Anggota DPRD DKI Jakarta Sorot Persoalan Kredit 1,9 T Lebih di Bank DKI
TitikKata.com-Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kredit dan pembiayaan Tahun Buku (TB) 2021 sampai dengan semester I TB 2022 pada PT Bank DKI dan instansi terkait lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp1.991.535.923.330.
Sebagaimana LHP PDTT yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dengan no 7/LHP/XVIII.JKT/01/2023, BPK menemukan permasalahan pengelolaan kredit PT Bank DKI di rentan waktu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian.
Adapun keenam debitur tersebut, yakni PT PJA senilai Rp905.000.000.000,00, PT GOA senilai Rp25.000.000.000,00 dan PT WSBP senilai Rp698.988.751.911,00. Lalu, PT RMU senilai Rp295.000.000.000,00, K3PG senilai Rp37.682.101.994,00 dan PT BJP senilai Rp29.865.069.425,00.
Sayangnya, ketika ditemui TitikKata Selasa (10/10/2023) di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Direktur Teknologi dan Operasional sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PT Bank DKI Amirul Wicaksono, enggan untuk berkomentar.
"Saya gak punya kewenangan untuk ini, nanti ya sama corsecnya saja. Saya gak terkait langsung. Gak ada itu. Gak ada, udah beres semua. Gak ada," katanya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengaku terkejut dengan temuan BPK tersebut, terlebih berpotensi menimbulkan kerugian.
"Terus terang kita cukup terkejut ya dengan temuan BPK ini dan ini harus menjadi atensi khusus untuk segera dibenahi karena kita khawatir berpotensi menimbulkan satu kerugian bagi Bank DKI salah satu BUMD Pemprov DKI. Dan yang kita khawatirkan adalah jika ini tidak segera dibenahi akan menjadi presiden buruk kedepannya bagi siapapun yang mengelola Bank DKI ini, oleh karena itu ini sangat penting untuk segera ditangani secara khusus," katanya.
Terkait langkah komisi B, Ismail mengatakan bakal melakukan rapat kerja untuk membahas hal demikian.
"Ya kita akan perdalam informasi yang kita dapatkan ini dalam rapat kerja untuk memastikan bahwa memang sudah ada upaya-upaya konkrit dari jajaran direksi yang sifatnya solutif, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kejelasan seperti apa upaya penanganannya termasuk juga kemudian perlu ada sanksi tertentu bagi pihak-pihak terkait maka saya pikir itu bisa dipertimbangkan," katanya.
Dilain sisi, pada Senin (9/10/2023) di gedung DPRD DKI, anggota komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mengatakan bakal mendesak Pemprov DKI untuk melakukan tindakan atas temuan tersebut.
"Kita tunggu saja dari pemeriksaan, mungkin kan tindak lanjut dari apa yang memang temuan-temuan BPK tersebut nanti intinya Pemprov akan mencoba untuk menelusuri barangkali, kita akan desak terus kita juga akan mencoba mengkawal, mempertanyakan kembali dan bagaimana biar bisa Bank DKI menjawab apa yang menjadi temuan-temuan BPK tersebut. Intinya kan kita ingin Bank DKI ini jadi bank yang sehat, ibaratnya bank khusus yang dimiliki oleh Pemprov DKI ini menjadi bank yang sehat. Kita nggak pengen ada hal-hal yang selalu kita berharap ini maju tetapi kok sepertinya selalu tersendat-sendat gitu. Sedangkan kalah dengan bank-bank dari kayak Jawa Barat, PJB dan sebagainya. Nah ini udah berkali-kali berganti-ganti direktur, berganti-ganti latar belakang mungkin kita udah taruh ibaratnya yang ahli kok ternyata masih belum menyelesaikan ini. Jadi kita juga berharap banget Pemprov bisa menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK ini sehingga tidak ada lagi keraguan mungkin dari masyarakat bahwa merasa tidak aman untuk menyimpan atau berhubungan dengan Bank DKI, kita tunggu saja mudah-mudahan Pemprov DKI bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.h
Hingga informasi ini disampaikan, TitikKata masih menggali informasi lebih jauh.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
