Internet Pemprov Banten Rp21 Miliar, Perut Warga Miskin...
11 Agustus 2026 | 06:55Dalam penjabaran APBD Banten 2026, Pemerintah Provinsi Banten Rp21,24 miliar untuk kebutuhan kawat, faksimili, internet hingga TV berlangganan.
//= $generalSettings->adsense_activation_code; ?> //= $generalSettings->custom_header_codes; ?>
Dalam penjabaran APBD Banten 2026, Pemerintah Provinsi Banten Rp21,24 miliar untuk kebutuhan kawat, faksimili, internet hingga TV berlangganan.
Ditengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Banten justru jor-joran mengalokasikan anggaran bantuan partai politik (banpol) mencapai Rp30 miliar, lebih besar dari belanja kesejahteraan rakyat...
Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2025 tentang penjabaran Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, belanja jasa tenaga ahli dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten mencapai...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan 13 paket pekerjaan jalan desa dari belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Anggota DPRD Banten, Iip Makmur mendesak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengejar dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak lain seperti Pajak Air Permukaan (PAP) hingga Pajak...
Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan dinas terkait untuk mempercepat pengolahan bendungan, terutama bendungan Sindangheula.
Pemerintah Provinsi Banten bakal melakukan perombakan dan seleksi untuk pengisian jabatan tiga BUMD antara lain PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), PT Banten Global Development (BGD) dan PT Jaminan Kredit...