Andra Soni Gandeng BPK dan DPRD soal Pajak Air Permukaan di Banten
Titikkata.com - Gubernur Banten, Andra Soni meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten untuk terus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang belum maksimal.
Hal itu seperti disampaikan Andra Soni usai menghadiri serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan Banten, di gedung BPK Banten, Kota Serang, Jumat 11 April 2025.
“Kami butuh masukan, butuh arahan dari BPK terkait dengan kebutuhan air permukaan atau retribusi air permukaan yang saat ini menurut pandangan kami belum maksimal. Karena kami wilayah Industri kemudian wilayah yang padat penduduk tapi penggunaan air permukaan belum optimal,” ujarnya.
Selain BPK, Andra Soni juga meminta DPRD Banten agar segera membuat Peraturan Daerah (Perda) percepatan peningkatan PAP.
“DPRD sedang menyusun Perda dalam rangka bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah untuk bisa melaksanakan percepatan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.
Disisi lain, Andra juga tidak menampik masih terdapat perusahaan-perusahaan di Banten yang belum mengurus surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau SIPPA.
“Karena ada Perda atau undang-undang yang membolehkan kita memungut atas pemanfaatan air permukaan. Jadi karena mereka memanfaatkan sambil kita juga meminta mereka mengurus izinya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPK Banten, Firman Nurcahyadi mengakui, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023 yang belum diselesaikan.
“PR saya juga nanti kita lihat perkembangannya tindaklanjutnya, kita juga sudah buka klinik disini ada klinik TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan,red). Jadi untuk hal-hal yang memang krusial coba kita gali lebih dalam apa permasalahan yang sebenarnya,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
