Pattiro Pinta Pemprov Banten, Terbuka Terhadap Layanan Informasi Publik
TitikKata.com-Lembaga Pusat Studi dan Informasi Regional (Pattiro) Banten mendorong keterbukaan informasi publik pada pemerintahan Provinsi Banten. Diakui saat ini keterbukaan informasi publik pada Pemprov Banten, masih sangat minim.
Deputi Direktur Pattiro Banten, Amin Rohani mengatakan, persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Pemprov Banten saat ini masih rendah.
“Penilaian ini berbanding terbalik dengan skor IKIP Provinsi Banten yang itu mencakup beberapa dimensi, ada dimensi fisik, politik ekonomi dan hukum. Artinya indeks keterbukaan informasi publik ini justru nilainya masih rendah, bahkan di tiga tahun terkahir ini turun saat ini di 2023 nilainya 74,38 persen, dengan nilai ini persepsi masyarakat terhadap badan publik yang ada di Provinsi Banten justru masih rendah,” ujar Amin.
Lebih lanjut, disampaikan Amin, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran APBD, serta dokumen-dokumen termasuk kontrak kerjasama maupun perjanjian pemerintahan.
Kata Amin, kebebasan mendapatkan informasi publik ini telah dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Partisipasi publik itu sangat penting sekali baik dalam proses perencanaan sampai kepada pengawasan. Artinya tata kelola pemerintahan membutuhkan partisipasi publik untuk mencapai pemerintahan yang baik,” katanya.
Amin berharap, badan publik di Pemprov Banten agar lebih terbuka lagi sehingga masyarakat bisa memanfaatkan informasi dengan baik.
“Hakikatnya ketika informasi terbuka itu partisipasi publik terhadap pemb itu juga meningkat sehingga disana ada saling menguatkan untuk bagaimana menciptakan pembangunan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
