Polemik SMAN CMBBS, DPRD dan Gubernur Banten Saling Lempar Tanggung Jawab
TitikKata.com - Polemik sekolah negeri unggulan SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) masih terus bergulir. Setelah menjadi sorotan Komisi V DPRD Banten, Pemerintah Provinsi Banten, mengharapkan solusi bersama atas persoalan sekolah unggulan berkonsep boarding (asrama) itu.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Banten, melempar masalah SMAN CMBBS agar segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten didesak untuk mengambil kebijakan cepat dalam menyelesaikan polemik SMAN CMBBS, sekolah unggulan yang dianggap belum bisa disebut unggul karena lingkungan, fasilitas hingga bangunan tidak memadai.
Menanggapi kritikan DPRD, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menekankan bahwa DPRD memiliki kewenangan pengawasan, budgeting dan legislasi dalam permasalahan SMAN CMBBS.
"Kita bersama DPRD, karena pemerintahan daerah itu Gubernur dan DPRD, artinya kita bersama mencari solusi atas berbagai hal yang terus kita tingkatkan," ujar Al Muktabar kepada TitikKata.com pada Kamis (2/2/2023).
Dalam waktu dekat, Al Muktabar memastikan akan bertemu DPRD Banten untuk membahas masalah SMAN CMBBS.
"Kita nanti akan bersama DPRD mengambil langkah-langkah terukur untuk memaksimalkan peran fungsi dari sekolah (CMBBS,red)," katanya.
Orang Nomor 1 di Banten itu mengaku, butuh proses penjang untuk menyelesaikan masalah SMAN CMBBS.
"Jadi kan semua itu memperlukan proses untuk pencapaianya dan tentu secara tahapan bahwa ada tahapan perencanaan ada tahapan pelaksanaan, dan pertanggngjawaban, dan diujung ada evaluasi," terang Al.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa melakukan inpeksi mendadak (sidak) SMAN CMBBS pada 23 Januari 2023 lalu. Dia menemukan sejumlah permasalahan di sekolah unggulan milik Pemprov Banten.
"Kita sidak CMBBS untuk melihat cara pembelajaran dan lingkungan sekolah. Nah ketika kami hadir disana sisi lingkungan sekolah tidak melihat ada representatif nilai keunggulan, karena beberapa yang kami temui disana ada bangunan yang tidak terurus, bahkan banyak sudah ditumbuhi oleh rumput dan pepohonan. Ada beberapa ruangan yang juga tidak bisa digunakan karena ada pelafon yang sudah rusak, terus perabotan-perabotan yang tidak bisa digunakan," kata Yeremia.
Dalam pengamatanya, Politisi PDIP itu menjelaskan dari sisi pembelajaran didalam kelas tidak ada siswa di jam pelajaran dan tidak ada guru di sekolah tersebut.
"Ketika misalnya guru izin semestinya harus ada laporan kepala sekolah atau surat izinya, jadi tidak semata-mata tidak ada diruang kelas. Harus ada SOP ketika guru tidak bisa mengajar di hari itu, apakah ada guru pengganti, jadi jangan dibiarkan anak melaksanakan tugas tapi tidak ada pendampingan dari guru," terang Yeremia.
Disisi lain, dia mengaku prihatin secara anggaran belasan miliar setiap tahunnya dialokasikan untuk membiayai pendidikan di SMAN CMBBS, namun kondisi sekolah tidak berbandung lurus dengan anggaran yang diberikan.
"Dari belasan miliar ini kita tidak melihat ada output yang betul bahwa CMBBS ini menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan generasi unggul seperti cita cita diawal pembentukannya," ungkapnya.
Yeremia mendesak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar) untuk segera mengambil tindakan agar pemeliharan lingkungan sekolah, gedung-gedung terbengkalai hingga pola pemebelajaran direview kembali.
"Akselerasi ini harus disegerakan sehingga kita tidak membuang waktu dan membuang uang lebih banyak lagi untuk CMBBS yang belum terlihat keunggulannya. Jadi jangan sampai kita mengevaluasi tetapi butuh waktu yang lama," pungkas Yeremia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
