17 Paket Pekerjaan Dinas PUPR Kota Cilegon Tidak Sesuai Kontrak Jadi Temuan BPK
TitikKata.com-Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta mengakui adanya catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten.
"Sekarang kan (LKPD 2022 Pemkot Cilegon) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa catatan, nah catatan ini yang harus kita selesaikan," ucap Wakil Wali Kota Cilegon, usai ditemui di gedung DPRD Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman, Ramanuju, Purwakarta. Selasa, (18/7/2023).
"Memang itu ada tenggat-tenggat tertentu ya, tapi secara umum harus ada progres yang penting dari hari ke hari harus ada progres LHP BPK diselesaikan, dikurangin, dituntaskan," kata Sanuji.
Politisi PKS menyebut, catatan LHP LKPD 2022 Pemkot Cilegon perlu peran Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
"Komunikasi juga dengan inspektorat agar segera dilakukan langkah-langkah jika diperlukan ada rapat kordinasi OPD dipanggil membuat draft time table-nya untuk bisa menyelesaikan LHP BPK, yang kecil-kecil juga harus tetap diselesaikan," ujar Sanuji.
Untuk diketahui, catatan predikat WTP LHP LKPD 2022 Pemkot Cilegon diantaranya terkait Aset Tetap Peralatan, bukti pertanggungjawaban belanja BBM dan pelumas pada 5 OPD yang tidak sesuai ketentuan, serta terkait pengelolaan dana BOS yang belum memadai.
Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2022 Nomor 23.A/LHP/XVIII/.SRG/05/2023 tanggal 25 Mei.
Bahkan, ada 4 catatan atau temuan BPK, diantaranya pelaksanaan 17 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal tersebut, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.299.036.180,85.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
