Pemkot Serang Diminta Lebih Serius Ubah Perilaku Dolbon Masyarakat
TitikKata.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Khoeri Mubarok, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang lebih serius dalam menangani perilaku Buar Air Besar Sembarangan (BABs) warga Kota Serang.
"Sesuai dengan Kepwal yang masuk kategori kampung kumuh dan memang perlu perhatian khusus terkait budaya dolbon yang masih ada di masyarakat kita," kata Khoeri di kediamannya. Jumat, (17/02/2023).
Dia berharap perilaku dolbon yang telah lama menjadi kebiasaan masyarakat Kota Serang, dapat menjadi perhatian bersama termasuk para tokoh di lingkungan masyarakat untuk berubah ke pola hidup bersih dan sehat.
"Khususnya peran pemerintah (Kota Serang), RT/RW, Ulama, juga Ustaz-ustaz untuk lebih mengarahkan lagi agar masyarakat Kota Serang menjalani pola hidup sehat," ucapnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra, masyarakat Kota Serang, yang masih melakukan dolbon umumnya adalah kelompok masyarakat kurang mampu. Dengan pemetaan kelompok masyarakat tersebut, pemerintah seharusnya telah memiliki solusi untuk mengubah perilaku masyarakat terkait Dolbon.
"Cuma yang jadi catatan begini, kebanyakan masyarakat yang masih melakukan dolbon ini kan masyarakat tidak mampu, kami dari Komisi IV sudah pernah membahas ini pada rapat kerja terkait pemilihan-pemilahan lokasi yang masih melakukan dolbon, program terrkait MCK umum, mudah-mudahan Perkim yang masuk kawasan kumuh ini secepatnya membuat perencanaan terkait MCK," tuturnya.
Diterangkan Khoeri, bahwa pihaknya juga tengah merancang Perda sanitasi guna mengatasi kebiasaan tidak sehat warga Kota Serang. Menurut dia, masih banyak masyarakat di kotanya itu, melakukan kebiasaan Dolbon.
"DPRD Kota Serang itu sedang proses pembuatan Perda terkait sanitasi bersasis masyarakat, laporannya sih ada beberapa kecamatan, diantaranya seperti Kasemen, Cipocok, Walantaka, sebagian Taktakan yang masuk kategori kampung kumuh," ujar Khoeri.
Ditanya dampak yang paling terlihat, Khoeri mengaku tentu yang terdekat adalah pengaruh di gejala Stunting dan Gizi Buruk.
"Pengawasan kami di DPRD khususnya di komisi IV dan Komisi II, karena kami akan melakukan pengawasan warga yang termasuk kategori stunting dan gizi buruk, terakhir tuh ada sekitar 54 orang. Bahkan kami pernah datang ke Kasemen, duluan kami dibanding Dinkes," tandas dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
