Loading...

Aktivis Mahasiswa Desak KPK Audit Dugaan Nepotisme di Banten: Adik Wakil Gubernur Diangkat Jadi Kepala Bapenda

Aktivis Mahasiswa Desak KPK Audit Dugaan Nepotisme di Banten: Adik Wakil Gubernur Diangkat Jadi Kepala Bapenda
Aksi protes mewarnai Kantor Gubernur Banten di kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (7/11/2025). Foto: Istimewa
Reporter: Jejen | Editor: Lani

Titikkata.com - Aksi protes mewarnai Kantor Gubernur Banten di kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (7/11/2025).

Sekelompok aktivis mahasiswa dari Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menyuarakan kritik keras terhadap pengangkatan Berly Rizki Natakusumah, adik kandung Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten.

Koordinator KMS 30, Bento, menilai langkah tersebut mencerminkan praktik nepotisme dan kronisme yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi di lingkungan birokrasi.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah.

“Adik Dimyati pernah tersandung kasus. Praktik seperti ini sangat berisiko membuka ruang nepotisme. Kami meminta KPK segera melakukan audit dan menelusuri apakah ada campur tangan politik keluarga dalam proses pengangkatan ini,” tegas Bento di sela-sela aksi demonstrasi.

Para mahasiswa juga meminta Inspektorat Provinsi Banten untuk menindaklanjuti dugaan tersebut dengan mengaudit seluruh tahapan seleksi jabatan Kepala Bapenda.

Mereka khawatir, pengangkatan Berly hanya menjadi awal dari meluasnya jaringan keluarga di posisi strategis pemerintahan, yang bisa berdampak pada pembagian proyek dan kebijakan yang tidak objektif.

“Walaupun secara administratif mungkin sah, tapi secara etika dan moralitas, ini mencederai semangat reformasi birokrasi. Pemerintah harus sensitif terhadap hal-hal seperti ini agar tidak menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya lagi.

Mahasiswa mendesak Gubernur Banten untuk membuka hasil seleksi jabatan Kepala Bapenda secara transparan kepada publik.

“Kami menuntut audit terbuka. Bila hasil audit menunjukkan adanya pelanggaran atau intervensi, maka pengangkatan jabatan itu harus dibatalkan,” tandas Bento menutup orasinya.

Aksi tersebut mencerminkan keprihatinan kalangan mahasiswa terhadap masih kuatnya aroma nepotisme di tubuh birokrasi daerah, meski semangat reformasi pemerintahan terus digaungkan.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait