Pj Gubernur Tegas Bakal Menindak Oknum Penyalur Program Pangan Murah
TitikKata.com-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin, menanyakan soal adanya pungli program pangan murah ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Hal itu ditanyakannya saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
"Menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan. Jadi saya berharap melalui forum yang terhormat ini, Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrian panjang. Warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya. Dan bukan hanya sampai disitu, kekacauan dilapangan menimbulkan adanya pungli," katanya.
Menanggapi adanya dugaan pungli program pangan murah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bakal memeriksa kembali hal terkait.
"Bahan pangan itu protes katanya masyarakat ngantri jam 4 pagi, memang waktu saya ke muara angke kan ada juga. Tapi kan kita minta kalau buka jam 8, ya datang jam 7. Terus katanya ada pungli, saya cek juga yang pungli itu siapa. Kalau aparat ya saya tindak," katanya.
"Itu masukan bagus. Tidak di Koja aja, kemarin ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi, tapi nanti sebentar saya panggil dengan SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) semuanya," lanjut Heru.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
