Rakor Forum Perangkat Daerah Banyak Usulan Terkait Bantuan Keuangan hingga Penghapusan Aset Daerah
TitikKata.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, menggelar forum perangkat daerah tahun 2024 yang dihadiri seluruh kepala BPKAD kabupaten/kota se Banten, perwakilan perbankan dan perwakilan Kementerian Keuangan di KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (15/2/2023).
"Kita ingin mengetahui masukan-masukan dan program apa yang ada di BPKAD kedepan," ujar Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.
Dia menuturkan, Pemprov Banten akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada delapan kabupaten dan kota dalam menjaga sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam dapat tersebut dirinya menerima berbagai usulan dari forum perangkat daerah seperti bantuan keuangan, proses penghapusan aset, proses percepatan sertifikasi, hingga pemenuhan modal.
"Jadi kita bisa menghimpun, kita carikan solusi, kita bawa usulan-usulan untuk pemenuhan penyertaan modal harus diikuti dengan adanya Perda," katanya
Rina menekankan perencanaan anggarkan tahun ini bisa di tatausahakan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dilaporkan sebagai laporan kepada masyarakat.
"Pelaksanaan proses APBD di tahun 2023 ini bisa dilakukan diawal tahun, sehingga belanja bisa lebih cepat tersalur kepada masyarakat, ekonomi akan tumbuh, pembangunan akan lebih cepat dirasakan. Artinya masyarakat akan merasakan Pemprov hadir," ungkapnya.
Disisi lain, Rian menjelaskan realisasi belanja dan pendapatan Pemprov Banten tahun 2022 masuk dalam 10 besar diatas rata-rata nasional.
"Untuk pendapatan sekitar 99,72 persen, belanja kita sekitar 94 persen diatas rata-rata nasional," tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
