Catatan Akhir Tahun Fadli Zon Hadapi Tahun Politik 2023
TitikKata.com - Anggota DPR RI, Fadli Zon, menekankan dua hal penting yang menjadi catatan kritis dalam mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia tidak terus terkikis. Pertama yaitu menjaga kepastian penyelenggaraan pemilu 2024.
"Pada 14 Desember lalu, pemilu sudah masuk ke dalam tahapan penetapan peserta. Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan," tegasnya seperti dikutip TitikKata.com dari web sore dpr.go.id
Sebab pada bulan lalu saja, misalnya sejumlah media melaporkan masih adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.
"Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia," terangnya.
Kedua, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah mengenai kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Politisi Partai Gerindra itu menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019 yang menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.
"Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat," tegas dia.
Ketua BKSAP DPR RI itu juga menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu Pemilu Serentak. Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
