Komisi V DPR RI Berharap Pembangunan Infrastruktur Kembali Ditingkatkan
TitikKata.com - Komisi V DPR RI, berharap tahun ini penyerapan anggaran di sektor infrastruktur dapat berjalan maksimal. Setelah dua tahun lalu diadang Pandemi dan rendahnya penerimaan asli daerah sehingga mengganggu proses pembangunan wilayah.
"Harapan kami dari komisi V, setelah covid selesai dapat kembali normal seperti dulu. Jadi, tidak ada lagi refocusing dan pemotongan," kata anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, dikutip TitikKata.com usai melakukan kunjungan kerja Komisi V ke Kota Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (19/1/2023).
Politisi PKS ini menegaskan agar proyek infrastruktur lebih mengutamakan pembangunan bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.
"Kami inginnya prioritaskan untuk masyarakat di daerah, karena memang kita ingin dorong pembangunan di daerah. Saya optimistis semoga di 2023 tidak terpotong oleh COVID-19 seperti tahun-tahun yang lalu. Dimana PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia) sudah dicabut," urai Toriq.
Pembangunan infrastruktur di daerah juga bukan tanpa hambatan, seperti di Kota Pariaman, sebab anggaran pemerintah daerahnya sangatlah terbatas. Toriq menyadari hal itu dan mengungkapkan bahwa banyak daerah mengalami hal serupa, maka dari itu tak menutup kemungkinan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan. Menurut dia, prioritas pembangunan di daerah harus dilihat berdasarkan kebutuhan dan kemendesakan.
"Keduanya (pemerintah daerah dan pusat) bisa saling bekerja sama. Sepanjang daerah semangat dan proaktif. Juga Anggota Dewan dari dapilnya turut mendorong. Tentu saja kita akan bantu," terang Toriq.
Adapun Komisi V, kata Toriq, sudah menyelesaikan Revisi UU tentang Jalan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di mana dalam UU tersebut, telah mengubah ketentuan anggaran pusat yang sebelumnya hanya bisa digunakan untuk pembangunan jalan nasional, namun kini telah bisa digunakan untuk pembangunan jalan di tingkat kabupaten/kota.
Saat ini UU tersebut tengah menunggu Peraturan Presidennya (Perpres) nya, dimana akan terdapat petunjuk teknis pelaksanaannya. "Ini kami dorong mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa keluar. Dengan begitu maka sebagian dari kebutuhan infrastruktur seperti jalan bisa kami dorong," tandas dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
