Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Banten, Soroti Krisis Pendidikan di Tanah Jawara
Titikkata.com - Sejumlah mahasiswa dari BEM Banten Bersatu dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Banten, Senin (4/5/2026) hingga larut malam.
Sekretaris BEM Banten Bersatu, Torik Suliapawitra, mengatakan, angka partisipasi sekolah di Banten masih rendah baru mencapai sekitar 70 persen, sehingga masih ada tiga dari sepuluh anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
“Ini menunjukkan masih banyak anak di Banten yang membutuhkan akses pendidikan yang layak,” ucap Torik disela-sela orasi.
Selain itu, Torik juga menyoroti infrastruktur pendidikan yang dianggap belum merata, seperti di SMK Negeri 7 Kota Serang, yang masih kekurangan sarana penunjang seperti meja belajar dan perlengkapan praktik siswa.
Lanjutnya, ketimpangan akses pendidikan juga terlihat di beberapa daerah.
Di Kabupaten Pandeglang, sekitar 42 ribu anak masih terbatas akses pendidikannya, sedangkan di Kota Tangerang jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu.
“Kami ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah serius mengawal isu-isu ini bersama masyarakat,” katanya.
Tak lama mahasiswa bergiliran orasi, perwakilan Pemprov Banten yakni Sekda Deden Apriandhi, Kepala Dindikbud Banten Jamaluddin, dan Kepala Biro Umum Setda Ali Hanafiah mendatangi massa aksi.
Mereka berdialog mengenai tuntutan para mahasiswa, Sekda Deden menyampaikan upaya menekan angka putus sekolah dengan program sekolah gratis yang anggarannya bahkan mencapai kurang lebih Rp400 miliar.
Program itu juga kata Deden mencoba menekan persoalan penahanan ijazah oleh pihak sekolah yang kerap terjadi saat orang tua siswa tidak bisa membayar SPP.
“Dengan adanya program sekolah gratis swasta yang dibiayai oleh Pemprov ini juga meminimalisir penahanan ijazah karena salah satu persyaratan yang disampaikan kepada pihak sekolah tidak ada lagi ijazah yang ditahan karena semua biayanya sudah ditanggulangi Pemprov,” kata Deden.
Kepala Dindikbud Banten, Jamaluddin menambahkan, program sekolah gratis diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Banten.
“Saya rasa anggaran luar biasa sekitar Rp400 miliar yang tadi disampaikan Pa Sekda ini menjangkau hampir 60 ribu penerima manfaat. Dan kedepan sampai tiga tahun depan sampai angka 180 ribu dan ini luar biasa saya rasa dengan anggaran yang sangat wajar,” ujarnya.
Selain sekolah gratis, tahun ini juga Pemprov katanya akan melakukan revitalisasi sekolah rusak di Banten di Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangeran, dan Tangsel.
"Ini menunjukan bahwa Pemprov Banten sangat concern dengan pendidikan,” tuturnya.
Dialog antara massa aksi dan perwakilan Pemprov kemudian ditutup dengan penandatanganan surat perjanjian agar seluruh tuntutan massa aksi bisa dipenuhi oleh Pemprov.
Surat perjanjian itu ditandatangani oleh Deden.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
