Loading...

RUU EBET Jadi Perhatian, DPR RI : Kendaraan Listrik Menjadi Solusi

RUU EBET Jadi Perhatian, DPR RI : Kendaraan Listrik Menjadi Solusi
Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin @Humas dpr.go.id
Reporter: Rilis | Editor: Tama

Titikakata.com -Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, dia menilai semangat pemerintah untuk menjadikan Indonesia, sebagai raja baterai kendaraan listrik perlu didukung semua pihak. 

“Optimisme Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi raja baterai kendaraan listrik tentunya harus kita dukung. Kami di legislatif, memberikan dukungan dengan pengajuan RUU EBET yang salah satu semangatnya adalah percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti kendaraan berbasis listrik ini. Begitu juga dengan program hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi, kita wajib dukung,” ucap Mukhtarudin  dalam keterangan resminya dikutip TitikKata.com, Rabu (21/12/2022).

Selain bentuk dukungan regulasi, Mukhtarudin, menegaskan bahwa DPR RI memandang visi pemerintah terkait Indonesia menjadi pemain utama dalam hal penyediaan baterai kendaraan listrik juga cukup rasional. Hal itu dilihat dari aspek ekonomi maupun ketenagakerjaan.

"Karena akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi produk-produk tambang tersebut, akan membuka banyak lapangan kerja baru didalam negeri dan yang pasti akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang,” katanya.

Meski begitu, ia juga tak menampik ikhwal potensi intervensi dari negara-negara adidaya ketika Indonesia jadi negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) tak terbatas dalam konteks ini, yakni bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Ini adalah tantangan besar. Fakta hingga sekarang serta sejarah dunia membuktikan bahwa negara-negara yang kaya SDA seperti terkena kutukan kesejahteraan. Liberia, Kongo, dan Madagaskar di Benua Afrika maupun Afganistan dan Nepal di Benua Asia adalah contoh negara-negara yang memiliki kekayaan SDA namun tidak mampu keluar dari status sebagai negara miskin,” ujarnya.

Namun sebaliknya, Mukhtarudin, menerangkan kalau negara-negara barat dengan kekuatan SDM dan kapital yang mereka miliki cenderung mampu mengontrol negara miskin berkembang yang memiliki kekayaan SDA tersebut. 

“Kita harus belajar dari sejarah tersebut. Indonesia yang sudah memiliki Kekayaan SDA ini harus memiliki roadmap hilirisasi, peningkatan SDM hingga pendanaan dalam hal ini dibidang EV, serta konsisten melaksanakannya. Bila hal ini sudah dilakukan, saya berkeyakinan Indonesia menjadi raja baterai mobil listrik bukan hal yang mustahil,” terang Politisi Partai Golkar ini.

Dia juga meminta pemerintah lebih serius dalam mengelola hilirisasi sektor tambang. Dengan adanya keseriusan ini, kata dia, hilirisasi sektor tambang menjadi semacam tonggak sejarah di mana hal yang dulu dianggap mustahil untuk dilakukan kini hal itu terwujudkan. 

“Pembangunan smelter itu adalah proyek besar hilirisasi yang dulu tidak dilakukan oleh Pemerintahan sebelum Presiden Jokowi. Ketika ini digencarkan, tentunya negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari impor mentah bahan tambang dari Indonesia menjadi gusar, termasuk negara-negara Uni Eropa dengan menggugat ke WTO,” tegasnya.

“Kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang diantaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan internasional Indonesia di sisi lainnya,” tambah Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu.

Mukhtarudin menyarankan agar pemerintah merealisasikan visi besarnya soal cita-cita Indonesia menjadi pemain utama dalam hal penyediaan baterai untuk kendaraan listrik secara serius. “Konsistenlah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang ekosistem EV ini. Terlebih pasca pemerintahan Presiden Jokowi nanti. Seperti hilirisasi produk pertambangan, penciptaan ekosistem EV serta peningkatan TKDN-nya,” pungkasnya.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait