Aksi di KP3B, Mahasiswa Pertanyakan Realisasi Program Andra-Dimyati di Banten
Titikkata.com - Setahun sudah kepemimpinan Andra-Dimyati di Provinsi Banten, kinerjanya kini jadi sorotan mahasiswa yang menuntut beberapa poin.
Koordinator Umum Komunitas Soedirman (KMS) 30, Bento, mengaku Andra Soni dan Dimyati Natakusumah belum maksimal dalam membangun Provinsi Banten.
"Satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati seharusnya menjadi momentum perubahan bagi Provinsi Banten. Pemerintah menjanjikan pembangunan yang adil dan merata melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun hingga memasuki tahun 2026, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak persoalan dasar masyarakat masih belum terselesaikan," katanya di tengah-tengah aksinya di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Palima, Kota Serang. Senin, (23/2/206).
Bento menilai, pasangan Andra-Dimyati masih mengejar capaian secara individu. Belum menunjukkan kepercayaan publik.
"Di tengah gencarnya klaim keberhasilan pembangunan, kondisi Banten justru memperlihatkan wajah ketidakadilan yang nyata. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 Februari 2026, dari empat Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Banten, hanya RSUD Banten yang memenuhi kelengkapan tujuh dokter spesialis sesuai Standar Ketenagaan Minimal. Tiga rumah sakit lainnya, RSUD Malingping, RSUD Cilograng, dan RSUD Labuan, masih mengalami kekurangan tenaga medis. Fakta ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan yang layak masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," paparnya.
Di sektor pendidikan, lanjut Bento, ketimpangan juga berlangsung secara serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Banten hanya 9,56 tahun. Bahkan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, rata-rata lama sekolah masih jauh di bawah rata-rata nasional.
"Program Sekolah gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Banten menargetkan 87.000 siswa, namun hingga awal 2026 realisasinya baru mencapai sekitar 60.700 siswa atau 70 persen dari target. Hingga kini, pemerintah belum membuka data sebaran penerima program secara rinci per daerah, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan ketertinggalan pendidikan tertinggi," ujarnya.
Bento pun menilai, pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten belum berpihak pada kebutuhan rakyat. Pemerintah daerah lebih menonjolkan proyek-proyek besar dan simbolik.
"Sementara kondisi jalan provinsi yang rusak, keterbatasan akses desa, serta lemahnya konektivitas wilayah selatan Banten masih menjadi persoalan nyata. Bahkan, pemerintah kerap masuk ke pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani yang bukan menjadi kewenangan utamanya, sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan, inefisiensi anggaran, dan kaburnya tanggung jawab antartingkat pemerintahan," tuturnya.
"Kondisi sosial-ekonomi Banten semakin mempertegas kegagalan arah pembangunan tersebut. Pada September 2025, sebanyak 5,51 persen penduduk Banten atau sekitar 760.850 jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 6,63 persen pada November 2025 dan menempatkan Banten sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi keempat secara nasional. Kondisi ini menjadi ironi besar bagi provinsi industri yang dipenuhi kawasan pabrik dan investasi, tetapi belum mampu menjamin lapangan kerja yang layak dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyatnya," pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
