Luhut Pede Belanja Pemerintah Dengan E Katalog Pangkas Korupsi
TitikKata.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pendjaitan pede e katalog dalam pengadaan proyek pemerintah bisa memangkas korupsi di tanah air. Realisasi serapan belanja produk dalam negeri melalui sistem elektronik ini diakui telah lebih baik dari sebelumnya.
"Pemerintah sekarang membangun ekosistem di dalam pemerintahan yang berbasis elektronik untuk terus menurunkan Korupsi," ujar Luhut usai membuka Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (Gernas BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (10/2/2023).
Dia menuturkan dengan ekosistem yang dibangun pemerintah berbasis elektronik, efisiensi akan tercapai. Sehingga a korupsi pasti akan menurun. Untuk itu, Dia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat menggunakan e Katalog.
"Jadi saya harap Pemda (pemerintah daerah) mengintegrasikan pemerintahan kementerian/lembaga untuk berbasis elektronik," katanya.
Dia menuturkan tahun 2022 pencapaian optimalsiasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) kementerian, lembaga, pemda dan BUMN melebih target.
"Tahun lalu target kita 400 triliun. Tapi tercapai 762, 75 triliun atau 76,2 persen naiknya," ungkap Luhut.
Untuk tahun 2023, lanjut dia, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri sebanyak 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e katalog.
"Tahun ini kita ingin mencapai 95 persen. Kita harap 95 persen nanti pembelanjaan pemerintah semua sudah melalui e katalog," terangnya.
"Dan itu akan membangun nanti industri-industri kecil, tahun lalu dari BPS disampaikan tercipta 2,6 juta lapangan kerja akibat dari 2 katalog, karena buatan dalam negeri," tutur Luhut.
Dia berujar, bangga buatan dalam negeri ini mentransformasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang lebih bagus.
"Kita sekaligus membuat semua pemerintahan berbasis elektronik," katanya.
Dia berharap dalam dua tahun ke depan yakni tahun 2023 dan tahun 2024 pemerintah sudah bisa menyempurnakan e katalog untuk menekan angka korupsi.
"Saya berharap persepsi indeks korupsi Indonesia akan jauh lebih bagus dari waktu waktu yang lalu," pungkas dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
