Siap Perbaiki Kinerja Dewan, Caleg NasDem: 85 Anggota DPRD Banten Tidak Bekerja Maksimal

Caleg Partai NasDem Provinsi Banten, Asep Abdullah Busro. Foto: M.Jen - Siap Perbaiki Kinerja Dewan, Caleg NasDem: 85 Anggota DPRD Banten Tidak Bekerja Maksimal
Caleg Partai NasDem Provinsi Banten, Asep Abdullah Busro. Foto: M.Jen

Reporter: M.Jen | Editor: Tama

TitikKata.com-Calon anggota legislatif( Caleg) DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem, Asep Abdullah Busro melontarkan kritis keras terhadap kinerja 85 anggota DPRD Banten periode 2019-2024.

“Realitas faktanya menjawab seperti itu. Artinya apa? Jika kemudian kinerja dari rekan rekan DPRD itu bekerja dengan baik, saya pikir tidak ada lagi keluh kesah mengenai masalah pengangguran, sulit cari kerja, akses pendidikan yang susah, pelayanan kesehatan tidak memiliki atensi kepedulian bagi masyarakat,” ujar Asep di Kota Serang, Banten (8/2/2024). 

Lebih lanjut, Ketua Ikatan Alumni (IKA) Untirta itu menilai tiga fungsi utama dewan yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan tidak dijalankan secara maksimal.

“Mungkin sebagian rekan rekan juga sudah bekerja dengan baik, tetapi overall secara keseluruhan banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan kinerja kapasitas dan kemampuan kapabilitas daripada kompetensi DPRD ini,” katanya.

Oleh sebab itu, Asep bertekad jika melenggang ke parlemen akan memperkuat kelembagaan DPRD Banten.

“Saya maju dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan itu agar kinerja kelembagaan DPRD Banten ini dapat berjalan dengan baik, melaksanakan seluruh tufoksinya dan produk-produk nya juga dapat memberikan kemanfaatan untuk memajukan Banten dan mensejahterakan masyarakat,” ungkap dia.

Asep yang juga berprofesi sebagai Lawyer atau pengacara di Kota Serang itu mengklaim, pihaknya sudah terbiasa menyusun draf hukum, sehingga ketika duduk di kursi legislasi nanti bakal memperjuangkan produk hukum daerah yang pro rakyat.

“Kita berpikir untuk mengatasi permasalahan tidak hanya dalam konteks parsial, tatapi juga harus menyeluruh atau komprehensif dan sistematis harus kita membuat satu regulasi itu dalam bentuk peraturan daerah. Dan regulasi Perda hanya bisa diinisiasi oleh dua pihak, satu pihak eksekutif kepala daerah atau Gubernur, dua oleh legislatif atau institusi DPRD,” tandasnya.


Baca Berita Menarik Lainnya Di Sini

Bagikan: