Ketua DPRD Banten Punya Pandangan Berbeda Terkait Status Guru Honor Diangkat PPPK, Apa Masuk Tahun Politik
TitikKata.com-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Andra Soni meminta, Pj Gubernur Banten Al Muktabar agar memperjuangkan nasib 2.370 guru honorer prioritas satu (P1).
Ditemui TitikKata, di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (12/3/2023) Andra memiliki pandangan berbeda dengan Pj Gubernur Banten, terkait masalah pengangkatan status guru honor dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Utamanya para guru honorer yang tergabung dalam aliansi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) yang meminta agar Pemprov Banten, agar mengangkat mereka menjadi PPPK.
“Domainnya itu ada di Pemerintah Provinsi Banten, kita juga sudah mendapatkan surat-suratnya, surat dari teman-teman honorer akan kita sampaikan ke Pemprov, mudah-mudahan di APBD 2024 ke depan disusulkan oleh Gubernur. Yang mengusulkan ke pusat kan Gubernur,” kata Andra.
Politisi Gerindra itu meminta semua pihak untuk mengingatkan Pj Gubernur Banten soal nasib 2.370 guru honorer itu.
“Hak konstitusi selama dilaksanakan sesuai dengan aturan tertib yah silahkan saja, selama memungkinkan nggak ada masalah (audiensi,red). Tapi yang paling pasti adalah itu wilayah domain Gubernur yang harus kita ingatkan sama-sama kepada Gubernur, bahwa honorer kita perlu perhatian,” katanya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten mengatakan, dirinya tidak memiliki otoritas penuh untuk mengangkat 2.370 guru honorer P1 menjadi PPPK tahun 2023.
“Tentang pengalihan status menjadi PNS atau PPPK itu kan ada mekanismenya, kita mohon untuk saling berkesadaran kita mestinya saling mendukung. Kan selalu saya sampaikan kalau saya punya otoritas penuh terhadap itu ya tentu akan segera mengambil alih untuk melakukan solusinya, tapi ini merupakan rangkaian regulasi yang harus kita susun bersama. Jadi saya mohon pengertiannya, agar yang dilakukan itu jangan sampai tidak produktif,” terangnya.
Simak Video: Kejagung RI Gelar Seminar Serentak di Seluruh Indonesia, Bahas Tindak Pidana Perekonomian Negara
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
