Situasi Politik di Indonesia, WMJ Minta Pemerintah Hentikan Ketidakadilan
Titikkata.com - Women's March Jakarta (WMJ) menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidakadilan.
Seruan itu akan dilakukan dalam bentuk aksi bertajuk 'Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki,' di Monas, pada Sabtu (7/212/2024) besok.
Ditemui TitikKata di Kantor YLBH, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), Koordinator WMJ tahun 2024, Ally Azni menjelaskan alasan mengangkat tema tersebut.
"Banyak sekali intrik-intrik dan akting-akting politisi sebetulnya yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan eksekutif dan khususnya semua sebetulnya tiga cabang pemerintahan itu melakukan banyak akting-akting yang darderdor yang membuat sebetulnya masyarakat kelimpungan secara politis sebetulnya, karena mereka ini seakan-akan seharusnya ada perubahan, keadilan sosial tapi mereka malah berebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Mulai dari perubahan-perubahan peraturan, terus undang-undang pemilu yang tiba-tiba disahkan atau dari kemarin kita juga melihat pergerakkan masyarakat sipil yang mulainya dari twitter. Kalau teman-teman tau peringatan darurat itu karena kita sudah mulai jengah atas aksi-aksi yang sebetulnya mereka lakukan untuk masyarkat, tapi yang dilakukan hanya untuk dirinya sendiri," katanya.
Sementara, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra mengatakan arah pemerintah saat ini dapat terlihat dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun, dimana sangat mengutamakan pada investasi.
"Ketika kita melihat lebih jauh lagi masalah-masalah seperti ini sudah mulai terjadi dan juga dibentuk dari regulasi lewat kebijakan dimasa pemerintahan Jokowi, dan ini terus berlanjut sampai hari ini. Kita bisa lihat dari prolegnas yang sudah diusulkan oleh DPR saat ini itu ada banyak sekali revisi Undang-Undang TNI, revisi UU Polri, revisi UU Penyiaran, kemudian kita lihat juga hari ini juga ada Undang-Undang PSN, dimana itu memperlihatkan kearah mana sebenarnya pemerintah kita ini mau membawa negara ini. Kita lihat bahwa dari kemarin sampai hari ini yang diutaman oleh pemerintah adalah untuk investasi, dan kepentingan investasi ini semuanya tidak ada yang melihat kebutuhan masyarakat, semuanya terkait dengan infrastruktur kemudian bagaimana menaikkan keuntungan negara dan lain-lain. Tapi kita lihat lagi ketika setiap kasus-kasus pembangunan ini ada banyak sekali pelanggaran HAM disana, dan ketika ada pelanggaran HAM tentu saja perempuan dan juga anak dan juga kelompok minoritas lainnya adalah korban paling besar dan juga korban sebagai garda terdepan," ucapnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
