Komisi V DPR RI Mendukung Pemerintah Pusat Membangun Infrastruktur Desa
TitikKata.com - Pembangunan infrastruktur jalan desa masih menjadi masalah dalam program pembangunan di daerah. Diharapkan pemerintah pusat dapat ikut berperan dalam pembangunan wilayah di desa-desa. Hal itu ditegaskan anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, saat menerima audiensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap.
"Infrastruktur jalan di desa itu kan anggaran dari Kabupaten sangat terbatas, jadi membutuhkan support dari pusat," tegas anggota komisi V DPR RI, Novita, usai audiensi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (17/1/2023).
Pada pertemuan tersebut, Novita bersama perwakilan DPRD Kabupaten Cilacap banyak membahas mengenai program pembangunan infrastruktur pedesaan.
Menurut Novita, ada banyak permasalahan di daerah yang perlu dicarikan solusi bersama, diantaranya berkaitan dengan permasalahan infrastruktur jalan.
Anggota Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VIII ini menerangkan, bahwa Komisi V DPR RI telah menyelesaikan Revisi UU tentang Jalan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Dalam revisi UU yang baru itu, telah mengubah ketentuan anggaran pusat yang sebelumnya hanya bisa digunakan untuk pembangunan jalan nasional, kini telah bisa digunakan untuk pembangunan jalan di tingkat kabupaten/kota.
"Bahkan di desa (anggaran pusat dapat digunakan) tetapi kita sedang menunggu Peraturan Presidennya. Perpresnya, di mana di sini ada juknisnya bagaimana peraturannya dan itu bisa membuka peluang kita bisa memberikan bantuan infrastruktur ke kabupaten dan di desa, tetapi dengan skala prioritas di mana anggarannya juga masih terbatas untuk dibagikan ke seluruh Indonesia," terang dia.
Menurut dia berdasarkan audiensinya bersama DPRD Kabupaten Cilacap, masih memiliki berbagai pekerjaan rumah terkait infrastruktur yang perlu diurai.
Sebab, selama tiga tahun terakhir, anggaran daerah maupun anggaran desa banyak difokuskan kepada sektor kesehatan, bantuan langsung tunai, dan pendidikan. Sedangkan untuk infrastruktur sendiri mendapat porsi anggaran yang kecil.
"Karena selama tiga tahun ini pembangunan desa hampir nyaris berhenti infrastrukturnya, banyaknya untuk BLT dan kesehatan. Tahun ini sudah mulai new era lagi. Covid-nya belum hilang, tetapi sudah memulai kehidupan normal. Sehingga, diharapkan anggaran yang masuk di desa walaupun terbatas bisa digunakan lebih banyak presentasinya untuk porsi infrastruktur di desa," imbuhnya.
Untuk itu, Politisi Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya sinergitas dan komunikasi antar pihak, baik dengan kementerian terkait, pemerintah daerah serta legislatif untuk nantinya dapat mengurai permasalahan-permasalahan yang ada.
"Banyak sekali PR (pekerjaan rumah) yang harus kita selesaikan, ini membutuhkan sinergitas dan komunikasi kita untuk menentukan mana yang prioritas, sedikit demi sedikit permasalahan ini bisa dicarikan solusinya," tandas dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
