Begini Alasan SMP PGRI 1 Kota Tangerang Kembali Pungut SPP
TitikKata.com-Perwakilan pihak SMP PGRI 1 Karang Tengah, Kota Tangerang, Tri Yudha, memberikan keterangan perihal pemungutan SPP yang kembali dilakukan disekolah tersebut.
Kepada TitikKata, Senin (29/4/2024) dia mengatakan bahwa sebab perihal terkait dikarenakan pihak sekolah sudah tidak mengikuti program sekolah gratis swasta Pemkot Tangerang sejak Januari tahun 2024.
"Dulu kita memang gratis, sekarang mulai tahun ini sudah berbayar kembali seperti semula untuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar," katanya.
Lebih lanjut, Yudha menjelaskan berbagai alasan pihak sekolah tidak mau mengikuti program sekolah swasta yang dicanangkan oleh kepemimpina Wali Kota Arif - Sachrudin itu.
"Ya pertama, kita kan biasa dari buku paket kita kasih ke anak-anak. Terus kita mau mengadakan cara belajar pake LKS, karena anak-anak itu kurang mau membawah buku dan membuka buku karena terlalu tebal. Nah, kita mau menggunakan LKS karena gratis ngga boleh pungut apa-apa. Terus itu kan gedung sekolah ada AC nya, kita pungut sepuluh ribu ngga boleh. Akhirnya jadi permasalahan lagi, sempat AC nya kita matikan karena ngga bisa bayar listrik dan ada biaya perawatannya," terangnya.
Untuk diketahui, Program swasta gratis Pemkot Tangerang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta.
Sebelumnya diberitakan, salah seorang wali murid siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Karang Tengah yang enggan disebut identitasnya, sebut saja ujang mengeluhkan adanya pungutan biaya SPP.
"Dulu memang pernah di gratiskan selama 6 bulan. Tapi dibeberapa bulan yang sekarang, kita harus membayar SPP kembali. Satu bulannya dua ratus ribu SPP nya. Jelas ini kan untuk orangtua siswa yang ekonomi nya kebawah pasti sangat keberatan, kita berharap itu dapat diberlakukan kembali seperti zaman nya Arif-Sahrudin menjabat," keluhnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
