Anggota DPRD Minta Program KJP Jokowi di Jakarta Dicabut
TitikKata.com-Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim mengajukan interupsi dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Dalam interupsi tersebut, Lukman meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Saya melihat ada beberapa catatan dari kami soal APBD DKI Jakarta hari demi hari postur APBDnya ini kayaknya udah gak benar. Yang pertama usulan saya bagaimana pak Pj agar KJP di cabut dan sekolah gratis di DKI Jakarta lebih efektif pak. Kenapa? Karena tidak ada kesenjangan satu sama lain. Kenapa? Karena kesenjangan itu selalu terjadi di lingkungan. Saya sebaiknya untuk sekolah gratis itu lebih efektif," katanya.
Menanggapi itu, warga Jakarta Pusat, Zainun mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut.H
"Jangan, saya gak setujuh karena kalau sekolah gratis kan biaya sekolahnya doang yang gratis. Kalau KJP kan buat membantu buat pangan murah, beli alat tulis, transportasi anak ke sekolah. Itukan bantu mba. Kalau SMK itu 450 ribu, jadi saldo mengendap di ATM itu 350 ribu, yang bisa ditarik tunai itu cuma 100 ribu. Nah 100 ribu itu saya buat transportasi anak," katanya.
Berbeda dengan Zainun, warga Jakarta Barat Bariyah malah setuju dengan usulan itu, asalkan dilakukan secara menyeluruh.
"Kalau menurut saya, kalau memang itu menyeluruh dan tidak untuk perorangan satu persatu segelintir orang yang mendapatkan gratis itu ya kalau menurut saya sih baiklah, kalau emang itu menyeluruh. Supaya anak-anak itu bisa mengecam pendidikan yang lebih bagus lah, kalau swasta kan bayarnya pasti mahal, kalau menurut saya pribadi kalau anak saya sekolah swastapun kayaknya mungkin sangat tidak mampu untuk jangankan bayar sekolah bayar oangkos sehari-hari aja udah berat. Jadi kalau memang itu buat semuanya yang membutuhkan kayak sekolah swasta ya kalau saya sih bagus,"katanya.
Untuk diketahui, program KJP diluncurkan pertama kali pada tahun 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan diteruskan hingga saat ini.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
