Aksi di Kantor Gubernur, KM30: Kemiskinan di Banten Bukan Takdir, Tapi Salah Arah Kebijakan
Titikkata.com - Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Komunitas Soedirman 30 atau KM30 menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (23/4/2026).
Mereka menuding, Gubernur dan wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah gagal dalam mengatasi kemiskinan di Tanah Jawara.
“Pemerintah Provinsi Banten gagal menyelesaikan akar persoalan kemiskinan karena pembangunan terlalu berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, ketimpangan wilayah terus dibiarkan, birokrasi berjalan sektoral, kebijakan anti-kemiskinan masih bersifat karitatif, pengawasan anggaran lemah, kemiskinan di Banten bukan takdir, kemiskinan diproduksi oleh kebijakan yang salah arah,” ucap Koordinator aksi KMS30, Bento dalam keterangan tertulis.
Menurut Bento, APBD Banten Rp10,14 triliun belum mampu menjawab akar persoalan rakyat.
Dia memandang, kebijakan yang digulirkan hanya memperkaya birokrasi.
“Ironisnya belanja operasional
Rp7,22 triliun dan belanja modal hanya sekitar Rp948,5 miliar. Artinya mayoritas anggaran justru
habis untuk birokrasi, bukan untuk rakyat. Di saat masyarakat kesulitan akses jalan, pupuk, solar
nelayan, pendidikan, dan pekerjaan anggaran justru terserap untuk mempertahankan kenyamanan
elit birokrasi,” katanya.
Selain itu, katanya, kawasan industri besar yang berkembang pesat di Cilegon sebagai pusat
industri baja dan kimia, Kabupaten Serang sebagai kawasan manufaktur dan industri Cikande, serta
Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan sebagai pusat properti, jasa, dan wilayah penyangga Jakarta.
Namun, akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan justru sulit dan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
“Pertumbuhan industri hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal di sekitar kawasan industri tidak sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan tersebut,” terang dia.
Sebab itu, mereka mendesak Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah mengevaluasi total arah pembangunan Banten yang timpang serta merealisasikan pemerataan pembangunan di wilayah selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Bapeda Provinsi Banten menyusun roadmap pembangunan yang berorientasi pada pemerataan wilayah dan pengentasan kemiskinan struktural.
“DPRD Provinsi Banten mengevaluasi struktur APBD yang yang terlalu gemuk pada
belanja birokrasi dan memastikan anggaran daerah berpihak pada program produktif bagi rakyat
miskin. Kami juga mendesak Dinas Tenaga Kerja memastikan industri di Banten memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui reformasi pelatihan kerja yang relevan,” terang Bento.
“Kami menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan oligarki industri dan elit politik
daerah, sementara rakyat Banten terus hidup dalam kemiskinan struktural,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
