Loading...

Organisasi Masyarakat Lintas Sektor Bakal Gelar Konferensi Tenurial 2023

Organisasi Masyarakat Lintas Sektor Bakal Gelar Konferensi Tenurial 2023
Organisasi sipil. Foto: Mayzka
Reporter: Mayzka | Editor: Tama

TitikKata.com-Organisasi masyarakat sipil di Indonesia akan menggelar Konferensi Tenurial 2023 bertema 'Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekologis melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam' pada 16-17 Oktober 2023 mendatang.

Ditemui TitikKata pada Jumat (13/10/23) di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sekretaris Jendral (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyampaikan perihal terkait.

“Jadi ini konferensi yang merupakan rekonsolidasi gerakan masyarakat sipil lintas sektor. tidak hanya gerakan petani, gerakan reforma agraria, gerakan masyarakat adat, ada juga gerakan lingkungan, gerakan buruh, gerakan nelayan, gerakan perempuan, dan gerakan pemuda. Itu akan bergabung untuk menyatukan pandangan terhadap krisis krisis agraria dan sumber sumber daya alam yang selama ini semakin tercerabut dari petani, dari masyarakat adat, dari nelayan, dan kaum marjinal lainnya yang selama ini di dalam struktur agraria itu semakin tersingkir.”, ujar 

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk antisipasi termasuk bentuk proteksi terhadap pemerintahan kedepannya. 

“Untuk menjadi konsolidasi gerakan masyarakat sipil sebagai kelompok yang bisa membangun narasi tandingan juga mendorong resolusi-resolusi bagaimana penguatan hak atas tanah bagi petani bagi masyarakat adat itu semakin menguat. Termasuk bagaimana proteksi terhadap tidak hanya daratan bagi kampung kampung nelayan tetapi juga akses dan wilayah tangkap bagi nelayan. Yang sekarang itu di banyak dikuasai oleh investasi berbasis konservasi”, ujarnya.

Dewi juga berharap, konferensi nantinya menghasilkan rekomendasi untuk perubahan yang baik kedepannya.

“Kita harapkan adanya rekomendasi solusi untuk pemerintahan ke depan Yang bersifat perubahan fundamental termasuk juga sebagai evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi Yang kurang lebih selama sembilan tahun Itu lebih banyak krisis agraria yang dialami oleh masyarakat ketimbang pemenuhan hak rakyat," ujarnya.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait