Dana Operasional Gubernur Banten Rp11,2 Miliar per Tahun Disorot, Sekda: Untuk Kebutuhan Masyarakat
Titikkata.com - Dana operasional Gubernur dan wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah mencapai Rp11,2 miliar per tahun, hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Dalam Pergub tersebut, dijabarkan belanja dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp11.233.234.766.00 atau Rp11,2 miliar.
Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengatakan, dana operasional tersebut bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan kebutuhan mendesak di lapangan yang dikembalikan kepada masyarakat.
“Kalau pribadi mereka kan datangnya sebagai Gubernur-Wakil Gubernur, sebagai pejabat. Jadi ya nggak ada (kepentingan) pribadi ya kan. Sekarang kalau saya yang ngasih di kampung saya sendiri, ngga bawa embel-embel sebagai Sekda itu baru pribadi. Tapi kalau itu acara resmi kunjungan pak Gubernur atau Pak Wagub itu pakai dana operasional, (dikembalikan lagi ke masyarakat,red), iya,” ucap Deden saat ditemui di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (7/4/2026).
Deden memastikan, dana operasional tersebut sudah sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam aturan tersebut, dijelaskan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sementara, besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana operasional kepala daerah ditetapkan 0,15 persen dari PAD. Dengan PAD Provinsi Banten sebesar Rp7.494.118.179.126,00 atau Rp7,4 triliun, maka dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mencapai Rp11,2 miliar.
Terpisah, aktivis mahasiswa Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik, Muhammad Halabi mengkritik anggaran dana operasional yang dinilai fantastis di tengah masyarakat Banten tengah kesulitan masalah ekonomi.
“Lebih baik dihapuskan dan dikembalikan ke masyarakat untuk membangun sekolah, infrastuktur dan rumah tidak layak huni, yang dampaknya lebih dirasakan masyarakat,” katanya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
