Penyadapan Presiden Prabowo Terbongkar, Pengamat: Intelijen Bekerja dalam Diam
Titikkata.com - Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi sorotan publik.
Di balik proses pengungkapan perkara tersebut, terdapat peran strategis intelijen yang dinilai turut berkontribusi melalui pertukaran informasi rahasia kepada aparat penegak hukum.
Pengamat Intelijen, Muhammad Arbani, menilai keberhasilan aparat kepolisian mengungkap dugaan praktik penyadapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari koordinasi dan kerja sama dengan institusi intelijen.
Menurut Arbani, lembaga intelijen memiliki mekanisme kerja tersendiri dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu kontribusi utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi strategis kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.
"Bahwa pengungkapan kemarin pengungkapan segala hal yang berkaitan dengan penyadapan dan sebagainya itu juga ada kerjasama intelijen. Jadi itu adalah informasi yang bersifat rahasia yang diberikan kepada Polri sebagai yang berwenang melakukan penangkapan," ujar Arbani dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, institusi intelijen tidak berada pada posisi sebagai pelaksana penangkapan. Perannya lebih menitikberatkan pada pengumpulan informasi, deteksi dini, analisis ancaman, hingga memberikan bahan intelijen kepada instansi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum.
"Karena instansi intelijen itu memang tidak boleh melakukan penangkapan dia hanya melakukan pemberian informasi dan juga informasi tersebut tidak akan diberikan kemana-mana. Makanya seolah-olah instansi intelijen ini diam tapi kerja dalam diam dan berhasil dan bahwa itu terbukti pengungkapan itu tidak lepas dari kerjasama intelijen," tuturnya.
Arbani menilai, karakter kerja intelijen yang tertutup kerap membuat kontribusinya tidak terlihat di ruang publik.
Padahal, informasi yang dihimpun secara senyap dapat menjadi elemen penting dalam membantu aparat mengidentifikasi ancaman dan menentukan langkah penegakan hukum.
Dalam konteks kasus penyadapan Presiden Prabowo, kerja sama tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi antarlembaga negara, terutama ketika ancaman menyangkut keamanan kepala negara dan kepentingan strategis nasional.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkembangan penyidikan pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, disertai dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Perkembangan berikutnya, pada 5 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tersangka keempat berinisial SU yang diduga memiliki peran memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan.
Namun, yang bersangkutan belum ditahan karena sedang menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan kepala negara bukan hanya persoalan pengamanan fisik, melainkan juga perlindungan komunikasi, informasi strategis, dan sistem elektronik dari segala bentuk penyalahgunaan.
Menurut Arbani, keberhasilan pengungkapan perkara tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kerja intelijen tidak selalu harus tampil di depan publik.
Justru melalui mekanisme kerja tertutup, pertukaran informasi yang terjaga, dan koordinasi dengan aparat berwenang, intelijen dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi serta mengungkap potensi ancaman terhadap negara.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
