PMII Banten Aksi May Day, Soroti UMK, Outsourcing, dan Anak Putus Sekolah
Titikkata.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten turun ke jalan dalam aksi May Day 2026 di Perempatan Ciceri, Kota Serang.
Dalam aksinya, PMII Provinsi Banten menyoroti persoalan buruh dan krisis pendidikan.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten, Winah Setiawati menganggap Pemerintah tidak peka terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya buruh dan dunia pendidikan.
“Negara seolah mempertontonkan bahwa kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya, arah kebijakan pendidikan tidak jelas dan nasib buruh juga tidak menentu,” katanya, Sabtu (2/5/2026).
Winah menegaskan, PMII Banten sengaja mengangkat dua isu tersebut karena dinilai saling berkaitan dan sama-sama membutuhkan perhatian serius.
PMII juga menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap angka putus sekolah di Banten.
“Kami sudah koordinasi dengan sejumlah OPD, termasuk Dinas Pendidikan. Tapi niat baik kami untuk menyelaraskan data dan solusi tidak ditanggapi dengan serius,” ujarnya.
Dalam beberapa kegiatan lapangan, PMII mengaku telah mendata hampir 200 anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Serang dan Lebak.
Namun hingga kini, belum ada solusi konkret dari pemerintah provinsi.
“Data kami jelas. Tapi pemerintah belum merespons dengan baik. Ini yang menjadi kekecewaan kami,” tambahnya.
Selain isu pendidikan, PMII Banten juga membawa sejumlah tuntutan terkait ketenagakerjaan.
Winah menyebut ada lima poin utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Salah satunya adalah maraknya praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, PMII juga menyoroti pembayaran upah yang dinilai tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Sistem outsourcing juga menjadi perhatian kami. Ini bukan solusi, justru memperpanjang masalah ketenagakerjaan yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Tak hanya itu, PMII juga menyinggung persoalan lingkungan.
“Banyak pabrik mengabaikan dampak lingkungan. Akibatnya tanah rusak, banjir terjadi, dan masyarakat kesulitan beraktivitas,” paparnya.
Dalam tuntutannya, PMII mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung melihat situasi masyarakat.
“Pemerintah harus melek. Kami ini organisasi advokasi yang turun langsung ke masyarakat dan memiliki data valid. Seharusnya ini bisa diakomodasi,” tegasnya.
“Kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan,” tutupnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
