Rakernas I PDIP: Alarm Demokrasi Dinyalakan, Megawati Tegaskan Tolak Kriminalisasi Kritik
Titikkata.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP dengan pesan politik tegas terkait kondisi demokrasi Indonesia. Forum yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026), menempatkan pelemahan demokrasi dan pembungkaman kritik sebagai ancaman serius bagi kehidupan bernegara.
Rakernas yang berlangsung sejak 10 Januari 2026 itu menghasilkan 21 rekomendasi eksternal, dengan penekanan kuat pada penguatan fungsi checks and balances, kebebasan pers, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Rakernas PDI Perjuangan yang pertama ditutup dengan resmi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” ujar Megawati di hadapan ribuan kader dari seluruh Indonesia.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menyatakan, Rakernas mengidentifikasi krisis keteladanan dan menyempitnya ruang demokrasi sebagai persoalan mendasar bangsa. Menurutnya, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi prosedur elektoral semata.
“Demokrasi hanya bisa hidup jika kritik dilindungi, bukan dikriminalisasi. Negara wajib berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan,” kata Jamaluddin.
PDIP secara eksplisit menolak penggunaan aparat penegak hukum untuk membungkam kritik publik. Rakernas juga mendesak reformasi berkelanjutan institusi hukum agar independen dan bebas dari intervensi politik.
Isu demokrasi elektoral turut disorot. PDIP menegaskan komitmen mempertahankan pilkada langsung, menekan biaya politik melalui inovasi sistem pemilu, serta menindak tegas praktik politik uang yang dinilai merusak kedaulatan rakyat.
Rakernas ini menjadi penanda sikap PDIP sebagai kekuatan politik yang menempatkan demokrasi substantif sebagai agenda utama di tengah dinamika nasional yang kian kompleks. (Ttk01)
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
