Fraksi PSI Tegaskan Pemprov DKI Alami Kemunduran Transparansi
TitikKata.com-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Salah satu hal yang disorot oleh Fraksi PSI salah satunya adalah terkait Transparansi Dokumen Anggaran.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PSI, Justin Adrian, kepada TitikKata usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10/2023).
“Jadi cost belanja di DKI Jakarta itu ada belasan bahkan puluhan ribu. Kita fraksi PSI delapan kursi tidak mungkin bisa mempelajari seluruhnya sampai dengan lebih dari 20.000 cost anggaran. Terlebih lagi itu sering kali diberikan data nya mepet, tidak diberikan bentuk excel nya. Seringkali diberikan bentuk hard copy nya. Terlalu sulit untuk kami menelaah mencari mana anggaran-anggaran yang sekiranya janggal. Sehingga kami membutuhkan kemudahan akses melalui internet seperti yang sebelumnya”, ujarnya.
Menurutnya, setelah Fraksi PSI temukan kejanggalan terkait anggaran lem aibon pada kepemimpinan Gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan, Pemprov DKI langsung melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI.
“Seperti pertama-tama kita masuk disitu kan ada Smart APBD ya. Dari situ Smart APBD kita bahkan bisa breakdown itu sampai komponen tingkat keempatnya. Tapi semenjak ketemu lem aibon itu sempat kita suarakan juga kepada pak Anies pada waktu itu berdasarkan Undang-undang terkait keterbukaan informasi publik. Informasi anggaran ini, tidak dapat dikategorikan sebagai informasi-informasi yang boleh ditutupi dari publik. Karena tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Itu semestinya ini menjadi konsumsi publik. Dan tentunya ini bisa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk teman-teman wartawan, teman-teman mahasiswa, LSM dan lain sebagainya. Supaya bisa sama-sama mengawal anggaran di DKI Jakarta”, ujarnya.
Fraksi PSI melalui Justin berpesan, bahwa tidak perlu adanya pembatasan tersebut terlebih mengenai anggaran guna kepentingan khalayak.
“Pesan nya simple. Kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu ditutupi. Biarkan semua khalayak bisa memiliki akses terhadap itu. Karena toh belanja di DKI Jakarta itu untuk kepentingan masyarakat juga. Untuk kepentingan rakyat juga. Jadi saya pikir kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak perlu ada yang ditutupi sama sekali”, pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
