Bawaslu Banten Mulai Sidangkan Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PDIP
Titikkata - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mulai menggelar sidang perihal persoalan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 Pandeglang-Lebak, di ruang sidang Bawaslu Banten, Kota Serang, Rabu (24/4/2024).
Kepada TitikKata, ketua Bawaslu Banten Ali Faisal saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Kamis (25/4/2024), menjelaskan pihak terkait.
“Ini sidang pemeriksaan pelanggaran administratif, administratif itu terkait dengan tiga hal, prosedur tata cara dan mekanisme dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi yang diduga kan nanti oleh pelapor ini,” ujar Ali Faisal.
“Nanti kalau pelanggaran administrasi kan berarti dia terbukti si para tergugat itu melakukan pelanggaran administratif, itu bukan langsung kepada hasil itunya yah, tapi bahwa nanti di dalam putusan ada perhitungan itu soal lain, tetapi fokus hitungan nanti pada pelanggaran administratifnya,” katanya.
Lebih lanjut Ali menjelaskan, sidang lanjutan sengketa Caleg ini akan dilaksanakan kembali pada 26 April 2024, dengan agenda pembacaan jawaban dari para terlapor. Sedangkan, pihak terlapor PPK akan digantikan oleh KPU Lebak dan Pandeglang karena masa kerja sudah berakhir.
Sementara, tim data pelapor Caleg DPR RI dari PDIP Bonie Triana, Enday Hidayat menambahkan, pihaknya melaporkan caleg DPR RI Tia Rahmania dan 13 PPK di Lebak dan Pandeglang yang diduga terlibat dalam penggelembungan suara.
“Ada sekitar 400 suara yang kita laporkan ke Bawaslu Banten. Bukti yang kita sampaikan tentu menyandingkan dengan form form oleh KPU di Pemilihan Legislatif kemarin,” katanya.
“Apapun yang terjadi, kita menunggu dari pihak Bawaslu Provinsi, yang pasti tugas kita dari tim data hanya menyampaikan terjadinya tiga unsur penggelembungan, pemindahan suara partai dan hilangnya suara Boni Triana,” tandansya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
