Pj Gubernur Banten Tak Punya Solusi Hadapi Ancaman Nyata Penghapusan 17 Ribu Honorer Pemprov
TitikKata.com - Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mengaku masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait rencana penghapusan tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Banten tahun 2023.
"Makanya karena itu regulasi dari pemerintah pusat. Jadi kita menunggu apa yang menjadi arahan pemerintah," ujar Al Muktabar saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/2/2023).
Dirinya mengklaim terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk menyampaikan aspirasi para honorer di Banten.
"Otoritas penuh ada di pemerintah pusat, kita terus mengkomunikasikan. Jadi kita menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," ungkap Al.
Dirinya mengharapkan ada jalan keluar atau solusi jangka panjang terhadap nasib 17 ribu tenaga honorer Banten, agar tidak menjadi korban kebijakan penghapusan oleh pemerintah pusat tahun 2023 ini.
"Mudah-mudahan semua ada peta jalan terbaik," tutur Al.
Rencana penghapusan tenaga honorer dilingkungan pemerintah mulai 2023 diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penghapusan tenaga honorer juga tertuang dalam Surat Edaran nomor: B/185/M.SM.02.03./2022 yang diteken oleh MenPANRB Tjahjo Kumolo.
Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB), Taufik Hidayat mendesak Pemprov Banten untuk mengusulkan 17 ribu tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten ke pusat agar dapat formasi PPPK tahun ini.
"Kalau 2023 ini tenaga teknis (honorer Pemprov Banten) tidak diusulkan (menjadi PPPK) ini tidak selesai, 17 ribu honorer akan terancam dihapus," kata Taufik.
Dia mengancam akan melakukan demontrasi besar-besaran jika Pemprov Banten tidak serius menangani tenaga honorer Banten.
"Kami sebenarnya tidak ingin membuat kegaduhan, tapi kalau memang tidak ada kepedulian kepada honorer masih menunggu dan menunggu tidak ada jemput bola ke pusat, kami akan bersikap," tegas Taufik.
"Kami akan melakukan mogok kerja, atau demo besar besaran. Yang jelas kita akan membuat presure kepada Pemprov agar honorer di Banten bisa terakomodir," tandas dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
