Ragam >

Pandangan Sistem Pemilu Proposional Terbuka dan Tertutup Versi Akademisi UMT

14 Juni 2023 | 16:14

Wakil Rektor I UMT, Dr. H. Desri Arwen, M.Pd. Foto: Najib

Reporter: Najib | Editor: Tama

TitikKata.com-Wakil Rektor (Warek) I Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Desri Arwen, memberikan pandangannya terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka dan tertutup.

Ditemui TitikKata Gedung UMT, Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (13/6/2023) Dia berpendapat, apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya dapat memiliki sisi positif dan negatif baik itu proposional terbuka ataupun tertutup.

"Kaitan dengan sistim Pemilu proposional terbuka apa proposional tertutup sesungguhnya apapun yang menjadi pilihan sebuah negara untuk melaksanakan sebuah Pemilu, itu ada plus minusnya dan pilihan itu tentu saja akan berkonsekuensi kepada rangkaian dari apa yang harus di lakukan untuk memenuhi pemilihan yang di pilih tersebut," ujarnya.

Pada proposional tertutup, kata Arwen, hak seseorang atas pencalonannya didalam partai politik dianggap tidak optimal, terlebih banyaknya kader partai yang mencalonkan diri dan mendapatkan angka pemilihan yang mencapai puluhan, sehingga dapat menghentikan langkah Calon Legislatif (Caleg) untuk bisa duduk dikursi parlemen meskipun suara yang didulang cukup tinggi.

"Contoh misalkan dia ternyata dapat nomor urut sepatu misalnya, kalo dengan pilihan proposional tertutup sudah hampir dipastikan kecil harapannya untuk terpilih karena berapapun banyak suara yang didapat nantinya itu pasti diutamakan yang nomor urut peci misalnya nomor urut atas gitu, sehingga dia merasa wah ngapain aja sih untuk capek-capek toh untuk suara saya nanti buat orglain yang memang urutannya diatas saya gitu, sehingga rasa untuk saling optimal dalam mempublikasikan dan mengkampanyekan dirinya dan mempublikasikan program-programnya itu kurang bersemangat dengan sistim proposional tertutup," ucap dia.

Kemudian, pada proposional terbuka, kata Arwen, masyarakat dapat menilai Caleg yang akan dipilihnya secara individu ketika mengkampanyekan dirinya dalam Pemilu 2024, dan suara yang didapat nantinya oleh masing-masing caleg dapat secara penuh untuk menempatkan caleg tersebut diatas kursi parlemen.

"Dan proposional terbuka juga ini yang menjadi pilihan kita sekarang memang lebih mengedepankan personalitas seseorang, sehingga dia bisa mengukur hingga dari dia mendaftar, upaya-upaya yang dia lakukan, dan nomor berapapun dia ditaro oleh partai nanti, dia akan terpilih sesuai dengan target dan pencapaian suara yang dia dapatkan, kalo ukurannya sekian ribu misalkan dia akan terpilih dia akan capai seperti itu dan dipastikan dia akan terpilih dan itulah keunggulan proposional terbuka nih dari sisi kepersonalan seseorang," katanya.

Namun, Arwen menilai jika dilihat dari sisi kepartaian, sistem proposional tertutup ini terkesan kurang mengakomodir ideologi dan garis-garis perjuangan yang dianut setiap partai politik yang berbeda.

"Disisi lain, disisi kepartaian seolah-olah partai hampir atau nyaris tidak memiliki kewenangan apa-apa hanya selain sebagai alat yang dipakai atau perahu yang dipakai memebuat mereka menjadi anggota legislatif, maka bagi partai yang menanamkan ideologi tertentu, dan misi, dan ideologi tertentu seolah-olah kurang terakomodir dengan sistim proporsional terbuka ini," tuturnya.

Menurutnya, bagi negara yang menggunakan sistem demokrasi, sah-sah saja jika akan melakukan perubahan mekanisme dalam Pemilu. Namun, perlu diperhitungkan kembali terkait waktu penetapan dan pelaksanaan Pemilu tersebut.

"Namun sesungguhnya dalam hal ini saya hanya menyampaikan apapun pilihan tersebut adalah sah sah saja di negara demokrasi, namun timeingnya saja yang harus diperbaiki, kalo untuk saat ini rasanya tiba-tiba berubah itu terkesannya mendadak sehingga nanti mengacaukan agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh partai-partai sehingga wajar kalo kita lihat sebagian besar partai menolak dengan sistim pilihan yang akan dirubah dari proposional terbuka menjadi proposional tertutup," tutupnya.