Dikritik Perempuan Anti Korupsi, Pj Gubernur Banten Tuntut Al Muktabar Serius Kelola APBD
TitikKata.com - Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten, menggelar aksi unjuk rasa terkait sejumlah kebijakan yang diambil Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, yang dianggap menyimpang dan tidak wajar selama menjabat sebagai Pj Gubernur. Aksi demonstrasi itu di lakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (20/02/2023).
Dalam aksinya, pendemo perempuan membawa beberapa poster yang berisi kritik dan protes terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar. Terutama dalam melakukan perampingan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) di lingkungan Pemprov Banten.
Isu lain yang menjadi perhatian Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten, adalah soal banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh Plt.
Koordinator lapangan di hari Keadilan Sosial Sedunia itu, Maria Ulfa mengatakan, kebijakan perampingan SOTK itu berpotensi menimbulkan masalah.
"APBD tahun 2023 sudah ditetapkan pada Desember 2022, sekarang SOTK nya malah dirampingkan. Bagaimana APBD bisa terserap, jelas yang akan menjadi korbannya ya rakyat Banten," katanya.
Ulfa juga menyebut Al Muktabar telah membuat gaduh. "Kami juga menilai kebijakan Pj. Gubernur malah membuat gaduh, dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon tiga di lingkungan Pemprov Banten. Mereka dibuat resah dan tidak nyaman dalam bekerja," ujar dia.
Karena itu Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten, mendesak agar Pansus DPRD Banten, menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK.
"Stop perubahan SOTK"! demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa mereka. "DPRD harus bersikap tegas untuk menghentikan pembahasan perubahan SOTK itu, agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat," ujarnya.
Para demonstran sempat melakukan aksi teatrikal dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
