rapat Badan Musyawarah, DPRD DKI Jakarta, berpandangan soal efektifitas kedua program itu.

“Secara efisien kalau dibandingkan dengan residu akhir, yang mampu mengolah lebih banyak adalah ITF. Karena residu akhirnya itu dikatakan hampir 0%. Artinya tidak ada lagi sampah lagi tinggal abu terakhirnya atau debu. Debu itupun masih bisa dikonversikan menjadi batako. Diolah kembali dengan campuran semen menjadi batako. Jadi hampir habis lah residu sampahnya habis. Jadi kalau 100 ton dihabiskan dibakar, hasilnya sisanya bisa 0. Kalau RDF dimasukkan 100 ton, sisanya 70 ton. Jadi mesti diolah kembali. Karena hanya 30% yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi," tukasnya. 

Lantas, apa yang mendasari hingga Pemprov DKI Jakarta terkesan “nekat” menjalani proyek RDF yang belum memiliki regulasi secara resmi dan membatalkan proyek ITF yang secara jelas telah memiliki regulasi? 

Hingga informasi ini didapatkan, TitikKata masih menggali informasi terkait lebih dalam.

Sebagaimana LHP PDTT yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dengan no 7/LHP/XVIII.JKT/01/2023, BPK menemukan permasalahan pengelolaan kredit PT Bank DKI di rentan waktu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Adapun keenam debitur tersebut, yakni PT PJA senilai Rp905.000.000.000,00, PT GOA senilai Rp25.000.000.000,00 dan PT WSBP senilai Rp698.988.751.911,00. Lalu, PT RMU senilai Rp295.000.000.000,00, K3PG senilai Rp37.682.101.994,00 dan PT BJP senilai Rp29.865.069.425,00.

Sayangnya, ketika ditemui TitikKata Selasa (10/10/2023) di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Direktur Teknologi dan Operasional sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PT Bank DKI Amirul Wicaksono, enggan untuk berkomentar.

"Saya gak punya kewenangan untuk ini, nanti ya sama corsecnya saja. Saya gak terkait langsung. Gak ada itu. Gak ada, udah beres semua. Gak ada," katanya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengaku terkejut dengan temuan BPK tersebut, terlebih berpotensi menimbulkan kerugian.

"Terus terang kita cukup terkejut ya dengan temuan BPK ini dan ini harus menjadi atensi khusus untuk segera dibenahi karena kita khawatir berpotensi menimbulkan satu kerugian bagi Bank DKI salah satu BUMD Pemprov DKI. Dan yang kita khawatirkan adalah jika ini tidak segera dibenahi akan menjadi presiden buruk kedepannya bagi siapapun yang mengelola Bank DKI ini, oleh karena itu ini sangat penting untuk segera ditangani secara khusus," katanya.

Terkait langkah komisi B, Ismail mengatakan bakal melakukan rapat kerja untuk membahas hal demikian.

"Ya kita akan perdalam informasi yang kita dapatkan ini dalam rapat kerja untuk memastikan bahwa memang sudah ada upaya-upaya konkrit dari jajaran direksi yang sifatnya solutif, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kejelasan seperti apa upaya penanganannya termasuk juga kemudian perlu ada sanksi tertentu bagi pihak-pihak terkait maka saya pikir itu bisa dipertimbangkan," katanya.

Dilain sisi, pada Senin (9/10/2023) di gedung DPRD DKI, anggota komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mengatakan bakal mendesak Pemprov DKI untuk melakukan tindakan atas temuan tersebut.

"Kita tunggu saja dari pemeriksaan, mungkin kan tindak lanjut dari apa yang memang temuan-temuan BPK tersebut nanti intinya Pemprov akan mencoba untuk menelusuri barangkali, kita akan desak terus kita juga akan mencoba mengkawal, mempertanyakan kembali dan bagaimana biar bisa Bank DKI menjawab apa yang menjadi temuan-temuan BPK tersebut. Intinya kan kita ingin Bank DKI ini jadi bank yang sehat, ibaratnya bank khusus yang dimiliki oleh Pemprov DKI ini menjadi bank yang sehat. Kita nggak pengen ada hal-hal yang selalu kita berharap ini maju tetapi kok sepertinya selalu tersendat-sendat gitu. Sedangkan kalah dengan bank-bank dari kayak Jawa Barat, PJB dan sebagainya. Nah ini udah berkali-kali berganti-ganti direktur, berganti-ganti latar belakang mungkin kita udah taruh ibaratnya yang ahli kok ternyata masih belum menyelesaikan ini. Jadi kita juga berharap banget Pemprov bisa menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK ini sehingga tidak ada lagi keraguan mungkin dari masyarakat bahwa merasa tidak aman untuk menyimpan atau berhubungan dengan Bank DKI, kita tunggu saja mudah-mudahan Pemprov DKI bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.h

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.

Lalu, pada Kamus (12/10/2023) TitikKata mencoba menguji kualitas air di beberapa titik secara sederhana dengan menggunakan alat water quality tester.

Di titik pertama, uji kualitas air dilakukan di wilayah Sentul, Kecamatan Kragilan. Dilokasi itu, kadar Potential of Hydrogen (PH) sebesar 8,05, yang artinya masih dalam kategori aman, jika merujuk pada standar World Health Organization (WHO) Lalu, untuk kadar senyawa organik maupun non organik atau Total Dissolve Solid (TDS) didapati hasil 301 ppm, dimana standar WHO kadar TDS pasa air layak konsumsi adalah sebesar 100 ppm.

Kemudian, TitikKata melakukan uji kualitas pada saluran pembuangan yang diduga milik PT. Indah Kiat Plup & Paper (PT IKPP) Kabupaten Serang di Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan. Pada saluran itu kadar PH sebesar 8,23, dengan kadar TDS sebesar 1.480 ppm.

Di sisi lain, persoalan menghitamnya sungai Ciujung yang disinyalir akibat limbah pabrik, mendapat sorotan sejumlah pihak.

Kepada TitikKata, Rabu (11/10/2023) Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan segera meminta kepada DLH Banten untuk mendalami dan berkoordinasi dengan titik administratif Kabupaten/Kota agar ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Saya segera meminta secara teknis kepada DLHK untuk mendalami itu dan segera berkoordinasi dengan titik administratif kabupaten/kota nya yang rentan itu nanti karena peraturan tentang lingkungan sudah ada aturan yang mengatur maka kita menegakkan aturan itu," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Serang, Manysur Barmawi, yang sempat melakukan kunjungan PT IKPP, berpandangan menghitamnya air sungai Ciujung merupakan hal biasa, kepada TitikKata (29/9/2023)

"Ini sudah biasa, izin segala sudah ada kenapa sungai ciujung ini sekarang menghitam karena salah satunya faktor musim kemarau ini debit airnya berkurang sementara limbah tetap dibuang ke sungai ciujung maka itu menghitam. Kemarin, kami dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang melakukan peninjauan ke PT. Indah Kiat Plup & Paper salah satu perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai ciujung tapi bukan hanya indah Kiat yang buang limbah ke sungai itu data nya ada di DLH ada sekitar 6 perusahaan," katanya. 

"Kami di sana melihat bagaimana pengelolaan air limbahnya itu, ya namanya air limbah walaupun sudah dikelola sedemikian rupa sudah jauh lah yah ininya prosesnya tapi tetap masih ada warna, kalau di pabriknya saya lihat warnanya kecoklatan bukan hitam. Coklat itu apa? Ya itu getah kayu informasi dari bagian mengelola limbah. Sebenarnya kalau airnya bening tapi ada warna kecoklatan karena mungkin jumlahnya banyak akhirnya dibuang ke sungai ciujung kelihatan hitam," kata Mansyur.

Disisi lain, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Muhammad Reza Sahib, menegaskan bahwa problem pencemaran yang terjadi di Sungai Ciujung merupakan kejahatan lingkungan, kepada Titikkata, Kamis (05/10/2023). 

"Saya kira itu sudah sangat jelas sudah ada riset, ada pengaduan, bahwa itu memang kejahatan lingkungan PT. Indah Kiat Plup & Paper. Saya kira problem nya bukan problem teknis, ini sering kali saya bilang karena udah, ya teman-teman liputan belakangan itu kan kayak memberi asesmen bahwa tidak ada perkembangan masyarakat kragilan itu kan bukan baru kali ini teriak dan protes. Benar itu yang dikatakan nelayan bahwa itu membunuh karena bayangkan yah limbah ini sama kasusnya seperti Indo rayon di Sumatera Utara dan sekarang sedang ada gugatan dan ada juga gugatan yang didampingi teman-teman LBH Semarang dengan masyarakat sukoharjo," kata.

"Kalau kita lihat statemen DPRD Kabupaten Serang dan yang paling menyakitkan itu statemen kepala DLHK Banten yang malah menyalahkan masyarakat membuang limbah domestik itu jawaban klasik. Jadi problem kita saya kira problem yang sangat mendasar dimana otoritas dan representatif publik yang seharusnya menjaga kepentingan masyarakat termasuk melindungi sumber daya air justru menjadi back-up perusahaan jadi terus menerus. Indah Kiat ini bisa dikualifikasikan sebagai bencana industrial artinya dia manage bukan sebab alamiah tapi narasi yang berkembang sangat tidak seimbang bagaimana pejabat-pejabat di Banten termasuk kepala DLHK luar biasa itu melakukan penipuan publik dia seperti menjadi Public Relations Indah Kiat bukan melindungi masyarakatnya harusnya pindah ajah ke indah Kiat," terang Reza.

Namun sayangnya, hingga kini pihak PT IKPP Serang belum memberikan keterangan. Meski Titikkata telah mengkonfirmasi nelalui surat resmi ke pihak perusahaan hingga tiga kali.

Hingga informasi ini disampaikan, Titikkata masih berupaya menggali informasi lebih jauh.

Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kota Berjuluk 'Kota Baja' duet Heldy- Sanuji mengimplementasikan janji politik mereka ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026.

Dimana dalam Perda itu, janji politik Heldy-Sanuji dibingkai dengan visi "Terwujudnya Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat" yang kemudian diurai kedalam 5 misi, yaitu;

1. Menghadirkan Pemerintah Daerah yang profesional dan akuntabel

2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan

4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata

5. Mewujudkan masyarakat berperadaban

Kemudian, masing-masing ke lima visi itu, diurai kedalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Yang mana, setelah uraian strategi dan arah kebijakan, terdapat 19 program prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 mendatang.

Adapun 19 program prioritas itu ialah;

1. Peningkatan penerapan sistem merit pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah

3. Peningkatan kualitas layanan publik

4. Peningkatan kualitas pendidikan yang merata

5. Peningkatan kualitas layanan dan perluasan akses kesehatan

6. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

7. Peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan industri kecil menengah

8. Peningkatan daya saing tenaga kerja

9. Peningkatan pendapatan daerah

10. Penyediaan ruang publik yang refresentatif dan ramah difabel

11. Peningkatan infrastruktur dan visual kota

12. Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah

13. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan

14. Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

15. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan

16. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik

17. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan

18. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan

19. Peningkatan daya saing dan pemuda olahraga

Sayangnya, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian belum mengungkap capaian RPJMD nya itu hingga menjelang akhir tahun 2023. Meski TitikKata telah berusaha mengkonfirmasi yang bersangkutan.

Walaupun begitu, kepada TitikKata di gedung Pemerintah Kota, Jalan Jendral Sudirman, Purwakarta, Kamis (5/10/2023) Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, menyampaikan terkait capaian RPJMD itu hingga saat ini.

"Secara umum seluruh elemen dari janji kampanye itu sudah dijalankan. Kalau dua tahun dari lima tahun ya kira-kira baru 40 persen berarti ya. Dua per lima itu, empat dibanding sepuluh ya 40 persen. Air bersih kita meningkat satu persen, ketahanan pangan kita baik, kemiskinan kita menurun, stunting menurun. Nah itu ini kita naik, Indeks Pembangunan Manusia IPM naik walaupun sedikit. Secara umum indikator makronya naik, indikator pembangunannya mengikuti ya," ujarnya.

"Nah masing-masing berbeda nih capaiannya. Misalkan beasiswa full sarjana, nah ini yang cukup maksimal. Banyak peminatnya beasiswa full sarjana akhirnya sudah cukup maksimal lumayan setiap tahun terjadi pendaftaran, anak-anak kuliah ke berbagai dari sudah kita biayai. Begitu pula honor RT/RW itu sudah otomatis, sudah naik sesuai RPJMD kita, karena itu bagian dari janji kampanye kita. Kenaikan honor guru honorer dan guru madrasah sudah kita naikkan. Secara umum kira-kira 30 sampai 40 persen lah capaian RPJMD kita dari 10 janji kampanye yah. Karena itu salah satu pokok dari RPJMD," tuturnya.

Sanuji pun mengklaim, ada poin-poin penting yang tertuang dalam RPJMD dirasa telah dijalankan cukup maksimal.

"Yang kedua amanat pusat, perintah dari pusat. Dari pusat misalnya apa agenda pusat misalnya bantuan sosial. Target kita untuk keluarga penerima bantuan sosial berjalan baik, maksimal. Kemudian terkait dengan kesehatan, BPJS pak wali menyampaikan bahwa HC kita mencapai 90 persenan, cakupan BPJS. Kemudian jalan misalkan, saya kira cakupan jalan kita yang bagus cukup bertambah. Diatas 70 persen lah jalan kita lumayan. Masih  ada kendala terkait penerangan jalan, ini masih. Terakhir kita akan memasang 2000 titik lebih untuk penerangan jalan, dan yang lain sedang dikondisikan apakah mau menerima penerangan jalan yang kita kasih," pungkasnya.

Tak jauh dari lokasi sebelumnya, ditemukan saluran lain yang bersumber dari satu saluran. Saluran yang airnya terlihat berwarna hitam serta mengeluarkan bau menyengat. Saat ditelusuri, diduga kuat berasal dari pabrik dikawasan tersebut.

Kepada TitikKata, Perwakilan Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) Banten, Kholid Miqdar, mengatakan mengenai adanya saluran air yang berada di Desa Tegal Maja itu.

"Jadi memang awalnya kalau sepengetahuan saya itu awalnya ada jalur sungai kecil disitu cuman karena kemudian ada kepentingan perusahaan yang mengalirkan limbah ke sungai kecil itu selokan lah kalau bahasa orang sini, Nah itu kan bukan kali ciujung baru tapi selokan kecil bagian dari saluran air limbah yang nanti ujungnya di buang ke sungai Ciujung. Nah, itu kemudian diperlebar dan didalami. Sebenarnya kalau posisi pipa pembuangan limbah itu sepengetahuan saya itu kan keluar dari outlet itu di samping jalan itu langsung ada sungai kecil tuh, terus muter di beberapa desa kemudian ujungnya di sungai ciujung. Kalau masalah pipa itu salurannya ada didalam pabrik itu wilayahnya sangat ketat tidak bisa dilihat sembarangan orang," ungkapnya.

Bedasar hasil penelusuran yang kemudian ditemukannya saluran dengan air berwarna hitam, dan pernyataan Kholid sebagai salah seorang penggiat lingkungan, memunculkan pertanyaan apakah mengitamnya air sungai Ciujung disebabkan oleh limbah pabrik?.

Terkait hal itu, Kholid mengungkapkan, dalam catatan hasil penelusuran yang dilakukan FKPN dan Kaukus Serang Raya, terdapat beberapa perusahaan yang membuang limbahnya ke Sungai Ciujung

"Yang jelas memang banyak, cuman kalau apakah itu kongkret atau tidak, kemarin memang sempat dari beberapa penggerak lingkungan mencoba mengambil beberapa data Amdal perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai Ciujung memang ya banyak, cuman artinya kalau yang lain-lain kecil, kenapa saya cenderung ke indah kiat terus karena memang indah kiat yang paling besar membuang limbahnya ke sungai ciujung. Artinya kalau kepala nya ini bisa diselesaikan yang lain mah udah selesai ini yang paling rumit ya sinarmas grup kita melawan raksasa," ujar Kholid.

Senada secara terpisah, ditemui Titikkata di wilayah Kecamatan Pontang, pegiat lingkungan Kaukus Serang Raya Heri Singa menyampaikan, problem pencemaran sungai Ciujung sudah berlangsung lama. Namun hingga saat ini juga belum terselesaikan.

"Nah, ketika musim penghujan itu tidak ada konflik, tidak ada masalah kelihatannya. Tapi apakah bebas dari pencemaran, tidak juga hanya konsentrasi nya yang berkurang karena terdorong debit air dari hulu yang tinggi. Persoalan ini sebetulnya sudah lama, saya sendiri mengikuti problem pencemaran sungai ciujung ini sejak tahun 2010. DLH itu kan dia hanya menerima data laporan terkait hasil dari buangan limbah dari masing-masing perusahaan tentu saja disitu ceklisnya baik-baik semua. Tapi apakah DLH dan BBWS itu melakukan kroscek disitu nah itu yang menjadi persoalan," tutur Heri.

Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mengungkap hasil uji laboratorium mengenai pencemaran air Sungai Ciujung yang menghitam.

DLHK mengambil lima titik sampel dua dari Kabupaten Lebak di Kampung Cempa Jembatan La Tansa dan Ciujung Baru, sementara tiga sampel lainnya di Kabupaten Serang berlokasi di Bendungan Pamarayan, Jembatan Kragilan dan Jembatan Jongjing Tirtayasa.

Kepada TitikKata di kantor DLHK Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (18/92023), Kabid Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Banten, Ruli Rianto mengatakan, dari lima titik sampel yang diambil ditemukan satu yang tercemar yaitu Sungai Ciujung tercemar oleh limbah secara akumulatif.

Namun, saat disinggung upaya pengambilan sampel dari sumber saluran dari salah satu pabrik. Ruli mengatakan, bahwa perusahaan-perusahaan rutin melaporkan pengolahan air limbah kepada pemerintah setiap enam bulan sekali.

“Ada kewajiban bagi industri untuk mengolah air limbahnya baik domestik maupun industri sesuai dengan standar bakumutu yang sudah ditentukan oleh pemeritnah. Mereka wajib melaporkan hasil pemeriksaannya itu setiap 6 bulan sekali dan itu yang menguji lab-nya harus terakreditasi dan terverifikasi untuk daftar di KLHK. Jadi, untuk standar pengujian di air limbah industri juga  merata. Tidak sembarangan perusahaan membuang air limbahnya,” ungkapnya.

Sementara, redaksi TitikKata sudah berupaya mengkonfirmasi salah satu pabrik dikawasan tersebut, yakni PT Indak Kiat Pulp and Paper dengan Nomor: 113/SP/TK-IX/XXIII tertanggal 18 September 2023, dan diterima dengan tanda bukti terima surat tertanggal 18 September 2023, perihal pengelolaan limbah pada pabrik kertas tersebut. Namun, hingga informasi ini disampaikan, yang bersangkutan belum merespon.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus menghalibinformasi lebih jauh.

Sejauh ini, mekanisme penjualan aset itu, sudah sampai ditahapan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap rencana tersebut, dalam rapat paripurna dalam rangka pemindahtangan BMD, yang digelar di gedung DPRD, Tigaraksa, Selasa (12/9/2023) kemarin.

"Jalan-jalan tersebut merupakan, jalan yang melintas di kawasan pengembang, jadi urgensinya mereka juga membutuhkan penataan kawasan dan penataan wilayah terkait apa yang sudah ditetapkan pada master plan atau site plannya mereka. Maka dari itu, jaringan jalan dan irigasi tersebut, ditata lebih baik lagi oleh para pengembang," ujar Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar.

"Kemudian, tadi juga dijelaskan bahwa seluruh proses dan juga nanti setelah selesai pembangunan jalan dan drainase dari para pengembang, akan tetap menjadi jalan umum juga," sambungnya. 

Lebih lanjut, aset yang akan dipindahtangankan itu antara lain.  18 aset ruas jalan, 2 saluran air dan satu sungai yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Jambe. 

Seperti disampaikan, Kepala Bidang Aset dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Abdullah Rizal, yang mengatakan bahwa sejumlah jalan yang akan dipindahtangankan memiliki luasan yang bervariatif mulai dari 20 meter hingga 426 meter.

"Urgensinya memang tidak ada urgensinya ya maksudnya urgensi ini artinya permohonan yang memang dimohonkan. Pemindahtanganan ini tidak berarti akses jalan itu hilang, ini hanya di tata oleh pengembang karena masuk kedalam site plan atau master plan pengembangan," katanya saat dijumpai di ruang kerja, Selasa (12/9/2023). 

"Kalau dari bidang yang saat ini dimohonkan itu yang pertama dari PT Bina Bakti Nusantara ini di Kecamatan Cisauk dia memohon ada 6 ruas jalan, kalau dihitung hanya sekitar 50 meter 20 meter 100 meter artinya ini hanya closing saja. Yang kedua dari PT Sukamanah Permai itu di Jambe ada 2 ruas jalan, dan satu lagi dari PT Bumi Bandara Indah berlokasi di Kecamatan Pakuhaji kurang lebih 14 ruas jalan," sambungnya.

Terpisah, kepada TitikKata di kantor Bupati Tangerang, Selasa (12/9/2023) Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Iwan Firmansyah menjelaskan perihal terkait.

"Ya kalau kondisi jalan sesuai dengan fungsinya, tapi memang kalau secara fungsi ruang, pemanfaatan ruang, peruntukan ruang tidak sesuai, maka dilakukan pemindahtanganan oleh tim. Kalau kita kan hanya membangun dan menyerahkan ke bidang aset di BPKAD nanti BPKAD yang melakukan sesuai mekanisme pemindahtanganan yang diatur dalam permendagri," ujarnya.

"Sekarang kalau tata ruangnya sudah berubah, fungsi ruangnya sudah berubah dan ada kawasan-kawasan lain kan harus jelas, dilakukan sesuai dengan ketentuan permendagri melalui pemindah tanganan ada di pemerintah daerah melalui BPKAD," sambungnya.

Namun sayangnya, belum ada taksiran nilai harga terhadap ke 21 aset itu, BPKAD Kabupaten Tangerang hanya mengestimasikan bahwa nilai jual aset itu senilai Rp10 miliar.

Sementara, berdasarkan penulusuran TitikKata, sejumlah jalan yang direncanakan dipindahtangankan adalah Jalan Pemancingan, Jalan Padat Karya, Jalan Cisauk, Jalan Desa Sukamanah, Jalan Desa Kampung Kelor, dan Jalan Desa Gaga. Selain itu terdapat saluran pembuangan dan sungai yang yang terletak di Kecamatan Cisauk.

Simak Video: Forum CSR Belum Ditetapkan Pj Gubernur Banten, RKPD 2023 Gagal?

Seperti tertera di laman resmi layanan pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta lpse.jakarta.go.id, proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant dilelang pada akhir tahun 2021, diatas lahan seluas 7,5 hektare dengan pemenang tender proyek PT Adhi Karya Tbk, dengan nilai kontrak Rp872.132.719.068.

Lalu, apa itu RDF, Dapat dipastikan, RDF adalah suatu tehknik pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Pada Kamis, (15/9/2023) tim TitiKata berkesempatan menyambangi lokasi fasilitas RDF pada Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, di TPST Bantargebang, Bekasi, melihat bagaimana proses pengolahan dan produksinya.

Meski saat pemaparan pihak UPST DLHK DKI Jakarta enggan rekam melaui video. Namun dijelaskan oleh pihak terkait bahwa setiap harinya sebanyak 2000 ton sampah diolah, yang menghasilkan produk RDF sebanyak 700 ton perhari, dengan residu 10-15 persen.

Lebih lanjut, adapun alur dari pengolahan itu dimulai dari pemilahan sampah yang dipasok oleh truk-truk sampah dari wilayah DKI. Sebab tak semua sampah dapat dijadikan produk RDF.

Dari situ, dilanjut ke tahap Magnetic Separator, yakni menyortir besi-besi yang ada di tumpukan sampah. Berikutnya, tahap Primary Shreddar dimana sampah dari hasil dua tahap tadi dicacah seukuran 20 centi meter.

Kemudian, sampai ditahap Trommel Screen sampahnya di saring atau di ayak, dilanjutkan ke tahap Incombustibel Screen (Windshifter), yakni sampah berukuran kecil dan besar dipisah dengan cara ditiup menghunakan alat khusus.

Untuk sampah yang ringan-ringan lanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan yang berat-berat jadi residu, seperti kayu besar, logam, batu dan lain-lain. Sehingga sapat dipastikan, serta seperti disampaikah pihak UPST DLHK DKI Jakarta, sampah yang diolah menjadi produk RDF kebanyakan adalah plastik. 

Selanjutnya dalam pemorosesan Setelah dipisahkan, sampah hasil pemilahan berkali-kali itu dikeringkan, dengan kandunga kadar air sebanyak 20 persen. Lalu, ditahap akhir, sampah kering ini di cacah lebih halus, menjadi seukuran 5 centi meter menjadi produk yang disebut RDF.

Adapun hasil RDF itu, kata Staff UPST DLHK DKI Jakarta, di jual ke dua pabrik semen yakni PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) dengan harga 24 dolar perton. Harga tersebut, merujuk pada harga batu bara saat ini, mengingat belum adanya aturan yang mengatur oenjualan produk RDF yang dihasilkan.

Untuk diketahui, DKI Jakarta setuap harinya memproduksi 7700 ton sampag, yang dibuang ke TPST Bantar Gebang, Bekasi. Lebih lanjut, pada 2024 mendatang Penprov DKI Jakarta berencana membangun kembali fasilitas serupa.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, kepada TitikKata, Rabu (13/9/2023) mengatakan bahwa program RDF adalah program yang cukup efektif.

"Sudah pasti overload (sampah di bantargebang). ITF juga, tipping fee kita juga memilih yang kemarin juga tidak mampu. Maka RDF ini menjadi pilihan yang lebih baik karena biayanya jauh lebih kecil. Kan bagus kalau kita memilih RDF, mau kemudian ada perdebatan, ya kita kasih kesempatan buat RDF untuk kemudian menunjukkan dia mampu. Inikan bukan kemudian dipilih karena tidak suka ITF tetapi lebih fisibel, jadi ada dasar perhitungan yang rasionil," katanya.

Simak Video: Jadi Temuan BPK, Kejati Banten Belum Kembalikan Uang Sitaan Rp5,9 Miliar Lebih

Diketahui Anies dilantik pada 16 Oktober, 2017 maka dapat dipastikan kebijakannya terhadap anggaran dan pendapatan belanja daerah dimulai di APBD 2018. Dimana dari total penyertaan moda daerah tersebut dibagi ke dalam empat tahun anggaran.

Di tahun 2018, pada Peraturan Daerah Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 penyertaan modal daerah kepada PT Jakpro sebesar Rp2.232.000.000.000. 

Kemudian, pada tahun 2019 melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 kembali dilakukan penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000 lalu pada tahun 2020 melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.706.000.000.000 yang kemudian diubah melalui Perda 3 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.382.000.000.000.

Lebih lanjut, pada tahun 2021 PT Jakpro kembali mendapat penyertaan modal daerah sebesar Rp3.831.000.000.000 yang termuat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 tahun 2021 tentang penjabaran pergeseran APBD Tahun 2021.

Sayangnya, empat kali penyertaan modal di tahun anggaran itu disinyalir tidak didukung dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Meski pada 2018 bentuk badan hukum PT Jakpro diubah menjadi perseroan daerah (Perseroda) dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang didalamnya tidak memuat penyertaan modal.

Mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tatak Ujiyati kepada TitikKata, Jumat (1/9/2023) di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan tidak mengetahui berapa total nilai penyertaan modal Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakpro di era kepemimpinan Anies Baswedan.

"Kalau ini saya harus melihat catatannya ya. Jadi, ga bisa secara langsung ngomong. Karena ini harus dicek dulu. Atau lebih baik tanya ke Jakpro nya atau ke Bappeda nya sekarang. Jadi aku ga bisa jawab yang teknis begitu," ungkapnya.

Meski begitu, Tatak Ujiyati menjelaskan urgensi mengenai perubahan bentuk badan hukum PT Jakpro menjadi Perseroda.  

"Jadi kalau pak Anies sebenarnya kan punya prinsip bahwa BUMD itu merupakan salah satu tangan dari Pemerintah Daerah. Jadi ada dua tangan. Yang pertama itu birokrasi, yang kedua itu BUMD. Dua-duanya itu merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk melayani warga. Sehingga apapun sebenarnya Pemerintah itu tidak boleh membuat sebuah BUMD hanya murni kepentingan profit. Tetapi harus terlebih dahulu dia berorientasi pada layanan publik. Itu kunci nya di situ," ungkapnya.

"Tetapi, ini sebenarnya tujuannya tetap sama. Kalau dalam fikirannya atau frame work nya pak Anies yaitu bahwa BUMD itu harus berorientasi pada layanan publik. Kalaupun misalnya itu diubah menjadi Perseroda, itu untuk meningkatkan efektifitas dari perusahaan itu, mengundang swasta untuk ikut berperan-serta melayani warga DKI Jakarta. Begitu tujuannya," sambungnya.

Sementara, Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan melalui pesan video yang diterima TitikKata, Jumat (8/9/2023), mengatakan penyertaan modal JakPro yang tidak dilandasi payung hukum ini, dapat dikatakan ilegal.

"Pemerintah daerah dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah, maka segala tindak-tanduk maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk membentuk sebuah badan usaha itu harus melandasi payung hukum. Nah, payung hukum itu berbentuk perda atau peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri tahun 2017 dan kemudian sesuai juga dengan undang-undang pemerintah daerah tahun 2014. Jadi, ketika pemda DKI kemudian melakukan penyertaan modal ke PT JakPro yang saya mendapatkan info bahwasanya penyertaan modal itu tidak dibarengin atau tidak dilandasi payung hukum berupa perda, maka bisa kita katakN bahwa penyertaan modal itu tidak berlandaskan hukum atau dengan kata lain boleh kita katakan itu ilegal," katanya.

Beberapa hari lalu, di wilayah hilir tepatnya di wilayah Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, air sungai yang biasanya kehijau-hijauan atau kecokelatan, berubah warna menjadi hitam pekat disertai bercak-bercak menyerupai cairan minyak.

Berdasarkan hal itu, guna mengetahui penyebabnya, TitikKata pada Rabu (6/9/2023) melakukan penelusuran di sepanjang aliran sungai Ciujung, dari Utara menuju ke arah Selatan.

Dengan menggunakan perahu nelayan bermesin diesel, penelusuran dimulai dari Desa Tengkurak hingga Desa Laban di Kecamatan Tirtayasa. Pada titik awal itu, kondisi air terlihat berwarna hitam, tampak pula bercak seperti cairan minyak pada permukaan, serta buih-buih di tepian sungai. 

Kemudian, perahu melaju melawan arus aliran sungai. Kondisi air Sungai Ciujung sama seperti di lokasi sebelumnya, ketika perahu memasuki di wilayah Desa Bangkir, Kecamatan Tirtayasa hingga Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang. Namun, kali ini ditambah dengan terciumnya aroma tak sedap. 

Hingga akhirnya sampai di wilayah Kecamatan Carenang, perahu tak mampu lagi melaju oleh sebab baling-baling kapal tak mampu berputar di perairan yang dangkal, perahu harus memutar haluan kembali ke dermaga untuk bersandar.

Kemudian, esok harinya pada Kamis, (7/9/2023) dari titik terakhir penelusuran lewat jalur aliran sungai, tim TitikKata melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki menyusuri bantaran sungai hingga sampai di wilayah Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan.

Dimana di lokasi itu terlihat ada sebuah saluran air yang berasal dari suatu tempat, di aliri air berwarna hitam. Aliran air dari saluran itu, mengarah dan bertemu dengan aliran sungai Ciujung dari arah hulu, yang warnanya keruh kehijau-hijauan.

Sayangnya, karena keterbatasan, tim TitikKata, hingga saat ini belum dapat dipastikan, asal muasal air saluran tersebut.

Disisi lain, dapat dipastikan menghitamnya air sungai Ciujung, tampak berimbas bagi kehidupan masyarakat sekitar. Seperti yang dialami, Ubed Bedug, salah seorang nelayan tambak di Desa Tengkurak. 

"Kalau sekarang itu sangat merugikan hasil petani tambak akibat tercemarnya sungai ciujung dari limbah perusahaan. Kalau dulu itu waktu saya masih kecil bapak saya itu petani tambak sangat lumayan penghasilannya bisa mesantrenin anak, bisa menyekolahkan anak pendidikan setinggi-tingginya, tapi sekarang penghasilannya minim buat ngasih makan 5 anak ajah tidak cukup apalagi untuk biaya pendidikan anak," katanya. 

Sebelumnya, seorang warga Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa bernama Saiman, ditemui TitikKata Selasa (5/9/2023), mengatakan, bahwa kondisi sungai berwarna hitam sudah tiga bulan belakangan terjadi. 

"Sungai ciujung sudah tiga bulan  tercemar limbah biasa setiap tahun seperti ini ikan pada mati pokonya orang kampung orang gak mampu makan ikan dari kali itu susah. Dulu mah tahun itu lebah enak cari ikan dari sungai itu buat makan setiap hari itu. Sekarang mah gak bisa. Akibat sungai tercemar sungai nya terganggu ke pertambakan dan pertanian orang padi juga pada mati akibat disiram pakai sungai ini empang juga pada bangkrut udang pada mati," tuturnya.

Menurut BPK, Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak menggunakan nilai wajar saat perolehan PSU pada tahun 2022 dan belum optimal dalam menyajikan seluruh aset PSU ke dalam bentuk gedung, bangunan dan JIJ yang diperolah dari pengembang. 

Sebagaimana tertuang dalam LHP BPK, Pemkab Tangerang mencatat aset tanah yang diperoleh dari hibah pengembang berupa Tanah PSU sebanyak 1.222 bidang seluas 618.642,08 m² dengan nilai total Rp552.769.916.478,90 dan TPU (Tempat Pemakaman Umum) sebanyak 35 bidang seluas 42.221,0 m². 

Berdasarkan hasil penelusuran, terkait data rincian PSU menunjukkan, PSU yang tercatat tahun 2022 menurut BPK adalah perolehan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari BAST (Bagian Aset).

Sedangkan, NJOP yang seharusnya digunakan sebagai dasar penilaian PSU adalah NJOP saat tahun perolehan. 

Sementara itu, saaat ditemui TitikKata di ruang kerjanya, Rabu (6/9/2023) di Tigaraksa, Kepala Seksi PSU Perumahan pada Dinas Perumahan, Pemakaman, dan Pemukiman (DPPP) mengatakan, sejumlah temuan yang tertuang dalam LHP BPK pada tahun 2022 sudah ditindaklanjuti.

"Allhamdulillah untuk temuan BPK tahun 2022, kita sudah tindak lanjuti dengan baik ya. Kita sudah melakukan pengembalian berupa finansiial ke kas negara atau daerah. Untuk nominal jumlah itu kurang lebih 159 juta itu ada di beberapa titik. Kurang lebih ada 13 titik sampel yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK," ujar Deni. 

"Kalau untuk perbandingan kita mengalami penururnan ya, sebelumnya tahun 2021 kita pengembalian ke kas daerah kurang lebih Rp250 juta, tahun ini Rp150 apa Rp159 gitu," singkatnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar, membenarkan bahwa CSR menjadi sumber pendanaan dan kegiatan prioritas 2023. 

“CSR kan berdasarkan partisipasi lembaga usaha bagian dari keuntungan mereka. Jadi, polanya bisa diserahkan ke mereka bisa dikelola, jadi kita serahkan ke mereka untuk sementara ini,” ujar Al Muktabar kepada TitikKata di Kota Serang, pada Jumat (1/9/2023).

Menurut Al Muktabar, alokasi dana CSR untuk pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain yang sah. Namun sayangnya, Dia enggan merinci besaran CSR yang tercatat di pemerintahan daerah.

“Sesuai dengan progres yang memang di impelentasikan. Itu kan hak perusahaan untuk memberikan (CSR),” katanya.

Dihubungi terpisah via telepon seluller, ketua komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar mengakui, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai sumber pendanaan dari CSR. Untuk itu, Dia meminta Pj Gubernur Banten agar terbuka dan transparan dalam mengelolaan dana CSR.

“Kalau sampai sekarang gelap itu terkesan menjadi sumber pendapatan lain lain oleh pemerintah dari sektor non formil ngga resmi, bahaya itu. Kalau sampai hari ini nggak pernah tercatat terus bagaimana pengkondisian CSR hadirnya pemerintah untuk mewujudkan CSR di Banten. Itulah Pemprov hari ini gelap, ngga punya inovasi tapi berakrobat terus,” ungkapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten itu menjelaskan, selama ini eksekutif tidak pernah membicarakan prihal sumber pendanaan lain dari CSR, sehingga terkesan ditutup-tutupi.

“Belum pernah disampaikan bahwa kita ada bantuan CSR dari sekian industri yang tercatat di kita besarnya sekian, belum pernah. Selama saya menjadi anggota Banggar belum pernah disampaikan direport kepada kita sumber pembiayaan lain itu bersumber dari CSR belum ada,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023. Dimana Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersifat dari pemerintah APBD dan APBN, juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR serta sumber pendanaan lainnya.

Sementara, bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan yaitu skema program tanggungjawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan (TJSKBL/ Corporate Social Responsibility (CSR) sejauh ini,  sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut, namun belum dapat diklaim mengingat belum tertuang di dalam RPJMD.

Adapun program pembangunan di daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSKBL Perusahaan meliputi Sosial yang difokuskan pada pelayanan dan rehabilitas, pendidikan yang difokuskan pada pembangunan rehabilitas ruang kelas baru (RKB) pembangunan unit sekolah baru (USB) penambahan sarana dan prasarana dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan.

Kemudian, kebudayaan yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata, kesehatan yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitas dan pengadaan sarana dan prasarana  pelayanan kesehatan dasar dan tujukan.

Lalu, keagamaan yanh difokuskan pada pembangunan/rehabilitas dan pengadaan sarana  dan prasarana tempat ibadah. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pemberdayaan UMKM/IKM

Infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana  sanitasi serta air bersih. Terakhir lingkungan yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah.

Simak Video: Hanya Dihadiri 18 Anggota, Paripurna Pengumuman Pengunduran Wakil Wali Kota Serang Batal

Namun anehnya, Rachmat tidak mengetahui secara detail luas lahan dan harga tanah per meter yang dibeli dari masyarakat terdampak perluasan KP3B. 

“Sudah lama itu saya lupa harganya karena beda-beda tiap bidang, setiap bidang kan beda-beda, bidang A, bidang B, bidang C, bidangnya lain-lain tuh ada yang didepan dibelakang,” ujar Rachmat kepada TitikKata di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (2/8/2023).

Rachmat juga tidak menampik permasalahan tahapan pengadaan tanah yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dan ketidaksesuaian faktor adjusment atau penyesuaian dalam penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

“Masalah lahan kan Perkim sudah sesuai prosedur yang ditentukan, kita meminta KJPP untuk menilai lahan. Hasil penilaian lahan itulah kemudian kesepakatan, dari kesepakatan itu kita bayar sesuai dengan kesepakatan, karena Perkim tidak menilai lahan itu, yang menilai KJPP sehingga didapatkan harga yang adil,” ungkapnya.

Meski diklaim telah menindaklanjuti temuan BPK. Namun Rachmat mengakui, sertifikasi alas hak lahan tersebut hingga saat ini belum dilakukan secara maksimal lantaran masih terkendala.

“Nggak ada tindaklanjut, kan sudah selesai pembayaran sudah selesai, lahan sudah dibeli sama kita, tinggal mungkin nanti sertifikasi,” terang dia.

Selain pengadaan lahan di kawasan KP3B, dalam laporan BPK juga terdapat persoalan dalam Belanja hibah yang dilaksanakan DPRKP Terdapat Kesalahan Realisasi Belanja Modal Tanah yang seharusnya menggunakan Anggaran Belanja Hibah.

Salah satunya adalah pengadaan hibah lahan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk Pembangunan Rumah Sakit Yustisial Kejati Banten sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan luas lahan 26.742 meter persegi.

BPK menemukan sejumlah permasalahan atas belanja modal pengadaan lahan tersebut, antara lain tahapan pengadaan tanah yang dilakukan belum sesuai ketentuan dan ketidaksesuaian faktor adjustment atau penyesuaian dalam penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Permasalahan tersebut berpotensi lebih bayar, yang disebabkan kepala DPRKP tidak optimal pengendalian terhadap pelaksanaan belanja modal itu.

Dany Tri Haryadi dari KJPP KJPP ANA & Rekan selaku rekanan DPRKP dalam melakukan pembebasan lahan peruasan KP3B ketika dihubungi TitikKata via telepon seluller mengatakan, pembebasan lahan perluasan KP3B mencakup 38 bidang tanah dengan luas 23.700 meter persegi di pinggir jalan hingga dalam KP3B yang berlokasi di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang.

“Jadi kurang lebih 38 bidang tanah dengan luas kurang lebih 23.700 meter persegi. Lokasinya ada yang dipinggir jalan sama ada yang di dalam. Kalau yang dibebaskan itu ada yang masih dihuni tanah kosong,” ujar Dany.

Dany menjelaskan, setiap bidang tanah dibeli dengan harga bervariatif. Namun ia enggan merinci nominal harga tanah dengan dalih KJPP tidak diperbolehkan menginformasikan selain izin dari pemberi tugas yaitu DPRKP Banten.

“Perbidang tanah beda-beda, tidak sama karena ada yang memiliki akses jalan, bentuk dan legalitas tanahnya, di kode etiknya kita ngga boleh menginformasikan selain izin dari pemberi tugas,” katanya.

“Faktor penilaian dari faktor lokasi aksesibilitas tanah, posisi tanah, legalitas, lebar depan tanah, lokasi, itu yang menjadi faktor adjustmentnya,” sambung dia.

KJPP ANA & Rekan tidak menapik pengadaan lahan perluasan KP3B menjadi temuan BPK. Dany berujar, pihaknya sudah memberikan keterangan ke BPK dan Inspektorat Banten prihal terkait.

“Kita dimintai keterangan karena ini kan sekala kecil, terus ada KJPP sebelahnya (KJPP AT & Rekan,red) pakai jasa penilaian berbeda dengan daftar nilai kita. Kalau kita kan nilai pasar kalau sebelahnya pakai NPW, sekala kecil. Menurut aturan kalau menggunakan NPW ada dokumen-dokumen. Kalau kita ngga ada dokumen tersebut. Jadi kita menggunakan nilai pasar,” ungkapnya.

Sayangnya, ketiga pemilik lahan yang menurut BPK dokumen fisik atas bidang tanah terdapat ketidaksesuaian, antara data objek penilaian dalam kertas KJPP ANA & Rekan dengan kondisi senyatanya belum dapat dikonfirmasi.

Namun, beberapa warga yang juga terkena pembebasan lahan di sekitaran KP3B, mengungkapkan nominal harga pembebasan lahan milik mereka. 

“Per meter, kalau dulu Rp2,7 juta  belum termasuk bangunan, kalau bangunan permanen (permeter) Rp2 juta, yang semi Rp1 juta, kalau saya udah lunas, udah beres. Dari masyarakat kita rapat dulu semua  dealnya segitu Rp2,7 juta, waktu itu ditransfer semua. Kalau pengennya mah begitu (harga tinggi) tapi karena semua sudah sepakat mau nggak mau harus ngikut,” katanya.

Sementara, Ratna warga lainnya, memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di area pembebasan lahan perluasan KP3B hingga kini masih ditempati. Meski telah dijanjikan pemerintah akan dibayar tahun 2022, namun dia belum menerima sepeserpun.

“Udah tanggungjawab, dari kantor, ibunya juga sudah ke sana udah beres, udah semua (tantangan,red) beres. Tinggal pelunasan, tapi belum. Katanya 3 juta kalau tanah, kalau bangunan lain lagi itu berapa ngga tahu,” terangnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pj Gubernur agar memerintahkan kepala DPRKP untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksana belanja modal pembelian lahan. Kemudian, Mengintruksikan tim persiapan pengadaan  dan pelaksanaan pengadaan tanah pada DPRKP agar  lebih cermat dalam mengkaji, mempertimbangkan dalam menerima FS dan hasil penilaian KJPP dan lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan. Melakukan pensertifikatan atas tanah yang telah diperoleh tersebut.

“Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD dan saya sebagai ketua Bapemperda menyatakan bahwa setiap Raperda yang sudah dibanmuskan dan diparipurnakan, baru kemudian masuk ke Bapemperda. Jadi sampai dengan saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, belum melihat bahwa Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masuk agenda Bamus. Dan oleh karenanya secara resmi belum pernah diparipurnakan untuk senagai awal pembahasan oleh DPRD ini”, ujar Pantas ditemui TitikKata, di Ruang Fraksi PDIP pada Jumat (21/7/2023). 

Lalu apakah sebabnya Raperda seperti membeku'di dalam gedung DPRD DKI Jakarta, dan seperti apakah muatan draft rancangannya.

Berdasarkan data informasi yang didapat, dalam draf Raperda tersebut, salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok. Selain itu yang dimaksud kawasan tanpa rokok dalam draft Raperda itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, prasarana olahraga, tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian.

Kemudian selanjutnya, pada draf Raperda itu diatur pula kewajiban dan larangan bagi para perokok dan pengelola kawasan tanpa rokok.

Lebih lanjut, sebelumnya sejumlah pihak telah menyampaikan pandangannya perihal terkait kepada Titikkata beberapa waktu lalu, namun tampaknya para wakil rakyat DKI Jakarta tampak acuh perihal persoalan ini.

Kepada Titikkata, Kamis (27/7/2023) di gedung DPRD DKI, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan harusnya para fraksi dan komisi berani mempertanyakan kepada Ketua DPRD perihal terkait, sebab ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

"Sebenarnya fraksi-fraksi atau komisi-komisi juga harus punya keberanian kalau mendengar informasi begitu, mereka layaklah nanya kepada ketua udah masuk belum. Karena kalau kita berbicara tentang mekanisme hubungan antara eksekutif dengan legislatif maka memang kalau pejabat gubernur atau eksekutif mengirim surat kepada DPRD itu di tujukan kepada ketua, tapi itu tidak berarti bahwa  suratnya harus lama disimpan di ketua. Harus segera di umumkan kepada fraksi dan komisi-komisi, terutama komisi-komisi terkait. Misalnya perda merokok itu berkaitan dengan kesehatan, kesehatan kan bicara kerjanyakan komisi E," katanya.

Amir kemudian mengatakan Bapemperda juga jangan tinggal diam, sebab itu berarti mereka ikut tutup telinga terhadap aspirasi masyarakat.

"Jadi masalahnya Bapemperda jangan tinggal diam, kalau mereka tinggal diam berarti mereka tutup telinga terhadap suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat. Yang sebenarnya apa yang di informasikan oleh masyarakat atau oleh wartawan kepada DPRD kan itu sebenarnya juga merupakan kontribusi untuk mensukseskan tugas DPRD. Jadi masalah tergantung dari keberanian mereka saja untuk melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan," ucap dia.

Sementara, Aktivis Kebijakan Publik Adam Hermawan ketika ditemui Titikkata di Cafe Nostalgic, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023) mengatakan raperda KTR harus segera dibahas, sebab jika tidak maka Jakarta akan sangat tertinggal jauh.

"Ini memang harus diperbarui daripada yang lama, sayangnya kalau info terkini itu nyangkut belum ada pembahasan di DPRD maka berarti Jakarta sangat tertinggal jauh 15 tahun mengenai penerapan pembatasan kawasan merokok. Karena, Perda yang ada di 15 tahun atau 18 tahun yang lalu itu belum diperbarui dengan hal-hal yang terkini. Nah, ini harus ada objektivitas dari legislator, pihak-pihak pembuat peraturan undang-undang, dia objektif kepada kebutuhan masyarakat. Mereka ini harus objektif terhadap waktu, semakin berjalan waktu kan kota besar ini sangat pacu, cepat prosesnya kalau belum ada payung hukum yang baru terhadap pembatasan asap rokok maka yang terganggu itu publik semua,"katanya.

Dijelaskan dalam LHP BPK, belanja hibah program Sanitren dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang senilai Rp19,5 miliar dan dialokasikan untuk 150 pesantren dengan nilai bantuan tiap pesantren sebesar Rp130 juta. 

Menurut hasil pemeriksaan BPK, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada sembilan Pondok Pesantren (Ponpes), seperti tidak dilakukan pengeboran sumur, tidak ada pompa air satelit dan water torn, serta tidak ada panel listrik. Sembilan ponpes itu adalah, Ponpes ATI di Kecamatan Gunung Kaler, Ponpes ANN, DA, SES dan HK di Kecamatan Jayanti, ponpes DAA di Kecamatan Kresek, ponpes ANA dan QR di Kecamatan Sukamulya, dan ponpes RQ di Kecamatan Tigaraksa. 

Selain ketidakseuain spesifikasi, menurut LHP BPK sebanyak 150 pesantren juga mengalami keterlambatan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebesar Rp19,5 Miliar. 

Diketahui, pelaksanaan program sanitren diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 55 tahun 2021 tentang penyelenggara program sanitren. 

Sebagaimana tertuang pada pasal 6 huruf a sampai g dijelaskan, komponen program sanitren meliputi pengeboran air bawah tanah, pembangunan sarana tower air, pemasangan instalasi mesin air bersih, pemasangan pipa distribuai, instalasi listrik, sarana wudhu, mandi, cuci, kakus, dan pembangunan saran instalasi pipa saluran air kotor dan septi tank serta pembuatan sumur resepan pembuangan air kotor. 

Selain itu, pelaksanaan program dimuat pada pasal 7 ayat (1) yang melibatkan beberapa unsur pelaksana, meliputi tim teknis, tim monitoring dan evaluasi, tim fasiliator, kelompok pelaksana swakelola (KPS) dan penerima manfaat atau pesantren. Pada tim teknis diatur dalam pasal 7 Ayat (2) huruf a yang meliputi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas  Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP), dan Bagian kesejahteraan masyarakat (Kesra) pada Sekretaris Daerah.

Sebelumnya, disampaikan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar pada, Selasa (13/6/2023) lalu, program sanitren adalah satu dari 10 program unggulan yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Untuk itu, sebanyak 486 pondok pesantren sudah menerima hibah sanitren dan 150 diantaranya diberikan pada tahun 2023. 

“Bagaimana dengan yang Sanitren pak Bupati. Total ada 486 pondok pesantren yang kita berikan bantuan sanitasi pondok pesantren. Ini sebetulnya kalau engga ada covid di tahun 2020 dan 2021 bisa lebih dari 100 dan 150. Cuma karena ada covid, terpaksa kita kurangi. Dengan total 486 dan Insyaallah di tahun 2023 terakhir 150 sanitren sudah terbangun,” ujarnya.

Sekretaris DCKTR Tangerang Selatan, Hadi Wibowo menuturkan, tujuan dibentuk Perwal RTBL ini adalah untuk penataan bangunan dilingkungan, seperti penataan papan reklame dan Billboard. Sebab, katanya, RTBL merupakan penjabaran dari Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

“Tentu penataan kota akan jadi lebih tertib dan rapih. (Termasuk penataan billboard) iya termasuk juga nantinya. Jadi RTBL ini merupakan penjabaran lebih detil dari RDTR," ucap Hadi ditemui TitikKata, di gedung Intermark BSD City, Jumat (21/7/2023) 

Lanjutnya, untuk awal, penyusunan RTBL dilakukan untuk dua koridor jalan raya, yanga pada koridor tersebut banyak terpasang billboard-billboard.

“Dua koridor itu yakni koridor Jalan Ir. H. Juanda - Jalan Jakarta Bogor dan Jalan Raya Serpong,” kata Hadi.

Hadi menerangkan, Koridor Jalan Ir. H. Juanda dimulai dari perbatasan dengan DKI Jakarta di Pasar Jumat hingga perbatasan dengan Jawa Barat di Pertigaan Cinangka. Panjang wilayah perencanaanya adalah kurang lebih 9,5 kilometer.

Sementara di Koridor Jalan Raya Serpong mulai dari koridor utara berbatasan dengan Kota Tangerang di Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara sampai dengan koridor selatan yang berbatasan dengan Jalan Tol Serpong-Pondok Aren-Pondok Indah (JORR I) di Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong.

“Kegiatan RTBL ini sudah dimulai sejak 12 Juli 2023. Untuk Koridor Jalan Raya Serpong akan dilaksanakan 90 hari kerja. Sedangkan Koridor Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Jakarta Bogor dilaksanakan dalam waktu 120 hari kerja,” papar Hadi.

Untuk diketahui, Media luar ruang atau reklame masih dianggap sarana publikasi dan promosi yang cukup efektif di era digital seperti saat ini. Di Kota Tangerang Selatan reklame seperti Billboar, Videotrone dan lain-lain tampak semakin menjamur.

Berdasarkan penelusuran TitikKata, reklame dengan berbagai ukuran dan jenis jumlahnha diperkirakan mencapai 500 lebih. Sayangnya, belum dapat dipastikan berapa reklame yang memiliki izin dan sesuai dengan aturan.

Disinyalir, jumlah reklame yang memiliki izin di Tangerang Selatan tak sampai setengah dari total keseluruhan reklame yang saat ini terpampang di tepian persimpangan dan jalan-jalan strategis kota.

Sementara, ketika dikonfirmasi TitikKata di ruang Blandongan Balaikota Tangerang Selatan, pada Senin (26/6/2023) Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, juga belum mengatahui detil perihal terkait.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus berusaha menggali informasi kengenai jumlah pasti reklame yang memiliki izin.

Simak Video: Pelopor Streetwear Fesyen di Indonesia, Danjyo Hiyoji Ternyata asal Tangerang Selatan

Dari keterangan sejumlah pihak, proyek tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail, kepada TitikKata beberapa waktu lalu.

"Makanya dalam skema pendanaan itu sudah disampaikan akan dilakukan secara bertahap melalui pemberian PMD diantaranya yang sudah kemarin disepakati di PMD (Penyertaan Modal Daerah) tahun APBD 2023 dan nanti tahap keduanya di APBD perubahan dan tahap ketiganya adalah di APBD murni 2024," katanya.

Sayangnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono ketika di konfirmasi perihal terkait, kepada TitikKata Gedung DPRD DKI, Rabu (12/7/2023) ia mengarahakan untuk mengkonfirmasi langsung pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Coba tanyakan ke Jakpro. Jakpro aja," singkatnya.

Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati saat dikonfirmasi perihal dana LRT, ia mengakui dana tersebut berasal dari APBD.

"Itu kan memang bertahap pembiayaannya, jadi ada yang di 2023, di perubahan ada, di 2024 juga ada. Angkanya saya harus cek dulu. Nanti ke BP BUMD (Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah) aja," ucap dia.

Sementara, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun mengatakan hal yang sama terkait pendanaan proyek LRT Fase 1 B sebagian besar menggunakan APBD DKI Jakarta.

Hanya saja, pendanaan proyek itu kata dia mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 21 Tahun 2022.

“Pendanaan sudah tidak ada masalah karena sudah ada Kepgub yang melakukan alokasi pendanaan tersebut. Tentunya, dasarnya ada Permenko bidang perekonomian Nomor 21 tahun 2022. Disitu ada perubahan atas PSN (Proyek Strategis Nasional) dan untuk LRT Fase 1B yang ke Manggarai itu sudah ada di dalam Permenko tersebut. Berdasarkan Kepgub tersebut sudah ada alokasi yang dari APBD, tentunya APBD yang paling besar porsinya”, ujarnya.

Hal tersebut tampak terkesan janggal. Muncul pertanyaan, jika menggunakan APBD, kenapa lelang proyek itu dilakukan oleh Jakpro.Padahal Jakpro merupakan Badan Usaha Miik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yang mana BUMD bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di sisi lain, Jakpro sendiri memiliki modal melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp30 triliun seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah). 

Meski, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PT. Jakpro tengah direvisi, namun salah satu muatan Raperda itu hanya memasukan penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah dengan total aset senilai  Rp5.959.232.000.000,00.

Jika melihat Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah sebesar Rp7.209.033.693.138,00 tidak menyebut secara jelas peruntukkannya.

Dilain sisi, Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Akuntability (Infra), Agus Chaerudin  membantah dana LRT 100 persen dari APBD.

"Terkait dengan statement atau Ketua Komisi B saudara Ismail yang menyatakan pembangunan LRT 100 persen dari APBD perlu anda belajar kembali di sejak era Ahok, bahwa LRT itu kewajiban pengembang. Sejarah LRT, itu berawal dari monorel DKI, dimana rencana pembangunan monorel itu bersumber dari dana hibah Jepang. Jadi tidak dari APBD," ucap dia saat di temui di Tebet, Jumat (14/7/2023).

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus manggali informasi lebih lanjut dengan terus mengkonfirmasi pihak2 terkait.

Simak Video: In House Training, Tingkatkan Kompetensi Guru SMAN 2 Tangsel Hadapi Kurikulum Merdeka

Menariknya dari ketidaksesuaian itu termasuk didalamnya adalah belanja hibah program sanitasi berbasis pesantren (Sanitren) yang merupakan program unggulan perwujudan dari misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar bersama wakilnya Mad Romli yakni, Menerapkan Nilai Keagamaan Dalam Menuju Masyarakat Yang Reigius.

Belanja hibah program Sanitren sendiri direalisasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan fasilitas sarana prasarana sanitasi yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan LHP BPK, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pada 13 Pesantren dengan total anggaran senilai Rp1,7 miliar. Menurut BPK, sejumlah pesantren tidak dibangun sesuai rencana awal, seperti tidak dilakukan pengeboran sumur, tidak ada pompa air, water torn, bahkan tidak ada panel listrik. Tak hanya itu, laporan pertanggung jawaban dana hibah program sanitren juga mengalami kererlambatan dengan total anggaran Rp19,5 Miliar. 

Berdasarkan penelusuran TitikKata, menurut salah seorang pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) yang meminta dirahasiakan identitasnya mengatakan, pihak Ponpes sebenarnya meminta hibah itu diberikan dalam bentuk uang secara utuh agar dapat dikelola mandiri dan sanitasi dibangun sesuai rencana.

Namun, pihak ponpes hanya mendapat bantuan senilai Rp20 juta dengan keterangan sebagai pembayaran jasa tukang bangunan. Selan itu, diberikan bahan material langsung dari Pemkab Tangerang berupa, 60 sak semen, satu buah pagar besi setinggi pinggang orang dewasa, keramik, batu split, satu buah toren air ukuran 500 liter dan 3 buah kloset. 

“Nerima dari pemerintah buat bayar tukang sekitar 20 juta lebih (sisanya barang bangunan) detilnya seperti, semen 60 sak, kloset tiga, toren ukuran 500 liter 1, sama berupa pasir, pintu kamar mandi ada 5, sama batu split dan pager,” ujarnya saat ditemui di pondok pesantren, Senin (10/6/2023). 

Hal serupa juga disampaikan pemilik pondok pesantren di Kecamatan Jayanti berinsiial UF, menurut UF Pemkab Tangerang, meminta pihak Ponpes untuk menandatangani persetujuan penerimaan barang bangunan karena mengikuti aturan yang ditetapkan Pemkab Tangerang.

“Kami tidak menerima nominal uang, nerimanya bantuan barang. Dengan alasan tahun ini tidak mengelurkan nominal uang ngga ada katanya, sekarang mah terima beres dari pemerintah dari pemdanya. Bahwasanya sanitren yang tahun sekarang tidak berupa uang, jadi kami nerima saja,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (12/7/2023). 

Sebelumnya, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, program sanitren adalah satu dari 10 program unggulan yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Untuk itu, sebanyak 486 pondok pesantren sudah menerima hibah sanitren dan 150 diantaranya diberikan pada tahun 2023. 

“Bagaimana dengan yang Sanitren pak Bupati, Total ada 486 pondok pesantren yang kita berikan bantuan sanitasi pondok pesantren. Ini sebetulnya kalau engga ada covid di tahun 2020 dan 2021 bisa lebih dari 100 dan 150. Cuma karena ada covid, terpaksa kita kurangi. Dengan total 486 dan Insyaallah di tahun 2023 terakhir 150 sanitren sudah terbangun,” ujarnya. 

“Terakhir apakah saya sudah berhasil membangun Kabupaten Tangerang, Alhamdulillah, selama saya memimpin ada dua RS baru, ada desa Ketapang, setiap puskes sebantar lagi direhab, itu masah kesehatan. Maslah pendidikan sanitasi sekolah, sekolah baru, hyrbrid untuk SMP. Intesnitf guru ngaji meskipun mungkin di daerah lain juga ada, sanitasi pesantren yang jadi percontohan nasional, bukan saya yang ngomong tanya kemenag,” sambungnya.

Lebih lanjut, hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih mendalam.

Dikutip dari laman eproc.jakarta-propertindo.com pengumuman lelang bernomor 003/PENGUMUMAN/IV/2023 pertanggal 6 April, 2023 dengan judul lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Proyek LRT Jakarta Fase 1B dengan nilai penawaran sebesar Rp3.879.256.641.491,00.

Meski, pihak PT Jakpro selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT LRT Jakarta selaku anak perusahaannya belum bisa dikonfirmasi.

Berdasarkan hasil penelusuran TitikKata terhadap proyek LRT tersebut tampak menabrak sejumlah aturan-aturan seperti aturan tata ruang dan rencana pembangunan daerah (RPD).

Seperti pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, dalam rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang termuat dalam lampiran 1 gambar 7 tidak terdapat rencana pembangunan sistem angkutan umum masal berbasis rel yang menggambarkan rute dari Velodrome ke Manggarai.

Kemudian dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga tidak termuat Sub Wilayah Perencanaan (SWP) jaringan kereta api perkotaan jalur Velodrome-Manggarai.

Seperti tertuang pada Pasal 11, Pasal 25 Ayat (1) Pasal 26 Ayat (1) huruf C dan Pasal 26 Ayat (5) yang menjelaskan bahwa rencana jaringan transportasi jalur kereta api perkotaan seperti LRT untuk jalur Velodrome hanya terdapat jalur Velodrome-Klender di SWP Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kemudian pada kegiatan strategis daerah dalam pembangunan ekomoni bidang infrastruktur transportasi LRT yang tertuang di Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang merupakan implementasi visi-misi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sama sekali tidak ada rencana pembangunan LRT koridor Velodrome.

Lebih lanjut, strategi, arah kebijakan dan program prioritas perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2025, tidak memuat rencana LRT Velodrome-Manggarai.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang sempat mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT LRT pada Rabu, 7 Juni 2023 lalu dengan agenda monitoring dan rencana kerja PT Transportasi Jakarta dan PT LRT tahun 2023, ketika dimintai tanggapan Ketua Komisi B, Ismail mengatakan proyek ini berjalan sesuai kesepakatan bersama.

"Jadi proyek ini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, mengembalikan kepada rencana semula yang tadinya diarahkan dari velodrome ke JIS, kemudian dialihkan ke velodrome ke manggarai," Ismail saat di temui di ruangannya di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut, anggota dewan dari fraksi PKS ini menjelaskan tentang perkembangan terakhir dari proyek LRT fase 1B rute velodrome-manggarai.

"Kalau terkait pembebasan lahan sudah tidak ada masalah sepertinya dan kalau mendengar penjelasan dari Dirut LRT itu kan akan diupayakan tuntas sampai dengan 2 tahun ini, tinggal yang perlu dukungan itu adalah kepastian dari pendanaan yang memang 100 persen mengandalkan APBD. Makanya dalam skema pendanaan itu sudah disampaikan akan dilakukan secara bertahap melalui pemberian PMD diantaranya yang sudah kemarin disepakati di PMD (Penyertaan Modal Daerah) tahun APBD 2023 dan nanti tahap keduanya di  APBD perubahan dan tahap ketiganya adalah di APBD murni 2024. Nah dengan adanya dukungan dan kepastian pendanaan tersebut diharapkan LRT bisa menuntaskan penyelesaian fase ini pada waktu yang sudah ditetapkan," katanya.

"Untuk dananya, saya agak lupa persisnya berapa itu mungkin di kisaran Rp 4 sampai 5 triliun seperti itu," tambahnya.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih lanjut.

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Pemerintah Kabupten Tangerang Tahun 2022 nomor 24.B/LHP/XVIII.SRG/05/2023.

Dalam LHP tersebut BPK RI Provinsi Banten, menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan pokok-pokok temuan, antara lain. 

Ketidaksesuaian klasifikasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp135.984.988.660.00 yang mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak menunjukkan substansi kegiatan yang sebenarnya.

Pengelolaan kas belum memadai antara lain berupa pengelolaan rekening yang belum tertib, penempatan deposito pada tahun 2022 tidak didukung dengan dokumen perencanaan penempatan dana, dan pengelolaan kas di Bendahara belum memadai.

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan syarat atas pengelolaan idle cash tidak terpenuhi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak memiliki dasar yang memadai dalam pengambilan keputusan investasi jangka pendek, potensi penyalahgunaan kas, dan tertib administrasi tidak terpenuhi.

Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memadai, antara lain pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya valid dan lengkap, pencatatan Aset Tetap Lainnya secara gabungan, pengelolaan pemanfaatan Aset Tetap dan pencatatan Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) belum memadai, Pengguna Barang dan Pengelola Barang belum menyusun Laporan BMD serta Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menatausahakan Aset Properti Investasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tangerang, antara lain agar.

Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Perangkat Daerah serta evaluasi terhadap APBD/APBD-P serta menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simak Video: Bisnis Dapur dan Furnitur Semakin Moncer, Blum Buka Showroom Pertama di BSD

Dasar hukum PBBKB diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara, aturan teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Banten tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam Pergub itu diatur mengenai objek, subjek, dan wajib pajak PBBKB, pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, sementara, wajib BPPKB orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermtor.

Sementara, pemungutan PBBKB  dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai WAPU yang ditetapkan Kepala Bapenda. Kemudian penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur atau konsumen langsung.

Selanjutnya, tata cara dan perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tertuang dalam pasal 27, dijelaskan bahwa dasar pengenaan BPPBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Lalu, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 persen, PBBKB  dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak, sedangkan, perhitungan PBBKB dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau pengiriman barang.

Ditemui TitikKata di kantor Bapenda Banten, KO3B, Curug, Kota Serang, Kamis (22/6/2023), Kasubid pembinaan dan pengawasan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lainnya Bapenda Banten, Awal Pasenggong mengatakan, terdapat puluhan perusahaan yang menyalurkan BBM di Banten sudah terdaftar di Bapenda sebagai wajib pungut (WAPU).

“Jumlah WAPU yang tercatat di kita ada sekitar 40-an, tetapi yang aktif sampai sekarang ini yang menyampaikan laporan realisasi pembayaran atau penjualan mereka  itu ada sekitar 15 perusahaan,” ujar Awal.

Meski enggan merinci nama-nama perusahaan, Awal mengakui, perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah mulai dari Banten hingga Jawa Barat.

“Perusahaan-perusahaan ini tersebar di beberapa wilayah ada yang di Jakarta dan Jawa Barat,” katanya.

Untuk itu, Bapenda tak segan akan mengincar sekitar 25 importir yang masih membandel tidak membayar pajak daerah.

“Kita selalu melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman terkait dengan kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan,” tutur dia.

Disinggung data laporan rata-rata penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor terutama bensin setiap perusahaan, Bapenda enggan membocorkan data tersebut.

“Mereka rutin melaporkan terkait dengan realisasi penjualan mereka, tapi kan kadang mereka menjual dalam bulan ini misalnya mereka jual 100 liter tapi di bukan berikutnya mungkin penjualan mereka nihil atau bagaimana kan hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Karena ini fluktuatif terkait dengan penjualan  perusahaan-perusahaan ini,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Awal, per 21 Juni 2023 realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target 1.005.330.811.619, baru tercapai Rp512.553.799.753 atau sekitar 51,75 persen.

Simak Video: Mahasiswa Desak Kejati Usut Pengadaan Ambulans Pajero Sport DPRD Banten

Bupati wanita pertama di Kabupaten Lebak ini meyakini capaian RPJMD akan tercapai 100 persen di tahun 2023. Meskipun, pada faktanya masih menyisakan sedikit beberapa pekerjaan rumah (PR).

Iti mengatakan dari 773 kilometer jalan strategis di Kabupaten Lebak tinggal menyisakan sekitar 246 kilometer yang belum tertangani.

"Jadi ini yang menjadi concern kita ke depan, mungkin arah kebijakan 2024 juga kita laksanakan tahun ini juga dan 2024 juga ada penanganan," ucap dia ditemui di Pendopo Bupati, Kamis (22/6/2023).

Kata Iti di sektor pendidikan, pihaknya juga meyakini akan menuntaskan rehabilitasi SD-SMP di tahun 2023.

"Dan pendidikan inshaAllah rehabilitasi pendidikan SD-SMP tahun ini tuntas. Disamping kita juga masih concern rekrutmen P3K di tahun 2023,"

Iti juga mengklaim soal visi pariwisata masih pada rule atau tracknya. Di mana, menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.

"Kalau target wisatawan lokal dan mancanegara target keseluruhan itu sekitar 500 ribu pengunjung ternyata di bulan Juni ini sudah sekitar 800 ribu, melampaui dari target yang kita canangkan," katanya.

Ketua DPD Demokrat Banten ini juga berharap visi ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui kegiatan-kegiatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

"Sekarang lebih ke arah konservasi ya, target kita geopark Bayah dome ini bisa ditetapkan sebagai geopark nasional, sambil kita terus melakukan evaluasi, semoga setelah nasional nanti ada geopark intenasional dan sebagainya," ucapnya. 

Iti juga tak menampik sempat mengalami kendala dalam mengejar capaian RPJMD. Di mana beberapa tahun terakhir pandemi Covid-19 melanda dunia.

"Karena Covid-19, banjir bandang dan sebagainya ya itu salah satu tantangan untuk kita semua. Sekarang juga kita siapkan membentuk Satgas PAD, tahun ini kita hitung sekitar Rp340 miliar di tahun 2024 bisa mencapai dua kali lipat," jelasnya. 

"Kelihatannya ya, ini baru secara kasat mata dari hitung-hitungan kasar kita, nanti lebih detailnya dari Satgas PAD," terang dia. 

Anak sulung dari salah satu tokoh Banten, Mulyadi Jayabaya ini juga menyatakan di era kepemimpinannya bersama Ade Sumardi ingin mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai daerah satu konsentrasi pembangunan.

"Semoga bisa menjadi legacy lah bagi masyarakat Kabupaten Lebak," jelas dia

Simak Video: Ibu Kota Negara Pindah, Bagaimana Nasib Jakarta?

Sejarawan JJ Rijal, mengatakan sejarah pemindahan ibu kota ke IKN ini tidak didasarkan dengan pemikiran serius. Dia lalu menceritakan sejarah Jakarta menjadi ibu kota, yang lahir dari peran besar Presiden Soekarno dengan pemikiran yang serius.

"Jakarta menjadi ibu kota itu peran besar dari Bung Karno. Sejak kita merdeka itu Bung Karno memang menjadi ketua panitia dari penetapan ibu kota Nasional Republik Indonesia, dan dari kita merdeka itu ada polemik sebenarnya tentang kita mau bangun ibu kota yang baru atau di tempat yang sama sekali baru atau di kota-kota yang lama peninggalan kolonial. Akhirnya diputuskan Bung Karno ya kita pilih saja Jakarta, karena kita tidak cukup punya uang. Dan kedua, Soekarno itu kan Arsitek, jadi dia menggunakan kemampuan personalnya dia mengubah tata ruang kota kolonial yang namanya Batavia dari ibu kotanya VOC dan Hindia Belanda menjadi ibu kota Republik Indonesia," kata JJ Rijal, Kepada Titikkata, Kamis (22/6/2023). 

Dia menegaskan polemik tentang pindah ibu kota setelah dideklarasikan Bung Karno tahun 1964 saat itu tidak pernah terdengar lagi. Sebab Bung Karno membayangkan bahkan bukan tentang pindah ibu kota melainkan membentuk metropolitan menjadi jauh lebih besar lagi yang disebut sebagai megapolitan.

"Karena itulah kemudian Bang Ali (Ali Sadikin) sebagai pewaris pemikiran Bung Karno membuat Jabodetabek, bayangannya adalah di masa depan Jakarta akan menjadi sebuah megapolitan," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta dikenal sebagai pusat segala sesuatu di Indonesia termasuk konstelasi politik. Namun, akankah hal ini tetap berlanjut ketika IKN sudah beroperasi.

Pengamat Politik, Hendri Satrio yang merupakan pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (kedaiKopi) menilai semua tergantung para tokoh politiknya.

"Ini kalau semua tokoh politiknya pindah ke nusantara ya akan pindah juga ke nusantara. Tetapi kalau kemudian banyak tokoh masih berada di Jakarta ya selama itu Jakarta tetap akan menjadi kota pusat konstelasi politik. Jadi kan sangat tergantung," ucap dia.

"Apakah kemudian IKN ini akan segera terwujud kan ini juga masih menjadi pertanyaan, karena Pak Jokowi yang menjadi the harder utama IKN saja belum berhasil quote and quote mendatangkan investor untuk bisa membangun IKN dan berlari gitu ya. Karena Pak Jokowi saja yang the harder ini kesulitan, jadi sangat mungkin siapapun yang nanti menggantikan beliau akan lebih kesulitan lagi mendapatkan investor untuk Nusantara," katanya.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Saiful Salim ditemui di Sekretariat DPN Permahi Rabu (21/6/2023) mengatakan, dalam kacamata hukum setelah berlakunya UU IKN maka status UU DKI Jakarta yang tertuang dalan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia bakal tergantikan.

"Menurut saya undang-undang IKN statusnya kalau dalam hukum itu kita mengenal dengan namanya asas lex posterior derogat legi priori, itu artinya bahwa undang-undang yang terbaru dapat menggantikan undang-undang yang lama, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 26 Tahun 2007 terkait dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini telah digantikan dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 yaitu adalah undang-undang terkait dengan ibu kota negara atau dalam hal ini adalah daerah khusus yang baru. Lalu status daripada Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu secara otomatis dia akan hilang setelah nanti dalam peraturan presiden telah disahkan," katanya.

Simak Video: LBH Prasasti Berikan Penyuluhan Bantuan Hukum di Rutan Jambe Tangerang

Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani, saat dijumpai titikkata di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, bahwa saat ini pendaftaran penerima bantuan biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi tengah dimulai.

“Ya kita Dinas Sosial ada program pemberian Bantuan Sosial biaya pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan saat ini dibulan Mei kita masih membuka pendaftaran,” unjarnya, Kamis (11/4/2024).

Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang ini belum dapat dipastikan total keseluruhan alokasinya. Namun dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Tangerang, Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi disampaikan Rp6 juta per mahasiswa per tahunnya.

Lebih dari itu, hingga saat ini belum dapat diketahui siapa-siapa penerima program bantuan yang juga tidak diketahui berkuliah di universitas mana saja.

TitikKata mencoba menelusuri ke beberapa universitas yang ada di Kota Tangerang. Namun, pihak kampus yang ditemui menyatakan tidak mengetahui bahwa ada mahasiswanya mendapat program tersebut.

"Kalau yang dari Kota Tangerang karena dia baru ya (programnya), baru-baru tahun ajaran ini buka, kalau saya lihat dari mahasiswanya sendiri belum ada yang daftar. Jadi belum ada yang menerima beasiswa tersebut," ungkap Wakil Ketua I Bidang Akademik & SDM Sekolat Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Ecep Ishak, Faridudding, Kamis(8/6/2023).

Hal serupa juga diungkapkan pihak Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) dan Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT. pihak UNIS dan UMT menyatakan belum ada data mahasiswanya yang mendapat program ini.

"Ya untuk jumlahnya mungkin kita belum bisa mengetahui, nanti mungkin ada datanya karena untuk beasiswa kota itu emang ada beberapa mahasiswa yang mau minta persyaratan saja, kaya surat aktif kuliah sama bukti-bukti administrasi yang lain. Jadi kalau untuk jumlahnya kita belum tahu tapi memang ada beberapa mahasiswa yang memang mengusulkan itu, jadi belum terdata di administrasi kami. Jadi kalau untuk program beasiswa diluar UNIS, terutama misalnya dari pemerintah kota, kita belum memiliki data yang valid untuk hal itu, karena memang mahasiswa mengurus sendiri secara mandiri itu dan bisa juga dikolektif oleh salah seorang mahasiswa yang juga ikut dalam ajuan beasiswa tersebut, dan itu kewenangannya kan itu ada Pemerintah Kota Tangerang yang mengadakan beasiswa tersebut," ungkap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas dan Marketing Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Faisal Tomi Saputra, Kamis(8/6/2023).

"Sejauh ini kami belum mendapat informasi yang pasti, yang jelas, yang detil tentang itu. Dengan harapan sesungguhnya kalau memang itu ada walaupun belum di publish kami bersyukur saja dan berterima kasih semoga ini menjadi komitmen bersama kita, baik perguruan tinggi maupun masyarakat dan juga Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk memberikan dorongan dan dukungan terhadap dunia pendidikan tinggi," ungkap Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Desri Arwen, Selasa(13/6/2023).

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih lanjut.

Simak Video: ODGJ di Kabupaten Lebak Tewas Dianiaya Anak Dibawah Umur

Visi dan misi mereka dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Maka visi yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis".

Kemudian dalam RPJMD tersebut, dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, terdapat 6 misi pembangunan.

Selanjutnya Prioritas pembangunan Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang kemudian dituangkan ke dalam 12 prioritas pembangunan.

Jika melihat uraian visi misi itu, lalu mengambil tiga contoh dari enam misi dan tiga contoh 12 prioritas pembangunan, seberapa capaian dari visi dan misi tersebut.

Pada misi satu dan prioritas satu, mengacu data Badan Pusat Stastik (BPS) Provinsi Banten angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang pada tahun 2022 hanya 7,78 tahun atau setara dengan pendidikan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara angka harapan lama sekolah di wilayah ini berada di angka 12,78 tahun.

Pada misi dua dan prioritas dua, mengacu data BPS angka harapan hidup di Kabupaten Serang adalah 65,18 tahun.

Pada misi tiga dan prioritas tiga, hasil penelusuran Titikkata, masih ditemukan akses jalan di pedesaan yang kondisinya sungguh memprihatinkan. Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemkab Serang.
Hal itu dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Serang. Terlebih, pada 2020 Pemkab Serang telah menaikkan status jalan kewenangan desa sepanjang 400 kilometer menjadi kewenangan kabupaten.

Selain itu, jembatan penghubung dua wilayah antara Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dengan Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang kondisinya membahayakan bagi warga yang melintasinya. Sebab, jembatan tersebut hanya terbuat dari rangkaian kayu balok bekas yang sudah lapuk.

Tak cuma infrastruktur jalan dan jembatan, warga pesisir Serang Utara meliputi Kecamatan Pontang dan Tirtayasa mengeluhkan pelayanan air bersih milik Perumda Tirta Al-Bantani. Pasalnya, akses air bersih tak berfungsi tetapi warga tetap dikenakan biaya tagihan setiap bulannya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Eki Baehaki mengatakan, secara tata kelola pemerintahan, Pemkab Serang dirasa masih ada kekurangan dan mesti dilakukan pembenahan agar kedepannya lebih baik dalam mengimplikasikan program kerja. 

"Kurang pasti ada, tapi setidaknya dari kekurangan itu kita benahin dan kelebihan itu kita jalanin yang sudah baik, dan kita perbaiki yang masih belum baik," ujar Eki saat diwawancarai di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kabupaten Serang.

Selain itu, kata Eki, yang masih jadi kendala yakni kordinasi organisasi perangkat daerah atau OPD dengan DPRD yang lambat. Bahkan, para anggota DPRD Kabupaten Serang lebih sering mendapatkan informasi dari luar ketimbang dari dinas terkait. 

"Nah ini saya sayangkan sekali kalau seandainya kita memiliki mitra OPD tapi belum bisa komunikasi secara respon cepat, quick respon," katanya. 

Eki mengingatkan kepada seluruh OPD agar dapat memperbaiki pola komunikasi yang responsif sehingga kordinasi dalam menyelesaikan segala persoalan di Kabupaten Serang dapat teratasi dengan baik.

"Hal ini secara bertahap sudah mulai di perbaiki, sudah saya sampaikan dan juga diingatkan kepada temen-temen di OPD agar ini menjadi bahan pembelajaran, karena bagaimanapun ceritanya komunikasi itu paling pertama," paparnya. 

Hingga saat ini, Bupati Tatu, belum memberikan keterangan perihal capaian RPJMD, meski TitikKata telah melayangkan surat permohonan wawancara dengan nomor 39/SP/TK-V/XXIII pada Rabu, tanggal 17 Mei 2023.

Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih terus menggali informasi lebih dalam.

Simak Video: Anggota DPRD Banten Heran Dengan Pengadaan Mobil Ambulans Pajero Sport

Dalam paparannya, Bupati Tangerang, A.Zaki Iskandar menegaskan pada misi pertama yakni meningkatkan penerapan nilai keagamaan dalam menuju masyarakat yang religius, beragam program telah dilakukan sebagai bentuk implementasi, seperti program alokasi anggaran bantuan guru ngaji, sanitasi pondok pesantren dan pengembangan diri siswa baca tulis Alquran. Namun Zaki tak menampik, bahwa yang dimaksudkan religius adalah tumbuh dalam batin masing-masing. Namun, pencapaian pada misi ini sudah mencapai 100 persen.  

“Ini dia, (arahan melihat slide) kalau ditanya program intensif guru ngaji, sudah 100 persen, bagaimana dengan sanitren, sanitren itu ada 486 pondok pesantren yang kita berikan bantuan sanitasi pondok pesantren. Kemudian ini baca tulis Alqura, kita pantau di sekolah-sekolah SD dan SMP dengan target 30 ribu siswa selama tiga tahun,” ujarnya. 

“Religius itu masalah iman dan takwa, ukurannya ada di manusia itu sendiri. Justru dengan membina mereka, ada juga fasilitas sekolah ada sanitasi di sekolahan, dengan membina mereka dari awal mudah-mudahan ketika mereka sudah dapat menjadi bekal untuk mereka kedepan,” katanya. 

Pada misi ke dua terkait peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. TitikKata mempertanyakan sudah meratakah pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tangerang. 

Zaki tak menampik bahwa pelayanan pendidikan masih belum merata, hal itu disampaikannya sembari membandingkan data jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang yang dianggap terus meningkat. Untuk itu guna mempercepat pembangunan sekolah, maka dirinya akan segera menetapkan sekolah hybrid tingkat SMP, dengan sistem sekolah tatap muka selama tiga hari dan sekolah dari rumah selama tiga hari.

“Laju pertumbuhan penduduk sangat luar biasa termasuk bayi baru lahir. SD kita sekarang ini ada 700 sampai 800 sekolah dan bisa mengakomodir 54 ribu siswa. Kemudian SMP kita ada 92 SMP yang hanya menampung 24 ribu siswa SD yang akan naik ke SMP. Jadi, masih banyak dan masih dinamis untuk peningkatan pelayanan sekolah kita. Nah, Insyallah di tahun ini akan ada program baru berupa sekolah hybrid untuk SMP dalam rangka memutus dan mempercepat proses pembangunan sekolah baru untuk tingkat SMP,” paparnya. 

Misi ke-3 yaitu meningkatkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan. Menurut Zaki keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pengmbangan UMKM, menurutnya Pemkab telah banyak menyalurkan bantuan dana UMKM sejak tahun 2020 dan 2021. Namun dirinya tak menampik dalam prosesnya tidak semua UMKM dapat bertahan.

“Peningkatan akses ekonomi masyarakat terutama UMKM. Pada tahun 2020 dan 2021 Banyak sekali bantuan UMKM yang kita gulirkan dan itu dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan verifikasinya kita menggunakan berbagai macam. Dan itu berjalan semua walaupun dalam perkembangannya tergantung pada pelaku usahanya, ada yang bisa membesar ada yang tidak bisa," ungkap dia.

“Lalu bagaimanan dengan kesenjangan sosial di Kabupaten Tangerang. Rasio kita, 0,282 saya engga mau ngebandingin kalian cek aja rasio di wilayah kota atau kabupaten lain di Provinsi Banten. Kalau nanyanya Kabupaten Tangerang inilah rasio kita,” sambungnya.

Lebih lanjut pada misi keempat terkait tata kelola pemerintah yang profesional, akuntabel dan transparan, untuk itu selama ini sudah sejauh mana profesionalisme dan integritas Aparatus Sipil Negera (ASN) Kabupaten Tangerang. 

Pada pertanyaan ini Zaki menjelaskan bahwa belum ada kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem terkait profesinalisme pegawai. Pasalnya, kata dia, tergantung bagaimana sistem dari pusat. Bahkan Zaki mengakui setiap tahun sistem selalu berubah-ubah dan indikator penilaian semakin bertambah setiap harinya. 

“Sistem-sitem dari Menpan RB semua sudah berjalan dikita, dan selalu diperiksa. MCP, sistem promosi mutasi, dan lain sebagainya. Nah itulah bagian dari misi menigkatkan profesionalisme PNS. Apakah sudah sempurna, Belum. Orang sistemnya ganti-ganti terus juga, kategori penilaiannya juga bisa meningkat terus setiap hari, bagaimana dengan sistem dari Mnepam RB untuk Kabupaten Tangerang” tutupnya. 

Misi keenam terkait mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Sejauh mana keterlibatan atau peran masyarakat dalam pembanguna  di wilayah-wilayah tertentu.

Keterlibatan masyarakat menurut Zaki dalam misi ii adalah. "Keterlibatan masyarakat, salah satunya adalah Desa Ketapang. Kalau masyarakat tidak terlibat tidak akan jadi itu, kalau masyarakatnya ngga mau program apapun kalau tidak melibatkan masyarakat engga akan jadi dan apakah itu menjadi inovasi daerah? Bukan saya yang ngomong anggota Pepsi dan para pengurus Pepsi, yang bilang itu adalah inovasi,” paparnya. 

Terakhir, TitikKata menanyakan pendapat Zaki terhadap dirinya sendiri, yaitu apakah dia sudah berhasil membangun Kabupaten Tangerang? Dengan percaya diri, dirinya menganggap sudah berhasil. 

“Allhamdulillah selama saya memimpin ada dua RS baru, ada Desa Ketapang, setiap Puskesmas Nanti akan direhab itu dari kesehatan. Masalah pendidikan sanitasi sekolah, sekolah baru, hybrid untuk SMP, terus intensif guru ngaji, sanitasi pesantren yang jadi percontohan nasional, itu bukan saya yang ngomong tanya Kemenag, terus satu-satunya wilayah dengan satu kecamatan satu sarana olahraga, stadion mini, yang ada cuma Kabupaten Tangerang,” katanya. 

“Kemudian penataan Kawasan termasuk Kawasan lahan pertanian yang semakin terbatas di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau pertanyaannya apakah bapak berhasil membangun Kabupaten Tangerang, Ya secara pribadi saya jawab saya berhasil,” tegasnya.

Simak Video: [EKSKLUSIF] Penjelasan Sekretariat DPRD Banten Soal Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Banten, Dian Eka Widiantara saat ditemui TitikKata di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (12/6/2023) menerangkan 16 paket proyek pekerjaan yang sedang berjalan mulai fasad atau bagian terluar gedung, ruangan tengah hingga penataan bagian belakang gedung DPRD.

“Berjalan sekarang fisik ada 16, yaitu pemagaran di depan, pemagaran gedung sekwan, terus landscap depan itu taman dan disana juga ada pengadaan batunya, batu alam batu fosil, masih dalam progres pekerjaan,” ujarnya.

“Kemudian ada pekerjaan masih depan ini ada pekerjaan fasad. Jadi rencananya depan kita akan buat fasad tampilan depan yang mencirikan spirit Banten, karena kita akan membuat disitu seperti gerbang Kaibon, konsep depan dengan fasad ini akan bersatu. Jadi bagaimana kita menempelkan kearifan lokal ini tentang Banten kesultanan terutama di gedung ini,“ sambungnya.

Menurut dia, untuk di bagian dalam ruangan gedung DPRD dilakukan pekerjaan perbaikan lantai mulai dari lantai satu hingga lantai tiga.

“Ke dalam kita juga ada pekerjaan perbaikan lantai, karena memang lantai disini sudah cukup lama. Jadi gedung ini cukup lama tidak direhab sejak pembuatannya 2006 diserah terimakan dipakai sampai tahun kemarin belum ada rehab.  Makanya lantainya pun menjadi fokus kita untuk diperbaiki. Jadi tahun ini Insya Allah kita akan perbaiki tiga lantai mulai lantai bawah sampai lantai tiga,” ungkap dia.

Selain bagian dalam, dibagian ruangan fraksi, pimpinan DPRD hingga atap ruangan paripurna juga dilakukan perbaikan. Termasuk bagian interior ruang paripurna.

"Ruang wakil kita perbaiki juga, karena kondisinya sudah tidak layak,” katanya.

Sementara, di bagian belakang dilakukan pengerjaan fasad serta landscape seperti tampak depan gedung DPRD. Selain itu, masih terdapat pengerjaan perbaikan tangga hingga lift DPRD.

“Kemudian ada pekerjaan lain seperti perbaikan tangga, perbaikan ruang-ruang BK segala macam yang harus segera diperbaiki agar fungsinya maksimal. Kita juga ada pengadaan lift  tahun ini. Tapi liftnya kita tidak di dalam gedung  tapi di luar sifatnya panoramik nanti. Jadi orang naik itu kelihatan, itu ada di lingkungan plaza di tengah-tengah,” tuturnya.

Meski tidak disebutkan secara rinci mengenai total anggaran pengadaan Barjas yang sudah terealisasi. TitikKata menelusuri laman lpse.bantenprov.go.id, terdapat sejumlah proyek pembangunan di Sekretariat DPRD Banten dengan nilai miliaran yang dikucurkan dari APBD 2023.

Seperti pemeliharaan renovasi tampak muka gedung DPRD dibangun dengan menggunakan uang rakyat melalui APBD 2023 dengan nilai mencapai Rp2 miliar.

Pembangunan muka gedung DPRD dilelang oleh Sekretariat DPRD Banten dengan kode lelang 23674099 dengan nilai pagu paket Rp.2.006.750.000,00.

Tender tersebut dimenangkan oleh CV. Yanari Putra  beralamat di Jalan Raya Ciomas Pabatan RT 002/RW 002, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

CV Yanari Putra menawarkan proyek pembangunan dengan harga kontrak senilai Rp.1.890.041.185,01, dengan harga negosiasi Rp.1.889.874.685,01.

Lalu, jasa konsultasi Amdal gedung DPRD Banten dan jasa konsultasi Andalalin gedung DPRD dilelang Sekretariat DPRD Banten dengan nilai pagu Rp.2.616.779.000,00. Tender tersebut dimenangkan oleh PT Intimulya Multi Kencana beralamat di Komplek Ujung Berung Indah Blok 7 Nomor 7, Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya, pemeliharaan renovasi pagar gedung DPRD dilelang Sekretariat DPRD Banten dengan nilai pagu paket Rp.2.200.000.000,00, dengan nilai HPS paket sebesar Rp.2.004.837.000,00

Tender tersebut dimenangkan CV. Teknik Tama Mandiri beralamat di Jalan Raya Petir Serang Link. Cilaku RT.01/RW.01, Kota Serang, dengan harga penawaran sebesar Rp.1.981.395.385,68.

Kemudian, Landscape gedung DPRD depan dilelang Sekretariat DPRD Banten dengan nilai pagu paket Rp.1.825.000.000,00, nilai HPS paket senilai Rp.1.824.637.000,00

Tender proyek tersebut dimenangkan CV. Dima Jaya beralamat di JL. Sayabulu GG. Palem Asri No. 81, Kota Serang, dengan harga penawaran Rp.1.782.530.332,12.

Lalu, pengadaan lift gedung DPRD dilelang Sekretariat DPRD Banten dengan pagu paket sebesar Rp.2.100.000.000,00, dengan nilai HPS paket Rp.2.028.579.000,00.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Subana Kreasimegah beralamat di Gesung Selmis, Jalan Asem Baris Raya No. 52, Blok II/8 Lt. 3 RT.001. RW 005, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet,  Jakarta Selatan, dengan harga penawaran senilai Rp.1.967.582.903,43.

Beralih ke pengadaan renovasi struktur atap gedung paripurna untuk tahun anggaran 2023 dilelang Sekretariat DPRD dengan pagu anggaran senilai Rp.2.300.000.000,00 dengan nilai HPS paket sebesar Rp.2.288.791.000,00.

Tender tersebut dimenangkan oleh CV. Sinar Agung beralamat di JL. Raya Labuan Km.2 Ciekek, Melati No. 9 Pandeglang-Banten.

Sementara, untuk Renovasi pemeliharaan ruang paripurna dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.2.434.000.000,00.

Kemudian, tender jasa konsultasi perencanaan gedung fraksi dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.3.810.884.000,00. Dimenangkan oleh PT Biro Arsitek dan Insinjur Sangkuriang.

Renovasi ruangan wakil pimpinan dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.1.649.200.000,00.

Berikutnya, renovasi landscape belakang dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Adapun pemeliharaan renovasi/rehabilitas/fasad tampak belakang dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.750.000.000,00

Sedangkan, pemeliharaan renovasi perbaikan lantai dan tangga gedung dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Penataan ruangan bagian umum menjadi ruangan Baperda dan BK dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.1.045.300.000,00. Sementara, penataan ruangan bagian humas  dan hukum menjadi ruangan Banggar dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu Rp.1.016.400.000,00.

Pemeliharaan renovasi rehabilitasi eksterior plaza dilelang Sekretariat DPRD dengan nilai pagu sebesar Rp.3.300.000.000,00.

Belum lagi, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD yang menelan anggaran cukup besar.

Simak Video: Soal Ambulans Pajero Sport di DPRD Banten, Pengamat: Kepekaan Harus Ditingkatkan

“Udah puluhan tahun dia, pak No disini? udah puluhan tahun dia, udah lama dah. Saya juga kan merasa kasian lah sama pak No, hidupnya sebatang kara gitu, kalo saya kan ini pengen ngebantu gitu kan kalo ini, tapikan saya kan saat inikan kerja saya masih serabutan, belum ini kalo saya (sukses) inikan saya pengen ngebantu orang yang gak punya gitu,” kata Dadang, Selasa (30/5/2023)..

hal serupa juga diungkapkan, Istri Ketua RT setempat yang juga seorang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bernama Puji yang menyebut bahwa Suwarno merupakan warganya yang tinggal lama di tempat itu.

“Saya ibu Puji, Ketua RT 05 RW 01 , iyaa (Suwarno) warga Saya,” katanya.

Simak Video: Menanti Putusan MK di Pemilu 2024, Anggota DPRD Lebak Galau

Simak Video: Wali Kota Tangsel Lantik 320 Pejabat Fungsional

Simak Video: Berburu Makanan Betawi yang Melegenda di Tangsel, Ini Tiga Tempatnya

Terutama jika dilihat dari sisi spesifikasi kendaraan ambulans, tahapan dalam pengadaan dan tahapan dalam penganggaran.

Dari sisi spesifikasi, ambulans Pajero Sport DPRD Banten tampak tak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.

Sementara, dari sisi tahapan pengadaan, belanja kendaraan ini dilakukan secara elektronik atau E-purchasing dalam E-catalogue oleh Sekretariat DPRD Banten.

Pengadaan ini juga nampak membingungkan jika mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Lalu, dapat dilihat juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lebih jauh, juga bisa dilihat pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Menanggapi hal itu, pegiat antikorupsi dari Banten Bersih, Ayyub Kadriah saat dihubungi TitikKata melalui telepon seluler, mengatakan bahwa pengadaan kendaraan dewan yang menelan anggaran miliaran melalui e-katalog terkesan dipaksakan dan ditutup-tutupi.

“Jadi memang pengadaan barang dan jasa melalui e katalog itu salah satu fungsinya adalah agar terawasi, supaya terawasi bisa terakses sama masyarakat harus bisa dibuka. Nah ketika suatu pengadaan barang dan jasa sulit diakses atau bahkan tidak bisa diakses tertutup maka patut diduga ada pola-pola cara kerja tertentu yang berpotensi dicurangi,” Ujar Ayyub.

Menurut Ayyub, pengadaan kendaraan tersebut terjadi seolah-olah ada penggelapan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga masyarakat sulit untuk mengaksesnya.

“Patut diduga bahwa ada masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu harus segera dijelaskan oleh negara, oleh penyelenggara. Karena Informasi rahasia negara harus bisa diakses masyarakat. Ketika tidak bisa diakses maka dia menghalangi proses demokrasi dalam kegiatan belanja negara utamanya dalam pengawasan masyarakat,” katanya.

Lebih mengerucut ke pengadaan ambulans Pajero Sport, pegiat anti korupsi menduga pengadaan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara, karena tidak efisien dan tidak jelas peruntukannya.

“Pengadaan barang dan jasa ini kan harus juga memperhatikan fungsi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Uang negara ini bukan pribadi, jadi uang negara ini harus dikelola secara efisien untuk mencapai tujuannya. Nah ketika tujuan yang dicapai menjadi tidak jelas maka penggunaan anggaran ini kan menjadi tidak jelas juga,” tegasnya_

Menurut dia, potensi kerugian negara terhadap kebijakan pengadaan ambulans Pajero Sport harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh DPRD.

“Harus berani diuji dan harus berani menampilkan aturan, jangan hanya menggunakan bahasa-bahasa retorik untuk mempertanggungjawabkan efisiensi. Jawaban yang kita butuhkan ini sudah sesuai aturan tidak untuk penggunaan anggaranya, ini sudah efisien tidak?” Katanya.

Disinggung dewan tutup mata dan berdalih tidak mengetahui soal pengadaan itu. Dia melanjutkan, pengadaan kendaraan tersebut berdasarkan usulan dari internal dewan, justru ketika DPRD tidak tahu menahu terhadap pengadaan, ada indikasi kecurangan.

“Anda (DPRD) harus tahu dan ketika ini menjadi polemik di tengah masyarakat Anda harus bisa menjelaskan ke masyarakat,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pegiat anti korupsi mendorong dibentuk tim investigasi khusus di DPRD untuk mendalami kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan tersebut.

“DPRD harus menentukan langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada, apakah diuji kembali atau bagaimana itu kebijakan di dalam berdasarkan hasil analisa ulang,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Banten Andra Soni memilih untuk tidak terlalu banyak berkomentar mengenai pengadaan ambulans Pajero Sports milik Sekretariat DPRD Banten.

“Memang sebelumnya sudah ada ambulans disana, tapi lebih detailnya harus dipertanyakan ke sekretriat,” ujar Andra.

Ditanya soal ambulans Pajero Sport pemborosan anggaran, politisi Gerindra itu berdalih dirinya belum mengetahui secara detil soal anggaran pengadaan ambulans tersebut.

“Saya belum cek, langsung ke Sekertariat,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan wakil ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, politisi PKS itu nampak salah tingkah dan menolak mengomentari pengadaan ambulans Pajero Sport.

“Kalau masalah itu ke Sekretariat (DPRD,red) aja lah, saya ngga mau banyak berkomentar,” ujarnya.

Sementara, anggota DPRD Banten dari fraksi NasDem, Ali Nurdin Abdul Gani memastikan, bahwa tidak ada satupun anggota dewan yang mengetahui tentang proses pengadaan mobil ambulans Pajero.

“Saya meyakini Sekretariat DPRD tidak ingin bermaksud bermewah-mewahan, tetapi akan memberikan fasilitas  kepada tamu, staf DPRD serta yang lainnya,” ujar Ali Nurdin.

Meski begitu, Ali mengaku, anggota dewan pernah meminta kepada Sekretariat Dewan untuk memfasilitasi mobil ambulans dengan fasilitas memadai, sebab ambulans sangat dibutuhkan di lingkungan Sekretariat DPRD. Namun Ia tidak mengetahui ambulans yang dibeli berupa Pajero Sport.

Disinggung pembelian ambulans Pajero berlebihan memboroskan anggaran, dia beralasan bahwa fasilitas kesehatan harus maksimal.

“Fasilitas kesehatan itu harus maksimal, coba kalau ada yang pingsan bahaya, soal unit jenis dan sebagainya kita tidak tahu,” dalihnya.

TitikKata juga berusaha mengkonfirmasi Komisi I DPRD Banten selaku mitra kerja Sekretariat DPRD Banten pada Rabu (17/5/2023), namun baik ketua maupun anggota komisi I tidak ada yang bersedia dimintai komentar soal ambulans tersebut. Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah, enggan berkomentar terkait penganggaran kendaraan tersebut.

“Males soal ginian,” kata Jazuli melalui pesan singkat via WhatsApp yang diterima TitikKata.

Sebelumnya, Sekertaris DPRD Banten, Deden Apriandi Hartawan, mengatakan, ambulans Pajero Sport tersebut dipesan melalui e-katalog dengan nominal anggaran kurang lebih Rp900 juta.

“Satu unit aja, anggaranya kurang lebih 800 sampai 900 juta. Nanti pastinya nanti kita bisa lihat, sekarang kontraknya juga belum jadi, artinya kan kita baru pemesanan melalui LKPP,” ujarnya.

Menurut Deden,  pemilihan ambulans Pajero Sport karena memiliki kelebihan dibandingkan mobil ambulans lain.

“Kita awalnya tidak bicara merk, tapi berbicara kelengkapan dari ambulance tersebut. Nah dari katalog yang ada  kami menilai ini cukup lengkap dibandingkan yang lain dengan harga yang tidak terpaut jauh,di dalam mobil sudah ada EKG (elektrokardiogram,red) udah ada alat ukur saturasi, kalau hanya sekedar tabung oksigen itu sudah biasa, tapi ada beberapa alat juga yang memang di ambulans-ambulans yang biasa itu tidak ditemui dan itu cukup penting untuk kita siapkan,” ujarnya.

Simak Video: BPBD Banten Siapkan Langkah Berikut Atasi Kekeringan Dampak El Nino

Simak Video: Tagihan Tarif Air Melonjak, Ini Jawaban Bijaksana Dirut Perumdam TKR Sofyan Sapar

Simak Video: Inilah Potret Sarana Prasarana Pendidikan di Kota Serang

Untuk itu, Titikkata mencoba mengungkapkan berbagai pendapat dari sejumlah masyarakat Kota Tangerang dan mendapatkan sejumlah tanggapan beragam perihal persoalan layanan kesehatan ini.

Seperti diungkapkan salah satu ibu rumah tangga di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang bernama Sumini, yang kesehariannya dihabiskan untuk mencuci pakaian di hilir sungai Cisadane. Saat dijumpai Sumini mengungkapkan rasa bingungnya untuk menilai salah satu kinerja Arief pada sektor kesehatan ini.

Ia menganggap, dengan hanya adanya satu RSUD yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Tangerang saat ini pun dirasa belum memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Gimana ya pak, kayanya kalo dibilang ga bagus ya bagus pelayanannya ya, kalo dibilang maksimal ya kurang maksimal, kalo dibilang kecewa sih ngga, kalo masalah penanganan yang lain sih cukup bagus ya,” ungkapnya, Kamis(4/4/2023)

Ditempat berbeda, Achmad, salah seorang buruh tani di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang saat dijumpai TitikKata mengungkapkan penilaian kurang baik perihal terkait.

Menurutnya, rumah sakit merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. sebab, sewaktu-waktu dapat merasakan rasa sakit dan membutuhkan pelayanan.

“Ya kalo menurut aslinya mah ya kurang baik ya, karena orang sakit itu kadang-kadang dadakan, ada yang sekarang sehat (nanti) kalo malem kadang-kadang mendadak sakit, itu ya sulit juga sebenernya mah ya memang butuh,” ujarnya

Senada dengan Achmad, Jasuki, saat dijumpai TitikKata di sekitar Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang mengungkapkan bahwa kepemimpinan di masa Arief tak mencerminkan hal yang baik. Sebab, sarana prasana rumah sakit umum daerah seharusnya memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat.

“Gak bagus lah buat itumah, rumah sakit itu buat masyarakat, kalo sebetulnya mah ya kalo rumah dakit udah jelek ya di bangun biar masyarakat pada ke rumah sakit umum,” tutur pria yang sehari-harinya mengais rejeki dengan sebuah becak.

Selain itu, sejumlah warga juga ungkapkan jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju RSUD yang hanya ada satu di Kota Tangerang selama 10 tahun terakhir.

“Kalo buat saya yang gak punya kendaraan pribadi sih ya cukup jauh,” ujar Sumini

“Iya jadi PR (Pekerjaan Rumah) juga jarak, ya kan orang juga belum tentu dari kampung melayu ke kota jauh juga,” tutur Abdul dijumpai di Kecamatan Batu Ceper,Kota Tangerang_

“Rumah sakit umum lumayan jauh ya kalo dari sini mah,” ungkap Asep, pengerajin bambu yang rumahnya berada dipinggiran Kota Tangerang tepatnya di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang

Lebih lanjut, sejumlah warga pun mengungkapkan rasa kecewa dan menyayangkan tidak adanya rumah sakit umum daerah yang dibangun semasa Arief dan Sachrudin memimpin Kota Tangerang.

“Kalo misalkan pasti ya saya kalo saya dibilang kecewa ya pasti iya (kecewa),” tukas Hendar Purnama di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang," ungkap Hendar Purnama.

"Sayang lah, yakan anggaran dari pemerintah juga ada, jangan cuma kaya dibikin jembatan pembangunan doang, rumah sakit kan ngebantu buat warga-warga yang lain buat yang kesusahan juga,” tandas Abdul Rista

Kepada TitikKata, tak sedikit pula masyarakat di Kota Tangerang yang mengaku berharap pembangunan rumah sakit umum daerah sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir ini.

“Seharusnya kan dibangun seharusnya, supaya kita bisa yang sakit itu bisa kan gak nentu rumah sakit satu-satunya ya, bisa (di) rumah sakit yang ini bisa yang itu (berobatnya) kalo ada pembangunan rumah sakit,” ungkap Wandi, dijumpai di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Ya kalo ada penambahan lah, penambahan rumah sakit, karena kan kebutuhan sekarang inikan makin banyak penyakitnya gitu, kalo bisa mah ada penambahan lah,” tutur Ebit, saat dijumpai di Kecamatan Tangerang

Namun, ada juga masyarakat yang menilai tidak dibangunnya rumah sakit umum daerah menjadi hal biasa saja.

“Kita mah oke-oke aja gitu,” ungkap Ali saat dijumpai di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang

Seperti diketahui, tidak dibangunnya RSUD di masa kepemimpinan Arief R Wismansyah dan Sachrudin tersebut ditenggarai dari tidak adanya rencana pembangunan RSUD pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2014-2018 pada periode pertama duet Arief dan Sachrudin, lalu Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tangerang tahun 2019-2023, serta Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2019 RPJMD Kota Tangerang tahun 2019-2023 yang merupakan representasi visi dan misi keduanya tidak menjadikan pembangunan Rumah Sakit sebagai tujuan peningkatan pembangunan pada sektor kesehatan.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah sendiri mengklaim, bahwa Kota Tangerang telah memiliki fasilitas kesehatan terbanyak di Provinsi Banten, sehingga tidak memerlukan RSUD lagi sebagai layanan yang paripurna bagi masyarakat di Kota Tangerang. Dalam kata lain, Arief menegaskan tak perlu ada penambahan RSUD baru.

“Kota Tangeranng itu kota dengan fasilitas kesehatan terbanyak se-Provinsi Banten, harusnya berapa dibangun RSUD? Jadi udah cukup rasanya ya,” kata Arief saat dikonfirmasi titikkata, Senin(27/3/2023)

Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang sudah cukup memiliki satu RSUD karena telah memiliki banyak sekali tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Bahkan, masyarakat dari luar Kota Tangerang pun yang datang baik untuk konsultasi kesehatan ataupun pengobatan dapat terlayani dengan baik dan memadai.

“Kita ngitung rasio tenaga kesehatan udah paling banyak, fasilitas kesehatan paling banyak, insyallah masyarakat Kota Tangerang semua bisa dilayani dengan baik. Bahkan kota ini melayani juga masyarakat disekitarnya kok, dari Kabupaten (Tangerang), dari Tangsel (Tangerang Selatan), ada yang dari serang ikut kesini,” tandasnya.

Utoyo Usman Pelu selaku ketua Forum Mahasiswa Maluku/Maluku Utara ini menyatakan, dukungan simpatik itu disampaikan berdasarkan hasil kajian dan komunikasi antar anggota forum mencermati kondisi Tangsel, semasa dipimpin Airin Rachmi Diany, selaku Wali Kota dua periode. 

“Dari pengamatan dan apa yang kami rasakan semasa berkuliah di Ciputat, kami melihat sosok Bu Airin, telah berhasil dan pantas untuk mengulang kesuksesan pembangunan di Tangsel, untuk ditiru dalam membangun Provinsi Banten. Maka kami mendukung Airin Rachmi Diany, serius berkontestasi dalam Pilgub di Banten,” tegas mahasiswa jurusan Pendidikan Islam semester 7 Universitas Muhammadiyah itu.

Pria yang akrab disapa Oyo Pelu  ini mengaku juga pernah mengkritisi kebijakan Airin, selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Atas kritikannya itu, Airin dia anggap tanggap dan mampu merespon dengan baik kebijakan yang lebih tepat. 

“Kami menilai Airin adalah tokoh perempuan demokratis, terbuka dan siap menerima kritikan-kritikan yang membangun,” jelas dia

Bahkan sampai triwulan pertama 2023 ini saja PAD diluar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) itu, diproyeksikan akan terus meningkat sebab saat ini saja realisasi PAD dari sektor tersebut telah mencapai 7,7 miliar atau 14,5 persen. 

Namun jika mencermati lebih lanjut terkait potensi yang ada, dengan masifnya pembangunan daerah dan sebaran titik-titik baru pusat kegiatan usaha, bisnis, perkantoran di wilayah Kabupaten Tangerang, saat ini apakah proyeksi tersebut masih realistis. 

Dari hasil penelulusuran di wilayah kawasan Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang saja, setidaknya terdapat empat titik parkir Off street yang tampak tidak masuk dalam data wajib pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Seperti, kawasan parkir di Ruko Financial Center, Ruko Diamond, Ruko Alexandrite, dan Ruko B1 Summarecon.

Kepala Bagian Non PBB/BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dadang Sukandar,  mengatakan kategori parkir offstreet yang dikelola pihaknya adalah area parkir yang terdapat pintu gate keluar-masuk dan dipastikan dikelolah oleh pihak ketiga atau perusahaan parkir.

"Kita hanya mengelola pajak parkir yg ada pintu gatenya dan yang di kelola oleh pihak perusahaan parkir," terang Kepala Bagian Non PBB/BPHTB Bapenda, Dadang Sukandar, dikonfirmasi via WhatssApp, Kamis (9/3/2023).

Lebih lanjut, adapun mekanisme dan perhitungan pajak parkir menurut Dadang bersifat self (mandiri) Sebab, perusahaan diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri hasil pendapatan, dan dikenakan pajak sebanyak 25 persen dari omset setiap bulannya.

"Pajak parkir itu self. Namanya self kita memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan dan meyetorkan omsetnya kepada kita. Misalnya parkir A omset bulan ini 20 juta. Omset dari 20 juta itu dikali 25 persen itulah pajaknya, angka 25 persen itu ada di peraturan bupati (Perbup)," sambungnya.

Disisi lain, guna memastikan prihal perizinan usaha penyelenggara parkir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tampak belum memberikan keterangan. Untuk itu, hingga informasi ini disampaikam Titikkata.id masih menggali info lebih lanjut prihal terkait.