Loading...

Iran: Tetap Menjadi Negara Islam atau Kembali ke Era Pahlavi, Langkah Indonesia Menjadi Juru Damai

Iran: Tetap Menjadi Negara Islam atau Kembali ke Era Pahlavi, Langkah Indonesia Menjadi Juru Damai
Pengamat Hukum Internasional dari Rajawali Cendekia Research Center, Muhammad Arbani. Foto: Istimewa
Reporter: Redaksi | Editor: Lani

Titikkata.com - Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah serangan militer yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah satu serangan paling serius dalam sejarah modern Iran karena dikabarkan menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei.

Pengamat Hukum Internasional dari Rajawali Cendekia Research Center, Muhammad Arbani, menilai situasi tersebut berpotensi memicu instabilitas besar di kawasan.

“Serangan ini bukan hanya berdampak secara militer, tetapi juga mengguncang stabilitas politik domestik Iran dan memperbesar risiko konflik regional,” ujar Arbani dalam keterangannya.

Gejolak Internal dan Perebutan Kekuasaan

Pasca-serangan, dinamika politik di Iran semakin kompleks. Kelompok loyalis pemerintahan menyatakan siap melakukan pembalasan, sementara kelompok oposisi yang banyak berada di luar negeri melihat peristiwa ini sebagai momentum perubahan.

Nama Reza Pahlavi kembali mencuat. Putra mendiang Shah Iran tersebut disebut-sebut berpeluang mengambil peran dalam transisi kekuasaan.

Dari pengasingannya di Amerika Serikat, Reza Pahlavi aktif menyuarakan agenda perubahan pemerintahan dan menggalang dukungan dari diaspora Iran.

Menurut Arbani, arah masa depan Iran sangat bergantung pada siapa yang akan memimpin selanjutnya.

“Jika kepemimpinan tetap berada di garis penerus Khamenei, maka Iran kemungkinan besar tetap mempertahankan sistem Republik Islam. Namun jika Reza Pahlavi berhasil memperoleh dukungan luas, kita bisa melihat Iran kembali ke model sekuler seperti era 1970-an dengan modernisasi cepat dan orientasi yang lebih Barat,” jelasnya.

Indonesia Dinilai Relevan Jadi Juru Damai

Di tengah eskalasi konflik, Arbani menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong perdamaian.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dianggap memiliki legitimasi moral untuk menjadi mediator.

“Indonesia sangat relevan mengambil peran sebagai penengah. Selain memiliki populasi Muslim terbesar, Indonesia dikenal dengan pendekatan diplomasi yang mengedepankan toleransi dan dialog,” ujarnya.

Ia menambahkan, diplomasi aktif Indonesia dapat menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara yang terlibat konflik.

Dampak ke Indonesia dan Ancaman Krisis Energi

Konflik ini juga berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor energi.

Penutupan Selat Hormuz menjadi faktor krusial yang memicu kekhawatiran kenaikan harga minyak dunia.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak global yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.

Jika distribusi energi terganggu, lonjakan harga minyak dan komoditas lainnya sulit dihindari.

Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia akan memasuki momentum Lebaran, di mana kebutuhan energi dan konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan.

“Penutupan Selat Hormuz dapat memicu efek domino terhadap harga minyak dan komoditas. Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” pungkas Arbani.

Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional diharapkan mengedepankan dialog dan menahan diri demi mencegah konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait