Loading...

Miris! 71 Kabupaten di Indonesia Lama Sekolahnya di Bawah 8 Tahun

Miris! 71 Kabupaten di Indonesia Lama Sekolahnya di Bawah 8 Tahun
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. (Foto: Istimewa/Niaga.Asia)
Reporter: 01Tkt | Editor: ridwanshaleh

Titikkata.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkap fakta mencengangkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan, Rabu kemrin(16/7/25). Sebanyak 71 kabupaten di Indonesia tercatat masih memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) di bawah delapan tahun. Bahkan, ada daerah yang hanya mencapai 2,2 tahun.

“Kita boleh bangga punya sekolah unggulan, tetapi jangan tutup mata terhadap ketimpangan yang masih terjadi. Ini soal keadilan pendidikan,” ujar Esti dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Esti menyoroti target nasional RLS sebesar 9,45 tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2026. Meski rerata nasional saat ini sudah 9,22 tahun, ketimpangan antarwilayah dinilai terlalu lebar untuk diabaikan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa hanya berbasis angka rata-rata nasional tanpa memperhitungkan kesenjangan antar-daerah. Menurutnya, daerah-daerah dengan capaian rendah harus mendapat perlakuan khusus melalui kebijakan afirmatif.

“Anggaran pendidikan jangan sampai turun. Khusus untuk pendidikan dasar dan menengah, harus naik dan berpihak kepada daerah-daerah yang tertinggal. Tidak bisa disamaratakan,” tegas Esti.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X, Furtasan Ali Yusuf. Ia mengkritik kebijakan distribusi alat digital ke sekolah-sekolah tanpa melihat kesiapan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet.

“Banyak daerah yang diminta pakai perangkat digital, padahal air bersih saja susah, listrik tidak ada, apalagi internet,” ujar Furtasan.

Komisi X mendorong Kemendikdasmen untuk memperkuat intervensi terhadap daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta wilayah marginal. Rapat kerja tersebut menghasilkan rekomendasi agar program afirmasi pendidikan lebih menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan hingga penyediaan sanitasi dan listrik yang layak di sekolah-sekolah.

“Kesenjangan ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan anak-anak Indonesia,” tutup Esti. (01Tkt)

 

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait