Politisi PDI-Perjuangan Soroti Kebijakan Kesehatan yang Rugikan Masyarakat
Titikkata.com — Politisi PDI-P yang juga Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR), Ribka Tjiptaning, gelar konferensi pers terkait kebijakan kesehatan pemerintah yang dianggapnya merugikan rakyat.
Ditemui TitikKata di Kekini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta, ia mengkritisi salah satunya terkait statement Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, soal sarankan rakyat menggunakan asuransi swasta beberapa waktu lalu.
“Kalau yang masalah (asuransi) swasta, itu tidak boleh Menteri Kesehatan justru malah menganjurkan rakyat nya untuk asuransi kesehatan swasta. Itu membuktikan bahwa Menteri Kesehatan tidak sanggup. Dia lempar handuk. Keluar aja, turun aja kalau kayak gitu. Namanya asuransi kesehatan untuk rakyatnya itu, itu bukti negara hadir. Kalau dibilang BPJS rugi, memang BPJS dibuat untuk rugi. Karena kan itu bukan asuransi. BPJS itu hibah negara. Karena saya ikut bikin UU nya waktu itu. Jadi memang untuk rugi. Itu bukti hibah negara. Kan negara ini tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, dalam momentum 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, Ribka juga mengusulkan diadakan rapat terbatas terkait BPJS.
“Kita bukan anti-Prabowo. Tapi kalau dia tidak pro-rakyat mau ngapain. Ini sudah paling jalan kita yang paling lentur memberikan di 100 hari ini jalan keluar. Beli kelas III semua dibayar oleh BPJS siapapun disitu. Panggil Dirut BPJS ke Istana sana khusus ada Rapat Terbatas (Ratas) tentang BPJS. Bisa sebetulnya. Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS nya. Kalau saya bisa berani. Ini harus ada Ratas tentang BPJS,” ujarnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
