Insan pers mendorong Kapolda Banten dan jajaran Kapolres menandatangani pakta integritas guna mencegah kekerasan terhadap jurnalis terulang.

Aden diduga mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat meliput aksi mahasiswa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang.

Setelah melalui musyawarah, perkara tersebut berproses dengan kesepakatan damai melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Meski demikian, kalangan pers menilai penyelesaian perkara secara damai perlu diikuti langkah konkret untuk menjamin keamanan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, terutama ketika meliput demonstrasi yang berpotensi ricuh.

Perwakilan insan pers Banten, Engkos Kosasih, mengatakan pihaknya semula berencana menggelar aksi sebagai bentuk protes atas insiden tersebut.

Namun, rencana itu dibatalkan setelah pihaknya mengetahui adanya musyawarah antara korban dan pihak kepolisian.

"Kita belum bisa move on sebetulnya terhadap sejumlah rangkaian bentuk represif oknum polisi yang terus berulang kepada kami. Tapi terlepas dari itu, bahwa ini harus dihentikan sehingga harus ada penguatan kemitraan antara kepolisian dengan sejumlah insan pers yang ada di Provinsi Banten, agar kejadian itu tidak terulang," kata Engkos dalam pertemuan dengan Kapolda Banten, Selasa (13/10/2026).

Menurut Engkos, penguatan perlindungan pers tidak cukup dilakukan di satu wilayah kepolisian. Karena itu, pihaknya mendorong agar komitmen tersebut diperluas melalui penandatanganan pakta integritas oleh Kapolda Banten dan kapolres di wilayah hukumnya.

Ia menjelaskan, semula penandatanganan pakta integritas direncanakan bersama Polres Serang Kota. Namun, potensi terjadinya insiden serupa di wilayah lain membuat gagasan tersebut dibawa ke tingkat Polda Banten.

"Kalau hanya di Polres Serang Kota, bagaimana dengan Polres Serang, Polres Pandeglang dan lain-lain? Khawatir terjadi juga. Sehingga makanya ditarik ke Polda Banten," ujarnya.

Engkos mengatakan, draf pakta integritas telah disiapkan dengan memuat 10 poin yang dapat dipelajari dan dibahas bersama kepolisian.

Salah satu poin yang dinilainya penting adalah keberlakuan komitmen tersebut selama Indonesia menganut sistem demokrasi.

"Ada 10 poin yang mungkin bisa dipelajari bersama, tapi poin paling penting menurut saya adalah poin 10, yaitu pakta integritas ini berlaku selama Indonesia menganut paham demokrasi. Karena pers ini adalah pilar keempat demokrasi," katanya.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap wartawan tidak boleh bergantung pada kedekatan personal antara jurnalis dan anggota kepolisian di lapangan.

Dalam situasi pengamanan demonstrasi, personel yang bertugas bisa saja belum mengenali wartawan yang melakukan peliputan.

Karena itu, menurut Engkos, diperlukan pemahaman yang sama mengenai tugas jurnalistik dan kemerdekaan pers agar ketidakpahaman di lapangan tidak berujung pada kekerasan terhadap jurnalis.

"Kita menghargai ruang yang dibuka oleh Polda Banten untuk berdiskusi terkait hal ini. Kemarin sekitar pukul 20.00 WIB, kami membatalkan surat aksi. Maka hari ini kita berharap menghasilkan kesepakatan bersama untuk penguatan pers," ujarnya.

Pemimpin Redaksi Ekbis Banten, Rizal Fauzi, menilai penguatan pemahaman mengenai perlindungan jurnalis perlu diberikan kepada seluruh anggota kepolisian, terutama personel yang berada di garis depan pengamanan demonstrasi.

Ia mengingatkan, insiden kekerasan terhadap jurnalis bukan kali pertama menjadi sorotan di Banten.

Sebelumnya, jurnalis yang meliput kegiatan inspeksi mendadak bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Cikande, Kabupaten Serang, juga dilaporkan mengalami kekerasan.

"Kalau melihat indeks kebebasan pers di Banten, sebenarnya cukup memuaskan. Tapi kalau ini terjadi tiap tahun, kepuasan itu kemudian indeks itu jadi tidak berarti juga kalau kita tidak saling menghormati profesi masing-masing," ujar Rizal.

Menurut dia, penandatanganan pakta integritas di tingkat Polda Banten diharapkan menjadi acuan bagi kepolisian di kabupaten dan kota. Dengan demikian, perlindungan terhadap wartawan tidak berhenti sebagai komitmen tertulis, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Kekerasan itu jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun berikutnya kalau tidak ada penguatan. Maka mungkin pakta integritas yang kami tarik ke Polda Banten ini tidak hanya di Polres Serang Kota. Semoga menjadi acuan di kabupaten dan kota," katanya.

Kapolda Dukung Pembahasan Pakta Integritas

Menanggapi dorongan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyusunan pakta integritas yang diajukan insan pers. Namun, substansi dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Pakta integritas ini sangat bagus, tapi kita akan pelajari. Nanti kita akan bikin tim pokja kecil," kata Hendra.

Ia menegaskan, para kapolres bertanggung jawab atas kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk menentukan langkah kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Perlindungan terhadap pers itu dilindungi. Yang pakai ID pers itu enggak boleh (menjadi sasaran kekerasan)," ujarnya.

Hendra juga menekankan pentingnya pemahaman personel mengenai tahapan penanganan massa, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan sesuai situasi dan ketentuan yang berlaku. 

Ia turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap tindakan aparat di lapangan, termasuk penggunaan gas air mata dalam latihan di Cilegon.

Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan insan pers perlu terus diperkuat agar kegiatan jurnalistik dapat berlangsung aman. Hubungan kedua pihak, kata dia, harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

"Tidak boleh ada arogan, tidak boleh lagi berbohong, tidak boleh lagi menyakiti. Harus sering mendengarkan. Aksi di situ, sama di sini, sama-sama mendengarkan. Nanti kita perbaiki," tegasnya.

Mereka berharap, pembahasan pakta integritas dapat berlanjut hingga menghasilkan kesepakatan yang nyata, sehingga wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman, independen, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan, sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada kesempatan itu, Aditya Rakatama menyampaikan bahwa peran serta dari berbagai unsur masyarakat terkait program-program kerja kejaksaan di Tangsel amatlah penting.

“Kami berharap unsur-unsur elemen masyarakat seperti Ansor ini dapat berkolaborasi dalam realisasi program-program kejaksaan di Tangsel. Adanya pertemuan silahturahmi ini adalah langkah awal kerjasama peran serta masyarakat yang baik kedepannya,” ujar Rakatama.

Sementara, Ketua PC GP Ansor Tangsel, Imam Fitra Ramadhan, menyampaikan perihal pertemum dengan Kajari Tangsel yang berlangsung hangat dan santai tersebut.

“Ya tadi kami disambut baik sama Pak Kajari, saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi beliau yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan. Pastinya nanti kita akan sinkronkan program-program kepemudaan kita yang bisa dikolaborasikan dengan program-program Kejari Tangsel,” singkatnya.

Kapolda Banten Irjen Hengki dalam konferensi pers, mengatakan jasad terdiidentifikasi usai hasil pencocokan DNA dengan anggota keluarganya. Jasad tersebut ditemukan pada Sabtu (12/9) di wilayah Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu.

"Pada hari Sabtu, hari kelima pencarian, kita mendapatkan informasi dari Bengkulu, bahwa di sana di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, ditemukan seorang jenazah Mr X," katanya di Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (23/9/2026).

Hengki menjelaskan, jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bhayangkara Polda Bengkulu.

Dari koordinasi pemeriksaan Polda Banten dan Polda Bengkulu, lewat data antemortem dan posmortem anggota keluarga delapan orang dalam kapal didapatkan bahwa DNA korban cocok dengan Surakman.

"Hasil identifikasi berdasarkan pemeriksaan DVI, secara genetik, jenazah teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK Kapal," pungkasnya.

Terpidana bernama Ahmad Yani diamankan pada Senin, 21 September 2026, dalam pelaksanaan Program Tangkap Buron (TABUR).

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 19.03 WIB di sebuah rumah yang berada di Perumahan Graha Walantaka, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Proses pengamanan berlangsung tanpa hambatan. Ahmad Yani disebut bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika diamankan oleh tim AMC.

Setelah berhasil diamankan, Tim AMC kemudian menyerahkan terpidana kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Serang pada pukul 20.45 WIB.

Penyerahan tersebut diwakili oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serang.

Selanjutnya, pada pukul 21.29 WIB, Jaksa Eksekutor melaksanakan eksekusi terhadap Ahmad Yani ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang.

Eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Berawal dari Perkara Penggelapan

Kasus yang menjerat Ahmad Yani bermula pada 2024. Dalam perkara tersebut, Dudi Juliana sebagai Terdakwa I, Ahmad Yani sebagai Terdakwa II, dan Mikhtahudin sebagai Terdakwa III didakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Pengadilan Negeri Serang melalui Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah.

Sementara itu, Ahmad Yani dan Mikhtahudin yang berstatus sebagai Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bebas dalam putusan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut.

Permohonan kasasi itu tercatat dalam Akta Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Srg tertanggal 9 Agustus 2024.

Upaya hukum tersebut kemudian menghasilkan putusan berbeda di tingkat Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1701 K/Pid/2024 tanggal 12 November 2024, Ahmad Yani dan Mikhtahudin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Ahmad Yani yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang akhirnya berhasil diamankan Tim AMC di wilayah Kota Serang dan kemudian dibawa ke Lapas Kelas IIA Serang untuk menjalani hukuman.

Kejaksaan Agung menyatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap para buronan yang berupaya menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Program TABUR serta koordinasi antarbidang guna memastikan pelaksanaan putusan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejari Tangsel dan mencakup sejumlah barang bukti, mulai dari narkotika, obat-obatan, telepon genggam, senjata tajam hingga senjata api.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangsel Aditya Rakatama menjelaskan, pemusnahan dilakukan setelah perkara-perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Artinya, sudah inkrah dan sudah selesai, artinya berkas perkara-perkaranya," ujarnya usai melakukan pemusnahan di halaman Kantor Kejari Tangsel Rabu siang.

Menurut Aditya, dari total 124 perkara tersebut, sebanyak 97 perkara berkaitan dengan narkotika.

Kemudian 14 perkara terkait Undang-Undang Kesehatan dan empat perkara pencurian.

Sementara perkara lainnya mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya pornografi, perlindungan anak, penipuan, penganiayaan, senjata api atau benda tajam, pemerasan dan pengancaman.

Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu dengan berat bruto mencapai 1.970,31246 gram, etomidate 1,3446 gram, serta 550 butir ekstasi.

"Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.970,31246 gram. Etomidate 1,3446 gram, 550 butir ekstasi. Sabu, ekstasi serta etomidate diblender dengan campuran bahan kimia pemutih pakaian," katanya.

Selain narkotika, Kejari Tangsel juga memusnahkan tiga jenis senjata api, yakni revolver, pistol rakitan dan pistol mainan.

Barang-barang tersebut dihancurkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda.

Sebanyak 36 unit telepon genggam juga ikut dimusnahkan. Perangkat tersebut dihancurkan menggunakan martil.

Selain itu, tujuh bilah senjata tajam dimusnahkan dengan cara digerinda.

Aditya mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut bukan hanya bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kejaksaan agar barang yang telah diputus untuk dimusnahkan tidak kembali digunakan ataupun beredar.

"Bentuk pertanggungjawaban kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan dan tidak dapat kembali dipergunakan, beredar, atau disalahgunakan," paparnya.

Tersangka atas nama Yuli Sanjaya, mantan Kaur Keuangan Desa Petir, diduga telah merugikan keuangan desa hingga lebih dari Rp1 miliar.

Kasi Intel Kejari Serang, M. Lutfi, mengonfirmasi pelimpahan tersebut setelah tersangka yang sempat menjadi Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil ditangkap oleh tim kepolisian.

"Hari ini kita telah menerima pelimpahan Tahap I dari Polres Kabupaten Serang atas nama tersangka Yuli Sanjaya. Beliau ini sempat menjadi DPO dan baru ditangkap pada tanggal 4 Mei 2026 sekira pukul 18.00 WIB di wilayah Ciracas," katanya di Kejari Serang, Kamis (27/8/2026).

Tersangka diduga kuat menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Petir Tahun Anggaran 2025 saat masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. 

Total nilai uang kas desa yang diduga digelapkan mencapai Rp1.009.359.572 (Satu Miliar Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Atas perbuatannya, Kejaksaan mengenakan pasal berlapis terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal 603 KUHP (Tindak Pidana Korupsi), Pasal 604 KUHP (Tindak Pidana Korupsi), Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," paparnya.

Lutfi menyebut, saat ini tersangka ditahan untuk proses penyusunan surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjalani persidangan.

"Kita sudah mempunyai tanah di sebelah Polres. Dulu sekitar 4.000 meter persegi, sekarang sudah menjadi 8.000 meter persegi. Kami mohon doa, mudah-mudahan tahun depan pembentukan Kejari Kabupaten Serang dapat terealisasi," katanya di jalan Serang-Jakarta, Kota Serang. Jumat, (28/8/2026).

Menanggapi hal itu, Dado mengatakan rencana pemekaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden.

"Tahun depan akan ada dua Kejari di Kota dan Kabupaten Serang. Itu sudah ada di Perpres juga," ucapnya.

Selain penegakan hukum pidana, kata Dado, Kejari Serang juga menjalankan fungsi lain, termasuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Untuk Datun, kami berhasil melakukan perwalian terhadap seorang anak yang ayahnya merupakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penetapan perwaliannya sudah keluar dari Pengadilan Agama. Jadi kejaksaan tidak hanya menangani pidana, tetapi juga ada perwalian, pendampingan hukum, hingga pengkajian peraturan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Serang, Ria Ramadhayanti, menyebut hingga Agustus 2026 bidangnya telah menangani ratusan perkara.

"Capaian sampai Agustus hari ini ada 554 SPDP dan 565 perkara. Sebagian perkara kami kembalikan kepada penyidik. Ada satu perkara yang diselesaikan melalui restorative justice dan satu perkara lagi akan diekspos ke Kejati," ungkapnya.

Dilanjut, Kepala Seksi PAPBB Samiadji Noer mengatakan Kejari Serang baru saja melaksanakan lelang barang rampasan yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp2,2 miliar.

"Kita baru saja melakukan lelang. Hampir Rp2,2 miliar PNBP yang diperoleh dari hasil lelang. Pada 31 Agustus nanti juga akan dilakukan pemusnahan barang bukti dari 71 perkara, mulai dari narkotika hingga perkara kesusilaan," tuturnya.

Adapun Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Serang, Muhammad Siddiq menegaskan, bahwa perbulan Januari hingga Agustus 2026, bidang tindak pidana khusus menangani enam perkara yang masih berproses.

"Untuk pidana khusus, capaiannya per Agustus ada enam perkara yang sedang berjalan, dengan pengembalian kerugian negara sebesar Rp338,3 juta," ucapnya.

Siddiq menambahkan, bidang intelijen juga menjalankan sejumlah program nonlitigasi.

"Intelijen memiliki kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, PAKEM, serta empat kegiatan pengamanan pembangunan strategis daerah," pungkasnya.

Penyerahan tersebut dilakukan pada Senin, 20 Juli 2026 sebagai bagian dari proses pemulihan aset hasil tindak pidana.

Kepala Kejari Kota Tangsel, Apreza Darul Putra, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan hasil rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Uang rampasan negara tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Apreza, Senin, 20 Juli 2026.

Kasus tersebut melibatkan tiga terpidana, yakni Andika Bagaskara, Aziiz Dandy Setiawan alias Ajis, dan Indra Jaya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 285/Pid.B/2026/PN Tng, ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman masing-masing selama satu tahun delapan bulan penjara.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang pidana, sementara ketiganya tetap menjalani masa penahanan.

Perkara ini terungkap dari aktivitas yang berlangsung sejak Agustus 2022 hingga Juli 2025.

Selama periode tersebut, para terpidana mengelola sejumlah aplikasi pinjaman online, seperti FINMAS, Pinjam Uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY POS, Pink Day, dan Dana Tunai melalui PT Odeo Teknologi Indonesia serta Silot Technology Indonesia.

Dalam praktiknya, perusahaan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat melalui rekening yang dikelola perusahaan.

Namun, ketika debitur terlambat melakukan pembayaran, data pribadi mereka diserahkan kepada debt collector untuk melakukan penagihan.

Jaksa mengungkapkan, salah satu korban mengalami penyalahgunaan data pribadi setelah informasinya diberikan kepada pihak penagih utang.

Penagihan dilakukan melalui media elektronik dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Korban menerima berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman penyebaran data pribadi, penghinaan, tuduhan melakukan tindak pidana, ancaman meneror keluarga, hingga penyebaran foto pribadi maupun gambar yang menyerupai korban tanpa busana.

Selain itu, korban juga diancam perangkat elektroniknya akan diretas dan data pribadinya disebarluaskan apabila tidak segera melunasi pinjaman.

Menurut jaksa, perkara tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan layanan pinjaman online, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, penghinaan, serta ancaman melalui media elektronik untuk memaksa korban melakukan pembayaran.

Selain dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para terpidana juga terbukti menerima serta menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Apreza menegaskan bahwa penyetoran uang rampasan negara merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

"Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada negara," ungkap Apreza.

Ia berharap penyetoran uang rampasan senilai lebih dari Rp14,2 miliar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola aset hasil penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Laporan tersebut disampaikan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) Research Public Policy & Human Rights (RIGHTS) pada Jumat (10/7/2026).

Laporan itu mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Perwakilan RIGHTS, J Nugroho mengatakan, laporan itu dibuat merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan tersebut, kata dia, terdapat pengadaan 10 unit kran wastafel dengan nilai Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit. 

Menurutnya, nilai tersebut mencurigakan, lantaran harga kran wastafel di pasaran jauh lebih rendah.

"Adapun hal yang menjadi substansi laporan kami adalah terdapat pengadaan kran wastafel sebanyak 10 unit dengan nilai Rp5.150.400," ujarnya.

"Karena jika dibandingkan di lapangan, harga kran wastafel di Tangsel itu paling mahal Rp200 ribu per unit, kok ini bisa setengah juta lebih atau hampir tiga kali lipatnya," sambungnya.

"Artinya kan ini patut dicurigai harga nya di markup sama mereka," jelasnya.

Lebih lanjut Nugroho menilai, perbedaan harga tersebut patut ditelusuri untuk memastikan proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, RIGHTS meminta Kejari Tangerang Selatan melakukan telaah dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan kran wastafel di Dinas Kesehatan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2025.

"Ini perlu ditelaah dan diselidiki oleh pihak kejaksaan. Karena setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan oleh pemerintah yang notabene berasal dari pajak rakyat, harus ada pertanggungjawabannya di mata hukum," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kejaksaan memanggil dan meminta keterangan pejabat yang bertanggung jawab atas proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pembayaran pekerjaan tersebut.

"Kami juga minta kejaksaan memanggil dan memerika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nya, sampai dengan pejabat teknisnya di lapangan, periksa semua," tuturnya.

Tidak hanya itu, RIGHTS turut meminta Kejari memeriksa dokumen pengadaan, mulai dari spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, faktur pembelian, berita acara serah terima hingga dokumen pendukung lainnya.

Pihaknya juga meminta, aparat penegak hukum menghitung potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Hal itu kata dia, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8, dan pasal 9.

Kemudian juga pasal 8 ayat 3 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pasal 18 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 6 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dan pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Berdasarkan ketentuan tersebut, kami memohon agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap temuan dalam LHP BPK atas pengadaan keran wastafel pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025," ucapnya.

"Hal itu untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, markup harga, kerugian keuangan negara, maupun pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana," tutup Nugroho.

Dikabarkan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengadaan kran wastafel di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam temuan tersebut, Dinkes Tangsel tercatat melakukan pengadaan 10 unit kran wastafel dengan total nilai Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit.

Padahal dari hasil penelusuran di sejumlah toko bangunan di wilayah Tangerang Selatan, harga kran wastafel dengan spesifikasi kualitas premium, harga per unitnya berada di bawah Rp200 ribu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar, mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci. 

Ia mengatakan, akan terlebih dahulu mengecek data pengadaan tersebut.

"Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau di mana kan gitu, karena semua di kita," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (2/7/2026).

"Nanti saya cek dulu ya," tambahnya singkat.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) perangkat daerah.

Selain itu, BPK juga meminta kepala perangkat daerah terkait agar memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.799.884.989.714,41 dengan realisasi Rp1.635.020.326.949 atau 90,84 persen.

Sementara itu, anggaran Belanja Modal tercatat sebesar Rp1.453.255.635.753,40 dengan realisasi Rp1.355.281.481.660 atau 93,26 persen.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait laporan yang diajukan oleh RIGHTS tersebut.

Bagir menyampaikan pandangan tersebut dalam peluncuran buku "Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan" di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2026. Acara tersebut juga menghadirkan mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Pontjo Sutowo.

Bagir menjelaskan bahwa putusan serta-merta atau uitvoerbaar bij voorraad merupakan instrumen hukum yang bersifat luar biasa. Putusan semacam itu lazimnya diberikan apabila terdapat keadaan sangat mendesak dan arah pembuktian dalam perkara sudah benar-benar terang.

Namun, setelah menyimak penjelasan mengenai sengketa Hotel Sultan, Bagir justru melihat perkara tersebut sangat kompleks dan mengandung berbagai persoalan hukum yang saling berkaitan.

"Perkara yang kompleks antara negara dan warga negara tidak semestinya diperlakukan sebagai perkara sederhana yang dapat diselesaikan melalui putusan serta-merta," ujar Bagir Manan.

Menurut Bagir, kompleksitas perkara Hotel Sultan menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai apakah perkara tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk diputus dan dilaksanakan secara sertamerta. Ia juga menilai seluruh proses hukum yang masih berjalan patut dihormati sebelum tindakan yang bersifat final dan sulit dipulihkan dilakukan.

Bagir mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk menguasai sumber daya demi kemakmuran rakyat bukanlah kewenangan tanpa batas. Tindakan negara terhadap hak warga hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan umum yang nyata, penyalahgunaan hak, gangguan terhadap ketertiban umum, atau dasar sah lainnya.

"Dari berbagai penjelasan yang saya dengarkan, saya belum melihat adanya keadaan yang menunjukkan pemegang hak telah menyalahgunakan haknya. Saya juga belum melihat kepentingan umum yang mendesak atau alasan ketertiban umum yang luar biasa," kata Bagir.

Ia menegaskan bahwa hak yang diperoleh secara sah menurut hukum tidak boleh diakhiri secara sewenang-wenang. "Hak yang diperoleh secara sah menurut hukum tidak boleh diakhiri tanpa alasan kepentingan umum yang nyata, tanpa adanya penyalahgunaan hak, serta tanpa perlindungan terhadap hak-hak dasar pemegang hak tersebut," tegas Bagir.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan pandangan yang lebih keras. Ia menilai Pontjo Sutowo telah menghadapi tindakan yang disebutnya sebagai kriminalisasi oleh pejabat pemerintah dalam perkara Hotel Sultan.

"Pontjo Sutowo dikriminalisasi oleh pejabat pemerintah. Rakyat harus melawan kezaliman penguasa," ujar Abraham Samad.

Samad menilai perkara tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan satu pengusaha, melainkan juga menyangkut perlindungan warga negara dari penggunaan kewenangan yang dinilai tidak adil.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menguraikan sejumlah persoalan hukum mendasar dalam sengketa Hotel Sultan.

Pertama, Hamdan mempersoalkan masuknya tanah PT Indobuildco ke dalam kawasan Hak Pengelolaan tanpa pelepasan hak dan pembayaran ganti kerugian.

Menurutnya, apabila pelepasan hak dan ganti rugi tidak pernah dilakukan, maka pengambilalihan hak tersebut patut dipersoalkan secara hukum.

Kedua, Hamdan menegaskan bahwa Hak Pengelolaan atau HPL bukan hak milik atas tanah. HPL merupakan pelimpahan kewenangan negara kepada instansi tertentu untuk mengelola tanah negara.

"HPL bukan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik, HGU, HGB, atau Hak Pakai. HPL adalah kewenangan pengelolaan. Karena itu, HPL tidak dapat diperlakukan seolah-olah sebagai hak milik yang otomatis mengalahkan hak lain," ujar Hamdan.

Ketiga, Hamdan mempersoalkan perintah penyerahan bangunan Hotel Sultan kepada negara. Menurutnya, hukum agraria Indonesia mengenal asas pemisahan horizontal, yakni pemilik tanah dapat berbeda dengan pemilik bangunan.

"Sekalipun tanah dianggap berada di atas HPL, bangunan Hotel Sultan dibangun oleh PT Indobuildco dengan investasi sendiri yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Bangunan itu tidak otomatis menjadi milik pemegang HPL," kata Hamdan.

Hamdan menegaskan bahwa seluruh bangunan Hotel Sultan dibangun dengan investasi PT Indobuildco, bukan menggunakan uang negara dan bukan melalui skema Build, Operate, Transfer atau BOT.

Karena itu, menurut Hamdan, penyerahan bangunan tanpa kompensasi bertentangan dengan asas pemisahan horizontal dan perlindungan terhadap hak milik yang diperoleh secara sah.

Keempat, Hamdan mempertanyakan dasar penagihan royalti sekitar US$45 juta. Ia menyatakan tidak pernah terdapat perjanjian maupun kesepakatan yang melahirkan kewajiban royalti tersebut.

"Tidak pernah ada perjanjian royalti dan tidak pernah ada kesepakatan pembayaran royalti. Lalu apa dasar hukumnya menentukan angka US$45 juta?" ujar Hamdan.

Hamdan juga menyoroti pelaksanaan putusan serta-merta. Menurutnya, putusan tingkat pertama masih dapat berubah pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Karena itu, Mahkamah Agung telah menetapkan syarat ketat, termasuk adanya jaminan dari pemohon eksekusi.

"Putusan Pengadilan Negeri belum tentu menjadi putusan akhir. Karena itu, jaminan eksekusi merupakan perlindungan penting agar tidak lahir ketidakadilan baru apabila putusan berubah," katanya.

Hamdan menilai prinsip kehati-hatian tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam perkara Hotel Sultan.

"Perkara ini bukan semata-mata sengketa tanah atau administrasi. Ini adalah persoalan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum," tegas Hamdan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan dukungannya kepada Pontjo Sutowo dan menilai perkara Hotel Sultan sebagai bentuk kezaliman yang nyata.

"Saya dan banyak dari kami mendukung Bapak Pontjo Sutowo atas kezaliman yang dihadapinya, terutama terkait hak atas tanah dan Hotel Sultan yang diberikan oleh negara, tetapi sekarang ingin dirampas begitu saja," ujar Din.

Din menilai putusan serta-merta yang dijadikan dasar eksekusi patut ditolak apabila persyaratannya tidak terpenuhi. Ia meminta lembaga penegak hukum bertindak adil dan mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

"Saya mengetuk hati Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin beliau sebagai patriot yang berkomitmen terhadap keadilan akan turun tangan dan segera mengatasi persoalan ini," kata Din.

Ia juga mengingatkan bahwa pemaksaan eksekusi berpotensi menimbulkan kemarahan publik, terutama apabila aset dan bisnis Hotel Sultan kemudian diserahkan kepada pihak lain.

"Jika kezaliman dipaksakan atas dasar kekuasaan, saya yakin rakyat tidak akan tinggal diam," tegas Din.

Din meminta agar perkara tersebut tidak dibiarkan memunculkan kembali luka lama terkait dikotomi pribumi dan nonpribumi di tengah ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai hak pengusaha nasional yang telah berinvestasi puluhan tahun diambil secara tidak sah, kemudian diserahkan kepada pihak lain secara tidak sah pula. Ini dapat menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, mengatakan peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan yang tidak hanya berkaitan dengan perkara Hotel Sultan.

"Hari ini kita meluncurkan buku 'Jihad Melawan Ketidakadilan'. Dalam kasus Hotel Sultan banyak kejanggalan yang kami rasakan sebagai perbuatan yang mengabaikan keadilan," ujar Pontjo.

Menurut Pontjo, ketidakadilan tidak akan berhenti apabila masyarakat memilih diam. "Ketidakadilan jangan dibiarkan terus-menerus. Kita harus berupaya melawannya. Tanpa perlawanan yang sungguh-sungguh, tanpa jihad, ketidakadilan tidak akan berhenti. Wajib bagi kita melawan ketidakadilan," tegas Pontjo.

Para narasumber sepakat bahwa rencana eksekusi Hotel Sultan pada 18 Juni 2026 tidak semestinya dipaksakan sebelum seluruh persoalan hukum, syarat putusan serta-merta, perlindungan hak bangunan, investasi, serta hak pihak-pihak yang terdampak diselesaikan secara tuntas.

Mereka meminta negara mengedepankan kehati-hatian, menghormati proses hukum yang masih berjalan, serta membuka ruang negosiasi dan penyelesaian yang adil.

"Eksekusi yang berpotensi menghilangkan hak secara sewenang-wenang harus dihentikan. Hormati hukum, lindungi hak warga negara, dan tempatkan keadilan di atas kepentingan kekuasaan," demikian pesan utama yang mengemuka dalam acara tersebut. (01Tkt)

Penyerahan Direktur CV Athena Mandiri Group tersebut atas dugaan produksi dan pengedaran persediaan farmasi atau kosmetika tanpa izin edar berstatus tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Rabu 4 Juni 2026

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, mengatajan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21.

"Selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk disidangkan," katanya, Jumat (5/6/2026).

Jonathan menjelaskan, modus Richard Lee adalah mengubah label dan mengklaim suntik.

"Berdasarkan kasus posisi, tersangka diduga mengubah kemasan dan nama tiga produk. Lalu memasarkannya lewat marketplace menggunakan akun Tiktok," ujarnya.

Jonathan menyebut produk-produk itu dipromosikan tersangka untuk disuntikkan ke dalam tubuh.

"Padahal seluruhnya tidak memiliki izin edar sah dari BPOM RI. Produk injeksi sendiri wajib berizin BPOM dan hanya boleh dilakukan tenaga medis di fasilitas kesehatan," paparnya.

Atas perbuatannya tersebut, diungkapkan Jonathan, tersangka disangkakan Undang-undang (UU) kesehatan nomor 17 tahun 2023 dengan terancam hukuman 12 tahun penjara.

"Richard Lee disangka melanggar UU kesehatan nomor 17 tahun 2023 junto UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar serta UU perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 junto UU nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp200 juta," tuturnya.

Jonathan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati membeli produk kecantikan online. Cek nomor izin BPOM, hindari produk yang diklaim bisa disuntik di rumah, dan laporkan ke BPOM jika menemukan kejanggalan.

"Mengubah label dan mempromosikan produk tanpa izin untuk injeksi sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan konsumen," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, TitikKata masih menunggu informasi terbaru mengenai kasus Richard Lee.

Saat diamankan di sebuah rumah, dari kedua pria berinisial MR (28) dan AT (30) didapati tiga paket sabu, satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang, satu unit timbangan digital, serta dua unit telepon genggam.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria mengatakan, penangkapan kedua pria tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Serang.

"Berbekal informasi dari masyarakat, Tim Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Najib melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penggerebekan pada Jumat sekitar pukul 04.00 WIB dan berhasil mengamankan dua pelaku,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial RO yang berdomisili di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

Modus yang dilakukan yakni dengan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan di kawasan Mangga Besar.

Total sabu yang diterima MR dan AT sebanyak 20 gram, ditambah satu paket yang diberikan untuk digunakan secara cuma-cuma.

“Pelaku mengaku menerima sabu seberat 20 gram dari RO untuk diedarkan. Sebagai imbalan, mereka dijanjikan upah sebesar Rp1 juta untuk setiap lima gram sabu yang berhasil terjual,” paparnya.

Yudha mengungkapkan, sabu tersebut kemudian dibagi menjadi empat paket. Dua paket di antaranya ditempatkan kembali di lokasi yang telah ditentukan di wilayah Kota Serang, sementara dua paket lainnya dengan berat sekitar 10 gram dipecah menjadi paket ukuran sedang dan kecil untuk diedarkan kepada para pembeli.

Hasil penyelidikan juga mengungkap bahwa MR merupakan residivis kasus peredaran obat-obatan keras.

Kedua pelaku mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan bisnis haram tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi dan kesulitan finansial.

"Atas perbuatannya, MR dan AT dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling singkat enam tahun," pungkasnya.

Korban diketahui berinisial BY (41), yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon rambutan.

Dari hasil penyelidikan, korban diduga dibunuh oleh pria berinisial AS (47) yang merupakan kekasihnya sendiri.

Kanit Jatanras Polresta Serang Kota, Iptu Angga Kusuma, mengatakan pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus tersebut setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga mengarah kepada pelaku.

“Alhamdulillah pada malam Jumat tanggal 22 Mei sekira jam 01.30 malam di Pamulang, Tangerang Selatan kita berhasil menangkap pelaku berinisial AS yang diduga sebagai pelaku pembunuhan,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Angga, motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap ucapan korban saat keduanya bertemu.

“Motifnya itu adalah karena merasa sakit hati atas omongan dari korban ini dengan mengatakan bahwa kamu anjing. Dan kamu laki-laki mau kondo sehingga si pelaku ini tersulut emosinya,” ujarnya berdasarkan pengakuan pelaku.

Ia menjelaskan, pelaku kemudian melakukan aksi kekerasan dengan memiting leher korban dari belakang hingga korban pingsan.

“Korban di piting lehernya oleh pelaku sampe pingsan kemudian karena pelaku ini panik lalu dia membuat seolah-olah bahwa korban ini bunuh diri dengan digantung diri dengan Caranya pelaku mengambil satu ikat tali tambang kemudian menggantungkan ke pohon tangkil,” paparnya.

Polisi mengungkapkan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan dekat. Pada malam kejadian, keduanya bertemu di sekitar lokasi kejadian yang berada di area kebun.

Sekitar pukul 02.30 WIB, korban disebut meminjam uang sebesar Rp600 ribu kepada pelaku dengan jaminan telepon genggam miliknya.

Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena pelaku mengaku tidak memiliki uang.

“Kemudian korban mengeluarkan kata-kata yang membuat pelaku ini emosi sehingga terjadinya pembunuhan tersebut,” tegasnya.

Atas perbuatannya, AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan. Pelaku terancam hukuman penjara hingga 20 tahun.

Kepala Kejari Serang, Dado Achmad Ekron mengatakan perkara ini dibagi menjadi dua klaster, yaitu Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) dan Seksi Survei dan Pemetaan (SP) di BPN Kota Serang.

"Para tersangka diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta uang taktis secara langsung maupun tidak langsung kepada pemohon administrasi pertanahan sejak tahun 2021 hingga 2026. Uang tersebut digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," katanya. Rabu, (20/5/2026).

Atas perbuatannya, lanjut Dado, TR, PG, AM, dan DM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sementara AD dan GW disangkakan melanggar pasal yang sama atau Pasal 605 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ujarnya.

Dado menjelaskan, bersamaan dengan penetapan tersangka, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Serang juga melakukan penggeledahan di 6 titik berbeda secara serempak di Kota Serang, Tangerang, dan Jakarta untuk mencari alat bukti tambahan sesuai UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

"Karena diancam pidana maksimal 20 tahun dan dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, keenam tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Serang selama 20 hari, terhitung 20 Mei hingga 8 Juni 2026," paparnya.

Dado menyatakan, penetapan ini merupakan bentuk komitmen Kejari Serang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Iya saya mengapresiasi dukungan Kodim 0602/Serang dan rekan media yang mengawal proses penanganan perkara. Kejari berharap pelayanan pertanahan di Kota Serang dapat berjalan sesuai koridor hukum dan mendorong masyarakat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Korban hingga kini belum diketahui identitasnya dan sementara disebut sebagai Mrs X.

Penemuan jasad tersebut langsung ditindaklanjuti oleh personel Polsek Cipocok Jaya setelah menerima laporan dari masyarakat.

Kapolsek Cipocok Jaya, AKP Juwandi mengatakan, korban ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB di kebun rambutan milik almarhum SN.

“Pada hari Senin sekira pukul 17.00 WIB, di kebun rambutan milik almarhum SN yang berada di Linkungan Pakel Pudak, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, telah ditemukan diduga mayat perempuan yang belum diketahui identitasnya,” katanya.

Berdasarkan keterangan saksi RN (50), peristiwa itu pertama kali diketahui saat dirinya pulang dari kebun.

Saat itu, ia mendapat informasi dari sejumlah anak yang sedang bermain bahwa ada seorang perempuan diduga gantung diri di pohon tangkil.

Mendapat laporan tersebut, saksi kemudian menyampaikan informasi kepada Ketua RT/RW setempat serta pihak Polsek Cipocok Jaya Polresta Serang Kota.

Petugas kepolisian kemudian melakukan koordinasi dengan Tim Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Rumah Sakit Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami berkoordinasi dengan Tim Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota serta Rumah Sakit Bhayangkara guna penanganan dan penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Hingga kini, aparat kepolisian masih mendalami identitas korban serta penyebab pasti kejadian tersebut.

"Pihak penyidik masih melakukan pendalaman terkait identitas korban dan penyebab pasti kejadian tersebut," pungkasnya.

Plh Kepala Kejaksaan Negeri Serang sekaligus Asisten Tindak Pidana Umum, Adi Fakhruddin, menegaskan DPA ini sesuai UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 

“Ini DPA pertama di Indonesia. JPU bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan terus monitoring evaluasi pemulihan lingkungan yang disepakati. Kalau terdakwa korporasi ingkar, proses penuntutan akan kami lanjutkan di pengadilan,” katanya, Senin (4/5/2026).

Sebelumnya, Adi menjelaskan kasus ini bermula dari kegiatan produksi PT Crown Steel yang melebur besi dari bahan baku scrap pada suhu 1.700°C menggunakan listrik.

Perusahaan terbukti menyimpan limbah steel slag, mill scale, refraktory bekas, dan fly ash bottom ash di area terbuka.

Bahkan, steel slag dipakai untuk urugan karena area depan mess karyawan kerap banjir.

"Sidang pembacaan penetapan digelar di PN Serang, Senin pagi ini. Hakim mengabulkan pengajuan DPA oleh JPU dan terdakwa dengan amar putusan pidana denda Rp200 juta untuk PT Crown Steel, denda maksimal kategori IV. Kemudian wajib memulihkan area terdampak maksimal 6 bulan sejak putusan dibacakan," paparnya.

Adi Fakhruddin menyebut, DPA disetujui dengan sejumlah pertimbangan.

Selain mendengar keterangan saksi dan ahli, hakim dan JPU mengacu Pasal 328 KUHAP yang mendasarkan pada keadilan, dampak terhadap korban, dan kepatuhan terdakwa.

“Pertimbangan lainnya ada 200 pekerja yang merupakan warga sekitar di perusahaan tersebut. Jika dalam 6 bulan PT Crown Steel tidak menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan, Kejari Serang memastikan penuntutan akan dilanjutkan," pungkasnya.

Ketua PN Serang, Hasanuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian lembaga peradilan terhadap pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Menurutnya, pelajar sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perlu ditanamkan sejak dini.

“Kami hadir di sini untuk berbagi pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga ingin mengenalkan profesi hakim sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia,” katanya.

Hasanudin berharap, edukasi ini para pelajar tak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Dalam sesi penyuluhan, Wakil Ketua PN Serang, Sinta Gaberia Pasaribu, menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika yang saat ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Sinta menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Oleh karena itu, para pelajar diimbau untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang mengarah pada tindakan tersebut.

“Generasi muda harus memiliki ketegasan untuk menolak narkotika, karena sekali terjerumus, dampaknya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masa depan,” ujarnya.

Senada dengan itu, hakim PN Serang, Bony Daniel mengubgkapkan aturan demonstrasi dan konsekuensi hukum.

Dalam paparannya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Demonstrasi adalah hak, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Jika dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya,” tuturnya.

Sidang yang sempat tertunda ini dapat digelar dengan menghadirkan terdakwa atas nama Usman dengan lima orang saksi 4 orang polisi dan satu orang perangkat desa.

Terdakwa yang dihadirkan merupakan seorang gembong narkoba yang sebelumnya telah ditahan di Rutan Cipinang atas kepemilikan 24 kilogram sabu. 

Usman sendiri dihadirkan atas saksi sebagai pemilik narkoba yang dikuasai Tatang yang tidak lain saudaranya sendiri.

Tatang dibekuk Satnarkoba Polres Tangerang Selatan atas kepemilikan 30 paket sabu siap edar. 

Tatang dan Usman sebelumnya dibekuk pada 25 September 2025 di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan.

Saat itu Usman mengarahkan petugas dari Polda Metro Jaya ke salah satu apartemen yang ada di wilayah Jakarta. 

Dari lokasi ini petugas berhasil mengamankan 24 kilogram sabu yang diketahui dimiliki oleh Usman.

Namun berselang beberapa hari, tim dari Polda Metro Jaya melepaskan Tatang lantaran tidak memiliki bukti yang kuat. 

Tidak berselang lama, Tatang kembali dibekuk oleh petugas dari Polres Tangerang Selatan dikediamannya yakni rumah kontrakan kawasan Pamulang.

Dari rumah kontrakan itu petugas berhasil mengamankan 30 bungkus sabu di dalam 3 koper ukuran besar. 

Sabu tersebut juga diduga dimiliki Usman yang sebelumnya telah ditangkap dan menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang.

Kasus ini sempat viral di media sosial lantaran tim kuasa hukum dari keduanya menduga ada penghilangan barang bukti. 

Ketua Manjelis Hakim Budiansyah menggelar sidang mulai pukul 13.00 WIB.

Sidang juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian TNI dan Polri yang bersenjata. 

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Eric Putradiyanto menghadirkan lima orang saksi dalam persidangan.

Mereka yakni Abdul azis, Jordan, Kurniawan, Dwi yang merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan dan salah seorang Rukun Warga yang memang hadir dalam penangkapan terduga Tatang di kediamannya pada 28 September 2025 lalu. 

JPU Eric kemudian bertanya pada salah seorang saksi atas nama Abdul Azis. Emang ric bertanya atas kepemilikan 3 koper sabu yang ada di kediaman Tatang. 

"Terkait narkotikan jenis sabu kami amankan sodara Tatang. Tatang bilang sabu tersebut milik Usman (terdakwa yang dibekuk sebelumnya di Polda Metro Jaya)," sebut Azis. 

Eric pun memastikan jumlah narkoba jenis sabu yang berada pada kediaman Tatang saat dilakukan penggerebekan. 

"Saya temukan 3 koper ini. Isi narkotika jenis sabu sebanyak 30 bungkus dan terbungkus warna kuning," kata Azis. 

Sementara itu Ketua Majelis Hakim menanyakan ihwal berapa orang saksi saat petugas mengamankan Tatang. 

"8 bersama dengan RW. Saat diamankan terdapat istri dari saudara Tatang dan Istri dari saudara Usman. Kami mengamankan barang bukti di bagian belakang kontrakan tersebut," ujarnya Azis. 

Saat dilakukan penangkapan Tatang pun tidak dapat berkilah. Dirinya kemudian dimintai keterangan atas kepemilikan barang bukti tersebut. 

"Ini barang bukti milik Usman yang dititipkan kepada Tatang," sebut Azis. 

Dalam kesaksian lainnya juga menyebut jika sabu dengan jumlah 30 bungkus ini diambil dari Pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat yang diambil oleh Usman dan Tatang pada 15 September 2025 lalu. 

Sabu tersebut diduga diberikan oleh Jon yang berada di Malaysia. Dari Patimban sabu sebanyak 3 koper tersebut pertama kali dibawa ke rumah Usman. 

Kemudian dipindahkan ke rumah Tatang saat Usman ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sampai akhirnya Polres Tangerang Selatan membekuk Tatang dan mengamankan 30 bungkus sabu tersebut. 

Namun sebelumnya beredar di media soaial tentang adanya dugaan ketidakprofesionalan jaksa Kejari Tangsel yang enggan menghadirkan terdakwa Usman ke PN Tangerang. Hal tersebut dibantah Kepala Seksi Intelejen Tangerang Selatan, Ronny Bona Tua Hutagalung. 

"Tidak benar itu. Kami dalam hal ini sangat profesional," ujarnya. 

Kata Ronny, untuk bisa menghadirkan terdakwa ke ruang sidang PN Tangerang pihaknya telah melakulan berbagai upaya. Pasalnya, kata Ronny, saat ini terdakwa Usman tengah menjalani proses hukum dibawah kuasa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kasus serupa. 

"Kami bisa menghadirkan terdakwa hari ini di PN Tangerang karena sudah mendapat izin dari PN Jakut dengan nomor 66/Pid.sus/2026/PN Jkt.Utr. Jadi tidak benar jika ada narasi yang menyebut kami menutup nutupi ataupun menghindari menghadirkan terdakwa Usman," tegas Ronny. 

Ronny memastikan jika pihaknya sangat serius dalam melakukan penanganan kasus narkoba tersebut. Apalagi, kata Ronny narkoba yang dimiliki terbilang besar. 

"Kami pastikan kami profesional dalam penanganan kasus ini. Jadi jangan sampai narasi tidak benar yang beredar malah menyesatkan," tukasnya.

Terdakwa Bilang Sabu Seharusnya 50 Bungkus atau 50 Kilogram

Dari pernyataan lima orang saksi tersebut terdakwa membantah hanya terdapat 30 bungkus atau 30 kilogram sabu saja yang diamankan saat penangkapan dilakukan di kediaman Tatang. 

"Saya tetap membantah jika barang bukti hanya terdapat 30 kilogram saja. Saya yakin barang bukti ada 50 kilogram," ucap Usman saat ditanya hakim. 

Namun fakta persidangan tersebut masih harus dibuktikan dengan persidangan yang masih berjalan. 

Kuasa Hukum terdakwa Daka mengatakan pihaknya juga masih menunggu fakta dalam persidangan berikut. 

"Ya kalau barang bukti 50 kg itu masih berdasarkan pernyataan klien kami. Kami masih menunggu pembuktian dalam persidangan selanjutnya," tukasnya.

Kedatangan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Pergudangan dan Industri Taman Tekno BSD City.

Berdasarkan pantauan di Kantor Kejari Tangsel, dua perwakilan dari BSD Sinar Mas Land hadir untuk memenuhi panggilan.

Keduanya terlihat mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana jeans saat tiba di lokasi.

Mereka menjalani pemeriksaan di ruang Intelijen Kejari Kota Tangsel mulai pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB, atau kurang lebih selama empat jam.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.

"Ya benar, tadi kami lakukan pemanggilan untuk meminta keterangan terkait kebakaran dan pencemaran lingkungan di Kawasan Taman Tekno BSD," katanya.

Ronny menerangkan, dari hasil pemanggilan tersebut, pihaknya akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

"Hasil hari ini akan kami dalami untuk menentukan langkah berikutnya," terangnya.

Usai pemeriksaan, kedua perwakilan BSD Sinarmas Land enggan memberikan pernyataan kepada awak media.

Sebagai informasi, kebakaran besar sebelumnya terjadi di sebuah gudang pestisida di kawasan Pergudangan dan Industri Taman Tekno BSD Sinarmas Land pada 9 Februari 2026.

Peristiwa itu mengakibatkan limbah bahan kimia mengalir ke Kali Jaletreng dan memicu pencemaran lingkungan.

Dampaknya, ratusan ikan ditemukan mati di sepanjang aliran sungai hingga ke Sungai Cisadane, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Penahanan tersebut dilakukan terkait dugaan penggelapan aset milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa, bukan perkara First Travel seperti yang sempat beredar di sejumlah informasi publik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, membenarkan bahwa IV merupakan jaksa PTDH di Kejati Banten yang kini sedang diproses secara hukum di Jawa Barat.

“Iya benar, yang bersangkutan memang jaksa di sini (Kejati Banten-red). Saat ini sedang menjalani proses hukum di Kejati Jawa Barat,” katanya pada Jumat, (17/4/2026).

Jonathan menjelaskan bahwa kasus yang menjerat IV tidak ada kaitannya dengan dugaan penggelapan aset dalam perkara First Travel.

Ia menyebut informasi yang mengaitkan IV dengan kasus tersebut adalah tidak benar.

“Perlu kami tegaskan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan penggelapan aset First Travel. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan konfirmasi ke Kejati Jawa Barat,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan tindak pidana tersebut terjadi saat IV menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Depok.

Dalam kapasitas tersebut, IV diduga terlibat dalam pengelolaan aset sitaan yang berasal dari perkara KSP Pandawa.

Saat ini, lanjut Jonathan, IV telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan.

“Ya betul, sudah ditahan. Saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti di Kejari Depok,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses penggeledahan tersebut berlangsung selama empat jam, yakni mulai pukul 15.00 WIB hingga 19.00 WIB, pada dua titik lokasi kantor PT ABM yang terletak di Jalan KH Abdul Latief, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang.

Dari lokasi penggeledahan, petugas penyidik Kejati Banten mengamankan sejumlah dokumen penting, unit komputer, serta barang bukti lainnya yang diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, mengungkapkan bahwa tim penyidik mengamankan sekitar 90 bundel dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara.

“Dari hasil penggeledahan, tim penyidik mendapatkan kurang lebih 90 bundel dokumen penting serta satu unit CPU yang akan dijadikan alat bukti,” katanya kepada Titik Kata. Jumat, (17/4/2026).

Jonathan menjelaskan, penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan PT ABM selama periode 2020 hingga 2024.

"Dalam proses tersebut, PT ABM diduga tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan, serta evaluasi badan usaha milik daerah," pungkasnya.

Diketahui sebelum penggeledahan, pihak penyidik diketahui telah memanggil dan memeriksa sejumlah pihak, termasuk jajaran mantan pimpinan di tubuh BUMD tersebut.

Mereka yang telah dimintai keterangan antara lain mantan Direktur Utama PT ABM berinisial SW, mantan Direktur Operasional IM, mantan Komisaris Independen HB, serta mantan Komisaris Utama MU. Selain unsur pimpinan, Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) PT ABM berinisial SA juga turut diperiksa.

Pria bernama Maskuri alias Pakde (63) ditangkap di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, setelah satu tahun buron.

"Yang bersangkutan masuk DPO (daftar pencarian orang) sejak satu tahun terakhir," kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Kejati Banten, Armansyah Lubis, Kamis (9/4/2026).

Armansyah menjelaskan, penangkapan dilakukan di Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 18.40 WIB.

Lokasi tersebut diketahui merupakan tempat persembunyian Maskuri di rumah keponakannya.

Menurutnya, keberhasilan penangkapan ini berawal dari informasi akurat yang diterima tim terkait keberadaan terpidana.

Tim kemudian bergerak cepat menuju lokasi dan langsung melakukan pengamanan.

"Kemudian tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan yang bersangkutan tanpa perlawanan,” jelasnya.

Maskuri diketahui merupakan terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4465 K/Pid.Sus/2025.

Dalam putusan tersebut, ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencabulan terhadap anak.

“Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk perbuatan cabul,” katanya.

Berdasarkan amar putusan, Maskuri dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda sebesar Rp50 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tangerang sempat membebaskan Maskuri.

Namun, jaksa kemudian mengajukan kasasi hingga Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah.

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, Maskuri tidak memenuhi panggilan eksekusi sehingga dimasukkan dalam daftar buronan.

Usai ditangkap, ia langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk menjalani proses lanjutan.

Armansyah menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan mengeksekusi putusan pengadilan.

“Selanjutnya terpidana dilakukan pengecekan dan segera dieksekusi ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang,” ujarnya.

Salah satu korbannya merupakan ojek online (ojol) berinisial SS.

"Saya sangat kaget karena tiba-tiba mendapat surat tagihan kredit dari bank plat merah. Padahal, enggak pernah mengajukan kredit atas nama saya," kata SS.

Pencatutan nama kredit macet itu juga dialami oleh AR, karyawan swasta di Kota Tangsel.

Dia mengetahui namanya dicatut kredit macet saat akan mengajukan kredit pinjaman rumah. 

"Saya mau mengajukan KPR, saat dicek ternyata nama saya sudah tecatat punya kredit macet. Padalah saya enggak pernah punya pinjaman kredit tersebut," ungkap AR.

AR kemudian melaporkan temuan itu ke bank plat merah terkait kredit fiktif yang mencatut namanya itu. 

Usut punya usut, pencatutan puluhan nama dalam kasus kredit fiktif itu merupakan ulah perbuatan tiga terdakwa MR, H dan GSP dalam Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Kredit pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Cabang Bumi Serpong Damai Periode Tahun 2022-2024 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp13 miliar.

Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang. Dalam fakta persidangan, terungkap terdakwa memiliki peran berbeda dalam proses pencairan dan penggunaan fasilitas kredit fiktif tersebut. 

Terdakwa H, selaku Branch Manager, diduga berperan sebagai pengendali utama yang tetap menyetujui pencairan fasilitas kredit meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian antara dokumen jaminan dan debitur, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. 

Terdakwa GSP, sebagai SME and Credit Program Unit Head, bertanggung jawab atas penyusunan analisa yang tidak sesuai fakta, dan menyetujui dokumen pengajuan kredit fiktif dan menyatakan seolah-olah debitur layak mendapatkan fasilitas kredit. Padahal agunan yang digunakan bukan milik debitur dan tidak memenuhi syarat. 

Sedangkan terdakwa MR, sebagai Junior Kredit Program, diduga turut membantu kelengkapan dokumen administratif pengajuan kredit, meskipun mengetahui adanya pemalsuan data dan tidak sahnya dokumen jaminan, sehingga memperlancar proses pencairan kredit fiktif tersebut. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat sebanyak 36 berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang pengajuannya direkayasa dan diajukan tanpa sepengetahuan dari calon debitur/nasabah terkait(kredit fiktif). 

Fakta yang terungkap dipersidangan, nasabah-nasabah yang datanya digunakan tanpa sepengetahuannya, dan didalam persidangan banyak debitur yang datanya dipakai, merasa kaget serta sedih dan bahkan ada nasabah/debitur yang menangis dipersidangan dikarenakan data-datanya telah dipalsukan dan disalahgunakan oleh Para Terdakwa, sehingga nasabah/debitur tersebut yang menanggung akibat dari perbuatan para terdakwa. 

Bahwa hasil pencairan dana dari 36 berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut, Terdakwa MR menyerahkan kepada Terdakwa H kemudian dibagi antara Terdakwa MR, Terdakwa H dan Terdakwa GSP. 

Pembagian tersebut dengan mekanisme persentase dimana Terdakwa H mendapatkan 70% hasil pencairan, Terdakwa MR mendapatkan 20% hasil pencairan, dan Terdakwa GSP mendapatkan 10% hasil pencairan.

Bahwa hal tesebut dikuatkan oleh saksi dalam persidangan.

Aksi oknum bank plat merah itu tentu sangat berbahaya dan dapat dialami oleh masyarakat lainnya.

Pasalnya, data identitas masyarakat dapat diaalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Sehingga perlu hukuman setimpal untuk efek jera sehingga tak terjadi hal serupa di massa mendatang.

Perintah itu muncul di tengah gelombang solidaritas dari masyarakat sipil yang mendesak aparat penegak hukum tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang diduga berada di balik serangan terhadap pembela hak asasi manusia tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya telah menerima instruksi langsung dari Presiden untuk memastikan kasus tersebut diusut secara profesional dan transparan.

“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional dan transparan,” kata Sigit kepada wartawan usai meninjau arus mudik di Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, Minggu (15/3/2026).

Menurut Sigit, penyelidikan akan mengedepankan scientific crime investigation atau metode penyidikan berbasis bukti ilmiah.

Saat ini, kata dia, aparat kepolisian masih mengumpulkan informasi dan sejumlah bukti untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut.

“Langkah-langkah yang kita lakukan tetap mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi,” ujarnya.

Polri juga berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut. Kapolri memastikan identitas dan keselamatan pelapor akan dilindungi.

Kronologi Serangan

Serangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis malam (12/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIB di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat.

Saat itu Andrie sedang mengendarai sepeda motor ketika dua pria tak dikenal yang berboncengan motor mendekatinya. Salah satu pelaku kemudian menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah korban.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada tubuhnya, termasuk pada wajah dan bagian mata. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Serangan itu segera memicu keprihatinan luas dari organisasi masyarakat sipil, terutama karena Andrie dikenal sebagai aktivis yang aktif mengadvokasi isu hak asasi manusia.

Solidaritas Publik Menguat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan solidaritas terhadap Andrie dan mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga ke aktor intelektualnya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil, penyerangan terhadap aktivis dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan kerja-kerja advokasi HAM.

Mereka juga menilai negara memiliki kewajiban memastikan perlindungan terhadap pembela HAM sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Tekanan publik itu semakin menguat karena serangan terhadap aktivis kerap meninggalkan tanda tanya panjang jika tidak diusut secara transparan.

Ujian bagi Penegakan Hukum

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis juga mengingatkan publik pada sejumlah kasus serupa yang sebelumnya menyita perhatian nasional.

Karena itu, sejumlah pihak menilai pengungkapan kasus ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi aktivis dan menegakkan hukum secara independen.

Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku dan belum mengumumkan adanya tersangka dalam kasus tersebut. (01Tkt)

Ratusan santri tidak mengikuti kegiatan mengaji seperti biasanya, melainkan mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan langsung oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melalui program Jaksa Masuk Pesantren.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 400 santri mengikuti sesi edukasi hukum yang terbagi atas 200 santri putra dan 200 santri putri.

Para peserta mendapatkan pemahaman terkait berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi remaja, seperti bullying, cyberbullying, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahaya narkotika, hingga upaya pencegahan tawuran di kalangan pelajar.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Ronny Hutagalun, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi penyuluhan hukum perdana yang digelar pihaknya di lingkungan pesantren pada tahun 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari kampanye edukasi hukum bertajuk Kenali Hukum Jauhi Hukuman.

“Pada tahun 2026 ini, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk pertama kalinya melaksanakan program Jaksa Masuk Pesantren dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum kepada para santri,” ujar Ronny di lokasi kegiatan.

Ia menjelaskan, program edukasi hukum tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga pesantren.

Menurutnya, para santri juga perlu memiliki pemahaman hukum yang memadai agar mampu menghadapi tantangan sosial di era digital.

“Selain menyasar sekolah-sekolah pada umumnya, kami juga ingin memberikan pemahaman hukum kepada para santri. Harapannya semakin banyak masyarakat yang memahami hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontory, KH Aditia Warman, menyambut baik program edukasi tersebut.

Ia menilai kegiatan penyuluhan hukum sangat penting bagi para santri agar mereka dapat memahami batasan-batasan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini, para santri bisa lebih melek hukum sehingga mampu menjaga diri dari perbuatan yang melanggar hukum,” ujar KH Aditia Warman.

Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan berharap program Jaksa Masuk Pesantren dapat terus diperluas ke berbagai sekolah dan lembaga pendidikan lainnya di wilayah Tangerang Selatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sejak dini.

Hal tersebut menindaklanjuti penggeledahan jaksa penyidik pada Kejari Serang di Kantor BPN Kota Serang yang beralamat Jalan Raya Serang-Pandeglang, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Kasubsi 1 intelejen Kejari Serang, Muhammad Siddiq mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengurusan perizinan di BPN Kota Serang pada 2020 sampai dengan 2025.

"Bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRIN-5/M.6.10/Fd.2/03/2026 tanggal 03 Maret 2026. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti," katanya pada Rabu, (4/3/2026).

Dari penggeledahan itu, lanjut Siddiq, penyidik berhasil menemukan beberapa barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana.

"Diantaranya beberapa dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan pengurusan tanah, satu unit PC, dua unit Laptop, 20 unit Handphone dan uang tunai sebanyak Rp.228.150.000," ujarnya.

"Selanjutnya seluruh barang bukti tersebut diamankan pada Kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk proses Penyidikan lebih lanjut," pungkasnya.

Tiga perusahaan tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS). Ketiganya merupakan perusahaan produksi batu bara yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka korporasi dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi terkait fee per metrik ton produksi batu bara.

“Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya Saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru,” ujar Budi, Rabu (19/2/2026).

KPK menduga ketiga perusahaan tersebut bersama-sama dengan Rita melakukan penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Rita diduga menerima jatah antara 3,3 hingga 5 dolar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi.

Selain menetapkan tersangka korporasi, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi pada Rabu. Mereka antara lain Direktur Utama PT SKN Johansyah Anton Budiman, Direktur PT SKN Rifando, dan staf bagian keuangan PT ABP Yospita Feronika BR. Ginting.

“Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW,” kata Budi.

Sementara terhadap Yospita, penyidik mendalami data dan proses produksi di PT ABP.

Dalam perkara ini, KPK juga menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rita diduga menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut.

Sebelumnya, Rita divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 6 Juli 2018 karena terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari pemohon izin dan rekanan proyek. Saat ini ia menjalani hukuman di Lapas Perempuan Pondok Bambu.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini. (01Tkt)

Dari hasil pengungkapan itu, Polres Serpong mengamankan barang bukti 2,1 kilogram sabu.

Kapolres Kota Tangsel, AKBP Boy Jumalolo mengatakan, pengungkapan jaringan narkotika ini merupakan dari hasil pengembangan dari pelaku DS yang lebih dulu diamankan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada 28 September 2025 lalu,

"Dari hasil pemeriksaan DS mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang tinggal di wilayah Bandung, Jawa Barat. Berkat informasi tersebut, kemudian dikembangkan dan pada Selasa 27 Januari kemarin berhasil mengamankan seorang pria berinisial HRS (42) di sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung," ungkap AKBP Boy saat konferensi pers di Mapolres Kota Tangsel, Kamis (5/2/2026).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HRS (42) petugas kembali mengamankan dua paket besar narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram yang tersimpan didalam tas ransel.

"Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 paket besar narkotika jenis sabu seberat 2,1 kilogram, 2 paket sedang narkotika jenis sabu seberat 8,5 gram, 6 paket kecil narkotika jenis sabu seberat 4,3 gram, sebuah timbangan digital, 2 pack plastik klip, 2 unit handphone, 1 tas ransel warna navy dan 1 alat hisap sabu/bong," paparnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka HRS (42) dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 610 ayat (2) huruf a serta Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana berat.

Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Doddy Irawan mengungkapkan, adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran obat terlarang dari warung kelontong.

Dari hasil pengembangan, Polsek Pamulang berhasil mengamankan IR dan AL pada Minggu (1/2/2026).

"Di lokasi berhasil diamankan 2.571 butir obat keras berbagai merk dan uang hasil penjualan sebesar Rp 749 ribu," ungkap AKP Wawan pada Selasa (3/2/2026).

Selanjutnya, guna pengembangan lebih lanjut kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Pamulang.

"Kedua pelaku tengah dilakukan pemeriksaan guna pengembangan lebih lanjut," ucap AKP Wawan.

Sementara itu, kedua pelaku terancam terjerat tindak pidana penyalahgunaan obat keras daftar G dan psikotropika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP terbaru.

Kasat Resnarkoba Polres Tangsel AKP Pardiman menjelaskan, dalam pengungkapan itu, Satresnarkoba Polres Tangsel mengamankan Z dan R serta barang bukti berupa ribuan butir obat-obatan.

"Ada obat trihexyphenidyl (747 butir), tramadol (900 butir), hexymer (90 butir), alprazolam antara 1 mg (6 butir), alprazolam mersi 1 mg (3 butir), alprazolam xanax 1 mg (1 butir), alprazolam alganax 1 mg (1 butir), valdimex 1 mg (1 butir) dan elsigan 2 mg (2 butir)," ujar AKP Pardiman, Senin (2/2/2026).

AKP Pardiman menambahkan, Polres Tangsel menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran obat-obatan daftar G yang disalahgunakan.

"Segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau melihat adanya peredaran narkoba, maupun obat-obatan terlarang," ungkapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan tindak pidana penyalahgunaan obat keras daftar G dan psikotropika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP terbaru.

H (43) diduga mencuri handphone dan iPad merasakan bogem mentah dari warga sekitar.

Angga (20) pedagang ayam penyet menjelaskan, berawal dari gerak-gerik H mencurigakan yang memesan 30 porsi dan meminta nota pembayaran.

"Pas saya kembali liat handphone tablet tidak ada, langsung aja saya tomprok itu orang saat mau kabur dengan motornya," ungkap Angga pada Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq yang mendapat laporan dari masyarakat langsung menuju lokasi dan mengamankan H dari amukan warga.

"Polsek Ciputat Timur akan terus hadir di tengah masyarakat dan merespons setiap laporan secara profesional guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.

Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo A54 warna hitam, 1 unit iPad warna abu-abu, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi B 6191 WYM.

Kasi Pidum Kejari Serang, Purkon Rohiyat mengatakan, pembayaran denda tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Serang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 

"Pembayaran denda ini merupakan tindaklanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya pada Senin, (6/1/2025).

Purkon menjelaskan, perkara tersebut berawal saat PT GNI yang sebelumnya bernama PT Aneka Baja Perkasa Industry (ABPI) melakukan kegiatan produksi industri pengolahan logam, baja dan alumunium (kawat) tersebut menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (B3). 

"Limbah B3 itu langung ke media tanah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang," ujarnya. 

Kronologinya, Purqon mengungkapkan, pembuangan limbah B3 atau dumping tersebut dilakukan pada Juni 2024, berjenis limbah B3 yang dibuang berupa Fly Ash dan Bottom Ash.

"Limbah itu merupakan hasil pembakaran dengan cara meletakkan atau menempatkan atau ditimbun atau open dumping secara langsung di lahan kosong dekat area gedung Thermopack Oil seluas kurang lebih 209,61 meter persegi," paparnya.

Selain itu, lanjut Purqon, PT GNI juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI sampai area bekas dumping limbah B3 dinyatakan pulih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

"Seluruh biaya perbaikan ditanggung oleh PT Growth Nusantara Industry," ucapnya.

Purkon menambahkan, Volume limbah B3 yang dihasilkan perusahaan yang berlokasi di Kawasan Modern Cikande tersebut sebanyak 47,22 meter kubik. Pencemaran lingkungan tersebut telah ditindaklanjuti PT GNI dengan melakukan perbaikan.

Diketahui, tindakan PT GNI ini telah dinyatakan majelis hakim bersalah dan melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 3 Pasal 2 angka 20 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Salah satu yang terdampak adalah pembangunan turap penahan banjir di wilayah Pondok Aren, yang kini menjadi perhatian khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap proyek tersebut.

Hal ini dilakukan menyusul laporan adanya keterlambatan pekerjaan yang melewati batas waktu atau termin sesuai kontrak.

“Memang sempat terjadi keterlambatan dari jadwal yang tertuang dalam kontrak kerja. Karena itu, kami turun untuk memastikan progres dan kualitas pekerjaan tetap terjaga,” kata Ronny, Rabu (31/12/2025).

Meski demikian, Ronny menegaskan keterlambatan tersebut bukan disebabkan unsur kesengajaan maupun kelalaian dari pihak pelaksana proyek.

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah kondisi cuaca ekstrem serta karakter geografis lokasi pembangunan.

Ia menekankan agar pengerjaan proyek tetap dilakukan secara maksimal dan sesuai spesifikasi teknis, khususnya kualitas material yang digunakan.

Menurutnya, proyek ini memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengendalian banjir di wilayah rawan.

“Pekerjaan harus tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kualitas tidak boleh dikorbankan karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh warga Tangsel,” tegasnya.

Ronny juga menyampaikan bahwa penyedia jasa telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak, yakni sebesar satu per mil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya (DSDABMBK) Kota Tangsel, Eka Pribawa, menyebut nilai proyek turap tersebut mencapai Rp15 miliar dan dikerjakan di dua lokasi berbeda.

“Pembangunan dilakukan di segmen Bintaro Galeri dan segmen Pondok Kacang Prima. Target awalnya rampung pada 30 Desember 2025,” jelas Eka.

Ia menambahkan, selama pelaksanaan proyek, Kejari Tangsel telah melakukan peninjauan lapangan sebanyak dua kali sebagai bagian dari pengawalan dan pengawasan prosedural.

“Setiap perkembangan pekerjaan selalu kami laporkan. Tujuannya agar pihak Kejaksaan mengetahui kondisi lapangan secara langsung, termasuk kendala cuaca yang kami hadapi,” pungkasnya.

Eksekusi tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang, Merryon Hariputra, mengungkapkan bahwa eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 368/Pid.B/2024/PN Srg.

Barang bukti yang dieksekusi berupa metal scrap berbentuk bangkai kapal.

Material tersebut berasal dari muatan yang berada di atas Barge Samudera Bintan 2701, serta sebagian lainnya masih berada di atas badan Kapal MV GPO Amethyst.

“Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara,” ujar Merryon, Selasa (30/12/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kejari Serang menggandeng Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bantenuntuk melakukan estimasi berat konstruksi bangkai kapal sebelum proses pelelangan dilaksanakan.

Proses lelang barang rampasan negara itu digelar pada 30 Desember 2024.

Salah satu ketentuan utama lelang adalah kewajiban penyetoran uang jaminan dan pelunasan melalui rekening Penampungan Negara di Bank BRI Cabang Serang.

“Hasil lelang mencapai nilai Rp19.500.829.000 dan telah disetorkan sesuai prosedur,” jelas Merryon.

Meski demikian, proses lelang tersebut sempat menuai keberatan.

Gugatan perdata diajukan oleh pihak tertentu yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Kepala Kantor Bea dan Cukai, serta Sigit Nurwanto bin Poniran.

Hingga kini, Kejari Serang menegaskan seluruh tahapan eksekusi dan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penghargaan tersebut diraih oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berhasil menyabet peringkat pertama, sementara Bidang Intelijen menempati peringkat kedua sebagai satuan kerja terbaik tingkat Kejati Banten.

Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Tangsel, M. R. Romy Perkasa, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari konsistensi kerja tim serta keseriusan para Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Menurut Romy, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi solid antarjaksa, dukungan penuh staf, serta arahan pimpinan yang berkelanjutan.

Seluruh jajaran Datun, kata dia, bekerja dengan target yang jelas dan disiplin tinggi, sejalan dengan penerapan nilai Tri Krama Adhyaksa.

“Kami fokus pada tujuan kerja yang terarah dan profesional. Dengan itu, kami bisa membantu pemerintah daerah sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan layanan hukum,” ujar Romy.

Lebih lanjut, Romy berharap prestasi ini dapat memacu seluruh bidang di Kejari Tangsel untuk semakin berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat Tangerang Selatan.

Sejumlah program unggulan pun akan terus diperkuat ke depan, di antaranya pelayanan hukum gratis keliling yang menyasar kecamatan hingga pusat perbelanjaan, serta program Halo JPN yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi hukum secara daring.

“Komitmen kami adalah hadir untuk masyarakat dan negara, melalui penegakan hukum yang berkeadilan serta edukasi hukum yang mudah diakses,” pungkasnya.

Aset tersebut diselamatkan melalui langkah hukum yang dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kepala Kejari Kota Tangsel, Apreza Darul Putra, mengungkapkan bahwa proses penyelamatan aset ini membutuhkan waktu panjang dan upaya intensif.

“Alhamdulillah, pada akhirnya tahun ini kita berhasil menyelamatkan aset Pemkot Tangsel senilai Rp84 miliar,” ujarnya.

Menurut Apreza, capaian ini merupakan bukti komitmen Kejari Tangsel dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami harus hadir untuk masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami ditugaskan negara untuk semaksimal mungkin melakukan backup terhadap pemerintahan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Datun Kejari Tangsel, M. R. Romy Perkasa, merinci bahwa aset yang berhasil diselamatkan mayoritas berupa tanah dan bangunan yang sebelumnya dikuasai sepihak.

Aset tersebut mencakup:

1. 5 bidang tanah dengan total luas 7.750 meter persegi
2. Tanah dan bangunan di Pondok Kacang Timur seluas 1.000 meter persegi
3. Lahan sekolah dan kantor kelurahan di kawasan Sawah Baru, Ciputat

Romy menegaskan bahwa pemulihan aset ini sangat penting untuk menjaga kepentingan publik serta memastikan seluruh fasilitas masyarakat kembali dalam penguasaan pemerintah.

Upaya penyelamatan aset ini menunjukkan peran strategis Kejari Tangsel dalam menjaga kekayaan daerah agar tetap bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sejumlah saksi dihadirkan dan memberikan kesaksian yang memperjelas kronologi kekerasan tersebut.

Saksi pertama, Anton, staf Humas KLH, menjelaskan bahwa ia tiba lebih dulu di lokasi bersama tim protokol dan sejumlah jurnalis sebelum rombongan menteri dan deputi penegakan hukum hadir.

Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan sidak atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah di perusahaan tersebut.

“Perusahaan ini sudah lama bermasalah. Kami hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan yang masuk,” ucap Anton di hadapan majelis hakim.

Namun, setibanya di lokasi, tim KLH dan jurnalis justru mendapat penolakan dari pihak perusahaan.

Wartawan dilarang memasuki area pabrik dan diminta menunggu di luar.

Situasi baru berubah setelah Deputi Gakkum KLH, Brigjen Pol Rizal Irawan, menegur petugas keamanan dan anggota Brimob yang berjaga di perusahaan tersebut.

Tak lama setelah rombongan dipersilakan masuk, insiden kekerasan terjadi. Anton mengaku dipanggil oleh Karim alias Kipli, salah satu terdakwa, yang kemudian berusaha merebut ponselnya.

“Saya dijatuhkan dan dipukuli di depan parkiran,” kata Anton.

Ia menyebut Karim memiting lehernya hingga terjatuh sebelum sekelompok orang ikut mengeroyoknya.

Kesaksian Anton diperkuat oleh saksi Rifky, jurnalis yang turut menjadi korban. Rifky mengatakan melihat langsung aksi pemitingan dan pengeroyokan terhadap Anton.

Ia sendiri juga menjadi sasaran kekerasan saat mencoba menyelamatkan diri. Rifky mengaku dipukul di bagian telinga, pundak, dan leher setelah terjatuh.

Dalam persidangan, para terdakwa tidak membantah keterlibatan mereka. Karim mengaku memiting Anton atas perintah Briptu Tegar Bintang Maulana, anggota Brimob Polda Banten yang ditugaskan menjaga perusahaan.

“Saya memiting Anton,” ujar Karim tanpa ragu.

Terdakwa lainnya, Bangga Munggaran alias Banggol, mengaku menendang Anton sekali karena diperintah oleh Briptu Tegar.

Ahmad Rizal mengakui memukul korban dua kali secara spontan karena merasa dirinya menjadi bagian dari perusahaan.

Sementara itu, Syifaudin alias Ipoy mengaku mengejar dan memukul jurnalis Rifky di bagian leher, dan Ajat Jatnika alias Miki mengaku memukul kepala Rifky dua kali.

Para terdakwa juga membenarkan bahwa ponsel yang dijadikan barang bukti adalah milik mereka.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menjerat lima terdakwa — Karim, Banggol, Ahmad Rizal, Ipoy, dan Miki — dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Satu tersangka lain, Briptu Tegar, menjalani proses hukum dalam berkas terpisah.

Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari pihak terdakwa.

Kepala Kejari Tangsel, Apreza Darul Putra, mengungkapkan bahwa pesan tersebut disampaikan langsung saat rombongan Kejati Banten berkunjung ke kantor Kejari Tangsel di Jalan Promoter, Serpong, pada Selasa, 25 November 2025.

“Bu Kajati menyampaikan arahan yang juga sering ditekankan oleh Pak Jaksa Agung, yakni pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk praktik transaksional,” ujar Reza.

Tak hanya memberikan pesan moral, Maria Erna Elastiyani juga meninjau secara langsung kondisi kantor Kejari Tangsel.

Menurut Reza, Kajati Banten cukup terkesan dengan bangunan kantor yang masih terbilang baru serta memiliki desain interior yang modern dan nyaman.

Dalam agenda kunjungannya, rombongan Kejati Banten melihat satu per satu ruang kerja hingga fasilitas pelayanan masyarakat yang berada di lingkungan Kejari Tangsel.

“Pesan beliau jelas, karena tempat tugasnya sudah sangat mendukung, maka seluruh jajaran harus bekerja lebih maksimal dan tidak boleh mengecewakan masyarakat,” kata Reza.

Kunjungan tersebut menjadi pengingat bagi Kejari Tangsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mempertahankan kepercayaan publik.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan transaksi jual beli minyak goreng Non DMO CP8/CP10.

Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, menjelaskan bahwa perkara bermula pada 28 Februari 2025, ketika YU melakukan perjanjian jual beli minyak goreng curah sebanyak 1.200 ton dengan AAW.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp20,4 miliar, dengan skema pembayaran melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Namun, pada 27 Maret 2025, SKBDN tersebut telah dicairkan oleh AAW di Bank BRI Cabang Bintaro.

Masalah muncul ketika barang yang dibeli, 1.200 ton minyak goreng Non DMO tidak pernah dikirim kepada PT ABM.

“Minyak goreng yang dibayarkan tidak pernah diterima. Audit Kantor Akuntan Publik menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara mencapai Rp20,48 miliar,” ujar Rangga, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, alat bukti yang dikumpulkan penyidik telah cukup kuat untuk meningkatkan status keduanya menjadi tersangka.

Kejati Banten pun menerbitkan surat perintah penahanan untuk kedua pimpinan perusahaan tersebut.

Surat perintah penahanan AAW tercatat dalam PRINT-1420/M.6/Fd.1/11/2025, sedangkan penahanan YU berdasarkan PRINT-1419/M.6/Fd.1/11/2025, keduanya bertanggal 24 November 2025.

Keduanya dimintai pertanggungjawaban atas dugaan keterlibatan dalam transaksi fiktif yang melibatkan PT ABM dan PT KAN.

Dari hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan pidana korupsi, yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau.

Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau.

Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“YU dan AAW mulai hari ini resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Negara Kelas II B Serang, terhitung sejak Senin, 24 November 2025,” tutup Rangga.

Pelaku berinisial TRM (49) ditangkap bersama barang bukti uang tunai senilai total Rp310 juta serta sebuah senjata api jenis revolver lengkap dengan peluru tajam.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Selatan, Apreza Daru Putra, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) dan Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung. Penangkapan dilakukan setelah tim intelijen mengantongi informasi pergerakan pelaku.

“Berdasarkan data intelijen kami, pelaku langsung diamankan tanpa ada transaksi berjalan. Pada saat ditangkap, uang sudah berada dalam penguasaannya,” ujar Apreza dalam konferensi pers di Kantor Kejari Tangsel, Kamis (13/11/2025).

Modus Penipuan: Mengaku Staf Ahli Jaksa Agung Berpangkat Bintang Satu

Dari hasil interogasi, terungkap bahwa uang ratusan juta rupiah tersebut didapat TRM dengan cara menipu seseorang yang ingin mengurus sebuah perkara hukum.

Pelaku mengaku sebagai staf ahli Jaksa Agung berpangkat bintang satu dan meyakinkan korbannya bahwa ia memiliki jaringan kuat di Kejaksaan Agung.

“Berdasarkan keterangan pelaku, sebagian dari uang itu sudah ditransfer ke rekening. Uang tunai yang berhasil diamankan berjumlah Rp283 juta,” ungkap Apreza.

Yang lebih mengejutkan, saat ditangkap TRM mengenakan pakaian dinas harian (PDH) layaknya seorang jaksa sungguhan, sehingga membuat korbannya semakin percaya.

Masih Ditelusuri: Siapa Sebenarnya Korban Penipuan?

Hingga kini, tim Kejari Tangsel masih melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa saja yang telah menjadi korban penipuan pelaku.

Apreza menegaskan bahwa status TRM saat ini belum menjadi tersangka, namun telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.

“Karena ini masuk ranah tindak pidana umum, maka penanganan langsung dilakukan Polres. Jadi saat ini kami belum dapat informasi detail mengenai korban,” jelasnya.

Imbauan: Jangan Percaya pada Pihak yang Mengaku Bisa ‘Urus Perkara’

Apreza menegaskan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap pihak mana pun yang mengaku bisa membantu mengurus perkara hukum dengan menggunakan nama Kejaksaan.

“Kalau ada yang mengaku bisa mengurus perkara atas nama kejaksaan, itu jelas tidak benar. Silakan langsung konfirmasi ke Kejari Tangsel,” tegasnya.

Selain uang tunai dan seragam yang dikenakan pelaku, aparat juga menyita sejumlah barang bukti tambahan, seperti handphone Nokia, mobil Agya, dua KTP, SIM A dan C, NPWP, sepatu hitam, serta dua kartu ATM.

Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengatasnamakan institusi negara demi keuntungan pribadi.

Penangkapan dilakukan di Desa Kalimati, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Selasa (11/11/2025).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, menjelaskan bahwa Fauzan sebelumnya sempat diputus bebas oleh pengadilan.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tinggal diam dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1321K/Pid/2022 tertanggal 15 Desember 2022, Mahkamah menyatakan bahwa terpidana Mohammad Fauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama,” ujar Rangga dalam keterangan resminya, Kamis (13/11/2025).

Dengan putusan tersebut, Fauzan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yang diajukan JPU.

Rangga menambahkan, saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif, sehingga proses penangkapan berjalan lancar tanpa hambatan.

Usai ditangkap, Fauzan langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

“Selanjutnya, terpidana akan dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejari Kota Tangerang dan menjalani masa pidananya di Lapas Pemuda Kota Tangerang,” tutup Rangga.

Acara tersebut menjadi momen perpisahan bagi Apsari Dewi, yang resmi meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Kejari Tangsel setelah dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Dalam kesempatan itu, jajaran Korps Adhyaksa Kota Tangsel turut menyambut kehadiran pemimpin baru, Apreza Daru Putra, yang resmi dilantik oleh Kepala Kejati Banten pada 29 Oktober 2025.

Apsari Dewi: Tangsel Jadi Tempat Belajar dan Penuh Kekeluargaan

Dengan suara bergetar, Apsari Dewi menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh hati kepada seluruh pegawai Kejari Tangsel.

Ia mengaku memiliki kenangan yang begitu dalam selama memimpin di kota penyangga Ibu Kota tersebut.

“Pertama kali menjadi kepala kejari dan belajar menjadi Kejari di Kota Tangsel. Hampir tidak ada dukanya, mungkin hanya sedikit. Tapi di sini saya banyak isi dengan semangat dan kebahagiaan,” ungkap Apsari dengan senyum haru.

Apsari juga menuturkan bahwa lingkungan Kejari Tangsel memberikan rasa kekeluargaan yang luar biasa selama masa kepemimpinannya.

Ia berharap, sosok Apreza Daru Putra dapat membawa institusi tersebut menjadi lebih baik ke depannya.

“Di sini saya mendapat keluarga yang luar biasa. Saya yakin, bapak pasti bisa lebih baik dari saya,” ujar Apsari sembari menitipkan pesan hangat untuk keluarga besar Kejari Tangsel.

Apreza Daru Putra Siap Melanjutkan dan Meningkatkan Capaian Kejari Tangsel

Menanggapi sambutan hangat tersebut, Apreza Daru Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme tinggi.

Menurutnya, semangat kerja yang solid di lingkungan Kejari Tangsel menjadi modal penting untuk terus menjaga citra positif kejaksaan di mata publik.

“Terus terang saya semakin bersemangat. Dari kesan pertama, saya melihat pemerintahan Kota Tangsel ini sangat asik dan akrab. Ditambah lagi dengan pegawai-pegawai yang luar biasa. Saya berharap apa yang sudah baik selama ini bisa semakin ditingkatkan,” kata Apreza.

Apreza menegaskan bahwa dirinya siap melanjutkan program kerja yang telah dirintis oleh Apsari Dewi, sekaligus membawa Kejari Tangsel semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan hukum yang profesional dan humanis.

Pelantikan tersebut digelar di Aula Kejati Banten, Kota Serang, pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Tiga pejabat yang dilantik yakni Apreza Darul Putra sebagai Kepala Kejari Kota Tangerang Selatan, Onneri Khairozasebagai Kepala Kejari Lebak, dan Surayadi Sembiring sebagai Kepala Kejari Pandeglang.

Dalam sambutannya, Kajati Banten Maria Erna menegaskan bahwa para kepala Kejari yang baru dilantik harus segera menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di wilayah kerja masing-masing.

“Tegakkan hukum dengan hati nurani dan keberanian. Segera optimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah masing-masing. Tunjukkan bahwa saudara mampu memimpin dengan hasil kerja yang nyata, baik dari sisi jumlah maupun kualitas penyidikan,” ujar Maria dengan tegas.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas diri dan keluarga, serta memastikan pengawasan internal berjalan efektif untuk menciptakan perilaku dan tutur kata yang sesuai dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

“Sumpah jabatan bukan sekadar formalitas. Itu adalah janji luhur yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pimpinan dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Maria mengingatkan agar para pejabat baru menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga nama baik institusi kejaksaan.

“Pastikan setiap langkah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan pengabdian,” lanjutnya.

Selain itu, Kajati Banten juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama yang telah menuntaskan tugas dengan penuh dedikasi.

Ia berharap pengalaman dan semangat pengabdian mereka menjadi teladan di tempat tugas yang baru.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat, baik suami maupun istri, yang telah memberi dukungan dan doa. Keberhasilan seorang penegak hukum tidak lepas dari kekuatan doa keluarga,” tutupnya.

Tersangka berinisial IGNCKR resmi ditahan setelah penyidik menemukan bukti kuat atas dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan PT SBM yang merugikan negara miliaran rupiah.

Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang, Meryon Hariputra, menjelaskan bahwa penetapan tersangka IGNCKR merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat tersangka IS dalam periode pengelolaan PT SBM tahun 2019–2025.

“Tim penyidik Kejari Serang telah melakukan penahanan terhadap tersangka IGNCKR. Kasus ini merupakan lanjutan dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan BUMD PT SBM sejak 2019 hingga 2025,” ujar Meryon di Kantor Kejari Serang, Kamis (30/10/2025).

Dugaan Modus: Penyalahgunaan Kontrak Kerja Sama

Menurut Meryon, IGNCKR diketahui merupakan Direktur PT ITA, salah satu mitra kerja PT SBM dalam proyek pengelolaan pelabuhan kapal dan penyewaan lahan sejak tahun 2019.

Kontrak kerja sama tersebut bernilai sekitar Rp800 juta. Namun, di tahun 2023, terjadi pemutusan kontrak.

Sebelumnya, PT ITA sempat melakukan dua kali penyetoran ke rekening PT SBM dengan total Rp1,1 miliar masing-masing Rp900 juta dan Rp200 juta.

Anehnya, uang tersebut kemudian ditarik kembali oleh Direktur PT SBM dan diserahkan kepada tersangka IGNCKR di tahun yang sama.

“Perbuatan tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana yang tidak semestinya,” jelas Meryon.

Total Kerugian Negara Capai Rp5,8 Miliar

Kejari Serang mencatat total kerugian negara akibat pengelolaan keuangan PT SBM mencapai Rp5,8 miliar.

Dari jumlah itu, peran IGNCKR ditaksir menyebabkan kerugian sekitar Rp1,61 miliar.

“Kerugian keseluruhan dalam kasus ini sudah valid sebesar Rp5,8 miliar, sementara perbuatan tersangka IGNCKR mencapai Rp1,61 miliar. Kami terus mengembangkan penyidikan terkait peran pihak lain, termasuk alasan penyerahan dana dari pelaku sebelumnya,” tambahnya.

Untuk sementara, IGNCKR ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini berkaitan dengan kegiatan usaha PT ITA yang berlokasi di Pulo Ampel, Desa Margasari, Kabupaten Serang.

“Penyidik akan terus mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” tutup Meryon.

Kasus yang sempat menjadi perhatian publik ini berkaitan dengan insiden saat sejumlah jurnalis meliput kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 8 Agustus 2025 lalu.

Kasubsi I Intelijen Kejari Serang, Muhammad Siddiq, membenarkan bahwa proses pelimpahan berkas dan penyerahan tersangka serta barang bukti telah dilakukan pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Saat ini perkara penganiayaan di PT Genesis Smelting telah kami terima. Penyerahan tersangka dan barang bukti sudah dilakukan kepada Kejari Serang pada 20 Oktober 2025,” ujar Siddiq di Kantor Kejari Serang, Jumat (24/10/2025).

Menurut Siddiq, keenam tersangka kini telah resmi ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

“Keenam tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Rencananya, minggu depan perkara ini akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang untuk tahap penuntutan,” jelasnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) atau ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pengeroyokan.

Total terdapat 133 perkara yang menjadi fokus dalam kegiatan pemusnahan kali ini, dengan dominasi kasus narkotika dan cukai ilegal.

Kepala Kejari Serang, IG Punia Atmaja, menjelaskan bahwa dari total kasus tersebut, sebanyak 131 perkara merupakan tindak pidana umum—meliputi kasus OHARDA, Kamnegitibum, dan Narkotika—sementara dua perkara lainnya berasal dari tindak pidana khusus di bidang cukai.

“Pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi kinerja kami. Setelah setiap putusan berkekuatan hukum tetap, kami menargetkan agar seluruh barang bukti bisa langsung dimusnahkan hingga tidak tersisa,” ujar Punia saat kegiatan pemusnahan di Serang, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, kegiatan pemusnahan barang bukti di Kejari Serang dilakukan empat kali dalam setahun sebagai bagian dari rutinitas penegakan hukum yang berkelanjutan.

Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan kali ini antara lain:

• Sabu: 129,6381 gram
• Ganja: 68,9915 gram
• Tembakau sintetis: 212,86 gram
• Tramadol: 7.119 butir
• Hexymer: 5.062 butir

Selain itu, turut dimusnahkan 792 slop rokok tanpa cukai, 61 unit handphone, 9 senjata tajam (sajam), 24 kunci letter T, serta berbagai barang lainnya seperti minuman kemasan, jamu tradisional, kosmetik, pakaian, timbangan digital, koper, dan lakban.

Proses pemusnahan dilakukan dengan beragam cara, mulai dari pembakaran, penghancuran, pembelenderan, hingga pemotongan menggunakan alat khusus.

Hal ini memastikan seluruh barang bukti tidak lagi dapat digunakan atau diperjualbelikan kembali.

“Barang bukti yang kami musnahkan hari ini mencakup putusan pengadilan tahun 2024 dan 2025 yang sudah inkracht. Dengan begitu, kami memastikan tidak ada celah bagi barang bukti ini untuk kembali beredar,” tegas Punia.

Langkah tegas Kejari Serang ini menjadi bukti nyata upaya penegakan hukum dan pemberantasan peredaran barang ilegal di wilayah Banten, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi lembaga kejaksaan.

Kabid Penegakan Hukum Daerah (Gakkumda) Satpol PP Tangsel, Muksin Al-Fachry, menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil operasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

“PPNS Kota Tangerang Selatan hari ini melaksanakan sidang tipiring terhadap beberapa pelanggar Perda hasil operasi gabungan bersama Satpol PP,” ujar Muksin kepada awak media.

Dalam persidangan tersebut, empat kasus pelanggaran ditangani majelis hakim. Mulai dari pedagang kaki lima hingga pengelola tempat hiburan malam yang melanggar aturan perizinan.

Berikut rinciannya:

1. Pedagang kaki lima (PKL) dijatuhi denda sebesar Rp100 ribu atau kurungan dua hari.
2. Dua pemilik toko jamu yang kedapatan menjual minuman beralkohol masing-masing dikenai denda Rp500 ribuatau kurungan tiga hari.
3. Pengelola kafe tanpa izin di lahan milik pemerintah dikenai sanksi Rp500 ribu atau kurungan dua hari.
4. Pemilik tempat karaoke yang menjual minuman keras tanpa izin dijatuhi denda paling berat, yakni Rp6 juta atau kurungan lima hari.

Menurut Muksin, penindakan ini bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan juga bentuk pembinaan agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan daerah.

“Sidang ini sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar perda. Kami ingin memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Satpol PP bersama PPNS akan terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, terutama terkait perizinan usaha, peredaran minuman beralkohol, serta ketertiban umum di wilayah Tangerang Selatan.

“Penegakan Perda bukan semata-mata untuk menghukum, tapi juga menjaga ketenteraman dan keamanan lingkungan di Kota Tangerang Selatan,” pungkas Muksin.

Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek yang dinilai tidak sesuai harapan.

Menanggapi hal itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel bersama Inspektorat Kota Tangsel turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasi Intel Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung, mengatakan bahwa inspeksi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas ramainya perhatian masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan material dalam pembangunan pedestrian tersebut.

“Kegiatan ini rutin dilakukan antara Inspektorat dan Kejaksaan, terutama ketika ada indikasi penyalahgunaan alat atau material dalam pengerjaan drainase di wilayah Ciater,” ujar Ronny.

Ronny menjelaskan, tim gabungan melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek teknis, mulai dari jenis batu, ketebalan, hingga ukuran material yang digunakan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas proyek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Hari ini baru dilakukan pengecekan awal. Senin nanti akan ada tindak lanjut berupa opname fisik terhadap material dan progres pekerjaan di lapangan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar pihak kontraktor dan pengawas proyek lebih berhati-hati serta memperhatikan kesesuaian penggunaan material agar hasil akhir bisa bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

“Saya harap pelaksana dan pengawas lebih cermat dalam memilih dan menggunakan material. Proyek ini nantinya menjadi fasilitas publik yang penting bagi warga Tangsel,” tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase dan Pedestrian Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel, Saflinawati, menyampaikan permohonan maaf kepada warga sekitar atas terganggunya aktivitas selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami mohon dukungan dari masyarakat sekitar. Selama pekerjaan konstruksi memang ada sedikit hambatan, namun insyaallah proyek ini selesai tepat waktu dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat,” ungkap Saflinawati.

Pemerintah Kota Tangsel berharap pembangunan pedestrian di kawasan Ciater dapat mempercantik tata kota sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki di wilayah tersebut.

Kedua tersangka berasal dari kelompok tani Subur Makmur di Desa Samparwati, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

Mereka diduga menyalahgunakan bantuan 20 ekor sapi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk program pengembangan peternakan rakyat.

Plt Kasi Intel Kejari Serang, Meryon Hariputra, menjelaskan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukup bukti atas dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan tersebut.

“Tersangka berinisial PA dan FA menerima masing-masing 10 ekor sapi bantuan dari kementerian, namun tidak dikelola sebagaimana mestinya. Ada sapi yang dijual, ada yang dipotong, dan tidak dilaporkan dalam administrasi pengelolaan,” ujar Meryon di Kantor Kejari Serang, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, modus yang digunakan para tersangka adalah memanipulasi laporan kegiatan seolah-olah program berjalan sesuai ketentuan.

Namun hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sapi-sapi bantuan tersebut tidak digunakan untuk tujuan perkembangbiakan sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp300 juta, berdasarkan hasil audit sementara dari ahli.

“Kerugiannya ditaksir mencapai tiga ratus juta rupiah. Para tersangka kini kami tahan di Rutan Serang,” tambahnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus ini menguak keterlibatan dua orang tersangka, yakni seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial KHJ, dan satu Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial RST.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kompol Raden Muhammad Jauhari, mengungkap bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari pihak RSUD Tangerang yang menerima korban dalam kondisi tak bernyawa.

Tim kepolisian langsung bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini bersama Tim INAFIS dan Identifikasi.

“Hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, seperti memar di punggung, lengan kiri, hingga kaki. Dugaan kuat mengarah pada tindak pidana pembunuhan,” jelas Kompol Jauhari dalam konferensi pers.

Dibawa ke Tempat Hiburan Sebelum Tewas di Hotel

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa KHJ dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial.

Keduanya kemudian bertemu bersama RST, yang memfasilitasi pertemuan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Utara. Di tempat tersebut, mereka diduga mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Setelah menghabiskan malam di tempat hiburan, korban dan KHJ kembali ke Hotel Golden Tulip. Berdasarkan rekaman CCTV, korban tampak dalam kondisi sempoyongan dan tidak mampu berjalan sendiri.

KHJ terlihat membantu (atau memaksa) korban masuk ke kamar hotel.

“Dari pengakuan tersangka, korban sempat mengeluh kesakitan. Namun, tersangka tidak segera mengambil tindakan medis. Di sinilah unsur kelalaian bahkan kemungkinan kesengajaan muncul, hingga akhirnya korban meninggal di kamar hotel,” lanjut Kompol Jauhari.

Barang Bukti dan Ancaman Hukuman

Dalam penggeledahan di lokasi, polisi mengamankan berbagai barang bukti, antara lain Handphone korban dan tersangka, Paspor, Kartu nama hotel, Hasil tes urine, Plastik klip berisi sisa ekstasi, Rekening koran. Percakapan digital, Pakaian korban dan Kartu pembayaran hotel

Kedua tersangka kini ditahan dan dikenakan pasal berlapis yaknk Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, juncto Pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara hingga 15 tahun.

Polisi Masih Dalami Motif

Meski sudah ada pengakuan awal dari para tersangka, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik peristiwa tragis ini.

Tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain atau motif ekonomi, narkoba, maupun personal yang lebih kompleks.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pekerjaan oleh PT Angkasa Pura Kargo (PT APK) yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Kota Tangerang, Hasbullah, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan oleh PT APK,” ujar Hasbullah.

Hasbullah menyebut, dugaan korupsi ini ditengarai telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diyakini berkaitan erat dengan tindak pidana yang sedang diusut.

“Tim Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang dinilai penting dan relevan dengan perkara,” tambahnya.

Hasbullah juga menegaskan bahwa setiap langkah dalam proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.

Penyidikan ini menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi di sektor pengelolaan logistik dan kargo di Indonesia.

Penangkapan dilakukan di sebuah lokasi di Jalan Sawo, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Senin (15/10/2025).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, mengungkapkan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi intelijen yang menyebutkan keberadaan terpidana di wilayah Jakarta Timur.

“Dari informasi tersebut, tim langsung melakukan pemantauan dan pendalaman. Setelah lokasi terverifikasi sebagai tempat tinggal DPO, tim gabungan bergerak cepat,” ujar Rangga dalam keterangan resmi, Selasa (16/10/2025).

Menurut Rangga, proses penangkapan berjalan lancar karena Johnny Kainde tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif. Ia langsung dibawa ke Kantor Kejati Banten untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Lebak guna menjalani proses eksekusi hukuman.

Kasus Penipuan yang Seret Nama Johnny Kainde

Johnny Kainde sebelumnya sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui putusan No. 159/Pid.B/2022/PN Rkb pada 5 Desember 2022. Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak tinggal diam dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, MA membatalkan putusan PN Rangkasbitung dan menjatuhkan vonis bersalah kepada Johnny Kainde berdasarkan putusan No. 339K/Pid/2023 tanggal 3 April 2023.

Ia dinyatakan terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Johnny dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Buron Setelah Tiga Kali Mangkir dari Panggilan

Setelah putusan inkrah dari MA, pihak Kejaksaan Negeri Lebak telah tiga kali melayangkan surat panggilan kepada Johnny.

Namun, yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Akibatnya, Kejari Lebak menetapkan Johnny sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan Kejati Banten untuk melakukan penangkapan.

Kini, Johnny Kainde telah resmi dijebloskan ke Rumah Tahanan Kelas II Rangkasbitung untuk menjalani masa hukuman sesuai putusan hukum yang berlaku.

Namun, upaya tersebut disinyalir bocor karena ketika petugas tiba di lokasi, sebagian besar toko sudah dalam keadaan tutup rapat.

Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono, mengungkapkan bahwa operasi ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya praktik jual beli obat terlarang yang disamarkan di toko kosmetik wilayah Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara.

“Begitu laporan kami terima, tim langsung turun ke lapangan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, toko yang menjadi target sudah terkunci dan tertutup rapat,” ujar Kompol Suhardono kepada wartawan di Mapolsek Serpong, Kamis (11/9/2025).

Meski begitu, Suhardono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti. Razia serupa akan terus digencarkan demi menindak para pemilik toko yang nekat menjual obat daftar G tanpa izin resmi.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan obat berbahaya.

“Kami akan terus melakukan razia dan tidak segan mengambil langkah tegas terhadap pelanggar,” tegasnya.

Selain itu, Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Ia berharap warga berani melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan terlarang.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor bila melihat indikasi peredaran obat daftar G. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Serpong,” pungkas Suhardono.

Peristiwa yang sempat menghebohkan publik ini terjadi saat korban tengah melakukan peliputan dan dokumentasi di area perusahaan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniadi, mengungkapkan bahwa kelima tersangka memiliki peran aktif dalam aksi kekerasan tersebut.

Dari hasil penyidikan, diketahui tiga pelaku menyerang Humas LH secara brutal, sementara dua lainnya menganiaya para jurnalis.

“Dari lima tersangka, tiga orang bertanggung jawab atas pemukulan dan penendangan terhadap Humas LH. Sedangkan dua lainnya mengejar dan memukuli rekan-rekan wartawan,” jelas AKP Andi dalam konferensi pers di Mapolres Serang, Senin (25/8/2025).

Identitas dan Peran Para Pelaku

Tersangka utama di antaranya berinisial K, B, dan R. K dan B merupakan petugas keamanan (security) di PT Genesis, sedangkan R adalah warga sekitar yang pernah bekerja di perusahaan yang sama.

K diketahui juga sebagai anggota salah satu organisasi masyarakat (Ormas) setempat, yakni BPKB.

Sementara itu, dua pelaku lainnya yang menyerang wartawan diketahui berinisial S alias I dan A alias M.

Keduanya dilaporkan sempat mengejar korban sebelum melakukan pemukulan di bagian kepala dan punggung. Penangkapan terhadap para pelaku dilakukan di wilayah Jawilan dan Kopo.

Polisi Gunakan Pasal Pengeroyokan

Meskipun korban termasuk jurnalis, pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan kasus ini masih mengacu pada laporan pidana umum, bukan berdasarkan Undang-Undang Pers.

“Kita gunakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan. Ini berdasarkan laporan resmi dari pihak korban,” kata Andi.

Motif: Rampas HP, Hapus Video

Terkait motif, Andi menyebut pelaku berniat merampas ponsel korban untuk menghapus rekaman video saat kegiatan berlangsung di lokasi.

Sedangkan pengeroyokan terhadap wartawan didasari oleh prasangka bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok yang kerap melakukan aksi protes di area PT Genesis.

“Pelaku ingin menghapus rekaman video dari HP korban. Mereka juga mengira wartawan yang hadir adalah orang-orang yang biasa demo, jadi langsung dikejar dan dipukuli,” pungkasnya.

Kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap insan pers serta masyarakat sipil di lapangan.

"Sudah (ditetapkan tersangka). Jumat ditetapkanya," kata Kanit PPA Satreskrim Polresta Serang Kota, Ipda Febby Mufti Ali saat dikonfirmasi, Senin (28/7/2025).

Saat dimintai keterangan terkait kasus ini, Febby belum bisa memberikan informasi lebih jauh. 

"Besok (29/7) kita rilisnya yah," ucapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum guru SMAN 4 Kota Serang berinisial HD naik ke penyidikan pada Rabu (23/7/2025).

Penyidik mengungkapkan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara ini.

HD yang merupakan guru PJOK secara status kepegawaian telah terlebih dahulu dinonaktifkan pada Jumat (11/7) lalu. 

HD dijerat dengan pasal 82 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kepala Kejari Cilegon, Diana Wahyu, mengatakan pemusnahan ini sebagai upaya penegakan dan penindakan hukum Barbuk yang berasal dari berbagai kasus setelah diputus pengadilan.

"ini adalah bentuk nyata bakti kita kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan kewenangan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya di Kejari Cilegon. Selasa, (22/7/2025).

Diana menjelaskan, Barbuk yang dimusnahkan diantaranya berupa 12.480.000 batang rokok ilegal atau setara 780 karton, narkotika, senjata taham, setta obat-oanatan terlarang seperti tramadol dan eksimer.

"Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp17 miliar, dengan potensi kerugian negara aibat rokok ilegal diperkirakan mencapai hampir Rp12 miliar," ujarnya.

Diana mengungkapkan, Barbuk dan barang rampasan tersebut bukan hanya dari satu perkara Cukai.

"Pemusnahan barang bukti menjadi langkah preventif menghindari penyelewengan serta komitmen bersama antara aparat penegak hukum di Kota Cilegon dalam menegakkan keadilan dan perlindungan masyarakat dari bahaya barang terlarang dan illegal," paparnya.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria membenarkan pihaknya telah menerima aduan terkait peristiwa dugaan pelecehan seksual di SMAN 4 Kota Serang.

"Ya, benar sudah kami terima," ucapnya melalui pesan singkat kepada Titik Kata. Senin, (14/7/2025).

Senada dengan itu, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Kompol Salahuddin,  mengatakan laporan resmi diterima Jumat, 11 Juli 2025 pukul 23.00 WIB korban melapor dengan didampingi oleh orang tua dan P2TP2A Kota serang.

"Dimana sebelumnya dilakukan investigasi terlebih dahulu oleh unit PPA dan P2TP2A Kota Serang yang sekaligus memberikan keyakinan kepada korban dan keluarga menyangkut hak-hak korban terutama terkait kemananan dan privasi korban," katanya.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan Salahudin,  kejadian itu terjadi pada Jumat, 30 Juni 2023 pukul 17.15 WIB, bertempat di ruang olahraga Sekolah. Korban berinisial S.L (19), seorang pelajar yang beralamat di Linkungan Kelunjukan, Kota Serang melaporkan kejadian yang dialaminya.

"Tiga orang saksi juga telah memberikan keterangan kepada penyidik, masing-masing ialah P.S (57), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Golden Paradise. H.A (44), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Taman Graha Asri. M.R (18), pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Bumi Agung Permai," paparnya.

Salahudin mengaku, laporan ini juga merupakan tindak lanjut dari maraknya pemberitaan yang viral di media sosial mengenai dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di SMAN 4 Kota Serang.

"Kasus ini disangkakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 6 huruf a Undang-undang RI No. 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual," ujarnya.

Salahuddin menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

“Kami akan menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kepada masyarakat, kami mohon untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, demi melindungi hak-hak korban,” pungkasnya.

Praktik yang dilakukan oleh MR, H, dan GSP telah dijalani sejak 2022-2024 dan telah merugikan negara Rp10 Miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan Apsari Dewi, menjelaskan bermula dari nama nasabah yang di blacklist dalam BI Checking. Sementara, nasabah belum melakukan pinjaman.

Kemudian, tim Kejari Tangsel melakukan penyelidikan dan memanggil 49 saksi untuk dimintai keterangan. Hasilnya, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami menemukan bukti yang cukup untuk menaikan ke penyidikan dan menetapkan 3 tersangka yang memiliki peran masing-masing," terang Dewi.

"Salah satunya ada tersangka yang memang menyediakan dokumen fiktif diajukan, ada tersangka lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi meneliti berkas pengajuan kredit tersebut tapi tidak dilakukan. Sehingga pada bank plat merah tersebut ada potensi kerugian negara sebesar 10 miliar dari Kredit fiktif," tutur Dewi.

Penetapan tersangka tiga petinggi bank pelat merah itu sebagai komitmen Kejaksaan Negeri Tangsel dalam memberantas korupsi di tubuh BUMN.

"Ini komitmen kejaksaan terhadap bersih-bersih BUMN yang menjadi program pemerintah pusat untuk mewujudkan BUMN bersih, menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat BUMN ini tulang punggung dari bangsa dan negara ini," tegasnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Program itu dinamai ‘Ngobrol Asik Mengenal Hukum atau NGAMEN HUKUM.

Program NGAMEN HUKUM Kejari Tangsel ini konsep baru dari Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Bedanya, sosialisasi hukum dilakukan bukan di dalam kelas, tetapi di dalam mobil Bus Sekolah gratis milik Pemerintah Kota Tangsel.

Program NGAMEN HUKUM Kejari Tangsel ini mulai dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2025.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Tangsel Apsari Dewi terjun langsung memberikan penyuluhan hukum kepada para siswa di dalam bus yang berjalan.

Kasi Intel Kejari Tangsel Hasbullah mengatakan, Program NGAMEN HUKUM di Bus sekolah perdana dilakukan dari titik penjemputan do SMPN 15 dan SMPN 16 Kota Tangsel.

“Program ini hadir untuk mengenalkan lembaga Kejaksaan dan tugasnya kepada para pelajar, meningkatkan kesadaran hukum,” kata Hasbullah.

Hasbullah menerangkan, program tersebut merupakan inovasi baru di tengah maraknya kasus tawuran, penyalahgunaan narkoba, bullying dan perilaku melawan hukum lainnya di kalangan pelajar. 

"Di usia muda, kita sering kali terdorong untuk mencoba hal-hal baru tanpa memahami akibatnya. Nah, melalui program ini, pelajar diajak untuk lebih sadar dan memahami hukum sejak dini. Dengan pemahaman tentang peraturan yang ada, diharapkan pelajar bisa menghindari perilaku negatif seperti tawuran,penggunaan narkoba dan bullying,” terang Hasbullah.

“Selain itu, pelajar juga tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang dapat membantu jika mereka terjebak dalam masalah hukum. Jadi, program ini bukan hanya tentang belajar hukum, tapi juga tentang menjaga masa depan agar tetap cerah dan bebas dari masalah hukum,” tambahnya.

Program NGAMEN HUKUM di Bus Sekolah Gratis itu akan dilakukans ecara rutin dan berkala oleh Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejari Tangsel.

Tujuannya, menurunkan angka kriminalitas di kalangan pelajar atau remaja serta upaya pencegahan terjadinya kasus berkaitan dengan hukum.

Selain kasus sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SRMBR), Korps Adhyaksa juga mengendus adanya penyertaan modal untuk pembayaran insentif direksi.

Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irvano Rukmana Rahim didampingi Kasat Intel, Puguh Raditya kepada TitikKata di Kantor Kejari Lebak, Senin (14/4/2025) mengatakan selain SRMBR juga ada temuan baru yang dalam waktu dekat segera diungkap ke publik mengenai kerugian negaranya.

"Dari hasil penyidikan yang dilakukan Alhamdulillah ada program perkembangan terakhir itu terakhir mengenai salah satu item pekerjaan yang kita sidik yakni SRMBR kemarin hasil dari PII hasilnya sudah keluar dan sudah diserahkan ke inspektorat,"kata Irvano.

Menurut Irvano, dari hasil pemeriksaan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Banten ditemukan ada permasalahan pada program SRMBR.

"Jadi hasil Pii ditemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Untuk nilai dari PII sudah ada cuma yang bisa menstatement itu dari auditor,"tuturnya.

Kata Irvano, dari penyertaan modal itu ada 3 pekerjaan yang di sidik yakni soal SRMBR, operasional direksi dan perbaikan pompa.

"Kalau belanja insentif ini berdasarkan regulasi yang ada penyertaan modal ini untuk belanja investasi sedangkan berdasarkan regulasi yang ada penyertaan modal ini untuk belanja modal kemudian pada saat tahun dimaksud PDAM menggunakan penyertaan modal ini untuk membayar insentif atau juga belanja - belanja transportasi, BBM dan lainnya, ini tidak diperbolehkan ini yang kita dalami juga dengan inspektorat,"katanya.

Sedangkan untuk perbaikan pompa, Irvano mengaku menemukan hambatan yakni pada perhitungan kerugian negara.

"Sebetulnya hambatan kami kalau di pekerjaan perbaikan pompa itu penghitungan kerugian negaranya untuk PMH nya kita sudah dapatkan tinggal menemukan nilai kerugiannya,"tandasnya.

Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan, AKP Danny menjelaskan, jika pihaknya masih mendalami penyebab utama kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut sampah milik DLH Kota Tangerang Selatan.

“Jadi sampai saat ini kita dari Satlantas Polres Tangsel memang masih melakukan penyidikan lebih dalam terkait penanganan kecelakaan yang ada di Ciputat/Ciputat Timur, yang melibatkan satu unit kendaraan truk DLH, yang mana memang kemarin sempat ada penyidikan yang lebih dalam karena kita tidak bisa buru-buru untuk menentukan apa penyebab utama dari kecelakaan lalulintas ini, kalau memang dilihat dari kronologi dan kita olah tkp, memang truk dlh ini berhenti di lajur satu atau dilajur paling kanan, sehingga pada saat pemotor turun dari flyover kemudian berbelok kearah kiri, pemotor ini kaget ada truk dlh yang terparkir dikanan jalan, yang notabene itu adalah lajur cepat, yang kemudian pengendara ini kaget dan menarik rem, kemudian terjatuh dan terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain yaitu bus,” kata Dhany ditemui di kantornya, Senin (3/3/2025).

"Sampai saat ini kita masih mendalami, apakah tidak ada SOP yang jelas dari kabid terkait, terkait penaikan dan penurunan sampah tersebut," ungkapnya.

Lanjut Danny, pihaknya juga menemukan adanya indikasi pelanggaran administratif dan teknis pada truk DLH tersebut. Truk tersebut diketahui menunggak pajak sejak tahun 2023 dan dinyatakan tidak layak jalan berdasarkan hasil pemeriksaan.

"Kami tidak ingin terburu-buru untuk mengeluarkan kendaraan ini, dan dikemudian hari akan mengakibatkan kecelakaan lalulintas lagi yang dapat merenggut nyawa seseorang, makanya kemarin kami sudah berkoordinasi, saya dan kanit lantas sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk, apabila ingin meminjam pakaikan barang bukti sampai dengan tanggal disidangkannya, tolong dilengkapi dulu persyaratan administrasi dan operasional kendaraan tersebut,  surat-surat kemudian apa hasil pemeriksaan ini tolong dibetulkan terlebih dahulu, bisa kita lihat disini vital-vital yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas seperti lampu belakang tidak ada, lampu sen kanan-kiri belakang tidak ada, lampu rem kanan-kiri tidak ada, lampu mundur pun tidak ada. sehingga apabila ada pengendara yang dibelakang kendaraan ini baik jalan maupun berhenti dia tidak tahu posisi kendaraan ini ngerem atau ingin belok kanan-kiri, jadi ini sangat membahayakan, itu yang membuat kami dan sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut," kata dia.

Saat ini, truk tersebut masih ditahan sebagai barang bukti dan belum bisa dioperasikan kembali sebelum seluruh kelengkapan administrasi dan teknisnya diperbaiki. Polisi juga mempertimbangkan unsur pidana dalam kasus ini.

“(tahapannya udah dipenyidikan ya) sudah,tahapnya sudah di penyidikan, (kalau pelanggaran hukumnya apa bang kira-kira) 310, mengakibatkan korban meninggal dunia, dan menjadi penyebab utama kecelakaan, tapi kami masih mendalami ini apa yang menjadi penyebab utamanya, apakah si supir ini sudah di briefing terlebih dahulu oleh kabid atau kadis terkait, dan supirnya yang lalai, atau memang tidak ada SOP yang jelas dari dinas terkait, sehingga mengakibatkan supir ini seenaknya menaik turunkan sampah bukan dibahu jalan, namun di badan jalan, bukan di lajur lambat, tapi di lajur cepat yaitu di lajur satu,” tambah Danny.

Sementara itu, bus yang terlibat dalam kecelakaan sudah melalui serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan layak jalan. Oleh karena itu, kata Dhany, bus tersebut telah dipinjamkan kembali kepada pihak pemilik, tetapi tetap harus dihadirkan saat persidangan.

"bis itu sudah ditahan, dan sama melewati serangkaian tes, dan sudah dinyatakan layak jalan, sehingga sudah kami pinjam pakai kan barang bukti tersebut," kata Dhany.

Danny menyebut, pihaknya pun siap meminjamkan truk pengangkut milik DLH Tangsel untuk kembali beroperasi namun dengan syarat pihak DLH Tangsel memperbaiki semua kekurangan pada truk tersebut sehingga layak beroperasi.

"(kalau yang bus itu ditahan atau bagamana) sudah, bis itu sudah ditahan, dan sama melewati serangkaian tes, dan sudah dinyatakan layak jalan, sehingga sudah kami pinjam pakai kan barang bukti tersebut. namun demikian pada saat tanggal disidangkan, seluruh kendaraan yang terlibat baik bis, truk, dan roda dua harus dihadirkan kembali. roda dua pun sama masih disini karena pengendaranya meninggal dan belum ada keluarga korban yang ingin mengambil kendaraan tersebut, namun sama bis kemarin kami lakukan serangkaian cek dan dinyatakan layak jalan kemudian surat-suratnya hidup, pajaknya hidup kemudian layak jalan, sehingga kami pinjam pakaikan(terus itu sampah ditahan sebagai barang bukti) iyah betul (bus nya juga) semua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan," tambahnya.

Kasi Intel Kejari Cilegon Nasruddin mengatakan, perkara tersangka FRZ dihentikan setelah permohonan keadilan Restoratif Justice (RJ) disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) pada Senin, 17 Februari 2025, kemarin.

Nasruddin memaparkan, kronologis kasus tersangka FRZ pada Sabtu, 30 November 2024 pukul 08.00 WIB, tersangka datang ke rumah korban Abuzar Al Gifari bin Musakalake dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000 untuk keperluan sehari-hari.

Namun, pada saat itu korban tidak dapat memberikan uang pinjaman kepada tersangka.

Dalam perjalanan, tersangka melihat satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik korban dan langsung menghampirinya kemudian berniat untuk mencurinya.

Selanjutnya tersangka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan kakinya.

“Sambil duduk di atas motor menuju rumah kontrakan milik tersangka yang posisinya tidak jauh dari rumah korban,” ujarnya.

Mengetahui kasus posisi perkara tersebut, kata Nasruddin, Kejari Cilegon menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme RJ karena telah memenuhi sebagaimana ketentuan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan RJ.

“Tersangka mengakui perbuatannya dan adanya kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan korban dan telah melakukan pemenuhan ganti kerugian senilai Rp9 juta kepada korban,” paparnya.

Maka, dikatakan Nasrudin, Kejari Cilegon bersama Dinas Sosial setempat memberikan solusi agar tersangka mampu melanjutkan hidup dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

“Maka kepada Tersangka diberikan bantuan modal untuk berjualan es teh dengan memberikan booth es teh sebagai usaha sampingan tersangka yang sehari-hanya hanyalah seorang ojek online. Selanjutnya untuk memberikan efek jera terhadap tersangka maka terhadap tersangka diberi sanksi sosial berupa membersihkan Mushola di lingkungan tempat tinggal tersangka,” pungkasnya.

Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid mengatakan AA kerap beraksi menyasar rumah kosong di wilayah Bagendung, Kota Cilegon dan telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali.

"Untuk tersangka atasnama AA itu sudah melakukan pencurian sebanyak tiga kali, namun pada ketiga kalinya apesnya karena dia mengambil barang yang ada di dalam kamar tapi diluar rumah ada CCTV. Dengan modal itu kita melakukan penyelidikan, kemudian kita ketemu identitasnya kita dilakukan pengejaran," katanya di Polsek Cilegon, Kota Cilegon. Selasa, (11/2/2025).

Firman menyebutkan, hasil barang curian yang berhasil diamankan berupa uang tunai dan tas.

"Barang yang berhasil diambil yaitu uang di dalam tas kurang lebih Rp2,6 juta dan CCTV. Sehingga kerugian sejumlah Rp4 juta. Kemudian korbannya baru satu yang melapor, yang dua ini berfikir mungkin cukup satu saja yang melapor," ujarnya.

Ditanya modus pelaku, Firman mengungkapkan AA mencari target rumah kosong yang lampunya menyala.

"Sasaran sendiri pelaku ini dia mencari rumah kosong, rumah yang tidak ada penghuni, atau penghuninya keluar dari rumah itu. Karena untuk mempermudah dia beraksi melakukan, spesialis rumah kosong," paparnya.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, pada Kamis (23/1/25) di Gedung Bareskrikm Polri, sampaikan modus tersangka dalam kejahatan tersebut. 

“Modus tersangka yaitu mengunggah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake. Memanfaatkan foto dan suara seperti Presiden RI;bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden;Gibran Rakabuming Raka, Sri Mulyani, dan pejabat lainnya. Yang terlihat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam video yang diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan. Dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi, korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka. Sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” ujarnya. 

Berdasarkan pengakuan tersangka, telah melakukan kejahatan tersebut sejak tahun 2020 lalu dan dilakukan bersama rekannya berinisial FA yang masuk dalam daftar pencarian orang.

“Tersangka tidak bekerja sendiri. Kejahatan ini merupakan sindikat di mana tersangka dibantu oleh seseorang dengan inisial FA yang saat ini telah kita tetapkan sebagai DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau mengedit tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah 1 buah handphone merk Oppo tipe A17 warna biru, 1 buah KTP atas nama tersangka AMA, 1 buah kartu ATM salah satu bank warna putih,” ujarnya.

Diketahui, tersangka dijerat dengan UU ITE dan atau penipuan pasal 51 ayat 1 junto 35 UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 milyar. Lalu, Pasal 378 KUHP dipidana karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Meidikson, mengatakan bahwa ketiga pelaku pencuri PJU sempat tabrak petugas kepolisian.

"Kita sudah rilis terkait adanya tindak pidana pencurian dalam pemberatan kemudian juga dalam kejadian itu juga melakukan perlawanan terhadap petugas, yaitu salah satu anggota kita Kanit Reskrim Polsek Ciwandan. Saat ini pelaku sudah kita amankan ada tiga pelaku yang sudah diamankan, dan satu masih DPO," katanya di Polsek Ciwandan, Kota Cilegon. Jumat, (10/1/2025).

Hardi menjelaskan, ketiga pelaku ini baru mencuri satu titik PJU dan baru pertama kali melakukan aksinya.

"Satu titik, ini kebetulan juga baru satu tiang juga yang dilakukan pemotongan oleh para pelaku. Dari keterangan ini baru pertama kali, tapi masih kita dalami," ujarnya.

Ditanya alasan pelaku melakukan perlawanan saat penangkapan, lanjut Hardi, lantaran panik.

"Kalau menurut keterangannya dia panik, namun pada saat itu personel kura sudah menyampaikan dari Polsek Ciwandan. Namun tetap digas mobilnya, sampai motor anggota yang sudah dipalang di depan ditabrak, ini masih ada bekasnya. Dan melarikan diri dan kemudian Kanit Reskrim menggantung di Mobil, terbawa kurang lebih 100 sampai 200 meter," paparnya.

Mutasi jabatan untuk perwira tinggi dan menengah di Polda Banten berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2776/XII/KEP/2024 dan ST/2777/XII/KEP/2024, tertanggal 30 Desember 2024.

AKBP Herfio Zaki yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Banten, menuturkan untuk tugas pertama menjadi Kapolres, dirinya akan menciptakan kondusifitas di wilayah hukum Polres Lebak.

"Ya tugas pertama mungkin ya seperti pada umumnya, saya kepingin nya untuk wilayah Lebak aman, nyaman dan pelayanan kepada masyarakat maksimal oleh anggota Polres Lebak," tuturnya.

Sebagai Kapolres baru, dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolres sebelumnya untuk penyelesaian permasalahan di Kabupaten Lebak.

"Dari Kapolres yang Pak Suyuno yang terdahulu sudah menyampaikan ke saya, ada beberapa permasalahan mudah-mudahan insyaallah sambil berjalan waktu mudah-mudahan kita akan tuntaskan dan selesaikan insyaallah," ucap Zaki.

Hal itu seperti disampaikan Aditya Rakatama kepada TitikKata saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/1/2025).

“Apabila kemudian hari ada pelaporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan berkaitan pelaksanaan program kerja Presiden terkait  Makan Bergizi Gratis selama ada laporannya kami akan tindaklanjuti, dan itupun juga diharapkan bagi masyarakat agar dilengkapi bukti pendukung, sehingga pada saat nanti kita akan melakukan telaah terhadap pelaporan-pelaporan dimaksud tidak membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujar Rakatama.

Menurut Rakatama, Kejati tidak melakukan pendampingan atau monitoring terhadap program MBG.

Namun, Kejaksaan akan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, agar program andalan Presiden Prabowo itu berjalan sesuai ketentuan.

“Berkaitan dengan pengawasan kami hanya sebatas seperti kami mengedukasi saja ke masyarakat bahwa utuamanya berkaitan dengan stake holder terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena ini sumbernya berasal dari keuangan negara diharapkan program makan bergizi gratis dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani menjelaskan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai  Rp311 miliar dari APBD Banten 2025.

“MBG Banten sudah mengalokasikan anggaran sesuai amanah 4 persen dari APBD nilainya lebih kurang Rp311 miliar. Yang jadi sasaran adalah seluruh sekolah SMA SMK dan SKH yang menjadi kewenangan Provinsi, lebih dari 400 ribu yang itu menjadi sasaran,” tandasnya.

Tiga tersangka tersebut diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan non-aktif Iwan Hendry Wardana (IHW), Kepala Bidang Pemanfaatan di Dinas Kebudayaan, Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) selaku Direktur sebuah perusahaan Event Organizer (EO) yang kini telah dilakukan penahanan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan.

Ditemui TitikKata pada Kamis (2/1/2025) di Kantor Kejati Jakarta, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, sampaikan modus tersebut.

“Dinas Kebudayaan ini dilakukan dengan modus pihak-pihak pimpinan di Dinas Kebudayaan ini bekerja sama dengan seseorang sebagai EO. Tapi EO ini tidak terdaftar dan kemudian EO ini membuat beberapa perusahaan, membuat vendor-vendor yang selanjutnya kegiatan-kegiatan di Pemprov itu seolah-olah dilaksanakan oleh EO ini dan bekerjasama dengan vendor-vendor di bawahnya. Kemudian dalam pelaksanaannya ada beberapa variasi kegiatan. Ada yang secara utuh dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian dilaksanakan sebagian lagi difiktifkan. Tetapi semuanya dilengkapi dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau SPJ dengan menggunakan stempel-stempel palsu dan meminjam beberapa perusahaan-perusahaan dengan imbalan sebesar 2,5% untuk perusahaan-perusahaan yang dipinjam itu tanpa perusahaan-perusahaan itu melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

Adapun terkait kerugian negara dalam kasus ini, Patris sampaikan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

“Mengenai kerugian negara masih dihitung. Kami membidik beberapa kegiatan yang potensial dimanipulasi di tahun 2023 dan 2024. Kami sudah mendapatkan rekening koran. kami sudah mendapatkan bukti-bukti elektronik, bukti-bukti dokumen pada waktu penggeledahan. mengenai kerugian negara sedang dihitung oleh auditor. tadi sudah melakukan pemaparan dengan auditor kemudian sepakat bahwa disini ada potensi kerugian negara dan penghitungan seiring dengan penyelidikan masih terus dilakukan,” tutupnya.

Seperti disampaikan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Heriyanto kepada TitikKata, saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang.

“Saat ini yang kita laksanakan kegiatan untuk pemusnahan dari Ditresnarkoba  itu ada 5,9 jenis sabu. Kemudian, ada 4 ribu ekstasi. 2 kejadian yang kita ungkap yang saat ini kita lihat bersama ada 5 tersangka yang diamankan yang pertama ungkap kasus 1,9. Kemudian kedua alhamdulilah ungkap kasus seberat 3 kilogram dengan 4 ribu ekstasi,” ujar Didik, Selasa (31/12/2024).

Menurut Didik, total pengungkapan kasus narkoba selama 2024, mencapai 718 perkara dengan barang bukti 74 kilogram sabu dan ekstasi.

“Jumlah kasus terkait dengan narkoba alhamdulilah tahun ini itu ada 74 kilogram untuk seluruhnya baik polda dengan jajaran,” katanya.

Selain narkoba, Polda Banten juga mencatatkan penurunan kasus kriminalitas pada tahun 2024 terdapat 6,817 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2023, sebanyak 7.359 kasus.

“Beberapa ungkap kasus yang berhasil diungkap selama 2024 antara lain yaitu penipuan ada 68 kasus, pemalsuan ada 29 kasus, penggelapan ada 67 kasus. Kemudian penyerobotan tanah ada 4 kasus, perjudian baik secara konvensional termasuk perjudian online yang menjadi perhatian pemerintah kita dapat 4 kasus. Kemudian TPPO Polda Banten Alhamdulilah dapat mengungkap kasus, kemudian  ada penganiayaan berat, kemudian curat ada 15 kasus, pengeroyokan ada 5 kasus, perlindungan anak ada 15 kasus, dan beberapa kasus fungsi krimsus ada 6 kasus dan berhasil mengamankan kerugian negara dengan total 16,6 miliar,” tandasnya.

Kepada TitikKata di Rangkasbitung, Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana Hakim mengatakan kasus ini terbongkar atas kerjasama pihak Bank BRI Rangkasbitung dengan Kejari Lebak.

"Jadi hari ini kita tim dari Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak melakukan penahanan terhadap dua tersangka terkait perkara dugaan penyimpangan pada penyaluran KUR dan KUPRA di Bank BRI unit Cipanas tahun 2021 sampai dengan 2023," kata dia.

Kata Irfano, modus yang digunakan oleh keduanya adalah menggunakan data nasabah untuk pengajuan KUR dan KUPRA namun uang hasil pencairan digunakan oleh mereka bukan oleh nasabah. 

"Berdasarkan hasil perhitungan ahli itu kerugian negara sebesar Rp1 Miliar 29 juta. Jadi berdasarkan fakta pemeriksaan yang kami lakukan uang kredit KUR dan KUPRA disalahgunakan Prakteknya istilah perbankannya itu kredit topengan dan kredit tempilan jadi menggunakan nama-nama nasabah uangnya itu adalah mantri dari BRI unit Cipanas uangnya digunakan untuk judi online"kata dia.

Kata Irfano, IT yang berstatus sebagai Mantri Bank BRI unit Cipanas ini berhasil mengelabui 37 nasabah dengan iming-iming memberikan tambahan uang atau benefit sebesar Rp500 ribu.

"Jadi modusnya mantri ini menggunakan nama-nama nasabah, mencari nasabah untuk pengajuan kredit lalu mengiming-imingi bonus Rp500 ribu - Rp2 juta per nasabah, nanti data nasabah ini dipakai dia untuk kredit, karena yang proses itu dia. Nah setelah cair digunakan oleh dia sendiri," tandasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karyawan BRI disangkakan pasal 2 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor.

Hal itu disampaikannya, melalui video yang diterima Titikkata, Sabtu (21/12/2024).

"Mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Mashudi yang telah terpilih menjadi ketua PWI Provinsi Banten semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat kita tingkatkan dan bersama-sama mengawal pembangunan di Provinsi Banten. Selamat dan sukses," katanya.

Sementara itu, ditemui Titikkata usai Konferprovlub, Ketua Terpilih PWI Banten periode 2024-2029, Mashudi mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota PWI yang telah mempercayakan kepemimpinan sebagau Ketua PWI Provinsi Banten  kepada dirinya. 

"Kedepan kita akan secepatnya akan membentuk pengurus, karena dengan pengurus itu roda organisasi kita bisa dijalankan dan kita berharap dengan kepengurusan yang baru ini timnya solid dan semua sama-sama lakukan perbaikan PWI yang jauh lebih baik dan semua mengayomi semua anggota, tidak pilih-pilih, temasuk juga anggota. Kita berharap semuanya kompak bersama dengan pengurus cabang," ujarnya.

Kapolres Cilegon, Kemas Indra Natanegara, mengatakan pihaknya telah siap sedia dalam menyambut libur Nataru.

"Hari ini baru kita laksanakan apel pasukan Sepas terpusat dari Mabes sampai dengan Polres. Dan untuk kesiapan kita pengamanan Nataru 2024 dan tahun baru 2025 Polres Cilegon sendiri telah menyiapkan 523 itu yang awalnya 516. Jadi ada penambahan itu ada personel dari Polres Cilegon, termasuk juga dari bantuan BKO Mabes Polri dan Polda Banten," katanya di Mapolres Cilegon. Jumat, (20/12/2024).

Kemas pun menjelaskan, ke 523 personelnya akan dibagi ke beberapa titik yang telah disiapkan untuk pengamanan Nataru.

"Kemudian untuk Pospam, sudah kita siapkan sebanyak 9 Pospam, kemudian 2 pos pelayanan di Pelabuhan Merak dan juga di wilayah Anyer. Nantinya untuk fokus wisata," ujarnya.

Kemas melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam menghadapi lonjakan arus libur Nataru menuju Pelabuhan Merak.

"Jadi untuk rekayasa arus lalu lintas sudah kami persiapkan, termasuk juga Buffer zone juga kita persiapkan. Itu yang pertama itu pelabuhan Indah Kiat, apabila terjadinya antrian di Pelabuhan Merak itu bisa diberlakukan terdapat 500 kantung parkir disana. Kemudian juga lokasi kedua ada di wilayah Krakatau Steel yang bisa menampung kurang lebih 1000 kendaraan," tuturnya.

Hal itu disampaikan Aditya Rakatama kepada TitikKata saat ditemui di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, pada Kamis (5/12/2024).

“Nah terkait dengan saudara Fahmi sendiri sudah hadir, kooperatif memberikan keterangannya dan rencana penyidik juga akan melakukan pemanggilan saksi-saksi lain, sesuai dengan alat bukti lainnya supaya terjadi kesesuaian saksi sehingga bisa diindikasikan telah terjadi peristiwa pidana,” ujar Aditya.

Selain Fahmi Hakim, Kejati Banten juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ASN pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten yang diduga terlibat dalam pengadaan lahan sport center.

“Beberapa juga dipanggil, selama ada keterkaitan dengan kasus pengadaan atau proses pengadaan lahan sport center maupun pembangunannya pasti akan dilakukan pemanggilan, ini untuk memberikan keterangan, seperti apa sih prosesnya dari awal sampai dengan proses pelaksananya,” katanya.

Aditya berharap, para saksi lainnya agar kooperatif memenuhi panggilan Kejati.

Berdasarkan data yang diterima pihak korps Adhyaksa terdapat 1.360 rumah yang menerima program MBR. Anggaran yang digunakan berasal dari penyertaan modal sebesar Rp15 Miliar dari pemerintah daerah pada tahun 2020.

Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana Rahim kepada TitikKata di Rangkasbitung mengatakan cek lapangan dilakukan setelah pihak penyidik kejaksaan mengendus adanya dugaan korupsi pada penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp15 Miliar.

"Kami tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Lebak bersama dengan ahli yang sudah kami mohonkan bantuannua sedang melakukan pemeriksaan lapangan terkait salah satu item dari penyertaan modal PDAM tahun 2020. Kegiatan dimaksud adalah pemasangan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,"kata Irfano.

Menurut Irfano, pemeriksaan di lapangan dilakukan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan kondisi terkini masyarakat selepas mendapatkan program tersebut.

"Hari ini kita mengecek hasil pekerjaan tersebut berikut kondisinya apakah terpasang, sesuai spesifikasi dan lain sebagainya. Untuk data yang dikerjakan oleh PDAM pada tahun 2020 ada 1.360 rumah penerima manfaat,"tuturnya.

Sebelumnya, kata Irfano, Kejaksaan juga menerima data hasil verifikasi dari Kementerian PUPR bahwa dari 1.360 rumah penerima manfaat, 229 diantaranya tidak menerima.

"Karena pekerjaan ini juga merupakan program hibah air minum, PDAM yang melaksanakan terlebih dahulu dimodali oleh PDAM nanti Kementerian PUPR itu kemudian memberikan hibah ke Kas daerah begitu pekerjaan ini selesai. Dari 1.360 titik yang terpasang setelah dilakukan verifikasi kementerian PUPR itu terdapat 229 titik penerima yang tidak dapat diverifikasi atau ditolak kementrian alasannya karena tidak terpasang dan tidak sesuai spesifikasi makanya kita dalami lebih lanjut lagi melibatkan ahli nanti hasil dari ahli ini akan kita serahkan auditor,"kata dia.

Irfano memastikan bahwa penyelidikan soal program MBR ini sejalan dengan dugaan korupsi yang juga tengah digarap Kejari Lebak pada proyek pemasangan atau pemeliharaan intake PDAM.

"Ya jadi ini sumber anggarannya sama dengan pompa intake jadi objek pemeriksaan kami sama - sama dari anggaran dana penyertaan modal PDAM tahun 2020,"tandasnya.

Dalam konferensi pers pada Selasa (19/11/2024), Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, pihaknya telah berhasil menangkap komplotan pelaku pengedar Narkotika jenis Sabu yang berasal dari jaringan pulau Sumatera, dan Jawa. 

Tiga pelaku berinisial A (37), AG (28) dan YG (26), ditangkap di wilayah yang berbeda. A ditangkap di Ciputat Tangsel, dan AG serta YG ditangkap di Bekasi.

Kapolres Tangsel juga menyebut bahwa masih ada dua orang yang masih dalam pengejaran atau Daftar Pencari Orang (DPO) dengan berinisial S dan PW.

Dalam kesempatan itu, Kasat Narkoba Polres Tangsel AKP Bachtiar Noprianto menjelaskan bahwa barang bukti narkoba yang dikemas dalam bungkus teh asal Cina tersebut direncanakan untuk persiapan Tahun Baru.

"Barang Narkoba ini mereka menyimpan untuk pelaksanaan di tahun baru. Kami masih melakukan pengejaran terhadap saudara S dan PW dimana mereka sebagai pengendali untuk itu kami masih melakukan pendalaman," ujar Bachtiar.

Bachtiar memastikan bahwa ketiga pelaku bukan warga Tangsel. 

"Mereka bukan warga Tangsel, mereka berdomisili di Tangsel dan bekerja sebagai buruh. Mereka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup, pidana penjara 20 tahun dan paling singkat 6 tahun," tutup Bachtiar.

Kasat Narkoba Polres Cilegon, AKP Vhalio Agafe, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan barang haram tersebut dari hasil penyidikan bersama Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

"Pemusnahan ini ad dalah perkara yang sempat kita rilis beberapa Minggu lalu, dengan tersangka Ali Mustafa yang mana BB (Barang Bukti) juga kita dapat di Sumatera Barat, di Kota Bukit Tinggi. Setelah dilaksanakan uji lab dan dinyatakan benar bahwa barang bukti ini adalah ganja. Maka pada kesempatan kali ini kita musnahkan," tuturnya di Polres Kota Cilegon. Kamis, (14/11/2024).

Total ganja yang dimusnahkan, Vhalio menjelaskan jika diakumulasikan 54 kilogram seharga Rp270 juta. 

"Untuk jumlahnya kurang lebih ada 54 kilo, seperti tadi yang telah disampaikan jika dirupiahkan kurang lebih hingga Rp270 juta. Dan menyelamatkan 261 jiwa," paparnya.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, IPDA Aris Setyawan kepada TitikKata di Mapolres Lebak, mengatakan perihal terkait.

"Untuk kendaraan yang selama terjaring operasi zebra maung 2024 terdiri dari R2 maupun R4, tilang manual 1.368 untuk tilang etle 70, teguran lisan 1.230 teguran tertulis 1.223,"kata Aris, Selasa (29/10/2024)

Aris menegaskan bahwa usai operasi zebra maung 2024 didapati kesadaran pengendara lalulintas di Kabupaten Lebak mulai meningkat.

"Sudah Alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai tertib yang biasanya tidak menggunakan helm sekarang sudah menggunakan helm untuk melanggar rambu-rambu juga sudah mulai tertib,"tegasnya.

Mereka yang terjaring operasi, lanjut Aris adalah para pengendara yang tidak melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm dan safety belt.

"Belum ada (motor bodong-red) masalah kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat mungkin hanya tidak menggunakan helm dan SIM saja,"terangnya.

Selama operasi zebra maung 2024, menurut Aris juga didapati dua peristiwa kecelakaan lalu lintas.

"Selama operasi zebra untuk tingkat laka relatif menurun yaitu hanya dua kejadian, luka ringan dan luka berat,"ucapnya.

Di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Irjen Suyudi memberikan pemaparan hingga bantuan kepada para petani.

"Di dalam kegiatan ini ada 3 aspek yakni kami mencoba merekrut, melatih dan menyalurkan sodara-sodara kita yang sampai saat ini masih belum memiliki pekerjaan yang tetap karena dari jumlah penduduk di wilayah Banten 13 juta 7 persen diantaranya atau 400 ribu orang ini belum memiliki pekerjaan atau pengangguran,"kata Suyudi, Rabu (30/10/2024)

Kata Suyudi, Poliran akan berusaha mencetak petani-petani milenial.

"Kita berharap juga menghasilkan generasi - generasi petani milenial ya karena dari hasil survei yang dilakukan beberapa waktu ini sektor pertanian ini dianggap sektor yang tersisihkan terutama untuk kaum muda mereka lebih tertarik kepada sektor - sektor digitalisasi bagaimana perkembangan digital sekarang, industrial,"katanya.

Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Meidikson, mengatakan, berawal laporan  dari pedagang di Pasar Kranggot yang tertipu dengan uang palsu pecahan Rp100.000.

"Kami dapatnya dari para pedagang yah di Passr Kranggot, pada saat dia membelanjakan barang-barang di Pasar. Kemudian dilaporkan kepada kami, dan kami melakukan pengembangan," katanya di Mapolres Cilegon. Jumat, (25/10/2024).

Hardi menjelaskan, atas laporan pedagang di Pasar Kranggot tersebut, pihaknya menjebak tersangka saat melakukan aksinya kembali.

"BB awalnya itu Rp400.000, empat lembar pecahan Rp100.000. Kita kembangkan dari pelaku pertama memancing ke pelaku yang kedua. Dengan cara ingin menukar Upal.pd seharga Rp3 juta asli. Kemudian disampaikan bahwa dari Rp3 juta itu bisa mendapatkan sekitar Rp7 juta. Kemudian ketika pelaku kedua datang untuk melaksanakan COD lalu kita tangkap," tuturnya. 

Saat ini, disampaikan Hardi, Polres Cilegon telah mengamankan dua tersangka atas nama Suhedi dan Maftuh.

"Untuk keterangan pelaku dia mendapatkannya itu dari wilayah Lebak. Penyelidikan masih kita lakukan pengembangan, apakah disana tempat percetakannya uangnya sendiri, atau nanti lebih melebar lagi nanti. Pasal 36 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2019 tentang mata uang. Ancaman pidananya itu paling lama 15 tahun (tahanan)," ujarnya.

Hal itu disampaikan, Pemimpin BRI Kantor Cabang Pamulang, Reza Cahya Dwiputra saat dijumpai Titikkata pada Senin (14/10/2024).

“Terkait dengan proses hukum yang berlangsung, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan karena sudah membantu BRI dalam penanganan tindak pidana ini, sehingga dua tersangka bisa ditetapkan,” ujar Reza, Senin (14/10/2024).

Reza mengatakan jika kasus serupa terjadi lagi, pihaknya akan mendukung penuh dan mensupport kejaksaan dengan memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan.

“Saat kasus ini terdeteksi, kami langsung melakukan langkah-langkah, terutama di internal dengan menggelar audit. Berdasarkan audit tersebut, kami melaporkannya ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum,” jelasnya.

Reza juga menegaskan bahwa BRI kini menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pegawainya.

“Kami berkomitmen bahwa BRI akan terus menindak tegas setiap pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan, dan mengajak nasabah untuk melaporkan jika menemukan hal serupa di masa mendatang,” tutupnya.

Kaur Bin OPS Satlantas Polres Lebak, IPTU Deni Iskandar kepada TitikKata mengatakan operasi akan berlangsung selama 14 hari atau pada tanggal 14 Oktober - 27 Oktober 2024.

"Operasi zebra yang pertama pada 14 Oktober 2024 Alhamdulillah berjalan lancar. Harapan kami masyarakat Kabupaten Lebak semakin tertib berlalulintas," kata Deni.

Deni meminta agar para pengendara juga melengkapi kelengkapan kendaraan baik berupa surat-surat karena sasaran operasi zebra menyasar pengendara yang melanggar secara kasat mata.

"Sasaran dan tindakan untuk pelanggaran lalulintas itu pengendara dalam pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur ya anak-anak tidak diperbolehkan, bonceng 3, lawan arus. Utamanya lawan arus bisa membahayakan orang lain," tuturnya.

Kata Deni, dari operasi zebra hari pertama pihaknya berhasil menertibkan puluhan kendaraan sekaligus diberikan tindakan tegas berupa tilang.

"Untuk hari pertama ini Alhamdulillah Opera zebra ada 30 pelanggar sudah kita tindaklanjuti. Kami mengimbau juga ya kalau misalkan mengendarai kendaraan selalu dibawa surat-suratnya ya," tandasnya.

Keduanya dituding sebagai penyebab aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL) berujung anarkis, hingga menyebabkan anggota Satpol PP Lebak, Yadi Suryadi meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan langsung Kapolres Lebak AKBP Suyono kepada TitikKata.

"Korlap aksi demo tersebut datang untuk memenuhi panggilan dari unit krimum polres Lebak, sedangkan berinisial M diamankan ditempat tinggalnya didaerah kampung Gunu sanggar, Desa Badur, Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Tadi yang saya sampaikan susah dua orang yang kita tetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Suyono juga menambahkan kedua pelaku terancam kurungan hingga dua belas tahun penjara.

"Saudara RM selaku korlap dikenakan pasal 170 ayat (3) ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Pasal 360 ayat (1) KUHP ancaman hukumannya 5 tahun penjara, sedangkan pasal 359 ancaman 5 tahun. Untuk kealpaannya dikenakan pasal 55 atau turut serta," tambahnya.

Sementara itu pelaku berinisial RM berkata dirinya disuruh dan mendapatkan uang Rp 1 juta sebagai orator, sedangkan peserta aksi demo mendapatkan Rp 50rb.

"Alasan saya ikut demo karena saya disuruh. Untuk semua orator ada tiga dikasih satu juta semuanya," tuturnya.

Pantauan Titikkata, ST. Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, beserta kepala Kejati Banten, Siswanto hingga jajaran Forkopimda Provinsi Banten.

Usai giat, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan, jika RS Adhyaksa Banten ini merupakan rumah sakit yang kedua yang dimiliki oleh Kejaksaan setelah rumah sakit Adhyaksa Jakarta.

“Pembangunan rumah sakit Adhyaksa Banten ini dikerjakan kurang lebih satu tahun sejak September 2023, dan pada hari ini di bulan September 2024, tadi bapak Jaksa Agung sudah melakukan soft opening,” Ujar Harli Siregar.

RSU Adhyaksa ini dibangun diatas lahan 15 hektar lebih hasil sitaan tindak pidana korupsi, dengan total anggaran sebesar Rp350 miliar dari APBN.

Selain memiliki fungsi kesehatan Yustisial, kata Siregar, RSU Adhyaksa akan dibuka untuk masyarakat umum.

“Keberadaan rumah sakit Adhyaksa banten ini dalam rangka pelayanan judicial, diarahkan pada tiga hal. Pertama, akan melakukan dan melayani terhadap penanganan personal hukum menyangkut masalah, kemudian pelayanan terhadap asessement, dan kemudian akan juga diarahkan pelayanan terkait dengan laporan forensik, dan diluar itu tentunya tadi bapak Jaksa Agung sudah menekankan bahwa pelayanan terhadap masyarakat umum akan lebih dominan. Dan kita harapkan pembangunan rumah sakit Adhyaksa Banten ini akan memberikan aspek yang kuat terhadap bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten, terkhusus di Kabupaten Serang,” tandasnya.

Hal itu seperti disampaikan wakil ketua KPK Nurul Ghufron kepada TitikKata usai menghadiri Roadshow BUS KPK 2024 di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5/9/2024),

“Pencegahan mulai dari perencanaan anggaran, perizinan, SDM, aset sampai ke dana desa. Itu yang kami kelola agar tata kelolanya anti korupsi. Di penindakan tugasnya korupspgah itu bersama kepolisian dan kejaksaan bersama-sama untuk melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Ghufron.

Disisi lain, kata Ghufron, KPK juga akan mengambil alih kasus-kasus dugaan korupsi jika tidak tertangani di daerah.

“Kalau memungkinkan ada penindakan yang tidak bisa dilaksanakan secara bertanggungjawab atau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di daerah maka kami ambil alih, itu prosedurnya yah. Tetapi kita berharap jangan sampai ada pengambil alihan cukup dengan memonitor saja,” katanya.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menambahkan, pihaknya berkomitmen akan menciptakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi.

“Ini bagian dari mencerminkan tanggungjawab kita bersama khsusnya untuk menciptakan pemerintahan celan goverment dan good goverment,” tandasnya.

Kepala Kejati Banten, Siswanto kepada TitikKata usai menghadiri Roadshow BUS KPK 2024 di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5/9/2024), menjelaskan perihal terkait.

“Lagi kita nunggu datanya itu baru kita diskusikan apa yang harus kita lakukan, (Kejaksaan akan mendampingi Pemprov, red) karena itu bagian dari kekayaan negara yang harus kita amankan, harus kita selamatkan dan kita juga dalam rangka berusaha bagaimana negara ini mendapatkan haknya secara optimal,” tegas Siswanto.

“Kita berusaha untuk bergerak cepat. Makanya mohon dukunganya, mohon doanya,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023 dengan nomor 29.A/LHP/XVIII.SRG/04/2024, BPK menemukan pengelolaan pendapatan Pajak Air Permukaan  belum sepenuhnya maksimal.

“Itu kan merupakan kerugian keuangan negara. Nah itu harus dikembalikan kita nanti bersama sama dengan Pj bagaimana melakukan upaya supaya yang dinyatakan sebagai kerugian itu bisa kita tarik kembali,” ucap Siswanto.

Kepala PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan kepada TitikKata menjelaskan prihal terkait.

“Hari ini penandatangan kesepakatan bersama, PUPR berkaitan dengan banyak hal, kaitan penyelamatan aset kita. Ya, seperti situ-situ dan juga kaitan dengan kegiatan-kegiatan khususnya mungkin berkaitan pengadaan lahan, jadi yang berkaitan nanti ada permasalahan kaitan perdata dan tata usaha negara,” ujar Arlan, Rabu (28/8/2024).

Arlan, berharap pendampingan hukum dari Kejati bisa mempercepat penyelesaian aset yang masih bermasalah.

“Kaitan dengan pendampingan untuk penyelamatan aset situ yang menjadi aset Provinsi, karena ada beberapa hal. Target sih kita tahun ini di 4 (situ,red) karena waktu juga sisa empat bulan. Mudah-mudahan ada progres lah. Harapan sih minimal 3 atau 4 situ yang sudah bisa kita pastikan kaitan batas-batas dari situ,” katanya.

Sementara, Kepala Kejati Banten Siswanto berkomitmen akan melakukan mendampingkan hukum untuk mengembalikan aset-aset milik Pemprov.

“Tentang aset aset Pemprov, bagaimana kita negosiasi supaya aset-aset itu bisa balik,“ pungkasnya.

Hal itu disampaikan Siswanto kepada TitikKata, usai melakukan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Banten dengan Kejati Banten tentang penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Kejati Banten, Kota Serang.

“Itu kan merupakan kerugian keuangan negara. Nah itu harus dikembalikan, nah kita nanti bersama-sama dengan Pj (Gubernur Banten) bagaimana melakukan upaya, supaya yang dinyatakan sebagai kerugian itu bisa kita tarik kembali,” ujar Siswanto, Rabu (28/8/2024).

Namun sayangnya, Siswanto enggan merinci data-data yang ditangani Kejati. Menurutnya, potensi kerugian negara harus dikembalikan.

“Sementara ini sedang kita diskusikan data-data yang diperlukan, masih berjalan. Pada prinsipnya semua kita fokuskan, jadi tidak ada yang salah satu ini lebih menitik beratkan ini bidang aset atau salah satunya pajak, semuanya kita perlakukan sama, karena semua itu adalah aset bersama aset negara. Jadi jangan sampai aset negara itu tidak jelas ujungnya,”  katanya.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mendukung langkah Kejati untuk mengusut temuan BPK yang masih belum tertangani.

“Bila ada hal yang melanggar hukum sesuai ketentuan diproses secara hukum, bukan untuk dalam rangka perindungan, bukan. Jadi kita harus proses sesuai hukum ya dikenakan sanksi hukum gitu,” pungkasnya.

Perjanjian kerjasama itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Banten, Dyah Ambarwati, disaksikan langsung Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dan Kepala Kejati Banten Siswanto.

Kepala Kejati Banten Siswanto menambahkan, pihaknya akan melakukan mendampingkan hukum terhadap Bapenda dalam rangka penagihan tunggakan pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

“Ya salah satunya adalah itu, dimana kita fungsi Datun ini melakukan negosiasi dengan para wajib wajib pajak yang menunggak pajaknya. Realisasinya cukup baik kemarin udah saya sampaikan beberapa terkait pajak kendaraan bermotor, tentang aset Pemprov, bagaimana kita negosiasi supaya aset-aset itu balik, pajak pajak sudah terbayarkan,” katanya.

Usai giat, Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan kepada TitikKata menjelaskan prihal terkait.

“Jadi saat ini kami telah melakukan penandatangan kerjasama dengan pihak Kejati Banten melalui Asdatun dalam rangka MoU terkait dengan persoalan-persoalan perdata dan tata usaha negara khususnya di bidang pendapatan,” sambung Deni.

Menurut Deni, sejauh ini kerjasama itu telah berhasil melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak. Seperti pada triwulan I dan II tahun 2024 dengan target Rp2.208.426.000,00 atau 198 unit kendaraan telah terealisasi sampai Agustus 2024 sebesar Rp1.310.543.900,00 atau 59,34 persen. 

Sementara, SKK yang akan dikerjasamakan pada trwiulan III 2024 sebesar Rp2.203.341.779,00 atau 71 unit kendaraan serta tunggakan PBBKB dari satu badan usaha yang belum menyelesaikan tunggakannya Rp550.335.379,00.

“Sampai dengan triwulan ketiga di tahun ini juga angkanya sudah melampuai dari capaian yang dilakukan di tahun 2023. Artinya, kami cukup terbantu oleh pihak Asdatun Kejati Banten dalam rangka menelusuri terhadap tunggakan tunggakan pajak. Kami berharap bahwa melalui Kerjasama ini dapat dilakukan penagihan penagihan yang lebih optimal terhadap tunggakan tunggakan yang ada selama ini,” pungkasnya.

Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno menjelaskan, jika AS melakukan aksinya setelah melihat korban selesai mandi dan diiming-imingi sejumlah uang.

"Ketika si korban itu masih memakai handuk, tersangka menyampaikan kepada korban bahwa neng mau gak mijitin kaki aki dalam bahasa sundanya kan pingping aki, nanti saya kasih 10.000 korban mau mijitin habis itu tersangka ngomong lagi neng mau gak duduk dipangkuan aki, nanti dikasih 50.000 dan korban mau selanjutnya tersangka ini membuka celananya dan melakukan perbuatan asusila pada korban," tuturnya, Selasa (27/8/2024).

Ditambahkan Sutrisno, kejadian tersebut diketahui oleh kakak korban setelah curiga melihat perilaku korban yang tidak seperti biasanya didalam rumah.

"Karena pintunya dikunci, si kakaknya korban ini curiga melakukan tutup pintu dan menyuruh korban untuk keluar. Akhirnya si kakaknya korban ini menanyakan kenapa ko gak biasanya kalau ganti baju itu dikunci pintunya, didesak baru cerita lah korban bahwa dia telah telah dilakukan perbuatan asusila oleh si tersangka," tandasnya.

Kapolres Lebak AKBP Suyono kepada TitikKata mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan pilkada serentak tahun 2024.

"Pada kegiatan hari ini kita mulai melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak khususnya kita di wilayah Lebak ada dua agenda, yang pertama pemilihan bupati yang kedua pemilihan gubernur. Untuk pasukan yang dilibatkan dari polres sendiri 793 dengan masa operasi 117," ujarnya.

Bahkan, Kapolres Lebak mengajak masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap sejuk.

"Jadi buat saya sebagai Kapolres mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap sejuk, walaupun beda pilihan kita harapkan semua mendukung," tutur mantan Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Banten.

Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengharapkan, terjaganya kondusifitas serta selalu mentaati aturan dalam tahapan pilkada.

"Tentunya harapan harapan kami dari KPU bisa dapat selalu menjaga kondusifitas, mari kita sama-sama taati aturan dalam pelaksanaan setiap tahapan-tahapan pilkada 2024 yang tentunya kita akan mulai di hari Selasa besok 27 Agustus 2024 untuk pelaksanaan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Lebak," kata Dewi.

Dimana, sebelumnya  telah menerima lima berkas perkara dengan empat tersangka dewasa, dan delapan anak berhadapan dengan hukum.

Hal itu disampaikan, Kasi Intel Kejari Tangerang Selatan (Tangsel) Hasbullah mengatakan, saat ini berkas penanganan perkara tersebut masih dilengkapi oleh penyidik di Polres Tangsel.

"Saat ini perkembangannya, penuntun umum telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara ternyata masih ada kekurangan, sehingga berkas perkara kami kembalikan lagi untuk dilengkapi oleh rekan-rekan penyidik," kata Hasbullah, Rabu, 21 Agustus 2024.

Hasbullah menerangkan, berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polres Tangsel lantaran masih ada yang perlu dilengkapi.

"Ada beberapa yang perlu dilengkapi yakni syarat formil. Secara rincinya nanti disampaikan karena masih proses penyidikan," terangnya. 

Saat ini, Kejari Tangsel masih menunggu dari penyidik Polres Tangsel untuk penanganan lebih lanjut. 

"Apabila petunjuk telah dilengkapi dan kami akan lakukan penelitian kembali untuk penentuan sikap penuntut umum," tutur Hasbullah.

Diketahui, kasus perundungan di SMA Binus Serpong itu menjadi sorotan setelah viral di media sosial pada pertengahan Ferbruari 2024. 

Pada 1 Maret 2024, Polres Tangsel kemudian menetapkan siswa sebagai tersangka dalam kasus perundungan itu. Salah satunya adalah anak artis Vincent Rompies ikut ditetapkan menjadi tersangka.

Usai kegiatan, kepada TitikKata, Kepala Kejati Banten Siswanto, mengampaikan prihal terkait.

“Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan tentu tidak ada kendala-kendala, tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan, selesai tepat pada waktunya,” ujar Siswanto.

Lebih lanjut, Siswanto menjelaskan, terdapat 107 proyek strategi daerah senilai Rp900 miliar tersebar di delapan Dinas yang mendapat pengamanan atau pengawalan dari Kejaksaan.

“Ada di 8 dinas, anggaranya sekitar Rp900 miliar. Jadi kita memastikan dari mulai saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawabnya, kita pastikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan,” katanya.

“Yang kita kawal sampai saat ini tidak ada yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berarti lah, sekedar pelanggaran administratif, tujuan kita ada adalah kalau ada pelanggaran-pelanggaran sedini mungkin kita selesaikan sehingga tidak terjadi kerugian-kerugian di kemudian hari,”terang dia.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, pendampingan Kejaksaan bisa mempercepat pembangunan.

“Mitigasi risiko sudah kita petakan, sehingga langkah-langkah solusi atas hal-hal yang baik administratif maupun hal-hal lain itu sedari dini kita ambil langkah langkah penyelesaian secara hukum,” tandasnya.

Kasi Intel Kejari Cilegon, Nasrudin, mengatakan dua tersangka atas nama MR dan RP telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyalahgunakan uang retribusi sampah pada 2020-2021 untuk judi online (Judol) dan liburan ke Bali.

"Akan menyampaikan perkembangan penanganan dugaan Tipikor pada kegiatan pengelolaan retribusi sampah. Tadi sudah teman-teman saksikan bahwa tim penyidik melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yakni inisialnya adalah MR dan RP," paparnya di Kejari Kota Cilegon.

Senada dengan itu, Kasi Pidsus Kejari Cilegon, Ryan Anugrah, mengatakan kedua tersangka merupakan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lapangan (THL).

"Untuk kedua tersangka yang kami tetapkan hari ini itu satu orang adalah ASN pada saat itu jabatanya sebagai bendahara penerimaan, yang satunya lagi THL. Penerimaan inisial MR, saat ini tidak (menjabat)," katanya.

Berdasarkan perhitungan dari Inspektorat, dijelaskan Ryan, kerugian negara pada kasus ini sebanyak Rp550 juta.

"Kemarin ekspose dengan pihak inspektorat itu angkanya kurang lebih pada Rp550 juta. Tapi masih bisa berkembang lagi nanti, itu 2020-2021," ujarnya.

Ryan mengungkapkan, tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini seraya mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi.

"Sampai dengan hari ini diproses penyidikan alat bukti yang sudah kami temukan itu mengerucut ke kedua tersangka ini. Namun  tentunya kami masih menangani perkara ini dalam melakukan pencarian alat bukti. Mengenai tersangka lain ya mungkin masih bisa berkembang, tapi tergantung alat bukti yang kami temukan," pungkasnya.

Kepada TitikKata, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kompol, Agus Rohmat mengatakan perihal pengamanan ini akan dilakukan beberapa tahap.

"Untuk personel kita sudah ploting untuk setiap tahapan kita akan melaksanakan pengamanan mulai dari tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, kemudian masa tenang, pemungutan suara sampai pengumuman hasil suara sampai hasil pengumuman pemenang perhitungan suara,"ujarnya, Selasa (13/8/2024)

Polres Metro Bekasi juga akan menerjunkan 950 personel untuk pengamanan Pilkada nantinya.

"Jumlah personel yang dari polres, polres itu berjumlah 1.400 kita jumlah kekuatan dua per tiga jadi sekitar 950 akan kita kerahkan pengamanan Pilkada. Belum nanti dari Kodim, TNI, satpol PP dan Linmas,"tutupnya.

Hal itu seperti disampaikan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, usai kegiatan Simulasi Sistem Pengamanan Kota dalam rangka Pilkada 2024 di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (6/8/2024).

“Nanti pada pelaksanaan operasi Mantap Praja kita akan melibatkan sekitar 5.000, untuk latihan ini saja yang dilibatkan 2000 personil,” ucap Suyudi.

Menurut Suyudi, ribuan personel akan disebar di sejumlah titik yang menjadi potensi gangguan keamanan di Banten.

“Kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi sudah kita antisipasi dari sekarang  baik itu di kantong-kantong pendukung. Kemudian juga tentunya pada pelaksanaan nanti di TPS-TPS kita juga sudah mengklaster kira-kira TPS mana yang rawan, rawan sekali dan yang aman. Tentunya prioritas kita adalah di TPS-TPS yang rawan sekali dan rawan. Kemudian juga adanya mungkin perbedaan-perbedaan atau masalah-masalah di TPS mungkin saja terjadi,” katanya.

Suyudi melanjutkan, pihaknya juga telah meningkatkan koordinasi dengan TNI dalam menghadapi ancaman teror menjelang hajat demokrasi lima tahunan itu.

“Jadi untuk ancaman teror itu selalu menjadi prioritas yang utama untuk kepolisian republik Indonesia termasuk Polda Banten. Kita pun juga bekerjasama dengan densus 88 Polri dan juga dengan rekan rekan TNI,” pungkasnya.

Menyikapi keputusan tersebut, Kasipidsus Kejari Cilegon Ryan Anugrah memutuskan untuk melakukan Kasasi.

“Kemarin menanggapi putusan tersebut berdasarkan KUHAP kami Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu 14 hari untuk menentukan sikap. Di masa penentuan sikap ini kami menunggu dulu salinan putusan lengkapnya untuk mempelajari pertimbangan-pertimbangan selengkapnya seperti apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tentang putusan tersebut sehingga, menyimpulkan atau disimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang kita dakwaan,” katanya di Kejari Cilegon, Masigit, Jombang, Kota Cilegon. Kamis, (1/8/2024).

Ditegaskan Ryan, pihaknya meyakini bahwa ketiga terdakwa tersebut terbukti bersalah berdasarkan penyelidikan, penyidikan dan bukti-bukti yang telah dimiliki.

"Tipikor memohon salinan putusan lengkap untuk tiga putusan perkara tersebut. Nanti semoga ini cepat keluarnya sehingga kami bisa mempelajari poin-poin pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar putusan hakim. Di masa 14 hari ini kami akan menentukan sikap kami akan melakukan Kasasi, kamu akan melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut," tuturnya.

Ryan pun menjelaskan, proses Kasasi ini berdasarkan Undang-undang diperbolehkan meski Majelis Hakim telah memvonis ketiga terdakwa tersebut.

"Menyikapi bahwa putusan bebas itu tidak di Kasasi, jadi tahun 2012 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomorr 114 tahun 2012 itu menyatakan bahwa kecuali untuk putusan bebas itu inkostituional. Jadi semua putusan bebas di tingkat pengadilan yang mengadili selain mahkamah agung dapat diajukan Kasasi," pungkasnya.

Dalam kegiatan JMS ini diikuti siswa kelas 7, 8 dan 9 dengan mengangkat tema 'Pelopor Kesadaran Hukum bagi usia Sekolah Menengah Pertama'.

Kasie Intelijen Kejari Tangsel, Hasbullah mengatakan, jika apa yang disampaikan mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi pelajar dapat diterima dengan baik.

"Tim Intelijen menyampaikan materi dan berinteraksi dengan siswa-siswi di kelas kelas dan diikuti sekitar 300 siswa. Antusiasme dari siswa siswi sangat baik dan materi dapat tersampaikan dengan baik," kata Hasbullah.

Lanjut Hasbullah, kegiatan JMS dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Bidang Ketentraman umum yang adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi pelajar maupun masyarakat.

"Dan sebagai bentuk preventif atas maraknya perkara yang melibatkan anak anak pada usia sekolah di Tangerang Selatan," ujarnya.

Hasbullah berharap kegiatan JMS dapat menambah wawasan dan menjauhi tindakan yang melawan hukum.

"Diharapkan setelah mendapatkan materi JMS para siswa dapat lebih aware terhadap hukum dan dapat terhindar dari hukuman, serta dapat memberikan dampak positif bagi sekitarnya dan bertindak sesuai kapasitasnya," tutup Hasbullah.

Ketua LBH GP Ansor Tangsel, Suhendar kepada TitikKata saat ditemui dilokasi, menjelaskan prihal laporan terkait.

“Kita melaporkan atas adanya aktivitas 17 perusahaan dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas penggunaan sumber daya air yang tidak berizin. Lalu kemudian tidak diketahui volume debit air yang digunakan serta potensi kerusakan lingkungan, tentu saja ini membahayakan ketersediaan tata kelola sumber daya air,” ujar Suhendar.

Lebih lanjut, Suhendar juga meminta Kejati terlibat aktif untuk mendorong pemerintah daerah agar bertindak cepat atas kewajiban-kewajibannya terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah Banten yang rentan disalahgunakan.

“Sebagai masyarakat meminta agar Kejaksaan Tinggi terlibat aktif mendorong pemerintahan daerah untuk membuat skema pola kebijakan air, perencanaan air, dan urutan prioritas penggunaan air di Banten supaya lebih baik sehingga ketersediaannya bisa terjamin utamanya pemenuhan terhadap kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga banten akan air bisa terjamin,” katanya.

Suhendar berharap, laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Kejati Banten.

“Harapannya Kejaksaan agar dapat mempelajarinya serta melakukan banyak hal dalam rangka perbaikan. Jika dimungkinkan kami berharap ada upaya hukum baik secara keperdataan maupun pidana,” 

Sementara, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengaduan masyarakat.

“Kami mendapatkan laporan dan pengaduan dari LBH Ansor Kota Tangerang Selatan hari ini, mungkin berikutnya kami akan melakukan penelitian terhadap apa yang sudah dilaporkan dari aduan masyarakat, terkait izin SIPPA penggunaan air di Kota Tangerang atau di Provinsi Banten,” katanya.

Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan bahwa pemusnahan kali ini menindaklanjuti temuan sabu 30 kilogram pada 13 Juli 2024.

"Kita kembangan jaringan ini indikasi internasional berasal dari Malaysia barang tersebut yang berawal dari Sumatera ingin didistribusikan ke Pulau Jawa wilayah Jakarta. Tersangka juga baru dua orang yang kita amankan. Inisialnya SY dan AR adal Sumatera, Pekanbaru," ujarnya, Senin (29/7/2024).

Kemas juga mengklaim, alat pemusnah barang bukti narkotika dari BNN ini mampu memusnahkan sabu tanpa efek samping.

"Inselatir, alat yang canggih ini pak katanya tadi pembakarannya itu tidak langsung atau asapnya tidak memabukkan, aman," pungkasnya.

Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan, keempat pelaku yang diamankan berinisial EA, FT, SPD dan MM sebagai penadah sekaligus menjualnya melalui media sosial.

"Rilis kasus pencurian, kita amankan tiga pelaku pencurian satu penadah. Kemudian untuk TKP (Tempat Kejadian Perkara) di wilayah Kota Cilegon ada 16 barang bukti (motor) yang kita amankan," katanya di Mapolres Kota Cilegon. Kamis, (25/7/2024).

Kemas menyebut, para pelaku yang saat ini telah di tahan di Polres Cilegon akan dimintai pertanggungjawabannya. 

"Kemudian untuk pidananya juga pasal 363 KUHP dan 481 KUHP penadah dengan ancaman 2 tahun dan 7 tahun penjara," pungkasnya.

Kepada TitikKata, usai giat, Kepala Seksi Barang Bukti dan Perampasan Negara Kejari Kabupaten Tangerang, Saimun menyampaikan perihal terkait. 

“Bidang barang bukti sudah memusnahkan, hampir 15 ribu obat keras, termasuk ada tiga jenis Tramadol, sedangkan sabu ada 27 gram, sintesis ada nol koma sekian, yang lainnya itu ada termasuk pemalsuan sendal Eiger,” ujarnya. 

Lebih lanjut menurut Saimun, keseluruhan barang bukti berasal dari 89 perkara dalam kurung waktu 3 bulan terakhir.

Selain narkotika, terdapat sendal EIGER palsu sebanyak 1.596 buah, dan 20 buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu. 

“Biasanya (untuk STNK), itu dari jaksanya ada pembanding, di lab (Labolatorium) oh ini palsu ini asli,” ujarnya.

Ditemui TitikKata Rabu (24/7/24) di ruang Konferensi Pers, Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sampaikan modus dari klaim fiktif tersebut.

“Itu memang dari yang punya RS sudah mengarang cerita. Pokoknya rumit banget ceritanya itu. Pilih penyakitnya sudah pa, terapi nya pas. Katakanlah ini harus di USG, kan dia harus milih RS yang pas, nah itu benar-benar bagus banget. Jadi dia dengan keluarganya dokter juga, dokter-dokter itu diagnosa nya sudah mendukung semua lah buat klaimnya,” ujarnya. 

Dengan total kerugian Rp34 miliar, Pahala menyampaikan konsekuensi yang harus dilakukan pihak RS tersebut.

“Sebenarnya targetnya kita ingin dibayar aja dulu. Dikembaliin tuh Rp29 miliar, Rp4 miliar, Rp1 miliar itu kan gede. Balikin aja dulu. Nanti kita lihat kayak apa. Tapi kalau phantom billing ini kita pikir sekarang kenapa ini kita ributin ini karena dia gak mau bayar. Udah ambil fiktif, dia gamau bayar. Makanya di pimpinan kita bilang ini indikasi nya udah kerugian,” ujarnya. 

Pahala sampaikan tahapan selanjutnya atas hal tersebut.

“Tahapannya dipindahin ke sana semuanya dokumen ke penindakan,” tutupnya.

Pelaku NH tak sendiri, rekannya G (17) lebih dulu diamankan saat ingin menjual motor hasil curiannya di wilayah Bogor dan diketahui oleh korban.

Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, Iptu Alfian Hazali kepada TitikKata, Selasa (23/7/2024) menjelaskan perihal terkait.

"Dikarenakan curiga pada seseorang, mereka menyebar berita di grup WA bilamana mendapatkan kendaraan dengan ciri-ciri sekian yang sudah ada tolong menghubungi kami. Diketahui kendaraan itu ada di Bogor, Cigudeg. Korban datang ke Cigudeg yaitu langsung menemui orang menanyakan ini mau dijual ya, setelah dicek sama dengan motor yang hilang, diamankan orang itu oleh korban diamankan dibawa ke Cipanas,"kata Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, IPTU Alfian Hazali.

Kata Alfi, NH merupakan pelaku utama dari aksi pencurian yang memiliki peran sebagai eksekutor.

Saat ingin diamankan pihak kepolisian, pelaku NH terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur lantaran mencoba melarikan diri dan melawan kepada petugas.

"Sempat diamuk massa karena mereka berbelit - belit cuma ada saksi yang mengatakan dan mengaku tidak tahu dari mana asal motor mau dijual. Pelaku eksekutor ini diberikan tindakan tegas karena melakukan perlawanan ke anggota, diamankan di rumah kerabatnya dan lari ke genteng,"katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

Kepada TitikKata, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna menjelaskan prihal terkait.

“Hari ini Kejaksaan Tinggi Banten mengadakan kegiatan tebus murah bahan pokok buat masyarakat dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke 64, dalam kegiatan ini masyarakat diperkenankan untuk menebus murah minyak 700 ml, beras 5 kg dan gula 1 kg seharga 64 ribu,” ujar Rangga, Kamis (18/7/2024).

Menurut Rangga, tebus muruh bagian dari langkah Kejati Banten dalam meringankan beban masyarakat terhadap harga-harga pangan.

Lebih lanjut Rangga menambahkan, ada seribu paket yang disediakan Kejati Banten dalam kegiatan rangkaian HUT Adhiyaksa ke 64 ini.

“Kami menyediakan 1000 paket untuk masyarakat sekitar sini. Tujuannya untuk membantu masyarakat,” katanya.

Sementara, warga Kota Serang, Dewi dan Herawati merasa sangat terbantu dengan kegiatan pasar murah Kejati Banten. Mereka berharap, Kejati terus menggelar pasa murah kedepannya. 

“Sangat membantu, harganya kan murah yah terimakasih. Kedepannya terus aja mudah mudahan kedepan kaya gini terus,” ucap Dewi.

“Iya kerasa, saya tebus beras, sama minyak sama gula,” tambah Herawati.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Nada Diana dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara atas perbuatan pembunuhan dengan menusuk korban Resy Ariska menggunakan pedang samurai hingga tewas. 

Kepada Titikkata, kuasa hukum korban RA, Saiful Salim dari Law Firm Hotman 911 menyampaikan pandanganya terkait tuntutan tersebut.

"Dalam masalah ini itu sudah sangat jelas gitu. Namun kenapa pihak kepolisian itu penerapan kedalam penyelidikan dan penyidikan itu menggunakan pasal 338 itu. Bahkan subsider nya 351 terkait penganiayaan, ini kan lucu," tambahnya. 

Sementara itu, anak kandung korban pembunuhan RA, Raviandi Pratama mengaku, tuntutan yang disampaikan oleh hakim tidak sebanding dengan derita yang dialami nya saat ini. 

"Seperti tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa, tuntutannya 15 tahun. Namun kami sebagai pihak keluarga, terutama saya sebagai anak kandung dari korban sama sekali tidak terima dengan apa yang telah dituntut oleh kejaksaan. Yang kami inginkan adalah hukuman mati atau pun hukuman seumur hidup, itu baru terobati sakit hati yang kami alami. Dan kami berharap kepada  jaksa, hakim agar dapat amanah kedepan nya, mengemban tugas nya, memberikan keadilan kepada kami keluarga korban," harapnya. 

Untuk diketahui, peristiwa pembunuhan seorang pedagang baju tersebut terjadi pada Senin,1 April 2024 berawal terjadinya cekcok yang berawal dari Korban RA sedang membersihkan lantai dan kemudian terdakwa masuk ke toko menggunakan sepatu.

Dalam kesempatan itu, Kepala SMK Negeri 1 Tangsel, Abdul Marta Nurdin menyambut baik kegiatan Jaksa Masuk Sekolah untuk menambah wawasan hukum bagi siswa.

"Nah program ini menurut saya adalah program yang baik, kami sambut baik. Apalagi di MPLS ini, saya punya program tentang kesadaran hukum. Alhamdulillah, respon dari anak-anak terhadap kesadaran hukum selama ini terbuka, terutama terhadap pembullyan dan tawuran, narkoba dan seturusnya," ujarnya.

Bahkan dalam acara tersebut, seluruh siswa sangat interaktif untuk menanyakan perihal hukum ke para Jaksa yang bertugas di Kejati Banten.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna menyebut, betapa pentingnya mengetahui dasar-dasar hukum dan pengenalan hukum bagi pelajar.

"Ternyata siswa-siswa ini banyak yang belum paham tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi mereka begitu bersemangat begitu kita kenalkan tentang dasar-dasar hukum, pengenalan hukum di Indonesia. Karena pengenalan hukum ini, kami anggap sebagai suatu hal yang penting mengingat di masa yang akan datang ini, mereka yang tidak mengerti hukum justru akan digilas oleh zaman," tutup Rangga

Hal itu dikatakan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Lebak, Ipda Mustofa Ibnu Safir kepada TitikKata, Rabu (17/7/2024).

"Untuk tindakan tegas tetap melakukan tindakan-tindakan secara humanis teguran secara humanis. Untuk sementara tidak melakukan tilang hanya melakukan teguran - teguran saja,"tandasnya.

Adapun, terdapat beberapa kategori pengendara yang dilakukan penindakan secara humanis.

"Sasarannya yaitu roda dua dan roda empat yaitu roda dua harus selalu menggunakan helm standar nasional tidak berboncengan lebih dari  satu serta tidak menggunakan knalpot brong dan terlalu lengkapi surat-surat berkendara agar untuk lebih tertibnya di jalan untuk keselamatan orang lain dilarang merokok dilarang merokok serta mengkonsumsi minuman keras bagi pengendara roda empat dimohon selalu menggunakan sabuk pengaman apapun bentuknya di jalan sangat dibutuhkan untuk keamanan diri serta kelemahan pengendara lainnya,"kata Mustofa.

Pantauan di lapangan, sejumlah anggota Satlantas Polres Lebak membawa beberapa perlengkapan imbauan kepada para pengendara yang melintas. Petugas juga memasangkan stiker kepada para pengendara agar berkendara dengan tertib.

Kegiatan dimulai dari khitanan massal, operasi katarak gratis, pembagian sembako hingga donor darah.

Ditemui TitikKata di ruang kerjanya, di Komplek Perkantoran Pemda, Tigaraksa, Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra selaku ketua pelaksana kegiatan menjelaskan program kegiatan terkait. 

“Kami sudah mulai kemarin itu dari tanggal 10 Juli, dimana kita sudah melakukan khitanan massal untuk 100 orang bertempat di RSUD Balaraja, selanjutnya ada operasi katarak yaitu di RSUD Pakuhaji sebanyak 12 orang. Jadi kami bekerjasama, kejaksaan, ada RSUD. ada PMI juga, ada Pemkab. Jadi saling berkolaborasi saling membantu masyarakat,” jelasnya. 

“Harapannya kedepan adalah, bagaimana kita Kejaksaan Negeri ini lebih dekat dengan masyarakat, dapat saling membantu dan kita semua peduli kepada sesama. Saya kira tema yang diambil kejaksaan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu sudah tepat untuk rangkaian yang sudah lakukan,” ujarnya.

Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah pelajar yang terlibat perkelahian antar geng Motor dan menetapkan satu tersangka berinisial MH dari geng motor Warkoping.

"Hari ini sudah melaksanakan rilis berkaitan dengan kejahatan jalanan street crime, jadi perkelahian jalanan sudah kita amankan beberapa orang dibawah umur, ada juga yang dewasa," katanya di Mapolres Cilegon. Kamis, (11/7/2024).

Kemas mengaku, keberadaan pelajar yang tergabung dalam geng motor ini, hanya untuk mencari popularitas setelah menang dalam perkelahian.

"Jadi dari beberapa geng (motor) ini di dalam kelompoknya itu mencari popularitas. Apabila dia menang dalam perkelahian, tawuran, itu ratingnya tinggi. Dia blowup ke media (sosial), dia menang geng tersebut, pengikutnya bisa ikut ke geng tersebut," ujarnya.

Kemas mengimbau, para orang tua di Kota Cilegon agar mengawasi anaknya guna menghindari adanya tindakan kriminalitas.

"Himbauan orang tua, tolong diawasi anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya tawuran, balap liar," paparnya.

Kericuhan terjadi antara awak media dengan pendukung SYL. Pantauan TitikKata, kericuhan dimulai usai majelis Hakim menutup sidang dengan memvonis SYL 10 tahun penjara.

Usai pembacaan vonis, para awak media terlihat berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL menuju pintu keluar ruang sidang. Akibatnya terjadi aksi dorong-dorongan hingga ricuh antara para wartawan dengan pendukung SYL yang ingin mengawalnya.

"Untuk terdakwa SYL mengadili: Satu menyatakan terdakwa SYL telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana terhadap SYL dengan pidana penjara selama 10 tahun, dan den sejumlah Rp.300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tiga, menghukum terdakwa SYL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.154.780 ditambah U$D 30 ribu paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini ditetapkan, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusannya.

S ditangkap karena telah melakukan pencabulan puluhan kali ke anak laki-laki, dengan iming-iming diberikan uang sejak tahun 2021.

Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, IPDA Sutrisno kepada TitikKata, Jumat (12/7/2024) mengatakan peristiwa itu terbongkar setelah korban terakhir seorang santri menunjukkan gelagat aneh dan saat diinterogasi korban mengakui bahwa telah mendapatkan perlakuan menyimpang dari S.

"Korban terlalu sering dan capek jadi mengadukan ke guru pondok pesantren, dia cerita bahwa dia dilakukan perbuatan asusila oleh tersangka sehingga pihak pondok pesantren melaporkan ke pihak kepolisian," kata Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, IPDA Sutrisno.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut Wisnu, korban S berjumlah lima orang.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, visum sehingga terindikasi bahwa tidak hanya seorang korbannya. Jadi korbannya 5 orang sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku, saat diperiksa pelaku juga mengakui," katanya

Dari hasil pengakuan pelaku, lanjut Trisno, S didapati memiliki kelainan menyukai anak laki-laki.

"Dia senang terhadap anak dan tidak punya naluri kepada perempuan tapi senangnya terhadap anak," tambahnya.

Atas perbuatannya, S disangkakan pasal 76E juncto pasal 82 UU RI No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman huk min 5 tahun maksimal 15 tahun.

Kuasa Hukum pihak ketiga dalam pengerjaan proyek intake di PDAM Lebak, kepada TitikKata, Deolipa Yumara mengatakan kliennya merasa kaget ketika mengetahui penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk PDAM Lebak sebesar Rp15 miliar.

"Sekarang kita tahu bahwasanya ada anggaran 15 miliar yang dikerjakan untuk ini kemudian kenyataannya yang kami kerjakan ini proyek yang dikerjakan adalah 2,5 miliar yaitu pekerjaan pemeliharaan alat perbaikan alat alat ini dikerjakan secara baik jadi kita mengerjakan full dari perusahaan dari Jakarta yang ketiga ini saya mewakili pihak ketiga ini dari Jakarta ini mengerjakan secara baik karena kita profesional kan kita mengerjakan secara baik sehingga semua sudah berjalan baik,"kata Deolipa.

Setelah melakukan penelusuran, lanjut Deolipa, pihaknya baru mengetahui bahwa penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dikerjakan untuk beberapa proyek mulai dari pemasangan SR, rumah genset, pipanisasi JDU, bayar gaji hingga pemeliharaan pompa 15 unit.

"Artinya kita kalau untuk persoalan produksi kita dukung jaksa bekerja secara baik ya nah cuman ini kan ada suatu keadaan ketimpangan di mana nilai penyertaan modalnya 15 miliar yang dipersalahkan cuma kami yang berusaha melihat kalau kami dipersalahkan karena kita belum tahu juga bersalah atau tidak atau mungkin anda penggelembungan anggaran oleh pihak pihak pemerintah atau dia PDAM kita nggak tahu juga,"kata dia.

Sebab, dilihat dari laporan dengan nomor: TBL/B/1939/X/2022/SPKT/Polres Tangerang Selatan/Polda Metro Jaya, tertanggal 11 Oktober 2022 hingga saat ini, terhitung laporan Faisal diperkirakan sudah berusia 1 tahun 8 bulan lebih.

Terkait itu, kepada Titikkata di Mapolres Tangsel, Kamis (27/06/2024), Cakra menjelaskan prihal terkait.

"Dalam hal ini saya sangat menyesalkan dalam hal kinerja Polres Tangsel sangat lambat ya dalam mengungkap atau menyelesaikan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN Brin Serpong yang semesti nya menurut saya sih dalam kasus ini sudah selesai dalam kurun waktu 8 sampai maksimal 12 bulan itu sudah masuk ke kejaksaan. Namun kenyataannya, sejak pertama kali laporan itu dibuat ditahun 2022 bulan Oktober, hingga 2024 ini kasusnya baru sampai tahap gelar perkara, belum ada menetapkan tersangka, bahkan kira-kira kasus ini mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bahkan bisa molor lagi beberapa bukan kedepan gitu," ungkap Cakra.

Lebih lanjut, Cakra menjelaskan kronologi awal mula dirinya menjadi korban pemalsuan surat dan penggelapan dana asuransi. 

"Sekitar tahun 2022, saya teringat kalau saya punya dua asuransi, Aksa dan Pruden. Kemudian saya mau mencairkan polis tersebut, ternyata setelah saya Full Up ke asuransi teryata kedua asuransi tersebut sudah dicairkan diperiode tahun 20220. Kedua polis itu dicairkan oleh salah satu staff ASN yang bertugas di lingkungan Brind, Serpong. Yang mana untuk mensukseskan misi tersebut terlapor atau ASN tersebut dibantu oleh anaknya yang berinisial OD, yang saat ini OD itu diperkirakan tinggal dikawasan Pondok Aren, sedangkan si terlapor di darah Cisauk. Untuk kerugian sendiri ditaksir sekitar 49 juta rupiah dari kedua asuransi itu, baik Aksa maupun Prudensial," jelasnya. 

Oleh karena itu, Cakra berharap kepada jajaran Polres Tangsel dapat lebih cepat dalam menangani persoalan kasus tersebut.

"Saya berharap dalam beberapa bulan kedepan, Polres Tangsel dapat mengungkap kasus ini dapat menetapkan status tersangka. Kemudian jika dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan Polres Tangsel masih dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Mungkin saya akan melakukan upaya lainnya, melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Mungkin saya akan konsultasi dengan Irwas atau dengan Program Polda Metro dengan harapan kasus ini bisa selesai dalam kurun waktu semaksimalnya 2 tahun saya membuat LP ini, sejak Oktober 2022," harapnya.

Seperti disampaikan Kepala BNN Banten Brigjen Pol Rohmad Nursahid kepada TitikKata usai memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di kantor BNN Banten, Kota Serang, Rabu (26/6/2024).

“Ada 4 kasus, tapi untuk kasus yang besar dan itu kita kembangkan, kalau untuk berkas perkara lebih dari empat malah dari satu LKN (Laporan Kejahatan Narkotika) itu kita kembangkan. Tersangkanya ada 12 semuanya laki laki  ada keteribatan warga binaan narapidana di tangerang,” ujar Rohmad.

Menurut Rohmad, barang bukti narkotika yang berhasil disita dan dimusnahkan BNN mencapai puluhan kilogram.

“Kemarin terakhir sebelum Lebaran kita bisa mengungkap 21,359 kilogram sabu, kita ungkap di Tangerang, ini yang mungkin terbesar selama ini di jajaran BNN Provinsi banten. Demikian juga beberapa hari yang lalu kita bisa mengungkap ganja 3 kilo berasal dari Aceh, kemudian sabu juga dari Aceh 21 kilo,” katanya.

Lebih lanjut, Rohmad mengungkap wilayah Banten rawan peredaran narkotika, para pengguna, pengedar, dan sindikat narkoba terus bergerak dan menjadi ancaman bagi masyarakat.

“Banten ini merupakan wilayah pintu keluar masuk antara Jawa dan Sumatera. Kemudian bandara udaranya kita yang terbesar yaitu bandara Soekarno Hatta. Kita berdekatan atau perbatasan dengan Jakarta dan Jawa Barat ada Sukabumi Bogor dan sebagainya. Kemudian disamping itu ada juga pelabuhan-pelabuhan tikus, bahkan berdasarkan data itu kurang lebih ada 60 dermaga. Itu kan sangat potensial sekali,” pungkasnya.

Kepada TitikKata, Senin (24/6/2024) Kasie Intelejen Kejari Lebak, Puguh Raditya Aditama, menyampaikan perihal terkait.

"Untuk saat ini kita sudah memeriksa sekitar 30 orang saksi dan sedang dilakukan proses penghitungan kerugian negara melalui BPKP,"kata Puguh.

Menurut Puguh, dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam.

"Kemudian saat ini prosesnya sudah masuk ke tahap penyidikan, kita sebentar lagi mungkin akan menetapkan tersangka,"katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kata Puguh, sementara ini calon tersangka mengerucut kepada 1 orang.

"Untuk saat ini kemungkinannya baru satu sementara ini, bahwa kemarin kita sudah naik dari laporan masyarakat kita telah diintel kemudian ketika kita anggap Ada dugaan perbuatan melawan hukum kita limpahkan ke Pidsus kemudian ditelaah lagi, dilakukan penyelidikan tertutup dan terbuka sekarang naik ke penyidikan," katanya.

Sayangnya, Puguh belum dapat menyampaikan untuk calon tersangka dan perihal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

"Salah satunya, ya nanti makanya untuk selanjutnya kita tunggu data, Intel hanya menyampaikan saja, ini masih penyidikan," tandasnya.

Kepada TitikKata, Kabubdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten, Kompol Rafles Langgak Putra saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, menjelaskan prihal terkait.

“Tersangka yang diamankan lima orang perannya sebagai endorsmen dan perekrut talent endorsmen,” ujar Rafles, Senin (24/6/2024).

Menurut Rafles, para pelaku mempromosikan situs judi online dengan cara membuat postingan pada akun Instagram dengan mencantumkan tautan atau situs judi online.

“Jadi selama satu bulan lebih kita sudah melaksanakan pemblokiran situs judi sebanyak 578 situs. Itu kita lakukan sebagai langkah pencegahan untuk tidak semakin meluasnya judi online di kalangan masyarakat. Semuanya kita lakukan patroli di Twitter, Facebook, Instagram termasuk juga kita menerima laporan-laporan dari masyarakat baik  laporan langsung maupun secara online,” katanya.

Ditempat yang sama, Kabid Humas Pold Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto mengimbau, masyarakat tidak tergiur oleh promosi judi online yang saat ini marak di media sosial.

“Total seluruhnya selama setahun Rp17 juta, uangnya untuk kehidupan sehari-hari,” kata tersangka EA.

Dari hasil pemeriksaan, mereka mendapatkan bayaran bervariasi mulai Rp20 juta hingga Rp41 juta. 

“Keuntungan selama dua tahun sekitar Rp45 juta, uangnya dipakai untuk sehari hari karena faktor ekonomi,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, menjelaskan pihaknya masih memburu delapan tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Ada 8 orang lagi DPO. Nah makannya satgas gabungan antara Polda dengan KLHK ini tidak berhenti karena kita masih harus mengejar tersangka  tersangka lainnya DPO itu, dan juga mencegah adanya perburuan lagi,” ujar Abdul Karim, Selasa (11/6/2024).

Dikatakan Abdul Karim, berdasarkan keterangan pelaku, sebanyak 26 ekor badak Jawa mati akibat diburu.

“Ini komitmen saya Polda Banten, kita tetap akan mengawal dan melakukan kegiatan patroli yang kita turunkan sebanyak 30 personil untuk melakukan patroli pencegahan adanya perburuan,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Karim berkomitmen akan mengungkap semua pelaku perburuan Badak Jawa dan menerapkan pasal berlapis kepada pelaku.

“Ini baru pertama kali kita terapkan pasal berlapis terhadap kejahatan seperti ini. Makanya ancaman hukumannya cukup tinggi di Pengadilan. Mungkin se Indonesia yang pertama kali untuk satwa yang ancamannya 12 tahun, putusan vonisnya,” pungkasnya.

Keberhasilan Kejari Tangsel menyelamatkan aset milik negara itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Tangsel berupa pemberian penghargaan.

Plh Kasie Intel Kejari Tangsel, Satya Wirawan mengatakan, barang milik daerah yang berhasil diselamatkan itu dikuasai pihak lain untuk bangunan sekolah.

"Hari ini ada penyerahan penghargaan dari Pemkot ke Kejari Tangsel terkait penyelematan aset terhadap barang milik daerah yang dikuasai pihak lain. Dengan kinerja dari Kejari Tangsel aset tersebut dapat dikembalikan lagi ke Pemkot Tangsel," kata Wira saat wawancara di ruang kerjanya, Selasa, 4 Juni 2024.

Diketahui, aset Pemkot Tangsel yang berhasil diselamatkan oleh Kejari Tangsel itu berupa sebidang tanah yang digunakan pihak lain untuk bangunan Yayasan Dharmaputri SDK Mater Dei di Kecamatan Pamulang Barat tanpa diketahui oleh Pemkot Tangsel.

Soal penguasaan aset Pemkot Tangsel dikuasai pihak lain itu pun telah berproses hukum dan ditangani oleh Pidana Khusus Kejari Tangsel.

Tetapi, itikad baik ditunjukkan pihak yayasan untuk mengembalikan aset yang dikuasai itu kepada Pemkot Tangsel. Itikad baik itu disampaikan pihak yayasan dalam rapat antara Pemkot Tangsel diwakili oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama pihak yayasan pada 15 Mei 2024.

Wira menerangkan, atas dasar pengembalian aset dari pihak yayasan kepada Pemkot Tangsel itu, proses hukum yang ditangani Kejari Tangsel itu dihentikan.

"Kejari Tangsel tidak melanjutkan proses penyidikan dengan pertimbangan bahwa telah terpenuhinya asas manfaat, kepastian, dan keadilan yang dinilai dari adanya inisatif yayasan untuk mengembalikan aset daerah," terangnya.

Wira mengungkapkan, dengan penghargaan tersebut pihaknya akan terus meningkatkan upaya penyelamatan barang milik daerah aset Pemkot Tangsel.

"Kami akan meningkatkan kinerjanya terus menyelematkan aset Pemkot Tangsel yang dikuasai pihak luar," ungkapnya.

Ketiga pelaku terbukti melakukan pembacokan di Pulo Merak, Kota Cilegon pada Kamis, (30/5/2024) lalu

Wakil Kepala Polres Cilegon, Rifki, mengatakan pelaku Geng Motor tersebut bermotif agar eksis sehingga ditakuti oleh lawannya.

"Diamankan karena terlibat perkelahian antar kelompok bermotor yang kami sangkakan dengan pasal 170 dan 353 KUH Pidana," katanya di Aula Polres Cilegon, Kota Cilegon. Senin, (3/6/2024).

Polres Cilegon juga masih memburu tiga pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Rifki juga menyebut, kondisi korban pembacokan yang saat ini dirawat di RSUD Kota Cilegon sudah berangsur membaik. Setelah kehilangan banyak darah.

"Kondisi korban masih dalam perawatan, Alhamdulillah mungkin Dokter menyampaikan bisa segera pulih. Tapi mudah-mudahan kondisinya yang kondisinya semula kehabisan darah ternyata bisa ditolong cepat oleh Dokter sehingga masih tertolong," paparnya.

Atas kejadian ini, Rifki mengimbau kepada masyarakat Kota Cilegon agar lebih berhati-hati dalam aktifitas di malam hari.

"Kami Polres Cilegon meghimbau kepada masyarakat tolong perhatikan anak-anaknya yang masih usia remaja tentunya jangan dikasih izin untuk keluar lewat jam 9 atau 10 malam. Karena kejadian ini biasanya terjadi di jam-jam menjelang Shubuh. Kalau memang sayang anaknya, jangan diizinkan keluar malam karena tidak ada faedahnya keluar pada jam segitu. Lebih baik dikontrol, penggunaan kendaraan dan media sosial pun lebih bisa protek. Karena Geng Motor ini aktifnya disitu," pungkasnya.

Kepada TitikKata, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Senin (3/6/2024), menjelaskan prihal terkait.

“Ada dua tempat produksi yang mereka gunakan salah satunya di ruko Bizstreet dan ruko Picasio wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah itu, tim menemukan beberapa peralatan juga barang bukti hasil produksi oli dari berbagai merk,” ujar Wiwin.

Menurut Wiwin, kedua pelaku itu telah bekerjasama memproduksi oli palsu sejak awal Tahun 2024 dan sudah meraup untung miliaran rupiah.

“Jadi perhari mereka bisa memproduksi sebanyak 24 ribu liter. 24 ribu ini dibagi dalam per liternya 1 botol, sehingga kalau dikalikan mereka satu botol itu dengan harga diperjualbelikan sebesar Rp24 ribu, mereka dalam sehari bisa menghasilkan kurang lebih Rp57 juta,” katanya.

“Menurut keterangan juga dari tersangka, dengan tiga bulan kurang lebih mereka memproduksi oli palsu ini sudah mendapatkan omset kotor sekitar Rp5,2 miliar,” sambung Wiwin.

Lebih lanjut Wiwin mengungkapkan, pelaku mendapatkan bahan baku pembuatan oli palsu dari salah satu perusahaan besar. Kemudian, mereka mengolah kembali dilokasi produksi.

“Mereka melakukan produksi oli ini dengan membeli oli salah satu perusahaan, setelah itu diolah kembali dilokasi produksi mereka dan di peking ulang dengan membuat merk-merk oli yang terkenal dipasaran. Setelah itu, diperjualbelikan melalui distributo-distributor yang ada di wilayah Banten sampai dengan ke wilayah Kalimantan,” ungkapnya.

Kedua pelaku dijerat pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d dan pasal 9 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Para pelaku juga dikenakan pasal 113 Jo pasal 57 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, degan ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp5 miliar.

Ditemui TitikKata di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Wadirkrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Hendri Umar mengatakan, jajarannya berhasil menangkap pelaku DY.

"Jadi dapat kami jelaskan kronologi penangkapan yang dilakukan jajaran kami, bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024 anggota siber telah melaksanakan kegiatan patroli siber seperti biasanya. Dan kemudian menemukan sebuah akun twiter dengan atas nama Dede Gemes, kemudian memiliki user name yaitu @Balapca, dimana akun ini kemudian mempromosikan link akun telegram berbayar, yang menjual muatan video pornografi dimana yang dieksploitasi adalah anak-anak di bawah umur," katanya.

Untuk bergabung dalam grup Telegram, pelaku memasang tarif Rp100 ribu sampai Rp300 ribu.

Hendri Umar kemudian menjelaskan, pelaku sudah menjalankan bisnis haramnya sejak November 2022.

"Dan tiga grub yang paling besar atau yang paling banyak penggunanya yang pertama VVIP Bocil, kedua VVIP Indo Bocil 1, dan yang ketiga VVIP Indo Bocil 2. Yang setelah dilakukan pengecekan dan pendalaman ditemukan fakta bahwa kegiatan ini sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2022," ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal tersangkaan yaitu pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Perubahan UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar. 

Kemudian dijuntokan ke dalam pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 bulan hingga 12 tahun penjara, serta denda minimal Rp250 juta dan maksimal Rp6 Miliar.

Kapolda Banten Irjen pol Abdul Karim kepada TitikKata saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Kamis (30/5/2024), menjelaskan prihal terkait

“Barang bukti yang sudah diamankan di tingkat polda dari total 75 ribu botol. Ini salah satu bentuk komitmen kami polda Banten dan jajaran untuk betul betul konsen terhadap kejahatan jalanan, mulai dari tawuran antar kelompok, antar remaja termasuk kejahatan jalanan lainnnya, geng motor dan lain sebagainya,” ujar Abdul Karim.

Abdul Karim menegaskan, miras yang disita berasal dari warung, distributor gelap hingga tempat hiburan malam yang menjadi target operasi.

“Seluruh tempat yang potensi menjual miras mulai dari warung ruko distributor tempat hiburan semua kita pakukan pemeriksaan. Operasi disitu sasaran kita. Hampir semuanya kita dapatkan dari sana,” katanya.

Saat ini, kata Abdul Karim, ada 12 penjual miras yang  telah diproses secara hukum menggunakan undang-undang tindak pidana ringan (Tipiring).

“Jadi yang dikenakan menggunakan tipiring, dan menggunakan Perda. Sudah diproses ada 12 di tingkat polda,” tandasnya.

Kepada TitikKata, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna saat di temui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Rabu (22/52024), menjelaskan perkembangan penenanganan kasus tersebut.

“Sampai saat ini saksi yang diperiksa oleh tim sudah 10 orang, termasuk ketua Pokja Provinsi. Sampai saat ini juga tim masih melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, untuk dilihat perkembangannya seperti apa,” ujar Rangga.

“Kalau sejauh ada alat bukti yang cukup untuk kita naikkan atau kita tetapkan tersangka tentu kita akan lakukan,” katanya.

Sebelumnya, Kejati Banten telah mentapkan satu tersangka berinisial AS, salah satu ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten.

Menurut Rangga, tersangka AS merupakan penerima gratifikasi senilai Rp400 juta lebih dari pihak swasta berinisial P.

“Setelah tercapai kesepakatan mengenai commitment fee sebesar Rp460 juta dengan tanda jadi sebesar Rp200 juta, selanjutnya saudara P mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik tersangka dan ke rekening BRI memiliki istri tersangka AS dengan total Rp407,5 juta,” katanya.

Kepada TitikKata, di Polres Cilegon. Rabu, (22/5/2024) Kasat Reserse Narkoba Polres Cilegon, Michael Kharisma Tandayu mengatakan perihal terkait.

"Dengan berat lebih dari 2 kg, atau kurang lebih 2150 gram. Ini merupakan hasil pengembangan dari ungkap kasus tindak pidana narkotika sebelumnya," katanya.

Ketiga pelaku, diungkapkan Michael, yakni FR (46), SA (37), dan F (36) ditangkap petugas usai melakukan peredaran sebanyak lima kali melalui jalur udara dalam kurun waktu empat bulan. Dengan sasaran wilayah peredaran Kota Medan, Kota Padang, Jakarta dan Kota Cilegon.

"Ketiga tersangka ini merupakan warga Aceh. Ketiga-tiganya spesialis membawa narkotika dengan Pesawat terbang. Menaruh narkotika jenis sabu di pakaian dalamnya, dan didalam sol sepatu. Lalu dibawa melalui pesawat terbang," ujarnya.

Michael mengklaim, sumber sabu yang didapatkan oleh ketiga pelaku yakni bukan dari dalam negeri.

"Untuk sabu yang didapatkan sudah dipastikan itu berasal dari luar negeri. Akan tetapi untuk jaringan yag diatasnya masih kami dalami untuk siapa pengendali atasnya, lalu memberantas sampai ke akar-akarnya lagi.

Ketiga pelaku kini dikenakan pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2, dan atau pasal 132 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Kepada TitikKata, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, menjelaskan tersangka menerima uang pelicin dari seorang berinisial JP selaku tim pembebasan lahan.

“Kepala Desa Babakan, tersangka J diduga menerima sekitar Rp735 juta, dimana uang itu merupakan akumulasi pembebasan lahan seluas 150 hektar dari kurun waktu 2012 sampai 2023, Sedangkan lokasinya diduga situ hanya 25 hektar atau sekitar Rp125 juta, uang tersebut diberikan oleh JP selaku tim pembebasan lahan,” ujar Rangga, Selasa (21/5/2024).

Dari tangan tersangka, Kejati Banten menyita dokumen-dokumen penting termasuk surat keterangan tanah yang ditandatangani kepala desa.

“Barang barang yang disita dari perkara ini lebih condong tentang dokumen surat keterangan tanah, surat keterangan riwayat tanah yang masing masing dokumen tersebut ditandatandangi oleh tersangka,” tutur dia.

Tim penyidik Kejati Banten pun, terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa 48 saksi.

Adapun terdangka dijerat pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, huruf b, Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembernatasan tindak pidana korupsi.

“Selanjutnya, tersangka ini dilakukan penahanan selama 30 hari terhitung 13 Mei 2024 sampai 2 Juni 2024 di rumah tahanan negara kelas IIB Serang,” pungkasnya.

Hasilnya, Polres Tangsel mendapati barang bukti 24 kilogram tembakau sintetis senilai Rp2,4 miliar 

Ditemui titikkata, Kasat Resnarkoba, AKP Bachtiar Noprianto, mengatakan bahwa kepada para tersangka, AF, MR dan MA dikenakan Pasal 114 ayat (2) subs 112 ayat (2) subs 113 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," jelas Bachtiar, Kamis (16/5/2024).

Turut hadir dalam gelar perkara tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan,  Pemkot Tangsel akan lebih intens melakukan pembinaan kepada para remaja agar terhindar dari hal negatif.

"Sangat menyayangkan ya, anak-anak muda hanya mungkin motivasinya hanya ingin mendapat penghasilan yang cepat sehingga dia berani melanggar hukum. Mungkin ke depan ini menjadi suatu perhatian bagi kami, Pemkot Tangsel untuk melakukan pembinaan kepada anak anak muda dengan berbagai aktivitas," tutup Benyamin.

Hal itu disampaikan Lia kepada TitikKata saat ditemui di kampus Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Senin (14/5/2024).

“Yang namanya korupsi kolusi dan nepotisme itu si pemberi dan si penerima dua duanya bisa dikenai pidana, karena itu masuk gratifikasi. Gratifikasi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemberi, tentu saja pemberi dan penerima itu bisa dua duannya. Cuma nanti derajat kesalahannya tinggal dilihat apakah inisiatifnya ada di si pemberi atau si penerima,” ujar Lia.

“Dan yang namanya gratifikasi itu biasanya tidak mungkin satu orang, apalagi dengan jumlah nilai Rp400 jutaan. Kecuali kalau nilainya Rp1 juta. Jadi tidak mungkin itu dilakukan oleh satu orang biasanya ini sih parti sistem,” terang dia.

Sebelumnya, Kejati Banten menahan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Banten berinisial AS tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Breakwater Cituis, Kabupaten Tangerang, tahun anggaran 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Rangga Adekresna, Kepada TitikKata, di Kota Serang, Rabu (8/5/2024).

“Setelah tercapai kesepakatan mengenai commitment fee sebesar Rp460 juta dengan tanda jadi sebesar Rp200 juta, selanjutnya saudara P mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik tersangka dan ke rekening BRI memiliki istri tersangka AS dengan total Rp407,5 juta,” katanya.

“Terhadap tersangka AS saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 25 Mei 2024,” tandasnya.

Pertama, paket kiriman tersebut berasal dari Belgia yang tiba di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru pada 5 April 2024 berisi ekstasi seberat 9.6 Kg atau 18.259 butir. Kedua, paket kiriman asal Belanda yang tiba di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru pada 22 April 2024 berisi ekstasi seberat 1,06 Kg atau 2.013 butir.

Ditemu TitikKata pada Rabu (8/5/24) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombespol Mukti Juharsa, jelaskan modus dari para pelaku. 

“Untuk yang pertama tadi saya jelaskan memang modusnya false declaration. Jadi mereka menyatakan bahwa barang itu sparepart kendaraan dan didalam nya adalah ekstasi. Yang kedua juga sama false declaration. Di mana dinyatakan bahwa barang tersebut kadi atau bingkisan. Bentuknya pun seperti kado, di dalam nya isinya ekstasi sebanyak 2.013 butir,” ujarnya. 

Lanjutnya, ke 6 tersangka yang saat ini diamankan di Bareskrim Polri, akan dijerat dengan hukuman sebagai berikut. 

“Kita terapkan pasal berlapis. Di mana primer nya adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman pidana nya dengan pidana mati, pidana seumir hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan tentunya juga subsider nya kita kenakan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukumannya dipidana dengan pidana mati, pidana seumir hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” tambahnya. 

Dengan digagalkannya hal tersebut, Direktur Interdiksi Narkotika DJBC, R. Syarif Hidayat, klaim hal tersebut. 

“Sampai tanggal 5 kemarin kita sudah berhasil melakukan penghematan keuangan negara. Dengan kita berhasil menyelamatkan sekitar 2,5 juta jiwa manusia, orang Indonesia. Dan juga kita berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 3,9 triliun hanya dalam 5 bulan saja,” tutupnya.

Hal itu seperti disampaikan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Rangga Adekresna kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Rabu (8/5/2024).

“Pada hari Senin 6 Mei 2024, tim penyidik Kejati Banten melaksanakan penahanan terhadap satu orang tersangka dengan inisial AS, dia adalah ASN pada UPI (unit pengolahan ikan) Pelabuhan Perikanan Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten,” ujar Rangga.

Dijelaskan Rangga, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, AS diduga telah menerima gratifikasi paket pekerjaan pembangunan Breakwater Cituis. 

Sebelum menerima uang, AS pernah melakukan pertemuan dengan saksi P untuk membicarakan proyek Breakwater senilai Rp3,9 miliar pada Februari 2023. Dalam pertemuan itu, saksi P membuat kesepakatan pemberian commitment fee kepada tersangka AS sebesar 17 persen dari nilai proyek yang dikerjakan.

“Setelah tercapai kesepakatan mengenai commitment fee sebesar Rp460 juta dengan tanda jadi sebesar Rp200 juta, selanjutnya saudara P mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik tersangka dan ke rekening BRI memiliki istri tersangka AS dengan total Rp407,5 juta,” katanya.

Lebih lanjut, Rangga mengatakan AS dijerat Pasal 12 huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini tersangka di tahan di Rutan Kelas IIB Serang.

“Terhadap tersangka AS saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 25 Mei 2024. Tersangka ditahan di rumahan tahanan negara kelas IIB Serang,” terang Rangga.

Ditemui TitikKata pada Jumat (3/5/24) saat Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol M. Syahduddi, menjelaskan kronologis penangkapan tersebut. 

“Ini juga berawal dari informasi dari masyarakat. Dimana terdapat salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pendalaman dan juga profiling terhadap orang  yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR. Pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024,” ujarnya.

Syahdudi juga jabarkan barang bukti yang didapatkannya. 

“Kemudian dilakukan kegiatan serangkaian penggeledahan di rumah tersebut. Dan penyidik berhasil mengamankan tiga paket plastik. Klip plastik narkotika berjenis Sabu dengan berat 1,17 gram. Kemudian diamankan juga 1/2 butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat 0,36 gram. Dan 12 butir psikotropika merk Merci Atarax Alprazolam,” ujarnya.

Syahdudi juga pastikan Rio Reifan tidak akan mendapatkan rehabilitasi.  

“Kita berpedoman pada surat telegram Kabareskim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali ditangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Terkait dengan pengenaan pasal UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan juga UU tentang psikotropika. Dengan dua UU itu kita jerat terhadap pelaku RR,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan TitikKata pada Jumat, (26/4/2024) sekitar pukul 14.04, tampak beberapa pihak keamanan atau security Jakarta Internasional Stadion (JIS) mendatangi KSB.

Mereka terlibat cekcok dengan warga yang menganggap telah diintimidasi oleh para security tersebut.

Ditemui TitikKata di KSB, Jumat (26/4/2024), salah satu warga KSB Topik Rohman mengatakan intimidasi tersebut dilakukan sejak Kamis, (25/4/3034) kemarin.

"Ya inilah terulang kembali mengintimidasi warga dengan menyuruh security yang harusnya kerjanya di dalam stadion malah mengatur kami. Kemarin juga sempat kita agak bersitegang dengan security, ya kami memahami secutiy hanya tugas cuma yang kami minta tolonglah dari JakPro ayolah dialog dengan kami. Bukan begini cara penyelesaiannya, kami kan menagih dijanji kalian hutang loh harus dituntaskan gitu, bukan mengintimidasi karyawan-karyawan kalian yang harus dibenturkan oleh warga yang memiliki hak di sini,"katanya.

Rohman kemudian mengungkapkan alasan kedatangan para security tersebut.

"Makanya yang aku lucu dia bilang tugas, nah tugas kalian ini kan menjaga aset, aset dari stadion JIS bukan artinya mengganggu, ini sama aja mengganggu warga relawan dari luar yang prihatin dengan kami dilarang dicekal untuk masuk. Tamu dan media artinya media tidak boleh mengupload kehidupan kami yang sekarang ini sedang benar-benar berpolemik dengan PT JakPro dan Pj gubernur,"ucap Rohman.

Sementara, salah satu secutiry JIS, Fajar R.M mengatakan alasan mereka melakukan intimidasi terhadap warga karena diancam oleh atasannya.

"Sekarang begini saya minta tolong, saya juga punya tanggungjawab. Saya juga takut, kan ancamannya kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya disini terancam gak kerja," ucapnya.

Adapun sidang yang digelar di Gedung II MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/4/2024) dipimpin oleh Ketua MKMK;I Dewa Gede Palguna, MKMK menyatakan Guntur Hamzah tidak melanggar kode etik terkait memiliki jabatan di luar profesinya.

“Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perlaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum APHTN/HAN dan pengaruh yang mungkin ditimbulkannya dalam penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024,” ujar Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna.

Selanjutnya, terkait perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang dilayangkan Guntur Hamzah pada putusan No 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XX|/2023, tidak terbukti.

“Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perlaku Hakim Konstitusi sepanjang berkalt dengan dugaan Hakim Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) terkait dengan argumentasi hukum pada dissenting opinion Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XX|/2023,” ujarnya.

Ditemui TitikKata di kantor IPW, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2024/), Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan pandangannya.

"Ini kasus warga kampung bayam di Jakarta Utara tidak bisa dibedah dari sisi pendekatan hukum pidana, itu salah jalan keliru. Kasus warga kampung bayam itu adalah satu masalah kesejahteraan untuk masyarakat. Oleh karena itu kalau kita mau membahas warga kampung bayam ini harus membahas relasi pemerintah dan warganya. Tugas negara atau pemerintah memberikan kesejahteraan terkait dengan salah satunya pemukiman, pemukiman yang murah, terjangkau dan pemukiman yang baik. Problem kampung bayam kan terkait dengan janji pemerintah pada saat masanya pak Anies. Ini adalah hutang pemerintah, warga kampung bayam tidak memiliki hutang apapun kepada pemerintah sebaliknya pemerintah hutang janji. Janji adalah komitmen politik yang harus dipenuhi,"katanya.

"Sekarang pendekatan pemerintah melalui JakPro kan pendekatan hubungan bisnis, mana bisa pemerintah berbisnis dengan warganya. Pemerintah itu harus memenuhi kewajiban konstitusionalnya didalam UUD, mensejahterahkan seluruh warga apapun biaya yang dikeluarga menjadi tanggungjawab pemerintah. Nah sekarang timbul konflik pemerintah melalui pendekatan bisnis, pendekatan mengesampingkan hak-hak warga, pendekatan diskriminasi. Ketika warga menuntut atas haknya kesejahteraan rumah, pemerintah dalam hal ini JakPro melalui pendekatan hukum pidana, cilakanya yang digunakan aparatur kepolisian. Kalau masyarakat di hadapkan oleh instrumen hukum, tidak ada masyarakat yang bisa melawan. Pasti masyarakat akan libas tertindas. Oleh karena itu tidak bisa digunakan pendekatan hukum,"tambah Sugeng.

Sugeng kemudian menghimbau kepada pihak kepolisan terutaman Polres Metro Jakarta Utara untuk menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam kasus warga kampung bayam.

"Dan saya menghimbau polisi jangan mau digunakan untuk menindas warga oleh JakPro, adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi. Oleh karena itu, saya berharap pak kapolri melihat ini sebagai satu pendekatan kesejahteraan, pak kapolres metro jakarta utara juga lakukan pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan hukum pidana. Kalau dengan hukum pidana udah pasti kalah masyarakat," ucapnya.

Seperti disampaikan Kepala BNN Banten Rohmad Nursahid kepada TitikKata saat ditemui di kantor BNN Banten, Kota Serang, Rabu (24/4/2024).

“Awalnya 2 tersangka, pertama inisial M kedua AY, kemudian dari awalnya 1 kilo dari tersangka M berhasil kita kembangkan jadi 19 bungkus, dimana totalnya adalah 21 kilo lebih. Kemudian dari terangka AY kita kembangkan muncul nama salah satu warga binaan di lapas kelas 1 Tangerang,“ ujar Rohmad.

Dari tangan kedua tersangka, petugas BNN mengamankan barang bukti 1 kilogram narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut milik seorang napi Lapas Kelas 1 Tangerang berinisial S.

Lebih lanjut, Rohmad menjelaskan dari hasil pemeriksaan, S mengakui mengendalikan sabu dari Malaysia, diselundupkan melalui Aceh dengan menggunakan mobil Innova yang telah dimodifikasi.

“Barang ini berasal dari Aceh, ini ternyata dikirim sudah tiga kali total awalnya 33 kilogram, kemudian dia sudah melakukan transaksi selama tiga kali dengan kami tangkap ini adalah transaksi yang keempat. Kemudian modifikasi pengiriman dengan dikirim menggunakan kijang Innova yang sudah dimodifikasi. Jadi barang tersebut dimasukkan ke tangki yang sudah dimodifikasi untuk mengelabuhi petugas,” tutur dia.

“Diduga ini dari Malaysia, tapi barang ini full awalnya dari Aceh, kemungkinan dari Malaysia dikirim lewat laut, kemudian dari Aceh kesini lewat darat,” terangnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Perpanjangan Penahanan dengan nomor B-515/M.1.11.3/Eoh1/04/2024.

Ditemui TitikKata di Polres Jakarta Utara, Selasa (23/4/2024), Kuasa Hukum warga Kampung Susun Bayam (KSB) dari Pergerakan Perjuangan Advokat Indonesia, Ahmad Laduni menjelaskan perihal terkait.

"Kasusnya bapak Muhammad Furqon hari ini kami sudah menerima surat perpanjangan penahanan beliau dari tertanggal 23 April sampai tanggal 1 Juni 2024. Langkah kami hari ini mencoba untuk memantau perkembangan pak Furqon karena ada beberapa hal yang menurut kami itu menjadi catatan dan atas nama mas Furqon kami akan mengirim surat ke Bapak Kapolri terkait apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi pada diri mas Furqon selama masa penahanan," katanya.

"Salah satunya menurut kami adalah sejak ditahan itu mas Furqon belum pernah di periksa, jadi dia hanya ditahan saja. Ini kok ditahan, kok gak ada pemeriksaan,"tambahnya.

Penahanan Warga Kampung Bayam Diperpanjang Hingga 40 Hari Kedepan. Sementara, Adik Muhammad Furqon, Topik Rohman mengaku miris dengan tindakan pihak kepolisian.

"Saya selaku mewakili warga kelompok tani kampung bayam sangat miris dengan cara kepolisian yang ada di Indonesia ini perlakuannya kurang baik. Seharusnya mereka ini ada ditengah-tengah masyarakat untuk menjadi penengah bukan berpihak ke satu pihak aja, harusnya kan kita dimediasikan. Benar memang pada waktu itu ada surat pemanggilan atas laporan pak Hikmat, artinya seharusnyakan polisi ini cari solusi jalan tengahnya bukan memilih satu pihak lah," katanya.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Serang, Ipda Bagus Yoga mengatakan, modus yang dilakukan pelaku untuk melangsungkan aksi pencabulannya terhadap korban yakni dengan cara mengajak jalan.

"Jadi untuk modusnya itu, untuk pelaku dan korban sudah berpacaran sejak tahun lalu, dan mereka melakukan hubungan persetubuhan itu saat malam takbir, pelaku membawa korban saat itu sedang main di daerah Stadion Ciceri, Kota Serang pulang ke perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP). Saat di BCP disitulah pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban," ujarnya kepada Titikkata, Senin (22/04/2024).

Dikatakan Bagus, peristiwa pencabulan tersebut dilakukan atas dasar paksaan dan korban sebelumnya dicekokin minuman keras oleh pelaku. 

"Untuk korban sendiri tidak mau dan yang melakukannya pelaku. Pelaku meminta dan memaksa korban untuk melakukannya," katanya. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketua Sarbumusi Banten, Nafis mengatakan, rata-rata kasus yang ditangani Sarbumusi Banten mulai dari penyiksaan, intimidasi majikan, bahkan ada yang tidak menerima gaji hingga puluhan tahun. 

"Kami menangani kasus dari berupa penyiksaan, ada intimidasi dari pihak majikan, ada tidak di gaji puluhan tahun. Tapi kami kadang ada kendala jika ada kasus puluhan tahun kami tidak menemui titik terang kesulitan tracking," ujar Nafis kepada Titikkata, Jum'at (19/04/2024). 

Dikatakan Nafis, selama menangani kasus TPPO di timur tengah, Disnakertrans Kabupaten Serang selalu memberikan suport serta dukungan dalam penanganannya. 

"Kami menangani kasus buruh migran yang selalu suport Disnakertrans Kabupaten Serang. Keterlibatannya Disnakertrans bisa menyondingkan surat ke pemerintahan," katanya. 

Sementara Sekertaris Sarbumusi Banten, Den Hadi Sastra Wijaya menuturkan, kasus tenaga buruh migran Indonesia yang meninggal di timur tengah sepanjang 2024 sebanyak 3 orang. 

"Yang meninggal dunia terhitung 2024 ada 3 TKW dan itu berasal dari Kabupaten Serang. Kita berkontribusi buat keluarga menyelamatkan ada yg dikubur disana atau dibawa pulang alhamdulillah disnakertrans Kabupaten Serang selalu suport," ujarnya.

Kapolsek Jatisampurna, Yovinus Verry mengungkapkan kejadian tersebut dilakukan oleh empat tersangka pada waktu bulan ramadhan kepada korban yang ingin mencari sahur.

“Untuk kejadiannya yaitu pada saat jam 04.00 subuh saat itu masih dalam rangka bulan ramadhan korban ini mencari sahur disebuah warteg tepatnya di sebelah warkop tersebut. Sehingga korbanlah di sebuah warteg dan langsung dipepet oleh empat orang tersangka berinisial (N) dan (F) dan dua orang lagi (B) dan (R) dipepet langsung dan diancam menggunakan sebuah senjata tajam nah korban ketakutan langsung meninggalkan motornya. Kejadian itu di depan sebuah  warkop yang ada cctvnya,”ujar Kapolsek Jatisampurna saat melakukan jumpa pers pada Kamis (18/04/24).

Sementara itu, polisi masih melakukan pencarian terhadap dua pelaku lainnya yang masih buron dengan inisial B dan R yang sudah mengantongi identitasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sepeda motor pelaku dan juga senjata tajam yang digunakan pelaku.

“Sudah ada barang bukti yang kami amankan itu ada Fazio berwarna biru itu adalah motor yang digunakan tersangka N waktu itu melakukan aksi dan juga ada motor vario putih di sebelah kiri pojok itu  adalah motor yang digunakan oleh tersangka lainnya. Didepan juga ada sajam 2 bukti yang digunakan tersangka (F) untuk melakukan pengancaman. Nah ini adalah STNK dari motor yang berhasil diambil oleh pelaku dan ini berupa barang bukti CCTV yang sudah kami cari selama pengembangan kasus,”tuturnya.

Diketahui, pelaku dikenakan pasal 368 KUHP atas tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara.

Ditemui TitikKata di Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumahatmaja pada Kamis (18/4/24), Karen mengklaim dana di rekeningnya bersumber dari gajinya sebagai senior advisor energy untuk blackstone guna membantu Tamarind, setelah ia resign dari Pertamina. 

“Ya tadi kalau saya tidak menafikkan ya. Bahwa transfer-transferan yang tadi itu merupakan gaji saya di blackstone selama 9 bulan. Dan tadi sudah ada kontraknya, sudah di tanda tangan pada November 2014 setelah saya resign. Jadi tidak ada di sana conflict of interest atau gimana. Karena memang orang kalau sudah MPP kan berhak sebetulnya. Sebetulnya setelah 15 Agustus sudah MPP kan berhak mencari-cari pekerjaan kan. Pada saat saya MPP, saya mencari pekerjaan itu sah-sah saja. Tetapi juga kontraknya mulai November. Dan saya mulai kerja di 1 April 2015. Jadi sudah 6 bulan,” ujarnya. 

Karen kembali menegaskan sumber dana dari dua rekening milik pribadinya tersebut.

“Gaji resmi. Tadi berdasarkan kontrak tadi juga ada gaji resmi. Dan itupun ditransfer ke rekening saya. Jadi kalau misalkan itu gratifikasi itu kan gak mungkin ditransfer ke rekening saya secara transparan. Dan semua juga saya lakukan dalam surat pemberitahuan tahunan. Jadi juga sudah membayar pajak. Jadi saya transparan,” tambahnya. 

“Saya satu US, satu rupiah. Tidak masalah kan. Tergantung saya aja pemilik uang maunya ditaruh di mana. Taruh di Won juga gapapa kan. Terserah saya. Itu saja ya,” lanjutnya. 

Atas perbuatan Karen menyebabkan kerugian negara sebesar USD 113.839.186,60 dan didakwa pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 3.

Hal tersebut diketahui oleh Operator SIM Keliling Ditlantas Polda Banten, Aipda Syarif Hidayatullah di Landmark Kota Cilegon.

"Kita ada telegram dari Korlantas untuk dispensasi terkait libur Idul Fitri mulai tanggal 8-15 yang masa berlakunya habis bisa diperpanjang pada 16-20 April 2024," katanya. Rabu, (17/4/2024). 

Syarif menyampaikan, dispensasi itu diberikan mengingat Korlantas tidak membuka layanan untuk pemohon perpanjangan SIM A dan C sejak libur atau cuti bersama Idul Fitri kemarin. 

"Jadi dikasih dispensasi pada tanggal tersebut. Kalau di luar setelah tanggal 20 April berarti kena mekanisme pembuatan baru," ucapnya. 

Untuk biaya perpanjangan SIM A dan C, Syarif menyebutkan tarifnya berbeda. Untuk SIM A dikenakan tarif Rp80 ribu dan SIM C Rp75 ribu. 

"Tapi di luar itu kita mengundang dari pihak kesehatan dan psikologi untuk mempermudah masyarakat melengkapi persyaratan. Untuk kesehatan yang saya tahu Rp40 ribu dan psikologi Rp100 ribu," ujarnya. 

Dijelaskan Syarif, Korlantas Polda Banten pada SIM keliling pasca libur Lebaran 2024 melayani masayarakat Kota Cilegon tak terbatas.

"Alhamdulillah untuk pemohon sudah cukup banyak yah. Sudah hampir lebih 20 untuk pendaftaran hari ini, mungkin berlanjut sampai selesai pelayanan. Untuk kuota tidak terbatas, kuta melayani selama masa jam operasional," pungkasnya.

Kepala Seksi Intelejen (Intel) Kejaksaan Negeri Lebak, Andi M Nur kepada TitikKata mengatakan, rumah tidak layak huni milik Enah Suhaenah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan.

"Jadi kegiatan hari ini kami dari Lebak berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten Lebak memberikan bantuan berupa bantuan bedah rumah berupa material dan sembako,"kata Andi, Jumat (5/4/2024).

Menurut Andi, kegiatan ini dilakukan semata-mata bentuk kepedulian korps adhyaksa kepada masyarakat tidak mampu di Bumi Multatuli.

"Kondisinya memang sudah tidak layak huni lah soalnya memberikan bantuan secara nyata dari Kejari Lebak kolaborasi dengan pemerintah daerah dan nomor perih pada hari ini memberikan bantuannya,"tuturnya.

Andi berharap dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat dan mendongkrak donatur lainnya untuk turun bersama - sama membantu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Lebak.

"Semoga pembangunan kemudian seperti ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah,"tandasnya.

Adapun total pelajar yang ditindak sebanyak 170 pelajar, selain itu polisi juga menilang 80 kenderaan bermotor, lalu menyita 26 petasan dan mengambil 18 bendera yang digunakan saat konvoi.

Ditemui TitikKata di Balai Kota DKI Jakarat, Rabu (3/4/2024), Kapolres Metro JakPus Kombes, Susatyo Purnomo Condro mengatakan sejak awal Polres JakPus sudah melakukan pemantauan di beberapa titik lokasi tawuran.

"Kemudian penindakan kami lakukan di empat titik yang menjadi simpul bertemu lalu lintas, jadi itu yang pertama dari Jakarta Timur kami lakukan penindakan di Salemba, kemudian dari Jakarta Utara itu kami lakukan penindakan di pertigaan gunung sahari, kemudian untuk dari Jakarta Selatan kami lakukan penindakan itu di Bundaran HI, termasuk juga dari Jakarta Barat kami lakukan  penindakan di turunan atau flayover roxy. Dari empat titik ini kami lakukan penindakan, hasilnya adalah mereka membawa bendera, petasan dan termasuk juga daerah-daerah sebelumnya kemayoran juga sudah melakukan penindakan. Artinya bahwa kegiatan ini kami ingin membangun awareness bagi semua masyarakat, kami pemangku stacholder baik kepolisian, satpol PP, dinas pendidikan. Artinya masalah anak-anak adalah masalah kita semua. Tentunya yang terbaik untuk anak itu yang harus kita dahulukan," katanya.

Susatyo kemudian mengatakan dari 170 pelajar yang ditindak, terdapat dua pelajar yang positif narkoba.

"Terhadap dua yang positif narkoba saat ini masih di proses disatnarkoba untuk dilakukan rehab, kita ajukan untuk rehabilitasi dan semua sudah kami tes urin. Semoga kegiatan hari ini selain bagi siswa dan orang tuanya tetapi bagi masyarakat umum semua aware bahwa sudah cukup, banyak pelajar-pelajar yang harusnya berakhir sia-sia di jalan raya," katanya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan terdapat beberapa tindakan yang bakal dilakukan oleh Dinas Pendidikan, salah satunya mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tindak lanjutkan berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang bertanggungjawab, artinya berani berbuat berani bertanggungjawab. Kalau dari perbuatan yang mereka lakukan ternyata ada konsekuensi logis terkait dengan tata tertib sekolah ya harus berani menghadapi , termasuk juga terkait dengan kartu Jakarta pintar," katanya.

Kepada TitikKata Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim saat di temui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, menjelaskan prihal terkait.

“1.639 (personel) jadi untuk personil dari Polri 38 pospam pengamanan dan 8 pos pelayanan. Ini belum terlibat dari intansi yang lain baru Polri saja,” ujar Abdul Karim, Jumat (29/3/2024).

Operasi Ketupat Maung 2024 akan digelar mulai 4 hingga 19 April 2024. Polda Banten juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan terutama di pelabuhan Ciwandan, Merak dan pelabuhan Bandar Bakau  Jaya.

“Untuk rekayasa kalu lintas ini ada beberapa penambahan lokasi-lokasi buffer zone. Jadi modifikasi baru lagi tahun ini. Jadi kita punya kaya semacam rest area tempat transit sementara, ketika nanti terjadi penumpukan di tiga pelabuhan tersebut kira sudah punya kantong-kantong baru untuk pemudik baik roda empat maupun roda dua jangan sampai ada penumpukan di pelabuhan tapi di buffer zone ini,” katanya.

Disisi lain, Abdul Karim juga memastikan akan menerjunkan personil untuk patroli mengantisipasi kejahatan jalanan saat arus mudik lebaran.

“Kekhawatiran kami bahwa kejahatan jalanan khususnya ketika terjadi kemacetan yang panjang itu kan banyak pencurian, jambret dan lain sebagainya. Nah ini kita juga sudah persiapkan personil untuk patroli,” tandasnya.

Kepada TitikKata melalui pesan audio visual pada Rabu (27/3/24), Pengamat Politik Citra Institut, Efriza, memberikan pernyataannya yang menurutnya tuntutan pemohon bertolak belakang. 

“Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut. Tentu saja kalau melihat faktanya kita bisa mengajukan asumsi bahwa yang pertama, mengapa proses pengajuan ini dilakukan di akhir. Dan yang berikutnya adalah mengapa proses ini mulai dibicarakan tentang kecurangan pasca pemilu. Mengapa proses ini ditariknya ke belakang sebelum pemilu. Dan ini adalah fakta yang menurut saya agak miris. Karena apa, bahwa mereka menyatakan ada permasalahan, ada ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu. Itu narasi yang dibangun. Pertanyaan nya adalah penyelenggara pemilu itu yang memilih adalah DPR,” ujarnya.

“Yang kedua terkait dengan bansos. terkait dengan bansos itu sama saja menarasikan bahwa masyarakat Indonesia hanya memilih hanya berdasarkan urusan perut. Masyarakat Indonesia memilih calon tidak menggunakan akal, tidak menggunakan rasio. Apa yang terjadi dengan itu narasinya, tentu saja narasi ini malah melecehkan masyarakat Indonesia, melecehkan pemilih. Dan narasi itupun juga aneh ketika dibawa juga oleh Mensos yang Mensos nya adalah dari PDI-Perjuangan dan partai penguasa,” lanjutnya. 

Efriza juga menilai, narasi yang dibawa kan dalam sidang hari ini seharusnya dilakukan sebelum Pemilu berlangsung. Bahkan, ia juga menilai hal ini bentuk pengabaian suara masyarakat.

“Dan pertanyaannya adalah mengapa mereka menerima saat proses penyelenggaraan pemilu, penetapan calon, penetapan hasil. Tetapi ketika mereka sudah tahu, mereka sudah kalah, mereka baru menolak. Dan ini adalah bukti bahwa mereka melakukan hal-hal ini semestinya menguatkan dari narasi yang lebih baik.,” ujarnya. 

“Diambil lah misalnya berapa TPS yang bermasalah. Dilakukannya lah pemilihan ulang. Bukan malah narasinya mendiskreditkan atau membuang salah satu calon dan kemudian mendiskualifikasi salah satu calon. Dan pertanyaannya adalah apakah dengan mendiskualifikasikan ini pemilu diulang, pemilu bisa untuk mengikuti mau mereka. Tentu saja ini pengabaian aspirasi dari masyarakat, pengabaian legitimasi dari masyarakat. Dan memang belum pernah ada kejadian pemilu presiden diulang di indo,” tambahnya.

Efriza juga mengharapkan kedepan agar lebih mengedepankan fakta dan bukti dibanding narasi asumsi semata.

“Jadi saya rasa kedepannya Mahkamah Konstitusi harus menggunakan pola-pola bukti. Fakta di lapangan, fakta di persidangan. Bukan sekedar narasi-narasi asumsi semata, narasi yang mempersepsikan semata. Narasi yang malah egois maka yang diabaikan adalah suara rakyat. Pembuktiannya adalah cuma narasi-narasi ini pengunaan aparat. Tapi sekali lagi walaupun aparat diturunkan kalaupun misalnya orang dimobilisasi tapi belum tentu di TPS orang itu memilih sesuai dengan apa yg didorong atau apa yang disuarakan oleh yg tadi berkepentingan. Karena rakyat di TPS tetap menggunakan asas langsung umum bebas rahasia dan jurdil. Jadi kita harus percaya mana. Mempercayai bahwa rakyat punya rahasia, bahwa rakyat juga bisa memilih, rakyat juga punya objektifitas,” tutupnya.

Kepada TitikKata kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Didik Farkhan saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Selasa (26/3/2024), menjelaskan prihal terkait 

“Senin tanggal 25 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di Jalan Arjuna 1, Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Tabur Kejaksaan Agung berhasil mengamankan terpidana Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kejaksaan Tinggi Banten, bernama Victor JR Mandajo,” ujar Didik.

Hal serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, Diana Widiyanti menambahkan terpidana sudah divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, pada Selasa 31 Oktober 2023 lalu. 

Namun, kata Diana, selama proses persidangan Victor JR Mandajo tidak pernah hadir sehingga proses sidang dilakukan tanpa terdakwa atau in absentia.

“Sudah terbukti melakukan tidak pidana korupsi dalam pekerjaan kontruksi peningkatan jalan lapis beton, tahun anggaran 2014 dari dana APBD senilai Rp12,7 miliar dan atas tindak pidana itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp959 juta,” katanya.

Menurut Diana, terpidana telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Saat ini, terpidana ditahan di Lapas Cilegon.

“Sudah dilakukan persidangan dan diputuskan oleh Majelis hakim dengan putusan yang sudah inkrah yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 tahun dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 6 bulan. Kemudian menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp959 juta, dan apabila di dibayar harta bendanya disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut,” pungkasnya.

Hal itu dikatakannya, kepada TitikKata saat ditemui di Polresta Cilegon.

"Bahwasanya untuk pelaksanaan kegiatan operasi ketupat maung 2024 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 4 (April) sampai tanggal 16," ucapnya di Polresta Cilegon. Senin, (25/3/2024).

Eko mengaku, pihaknya telah menyiapkan 866 personel untuk pengamanan di sejumlah titik yang telah ditentukan.

"Kemudian untuk personel yang dilibatkan gabungan untuk Cilegon 866 personil, 80 pos pantau, 6 pos pelayanan, 9 pos PAM dan beberapa pos-pos gatur ada yang kita gelarkan di wilayah-wilayah hukum Polres Cilegon," katanya.

Bahkan, diungkapkan Eko, pihaknya bakal menggelar simulasi antisipasi libur mudik lebaran bagi kendaraan truk bermuatan tinggi.

"Kita antisipasi mulai tanggal 1 kita sudah mulai antisipasi untuk kendaraan-kendaraan barang atau angkutan yang membawa barang yang akan menyeberangkan dahulu sebelum nanti ada truk pembatasan tanggal 3," ujarnya.

Lanjutnya, ada empat pelabuhan yang bakal diisi dijaga secara ketat dan mengawal kelancaran arus mudik.

"Untuk Pelabuhan yaitu Indah Kiat untuk sebagai pelabuhan kontijengsi, untuk sumbu 7 keatas di BBJ, untuk Merak untuk roda 4 pribadi dan bus, untuk roda 2 dan sumbu dibawah 6 di Pelabuhan Pelindo Ciwandan," pungkasnya.

SK ditetapkan tersangka lantaran terbukti melakukan pengoplosan beras bulog atau di repacking menjadi beras premium dan menjualnya ke masyarakat dengan harga tinggi. 

Kasat Reskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang kemudian dikembangkan dan dilakukan penyelidikan.

"Berawal dari perintah bapak Kapolda dan Kapolres untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya tindak pidana re packing beras bulog kami dari Satreskrim Polres Serang beserta jajaran mendapat informasi bahwa di sebuah gudang di Kecamatan Carenang melakukan kegiatan repacking beras bulog sehingga kita melakukan tindakan kemudian ditemukan lah di gudang tersebut sejumlah barang bukti yang pertama beras bulog sebanyak 25 ton, beras yang sudah repacking beras ramos sebesar 5 ton dan juga ribuan karung beras bulog bekas," ujarnya, Kamis (07/03/2024). 

Dikatakan Andy, beras bulog yang di repacking menjadi beras premium tersebut dipasarkan di masyarakat di daerah Cilegon, Serang, dan Tangerang.

"Beras yang disalurkan? Kebeberapa konsumen di daerah cilegon, tangerang, Serang. Kami juga sedang melakukan proses penyelidikan bagaimana tersangka ini mendapatkan akses beras bulog ini apakah memang ada kerjasama atau ada pihak terkait atau ada kenakalan dari oknum bulog kita sedang dalami itu," ungkapnya.

Diketahui, kata Andy, tersangka SK sudah beroperasi menjalankan aksinya sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024 dengan omset yang didapat sebanyak 723 juta. 

"Untuk tersangka yang kita amankan ini berinisial SK (52) inilah yang merupakan bos dari semua perbuatan yang dilakukan. Kami akan mengusut tuntas hingga ke atas," tambahnya.

Kasi Intelejen Kejari Lebak, Andi M Nur kepada TitikKata di halaman kantor Kejari Lebak, Rabu (6/3/2024) mengatakan terdapat 0.61 gram sabu, 173 gram ganja dan 5.141 butir obat-obatan terlarang seperti tramadol dan eksimer. 

"Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta mengurangi jumlah barang bukti khususnya narkotika dan obat-obatan terlarang di gudang barang bukti,"kata Andi.

Menurut Andi, pemusnahan barang bukti dilakukan dengan melibatkan unsur TNI-Polri dan lembaga terkait. Dia ingin menjelang ramadhan daerah Kabupaten Lebak aman dan kondusif.

"Ada 42 perkara terdiri dari perkara narkotika, perlindungan anak, pencurian dan tidak pidana perikanan lain-lain,"tuturnya.

Tak hanya itu saja, barang bukti senjata tajam hingga kunci leter T turut dimusnahkan.

Bakti sosial yang dilakukan yakni meresmikan MCK, peresemian Tempat Pendidikan Al-Quran,  pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako.

Aksi tersebut, mendapat apresiasi dari warga sekitar yakni Neta yang senang dengan adanya kegiatan dari Bhayangkari karena dilakukan secara gratis.

"ini kegiatan kayak bhayangkara gitu ya pengobatan gratis gitu. Ini kan udah berobat si dede terus dikasih buat sembako dirumah katanya. Pakai kupon itu dari panitia kerumah-rumah ngasih-ngasihin penduduk daerah sini banyak hampir 200 lebih ya secara gratis tidak dipungut biaya,"ujarnya saat ditemui Titikkata di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Ditempat yang sama, warga lainnta, Buragi berharap terus dilakukan setiap bulan sekali di Kota Bekasi dalam kegiatan Bakti Sosial dan Kesehatan.

"Kegiatan ini periksa gratis kayaknya ya, periksa darah tinggi naik tinggi darahnya. Ini mau ngambil obatnya dulu ya kemungkinan dapet ini ada kuponnya. Ya harapannya semoga lancar terus ada setiap bulan kalau perlu mah biar semua-semua sehat,"tutupnya.

Mereka diamankan saat hendak melakukan aksi kejahatan jalanan sambil menenteng-nenteng celurit berukuran panjang.

Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady mengatakan, dari 11 orang tersebut 7 diantaranya masih di bawah umur dan 4 orang sudah dewasa yaitu inisial DS, DR, AR dan AD

"Melakukan aksinya di live instagram untuk mengundang lawannya untuk melakukan hal yang sama. Setelah melakukan aksinya mereka juga menyasar masyarakat yang sedang di jalan," ujarnya, Senin (04/03/2024). 

Dikatakan Andy, saat menjalankan aksinya geng motor Tubruk 134 selalu memposting di media sosial secara live guna mengundang geng motor lainnya.

"Pertama mereka mengundang via medsos instagram geng motor dimana apabila ada yang acc mereka tawuran, tapi apabila tidak menerima tawarannya mereka mengacak masyarakat yang ada di jalan," katanya. 

Para geng motor tersebut, kata Andy, mendapat senjata tajam dengan cara membeli melalui sosial media. Saat ini, Polres Serang sedang mendalami akun instagram penjual senjata tajam tersebut. 

"Senjata didapat dari hasil penyelidikan sementara mereka membelinya secara online dimana instagram tersebut sedang kami dalami," katanya. 

"Untuk ancaman hukumannya kita kenakan undang-undang 170 dan juga undang-undang darurat yang dibawah umur pun sama tapi kita nanti lakukan sistem peradilan anak karena dibawah umur," ujarnya.

Kasi Intel Kejari Kota Cilegon, Feby Gumilang, mengatakan pihaknya telah memeriksa 25 saksi atas dugaan Tipikor pada retribusi sampah tahun 2020-2021 di DLH.

"Untuk perkembangan tindak pidana korupsi terkait di DLH retribusi sampah tahun 2020-2021 saat ini tim penyidik sudah memeriksa 25 orang saksi," katanya di Kantor Kejari Kota Cilegon. Senin, (4/3/2024).

Selanjutnya Feby memjelaskan, penyidik pada Pidana Khusus Kejari Kota Cilegon sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan Tipikor pada retribusi sampah tahun 2020-2021.

"Kemudian kami penyidik di bidang tindak pidana khusus Kejari Kota Cilegon saat ini sudah bermohon untuk perhitungan kerugian negara dihitung oleh Inspektorat Provinsi Banten. Jadi saat ini kami masih terus berkordinasi dengan Inspektorat Provinsi Banten untuk terkait perhitungan kerugian negara," ujarnya.

Disinggung tenaga ahli atau auditor usai memeriksa saksi, Feby mengaku belum menentukan lantaran masih menunggu perhitungan hasil dari Inspektorat Provinsi Banten.

"Untuk saksi yang sudah kita mintai keterangan 25 orang saksi. Untuk ahli saat ini masih menunggu hasil perhitungan negara baru kita bisa memeriksa dari ahli atau auditor perhitungan negaranya," paparnya.

Feby mengungkapkan, dari 25 orang saksi yang diperiksa terbagi menjadi dua unsur mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di DLH Kota Cilegond dan pihak swasta dari vendor.

"25 saksi ini dari berbagai unsur, ada dari lingkungan ASN di lingkungan DLH, kemudian dari vendor-vendor pihak swasta yang melakukan atau membayarkan retribusi sampah itu, baru sejauh ini," pungkasnya.

Kaurbinops Lantas Polres Cilegon, Iptu Haris Munandar, mengatakan operasi ini akan berlangsung selama 14 hari.

"Insya Alloh pelksanaan selama 14 hari yang berakhir pada 17 Maret 2024," ucapnya di depan Polres Kota Cilegon. Selasa, (5/3/2024)

Haris mengaku, operasi maung keselamatan 2024 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

"Dalam rangka cipta kondisi antisipasi menjelang Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.

Untuk pemeriksaan operasi maung 2024, dikatakan Haris, para pengguna jalan di sekitar jalan pusat Kota Cilegon.

"Kita tentunya para pengguna jalan sekitar yah. Kita lebih mengutamakan himbauan kepada masyarakat tentunya supaya tidak melakukan pelanggaran, supaya disiplin berlalu lintas," paparnya.

Haris menghimbau, masyarakat Kota Cilegon dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti aturan berkendara.

"Seyogyanya ketertiban lalu lintas adalah untuk keselamatan diri, bukan untuk keselamatan orang lain," pungkasnya.

Kasatlantas Polres Lebak, AKP Mulya Sugiharto kepada TitikKata di Alun-alun Rangkasbitung, Senin, 4 Maret 2024 mengatakan, penindakan yang diberikan berupa teguran maupun imbauan.

"Penindakan tegas dilakukan secara digital baik statis maupun mobile ETLE yang sudah ada di wilayah kita Satlantas Polres Lebak,"kata Mulya.

Adapun, lanjut Mulya, penindakan secara manual akan tetap dilakukan kepada para pengendara kasat mata, seperti pengendara ugal-ugalan hingga balap liar.

"Adapun penegakan hukum secara manual kita akan maksimal ketika kita melihat secara langsung seperti balapan liar dan pengendara ugal-ugalan yang mana akan membahayakan kepada pengguna jalan lainnya,"tuturnya.

Menurut Mulya, saat ini ada 15 kamera yang tersebar di beberapa titik yang sudah terhubung dengan ETLE satlantas Polres Lebak.

"Namun kita terhubung ada 15 titik kamera yang ada di wilayah hukum Polres Lebak itu sudah terintegrasi sistem kami di ETLE sehingga bisa kita maksimalkan dengan adanya 15 titik itu untuk melakukan penindakan secara statis yang ada di wilayah hukum Polres Lebak,"tandasnya.

Kasi Barang Bukti Kejari Kota Cilegon, Muhammad Arsyad, mengatakan pihaknya di 2024 akan menyelesaikan barang rampasan pada perkara Pidsus.

"Kita itu fokus untuk penyelesaian barang rampasan dari bidang tindak pidana khusus," ucapnya di Kantornya, Kejari Kota Cilegon. Rabu, (28/2/2024).

Arsyad mengaku, bidang PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) sedang mengupayakan zero tunggakan barang rampasan.

"Karena itu menyangkut masalah pengembalian kerugian keuangan negara, jadi dihitungnya sebagai uang pengganti," ujarnya.

Diungkapkan Arsyad, ada tiga perkara korupsi yang statusnya telah ditetapkan hukumannya atau inkrah lalu dilimpahkan ke pihaknya.

"Jadi ada beberapa perkara yang sudah inkrah di bidang tindak pidana khusus sudah dilimpahkan ke bidang PB3R. Diantaranya ada perkara BPRS, perkara Bapelkes dan perkara pegadaian. Ada tiga yah yang menjadi target penyelesaian untuk tahun ini," paparnya.*

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dan Kepala Kejari Tangerang Selatan Silpia Rosalina.

Ditemui TitikKata, Kasie Intelijen Kejari Kota Tangerang Selatan, Hasbullah menjelaskan, jika tujuan kerjasama ini agar dapat mendampingi permasalahan di lingkup Pemerintah.

"Tujuan dari MoU ini kita sebagai jaksa pengacara negara yang dalam kuasa khusus dapat mendampingi permasalahan dari pemerintah kota tangerang selatan sehingga kami mengimbau dengan adanya MoU ini seluruh jajaran pemkot tangerang selatan sampai dengan tingkat kelurahan rt rw yang menyangkut dengan perdata dan tata usaha negara dapat memanfaatkan," katanya.

Lanjut Hasbullah, di tahun 2023 jumlah pendampingan perkara naik signifikan dibandingkan tahun 2022.

"Itu kita ada grafiknya di 2022 dan 2023. Di 2022 itu kurang lebih 10 perkara yang sampai ke persidangan. Sehingga di 2023 ada kenaikan signifikan tapi secara persisnya nanti kita liat lagi," tutupnya.

Kepada TitikKata Kepala BNN Banten Rohmad Nursahid saat ditemui di kantor BNN Banten, Kota Serang, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan kurir berinisial MI (25) asal Kota Tangerang, pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu.

“Tersangka ini satu kita amankan, karena duanya warga binaan kan. Nanti menyelesaikan di dalam vonis berapa tahun, selesai nanti kita proses,” ucap Rohmad, Kamis (22/2/2024).

Lebih lanjut Rohmad menjelaskan, pelaku MI merupakan kurir yang dikendalikan dari dalam Lapas oleh FF untuk mengambil paket sabu dari daerah Sumatera yang dipesan oleh MJ.

Dari tangan pelaku, BNN berhasil menyita barang bukti berupa ratusan gram narkotika jenis sabu, 1 unit sepeda motor, hingga 3 buah HP.

“Totalnya untuk barang bukti berat bruto dikurangi pengiriman ke lab dan ada plastik 100,221 gram, kalau 100 gram itu Rp1 juta itu kurang lebih 100 juta (keuntungan,red), kalau barang itu dari medan ada jaringan munghubungi salah satu warga binaan yang namanya MZ,” katanya.

Menurut Rohmad, MI dijanjikan sebesar Rp5 juta dari jasa pengambilan sabu tersebut. Sedangkan, FF mendapat keuntungan dari MJ sekitar Rp1,5 juta.

“Dijanjikan kurirnya Rp5 juta, kemudian temennya yang tadi nyari kurir itu Rp1,5 juta. Yang punya barang kan dari Sumatera sana,” ungkap dia.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kanit Reskrim Polres Cilegon, Iptu Yogi, mengatakan program pasar murah ini guna menekan harga Sembako yang sedang naik di pasaran.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di masyarakat," katanya di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

Yogi mengaku, pasar murah kerjasama antara Polres Cilegon dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon berjalan sejak kemarin dan akan berlangsung sampai harga Sembako di pasaran normal kembali. 

"Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sejak kemarin kita sudah melaksanakan, jajaran Polda Banten, termasuk khususnya Polres Cilegon," ujarnya.

Dijelaskan Yogi, sembako yang dijual ke masyarakat rata-rata merupakan hasil produk lokal.

"Untuk beras yang kita jual dalam operasi pasar ini melibatkan dari Bulog, kemudian dari PT Rajawali. Berasnya sendiri SPHP, ini satu paket berisi lima kilo. Perkilonya dijual dengan harga Rp10.800, kurang lebih Rp54.000 per lima kilo. Selain beras kami juga menjual produk bahan pokok lain seperti minyak goreng, gula, tepung, termasuk komoditi pangan bawang putih, merah, telur dan ayam potong," paparnya.

Yogi berharap, masyarakat Kota Cilegon dapatvterbantu dengan adanya operasi pasar murah yang dilakukan oleh tim satgas pangan.

"Harapannya disini masyarakat dapat terbantu dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan operasi pasar murah ini dapat menekan harga beras di pasaran yang memang saat ini ada kenaikan kurang lebih Rp1.000 sampai Rp.3000 per setiap kilonya. Baik itu beras medium ataupaun beras premium," pungkasnya.

Dalam sidang tersebut Jaksa mengatakan kasus ini berawal saat Adam Deni memberikan keterangan kepada media di sela kegiatannya menjalani sidang pada kasus pelanggaran ITE di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Juni 2022 lalu. Saat itu Adam menyebut Sahroni melakukan pembungkaman dengan mengeluarkan uang Rp30 miliar.

Atas dasar itu, Ahmad Sahroni merasa keberatan dan akhirnya melaporkan Adam Deni kepada polisi. Atas perbuatannya, Adam Deni didakwa melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP jo Pasal 310 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Ditemui TitikKata usai sidang, Kuasa Hukum Adam Deni, Monang Dikson mempertanyakan alasan kasus tersebut dinaikkan kembali.

"Kalau sekarang ini kenapa diajukan kembali, ya kita sebagai masyarakat pencari keadilan tentu bertanya-tanya apa latar belakang yang mendasari perkara ini harus di naikkan kembali. Tetapi kami sebagai penasehat hukum terdakwa tentu akan memberikan pembelaan yang maksimum, berpedoman kepada putusan-putusan terdahulu yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang di pikirkan seseorang tidak dapat di pidana," katanya. 

Sementara, Adam Deni mengaku tidak heran dengan dakwaan ini, karena itu ia akan tetap mengikuti prosesnya hingga tuntas.

"Kalau itu sudah gak heran karena kan komisi III DPR RI inikan sebagai pengontrol hukum jadi mungkin dia menggunakan abuse of power kepada saya silahkan saja. Karena begini prinsip saya, kalau memang saya ini apa yang saya buktikan ini tidak benar hoax kenapa sih saya harus dikasusin lagi, biasa aja kali. Ibarat kata kalau gak salah yaudah. Sekarangkan ngapain ini, saya mau pulang loh harusnya saya udah ngurus, tiba-tiba naik P21. Berarti tandanya apa saya tidak dibolehkan pulang dulu," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Adam Deni juga telah dilaporkan Ahmad Sahroni atas dugaan pelanggaran UU ITE mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Ahmad Sahroni pada tahun 2022 lalu. Atas laporan itu, majelis hakim memvonis terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made Dwita dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.

Kanit PPA Polres Tangsel, Iptu Galih menjelaskan, jika pihaknya telah memerika lokasi perundungan di warung.

“Unit PPA tindak lanjuti laporan dengan cek TKP di salah satu warung berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kemudian pemeriksaan keterangan korban dan saksi lainnya,” ungkap Kanit PPA Polres Tangsel, Iptu Galih di Mapolres Tangsel, Senin (19/2/2024). 

Galih juga memastikan proses penyelidikan kasus perundungan di SMA Binus Internasional masih terus dilakukan dengan memeriksa sejumlah keterangan dari saksi-saksi dan juga korban.

“Masih penyelidikan nanti perkembangan ke depan akan disampaikan lagi. Tadi disampaikan korban dan saksi sudah pemeriksaan diambil keterangan. Nanti disampaikan keterangan ke depannya, Saat ini sesuai SOP penyelidikan,” tegas Galih.

Galih mengaku telah mengantongi hasil visum korban. Dimana, dari hasil visum ditemukan sejumlah memar terhadap tubuh korban dan luka bakar.

“Luka sudah visum akibat kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 1 pelaku yang masih dalam penyelidikan. (Luka) Sebagian tubuhnya ada bagian memar, dan luka bakar akibat terkena suatu benda panas,” ujar Iptu Galih, dikonfirmasi, Senin (19/2/2024).

Pelaku diamankan tim intelijen kejaksaan agung dan Kejari Tangsel usai memberikan hak suaranya setelah keluar dari TPS di kawasan Kramat, Jakarta Selatan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Silpia Rosalina menerangkan terpidana kasus penipuan tersebut diamankan Rabu (14/2/2024) sekitar pukul 12.00 WIB. 

“Setelah nyoblos terdakwa diamankan oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung. Persis setelah terdakwa berada di luar TPS setelah nyoblos,” ujar Silpia, Rabu (14/2/2024). 

Silpia menuturkan penangkapan terpidana Roland Yahya dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 872 K/Pid/2021 tertanggal 06 Oktober 2021.

“Dalam putusan MA RI menyatakan terpidana Roland Yahya terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor: 2404/Pid.B/2020/PN Tng tertanggal 01 April 2021 menyatakan terpidana telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi, bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,” tegas Silpia.

Setelah berhasil diamankan, terpidana Roland Yahya, kata Silpia selanjutnya akan dilakukan eksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, untuk menjalani hukuman di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

Serah terima jabatan itu dilakukan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Yakni Kepala Bidang Pidsus dari M. Riza Pahlawan kepada Fajar Gigih Wibowo dari Kejari Kota Banjar.

Sedangkan jabatan Kepala Pidum diserahkan dari Herdian Malda Ksastria kepada pejabat baru Hifni yang berasal dari Kejari Pesawaran Lampung sebagai Kasi Pidum.

Sementara itu, Riza Pahlwan mendapatkan promosi ke Kejari Kota Tangerang sebagai Kasubag Pembinaan. Sedangkan Malda mendapatkan promosi sebagai Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang.

Kasie Intel Kejari Tangsel Hasbullah berharap, Kepala Bidang Pidsus dan Pidum yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan program yang sudah dibangun.

"Semoga kedepan, apa yang sudah kita bangun, yang sudah baik dapat ditingkatkan dan tetap bersinergi dengan rekan-rekan wartawan," kata Hasbullah usai sertijab, Selasa, 5 Februari 2024.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Tangsel yang baru saja dilantik Fajar Gigih Wibowo mengatakan, akan melanjutkan apa yang sudah berjalan.

"Melaksanakan rutin apa yang sudah berjalan dulu terkait soal penanganan perkara baru mungkin nanti ada produk baru nanti kita akan tindak lanjuti," ungkap Gigih.

Hal senada diungkapkan Kasi Pidum Kejari Tangsel, Hifni. Menurutnya, program kerja yang sudah baik akan ditingkatkan.

"Mungkin akan ada sedikit pembenahan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan semua harus sesuai dengan SOP," ungkap Hifni.

Hal itu seperti disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Senin (5/2/2024). 

“33 orang ini latar belakangnya macam-macam  disini ada mantan dirut dari PT Prisma, ada dari DLHK, dari BPN, BPTPN, ada juga mantan pensiunan anggota pemeriksa tanah juga ada, kadis juga ada kepala desa, mantan kepala desa juga ada,” ujar Rangga.

Menurut Rangga, terbaru pidsus Kejati telah memeriksa tim pembebasan lahan PT Modernland Industrial Estate.

“Kemarin kita lakukan pendalaman lagi oleh tim nambah tiga orang lagi yang diperiksa, itu dari timeline manajemen dari PT Modernland Industrial Estate. Timelane Manajemen ini dia yang bertugas untuk membebaskan lahan,” katanya.

Lebih lanjut Rangga menjelaskan, untuk perkembangan sampai saat ini, tim masih melakukan atau menjalani proses pendalaman kepemilikan tanah tersebut.

“Jadi proses peralihan nya dari warga ke pihak perusahaan, tim masih menggali kesitu, masih mencari atau melihat perbuatan melawan hukumnya seperti apa, perkembangannya seperti apa,” ungkap Rangga.

Rangga mengungkapkan, pemeriksaan saksi-saksi akan terus bertambah. Dia tidak menampik, bakal ada tersangka dalam kasus ini. 

“Tentu masih ada lagi yang diperiksa tambahan lagi, karena masih terus ktia cari, penyelidikan kan sampai menemukan siapa menjadi tersangkanya,” terangnya.

Sejauh ini, dikatakan Rangga, Kejaksaan tidak menemukan kesulitan dalam mengusut kasus Situ Ranca Gede Jakung.

“Tim masih belum menemukan kendala apapun. Jadi tim masih berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi belum ada kendala,” tandasnya.

Kepada TitikKata, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan menjelaskan, jika Kejaksaan memiliki peran sentral dalam setiap tahapan pemilu.

“Hari ini kita seluruh aparat Kajaksaan terutama menyatakan apel siaga, sudah siap menyongsong gelaran luar biasa itu (Pemilu 2024,red),” ujar Didik Farkhan.

“Kalau ada pelanggaran Pemilu tindak pidananya Kejaksaan yang membawa dalam persidangan, apalagi UU Pemilu ini secara limitatif menyatakan sebuah perkara dapat diselesaikan dalam 7 hari,” sambung Didik Farkhan.

Lebih lanjut Didik mengatakan, kejaksaan juga telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPU dan Bawaslu dalam menangani sengketa Pemilu.

“Jaksa sebagai jaksa pengacara negara akan mewakili apabila ada tergugat maupun penggugat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Itu juga perlu tenaga yang besar, artinya perlu kesiapan dari referensi-referensi mungkin peru belajar lagi bagaimana mensukseskan pemilu,” katanya.

Sejauh ini, Kejaksaan baru menerima satu laporan dugaan pemerasan oknum Panwascam terhadap salah satu Caleg DPRD Kabupaten Tangerang.

“Kalau di Kejati ada beberapa pertama mungkin kemarin yang Panwas di Kabupaten Tangerang, sudah kita serahkan ke Kejari. Nanti kita lihat hasilnya,“ tutur Didik.

Terakhir, Didik mengingatkan seluruh pegawai Kejaksaan untuk menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan pemilu serentak 2024.

“Yang jelas untuk internal kita dan seluruh ASN kita selalu memantau netralitas ASN, karena yang disampaikan Jaksa Agung selalu Kejaksaan netral dan jangan sampai sekali kali seluruh pegawai kita ada yang memihak,” tandasnya.

Kepada TitikKata, Wadireskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (31/1/2024), menjelaskan para pelaku melakukan penyalahgunaan tersebut selama kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun.

“Kami berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi atau pengangkutan niaga terhadap barang-barang bersubsidi, BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan bahan bakar penugasan  jenis Pertalite sebanyak 11 kasus  dan 15 tersangka, dan saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan dari Polda Banten,” ujar Wiwin.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 10 unit kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda tiga, 2.343 liter BBM subsidi solar, 5.471 liter BBM khusus penugasan Pertalite, surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi, alat bantu  jerigen, pompa, dispenser pertamini, selang, corong hingga struk pembelian BBM dari SPBU.

“Pelaku membeli BBM subsidi di SPBU dengan cara menggunakan surat rekomendasi dinas terkait (Dinas Pertanian,red) yang harusnya peruntukannya adalah diberikan atau didistribusikan kepada petani dan nelayan tapi para pelaku ini tidak melakukan hal tersebut, sehingga terjadi penyalahgunaan dan diperjual belikan kembali dengan harga lebih tinggi, seperti solar kita ketahui bersama di SPBU harganya Rp6.800 tapi dijual kembali dengan harga Rp7.500 sampai Rp8.500,” katanya.

“Dari hasil yang sudah dikumpulkan itu para pelaku menjual kembali BBM tersebut ke pertamini yang ada di wilayah Serang dan sekitarnya dengan estimasi harga Rp11.000 sampai Rp12.000. Untuk keuntungan dari penjualan solar maupun Pertalite itu berkisar Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter,” pungkasnya.

Para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggiRp60 miliar.

Kasatreskrim Polres Kota Cilegon, AKP Syamsul Bahri mengatakan pihaknya telah mengamankan satu pelaku genk motor Areka (Anak Remaja Kalem) dari lima tersangka. Namun, keempatnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Hari ini kita dari Satreskrim Cilegon Polda Banten melaksanakan press liris terkait dengan pasal 170 KUHP pidana dan atau pasal 351 KUHP pidana yang terjadi pada tanggal 7 Januari hari Minggu di Ciwaduk Kota Cilegon," katanya di Aula Polres Cilegon, Kamis (25/1/2024).

Syamsul juga menjelaskan, jika pelaku dan korban saling mengenal. Namun, berada di kelompok berbeda.

"Untuk motif sama-sama geng motor jadi kebetulan korban juga sama-dama geng motor juga. Dan tersangka kurang lebih lima orang, memiliki geng juga, jadi mereka sama si tersangka ini menswiping si korban. Pada saat itu kebetulan si tersangka dan si korban pernah kenal, pernah satu tongkrongan bareng tapi si tersangka dan si korban ini beda geng," paparnya.

Syamsul menegaskan, pembacokan yang dilakukan oleh pelaku berinisial AD terhadap korban RA sebanyak tiga kali di bagian badan dan tangan.

"Tersangka yang sudah kita amankan itu inisial AD, tiga kali melaksanakan pembacokan di bagian tangan dan badan. Dari pembacokan yang dilaksanakan oleh tersangka AD yaitu mengakibatkan korban RA sehingga tangannya putus dan dilaksanakan amputasi. Untuk statusnya korban sudah dewasa, untuk pelaku masih pelajar dan sudah dewasa. Yang masih DPO dari hasil keterangan dan pemeriksaan kita kurang lebih empat orang," pungkasnya.

"Untuk informasi kepada masyarakat Kota Cilegon bahwa selama tahun 2023 Kejaksaan Kota Cilegon sebanyak 15 perkara untuk dilakukan pengehentian penuntutan berdasarkan pengadilan Restorative," kata Kasipidum Kejari Cilegon, Ronny Hutagalung kepada TitikKata,Kamis, (25/1/2024).

Namun, dijelaskan Ronny, hanya tiga perkara yang diterima oleh Kejaksaan Agung untuk diadili secara RJ.

"Namun, pada tahapan gelar perkara di tingkat Kejaksaan Agung khususnya di Jaksa Muda tindak pidana umum disetujui untuk tiga perkara. Sedangkan untuk 12 lainnya ditolak oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia," ujarnya.

Dari 15 perkara yang masuk pengadilan RJ di Kejari Kota Cilegon, diakui Ronny, kasus yang mendominasi yakni pencurian.

"Beragam yah, tapi rata-rata yang paling banyak itu adalah kasus-kasus pencurian atau percobaan pencurian," ucapnya.

"Awalnya kan saya dikabarin teman untuk di vidion kaya galak gitu, nah awalnya di depan Mal Sawangan tapi ngga jadi trus pindah ke Gaplek terus arah mau ke gaplek  terus tiba-tiba polisi dari belakang ngga tau kenapa tiba-tiba ngepres polisi  langsung di dempetin ngga tau kenapa mau ngehindarin malah langsung di todong pistol bagian kepala persis abis itu di suruh berhenti minggir abis berhenti nurunin standar langsung di jambak rambutnya di suruh duduk langsung di situ di eksekusi di tuduh tawuran katanya,  orang gaplek itu ada yang bilang ada yang mau tawuran, ternyata salah sasaran di kira aku mau tawuran padahal, teman aku tu bawa tas isinya itu kunci buat bongkar-bongkar motor bukan untuk tawuran," ungkap MGCC kepada TitikKata dikediamannya, Kamis (25/1/2024)

MGCG yang merupakan anak seorang wartawan media lokal setempat, menyampaikan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan aparat pada waktu itu.

"Terus abis itu di pukul sama di sabet pake tongkat polisi, tetap di paksa terus di jambak  injak di tonjok hp semuanya di periksa ampe ga ada ampun ampe teman aku juga ampe minta ampun-ampunan. Kalau aku cuman  berdua aku sama teman  kalau si farid dia banyak karna, dia yang lebih parah sampe ampun-ampunan ampe mohon-mohon kalau aku dua orang," katanya.

Setelah itu, korban dibawa ke Polsek Pamulang. Sesampainya di Polsek Pamulang, korban terus mendapat perlakuan yang tidak mengenakan.

"Terus abis itu tetap di paksa di bawa ke polsek naik mobil polisi abis di bawa ke polsek di introgasi segala macam di tanyain alamat rumah trus tadi ngapain aja, ko bisa di tangkap segala macam, terlibat tawuran apa ngga, udah itu, terus masih di paksa tawuran apa ngga, ya tetap aja ngga tawuran,"

"Jongkok, abis dari motor di jambak di suru duduk abis dari situ di tendang-tendangin, karna polisi alasannya aku kabur tapi aku kabur karna panik bukan karna aku salah, polisinya tanyain " ngapain kamu kabur segala macam?  "Panik pak saya " nah abis itu saya di tonjok di pukul di tendang di injak abis itu di pojokin," ujarnya.

Sementara, ayah MGCG yakni Gozali Mukti yang juga merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangsel menyesalkan kejadian yang menimpa putranya.

"Kejadian menurut keterangan anak saya sebagai korban TKP nya di daerah gaplek pamulang di lakukan oleh beberapa oknum  aparat yang menurut informasi dari polda metro jaya, dan saya tidak tauh dalam rangka apa dan,  penganiyayaan ini luar biasa tendangan dan pukulan di samping dengan badan dan kaki di kepala anak saya dan kawan anak saya. Jadi saya mohon kepada Kapolri setidaknya dengan Kapolda metro jaya untuk mengusut tuntas pelaku penganiyayaan terhadap anak saya pada hari kemarin di daerah gaplek pamulang terimahkasih," tuturnya.

Sayangnya, saat dimintai dokumen berita acara penyerahan MGCG dan FRP dari oknum polisi pelaku penganiayaan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Pamulang, pihak Polsek Pamulang belum memberikan keterangan lebih lanjut kepada orang tua korban.

"Proses serahterima itu ada pak tapi kita, beritanya ada tapi nanti saya ijin di kanit provos dulu," ungkap salah seorang amggota Kepolisian Polsek Pamulang.

Peristiwa itu diketahui sesaat sebelum salat Subuh. Aad yang juga anggota DPRD Kabupaten Lebak kaget ketika melihat pintu bagian depan rumahnya terbuka.

Saat diperiksa, enam HP beserta sebuah tas milik istri yang berisi uang tunai juga hilang dari tempat yang tersimpan.

"Kebangun pas adzan subuh dilihat ada pintu kamar depan yang terbuka, ngeliat handphone dan tas di meja itu ngga ada yaudah curiga ini kemalingan,"kata Aad saat dihubungi.

Aad menduga peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Pelaku masuk lewat teralis kamar depan hingga berhasil menggasak barang-barang berharga.

"Pas dicek kamar depan ada bekas kali. Yang hilang akat komunikasi berupa handphone terutama istri, sama tas istri di dalamnya identitas ATM, dompet, ada tapi jumlahnya tidak tau persis karena itu dompet istri,"katanya.

Atas peristiwa tersebut, Aad telah melaporkannya ke Polres Lebak.

"Sudah laporan tadi sekitar jam 10 atau 11," katanya.

Kabid Humas Polda Banten, Kompol Didik Hariyanto kepada TitikKata, Senin (22/1/2024) mengatakan, pihaknya tengah memeriksa saksi dari masyarakat maupun PT Chandra Asri Pasific.

"Tim sedang berjalan, penyidik saat ini sedang memeriksa 10 dari masyarakat yang terdampak dan ada 7 orang dari manajemen PT Chandra Asri. Jadi saat ini ada pemeriksaan, hasilnya nanti kita sampaikan. Jadi warga yang terdampak, termasuk ada dari tiga yang dirawat di rumah sakit. Jadi kita tanyain terkaitketerangan saksi," katanya di Polres Cilegon.

Sementara itu, Direktur Legal, External Affairs dan Circular Economy PT Chandra Asri Pasific, Edi Rivai, mengaku pihaknya bertanggung jawab penuh atas insiden yang merugikan masyarakat sekitar.

"Kita akan inspeksi semuanya dengan baik. Jadi pasti kita akan lakukan terbaik  mulai dari pengecekan total di unit memastikan semuanya aman. Kita sudah berkordinasi dengan pak Wali (Kota Cilegon) kemudian kepala dinas kesehatan untuk kawan-kawan bapak ibu sekalian memeriksa Puskesmas terkait," ujarnya.

Edi mengklaim, sejumlah korban atas insiden kebocoran gas ini telah pulang ke kediamannya masing-masing dalam kondisi aman.

"Dari Polda (Banten) sudah dapat dari rekapan yah dari Puskesmas. Dan kita pantau dan obati dengan baik, kondisinya semua baik-baik saja sudah pada pulang juga. Kemarin kita sudah visit juga ke pasien, dan ya Alhamdulillah sudah pada sehat. Masih berhenti, pasti dong. Pastikan kesehatan, keselamatan buat karyawan dan masyarakat semua," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun Titik Kata, jumlah korban atas insiden kegagalan pembakaran gas PT Chandra Asri Pasific yang sedang dirawat di sejumlah Puskesmas Kota Cilegon sebanyak 406 dewasa dan 75 orang anak-anak.

Hal itu disampaikannya, kepada TitikKata melalui audio visual yang diterima pada Rabu (17/01/24).

“Jadi keterbukaan informasi itu adalah sifatnya kewajiban pemerintah, pemerintah berada di posisi wajib untuk memberikan akses yang cukup kepada warga masyarakat terlebih-lebih informasi itu bagi badan hukum privat maupun publik sebagaimana media massa. Jadi sifatnya masyarakat itu diberikan keleluasaan ya sehingga masyarakat bisa mengontrol dan mengerti kebijakan didalam pengambilan keputusan itu seperti apa ya,”ucapnya melalui audio visual pada Rabu (17/01/2024).

Muhammad Taufiq juga mengatakan, informasi yang berada di lembaga penegak hukum pengadilan bukan masuk pada kategori rahasia yang dilarang seperti Badan Intelijen Negara.

“Jadi dari sini undang-undang itu memang dirancang supaya orang ini diberikan keleluasaan. Oleh karenanya maka jelas didalam undang-undang 14/2008 fungsi dari keterbukaan ini. Satu meminimalisasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, fungsi ini kalau ditanyakan terkait dengan intelijen perkara ini masuk kategori rahasia atau tidak informasi di pengadilan bukanlah hal yang dilarang karena informasi pengadilan itu bukan bagian dari informasi intelijen,” katanya.

Kemudian dirinya juga menjelaskan, informasi apa yang dirahasiakan dan disebarluaskan kepada masyarakat sesuai UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tetapi kalau itu hal yang berurusan proses pidana atau kita mengenal sebagai sistem peradilan pidana maka mutlak itu harus dibuka yang tidak boleh dibuka itu hanya intelijen dan bagaimana putusan terhadap perkara yang sedang berjalan nanti hasilnya seperti apa itu tidak boleh. Tapi kalau tanya berapa anggaran pengadilan untuk penelitian, berapa anggaran pengadilan untuk perkara probono dan sebagainya itu boleh ya dan bagaimana penanganan perkara kenapa ini lama itu boleh tetapi kalau pertanyaannya itu terkait bagaimana kira-kira putusan ngga boleh siapapun ngga boleh,” pungkasnya.

“Semoga ini memberikan pencerahan dan juga kepada pengadilan bahwa institusi anda ini institusi yang sifatnya akuntabilitas harus bisa dipertanggungjawabkan karena indeks penanganan perkara itu dibatasi oleh waktu,” tutupnya.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Leganek Mawardi, kepada TitikKata saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (17/1/2024), menjelaskan prihal terkait.

“Hari ini kita memusnahkan hasil dari operasi kurang lebih 3 minggu, kita dapat 1023 knalpot brong yang ada di wilayah Banten baik itu mulai dari Cilegon, Tangerang Kabupaten, Lebak Pandeglang , Serang maupun Serang Kota,” ujar Leganek Mawardi.

Disampaikan Leganek, polisi terus menggencarkan edukasi serta sosialisasi hingga penindakan pelanggar terkait pelarangan knalpot bising baik pengguna maupun penjual.

“Knalpot brong ini sangat menganggu dan tidak memiliki etika dalam berkendara, khususnya pada kendaraan-kendaraan brong saya imbau untuk tidak diteruskan lagi, silakan kembalikan kepada standarnya sebelum kita tindak tegas. Bagi yang belum jangan coba-coba untuk menggunakan knalpot brong, karena selain menganggu kebisingan dapat berdampak pada Kamtibmas, bisa memicu emosi warga kalau lewat ternyata anaknya lagi tidur keganggu menimbulkan emosi itu sangat menganggu,” katanya.

Selain menganggu masyarakat, kata Leganek, penindakan ini dilakukan agar lalu lintas tertib menyambut pemilu Februari 2024 mendatang.

“Untuk ke depan dalam rangka kampanye terbuka pesta demokrasi ini saya harapkan partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam kegiatan kampanye. Namun kita wajib untuk menjaga  peraturan hukum yang berlaku, khususnya jangan menggunakan angkutan dengan bak terbuka, angkutan barang yang digunakan untuk angkutan umum karena tidak ada keselamatan,” ujar dia. 

“Untuk kendaraan roda dua agar tidak melebihi dari kapasitasnya, kalau kapasitasnya dua jangan dipakai lebih daripada 2 orang, dan silahkan patuhi rambu rambu lalu lintas dengan menggunakan helm standar dan menggunakan atribut untuk keselamatan di jalan,” tandasnya.

Hal itu seperti disampaikan Al Muktabar kepada TitikKata saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (15/1/2023).

“Kerangka kerja hukum, penyelesaian hukumnya finalnya kan tuntas. Oleh karenanya, tentu kita baik pemerintah, warga negara dan semua kita harus taat hukum agar penyelesaian dari semua yang terkait dengan hukum finalnya adalah selesai di mata hukum,” ujar Al Muktabar.

Meski begitu, Al Muktabar tidak mau menduga-duga potensi keterlibatan pejabat pemerintah dan menyerahkan Kejaksaan untuk mengusut secara hukum.

“Koridor kita kan koridor hukum, arena nya adalah arena hukum. Jadi semua kita kembalikan ke aturan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, Al Muktabar menjelaskan, pihaknya telah menggandeng aparat penegak hukum dalam rangka mempercepat pengamanan aset daerah yang bermasalah.

“Pada konteks yang bermasalah, kan masalahnya harus diselesaikan secara hukum. Kita sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pak Kajati begitu juga dengan pak Kapolda. Kita juga mendayagunakan aset-aset yang ada itu agar produktif bagi pemerintah daerah,“ ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan mengatakan, pihaknya telah menemukan peristiwa pidana dalam pengusutan kasus penguasaan aset milik Pemprov Banten seluas 25 hektar, dengan taksiran potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

“Yang jelas fisiknya adalah 25 hektar atau 250 ribu meter persegi, tinggal sekarang NJOP disitu atau harga pasar. Nanti kita lagi kita panggil ahlinya dihitung berapa kalau katakanlah per meternya 4 juta berarti kali 250 ribu meter persegi berarti 1 triliun,” kata Didik.

Kejati juga mengonfirmasi telah memeriksa beberapa pejabat pemerintahan baik pejabat Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Serang, dan Kanwil ATR/BPN Banten dalam perkara tersebut.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Banten, Kompol Akbar Baskoro kepada TitikKata saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Jumat (12/1/2024) menjelaskan kasus ini bermula saat tersangka AS dan AD menawarkan paket pekerjaan pembelian logam timah, aluminium dan besi scrap kepada korban pengusaha asal Sidoarjo Jawa Tengah bernama Matruji Franky Effendi.

“Proses penangkapan tersangka atas nama AS dan AD ini adalah dari informasi penyidik bahwa tersangka atas nama AS dilakukan pemanggilan 2 kali tidak hadir, kemudian kita lakukan proses penyelidikan dan pencarian dari Februari hingga November 2023, akhirnya dapat kita lakukan penangkapan di daerah Cilegon. Selang kurang lebih 2 minggu kita lakukan penangkapan selanjutnya untuk tersangka atas nama AD,” ujar Akbar.

Lebih lanjut, Akbar menjelaskan pada Oktober 2022 tersangka AS dan AD membujuk korban untuk bekerjasama membiayai modal usaha lima paket pekerjaan berupa pembelian timah putih, logam alumunium, besi scrap dan paket timah putih senilai Rp1.015.000.000.

Atas tawaran itu, kata Akbar, korban tertarik dan menyerahkan uang kepada AD sebesar Rp895.000.000 dan AS Rp120.000.000 dengan cara transfer. Namun saat jatuh tempo kedua tersangka tidak mengembalikan yang dan keuntungan yang dijanjikan.

“Untuk saat ini kerugiannya total Rp1.015.000.000. Nah untuk kegiatan penyelidikan yang kita lakukan rupanya tersangka atas nama AS ini memang sudah lihai, dia manfaatkan posisi dan peranan-peranan teman-temannya untuk menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu pihak kepolisian membutuhkan waktu, namun alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan,” katanya.

Kedua tersangka dijerat pasal 327 dan 378 KUHPidama dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.

“Kami mengimbau apabila ada korban yang merasa ditipu terhadap proyek atau kegiatan usaha penawaran paket modal terutama bisnis scrap bisa melaporkan ke Polda Banten, terutama yang meminta uang itu atas nama AS. Silakan bisa membuat laporan untuk kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Setelah hampir setahun dicari kemana-mana oleh pihak jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Bimo, tak kunjung didapati. Bahkan Kejari Tangsel, juga telah meminta bantuan dari aparat penegak hukum lain untuk menangkap terpidana, namun seperti tidak membuahkan hasil. Sialnya, hari ini dia memenuhi panggilan Seksie Pidana khusus (Pidsus) atas perkara lain sebagai saksi. 

“Jujur saya engga tahu kalau dia DPO. Kalau saya kenal sudah lama. Dia sebagai pengusaha saya pengacara,” kata Amran, pengacara yang mendampingi terpidana usai diperiksa Seksie Pidana Khusus Kejari Tangsel, Rabu (10/1/2024). 

Amran menerangkan kliennya itu dipanggil oleh Pidsus Kejari Tangsel, atas perkara perumahan di Pamulang. Meski tidak merinci perkara yang sedang berproses di Pidsus, Amran memastikan Bimo tidak terlibat. 

“Kalau hari ini kan saksi di Pidsus, ada kasus perumahan di Pamulang. Kalau dia DPO saya engga tahu maka saya kaget banget,” tegas Amran. 

Kasie Intelijen Kejari Tangsel, Hasbullah memastikan kalau jaksa eksekutor Kejari Tangsel, telah melakukan pencarian ke rumah dan beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Bimo. Namun hasilnya selalu nihil. 

“Selama ini kami sudah coba melakukan pemanggilan terhadap terpidana, dari jaksa eksekutor sudah melakukan pemanggilan secara patut. Namun tidak juga diindahkan panggilan-panggilan yang kami lakukan dan kami sudah coba mencari keberadaan yang bersangkutan tapi tidak di tempat tinggalnya. Kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan ada di sekitar itu dan kami tidak temukan,” tegas Hasbullah. 

Dijelaskan Hasbullah, Bebi Nur Maja alias Bimo bin Sarbini telah divonis bersalah dalam tindak pidana penipuan sesuai pasal 378 KUHPidana dengan vonis penjara selama 1.3 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Tangerang. 

“Dalam amar putusannya pengadilan tinggi Banten nomor 34 tahun 2022 terpidana terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan eksekusi ini untuk menjalankan putusan dengan pidana penjara 1,3 tahun di Lapas Pemuda Tangerang,” ujar Hasbullah. 

Hasbullah mengungkapkan saat akan melakukan eksekusi tersebut, Bimo, tidak menjelaskan apapun perihal putusan pengadilan tinggi Banten itu. Dirinya kata Hasbullah hanya mengakui kalau selama ini dirinya selalu berpindah-pindah tempat tinggal. 

“Dijelaskan terpidana ada pergi ke Bogor, ke Batam. Jadi berpindah-pindah dan kami kesulitan melacaknya dan jaksa eksekutor sudah berulang kali, sempat meminta bantuan dari beberapa instansi untuk memantau keberadaanya namun juga tidak berhasil,” ungkap Hasbullah. 

Desti, jaksa eksekutor Kejari Tangsel menegaskan terpidana Bimo, dilaporkan oleh korban atas jual beli rumah yang ternyata serifikat rumah tersebut adalah palsu. 

“Perkara jual beli rumah dan ternyata sertifikat itu palsu. Dinyatakan oleh BPN itu bukan produk sertifikat BPN. Makanya dia tuntut pidana 378 di tahun 2021. Dia buron hampir satu tahun. Korban alami kerugian Rp800 juta. Pada waktu perkara itu, terpidana mengaku sebagai kontraktor,” ujar Desti.

Ketiga pelaku yakni S, C dan W memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Bahkan, seorang karyawan di PT Angels Products juga ikut terlibat dalam aksi pencurian itu.

Hal itu dikatakan, Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Samsul Bahri, dalam keterangan pers nya di Mapolres Cilegon pada Rabu (10/1/2024).

"Inisial S berperan sebagai yang mempersiapkan kendaraan L300 yang menunggu di exit tol Merak kemudian dia naik ke atas dumptruck. Dan yang kedua yaitu inisial C yang melakukan pemindahan barang tersebut melalui karung yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga saudara W yang memang bertugas sebagai supir dumptruck di PT (korban) tersebut," katanya di Polres Cilegon.

Lanjut AKP Samsul, dari keterangan para pelaku diketahui masih ada tiga orang pelaku lainnya yang terlibat dan masuk dalam daftar pencarian orang.

"Tiga tersangka tersebut karena masih ada tersangaka lain yang kita DPO kan, memang terbentuk dari jaringan sindikat bajing loncat ataupun tidak. TKP dari Merak ke pintu Tol Cilegon Timur," paparnya.

Atas dasar perbuatan bajing loncat tersebut, PT Angels Products mengalami kerugian hingga puluhan juta.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman minimal kurungan penjara selama tujuh tahun.

Kepada titikkata, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kasi Barang Bukti dan Rampasan, Dhevid Setiawan mengatakan biaya PTSL sudah tercantum dalam peraturan.

"Kita mengingatkan kepada Satgas-satgas yang ada di Kelurahan maupun masyarakat banyak di rt/rw yah jangan lakukan pungli seperti itu biayanya  sudah tertera semua untuk dari pengurusan PTSL itu cuma Rp150.000 keluar dari biaya itu ada semua dasar hukumnya enggak ada istilahnya meminta uang yang ada dasar hukumnya karena kalau minta uang enggak ada dasar hukumnya itu pungli," ujarnya pada Rabu (10/11/2024).

Dhevid menegaskan, pihaknya akan turut secara ketat mengawasi dalam pelaksanaan hingga di tingkat bawah.

"Contoh tadi Seperti yang saya sampaikan misalnya contoh bayar pajak dan sebagainya dan sebagainya Itu kan sudah ada aturannya dan itu ada tanda buktinya kalau di luar dari permintaan itu namanya pungli di luar dari tidak ada pertanggungjawaban Itu namanya pungli  Jadi itu yang kita hindarin" kata dia.

Sementara itu, Dhevid belum mendapatkan laporan yang signifikan terkena indikasi-indikasi.

"Belum ada yang terlalu ya belum ada yang terlalu Bagaimana ya Ada laporan beberapa tapi kita tindak lanjutin nggak terlalu nggak terlalu apa ya nggak terlalu signifikan juga terlalu berdampak juga jadi untuk sementara kita belum menemukan adanya indikasi untuk sementara," ujar dia.

Kapolda Banten, Irjen Pol. Abdul Karim mengatakan, persiapan pengamanan Pemilu 2024 dan netralitas anggota kepolisian jadi fokus utama dalam kegiatan Kunker Polda Banten ke Polres Cilegon.

"Dalam hal situasi wilayah juga dan kerjanya anggota dalam persiapan pengamanan Pemilu yang akan kita hadapi pada bulan Februari," ujarnya.

Tak lupa juga, Abdul Karim menegaskan netralitas anggota kepolisian di wilayah Polda Banten menjadi hal yang utama.

"Yang pertama penekanan saya adalah netralitas Polri yang dalam melakukan pengaman. Yang kedua, terkait persiapan kampanye terbuka yang akan kita laksanakan tanggal 21 (Januari)," paparnya.

Abdul Karim mengaku, Pihak Polda Banten telah menyiapkan 4.000 anggota kepolisian dalam pengamanan kampanye terbuka jelang Pemilu 2024.

"Untuk Polda (Banten) 1.300 yang BKo (Bantuan kepolisian) ke jajaran. Sedangkan untuk seluruh jajaran yang dilibatkan 4.000 personil untuk pengamanan pada saat rangkaian kegiatan Pemilu (2024)," pungkasnya.

Ditemui TitikKata usai mediasi, Kuasa Hukum Kelompok Petani Kampung Bayam Madani (KPKBM), Juju Purwantoro mengatakan dalam mediasi tersebut mereka membahas beberapa alternatif yang ditawarkan oleh PT Jakpro kepada warga KSB.

Namun, sayangnya jika alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh pihak PT Jakpro tidak disetujui warga KSB maka proses hukum akan terus berlanjut.

"Tadi dibicarakan solusi-solusi, alternatif-alternatif, pilihan-pilhan, tawaran-tawaran begitu salah satunya adalah bagaimana kalau sementara waktu ini meninggalkan atau pindah dari yang warga tempati rumah susun kampung susun bayam untuk alasan mereka untuk dipindah sementara ke salah satunya hunian sementara atau ke daerah Nagrak jadi seperti itu tawarannya," katanya.

"Tapi tentu kami berharap harus ada kepastian, dimusyarahkan dulu dengan warga, kalaupun pindah sementara, lalu kembalinya kapan ke rumah susun kampung bayam, tapi yang pasti mereka memastikan bahwa menempati rumah susun kampung bayam itu mutlak. Sementara ini karena sudah ada data-data nama maupun nomor kamar itu kepada warga kampung ini itu sudah ada, hanya saja secara resmi dan secara formal belum ada penyerahan fisik kuncinya kepada mereka baru ada data-data itu," tambahnya.

Menanggapi ini, salah satu warga KSB yang dilaporkan, Muhammad Furqon mengatakan hal demikian bukan pilihan melainkan penekanan.

"Bukan pilihan menurut saya ini adalah penekanan, disuruh keluar dulu baru kita dialog berlanjut. Artinya penekanan ini karena apa menurut saya penekanan, karena saya sudah sebagai terlapor lalu suruh keluar dulu semuanya dari KSB dan pilihannya apakah di Nagrak atau di Untara, ya buat apa uang resume santunan yang kami pergunakan itu membangun hunian sementara walau pun bentuknya seperti kandang babi, menurut kami itu hasil karya kami bagaimana caranya membuktikan kolaborasi dengan pemerintah, dengan PT Jakpro dan yang lainnya karena kami yakin ingin menjadi warga percontohan," katanya.

Furqon kemudian menyampaikan pesannya kepada pihak kepolisian untuk bersikap adil dalam menangani kasus yang menimpa warga KSB.

"Jadi kami berharap tadi itu komunikasi dengan Pak Hikmat sebagai pelapor dari PT Jakarta Propertindo diadakan dialog dulu agar meyakinkan kami sebagai masyarakat yang awam yang tidak mengerti dan tidak paham apa-apa itu arti kekayaan dan harta tidak mengerti kami, yang penting bagaimana kami ruang hidup kami disisahkanlah jangan diambil semua oleh mereka. Yang jelas prinsipnya kami ini meminta ada dialog terlebih dahulu lalu diberlakukanlah status quo, ketika dialog ini kepastian harapan itu tidak hilang maka kami akan bernegosiasi dengan teman-teman semuanya di kampung bayam," katanya.

Untuk diketahui, Warga Kampung Bayam Jakarta, yang saat ini menempati Kampung Susun Bayam (KSB) Papanggo, Jakarta Utara, harus berhadapan dengan hukum.

Hal itu diduga, karena warga membuka hunian KSB di lantai 2 pada Kamis, 7 Desember 2023 lalu. Atas dasar itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melaporkan 4 warga KSB ke pihak kepolisian. Diantaranya Muhammad Furqon, Junardi Abdullah, Sudir, dan Komar.

Hal itu seperti disampaikan Uday Suhada kepada TitikKata saat ditemui di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (5/1/2024)

“Situ itu kan merupakan aset Pemprov  Banten dan kalau dari hasil taksiran yang sudah dilakukan potensi kerugian keuangan negara bisa ratusan miliar bahkan disinyalir hampir mencapai 1 Triliun, saya kira Kejati Banten harus melakukan langkah cepat dan juga serius karena menyangkut aset negara. Ngga boleh tebang pilih siapa dibelakang mereka,” ujar Uday.

Aktivis antikorupsi itu menilai Kejati tidak akan kesulitan untuk membongkar kasus tersebut. Terlebih, kasus ini momentum bagi Kajati untuk menegakan hukum dan memberantas korupsi di tanah jawara.

“Kalau dua alat bukti sudah ditemukan, tidak ada alasan untuk menghentikan atau membuat berdiam diri. Itu kan hasil perhitungannya sudah ada, jadi sinyalnya sudah kelihatan. Kemudian pihak-pihak mana saja yang harus dimintai keterangan juga  tentu saja Kejati sudah mengantongi nama-nama itu, kalau sudah ditemukan 2 alat bukti itu sudah cukup tidak boleh segan-segan untuk melakukan penetapan seseorang atau beberpa orang yang terlibat di dalamnya untuk segera statusnya dinaikan menjadi tersangka,” katanya.

Uday menduga, ada keterlibatan pejabat pemerintahan baik di lingkungan Pemprov maupun Pemkab Serang dalam kasus tersebut.

“Para penyelenggara pemerintahan entah di level manapun apakah di lingkungan Pemprov atau di Pemkab atau pihak swasta potensi itu ada sangat terbuka. Makanya mumpung hasil perhitungannya sudah muncul angkanya ini fantastis, saya kira ini akan menjadi salah satu barometer keberhasilan seorang Kajati Banten yang baru,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan mengatakan, pihaknya telah menemukan peristiwa pidana dalam pengusutan kasus penguasaan aset milik Pemprov Banten seluas 25 hektar, dengan taksiran potensi kerugian negara Rp1 triliun.

“Yang jelas fisiknya adalah 25 hektar atau 250 ribu meter persegi, tinggal sekarang NJOP disitu atau harga pasar. Nanti kita lagi kita panggil ahlinya dihitung berapa kalau katakanlah per meternya 4 juta berarti kali 250 ribu meter persegi berarti 1 triliun. Nah ini masih dihitung harga tanah disana, situ berapa meter,” ujar Didik.

Kepada TitikKata saat ditemui di Mapolda Banten, Kota Serang, Jumat (29/12/2023), Kapolda Banten Irjen Abdul Karim, menjelaskan dari total kejahatan tersebut sudah ditangani sekitar 60 persen.

“Termasuk Polres dan Polda jajaran kurang lebih 7.300 kasus yang sudah ditangani oleh Polda, terus penyelesaian perkaranya kurang lebih 60 persen yang sudah dicapai. Total tersangka kurang lebih 1.500 tersangka dalam satu tahun yang ditangani oleh Polres maupun Polda jajaran,” ujar Abdul Karim.

Abdul Karim merinci, dari total kasus tersebut meliputi kejahatan konvensional 6.426 kasus, kejahatan transaksional 829 dan kejahatan terhadap kekayaan negara 82 kasus.

Lebih lanjut, Abdul Karim menjelaskan, kejahatan mengalami peningkatan dengan parameter pembakaran, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, narkotika, curanmor hingga kejahatan mengancam keamanan umum.

“Jadi kejahatan, pencurian, kekerasan itu yang masih menonjol dari kasus tadi, kekerasan masih tertinggi, kemudian modusnya dengan menabrak, waktunya itu berkisar dari jam 9 pagi sampai jam 11.50 siang WIB,” katanya.

Abdul Karim mengungkap, kasus kejahatan didominasi terjadi di area permukiman dibandingkan kejahatan di jalanan, pertokoan dan lainnya.

“Yang mendominasi itu Polres Tangerang yah karena memang luas wilayah dan jumlah penduduknya itu cukup banyak, berikutnya itu Serang Kota dengan Kabupaten menjadi satu,” tandansya.

Kepada TitikKata, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Didik Farkhan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, saat ditemui Kantor Kejati Banten, Kota Serang, Kamis (29/12/2023).

“Yang menangani bukan saya, kejarinya, nanti salah lagi. Tanya kejarinya ya,” singkatnya saat ditemui di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (29/12/2023) 

Ditempat yang sama, Kepala Seksi Intelegen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra, mengungkapan perkembangan penanganan kasus tersebut.

“Kita tidak bicara mempercepat-mempercapat ya, kita bicara fakta, kita bicara materinya jadi apa yang ditemukan. Jadi kita bukan publik menyatakan tersangka, jadi teraangka ndak begitu. Kita bicaranya faktanya buktinya ada tidak, sampai ke kesimpulan penyidik," terang dia.

“Perkara korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa masih berjalan dalam penyidikan, jadi para penyidik masih berkonsentrasi untuk pendalaman-pendalaman, mencari bukti yang sahih, yang tidak terbantahkan prosesnya juga masih menunggu juga kita sampe kesimpulan tim penyidik,” ujarnya.

Kepala Kejari Tangsel Silpia Rosalina kepada TitikKata, mengatakan, dari capaian semua bidang salah satunya yakni mampu menyikat mafia tanah di Kota Tangsel.

"Mafia tanah ada penyelamatan aset Pemerintah Kota Tangsel di TPU Kadusirung 54.757 m2 dan TPU Desa Mekarwangi Cisauk seluas 219.817 m2. Serta aset Pertamina di Pondok Ranji 1.887 m2 senilai Rp4.438.224.000," kata Silpia, Jumat (29/12/2023).

Silpia menuturkan, untuk Bidang Pidana Umum salah satu capaiannya terkait penanganan kasus Restorative Justice (RJ) sebanyak 13 perkara.

"Di Bidang Pidana Umum SPDP masuk laporan sebanyak 933 perkara. Untuk penanganan RJ ada 13 perkara dan ini terbanyak di Banten," tutur Silpia.

Untuk Bidang Pidana Khusus terdapat 51 perkara yang ditangani Kejari Tangsel. Yakni 8 perkara dalam penyelidikan, 4 perkara tahap penyidikan, 15 perkara dalam penuntutan, 8 perkara dieksekusi, 9 perkara dalam upaya hukum, dan 7 perkara dalam penyelesaian tahanan.

"Sementara kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh Pidsus Kejari Tangsel mencapai Rp1.818.105.500," papar Silpia.

Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tangsel tercatat ada 16 perkara yang masih berjalan, pelayanan hukum 27 perkara, pertimbangan hukum yang masih berjalan 72 perkara, dan Bantuan hukum non litigasi yang masih berjalan sebanyak 605 SKK.

Untuk Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejari Tangsel terdapat 1 mobil dari perkara Pidsus yang telah dilelang dan setor ke kas negara. Sedangkan dari perkara Pidana Umum terdapat 8 mobil, 54 motor, uang rampasan negara Rp73.035.000 serta lainnya. 

Pada 2024, Silpia berharap, dapat terus bersinergi dengan insan pers serta Pemerintah Kota Tangsel dalam penegakan hukum dan pembangunan kota.

Ditemui titikkata di Mapolres Tangsel di Jalan Promoter, Serpong, Kasat Reserse Narkoba Polres Tangsel, AKP Bachtiar Noprianto, menjelaskan jika ganja tersebut dikemas dalam bentuk paketan.

"Ganja dikemas dalam bentuk paketan, dalamnya berisi kopi dan disarungi dengan karung. Dari keterangan kedua tersangka yang kami amankan bahwa narkotika jenis ganja ini akan diedarkan pada malam pergantian tahun, di wilayah Tangerang Selatan, Jakarta dan Bekasi," ujar Bachtiar, Jumat (29/12/2023).

Berdasarkan penyidikan pelaku mengatakan bahwa ganja kering tersebut berasal dari Banda Aceh.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider 111 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara minimal enam tahun dan atau paling lama 20 tahun.

Ditemui TitikKata di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Kamis (28/12/2023), Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan menjelaskan, alasan penghentian kasus tersebut.

“KONI ada pengembalian Rp436 juta, begitu kita tangani sudah ada pengembaliannya, masuk ke kas daerah, kita lalu hentikan,“ ujar Didik.

Menurut Didik, ketika sudah ada pengembalian kerugian negara, maka kasus dugaan korupsi itu bisa dihentikan.

“Karena sudah ada pengembalian dan memang sesuai dengan surat Jampidsus dapat dihentikan. Ya kita hentikan, kita dengan tenaga terbatas ini bisa ke arah perkara-perkara lain,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati telah memanggil 4 pengurus KONI Banten dan 13 atlet untuk mendalami dugaan korupsi hibah senilai Rp24 miliar.

“Tim masih melakukan pendalaman lagi saat ini masih running telah dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah dalam kegiatan tersebut ada perbuatan pidananya. Informasi terakhir yang kami dapati baru 13 orang atlet sama 4 pengurus,” ujar Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna.

Diketahui dana hibah Rp24 miliar diterima KONI melalui Dispora Banten digunakan untuk kegiatan Porprov Banten yang diselenggarakan di Kota Tangerang November 2022 lalu.

Kepada TitikKata, Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Kamis (28/12/2023), menjelaskan pihaknya telah menemukan peristiwa pidana dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

“Yang jelas fisiknya adalah 25 hektar atau 250 ribu meter persegi, tinggal sekarang NJOP disitu atau harga pasar. Nanti kita lagi kita panggil ahlinya dihitung berapa kalau katakanlah per meternya 4 juta berarti kali 250 ribu meter persegi berarti 1 triliun. Nah ini masih dihitung harga tanah disana, situ berapa meter,” ujar Didik.

Lebih lanjut, Kejati Banten telah memeriksa puluhan saksi termasuk pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Serang, dalam perkara aset milik Pemprov Banten yang kini beralih fungsi menjadi kawasan industri.

“25 (saksi) sudah kita panggil, berbagai dari yang dulu mengaku petani penggarap, BPN dan lain-lain sudah kita panggil. Memang pelan kaya gini karena sudah lama juga penguasaan itu dan sudah beralih juga dulu menguasai dijual, dijual. Nah itu butuh waktu,” katanya.

Didik tidak menampikan, dalam waktu dekat Kejaksaan akan menetapkan tersangka atas kasus tersebut.

“Mohon bersabar komitmen kami inshallah semua kita tangani. Nanti dilihat perkembangannya yah yang jelas sudah naik penyidikan, hukum selalu ada jalannya,” tandasnya.

Adapun laporan polisi nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya merujuk Pasal 170 KUHPidana dan atau Pasal 406 KUHPidana dan atau Pasal 167 KUHPidana. 

Kepada TitikKata pada Rabu (27/12/23) di Polres Jakarta Utara, Juju Purwantoro, tim kuasa hukum dari warga Kampung Bayam, menyampaikan hal terkait.

“Jadi sebetulnya Jakpro itu yang sebetulnya punya tanggung jawab penuh terhadap warga ini. Sudah setahun lebih tidak konfirmasi, mengajak berunding, atau apapun itu. Itu yang jadi masalah. Jakpro ini cuci tangan sebetulnya. Cuci tangan terhadap persoalan yang menjadi tanggung jawab dia pasca Gubernur Anies Baswedan lengser pada akhir tahun 2022 itu,” ujar Juju.

Juju juga mengutarakan, akan terus mengawal kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan akan melaporkan Jakpro secara pidana maupun perdata. 

“Kami tetap mengikuti kasus ini. Warga tetap punya hak dari awal untuk menempati, memperoleh hak kamar nya masing-masing. Sekitar 64 KK disana. Mereka harus memperoleh hak nya disitu. Jadi sampai saat ini kami ingatkan untuk pihak Jakpro menjawab. Tidak bisa lepas tangan seperti itu. Dan kami juga tentunya punya upaya-upaya hukum lain terhadap pihak Jakpro yang menelantarkan warga begitu. Jangan ditelantarkan seperti itu. Mereka juga WNI. Punya hak juga. Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan. Tidak menutup kemungkinan langkah hukum juga akan kami lakukan terhadap Jakpro. Baik secara perdata maupun pidana,” ujarnya. 

Diketahui, PT Jakpro melaporkan 4 warga KSB ke pihak kepolisian diantaranya Muhammad Furqon, sebelumnya sudah dipanggil kepolisian terlebih dahulu pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Kemudian, Junardi Abdullah, Sudir, dan Komar dicecar sebanyak 32 pertanyaan pada Rabu 27 Desember 2023.

Hal itu seperti disampaikan kepala BNN Banten Brigjen Pol Rohmad Nursahid saat ditemui TitikKata di kantor BNN Banten, Kota Serang pada Rabu (27/12/2023).

“Selama setahun BNN Banten bisa mengungkap 13 berkas perkara, terdiri dari 13 tersangka seluruhnya laki-laki. Kemudian untuk barang bukti cukup besar penambahannya yaitu 15,3 kilogram sabu, dan 60 ribu lebih itu ganja,” ujar Rohmad.

Menurut Rohmad, kasus narkoba di Banten didominasi peredaran sabu-sabu dan ganja dengan jumlah tersangka mencapai 13 orang.

“Kebanyakan pengedar ada juga kurir, kemudian untuk modus operandinya yaitu pesan online dengan akun palsu kemudian kita ungkap di pintu Masuk Pelabuhan Merak kemudian di Priuk itu bagian pengepulnya, kemudian anti akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” katanya.

Lebih lanjut, Rohmad mengungkapkan, wilayah Banten terutama Tangerang Raya masuk zona merah peredaran narkotika. Karena wilayah tersebut menjadi lokasi strategis untuk transaksi hingga produksi para bandar narkoba.

“Zona merah karena di jalur udara, jalur darat pun jalur laut kita cukup besar. Misalnya jalur darat kita perbatasan dengan Bogor dan Jakarta, kemudian jalur udara kita ada Bandara Soekarno Hatta, dan jalur laut Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bojonegara,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, BNN akan terus memberantas peredaran gelap narkoba dan memaksimalkan pencencegahan sebagai kunci utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut.

“Kita bersama intansi terkait baik Lanal, TNI Polri dan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya kita akan bersinergi dalam upaya P4GN pencegahan dan pembernatasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba,” tandasnya.

Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan ditemui TitikKata, mengatakan modus yang digunakan oleh para pelaku yakni dengan cara membobol gembok pagar rumah kemudian membongkar kontak kendaraan korban menggunakan kunci later T.

"Modus dari komplotan pencuri kendaraan bermotor ini, pelaku melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya dengan cara merusak pagar rumah dari pada korban dengan cara membongkar gembok menggunakan kunci later L, setelah itu para pelaku juga merusak kunci dari kendaraan bermotor yang jadi objek pencurian dengan menggunakan kunci later T," ujar Wiwin kepada Titik Kata di Mapolres Serang, Rabu (27/12/2023). 

Wiwin menuturkan, para pelaku menyasar kendaraanya terparkir diluar rumah kontrakan dan kos-kosan yang tidak dilengkapi pagar. Aksi pencurian itu dilakukan pada waktu dini hari saat korban tertidur pulas. 

"Setelah itu pelaku membawa barang curiannya dan menjualnya di berbagai wilayah, terus pelaku juga mencari sasaran atau target operasi dari pencurian yaitu kebanyakan di rumah-rumah warga yang memang motornya terparkir di luar atau rumah kontrakan juga kosan yang motornya terparkir di luar dan kebanyakan tidak dilengkapi dengan pagar. Dan pelaku juga melakukan aksinya di waktu menjelang dini hari pagi. Kalau dari kamin wilayah hukum Polres Serang itu dari tiga TKP itu pelaku selalu melakukan aksinya di pukul 03.00 WIB dini hari sampai dengan 05.00 WIB," katanya. 

Dari hasil penyelidikan, kata Wiwin, diketahui para pelaku yang diamankan ada beberapa yang statusnya residivis yang sudah melakukan aksinya lebih dari 10 titik TKP. 

"Kalau dari hasil penyelidikan juga pemeriksaan tersangka bahwa dari beberapa tersangka yang kita amankan dari empat orang ini ada yang memang statusnya residivis jadi bisa kita sampaikan bahwa pelaku adalah pemain lama dan dari beberapa TKP yang bisa kita ungkap atau keterangan pelaku ada beberapa TKP sampai dengan 10 lebih nah itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelaku pemain lama dan komplotan," ujarnya.

Hal itu dikatakan, Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kota Tangerang, Kompol Arief N.Yusuf saat ditemui TitikKata di gedung Mapolresta Tangerang, Selasa (26/12/2023).

“Saat diketahui dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan yang bersangkutan tidak ada i’tikad baik. Kemudian melarikan diri sampai kami mengidentifikasi dengan cepat dan tepat keberadaan tersangka,” sambungnya. 

Menurut Arief, pelaku melancarkan aksinya dengan mengancam korban yang baru berusia 9 tahun.

“Yang bersakutan mengakui perbuatan pencabulan kepada murid di salah sekolah ini, modus opriandi yang dilakukan bahwa di dalam pasal sangkaan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2016 ada bujuk rayu, ada ancaman kata-kata daripada yang bersangkutan kepada korban akhirnya merasa ketakutan,” jelasnya. 

Lebih lanjut, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NF disangkakan pasal 82 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 dan atau 289 KUHP dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun. 

“Kami pun mengimbau, kepada pihak orang tua dan dari pihak pemerintah tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengawasi daripada kegiatan anak,” tutupnya.

Seperti tertuang dalam surat yang diterima TitikKata pada 21 Desember 2023 melalui pesan whatsapp dengan nomor surat B/9386/KSP.00/73/12/2023 terkait jawaban surat permohonan wawancara yang diberikan pada 1 Desember 2023 lalu.

Adapun isi suratnya yakni, sehubungan dengan surat Saudara Nomor 138/SP/TK-XII/XXII perihal permohonan wawancara, dengan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi.

"Bersama ini, kami sampaikan permohonan maaf belum dapat memenuhi permohonan wawancara tersebut dikarenakan adanya agenda kegiatan program kerja yang sudah kami rencanakan sebelumnya,"

Untuk diketahui, sebelum penolakan surat diberikan pihak Direktorat Korsup Wilayah II sudah sempat berkomunikasi dengan TitikKata, bahkan hingga meminta daftar pertanyaan yang akan diajukan.

Untuk diketahui, kepada KPK, TitikKata menanyakan beberapa pertanyaan mengenai program pencegahan korupsi, antara lain, apa saja program pencegahan korupsi yang ada di DKI Jakarta? Dan sejauh mana program tersebut dilakukan? Serta, seperti apa hasilnya?

Kepada TitikKata, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Mayasari mengatakan pemusnahan dilakukan kepada barang bukti yang perkaranya sudah berkekuatan hukum atau incrah.

"Pemusnahan barang bukti dari perkara yang sudah incrah, ada 35 perkaranya yang dominan narkoba dan UU Kesehatan kaitan dengan obat-obatan,"kata Mayasari.

Mayasari tidak menampik, bahwa perkara narkoba dan UU Kesehatan khususnya obat-obatan mengalami peningkatan. Hal itu terbukti dengan banyaknya barang bukti yang saat ini dimusnahkan.

"Barang bukti banyak ada Sajam, baju dan perbuatan asusila, sabu, Ganja dan obat-obatan yang paling banyak. Peningkatan yang agak terasa itu di narkoba UU kesehatan ya obat-obatan,"katanya.

Untuk itu, Mayasari mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Lebak demi generasi muda yang cemerlang ke depannya.

"Kedepannya harus ada gerakan bersama, sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar lagi terutama untuk generasi muda bagaimana juga perkara narkoba juga bukan cuma Lebak yang dominan tapi di seluruh wilayah Indonesia hampir sama rata-rata persoalannya ada di sana, kenapa karena mafia sindikat ini orientasi ekonomi dan uang,"tandasnya.

Dalam pengungkapan itu, tiga dari 4 pelaku berhasil dibekuk di 2 tempat berbeda di wilayah Jawa Barat dan Jakarta Utara pada Jumat (15/12).

Ketiga tersangka yang diamankan yaitu RW (34) dan istrinya RL (40) serta AA (33) yang ketiganya merupakan warga Jalan Lagoa Terusan, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Wakapolres Serang Kompol Arya Fitri Kurniawan mengatakan, pelaku memperdaya korban yang merupakan pelajar dengan mengaku sebagai anggota kepolisian.

"Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kronologis kejadian ini adalah komplotan pelaku ini mendatangi korban yang membawa motor yang merupakan anak sekolah yang sedang di jalan yang sudah melihat atau mendata korban terlebih dahulu dan seolah-olah meminjam motor korban untuk melakukan penyelidikan. Korban yang memang anak sekolah langsung percaya dan menukarkan motor korban dengan jaminan kunci palsu yang sudah disiapkan oleh pelaku," kata Arya kepada Titikkata di Polres Serang, Rabu (20/12/2023). 

Dikatakan Arya, modus pencurian yang dilakukan oleh pelaku sudah dilakukan di 13 TKP diantara 3 dilakukan di wilayah hukum Polda Banten 9 diantaranya di wilayah hukum Polda Metro jaya.

"Alhamdulillah melalui penyelidikan Polres Serang berhasil menangkap pelaku yang berjumlah sementara tiga orang. Suaminya itu melakukan eksekusi dimana dia mendatangi korban dan istrinya mengalihkan dari korban maupun orang-orang sekitar supaya proses itu berlangsung dengan lancar," ujarnya.

Kecelakaan tersebut, bermula saat kendaraan motor melaju kencang. Namun, sesampainya di Jalan Raya Cileles, kendaraan motor tersebut menabrak truk yang parkir tidak pada tempatnya.

Kasatlantas Polres Lebak, AKP Mulya Sugiharto kepada TitikKata di Mapolres Lebak, Jalan Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung, Rabu, 20 Desember 2023 mengatakan Restorative Justice dilakukan berpedoman adanya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2001.

"Jadi melaksanakan RJ ini semula dari adanya menerima surat permohonan baik tersangka maupun korban untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi melalui jalur kekeluargaan. Sebelumnya kedua belah pihak juga melakukan perdamaian di kecamatan masing-masing," katanya.

Lebih jauh Mulya menerangkan bahwa pihak kepolisian menemukan adanya kelalaian dari pengendara dump truk. Di mana, pengemudi berhenti secara tiba-tiba di badan jalan.

"Ini menjadi pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh pengendara baik roda dua ataupun empat berhenti tiba-tiba di ruas jalan apalagi tidak ada penerangan ini sangat riskan dan juga berpotensi kecelakaan lalulintas yang terjadi,"terangnya.

"100 Personel yang terhubung dengan anggaran jadi dari ujung selatan sampai Utara kita turunkan semua nanti kita kolaborasi dengan instansi terkait," terang Kapolres Lebak, AKBP Suyono kepada TitikKata di Aula Multatuli, Setda Lebak, Selasa (19/12/2023). 

Selain itu pengamanan yang masuk dalam operasi lilin ini menyiapkan dua pos pelayanan di stasiun Rangkasbitung dan Maja.

Serta 5 pos pengamanan di Alun - alun Rangkasbitung, Pintu Tol Rangkasbitung, Gereja Pasundan, Gereja Pantekosta, Gereja Santa Maria Tak Bernoda.

"Adapun kegiatan yang didukung kesehatan, kemarin ke Puskesmas Wanasalam mereka menyiapkan relawan tadi saya sampai ke PJ Bupati agar kepala dinas kesehatan bisa koordinasi dan turun bersama-sama selain pengamanan Nataru juga kita antisipasi bencana yang tidak diinginkan,"katanya.

Lebih jauh Suyono menerangkan, Polres Lebak juga menyiapkan 8 pos di tempat wisata seperti Pemandian Air Panas di Cipanas, Wisata Gunung Luhur di Cibeber, Ranggawulung di Curug Bitung, Saba Budaya Baduy di Leuwidamar, Pantai Sawarna di Bayah, Pantai Kalapa Warna di Panggarangan, Pantai Bagedur di Malingping, dan Tanjung Panto di Wanasalam.

"Untuk pencegahan menjelang Nataru kemarin juga sudah dilaksanakan operasi Pekat. Disamping itu kegiatan rutin malam Minggu tetap kita tingkatkan gabungan dengan satpol PP dengan Kodim supaya Nataru yang sebentar lagi bisa berjalan dengan baik,"tandasnya.

Kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang, Senin (18/12/2023), Kepala Kejati Banten Didik Farkhan menjelaskan, Muhyani kini tidak lagi menyandang status tersangka karena perbuatan menusuk pelaku pencurian merupakan pembelaan terpaksa atau noodweer. 

“Kenapa kami serahkan di Kejaksaan Tinggi, karena pak Muhyani dengan menerima ini SKP2, beliau itu sudah tidak menyandang tersangka, sehingga sudah close, sudah ditutup perkaranya,” ujar Didik. 

Menurut Didik, prosesi penyerahan SKP2 disaksikan langsung tokoh masyarakat, warga hingga RT setempat, guna hak-hak Muhyani pulih seperti semula. 

“Nanti RT juga tahu kalau mungkin ngurus-ngurus surat apa? Dia sudah tidak ada embel-embelnya lagi, memang harus diberitahukan seperti itu,” katanya. 

Lebih lanjut Didik menerangkan, dasar penghentian kasus ini sesuai pasal 140 ayat (2) KUHP, dimana kejaksaan selaku pengendali perkara atau asas dominus litis memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan penututan. 

Karena berdasarkan fakta perbuatan yang digali jaksa, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa atau noodweer sebagaimana yang dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP. 

“Bahwa di pasal 140 ayat (2) itu memungkinkan kejaksaan itu punya hak namanya deponering (penyampingan perkara demi kepentingan umum), itu demi hukum kita hentikan. Jadi kejaksaan itu kita adalah diminus litis pengendali perkara,” ungkap dia. 

Sementara, Muhyani tidak kuasa menahan tangis setelah menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Dia mengaku, setelah bebas akan istirahat terlebih dahulu menikmati waktu bersama keluarga. 

“Alhamdulillah lega sekali. Masih syok bapak, banyak sih yang nawarin suruh bapak ngurusin kambing lagi, bapak istirhaat dulu,” tandasnya.

Diketahui, Muhyani menjadi tersangka karena berduel dengan pencuri bersenjatakan sajam yang ingin mencuri seekor kambing miliknya pada Februari 2023 lalu. Pencuri tersebut kemudian meninggal dunia setelah ditusuk Muhyani. Muhyani kemudian didakwa melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan mengaku, kasus itu masih dalam proses penyidik dan saat ini masih mencari barang bukti. 

“RSUD masih berjalan, sesuai dengan hasil expose dari tim penyidik. Saat ini masih dilakukan pendalaman, serangkaian pendalaman, pengungkapan fakta lebih lanjut ya saat ini masih dijalankan,” katanya. 

Lebih lanjut, Tomy menyampaikan pohak ha juga belum mendapat hasil audit BPKP prihal kasus terkait. 

“Audit BPKP sampai saat ini kita belum terima. Tapi kita tetap bergerak, bagaimanapun juga itu tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti. Audit BPKP bukan satu-satunya bukti tapi, kita tetap berusaha mengumpulkan bukti untuk pemenuhan unsur-unsur,”sambungnya. 

Diketahui sebelumnya, puluhan mahasiswa mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang di Komplek Perkantoran Kecamatan Tigaraksa, Jumat (13/10/2023) lalu.

Aksi demo itu digelar lantaran Kejari Kabupaten Tangerang dianggap lalai karena waktu penyidikan kasus pengadaan lahan TSUD tak kunjung selesai.

"Kami disini, Pak Bu, cuma memohon dengan segera agar diungkap siapa saja tersangka dibalik kasus RSUD. Segera dibuka," ujarnya. 

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, pada bulan Agustus 2023 lalu, Penyidik Kejari Kabupaten Tangerang sudah memeriksa empat pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. 

Anehnya hingga kini, belum ada kejelasan proses penyelesaian dan penetapan tersangka atas kasus tersebut.

Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sereng setelah dilakukan ekspose atau gelar perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, pada Jumat (15/12/2023) malam, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan, menjelaskan prihal terkait.

“Kasus Mulyani yang lagi viral, tersangka kasus dimana dia melakukan menusuk dengan gunting terhadap korban Waldi, si pencuri kambing yang sampai meninggal dunia,” ujar Didik

“Bahwa sejak hari ini gelar ekspose dilakukan bahwa diperoleh kesimpulan perkara tersebut dihentikan. Jadi dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2,” sambung dia.

Lebih lanjut, Didik menerangkan perkara Muhyani tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, berdasarkan fakta perbuatan yang digali jaksa, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa atau noodweer sebagaimana yang dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP.

“Setelah dilakukan penggalian Jaksa dengan kami bahwa sesuai pasal 49 KUHP ayat (1) tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa. Jadi berdasarkan pasal itu, juga pasal 139 KUHP kita nyatakan perkara itu close dan kita tidak limpahkan ke pengadilan sesuai asas dominus litis (penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni Kejakasaan-red),” katanya.

Ditempat yang sama, Kapolres Serang Kota Kombes Sofwan Hermanto menambahkan, pihaknya meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hukum tersebut.

“Tentunya kami menyerahkan kepada Kejaksaan dan mari kita sama-sama hormati dan patuhi keputusan ini,” tandasnya.

Diketahui, Muhyani menjadi tersangka karena berduel dengan pencuri bersenjatakan sajam yang ingin mencuri seekor kambing miliknya pada Februari 2023 lalu. Pencuri tersebut kemudian meninggal dunia.

Muhyani kemudian didakwa melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pantauan di lapangan, anggota Satuan Lalu Lintas menyebar ke beberapa titik di Rangkasbitung untuk membagikan bantuan. Bahkan, Kasatlantas Polres Lebak, AKP Mulya Sugiharto bersama jajaran sempat melakukan makan bersama dengan para pemulung dan tukang becak.

Kasatlantas Polres Lebak, AKP Mulya Sugiharto kepada TitikKata di Masjid Agung Al-Araf, Jumat, 15 Desember 2023 mengatakan kegiatan bagi-bagi merupakan kolaborasi antara Polda Banten dengan Satlantas Polres Lebak.

"Alhamdulilah setelah kegiatan Salat Jumat yang sudah diamanatkan oleh Bapak Kapolda Banten untuk memberikan bantuan sosial makanan kepada para jemaah yang melaksanakan solat Jumat siang hari ini,"kata Mulya.

Mantan Kasatlantas Polres Gresik ini menuturkan, ada lebih dari 100 paket yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak. Pasukan sabuk putih juga turut melibatkan beberapa polisi wanita (Polwan).

"inshaAllah akan dilaksanakan setiap hari Jumat ada 100 kotak yang digunakan amanah dari Bapak Kapolda Banten yang disebarkan di 6 Polres. Kegiatannya berpindah - pindah melihat situasi dan kondisi yang mana para jamaahnya membutuhkan menerima bantuan,"tuturnya.

Usai menggeledah dan mendapatkan sejumlah barang bukti, Kasi Intel Kejari Cilegon Feby Gumilang saat ditemui TitikKata, Kamis (14/12/2023) mengatakan, penggeledahan ini menindaklanjuti perkara kasus penyelidikan menjadi penyidikan.

"Hari ini tim penyidik Kejati Cilegon telah melakukan penggeledahan di dua titik yang pertama, di DLH, yang kedua di TPSA Bagendung. Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di retribusi sampah 2020 sampai dengan 2021. Pada intinya itu, tim masih bekerja memilah dan memilih barnag bukti," katanya di Kantor DLH Kota Cilegon. Kamis, (14/12/2023).

Di lokasi berbeda, Kasi Pidsus Kejari Cilegon Ryan Anugrah menjelaskan, adanya indikasi Tipikor pada DLH Kota Cilegon bermula pada pelayanan sampah yang secara administrasi laporannya dipalsukan.

"Jadi Bagendung ini dijadikan TPSA, kita menemukan adanya bukti awal manipulasi pada pendapatan daerah itu mengenai retribusi sampah 2020-2021. Jadi di retribusi ini yang masalah," ungkapnya di Kejari Cilegon.

Ryan mengaku, pihaknya menemukan adanya temuan beberapa nilai laporan pendapatan retribusi sampah yang tidak disetorkan.

"Ada beberapa setoran ini yang tidak disetorkan, jadi nilai ini pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemkot Cilegon tidak segitu nominalnya. Dan kami masih menghitung berapa total kerugian negara," tuturnya.

Ditanya penetapan tersangka, Ryan belum bisa menjawab lantaran pihaknya masih mengumpulkan alat bukti. Namun sejumlah nama sudah dikantongi dari kesaksian para saksi yang telah diperiksa.

"Itu kita masih mengumpulkan alat bukti untuk penetapan tersangka. Untuk penyidikan kita udah ada empat orang yang sudah diperiksa sebagai saksi," pungkasnya.

Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Syamsul Bahri, menjelaskan, kasus pertama yang diungkap yakni pembunuhan dengan pelaku N (40).

N tega membunuh wanita berinisial R, karena aksi bejatnya yang ingin menyetubuhi korban gagal.

“Korban tidak mau dan sempat mencakar pelaku dan berteriak, sehingga pelaku panik pada saat itu dan pelaku melakukan pemukulan sebanyak dua kali sehingga korban jatuh ke lantai kamar korban,” ujarnya. Rabu, (13/12/2023).

Lanjut Syamsul, dari keterangan yang didapat, pelaku menyukai korban dan ingin menyetubuhi korban. Korban yang melawan akhirnya dicekik hingga tewas.

“Untuk motif pelaku inisial N itu suka terhadap korban dan ingin menyetubuhi. Karena korban tidak mau, maka pelaku melakukan pembunuhan,” ujar Syamsul.

Atas perbuatannya, N diancam dengan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara.

Sementara kasus pembunuhan lainnya, menyeret anak dibawah umur yakni A, O dan Y yang ditangkap di Pantai Sambolo Anyer.

Syamsul menjelaskan, jika pelaku melakukan pembunuhan dengan cara mengeroyok R yang merupakan penjaga parkir.

"Pelaku masih dibawah umur, anak dibawah umur. Kita menggunakan undang-undang khusus spesialis untuk penangangannya maksimal 15 hari prosesnya," papar Syamsul.

"Untuk pasal yang disangkakan yakni 170 ayat 2 JO 1 dan atau ayat 2 pasal 351 ayat 1. Untuk ancaman hukumannya yaitu (penjara) selama 13 tahun," tukas Syamsul.

“Perlu kami jelaskan, kami laporkan bahwa SBOTOP merupakan situs judi online berskala internasional. Yang menyediakan berbagai pertandingan judi termasuk sepak bola. Dengan members sebanyak 43.000 yang tersebar di sejumlah negara. Adapun modus yang dilakukan para pelaku adalah menyediakan dua situs. Beserta payment dan getaway. Untuk mengumpulkan dana, deposit, dari hasil perjudian yang selama setahun ini Rp 481 miliar. Dari hasil penyidikan yang kami dapat, server situs SBOTOP ini diduga berada di Filipina. Tetapi hal tersebut masih kami dalami,” ujar Asep Edi Suheri di Ruang Rupattama Markas Besar (Mabes) Polri, Rabu (13/12/23). 

“Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan situs SBOTOP diduga mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dan ini sedang kami lakukan pendalaman. Terkait dengan SBOTOP, kami telah memeriksa sebanyak 16 saksi, dan 2 ahli saksi ITE, serta 2 ahli saksi pidana, serta 1 ahli transaksi keuangan dari PPATK,” tambahnya.

Asep menyebutkan, telah menangkap 4 orang tersangka dengan peran nya masing-masing. Namun, masih ada 3 orang tersangka lagi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Diantaranya, satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan dua orang Warna Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

“Dan kami juga telah menangkap sebanyak 4 orang tersangka. Dengan inisial S, DR, L, dan TRR. Yang berperan mengumpulkan rekening sehingga akun tetap untuk transaksional SBOTOP, dapat dijalankan. Dan kemudian kami masih melakukan pencarian terhadap 3 orang lainnya. Yaitu, 1 orang Warga Negara Indonesia berinisial CT, dan 2 orang Warga RTT yang diduga terlibat penyediaan rekening untuk operasional situs SBOTOP. Terkait DPO berinisial CT kami juga sudah melakukan upaya pencekalan dan pencegahan ke luar negeri terhadap yang bersangkutan,” ujar Asep.

Pihaknya juga telah mengamankan 20 jenis barang bukti yang sudah diamankan.

“Dan selanjutnya, Satgas Anti Mafia Bola POLRI, telah mengamankan 20 item barang bukti. Termasuk buku tabungan, dokumen perusahaan, 1 unit apartemen yang berada di Batam, dan juga 2 unit kendaraan. Dan selanjutnya kami telah melakukan pemblokiran dan penyitaan dari situs SBOTOP, dengan nominal sebesar Rp 5 miliar. Yang ada di hadapan rekan-rekan media,” ujarnya.

Asep juga menyampaikan tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 Jo 27 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 82 dan Pasal 85 UU No.3 tahun 2011 tentang transfer dan dan/atau Pasal 3,4,5, dan 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.

Ditemui Titikkata, pada Rabu (13/12/2023) di Ruang B 203 Fakultas Hukum UBK, Hudi Yusuf menegaskan, betapa pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

"Oleh karena itu setiap informasi terkait instansi yang memberikan pelayanan kepada publik itu harusnya mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat teredukasi, tersosialisasi segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut," ungkap Hudi Yusuf ditemui Rabu (13/12/2023). 

Menurutnya, jika masyarakat tidak mendapat informasi yang benar maka kebutuhan informasinya akhirnya oleh oknum-oknum atau pihak ketiga yang menunggangi masyarakat tersebut. 

Lanjut Hudi, dirinya menegaskan terkait peran informasi yang disampaikan menjadi alat kontrol bagi aparat-aparat penegakan hukum.

"Peran informasi itu untuk kontrol juga terhadap aparat-aparat penegak hukum ini, tadi penegak hukum itu perlu dikontrol karena apa. Kalau misalnya kita tidak tahu perkap atau perja terkait Justice Collaborator atau Restorative Justice nah para pencari keadilan harus banyak tanya sini-tanya sini, tanya sini seperti itu," ucapnya saat ditemui di Ruang B 203 Fakultas Hukum UBK.

Adapun Keterbukaan Informasi Publik ini sudah di atur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008.

"Kalau undang-undangnya tadi No.14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik ya artinya mereka menyebarkan informasi itu kan dilindungi undang-undang dan bukan melawan perbuatan hukum karena memang itu kebutuhan masyarakat ya itu kewajibannya," tuturnya.

Diketahui lebih lanjut, Titikkata sudah memberikan surat dalam waktu tenggat selama 3 hari kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi namun belum merespon hingga saat ini.

Para tersangka berinisial TJ (56) sebagai pemilik dan penanggung jawab kegiatan, HR (40) dan SD (24) operator suntik gas, AG (50), DM (32), RZ (20), KR (38) dan RZ (29) pembantu operator.

Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2.638 tabung elpiji 3 kg, 587 tabung elpiji 12 kg, 74 tabung elpiji 50 kg, 237 Pcs selang regulator, 100 pcs alat transfer gas, 4 gancu dan 5 elektronik timbangan 

Ditemui TitikKata di Mapolda Banten, Kota Serang, pada Rabu (13/12/2023), Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menjelaskan prihal terkait.

“Operasi ini sudah kita lakukan penyelidikan selama 4 bulan sampai dengan pengungkapan. Nah adapun barang ini dijual hanya di wilayah Banten saja, tapi untuk pengoplosannya ini dia ada beberapa TKP termasuk di daerah Jakarta, ada juga di wilayah Banten,” ujar Abdul Karim.

Dikatakan Abdul Karim, modus tersangka membeli tabung subsidi 3 kg dari wilayah Tangerang Raya, Jakarta, hingga Depok kemudian dikirim ke Karang Tengah, Kota Tangerang. Setelah itu, para pelaku melakukan pemindahan tabung gas 3 kg ke tabung nonsubsidi 12 kg dan 50 kg, dengan menggunakan alat berupa selang regulator, alat transfer gas dan timbangan elektronik.

“50 kg itu khusus dijual ke tempat industri biasanya, industri makanan, restoran ataupun tempat pengelasan dan lain sebagainya. Kan di tempat kita banyak kapal di pesisir, dulu saya juga pernah ngungkap masalah seperti ini dan memang banyak digunakan untuk industri. Jadi dia ngambil yang 3 kg yang disubsidi pemerintah, dia pindahin ke 12 kg sama 50 kg, kemudian dijual lagi ke pengelola industri,” katanya.

Sementara, para tersangka sudah beroperasi selama dua tahun, dengan keuntungan setiap hari mencapai Rp1 miliar. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,1 miliar per hari.

“Ini sebenarnya mereka jaringan sudah lama dan mereka sudah punya akses bagaimana dia berkoordinasi, saya yakin agen tidak tahu dengan adanya hal ini. Jadi ini permainan juga di level bawah. Jadi dia beli satu-satu di penjual, kalau misalnya ada 10 kios yang dia beli kan dapat 10 tabung, kemudian dia kumpulkan. Saya yakin Pertamina sudah melakukan pengawasan dari tingkat atas sampai ke pangkalan, itu sudah diawasi semua,” tandasnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Kasatlantas Polres Lebak, AKP Mulya Sugiharto kepada TitikKata di Rangkasbitung mengatakan, diberlakukannya sistem satu arah guna mengurai kepadatan lalu lintas.

"Kita sudah melakukan pengecekan secara langsung di mana dari beberapa titik ada yang akan dilakukan one way, terutama jalan yang mengarah dari jalan Mandala mengarah ke arah tempat wisata pantai di daerah Pandeglang. Di mana di sana tepat di daerah Warunggunung itu akan dilakukan one way sehingga nanti tidak ada kepadatan kendaraan yang memang digunakan pada arus lali pada kegiatan Nataru berlangsung," kata Mulya.

Selain itu, Satlantas Polres Lebak juga akan menyiapkan beberapa posko di sejumlah titik tertentu.

"Ada beberapa posko di titik tertentu pertama saat memasuki jalan tol, Mandala juga ada pos pengamanan dan pelayanan di Alun-alun Rangkasbitung yang mana harapannya masyarakat bisa menanyakan secara langsung tempat-tempat mana saja yang bisa dilalui dan dihindari untuk digunakan jalan alternatif," katanya.

Selain menyiapkan, sejumlah personel di posko. Satlantas Polres Lebak juga, menyiagakan parsonel bermotor.

"Seumpama terjadi hambatan atau kemacetan kita juga menyiapkan tim kendaraan bermotor untuk dapat langsung bergerak secara cepat mengarah ke tempat yang terjadi kemacetan," tandasnya.

Kepada TitikKata di Kabupaten Serang, Kamis (7/12/2023), Kabagops Polres Serang AKP Uka Subakti mengaku saat ini pihaknya tengah mengantisipasi pendistribusian logistik Pemilu 2024 mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan.

"Belajar dari pengalaman 2019 jadi untuk rawan pemilu kita ini hanya antisipasi musim hujan saja waktu kejadian di Cikeusal itu kan sampai kebanjiran yah surat suara sehingga harus diganti," ujar Uka Subakti kepada Titikkata di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Kamis (07/12/2023). 

Selain itu, kata Uka, pihaknya mengantisipasi terjadinya trouble saat pendistribusian logistik Pemilu di wilayah Pulau tunda, Kecamatan Tirtayasa.

"Kemudian untuk rawan ini sebetulnya dilihat dari jarak tempuh pada empat TPS di pulau tunda kecamatan Tirtayasa itu kita untuk antisipasi karena mengingat lokasinya menyebrangi lautan itu salah satu kerawanan kita," katanya

"Kemudian ada 6 TPS khusus di Kabupaten Serang, di Pabrik Cikande kita juga ada 2 TPS khusus di pondok pesantren," imbuhnya.

Hal itu dikatakannya, saat ditemui TitikKata di Kejari Kota Cilegon, pada Rabu (6/12/2023).Bahkan, Didik telah menyiapkan jaksa khusus guna menangani proses pelanggaran Pemilu 2024.

"Netralitas harga mati, netral pertama. Kedua, kita disuruh persiapkan seluruh proses pelanggaran tindak pidana Pemilu sudah menyiapkan semuanya. Termasuk jaksa khusus, kemudian juga sudah koordinasi dengan Bawaslu masing-masing. Intinya setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Didik menyebutkan, ada tiga bidang pada kejaksaan yang diperuntukkan menyukseskan Pemilu 2024.

"Jadi, di Kejaksaan ini tentang Pemilu ada tiga, intelejen itu poskonya disana. Pidum, jaksa disana, dan Datun apabila ada gugatan. Ya mungkin KPUD Bawaslu digugat, karena kita sudah ada MOU itu sebagai jaksa pengacara negara. Jadi ada tiga bidang yang siap membackup Pemilu serentak ini sukses, aman, dan damai," paparnya.

Didik mengungkapkan, ada beberapa contoh jenis pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh pihaknya.

"Ini memang kan banyak ya Pemilu itu mulai ada pengalaman jaksa pemalsuan C6 itu, atau nyoblos lebih dua kali. Banyak modus-modus bahkan dulu saya tugas di Kalimantan ada yang orang-orang jawa dikasih C6 untuk mengerahkan masa. Sudah ada modus-modus yang selama ini terjadi di tindak Pemilu sudah kita petakan," pungkasnya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembinaan Kejari Kota Cilegon, Imelda kepada TitikKata di Kantor Kejari Kota Cilegon, Rabu (29/11/2023), mengatakan FGD ini bertujuan meyoroti kasus pembulian yang sedang marak.

"Nah ini bagian dari sinergi kita dengan Dinas Pendidikan (Kota Cilegon) dengan menyuarakan kepada Sekolah-sekolah mengenai gerakan anti bullying," ucapnya di Kejari Kota Cilegon, Kelurahan Masigit. Rabu, (29/11/2023).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon, Heny Anita Susila mengklaim pihaknya dengan Kejari telah membentuk Satgas anti bullying.

"Sebetulnya di Sekolah-sekolah atau di Pemerintah Kota Cilegon sendiri sudah ada satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satunya adalah kasus-kasus pembulian atau bullying," paparnya.

Heny berharap, dengan terbentuknya Satgas anti bullying, pihaknya dengan Kejari Kota Cilegon dapat mengawasi kasus pembulian yang terjadi di lingkungan pendidikan.

"Kemudian dan ini tentu saja menjadi catatan bahwa Kejaksaan Cilegon bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk mengawal kasus-kasus ini. Sehingga bukan hanya penanganan, tetapi pada hal pencegahan juga terhadap anak-anak kita di sekolahan," pungkasnya.

Secara simbolis, Kepala Kejari Tangsel, Silpia Rosalina, menyerahkan sertipikat lahan senilai Rp4.438.224.000 tersebut kepada Vice President PT Pertamina, Noviandri, di kantor Kejari Tangsel, Jalan Promoter, Serpong, Senin (27/11/2023).

Kepada TitikKata saat ditemui disalah satu giat Pemerintah Kota Tangsel, di gedung Intermark, Serpong, Silpia menyampaikan perihal terkait.

"Kami ada pemulihan aset pengembalian sertipikat milik PT Pertamina yang dikuasi oleh masyarakat. Ini salah satu yang berhasil dan tuntas," terang Silpia Rosalina, Kepala Kejari Tangsel. 

Salah satu catatan prestasi itu, merupakan hasil dari operasi Intelijen Kepala Kejari tertanggal 14 September 2023 lalu, terhadap dugaan adanya upaya pengambilalihan Aset Tanah Milik PT. Pertamina.

Kepada TitikKata, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, dirinya akan fokus untuk menjalankan program prioritas pengamanan Pemilu 2024.

“Pesta demokrasi yang ada di negara kita ini juga menjadi perhatian kita, menjadi prioritas. Tanggal 28 kita akan melaksanakan pengamanan kegiatan kampanye. Nah ini kita persiapkan baik dari seluruh jajaran KPU Bawaslu maupun stakeholders penyelenggara pemilu kita akan sama-sama bersinergi untuk menciptakan pemilu damai adil dan netral,” ujar Abdul Karim.

Selain Pemilu 2024, fokus terdekat Polda Banten juga akan menurunkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2023.

“Natal dan tahun baru adalah kegiatan kalender Kamtibmas yang rutin setiap tahun kita selenggarakan. Adapun objek yang harus kita lakukan yaitu ditempat-tempat wisata bakal ramai, terus tempat ibadah, terus pelabuhan Merak. Kita antisipasi kembali seperti sebelumnya sudah pernah dilakukan Polda Banten,” katanya.

Terakhir, Irjen Pol Abdul Karim meminta semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan tentram di wilayah Banten.

“Saya selaku Kapolda Banten yang baru, mohon doa restu dan dukungan seluruh elemen masyarakat di Banten, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk bisa bekerjasama dalam rangka mengamankan seluruh kegiatan nasional maupun daerah, sehingga menciptakan wilayah Banten menjadi aman dan terkendali,” pungkasnya.

Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, Iptu M Alfian Hazali kepada TitikKata di Mapolres Lebak, menjelaskan, bermula dari korban melintas di Desa Candi, Rangkasbitung dipepet pelaku.

"Korban tidak memiliki pikiran negatif akhirnya berhenti. Tiba-tiba turun kamu turun sambil goloknya diacungkan. Karena korban tidak mau turun, goloknya disabetkan ke bagian helm sebanyak 3 kali tapi tidak sampai menyebabkan luka. Karena takut turunlah si korban menyerahkan motor sambil menangis motor dibawa oleh pelaku," kata Alfi, Kamis (23/11/2023).

Tak hanya motor, lanjut Alfi, pelaku juga membawa kabur HP milik korban yang saat itu diminta secara paksa dan diancam dengan mengacungkan sebuah golok.

"Sebelum pergi, dia minta handphone yang dipegang korban, sama pelaku diminta sama korban dikasih karena diancam sama golok itu diancam dilukai," kata dia.

Dari tangan pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan satu unit hp korban, Honda beat hitam milik korban juga senjata golok yang digunakan pelaku untuk mengancam korban.

Kasasi yang diajukan tersebut, MA secara resmi membatalkan putusan bebas dari PN Serang atas nama tersangka Kusnaedi Ketua Koperasi Bangkit pada Kementerian Agama Lebak periode 2009-2013 dan Ahmad Fatoni Bendahara periode 2009-2023.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Lebak, Andi M Nur kepada TitikKata di Kantor Kejaksaan Negeri Lebak, Senin, 20 November 2023 malam menjelaskan perihal terkait.

"Berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut kedua terpidana tersebut dinyatakan bersalah yang sebelumnya dalam putusan PN Serang kedua terpidana dinyatakan bebas,"kata Andi.

Sementara Kasie Pidsus Kejari Lebak, Ahmad Fahri mengatakan, usai dinyatakan bebas di PN Serang, Kejaksaan Negeri Lebak mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung.

"Putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya dengan adanya putusan ini kami wajib melakukan eksekusi. Dan hari ini tim pidsus  juga Intel telah menjemput kedua terpidana di kediamannya masing-masing akan dibawa langsung ke Lapas kelas III Rangkasbitung,"kata Fahri.

Kedua terpidana, menurut Fahri, saat itu divonis bebas oleh PN Serang dengan kondisi dissenting opinion. Di mana, terdapat dua hakim yang berpendapat bahwa perkara ini tidak memiliki kerugian keuangan negara.

"Dan satu hakim sependapat dengan kami JPU bahwa perkara ini terbukti memiliki kerugian keuangan negara. Kedua terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jadi Alhamdulillah dalam putusan ini pihak kami dimenangkan, jadi setelah ini kita langsung bawa ke lapas kelas III Rangkasbitung,"katanya.

Dari hasil putusan MA, lanjut Fahri, Kusnaedi dibebankan uang pengganti sebesar Rp143 juta. Sedangkan Ahmad Fatoni sebesar Rp50 juta.

Kasus yang terjadi pada tahun 2012-2013 ini  berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Kejari Lebak kerugian negara ditaksir sebesar Rp336 juta.

Dalam konferensi pers di Mapolsek Kragilan, Selasa (21/11/2023), Kapolres Serang, AKBP Wiwin Setiawan menjelaskan, uang dari hasil pencuriannya digunakan untuk menutupi hutang dan liburan.

"Setelah pelaku berhasil masuk ke toko tersebut dengan menggunakan kunci duplikat pelaku mengambil uang dalam brangkas sejumlah kurang lebih 75 juta dan pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam toko waralaba setelah itu pelaku menjual barang-barang tersebut dan uangnya dibagi sesama rekannya untuk bayar hutang dan membeli handphone sebagian lagi untuk liburan ke Bandung," katanya.

Lanjut Wiwin, dari keterangan pelaku, pihaknya masih mengejar satu pelaku yang masih buron.

"Jadi ada tiga orang pelaku sesuai hasil pemeriksaan penyidik dua orang sudah berhasil kita amankan di Polsek kragilan dan satu masih DPO dari keterangan nya bahwa dua orang pelaku adalah karyawan satu orang bukan," imbuhnya.

Dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023), Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi (Kombes) Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya menerima 6 laporan penipuan yang dilakukan Ghisca Debora.

"Yang pertama ini adalah pelapor atas nama FVS Rp1,350 miliar itu atau 700 tiket, yang kedua pelapor AS ini Rp1,030 miliar atau 600 tiket, yang ketiga MF Rp1,3 miliar atau 500 tiket, kemudian yang ke 4 pelapor SG itu Rp72 juta atau 58 tiket, kemudian korban ke 5 AR ini Rp1,3 miliar atau 400 tiket, dan terakhir pelapor CL itu 230 juta tapi menjadi bagian daripada 5 laporan polisi tersebut. Sehingga total 5,1 miliar rupiah atau 2268 tiket," katanya.

Kombes Susatyo kemudian menjelaskan, modus yang digunakan pelaku.

"Adapun modusnya, setelah war tiket yang sekitar pertengahan bulan May, GDA juga ikut war tiket itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan, kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalil bahwa tiket tersebut adalah tiket komplemen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan menyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor padahal dari bulan May sampai dengan bulan november tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara tiket, dan sebagainya. Motifnya adalah buat tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250 ribu rupiah pertiket," tandasnya.

Jajaran Polres Jakarta Pusat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang maupun mutasi rekening.

"Total barang bukti ini kurang lebih ada Rp600 juta dan sisanya hampir sekitar Rp2 miliar digunakan pribadi oleh tersangka. Dan saan ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka," katanya.

Atas perbuatan GDA dikenakan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun.

Dikesempatan yang sama, GDA yang memakai baju tahanan mengakui perbuatannya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian.

"Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengkuti proses hukum dan semuanya saya serahkan ke pihak kepolisian," katanya

Sementara, salah satu korban, Santi berharap agar orang tua GDA juga harus menjadi tersangka.

"Saya gak terima kalau orang tuanya gak kena karena gak mungkin lah secara langsung dan orang tuanya juga menerima uangnya cash. Harapnnya orang tuanya juga kena kalau gak dibalikin uang saya, " katanya.

Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya kepada Titikkata di Mapolres Lebak, Senin, 20 November 2023 mengatakan, ketiganya berhasil diamankan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam.

"Kami berhasil mengamankan tiga terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka setelah kami melakukan gelar perkara dalam kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur," kata Wisnu.

Menurut Wisnu, motif pelaku membacok karena adanya dendam antar sekolah dan sudah merencanakan aksi tersebut.

"Jadi setelah kami dalami, ada dendam antar dua sekolah ini. Setelah kita dalami kembali para pelaku melaksanakan keributan ini dan terjadi pembacokan menggunakan penggaris besi ini karena dilandasi dendam terhadap SMPN 1 Cibadak,"tuturnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tiga pelaku disangkakan dengan Pasal 76c dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 170.

Kepada TitikKata, Kepala BNN Banten Brigjen Pol Rohmad Nursahid mengatakan, sabu tersebut diamankan dari tersangka berinisial OKY (34) yang ditangkap di Jalan Kampung Pasir Rangdu, Kecamatan Cikup, Kabupaten Tangerang pada Jumat 3 November 2023 lalu.

“Berawal dari kejelian, ketelitian dan kecurigaan dari rekan-rekan petugas Bea Cukai bandara Soekarno Hatta, ketika itu menemukan kiriman benang untuk mancing sebesar 15 gulung, 5 diantarnya ada titik yang mencurigakan, kemudian ketika dicek ternyata mengandung narkoba. Selanjutnya, membentuk tim sinergi bersama kami BNN Banten dan BBN Kota Tangsel, kemudian kita ungkap dan ternyata kita bisa menangkap penerima barang terebut berinisial O di wilayah Cikupa Tangerang, kebetulan yang bersangkutan berprofesi sebagai securty,” ujar Rohmad.

Disampaikan Rohmad, Sabu yang diamankan itu berasal dari jaringan internasional asal Kamerun, dan hendak diedarkan di wilayah Banten dan Jakarta.

“Kiriman dari Afrika yaitu dari Kamerun, termasuk jaringan internasional, (pelaku,red) dia adalah penerima di atasnya masih kita kembangkan, dari penerima itu nanti kalau sudah ke sindikatnya dia dijanjikan mendapat 35 juta,” katanya.

Adapun, modus pelaku untuk menyembunyikan sabu yakni menggunakan gulungan benang.

“Jadi, gulungan kemudian dikasih ditaruh sabu, kemudian digulung benangnya tersebut. Jadi itu inisiatifnya hebat, kreatifnya hebat. Jadi digulung-gulung kemudian di lat lagi pakai plastik alumunium foil yang warna putih,” terangnya.

Tersangka OKY dijerat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasie Pidsus Kejari Lebak, Ahmad Fakhri kepada TitikKata di kantor Kejari Lebak, Rabu, 15 November 2023 malam mengatakan, keduanya diamankan karena telah melakukan pemerasan terhadap seorang investor tambak udang.

"Yang bersangkutan mengancam surat- surat dokumen yang diperlukan pihak perusahaan tidak ditandatangani apabila permintaan uang yang diminta tersangka tidak diberikan. Tujuannya itu mau buat perusahaan tambak udang,"kata Fakhri.

Kata dia, pihak perusahaan itu koordinasi dengan pihak kepala desa mengenai pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi tambak udang.

Namun, kepala desa berinisial H didampingi sang suami diduga melakukan pemerasan kepada pihak perusahaan. 

"Peran suaminya ini adalah yang bersangkutan membantu sampai terjadinya pemerasan yang dilakukan kepala desa. Sampai penyidikan kali ini total uang yang diterima tersangka sekitar Rp300 juta lebih,"katanya.

Selama proses penyelidikan, lanjut Fakhri, pihaknya telah memeriksa lebih dari 42 saksi. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka karena sudah ada dua alat bukti yang memenuhi.

"Mintanya satu kali tapi yang masuk bertahap. Jadi proses uang masuk ke rekening kepala desa maupun suaminya itu bertahap. Kita juga ada dokumen alat bukti bahwa di rekening tersangka ada uang masuk,"katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya H dan YH disangkakan Pasal 12 e Pasal 12 B dan Pasal 11 Undang-undang tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dikatakan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Lebak, Ipda Aldika Sitorus kepada TitikKata di Mapolres Lebak, Kamis (9/11/2023).

"Sedang beli rokok mencurigai itu uang palsu diikutin lalu diamankan oleh mereka dan dibawa ke kantor desa. Selanjutnya dari perangkat desa melaporkan ke Polsek kemudian diamankan ke Polsek," kata Aldika.

Lanjut Aldika, dari kedua pelaku diamankan uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak Rp11,5 Juta yang dibelinya secara online dengan skema 2 banding 3 atau simpelnya pelaku membeli Rp200 ribu mendapatkannya Rp500 ribu.

"Itu beli online dikirim dari daerah Riau. Pecahannya 115 lembar jadi ditotal Rp11,5 juta. Modusnya mereka membeli barang," katanya.

Kata Aldika, kedua pelaku mengaku telah beraksi mengedarkan uang palsu di wilayah Tangerang dan Lebak.

"Kebetulan sudah beberapa kali di Tangerang. Kalau di Cijaku baru sekali," katanya.

Polres Lebak kini tengah memburu penyedia jasa penjualan uang palsu. Sementara untuk kedua pelaku, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pelaku disangkakan pasal 36 ayat 2 dan atau ayat 3 UU RI no 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun,"tandasnya.

Hal tersebut dikatakan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Lebak, Ipda Aldika Sitorus kepada TitikKata di Mapolres Lebak, Kamis (9/11/2023).

"Sedang beli rokok mencurigai itu uang palsu diikutin lalu diamankan oleh mereka dan dibawa ke kantor desa. Selanjutnya dari perangkat desa melaporkan ke Polsek kemudian diamankan ke Polsek," kata Aldika.

Lanjut Aldika, dari kedua pelaku diamankan uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak Rp11,5 Juta yang dibelinya secara online dengan skema 2 banding 3 atau simpelnya pelaku membeli Rp200 ribu mendapatkannya Rp500 ribu.

"Itu beli online dikirim dari daerah Riau. Pecahannya 115 lembar jadi ditotal Rp11,5 juta. Modusnya mereka membeli barang," katanya.

Kata Aldika, kedua pelaku mengaku telah beraksi mengedarkan uang palsu di wilayah Tangerang dan Lebak.

"Kebetulan sudah beberapa kali di Tangerang. Kalau di Cijaku baru sekali," katanya.

Polres Lebak kini tengah memburu penyedia jasa penjualan uang palsu. Sementara untuk kedua pelaku, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pelaku disangkakan pasal 36 ayat 2 dan atau ayat 3 UU RI no 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun,"tandasnya.

Dari keterangan pelaku, dalam melancarkan aksinya, MS berperan sebagai joki sedangkan BS sebagai eksekutor dan satu pelaku inisial RH masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kepada TitikKata, Rabu (8/11/2023), Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Rio Mikael Tobing mengatakan, hanya bermodalkan pecahan busi pelaku sudah beraksi sebanyak 17 kali.

"Jadi untuk pelaku ini berdasarkan pengakuannya sudah ada 17 TKP di wilayah sekitaran tangerang selatan dan juga pernah bermain di rest area karawang,” ungkap Rio pada Rabu (8/11/2023).

Kini, kedua pelaku harus meringkuk di tahanan Polres Metro Tangerang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pasal yang dilanggar 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun," pungkas Rio.

Ditemui TitikKata di Kota Serang, Selasa (7/11/2023) Kasi Humas Polresta Serang Kota, AKP Iwan Sumantri menjelaskan kronologi penangkapan 5 pelajar tersebut.

"Polresta serang kota telah mengamankan 5 orang anak pelajar yang pada hari itu mereka sedang jalan dijalan raya petir tepatnya di depan kopi o. Kemudian, mereka mengacung-acungkan senjata tajam, pada waktu itu juga ada satlantas polresta serang kota yang sedang patroli kemudian mereka diamankan sebanyak 5 orang," ujarnya. 

Saat diamankan, ditemukan senjata tajam berupa celurit hingga akhirnya kelima pelajar dibawa ke Polresta Serang Kota untuk dimintai keterangan.

"Setelah diamankan di tkp kemudian di bawa ke satreskrim polresta serang kota, setelah melakukan pendalaman di polresta kami menetapkan 2 tersangka," ungkapnya.

Diketahui dua tersangka tersebut berinisial Af (17) dan PR (20) dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat 1.

Ditemui TitikKata, Kanit PPA Polres Serang Bagus Yoga mengatakan, hasil penyelidikan sementara video syur tersebut terjadi pada 2015 silam.

"Jadi laporan yang kami dapat mengenai video syur kemarin, jadi orang tua korban mengetahui adanya video syur anaknya sehingga melaporkan pada kami yang mana pada saat kami cek video itu sudah berlangsung sejak tahun 2015. Namun dari keluarga korban baru mengetahui dari bulan kemarin dan baru dilaporkan sabtu kemarin," ujarnya kepada Titikkata di ruang kerjanya Polres Serang, Senin (06/11/2023). 

Bagus menuturkan, dari keterangan laporan yang dibuat oleh orang tua korban. Korban mengaku dipaksa melakukan hubungan suami istri oleh sang guru.

"Jadi untuk keterangan dari korban bahwa dia dipaksa oleh terlapor dan sudah melakukannya dua kali seperti hubungan suami istri, untuk paksaan nya masih dalam penyelidikan karena kami baru menerima laporan sabtu kemarin dan baru disposisi hari ini," katanya.

Bagus menegaskan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan saksi-saksi beserta terlapor secepatnya untuk dimintai keterangan serta mengumpulkan barang bukti.

"Insya allah kedepannya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut kami akan panggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti kami akan melakukan pemanggilan hari ini atau besok," ujarnya.

Hal itu seperti disampaikan Al Muktabar kepada TitikKata saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Senin (6/11/2023).

“Ini kan aspek hukum. Jadi kita mendukung aktifitas dalam rangka penegakan hukum, mudah-mudahan ini menjadi jalan baik untuk penyelesaiannya,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar juga meminta pihak-pihak terkait mulai KONI Banten hingga Dispora untuk terbuka kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini tengah mendalami penggunaan dana hibah tersebut.

“Kita mencek itu pada kegiatan-kegiatan teknisnya, kita juga mengkomunikasikan data-data dan seterusnya terkait dengan laporan yang masuk. Makanya nanti kita lihat dari perspektif informasi itu, pada dasarnya yang berjalan tentu telah terpandu dari sistem struktur yah. Karena kegiatan itu kan direncakan, dilaksanakan,dipertanggungjawabkan. Maka dari rentang tatanan tadi itu dimana ada proses yang ada masalah itu mungkin diimpelentasi. Nah itu yang akan kita sikapi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Banten telah memanggil 4 pengurus KONI Banten dan 13 atlet untuk mendalami dugaan korupsi hibah Rp24 miliar tahun anggaran 2022.

“Tim masih melakukan pendalaman lagi saat ini masih running telah dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah dalam kegiatan tersebut ada perbuatan pidananya,” ujar Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna kepada TitikKata.

“Informasi terakhir yang kami dapati baru 13 orang atlet sama 4 pengurus,” pungkasnya.

Hal tersebut, seperti disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tangsel, Reza Pahlawan, saat ditemui di salah satu rumah makan kawasan Serpong, Jum'at (3/11/2023).

"Terkait program pidana khusus di bidang tindak pidana khusus di Kejari Tangsel, kegiatan penyidikan kami itu sekarang lagi ada dua yang berjalan. Pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit modal kerja jasa konstruksi oleh Bank Pembangunan Daerah Banten sekarang bank Banten kepada PT Mega Laras Indo Utama sebesar Rp520 juta rupiah yang kedua terkait penguasaan aset milik daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, secara melawan hukum oleh Yayasan Santa perawan Maria sekarang lagi berjalan," terang Kepala Seksie Pidana Khusus Kejari Tangsel, Reza Pahlawan. 

Dia menerangkan untuk dugaan korupsi pada dua penyelidikan itu, pihak pidsus Kejari Tangsel, telah memintai keterangan dari sejumlah saksi. Berikut pengumpulan bukti-bukti yang dibutuhkan sebelum penetapan tersangka dalam penyelidikan tersebut. 

"Ada pemeriksaan saksi-saksi, pemanggilan saksi-saksi. Kalau untuk penetapan tersangka Ini kita lagi posisi sedang berjalan, lagi sedang proses pengumpulan alat bukti," terangnya.

"Memang tujuan penyidikan itu untuk mencari dan menemukan siapa tersangkanya, tapi terlepas dari itu kita cari dulu alat bukti yang diperlukan kalau dirasa alat bukti sudah cukup baru kita bisa menentukan siapa," pungkas Reza Pahlawan. 

Hal itu seperti disampaikan Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi kepada TitikKata usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Hutama Karya (Persero) dengan Kejati Banten di aula kantor Kejati Banten, Kota Serang, Rabu (1/11/2023).

“Di Provinsi Banten kami ada proyek yang sedang berjalan, PLTU Jawa 9-10, kami berfatner dengan perusahaan Korea, dengan pemilik proyeknya adalah PT Indo Raya Tenaga, ini cucu dari PLN. PT Hutama Karya nilainya sekitar Rp4 Triliun, totalnya itu Rp27 triliun. Porsi lebih besar dikerjakan oleh perusahaan internasional dan Indonesia,” ujarnya.

Gunadi menjelaskan, proyek PLTU yang sudah dikerjakan sejak 2020 progres pengerjaan sekitar 75 persen dan ditargetkan rampung pada 2025.

Oleh sebab itu, perlu pendampingan hukum agar seluruh proses yang sedang dikerjakan berjalan sesuai aturan.

“Bagaimana menjalankan bisnis ini supaya lebih teratur, kemudian tata kelolanya lebih baik, proses faktual dengan pihak-pihak pemberi kerja, kemudian fatner, KSO dan juga pihak vendor-vendor dapat dikawal dan prosesnya bisa dipastikan dijalankan dengan benar, sehingga menghindari dari persoalan persoalan hukum dan bisa meningkatkan proses pelaksanaan bisnis,” katanya.

Sementara, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama dengan PT Hutama Karya, karena proyek sektor infrastuktur itu sangat vital.

“Kerjasama dengan Datun ini InshaAllah nanti dapat memberikan pencerahan, sarana  sehingga perusahaan dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai good governance,“ tandasnya.

Ditemui TitikKata, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan perihal terkait.

"Pada hari ini kita antara dishub, dislantas polda metro jaya dan dinas lingkungan hidup kembali melakukan tilang uji emisi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Jadi pelaksanaan ini memang pada hari ini kita lakukan pada pukul 08.00 hingga 10.0 WIB tidak hanya di jalan Perintis Kemerdekaan ini saja tetapi ada juga di beberapa titik lokasi lainnya," katanya.

"Kita harapkan sekali lagi tujuan dari pelaksanaan tilang uji emisi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga emisi kenderaan bermotor, kenderaan pribadi yang dimiliki oleh seluruh warga masyarakat sehingga di harapkan nantinya kedepannya, dengan semakin baiknya kualitas udara, kesadaran masyarakat juga semakin meningkat," katanya.

Adapun razia uji emisi ini, kata Asep dilakukan hingga akhir tahun 2023.

"Jadi kita lakukan seminggu sekali, di titik-titik yang memang nanti kita sampaikan. Jadi tidak hanya sebulan sekali tetapi seminggu sekali, dan tiap minggu itu tidak hanya 1 kali tetapi bisa 2 hingga 3 kali," katanya.

Sementara, salah satu pengendara roda dua, Syarif Hidayat menyampaikan harapannya untuk uji emisi ini.

"Harapannya untuk uji emisi ini, sebelum ada uji emisi untuk pemberitahuannya lebih gencar lagi biar kitanya gak kaget. Jadi ada persiapan gitu. Dan mudah-mudahan uji emisi ini bisa mengatasi pencemaran di ibu kota," katanya.

Hal itu seperti disampaikan tokoh masyarakat Banten, Embay Mulya Syarif kepada TitikKata saat ditemui di kampus Untirta Serang, Sindangsari, Kabupaten Serang, pada Selasa (30/10/2023).

“Untuk penanganan masalah-masalah pidana, tentu saja kita percayalah bagaimana kinerja Kejati, Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melaksanakan secara profesional dan adil. Kalau memang itu sudah masuk ke ranah hukum, sebaiknya semua aparat penegak hukum baik Kejati maupun Polda Banten itu terus dilanjutkan. Jangan sampai ada kasus-kasus kemudian tidak lanjut,” sambung Embay.

Salah satu kasus yang disorot, terkait pengusutan dugaan korupsi biaya operasional penunjang (BOP) Gubernur dan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 sebesar Rp57 miliar di Kejati, yang dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada 14 Februari 2022 lalu.

Kejati, diminta terbuka dan transparan kepada publik mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi tersebut.

“Ada hak publik untuk keterbukaan informasi, sebaiknya diumumkan proses itu, karena itu ada mekanisme keterbukaan. Artinya, proses itu jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Senada, Presiden Mahasiswa Untirta Algifari menambahkan, Kejati Banten seharusnya memiliki sikap tegas dan berani dalam mengusut kasus korupsi secara terang benderang.

“Pelaporan-pelaporan yang masuk ke Kejati, untuk bagaimana akhirnya dibuka dulu pembahasan secara publik, melihat seperti apa muatanya terus kemudian jangan sampai justru ada yang ditutup-tutupi atau yang disembunyikan, atau ada oknum yang bermain dalam kasus-kasus yang sedang ditangani,”tandasnya.

"Hari ini kita membuat MoU, penandatangan kerjasama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara kami memaknai ini semua sebagai suport kejaksaan sekaligus tanggungjawab dari kami, bahwa kami harus betul-betul menjalankan prinsip Good Corportat Governance," ungkap Direktur Utama Perseroda PITS, Tb Hendra Suherman. 

Kepada TitikKata usai giat, Kepala Kejari Tangsel, Silpia Rosalina, menyampaikan MoU dilakukan dalam rangka penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, yang merupakan perpanjangan MoU sebelumnya.

"Kedepan mudah-mudahan selain memberi dampak lebih terhadap pelayanan, tetap rulenya sesuai peraturan," kata Silpia. 

Usai giat, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menekankan penting MoU Perseroda PITS dengan Kejari Tangsel itu.

"Kerjasama antara Kejari dengan perseroda PITS merupakan perpanjangan PITS dalam menjalankan tupokai, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kejari dan jajaran yang sudah mau terus mendampingi kita. Mudah-mudahan Perseroda PITS dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan menambah deviden untuk Kota Tangsel, dalam koridor hukum yang jelas," ucap Dia.

Sementara, Kepala Sub Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tangsel, Mega Sari, menjelaskan beberapa hal teknis terkait MoU itu.

"Berkaitan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal ini litigasi bantuan hukum," jelas Mega. 

Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, Iptu M Alfian Hazali kepada TitikKata di Mapolres Lebak, mengatakan telah menetapkan satu tersangka dan melakukan penahanan.

"Sudah masuk tahap penyidikan dan kita sudah menetapkan satu tersangka. Itu kita sebut pengelolanya atas nama inisial F warga Bogor," kata Alfian, Selasa (31/10/2023).

Dalam perjalanannya, Satreskrim Polres Lebak juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Satu diantaranya adalah Kepala Desa Kaduagung Tengah, Totok.

"Termasuk Ahli dari Disnaker, Pertambangan atau Distamben dan satu lagi ahli pidana jadi 3,"katanya.

Kata Alfian, pihak kepolisian melalui unit Krimsus juga tengah melakukan penyelidikan terhadap izin dari galian tanah merah yang bersebalahan dengan Tol Rangkasbitung tersebut.

"Tersangka kita sangkakan Pasal 359 KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Barang bukti juga kita amankan berupa Beko. Proyeknya juga sudah tidak berjalan,"tandasnya.

Dalam sidang pembacaan tuntutan tersebut, JPU menuntut Irwan pidana 6 tahun dan denda senilai Rp250 juta, Galumbang dituntut pidana penjara selama 15 tahun dan denda senilai Rp1 miliar, serta Mukti Ali dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda senilai Rp500 juta. 

Ditemui usai sidang berlangsung, Tim Kuasa Hukum terdakwa, Romulo Silae, menanggapi terkait tuntutan oleh JPU.

“Kalau dari kita Tim Penasehat Hukum, kita melihat kan ini persidangan sudah berjalan selama ini, yang mana fakta persidangan itu terpampang nyata. Bahkan live ada di youtube bisa kita lihat sendiri. Jadi, kita bisa melihat fakta-fakta persidangan yang disampaikan dalam tuntutan itu apakah sesuai dengan fakta persidangan yang ada disampaikan dihadapan oleh saksi-saksi maupun ahli dan juga terdakwa. Jadi, kita melihat bahwa apa yang dituntut oleh penuntut umum, saya kira kita bisa menilai semuanya apakah sesuai dengan fakta persidangan. Kalau kita melihat sih fakta persidangan tidak seperti itu. Dan itu nanti kita akan sampaikan di dalam nota pembelaan kami”, ujar Romulo.

Dalam menghadapi sidang lanjutan nota pembelaan yang dijadwalkan pada tanggal 6 November 2023 nanti, Romulo akan mempersiapkan secara matang.

“Iya tentu kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan secara detail untuk mengungkap fakta persidangan apa yang terjadi selama ini dan kita uraikan dalam nota pembelaan kami”, ujarnya.

Hal itu seperti disampaikan Ahmad Syaukani  kepada TitikKata saat ditemui di Le Dian Hotel, Kota Serang, pada Senin (30/10/2023).

“Itukan aduan masyarakat, tentu kita ikuti saja prosesnya, dan ini belum tentu terbukti, ini lagi diselidiki masih dicari kebenarannya. Mungkin dari pihak penegak hukum yang akan menyampaikan apakah memang ada indikasi terbukti benar atau tidak,” ujar Ahmad Syaukani.

Menurut Ahmad, dana hibah Rp24 miliar disalurkan Dispora Banten melalui KONI untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang diselenggarakan di Kota Tangerang November 2022 lalu.

Dia membantah, keterlibatan Dispora dalam penyalahgunaan wewenang dana hibah Rp24 miliar tersebut.

“Kita kan hanya menyalurkan, aduannya itu penyalahgunaan penggunaan, bukan penyalurannya. Penyaluran kan dari pemerintah daerah ke rekening KONI, itu antar rekening,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Banten telah memanggil 4 pengurus KONI Banten dan 13 atlet untuk mendalami dugaan korupsi hibah Rp24 miliar tahun anggaran 2022.

“Tim masih melakukan pendalaman lagi saat ini masih running telah dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah dalam kegiatan tersebut ada perbuatan pidananya. Informasi terakhir yang kami dapati baru 13 orang atlet sama 4 pengurus,” ujar Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna kepada TitikKata.

Pembacaan putusan ini dilakukan secara bergantian untuk delapan terdakwa. Mereka adalah Shahab Sharaki, Amir Naderi, Usman Damani, Walu Mohammad Paro, Abdul Azziz Barri, Abdul Rahman Zardkuhi, Ayub Wafa Salak, dan Wahid Baluch Kari.

Ditemui TitikKata di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Jumat (27/10/2023), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Ronny Hutagalung, mengatakan para terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana pasal 114 Undang-undang narkotika.

"Berdasarkan putusan hari ini yaitu dengan pidana mati kedelapan Warga Negara (WNA) Iran untuk tindak pidana melanggar ketentuan pasal 114 ayat 2, Jaksa dalam hal ini Kejaksan Negeri Cilegon dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan pikir-pikir dikarenakan terdakwa juga menyatakan pikir-pikir untuk putusan tersebut. Jadi memang kita mempunyai waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap terhadap putusan pidana mati untuk kedelapan WNA tersebut," katanya di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Kota Serang. Jumat, (27/10/2023).

Sebelumnya, JPU Kejari Cilegon hanya menuntut mati tujuh orang terdakwa, sedangkan Amir Naderi hanya dituntut hukuman seumur hidup, karena telah membantu pengungkapan penyelundupan karena menunjukkan lokasi penyimpanan sabu di sebuah kapal. Namun, Ronny menyebut kini kedelapan divonis hukuman maksimal secara keseluruhan.

"Ya itu sudah maksimal, ketentuannya memang untuk pasal 114 ayat 2 pidana mati. Iya semua mati," ujarnya.

Ronny menegaskan kembali, status kedelapan terdakwa yang merupakan jaringan internasional menjadi hal yang memberatkan pada fakta-fakta persidangan.

"Untuk hal yang memberatkan disini para terdakwa jaringan internasional untuk peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu-sabu," pungkasnya.***

Dalam kegiatan tersebut, Kombe Pol Sofwan Hermanto mengatakan kenakalan para pelajar dan remaja dalam pengawasan. 

"Sampai saat ini tentunya tetap masih dalam pengawasan kita, mesikipun ada beberapa peristiwa yang melibatkan remaja, namun dengan peristiwa yang melibatkan remaja kita tidak harus memenjarakan mereka tapi yang utama membuat para pelajar itu menjadi baik jadi kita utamakan kerja sama," katanya. 

Sofwan menyebut pihaknya memperhatikan para remaja dan pelajar sebagai tunas bangsa Indonesia.

"Para siswa pelajarnya antusias mempunyai semangat untuk maju setidaknya memberikan keyakinan kepada kami bahwa dengan bonus demografi di tahun 2045 yang mana 2045 adalah indonesia maju nanti, mereka-mereka setidaknya siap untuk mengisi bangsa ini," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Serang, Mala Leviana, pihaknya berharap kenakalan remaja bisa dialihkan ke hal positif. 

"Kita sama-sama berharapagar siswa negeri 2 kota serang pada khususnya dan umumnya,  seluruh siswa yang ada di provinsi banten terhindar dari hal-hal merugikan diri sendiri,  kita sama sama menghindari adanya tawuran kemudian geng motor atau pun anak-anak tidak terlibat dalam mengkonsumsi zat-zat berbahaya zat-zat adiktif yaitu narkoba," ungkapnya.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi membenarkan hal tersebut dan sudah masuk tahap penyidikan di Polres Serang. 

"Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan artinya disini kalah sudah masuk dalam tahap penyidikan kita menemukan suatu tindak pidana rencananya kita akan meriksa saksi-saksi apabila memang sudah cukup akan ada penetapan sebagai tersangka semoga minggu depan sudah berjalan nanti untuk perkembangannya kami umumkan. Oknum kepala sekolah terlapor nanti kalau sudah cukup bukti akan kami sampaikan. Buktinya ada dari keterangan saksi dan juga bukti visum. Untuk visum sementara nanti kita infoin lah yah," katanya ditemui TitikKata di Mapolres Serang, Kamis (26/10/2023, 

Dikatakan Andi, hasil sementara penyidikan korban pelecehan seksual ada 7 orang, namun yang melaporkan peristiwa tersebut satu orang. 

"Untuk korban sendiri sekitar hampir 7 orang, yang melaporkan satu tapi yang mengalami kejadian itu untuk sementara ada 7 orang. Saksi sementara kita sudah memanggil 20 orang," ujarnya.

Sementara itu, Camat Carenang, Arif Roikhan berharap, peristiwa kekerasan seksual yang menimpa terhadap anak dibawah umur agar tidak terjadi berulang-ulang di Kecamatan Carenang.

"Harapannya kita berkeinginan bahwa kejadian ini kemarin sudah terjadi jangan sampai terulang kembali karena kita ingin masyarakat kita hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram," katanya.

Hal itu seperti disampaikan Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, pada Kamis (26/10/2023).

“Hari ini Kejaksaan Tinggi Banten telah menangkap dua orang, inisial RW dan HS suami istri dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan dan penggunaan kartu kredit pada BRI cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang, mulai tahun 2020-2021,” ujar Didik.

RW diduga memanfaatkan jabatannya sebagai pengurus Priority Banking Officer (BPO) untuk memuluskan 41 data fiktif dari suaminya HS demi mendapatkan kartu kredit.

“Modusnya adalah membuka rekening fiktif dulu Rp500 juta diisi, kemudian dari nasabah priority Rp500 dapat mengajukan kartu kredit, kemudian Rp500 diambil lagi, dibuka lagi atas nama orang lagi dan dapat kartu kredit lagi, seterusnya dan seterusnya. Nah itu kemudian kartu kredit dia gunakan ada yang Rp200 juta, Rp300 juta sehingga total kerugian negara adalah 5,1 miliar,” katanya.

Senada, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Ricky Tommy Hasiholan menambahkan, kedua pelaku ditangkap pada 25 Oktober 2023 di Cinere, sekitar pukul 16.15 WIB di sebuah kontrakan yang dijadikan tempat persembunyian.

Dari tangan pelaku, Kejati berhasil mengamankan 41 KTP fiktif serta menyita 2 mobil merk Mercy dan CRV.

“Tidak memungkinkan lagi bagi kami melakukan pemanggilan secara patut. Dan kami sudah lakukan. Oleh karenanya, kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penangkapan,” tandasnya.

Atas putusan sela itu, saat ditemui TitikKata di Kantor Kejari Kota Cilegon, Selasa (24/10/2023), Kasipidsus Kejari Cilegon Ryan Anugrah memutuskan untuk melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Banten.

“Jadi perlawanan ini kami ajukan terhadap putusan sela yang diterbitkan oleh majelis hakim tersebut,” katanya di Kejari Cilegon, Masigit, Jombang, Kota Cilegon. Rabu, (25/10/2023).

Ryan mengaku, perlawanan itu dilakukan karena JPU Kejari Cilegon menilai dalam penyusunan surat dakwaan sudah mempertimbangkan alat bukti.

“Jadi alat bukti ini kan sudah kita lalui, melalui proses penyidikan, kemudian penetapan tersangka dan kita tidak main-main di situ. Semua dasar, semua alat bukti, itu sudah termaktub dalam berkas perkara,” ujarnya.

Dalam alat bukti tersebut pun, dikatakan Ryan, pihaknya sudah jabarkan kronologis peristiwanya, Undang-undang, maupun peraturan yang dilanggar dalam surat dakwaan.

“Jadi semua sudah termuat dengan jelas, terurai, perbuatan mulai dari terdakwa TB, BA, dan SS ini sudah teruraikan di dalam surat dakwaan,” paparnya.

Kepada TitikKata, Kanit Turjawalii Satlantas Polres Lebak, Ipda Deni Iskandar mengatakan, belasan anggota diterjunkan untuk membantu tim dari Samsat Rangkasbitung memeriksa pajak kendaraan motor maupun mobil yang berpelat A.

"Kita mendampingi dari Dinas Perpajakan untuk kegiatannya mengingatkan bagi para pengguna jalan roda empat roda dua yang belum bayar pajak diingatkan untuk bayar pajak," kata Deni.

Pantauan TitikKata di lokasi, sejumlah pengendara yang kedapatan menunggak pajak, akan diarahkan untuk melakukan pembayaran di lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Deni mengimbau kepada para pengendara kendaraan bermotor untuk tertib berlalulintas dan taat pajak.

"Bulan ini bebas denda pajak sampai akhir Oktober. Segera dibayarkan untuk pajak kendaraannya. Dan untuk BBN 2 nya sampai bulan Desember bebas dendanya," tandasnya.

Kericuhan bermula saat para pedagang memblokade jalan. Puncaknya, saat Satpol PP Kabupaten Tangerang hendak memasang papan imbauan.

Para pedagang yang masih memblokade jalan, dianggap menghalangi tugas dan lalu lintas hingga mobil water canon diterjunkan untuk membubarkan para pedagang.

Disisi lain, saat dimintai keterangan mengenai standar penggunaan water canon, Wakapolresta Tangerang, AKBP Indra Mardiana mengaku, meski sempat bersitegang dengan petugas, para pedagang mulai kondusif sekira pukul 19.25 WIB.

"Eee, kegiatan itu kita gunakan untuk menyampaikan pabrik addres yaitu langsung oleh beliau, bapak Kapolresta untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan kegiatan yang dilaksanakan tadi, humanis, tapi memang kita juga tidak melakukan standarnya saat penggunaan water canon," ujarnya. 

Ditempat yang sama, kuasa hukum pedagang Kutabumi, Alisati Siregar dan Julius Siregar menjelaskan, pihaknya menolak pemasangan plang lantaran revitalisasi Pasar Kutabumi masih dalam sengketa dan tengah menunggu hasil gugatan di pengadilan. 

"Dulu, ketika Perumda mengajukan izin prinsip ke pak bupati. Pak bupati mengeluarkan tahun 2020 Izin prinsip salah satu point yang sangat penting ada di point di nomor 2. Dalam rangka melakukan revitalisasi harus mendahulukan pedagang lama untuk mendapatkan tempat usaha dengan harga terjangkau strip tidak memberatkan. Itu pointnya sebetulnya," katanya kepada awak media di Pasar Kutabumi, Selasa malam (24/10/2023). 

"Biarlah pengadilan dulu yang memutuskan, biarkan pengadilan memberikan keputusan yang adil. Masyarakat ini sudah taat hukum sebetulnya," sambungnya.

Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, pelaku diamankan setelah adanya laporan aksi pencurian di jalan Tol Tangerang-Merak Km 47 yang berlokasi di Desa Tambak, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada Sabtu (14/10/2023) lalu.

"Dengan laporan dasar tersebut dengan cepat Polres Serang dalam hal ini dari unit Resmob Satreskrim Polres Serang melakukan penangkapan di TKP bekerjasama dengan PJR Korlantas dan didapatkan lah barang bukti dari hasil penggeledahan pelaku ini berupa rambu-rambu tiang yang diambil oleh para pelaku juga didapatkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan para pelaku berupa linggis, kunci juga satu unit mobil truck yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut hasil curiannya," ujar Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan kepada Titikkata usai prescon di Mapolres Serang, Selasa (24/10/2023). 

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

Hal itu dibenarkan oleh Kasie Intel Kejari Tangsel Hasbullah saat ditemui TitikKata di Kantor Kejari Tangsel, pada Senin (23/10/2023).

"Dimana dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim pidsus terdapat dugaan tindak pidana korupsi sehingga statusnya dinaikan menjadi penyidikan," kata Hasbullah.

Bahkan, pihaknya telah mengambil keterangan sejumlah saksi, salah satunya dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan tim penyidik sampai saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kurang lebih sebanyak 20 orang yang terdiri dari pihak bank, kemudian ada pihak kementerian ketenagakerjaan ada juga dari pihak CV larasindo dan lainnya," ujarnya.

Diketahui, bahwa pada tahun 2018, CV. Mega Larasindo Utama ditunjuk sebagai pemenang lelang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Masjid Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.065.299.000.

Kemudian CV. Mega Larasindo Utama mengajukan kredit sebesar Rp1.000.000.000 kepada PT. Bank Banten. Dan atas pengajuan tersebut, PT Bank Banten,hanya menyetujui pemberian kredit sebesar Rp550.000.000.

"Dalam pelaksanaannya sesuai dengan kontrak dibayarkan melalui rekening cv mega larasindo di bank jabar banten tetapi kreditnya melakukan peminjaman kredit terhadap pekerjaan tersebut di bank banten sehingga bank banten setiap kali ada pencairan tidak dapat melakukan auto debit sehingga tidak bisa mengontrol pembayaran yang dilakukan," jelasnya.

Untuk itu, penyidik Kejari Tangsel sedang mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara.

"Sampai saat ini estimasi yang kami hitung kerugian negara sebesar Rp550 juta. Tapi itu masih berkembang karena kami akan melakukan perhitungan kerugian negara melalui auditor yang berkompeten untuk itu semua," tutupnya.

Hal itu disampaikan Sigit saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di lapangan Lapangan Maulana Yudha Negara, Tigaraksa, Selasa (17/10/2023). 

"Satu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha essa, agar tugas pengamanan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Dua, pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi. Tiga, laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, profesional sesuai SOP, dengan menerapkan body sistem guna menjamin keselamatan personil," ujarnya saat memimpin Apel, di Lapangan Maulana Yuda Selasa (17/10/2023). 

"Empat, Pimpinan di setiap tingkatan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat untuk anggotanya masing-masing. Lima, lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personil selalu dama kondisi prima. Hal ini penting karena pemilu cukup banyak dan serentak. Enam, kedepankan komunikasi publik dan upaya calling sistem agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam pemilu dan terhindar dari polarisasi. Tujuh, tingkatkan sinergitas, soliditas antar personil dan stakeholder karena itu menjadi kunci utama keberhasilan operasi," sambungnya. 

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang dihimpun, Polresta Tangerang akan menerjunkan Petugas pengamanan sebanyak 1.379 dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob sebanyak 102 Personel tersebar di 5.431 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Tangerang. 

Sidang dengan agenda pembacaan vonis itu, Hakim menyatakan Lukas Enembe bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi dan divonis 8 tahun penjara serta denda Rp500 juta.

Ditemui Titikkata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023), Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Patyona memberikan keterangannya mengenai putusan hakim.

“Ya jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada bapak lukas mengenai amal putusan. Pertama beliau tidak akan bersalah dan dihukum 8 tahun. Kemudian uang pengganti 19 Miliar, denda 500 dan pencatutan hak tertentu,” ucapnya.

Lanjut Petrus, ia menyampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa Lukas Enembe telah menolak dengan dasar yang tidak sesuai faktanya.

“Jadi banyak pertimbangan yang tidak sesuai fakta, maka tadi pak lukas ya memang dia hanya mengeluarkan satu kata kepada saya, setelah saya menjelaskan bapak dihukum ya 8 tahun kemudian uang pengganti 19 miliar terdiri dari 17 Miliar yaitu 10 Miliar dari Piton Enumbi, 7 Miliar dari Rijatono Lakka dan 1,99 miliar dari Budi Sultan. Lalu saya tanya, apa sikap bapak?dia mengatakan tolak,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

“Makannya saya mengutip lurus-lurus bahwa beliau menyatakan menolak putusan artinya kami akan menyatakan banding dalam waktu 7 hari, hari ini kamis ya mungkin besok beliau harus tanda tangan surat kuasa untuk kami nyatakan banding,”tutupnya.

Ditemui TitikKata, di Kantor Kejari Kota Tangerang, Kamis (19/10/2023), Kasie Intelijen Kejari Kota Tangerang, Khusnul Fuad menegaskan, dalam Jaksa Masuk Sekolah, pihaknya memfokuskan sosialisasi bullying.

“Dengan cara mensosialisasikan dampak buruknya seperti apa, otomatis ketika ngomong bullying ini pasti akan berdampak terhadap hukum tentunya karena yang namanya bullying inikan bisa berbagai macam bentuk, bisa fisik, bisa psikis, dan bisa juga melalui media cyber bullying,” jelasnya kepada Titik Kata di Kejari Kota Tangerang pada Kamis (19/10/2023). 

Khusnul Fuad juga menyatakan, ada konsekuensi pidana bagi pelaku perundungan. Terlebih saat ini kasus  perundungan bukan saja melalui fisik namun ada juga cyber bullying.

“Nah caranya dengan sosialisasi inikan kita bisa memberikan pengalaman bagaimana dampak bullying itu sendiri dan bagaimana konsekuensi hukumnya ketika bullying itu bersifat psikis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khusnul Fuad mengatakan, pihaknya akan mencoba mendorong agar bijak dalam menggunakan media sosial dan menjauhi tindakan melawan hukum.

“Harapannya untuk menjangkau seluruh siswa tentang pemahaman bullying mungkin ada keterbatasan, tapi mudah mudahan dengan adaya JMS yang mengandung tema bullying ini bisa tersampaikan kepada lingkungan sekitar bagaimana bahaya bullying,” tuturnya.

Hal itu disampaikan Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi kepada TitikKata saat ditemui di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Rabu (18/10/2023).

“Jadi setelah banyak kasus perundungan, bulying ini kita sudah perintahkan Asisten Intelijen dan jajaran di Kejari langsung tema besarnya adalah Kejaksaan Masuk Sekolah tentang Perundungan,” ujar Didik.

Menurut Didik, sepanjang tahun 2023 ini sudah ada beberapa sekolah menjadi fokus program unggulan dengan tema bullying atau perundungan.

“Kita sampaikan ancaman hukumannya, akibat-akibatnya dan seluruhnya, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus bulying dan perundungan itu ada di wilayah Banten,” katanya.

Dia memastikan program Jaksa Masuk Sekolah akan menjangkau seluruh wilayah Banten baik di Kota hingga pelosok.

“Harapan kami juga kekerasan seperti yang kita lihat di media masa tidak terjadi di kita, dan para siswa paham akibat dan efek daripada  perundungan itu,” terang dia.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna menjelaskan, selain program JMS, Kejati saat ini tengah membuat terobosan program baru yaitu wisata literasi hukum di tingkat sekolah TK hingga SMA.

“Kedepannya diharapkan Kejati Banten akan memiliki program kehiatan wisata literasi hukum dengan mengunjungi kantor Kejari maupun Kejati itu untuk memberikan pemahaman terkait hukum  di tingkat PAUD, TK, SMP SMA,” tandasnya.

Ditemui TitikKata usai giat, Kasubsi Ipoleksosbud Kejari Tangsel, Aldo Pratama mengungkapkan pentingnya melakukan penyuluhan hukum ke ASN selaku pelayan publik untuk menjaga netralitas selama masa Pemilu. 

"Terkait netralitas yang harus dimiliki oleh Aparat Sipil Negara (ASN). Kan ini sudah masuk masa politik, jadi kami memberikan pemahaman hukum kepada lurah yang ada di Kecamatan Ciputat, didampingi pak Camat juga. Tujuannya dari stakeholder yang ada di Kecamatan Ciputat ini mengerti tentang aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak melakukan tindakan tindakan pelanggaran," tutur Aldo.

Sementara itu, Camat Ciputat, Mamat berharap acara ini bisa kembali mengingatkan para ASN tentang aturan serta hukum yang berlaku. 

"Tentunya dengan adanya penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat karena mengingatkan kembali kami tentang aturan hukum. Walaupun mereka sudah tahu tentang aturan-aturan tersebut tetapi kadang lupa. Kegiatan ini akan mengingatkan kembali teman teman di Kecamatan Ciputat apalagi saat ini kita sudah memasuki masa Pemilu, sehingga teman-teman bisa menjaga netralitas, kenali hukum dan jauhi hukuman," tutup Mamat.

"Yang pasti kalau misalkan aktif lagi kita mungkin hanya bisa ngeluh, hanya bisa ngelus dada, karena yaitu tadi kita sedang pakai ya banget apa namanya dampaknya begitu besar ke kita sepi, sepi pengunjung karena sebelum datang mereka udah melihat parkiran mereka udah males," katanya.

Mengenai polemik tersebut, secara terpisah kepada TitikKata, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi masih menunggu laporan masyarakat yang dirugikan perihal adanya layanan tersebut.

"Terkait dengan masalah itu memang sampai sekarang sih kita belum ada ya satu belum ada laporan masuk dari masyarakat, yang kedua memang kita belum mendalami, tapi kalau memang masyarakat merasa dirugikan silahkan bisa laporkan dulu ya terlebih dahulu kepada pihak terkait kalau memang itu adalah apakah dinas perhubungan bisa melalui stafraport dan kalau memang tidak ditindaklanjuti silahkan dilaporkan ke Ombudsman," katanya.

Lebih lanjut Fadli menyebut laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman. 

"Yang jelas kalau mereka datang tentu akan kita tindaklanjuti  kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait meminta klarifikasi," jelasnya.

Ditemui TitikKata, Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro menyebutkan, 558 anggota kepolisian bakal mempersiapkan pengamanan Pemilu 2024.

"Jumlah pasukan sekitar 558 yang akan terlibat nanti. Karena di waktu Nataru juga mulai tanggal 19 sampai berakhir nanti ada beberapa operasi yang akan kita laksanakan. Seperti operasi Nataru pada waktu Natal dan Tahun Baru. Kemudian kita juga akan membagi anggota kita yang akan terlibat di Nataru dan mana operasi OMD ini," katanya di Mapolres Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta Kota Cilegon.

Salah satu bentuk upaya pengamanan Polres Cilegon, dijelaskan Eko, pihaknya bakal patroli barcode yang dipasang di seluruh lokasi kantor Forkopimda.

"Pada pra (Pemilu 2024) nanti kami akan melakukan patroli barcode, khusus Polres Cilegon ini jadi nanti kami tempelkan barcode-barcode itu di seperti Kantor KPU, Rumah dinas Ketua KPU, Kantor Bawaslu, kemudian Sekjen-sekjen partai. Sehingga nanti pada saat kegiatan patroli anggota haya menempelkan barcodenya langsung terinput kita. Bahwasanya anggota telah melaksanakan kegiatan pengamanan daripada waktu Pemilu," ujarnya.

Eko menyebutkan, saat ini tingkat kerawanan di Kota Cilegon berpotensi pada semua kecamatan.

"Tingkat kerawanan untuk selama ini kita tidak boleh underestimated semua untuk kondisi saat ini aman, tetap melakukan upaya-upaya," pungkasnya.

Hal itu seperti disampaikan Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami kepada TitikKata usai penandatanganan PKS di kantor Kejati Banten, Kota Serang, pada Selasa (17/20/2023).

“Kerjasama kita baik terkait litigasi maupun non litigasi, yang litigasi berupa legal opinin terhadap permasalahan yang kami hadapi, layanan hukum termasuk didalamnya adalah kesempatan pelatihan sumber daya manusia. Dari sisi litigasinya kita bekerjasama ini dengan Datun Kejati dalam konteks penagihan dan penyelesaian kredit  bermasalah,” ujar Busthami.

Dikatakan Busthami, masalah kredit macet sudah terdapat 101 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang dikeluarkan untuk penagihan kredit dengan nilai sebesar Rp241 miliar.

“Yang terdahulu itu ada 101 SSK sebesar 241 miliar, karena penyelesaian kredit bermasalah itu tidak gampang, karena kalau melihat kondisi sekarang sebagian besar berasal dari kredit mikro, terus konsumer yang ada sebelum Bank Banten, kredit komersial selama Bank Banten,” katanya.

Sementara, Kepala Kejati Banten Didik Farkhan menambahkan, PKS tersebut merupakan perpanjangan karena yang lama telah habis.

“Ini perpanjangan atau PKS baru nanti sebagai dasar misal ada  nanti kuasa khusus tindaklanjut nya kan bisa litigasi maupun non litigasi dari teman teman di bank banten bidang perdata dan tata usaha negara, dasar untuk bergeraknya dari PKS ini,” terang dia.

Lebih lanjut, Kejati Banten akan memburu pihak-pihak yang tidak memiliki niat baik terhadap Bank Banten.

“Kadang ada yang alamatnya sudah pindah, orangnya dicari susah. Tapi InshaAllah tetap kita kejar sampai dimanapun,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menganggap, kerjasama ini sebagai peta jalan untuk memperkuat Bank Banten.

“Ini upaya kita bersama untuk memperkuat Bank Banten, dan ini sudah on the track, untuk diketahui dari beberapa perkembangan tadi Bank Banten terus semakin baik. Nah langkah-langkah kita ini untuk memastikan dari aspek hukum semua dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Kepada TitikKata melalui pesan suara, Ujang Komarudin selaku Pengamat Politik Universitas Al-Azhar menanggapi keputusan MK tersebut.

“Jadi ya kelihatannya ini memang design TSM, Terstruktur Sistematis dan Masif dari kelompok tertentu untuk kelihatannya menggunakan mahkamah konstitusi untuk melegalkan Gibran sebagai Cawapres. Ini sebenarnya tragedi demokrasi yang tidak bagus ya. Kelihatannya memang MK kebobolan, MK tidak bersikap negarawan karena keputusannya hanya untuk kepentingan keluarga Jokowi dengan Gibran menjadi Cawapres”, ujar Ujang. 

Dilansir melalui laman resmi MK, putusan tersebut yakni Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Ujang juga menilai, terkait penambahan frase tersebut membuka jalan Gobran menjadi Cawapres.

“Ujungnya seperti itu karena ada frase asal sudah punya pengalaman menjabat sebagai kepala daerah akan seperti itu. Jadi kelihatannya permainan politik tingkat tinggi ya yang sudah kita baca sejak lama begitu. Iya, inilah Indonesia. Bahwa penegak hukum, instrumen hukum gitu kelihatannya masih bisa dikendalikan oleh kekuasaan”, ujar Ujang.

Dilain kesempatan, Efriza selaku Pengamat Politik Citra Institute menilai penambahan norma tersebut suatu kejanggalan. 

“Dan keputusan norma baru ini pun hadir dalam hal yang sangat janggal. Kejanggalan berikutnya adalah si Pemohon ini sempat mengajukan pencabutan,kemudian dilanjutkan dan tentunya inilah yang menjadi hal menarik. Berikutnya adalah open legal policy yang semestinya tidak menjadi beban mahkamah konstitusi malah diambil oleh mahkamah konstitusi untuk memutuskan nya open legal policy dan yurisprudensi dari mahkamah konstitusi”, ujar Efriza.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyansyah melalui pesan tertulis yang diterima TitikKata, Senin (16/10/2023) membenarkan jika SPDP telah diterima pada Rabu 11 Oktober 2023.

Namun, dalam SPDP tersebut belum mencantumkan nama tersangka. Adapun, tersangka nantinya bakal dijerat Pasal 12 E atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui pesan suara yang diterima TitikKata, Senin (16/10/2023) menyampaikan pandangannya perihal SPDP yang belum mencantum tersangka.

"Dalam sistem penyelidikan kita memang ada SPDP umum yang memang belum di tentukan tersangkanya, atau belum ditemukan tersangkanya atau masih di dalami tersangkanya meskipun penyidik gambarannya siapa, tapi karena ini sifatnya penyidikan berdasarkan KUHAP maka boleh yang penting ada peristiwa pidana dinaikkan penyidikan,"katanya.

"Tapi kan untuk memperkuat itu harus penyidikan dan nanti menemukan tersangkanya. Jadi istilanya begitu, kalau paling benar itu menemukan tersangka itu saat penyidikan," tambahnya.

Boyamin kemudian menyampaikan harapannya terkait penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya.

"Dengan SYL sudah ditangkap dan ditahan maka mestinya segera dibawa ke pengadilan, dan nanti yang diduga memeras SYL juga segera ditangkap, ditahan dan dibawa ke pengadilan," katanya.

Untuk diketahui, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. SYL diduga meminta adanya penarikan uang secara paksa pada jajaran eselon I dan II Kementan.

Terkait pimpinan KPK RI, ia diduga melakukan pemerasan kepada SYL saat melakukan penanganan perkara di Kementan RI.

"Para pelaku sudah berhasil diamankan berjumlah 4 orang sesuai dengan laporan dari korban. Sekarang diamankan di Polres Lebak akan kita mintai keterangan untuk melakukan pendalaman terhadap peran-peran tersangka,"kata Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya, kepada Titikkata, Senin (16/10/2023).

Terpisah, Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, IPDA Sutrisno mengatakan, peristiwa penangkapan terduga pelaku ini berawal dari laporan korban dan hasil penyelidikan.

"September 2023, di Desa Bayah Barat, korban pukul 22.00 sedang nongkrong di depan kontrakan. Lalu diajak oleh salah satu teman pelaku untuk main, disana dia kos-kosan, disana ada empat pelaku lalu disodorkan minuman campuran Komix. Sempat menolak, namun tetap dipaksa dan akhirnya lemas dan pusing kemudian disetubuhi secara bergiliran,"kata Sutrisno.

Dia juga tidak menampik pihak korban dan para pelaku sempat melakukan kesepakatan damai.

"Korban sama pelaku pernah bertemu dan bermusyawarah di luar, terjadi kesepakatan akan tetapi korban berubah pikiran selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lebak,"tandasnya.