Spesifikasi Dikurangi, Derita Warga Huntap Korban Tsunami Berkepanjangan
TitikKata - Kondisi Hunian Tetap (Huntap) korban tsunami Banten pada 2018 lalu di Kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang menimbulkan pertanyaan. Selain masih jauh dikatakan layak huni dan nyaman untuk ditempati, lokasi Huntap juga belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai.
Huntap yang dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp19.199.479.500 ternyata menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2021 yang dikeluarkan pada Mei 2022.
Pada proyek pembangunan Huntap itu, BPK menemukan adanya pengurangan spesifikasi. Sehingga, terdapat kelebihan bayar yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp451.521.106,45.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang Rahmat Zultika memastikan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan BPK dengan mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah. Rahmat mengatakan, penyelesaian temuan BPK dilakukan pada 20 dan 24 Mei 2022.
"Udah selesai tahun kemarin itu tahun 2022, temuannya kan sudah dikembalikan, temuannya kan kelebihan pembayaran, sudah selesai itu tahun 2022," kata Rahmat, Senin (8/5/2023).
Sementara Asep Rahmat yang ditunjuk Bupati Pandeglang sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) Sekertaris Daerah menyatakan, rekomendasi BPK untuk mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah atas pembangunan Huntap korban Tsunami sudah dikembalikan ke kas daerah.
"Tahun 2022 di audit oleh BPK dan ada temuan dan temuan itu sudah di kembalikan. Artinya temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK,"ujar Asep.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief ketika ditanyai perihal persoalan ini mengaku, tiap kali melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu meminta Pemkab Pandeglang untuk memperhatikan sarana prasarana dan juga memprioritaskan jalan lingkungan di Huntap termasuk akses jalan pendidikan untuk para anak korban tsunami.
Kendati selalu menjadi pembahasan pihak DPRD dan Pemkab, namun hingga kini belum ada tindakan, Asep menegaskan, akan mendesak Pemkab agar memprioritaskan kondisi sarana dan prasarana Huntap dan mendorong komisi III untuk menjadi perhatian bersama.
"Nanti insyaallah kita dorong kembali mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama," kata Rafiudin.
Ketua DPD PKS Pandeglang ini mengingatkan kembali ke Pemkab melalui dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, sebab jika tidak ditindaklanjuti akan berefek pada pembangunan daerah, sementara berdasarkan informasi yang ia dapat temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sementara, Warga Huntap Sumur Ranta mengaku tak mengetahui jika pembangunan Huntap ditemukan adanya pengurangan spesifikasi yang dikerjakan oleh pihak pelaksana.
Ranta mengaku sedih mendengar hal tersebut, sehingga dia menyadari, kondisi ini berimbas terhadap kualitas bangunan Huntap yang maksimal.
"Mengenai pembangunan disini saya pribadi dan masyarakat kendalanya pembangunannya kurang maksimal dari segi tanahnya labil, bangunannya kurang paten," kata Ranta.
Kurang maksimalnya pembangunan huntap berakibat cepat rusak terutama di bagian pondasi. Tanah yang labil di lokasi, kata Ranta, menyebabkan beberapa titik longsor, kontruksi bangunan dirasakannya kurang begitu kokoh dan panas jika siang hari karena ketinggian bangunan tersebut hanya dua meter 40 center meter, kondisi panas diperparah lagi bangunan Huntap tidak menggunakan plafon dan hanya berlantai semen yang membuat kondisi huntap tidak nyaman.
"Sekarang musim hujan banyak yang longgar, ruangannya panas (kalau siang hari) gak ada plafon, lantai juga hanya ampar semen biasa. Jadi kalau musim panas kaya gini karena gak pake plafon, baru saja setahun (cat) udah pada mengelupas. Mungkin masyarakat lain dikit-dikit ngumpul uang di ulas kembali," katanya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
