DPRD Banten Soroti Serapan Anggaran OPD Masih Rendah
Titikkata.com - Komisi II DPRD Provinsi Banten mengevaluasi serapan anggaran triwulan pertama di beberapa organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) hingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dinilai masih rendah.
“Karena masih ada anggaran yang belum teralokasikan karena efisiensi, sementara ke depan juga masih ada efisiensi, jadi kami harus terus intens dengan OPD untuk berbicara mengenai evaluasi lagi mana yang memang yang harus diserap,” ucap Koordinator Komisi II sekaligus wakil ketua DPRD Banten, Eko Susilo di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (12/52026).
Hal serupa disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, menambahkan serapan anggaran diakhir tahun menjadi masalah klasik OPD yang terus berulang, sehingga harus dihentikan.
Menurutnya, kebiasaan tersebut menciptakan risiko kualitas pekerjaan yang rendah dan pelaporan yang tidak akuntable.
“Secara normatif memang saat ini belum berjalan maksimal, kecuali penyerapan dari belanja pegawai rata-rata 18 persen, walaupun ada penyerapan dan realisasi yang cukup menggembirakan di angka 24-25 persen,” kata Iip.
“Kita mendorong agar realisasi anggaran ini lebih dipacu kembali karena ini kaitan dengan perputaran uang di Banten dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten,” sambung dia.
Sementara, Kepala DLHK Banten, Wawan Gunawan berkomitmen akan terus meningkatkan realisasi serapan anggaran belanja dan barang.
“Alhamdulilah kita dari pagu Rp65 miliar untuk realisasi belanja pegawai itu dan belanja barang jasa kita sudah sekitar 29 persen, untuk pendapatan ya kurang lebih dari target Rp200 jutaan itu udah 45 persen,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
