Loading...

PR Gubernur DKI Jakarta Selesaikan Urusan Daya Tampung Sekolah Negeri

PR Gubernur DKI Jakarta Selesaikan Urusan Daya Tampung Sekolah Negeri
Reporter: Fifi | Editor: Tama

Titikkata.com - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyoroti soal daya tampung Sekolah Negeri jenjang SMP dan SMA/SMK di Jakarta yang belum maksimal.

Kepada TitikKata melalui pesan rekaman video, Jumat (7/6/2024), Efriza menjelaskan pandangannya.

“Persoalan DKI Jakarta saat ini menjadi sisi yang menarik karena DKI Jakarta akan menuju pada pemilihan kepala daerah dan rata-rata yang hadir sebagai calon kepala daerah atau yang diusulkan sebagai kepala daerah adalah orang-orang yang sudah mengemban jabatan kepala daerah maupun yang belum. Tapi mereka umumnya adalah orang-orang yang matang dan orang-orang yang berada di level nasional. Hanya persoalannya belum ada yang menyentuh sisi pendidikan, dan belum ada yang peduli terhadap pendidikan. Padahal pendidikan di DKI Jakarta sesuatu yang sangat miris, contohnya saja SMA Negeri itu ada sekitar 35 persen saja daya tampungnya, artinya sekitar 65 persen itu dari siswa yang bisa jadi tidak tertampung. Lalu bagaimana dengan SMP Negeri 47 persen dan tentunya sekitar 53 persen dia tidak tertampung,” katanya.

“Persoalannya adalah bagaimana mengintegrasikan, bagaimana daerah-daerah ataupun sekolah-sekolah yang bisa menampung dari para siswa. Kemudian, persoalan berikutnya bagaimana kalau siswanya itu tidak tertampung sementara DPRD DKI Jakarta sudah dipikirkan untuk sekolah swasta digratiskan 9 tahun ataupun 12 tahun kalau seandainya sampai SMA,” tambahnya.

Menurut Efriza, permasalahan pendidikan ini nantinya bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur DKI yang akan datang.

“Dan ini adalah persoalan yang harus diselesaikan dan harus ditanggungjawabkan oleh nanti gubernur terpilih. Tanggungjawab gubernur terpilih, ia harus bisa menjembatani bekerjasama kemudian ia juga harus bisa untuk membangun kepercayaan pada sektor swasta  bahwa Jakarta siswanya itu semua tertampung. Dan semunya tidak ada lagi yang putus sekolah atau ijazahnya itu ditahan ataupun persoalan tidak mendapatkan pendidikan. Jangan sampai persoalan ini terus menerus menjadi sebuah anomali DKI Jakarta ataupun jakarta saat ini begitu besar, begitu menjadi barometer, menjadi magnet bagi orang-orang untuk maju sebagai kepala daerah tapi nyatanya soal pendidikan DKI Jakarta selalu mendapatkan suatu hal yang masih menjadi PR besar,” katanya.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait