Seharusnya Tak Ada Warga Miskin di Jakarta, Komisi B DPRD DKI Tekankan Faktualisasi DTKS
TitikKata.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Munuara Siahaan, menekankan penghapusan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta, dia berharap tak ada lagi warga miskin ekstrem di Jakarta, terlebih DKI memiliki anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan di DKI.
"Harusnya di DKI tidak ada kemiskinan. 0,5 bolehlah ada, dengan syarat bantuan sosial tepat sasaran," terang Munuara Siaahaan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, usai rapat komisi B. Rabu (15/2/2023).
Pengentasan kemiskinan dengan program yang telah dimiliki Pemprov DKI kata Munuara, harus dilakukan dengan proses pendataan yang benar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga bantuan program pemerintah bisa tepat sasaran.
"Petugas DTKS harus benar-benar turun ke lapangan untuk menjemput data dan verifikasi. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Kalau penjemputan data dan verifikasi data dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, maka data tersebut bisa dipinjam tangankan," ungkap dia.
Menurutnya, banyak warga Ibu Kota yang seharusnya masuk DTKS, tapi ternyata tidak masuk. Hal tersebut disebabkan karena salah sasaran dan tidak teringat secara faktual.
" Bisa jadi ditingkat RT sudah dimasukan tapi saat di proses di kelurahan tidak masuk," terangnya.
Ia menyarankan harus ada petugas di tingkat kelurahan dan kecamatan dari dinas sosial, untuk memverfikasi DTKS.
"Banyak masyarakat yang tidak terdata oleh petugas DTKS, bahkan ada yang terdata tapi tidak tidak di ACC dan diverifikasi DTKS, pemprov uangnya banyak kok," tegas dia
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
