Rugikan Petani Lokal, Fraksi PKS Tegas Tolak Impor Beras
TitikKata.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan importasi beras diwaktu bersamaan dengan masa puncak panen petani berada pada Februari hingga Maret 2023 mendatang. Fraksi PKS DPR RI, menegaskan bahwa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP), sebanyak 500 ribu ton yang diperoleh dari impor sangatlah tidak masuk akal karena produksi panen beras petani lokal mengalami surplus hingga mencapai 1,7 juta ton.
“Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP,” ungkap Slamet, anggota Komisi IV DPR RI, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Jika kebijakan impor beras tetap dilaksanakan, menurut Slamet, maka akan menyengsarakan petani lokal Indonesia.
“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami meminta pemerintah melalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga, tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” terang dia.
Legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menyayangkan sikap pemerintah yang belum maksimal mengendalikan harga beras yang masih melambung tinggi di Indonesia.
Sementara, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan (PIHP) pada jumat (6/1/2023), komoditas beras merangkak naik dengan rata-rata 12.700 per kilogram yang sebelumnya rata-rata senilai Rp12.650 per kilogram.
“Mengenai kondisi harga beras yang tinggi, padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani mengaudit stok gudang di perusahaan-perusahaan beras untuk mencegah terjadinya penimbunan yang mempengaruhi harga beras nasional,” tandas Slamet
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
